ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
( MUSRENBANG )
( STUDI PADA KELURAHAN KAMBOJA TANJUNGPINANG BARAT )
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
INDAH TRI FITRIYANTI
RAMADHANI SETIAWAN
DIAN PRIMA SAFITRI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017
1
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang
disebut dibawah ini :
Nama : Indah Tri Fitriyanti
NIM : 110563201160
Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Handjoyo Putro S.H Km.8, Kota Tanjungpinang
Nomor Telp : 08117000407
Email : [email protected]
Judul Naskah : Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan(
Musrenbang) (Studi Pada Kelurahan Kamboja
Tanjungpinang Barat)
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan
untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, 12 Februari 2017
Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
Ramadhani Setiawan, M.Soc,Sc
NIDN. 1026058301
Dosen Pembimbing II
Dian Prima Safitri, M.AP
NIDN. 1001068503
2
ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
( MUSRENBANG )
( STUDI PADA KELURAHAN KAMBOJA TANJUNGPINANG BARAT )
INDAH TRI FITRIYANTI
RAMADHANI SETIAWAN
DIAN PRIMA SAFITRI
Program Studi Ilmu Admistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Ethnis
Tionghoa di Kelurahan Kamboja dalam kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang). Musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) merupakan
amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional. Musrenbang ada beberapa fase tingkatan yaitu Murenbang RT, Musrenbang
RW ( Rembug RW ), Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,
Musrenbang Kota, Musrenbang Provinsi dan terakhir Musrenbang Nasional.
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kasi pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat, perwakilan RT dan RW dari Kelurahan Kamboja, dan masyarakat ethnis
Tionghoa di Kelurahan Kamboja. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) yang terjadi di tingkat Kelurahan sudah mengupayakan masyarakat ethnis
Tionghoa untuk hadir dalam Kegiatan Musrenbang Kelurahan dengan mengundang
masyarakat etnis Tionghoa yang menjabat sebagai RT/RW. Namun masyarakat etnis
Tionghoa banyak yang tidak hadir dalam rapat Musrenbang Kelurahan dikarenakan
alasan pekerjaan. Sedangkan proses Musrenbang ditingkat RT tidak melibatkan
masyarakat dalam Musyawarah perencananaan pembangunan (Musrenbang). Pihak RT
hanya menunjuk perwakilan dari masyarakat untuk meninjau pembangunan didaerahnya
tanpa melakukan musyawarah bersama masyarakat lainnya. Saran dari peneliti untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat ethnis Tionghoa agar pihak Kelurahan memberikan
sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kehadiran masyarakat dalam
rapat Musrenbang. Dalam menentukan jadwal pertemuan kegiatan Musrenbang
disarankan agar pihak Kelurahan mengadakan rapat pada hari libur, sehingga masyarakat
etnis Tionghoa kemungkinan besar bisa hadir dalam rapat tersebut. Serta pembuatan SOP
(Standart Operasional Prosedur) Musrenbang, Sehingga perangkat RT menjalankan SOP
yang telah ditentukan.
Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Ethnis Tionghoa, Kelurahan Kamboja Kota
Tanjungpinang.
3
ABSTRACT
This research mean to see how participation community of chinese ethnic in
Kelurahan of Kamboja for development planning consultation (Musrenbang). The
development planning consultation is mandated by laws number 25 year of 2004 about
the national development planning. There are several phases of levels, which is
Musrenbang RT, Musrenbang RW, Musrenbang Village / Kelurahan, Musrenbang of
districts, Musrenbang of city, Musrenbang of Province and the last is Musrenbang of
national.
This research used a descriptive qualitative method. The subjects of this reseach are
Section Chief of development and communnity empowerment, one of chief of RT from
Kelurahan Kamboja, one of chief of RW from Kelurahan Kamboja, and community of
chinese ethnic from Kelurahan Kamboja. Data collection is by interviewed,
observationed, and documentasioned.
