1
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL
ARAHAN KETUA LPJKN PADA RAKOR LPJKN DENGAN BAPEL LPJKD
SE-INDONESIAJakarta, 11 November 2011
a. Sesuai amanat UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.
b. PP 04 Tahun 2010 menyatakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai Lembaga sebagaimana dimaksud UU 18/1999.
c. Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi masing-masing beranggotakan wakil dari unsur:
Asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan
Asosiasi profesi jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan
Perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi dan/atau pakar yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi
Pemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan rekomendasi Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi
d. Lembaga Tingkat Nasional berkedudukan di Ibu kota negara dan Lembaga Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi.
e. Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur
Sekilas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Hubungan Pemerintah Dan LPJKN
Pemerintah sesuai dengan PP 30 memiliki otoritaskewenangan melakukan PEMBINAAN yang terdiridari Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasanterhadap jasa Konstruksi.
LPJK N adalah wadah atau representasi darimasyarakat jasa konstruksi yang merupakan mitraPemerintah dalam pelaksanaan PengembanganJasa Konstruksi
Jadi Pemerintah domainnya PEMBINAAN,Sedangkan lpjkn domainnya pengembangan
TUGAS POKOK LPJK (sesuai PP 04 Tahun 2010)
a. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi
c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja
d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi dan
e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediase dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi
Pengukuhan LPJKN 2011-2015
Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223 Tahun 2011, telah dikukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional periode 2011-2015.
Selain pengukuhan Pengurus Lembaga tingkat nasional Menteri PU juga mengukuhkan dewan pengawas LPJK sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PU Nomor 224 Tahun 2011.
Board
Kepengurusan LPJKN 2011-2015
Ketua(Ir. Tri Widjajanto
W., MT)
Wakil Ketua IBidang
Regulasi, Registrasi, Sertifikasi danKelembagaan
(Dr. Ir. Putut Marhayudi)
Badan Pelaksana
Wakil Ketua IIBidang
Litbang, Diklat & DayaSaing
(Prof. Dr. Ir. Wiratman W.)
Wakil Ketua IIIBidang
Kontrak Kosntruksi dan
penyelesaian sengketa
(Dr. Ir. Sarwono
Hardjomuljadi)
1. Komite Regulasi2. Komite Lisensi, Sertifikasi dan
Registrasi3. Komite Organisasi dan Tatalaksana4. Komite Hubungan Antar Lembaga
5. Komite Litbang6. Komite Diklat7. Komite Daya Saing dan Dukungan
Sumber Daya8. Komite Kerjasama Luarnegeri
9. Komite Hukum10. Komite Penyelesaian Sengketa
Konstruksi11. Komite Pengembangan Kontrak
Konstruksi12. Komite Standarisasi Kompetensi TK dan
kemampuan BU
Unit Sertifikasi
Anggota:-Ir. Bambang Kusumarijadi-Ir. H. Ruslan Rivai-T. Achdiat MBA-Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA-Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc-Ir. Jimmy S. Juwana, MSAE-Prof. Dr. I Gede Widiadnyana Merati-Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi-Ir. Yaya Supriyatna S., M.Eng.Sc-Drs. Nyoto Suwignyo, MM
LPJKD
Alamat Kantor LPJKN
Gedung LPJKN
Jl. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, Phone 0217201476 Fax 0217201472Website: www.lpjk.net
LPJK sebagai mitra Pemerintah dalammengembangkan jasa konstruksi Indonesiabersama sama Pemerintah dan pelaku sektorkonstruksi, diharapkan dapat berdiri di depandan harus mampu mengelola danmengembangkan sektor konstruksi menjadikokoh, handal dan berdayasaing tinggi sesuaicita-cita Undang-Undang Nomor 18 Tahun1999 Tentang Jasa Konstruksi
APA YANG DIHARAPKAN DARI LPJK KEDEPAN?
• Mendorong peningkatan kemampuan penyedia jasa dan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
Mendorong peningkatan sinergi antar penyedia jasa melalui hubungan kemitraan
Bersama Pemerintah memberikan dukungan berupa regulasi usaha untuk terciptanya lingkungan usaha yang kondusif.
Bersama Pemerintah mempersiapkan Infrastruktur pembinaan jasa konstruksi di tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Fokus Penguatan LPJKN ke depan
Dalam rangka melaksanakan 5 tugas Lembaga yang telah diamanatkan UUJK, maka beberapa hal yang harus dilakukan LPJK kedepan:
Perkuatan Pelaksanaan Tugas Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi
Perkuatan Pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pelatihan jasa Konstruksi
Perkuatan Pelaksanaan Tugas Meningkatkan Peran Arbitrase, Mediasi, dan Penilai Ahli di Bidang Jasa Konstruksi
Perkuatan Pelaksanaan Tugas Sertifikasi dan Registrasi
Fokus Penguatan Pelaksanaan Tugas LPJK ke depan
Operasional Lembaga
Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan
Sertifikasi Badan usaha dan Tenaga kerja
Mediasi , Arbitrase, konsilisasi dan penilaiahli
Kepegawaian, Pengelolaan asset, Keuangan dan Pertanggungjawaban
Administrasi, TeknisOperasional dan
Keahlian
KesekretariatanLembaga (BAPEL)
Terhadap
Memberikan
Dukungan
BAGAIMANA KEDUDUKAN & TUGAS KESEKRETARIATAN LEMBAGA (BAPEL)
Informasi Isu-Isu Aktual YANG PERLU segera ditindaklanjuti
Sistem Teknologi Informasi LPJK
SE Mentri PU Nomor 09/SE/M/2011
Aspek Sertifikasi dan Registrasi SBU/SKA/SKT
Isu-Isu terkait Sistem Teknologi Informasi
Database yang ada dimasing-masing LPJKD
Database LPJKN
(SIMJAKON)
Data Tenaga
Kerja dari Asosiasi
Sistem Teknologi Informasi
Data Badan Usaha dari Asosiasi
Sedang Dibangun STI dan diharapkan tanggal 18 November bisa beroperasi.
Baru 12 LPJKD Yang
menyerahkan
14
LINGKUP PENGATURAN SE MENTERI
PU NOMOR 09/SE/M/2011
1. REGISTRASI ULANG SBU SKA DAN SKTK2. PERPANJANGAN SBU SKA DAN SKTK3. PERMOHONAN BARU SBU SKA DAN SKTK
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Registrasi Ulang
3. Permohonan baru2. Diperpanjang
30 Sept 2011 Nop 2011
Masa Laku SKA/SKTK
Masa Laku SKA/SKTK
Masa Laku SKA/SKTK
Tetap Berlaku