Download - Asssessment and Evaluation methodology.pdf
Why Number of Indonesian citizen that uses internet is on the rise. Approx. there are 40 million internet subscribers.
It is more significant for government body to maintain its presence on the internet.
According to Freedom of Public Information Act, then it is also an obligation for government body to provide information for public.
There are no standard guideline for Indonesian government website to accommodate obligation for public information.
Country with Government Website Guideline
United States
Australia
United Kingdom
New Zealand
Germany
Italy
Malta
India
Goals (output) The assessment will provide comments on selected government body website.
Provide in depth report on 5 ministries website
Provide input for creating website guideline
Outcome This study will be providing guideline that needed by government body to improve its website.
Help create more accountable government with information that can be access to public.
Improvement on government website will also increase government website credibility.
Percentage of response on website credibility (Stanford)
0 10 20 30 40 50
Information Accuracy
Information Usefulness
Company Motive
Information Focus
Information Structure
Design Look
Target Website 47 Kementerian/Lembaga Negara
Priority Ministries (with highest budget) Kemendikbud Kemenhan Kemenkes Kemenag Kemenhub
Priority Government Bodies : Bodies that has direct service to public Bodies with high budget
Standard for Good Website Used in This Assessment
• involves structuring and organizing information on websites to enable your users to find the information they want.
Information Architecture
• Determine if the website provide information that obligated by the Freedom of Public Information Act like budget, reports and programs.
Quality of Content
• Check if the information provided is up to date and how fast public inquiry for information is responded by the website administrator.
Website Management
• How much public can use the website comfortably
User Interface
Methodology Expert Evaluation (for all website)
User Needs Analysis (for priority website)
Usability Testing (for priority website)
User Needs Analysis Interview with government official to determine ROI (goals) on website.
Determine degree of importance on information that needs to be provided.
Determine actions that required to be taken by websites users.
Usability Testing Select 3 user. Provide them with tasks that needed to be completed on the website at given time.
Check if they succeed and how much time needed to complete.
The researcher conduct interview with user to take notes on their comments.
Reference B.J. Fogg, PhD. How Do People Evaluate a Website Credibility. Stanford. 2002.
Research-Based Web Design and Usability Guideline, Department of Health and Human Services, USA.
Standford – Makovsky Website Credibility Study, Standford. 2002.
Suggested Website Best Practices, Chief Administrative Office, US House of Representative. 2011.
PRELIMINARY REPORT
Website Review for Public Transparency
Preliminary report only available in Bahasa Indonesia period.
A.1. Ketika di halaman subdomain tidak ada lagi yang dapat mengarahkan navigasi
kembali ke halaman depan
A.8. Halaman layanan BOS berupa sub domain tidak konsisten tata letaknya dengan halaman depan
A.6. Fitur pencarian sulit ditemukan di halaman depan
Menu Navigasi mudah ditemukan (A.3). Terdapat pula Kontak kami (A.2), namun lebih baik jika ada nomor yang diletakkan di depan
A.5. Perbandingan antara halaman error/not found yang telah dimodifikasi pada situs KPK dengan halaman yang belum dimodifikasi pada situs depkes. Modifikasi tersebut dapat
membantu kredibilitas serta menjaga keamanan situs
A.6. Fitur pencarian mudah ditemukan di situs Kemenkes
A.7. Akan tetapi hasil pencarian parsial, hanya
mengindeks artikel namun tidak laporan
A.9. Dalam situs Dikbud tidak terdapat fitur penyebaran informasi melalui social media,
sedangkan di situs Kemenag ada fitur tersebut
A.10 Tersedia halaman peta situs di Kementerian PU yang bisa dibuka dari
halaman depan. Mempermudah navigasi pengguna
Contoh peletakan footer yang tepat, berisi tautan dan navigasi yang memudahkan user (A.12) , serta berisi info kontak lengkap tanpa perlu navigasi ke halaman dalam (A.11)
Berita disertai dengan tanggal berita. Sebelah, daftar informasi publik yang dapat diunduh pada situs
Kementerian Kesehatan
Informasi Publik mudah ditemukan karena terletak di halaman dalam
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Daftar balasan dari pertanyaan/saran/permintaan informasi yang masuk ke situs Kementerian Pekerjaan Umum
Judul tidak kontras dengan warna latar, perlu dipilih warna yang lebih kontras antara judul dengan latar pada situs KemenkoEkon
Antar konten terlalu rapat sehingga membuat pengguna lebih sulit mencerna informasi pada situs Menko Perekonomian
Gambar kompleks menjadi latar tulisan sehingga membuat tulisan kurang kontras terlihat pada situs KemenPP
Terdapat penjelasan yang lebih panjang dari
paragraf dan mengganggu
pengolahan informasi user
Pada kementan
Arsitektur Informasi
NO LEMBAGA/KEMENTERIAN
SKOR
1 KPK 33
2 BUMN 33
3 KOMINFO 31
4 PERDAGANGAN 31
5 PEMUDA OLAH RAGA 31
Konten NO LEMBAGA/
KEMENTERIAN SKOR
1 PU 35
2 PERINDUSTRIAN 34
3 KEUANGAN 34
4 KPK 33
5 BKPM 33
Tata Kelola NO LEMBAGA/
KEMENTERIAN SKOR
1 KOMINFO 24
2 KEUANGAN 24
3 KPK 24
4 PU 23
5 PERHUBUNGAN 23
Antar Muka NO LEMBAGA/
KEMENTERIAN SKOR
1 BUMN 36
2 PU 35
3 RISTEK 35
4 KPK 35
5 BKPM 35
10 Best Websites NO KEMENTERIAN/ LEMBAGA TOTAL PROSENTASE
1 KPK 126 88%
2 BUMN 122 85%
3 BKPM 120 83%
4 PU 118 82%
5 KOMINFO 117 81%
6 PERINDUSTRIAN 115 80%
7 KEUANGAN 111 77%
8 KOPERASI UKM 111 77%
9 BANK INDONESIA 109 76%
10 PERDAGANGAN 109 76%
Evaluasi Umum Secara umum situs Kementerian/Lembaga Negara ditampilkan sebagai portal berita, bukan sebagai pemenuhan hak publik atas informasi.
Selain ketiadaan konten informasi publik, situs K/L juga terkendala dengan sulitnya pengguna mengakses informasi tersebut dalam situs.
K/L perlu memperbaiki arsitektur informasi dalam situs agar publik lebih mudah mengakses informasi publi
Saran Perbaikan Untuk Kurikulum Perlu dirancang kurikulum yang berdasarkan pada nilai urgensi sebuah informasi disampaikan ke publik.
Dari derajat urgensi tersebut, pejabat kementerian/lembaga negara baru dapat merancang arsitektur informasi bagi situs.
Informasi yang terkandung dalam UU KIP yang menjadi hak publik harus menjadi konten yang wajib untuk dipenuhi oleh kementerian/lembaga negara.
Skema Ideal Perancangan Situs
Kebutuhan Informasi
UU KIP
Program Kementerian
Publik
Wireframe
Tampilan Antar Muka
Thank you
Jalu Priambodo
Paramadina Public Policy
08161937098
Notes: This is only preliminary report. Change can be occur on the final report.