The results of this study indicate that development planning is happening at the RT
level is still not involve the Chinese ethnic community di rectly. But, musrenbang at level
Kelurahan has been involved directly with representatives from Chinese ethnic inhabitant
who served as RT and RW. Advice from researchers to increase the participation of
Chinese ethnic communities so that Kelurahan can appealed to RT and RW to informed
how importance of community participation in development planning. As well as
supervision of the implementation Musrenbang and called RT/RW for convene a meeting
Musrenbang to invite people. The most important thing is the manufacture of SOP
(Standart Operasional Procedur) at level of RT. So that RT can be implement according
on the SOP.
Key Word : Participation of community, Tionghoa ethnic, Kelurahan Kamboja
Tanjungpinang City
4
A. PENDAHULUAN
Etnis Tionghoa merupakan etnis yang
berasal dari Tiongkok yang menetap dan
menjadi warga Indonesia. Etnis tionghoa
salah satu etnis yang memiliki ciri khas
sangat kuat dan dapat langsung dikenali dari
bahasa, budaya, dan ciri fisik yang sangat
signifikan. Generasi pertama etnis Tionghoa
berasal dari pelabuhan Xianmen Provinsi
Fujian yang berlayar menuju Singapore dan
Indonesia untuk mencari kehidupan yang
lebih baik. Mereka mengalami kehidupan
yang sangat keras dan berbagai penderitaan.
Pada saat itu mereka hidup hanya sebagai
kuli, buruh, tukang air dan sebagai pedagang
kecil. Namun selang beberapa tahun mereka
berhasil melakukan pembangunan dan
perubahan, diantaranya mereka berhasil
menjadi pengusaha dan banker ternama
diindonesia, disebut lima nama sebagai
konglomerat yang meguasai perekonomian
Indonesia saat ini, yaitu Liem Sioe Liong,
Eka Tjipta Widjaja, Mochtar Raddy, Suhardi
Gondookusumo, dan Projogo
Pangestu.(Bobby Irwansyah, 2010 : 90)
(Wibowo 2001:15) Muncul pendapat /
stigma yang beredar bahwa warga Tionghoa
menguasai 70% perekonomian Indonesia.
Warga Tionghoa terbilang suskses dalam
bidang ekonomi. Namun dalam kehidupan
sosial mereka sangat tertutup dengan etnis
lainnya. Bisa diliat dari dinamika yang
masih terjadi, warga Tionghoa lebih senang
tinggal berkelompok pada etnis nya saja,
tidak hanya tempat tingggal bahkan sekolah
untuk anak warga etnis Tionghoa. Penulis
mencoba mensurvei alasan dari orang tua
murid mengapa mereka memilih sekolah
anaknya di sekolah khusus orang Tionghoa,
saya mencoba menanyakan kepada ibu Dewi
ana salah satu orangtua murid TK di
maytreyawira, bahwa ia memilihkan sekolah
anaknya disekolah khusus orang Tionghoa,
mereka lebih percaya pada perilaku yang
diajarkan disana, dibalik hampir semua
sikap dan cara hidup mereka sama , itu akan
membuat anak mereka merasa nyaman
untuk beradaptasi dan membuat anak
mereka lebih mengenal budaya mereka lebih
baik lagi. Namun tidak semua warga
Tionghoa memiliki karakter yang sama, ada
sebagian warga Tionghoa yang tinggal atau
sekolah diluar dari kelompok etnisnya.
Terlepas dari itu semua warga Tionghoa
tetap warga Indonesia. Peran mereka juga
penting Dalam pembangunan daerah, karena
setiap kelompok yang berada di lingkungan
memiliki kebutuhan yang berbeda – beda.
Oleh karena itu pentingnya semua
masyarakat/ stakeholder non pemerintah
ikut berpartisipasi.
Musrenbang adalah sebuah mekanisme
yang benar – benar menjadi wadah dalam
mempertemukan apa yang dibutuhkan
masyarakat dan bagaimana pemerintah
merespon hal tersebut, sehingga pemerintah
juga tau apa yang sebenarnya yang
masyarakat butuhkan. Dari semua elemen
termasuk warga Tioghoa harus ikut dari
tahapan proses, penentuan dan pelaksanaan
secara bersama memikirkan bagaimana
membiayai dan mengimplementasi hasil
musrenbang.
5
Musyawarah perencanaan
pembangunnan (Musrenbang) merupakan
amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional. Musrenbang ada beberapa fase
tingkatan yaitu Murenbang RT, Musrenbang
RW (Rembug RW), Musrenbang Desa /
Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,
Musrenbang Kota, Musrenbang Provinsi dan
terakhir Musrenbang Nasional. Musrenbang
ini diselenggarakan untuk membahas
tentang prioritas kegiatan pembangunan dan
pengalokasian anggaran. Musrenbang juga
menjadi wadah penyusunan dokumen
rencana pembangunan dan koordinasi antara
instansi pemerintah dan partisipasi seluruh
pelaku pembangunan.
Partisipasi itu sendiri merupakan suatu
konsep yang merujuk pada keikutsertaan
seseorang dalam perencanaan pembangunan
dan berbagai aktivitas pembangunan.
Pembangunan tidak akan bermakna tanpa
adanya dukungan dan partisipasi dari
masyarakat setempat. Karena masyarakat
lebih mengetahui kebutuhan dan potensi
yang ada didaerah tersebut. Namun dalam
mewujudkan partisipasi pada masyarakat itu
sendiri bukan hal yang mudah bagi
pemerintah, Karena di dalam satu daerah itu
sendiri terdapat masyarakat yang beragam.
Desentralisasi ditingkat Kabupaten menjadi
satu cara agar pemerintah lebih dekat
dengan masyarakat sehingga lebih tahu
kepentingan dan kebutuhann masyarakat.
Pada Kelurahan Kamboja kecamatan
Tanjungpinang Barat yang masyarakatnya
lebih dominan kepada masyarakat Etnis
Tionghoa menjadi satu keunikan untuk
melihat bagaimana tinngkat partisipasi
masyarakat etnis Tionghoa dalam
Musrenbang. Pola Musrenbang di Kelurahan
Kamboja menurut Bapak Muhammad Ridha
salah satu staf Kelurahan Kamboja bagian
seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat tahapan awal dalam menentukan
kebutuhan infrastruktur yaitu musyawarah
yang dilakukan warga pada tingkat RT,
setiap RT memiliki bagian 5 sampai 10
kebutuhan infrastruktur yang dapat
diiajukan. Setelah itu setiap RT akan
mengumpulkan berkas hasil musyawarah
kepada RW yang akan diseleksi kembali
untuk memilih kebutuhan yang dianggap
lebih penting atau diprioritaskan. Setelah itu
berkas akan masuk ke tingkat Kelurahan,
lalu akan masuk kembali di tingkat
Kecamatan, di Kecamatan ini akan diseleksi
kembali oleh tim khusus, dan selanjutnya
akan masuk ke tingkat kota.
Mengapa penulis memilih Kelurahan
Kamboja sebagai lokasi penelitian kali ini,
karena jumlah masyarakat etnis Tionghoa di
kecamatan Kota Tanjungpinang Barat ada
pada Kelurahan Kamboja. Dari data yang
saya kumpulkan berdasarkan penghitunngan
pemeluk agama Budha dan Konghucu
jumlah masyarakat etnis Tionghoa pada
Kelurahan Kampung Baru 2.341 Jiwa,
Kelurahan Bukit Cermin 476 Jiwa,
Kelurahan Tanjungpinang Barat 1.629 Jiwa,
dan jumlah terbanyak pada Kelurahan
Kamboja yaitu 7.653 Jiwa. Kelurahan
Kamboja Khususnya daerah Potong Lembu
juga merupakan pusat perdagangan
6
masyarakat Tionghoa dan permukimann
Masyarakat Etnis Tionghoa. Uniknya
mereka sangat senang mendirikan rumah
diatas laut. Sehingga sepanjang pelantar
daerah potong lembu sebagian besar adalah
masyarakat Tionghoa.
Alasan penulis ingin meneliti tingkat
partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam
Musrenbang Kelurahan Kamboja? Karena
penulis melihat Dinamika yang masih
terjadi:
1. Masyarakat etnis Tionghoa dalam
kehidupann sosialnya cenderung
tertutup,sehingga terwujudnya
partisipasi akan sangat kecil terjadi,
karena partisipasi akan muncul ketika
masyarakat saling terbuka satu sama
lain sehingga bisa memprioritaskan
kebutuhan bersama.
2. Dari survei sementara yang saya
dapatkan informasinya dari staf
Kelurahan Kamboja bahwa masyarakat
etnis Tionghoa dalam kegiatan
kemasyarakatan seperti gotong royong
sedikit yang berpartisipasi, lebih
banyak yang menyumbangkan
makanan atau memberi uang untuk
konsumsi, kebanyakan dari masyarakat
Tionghoa tidak ikut karena kegiatan
bisnisnya yang tidak bisa di
tinggalkan.. Hal ini membuat penulis
ingin mengetahui bagaimana tingkat
partisipasi masyarakat Tionghoa dalam
kehadiran di Musyawarah perencanaan
pembangunan.
3. Masyarakat Etnis Tionghoa cenderung
hidup berkelompok dalam etnisnya
saja, sehingga penulis tertarik untuk
mengetahui pola musyawarah yang
terjadi pada daerah yang bermukim
kelompok etnis Tionghoa.
4. Dilihat dari data yang diperoleh dari
setiap kelurahan yang ada di
Kecamatan Tanjungpinang Barat
bahwa Kelurahan Kamboja merupakan
Kelurahan dimana jumlah masyarakat
Etnis Tionghoa terbanyak. Oleh karena
itu penulis memilih Kelurahan
Kamboja sebagai lokasi penelitian.
Sehingga dalam penelitian ini peneliti
merumuskan permasalahan penelitian yang
harus dijawab dalam penelitian ini yaitu :
Bagaimanakah tingkat partisipasi
masyarakat etnis tionghoa dalam
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) (Studi
pada Kelurahan Kamboja Kota
Tanjungpinang Barat) ?
Adapun yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui tingkat partisipasi
masyarakat etnis tionghoa dalam
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) (Studi
pada Kelurahan Kamboja Kota
Tannjungpinang Barat).
Hasil penelitian ini diharapkan akan
bermanfaat untuk :
a. Secara praktris, penelitian ini
diharapkan dapat mengembangkan
penerapan ilmu yang telah peneliti
pelajari khususnya dalam bidang ilmu
administrasi negara dan ilmu politik
7
terutama dalam partisipasi masyarakat
etnis Tionghoa.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi kepada pemuka
masyarakat bahwa betapa pentingnya
peran serta masyarakat memberikan
partisipasi dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan.
c. Secara Akademis, untuk memperoleh
gelar sarjana pada program studi Ilmu
Pemerintahan, di Universitas Maritim
Raja Haji Tanjungpinang.
B. LANDASAN TEORI
Konsep teoritis merupakan dasar dari
keseluruhan proyek penelitian yang di
dalamnya di kembangkan, diuraikan dan
dielaborasi hubungan-hubungan di antara
variable-variable yang telah diidentifikasi
melalui proses pengumpulan data awal, baik
wawancara atau observasi, dan juga studi
literatur dalam kajian pustaka.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian
sekaligus untuk bisa mewujudkan hal-hal
yang menjadi tujuan penelitian,maka di
perlukan konsep teoritis yang memuat teori-
teori, kerangka berfikir, konsep-konsep dan
pandangan-pandangan yang berhubungan
dengan masalah penelitian.
a. Partisipasi
Pengertian sederhana tentang
partisipasi dalam hubungannya dengan
pembangunan adalah mengambil bagian
atau ikut berperan secara aktif dalam
semua proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan sesuai
kemampuan.
Dalam Sastropoetro (1986 : 13) Keith
Davis menyatakan bahwa :“ partisipasi
adalah keterlibatan mental / pikiran dan
emosi / perasaan seseorang dalam situasi
kelompok yang mendorongnya untuk
memberikan sumbangan kepada kelompok
dalam usaha mencapai tujuan serta turut
bertanggung jawab terhadap usaha yang
bersangkutan “.
Selanjutnya oleh Inu Kencana (
Syaroh, 2011:1) Mendefinisikan partisipasi
sebagai penentuan sikap dan keterlibatan
hasrat individu Dalam situasi dan kondisi
organisasi sehingga pada akhirnya
mendorong individu tersebut untuk
berperan serta dalam pencapaian tujuan
organisasi serta ambil bagian dalam
pertanggungjawaban bersama.
Dari kedua pendapat diatas dapat
disimpulkan bahwa demi mencapai tujuan
dalam suatu kegiatan / usaha di organisasi
kelompok dibutuhkan partisipasi /
dorongan dari masing – masing individu
yang menyangkut perasaan dan pikiran.
b. Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat adalah
keterlibatan atau peran serta masyarakat
dalam berbagai kegiatan ditengah
masyarakat, untuk berminat dan bergerak
di penyelenggaraan penataan ruang sesuai
dengan hak dan kewajibannya sebagai
objek dan subjek pembangunan.
Keterlibatan masyarakat dalam tahap
pembangunan dimulai sejak tahap
perencanaan sampai pengawasan berikut
segala hak dan tanggungjawab (Kamus
TR, 1998).
8
Sedangkan menurut Pasaribu (Elfriza,
2012 : 151) mengatakan rumusan
partisipasi dengan meninjau beberapa
dimensi , bahwa partisipasi dapat juga
dalam bentuk pertemuan , ajang dan
sebagainya. Sedangkan partisipasi dalam
bentuk tenaga seperti misalnya kegiatan
yang diberikan untuk perbaikan salah satu
pembangunan didesa dan sebagainya.
Dilihat dari pengertian diatas,
partisipasi masyarakat merupakan bentuk
keikutsertaan masyarakat dalam
perencanaan hingga pelaksanaan
pembangunan yang dimana masyarakat
akan ikut bertanggung jawab pada hasil
yang didapat.
Dalam Sastropoetro (1986:16) Keith
Davis mengatakan jenis – jenis partisipasi
meliputi :
a. Pikiran (psychological participation)
b. Tenaga (physical partisicipation)
c. Pikiran dan tenaga (psychological
and physical participation)
d. Keahlian (participation with skill)
e. Barang (material participation)
f. Uang (money participation)
Darjono, SH (Sastropoetro 1986:19)
keterlibatan partisipasi masyarakat ada
dalam 3 hal ini :
1. Proses pengambilan keputusan.
2. Menentukan kebutuhan.
3. Menunjukkan tujuan dan prioritas.
Dalam sebuah organisasi, partisipasi
sangatlah penting untuk perkembangan
dan kemajuan suatu organisasi. Uraian
mengenai pentingnya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan tersebut
sejalan dengan pendapat Conyer (1991 :
154 – 155) yang lebih lanjut
mengemukakan 3 alasan mengapa
partisippasi masyarakat dalam
perencanaan mempunyai sifat sangat
penting :
1. Partisipasi masyarakat merupakan
suatu alat guna memperoleh
informasi mengenai kondisi,
kebutuhan dan sikap masyarakat
setempat, yang tanpa kehadirannya
program pembangunan atau proyek –
proyek akan gagal;
2. Masyarakat lebih mempercayai
proyek atau program pembangunan
jika merasa dilibatkan dalam proses
persiapan dan perencanaannya,
karena mereka akan lebih mengetahui
seluk beluk proyek tersebut dan akan
mempunyai rasa memiliki terhadap
proyek tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila
masyarakat dilibatkan dalam
pembangunan masyarakat mereka
sendiri.
Kesimpulan dari pernyataan diatas,
partisipasi masyarakat merupakan salah
satu aspek penting demokrasi. Tanpa
adanya partisipasi dari masyrakat maka
tidak aka nada hubungan timbale balik
antara masyarakat dan pemerintahan.
Sehinngga masyarakat akan menjadi
masyarakat yang pasif.
c. Perencanaan pembangunan
Esman (1991) (dalam Tjokrowinoto,
1996: 91) menyatakan bahwa hakikat dari
pembangunan adalah kemajuan yang
9
mantap dan terus-menerus menuju
perbaikan kondisi kehidupan manusia,
sedangkan Todaro (1986) mengemukakan
bahwa pembangunan merupakan proses
menuju perbaikan taraf kehidupan
masyarakat secara menyeluruh dan bersifat
dinamis.
Conyers (1984: 5) menyatakan bahwa :
“perencanaan melibatkan hal-hal yang
menyangkut pengambilan keputusan atau
pilihan mengenai bagaimana
memanfaatkan sumber daya yang ada
semaksimal mungkin guna mencapai
tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-
kenyataan yang ada dimasa datang”.
Sedangkan menurut pernyataan
Widjojo Nitisastro (1963) dalam
Tjokroamidojo, 1996: 14) : “ Perencanaan
ini pada asasnya berkisar kepada dua hal,
yang pertama, ialah penentuan pilihan
secara sadar mengenai tujuan konkrit yang
hendak dicapai dalam jangka waktu
tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki
oleh masyarakat yang bersangkutan dan
yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara
alternatif serta rasional guna mencapai
tujuan tujuan tersebut “.
Dari pernyataan diatas dapat ditarik
kesimpulan perencanaan pembangunan
merupakan suatu alat guna untuk
pengambilan keputusan terhadap
kebutuhan – kebutuhan masyarakat dengan
tujuan memperbaiki taraf kehiidupn
masyarakat yang lebih baik lagi.
d. Tingkatan Partisipasi masyarakat
Arnstein, 1969 mengklasifikasi
partisipasi masyarakat ke dalam 8
tingkatan partisipasi (ladder of
participation) yang dimuat dalam
American in participation (1971).
Kedelapan tangga partisipasi tersebut dari
paling rendah hinngga tertinggi
1. Manipulation
Merupakan keterlibatan dan peran
masyarakat tidak ada sama sekali, dan
kekuasaan berada ditangan pemerintah
sepenuhnya.
2. Therapy
Pemerintah mengatur segala
sesuatunya, sehingga masyarakat
merupakan obyek program sehingga
tidak ada partisipasi
3. Informing
Pada tingkatan ini, masyarakat mulai
memperoleh gambaran mengenai
pelaksanaan program dari pemerintah,
namun tetap belum berperan serta aktif
dan terlibat dalam pelaksanaan program.
4. Consultation
Pada tingkatan ini, mulai terlihat
adanya saling tukar informasi antara
pihak satu dengan pihak lainya, yang
memungkinkan katerlibatan masyarakat
dalam satu program.
5. Placation
Pada tingkatan ini masyarakat yang
ikut terlibat dan berpartispasi dalam
program akan mendapatkan imbalan
berupa plakat.
6. Partnership
Merupakan tingkatan partisipasi yang
ideal, pemerintah dan masyarakat
memiliki kedudukann yang sama dalam
tahapan pelaksanaan program.
10
7. Delegated Power
Pada tingkatan ini, masyrakat mulai
diberikan kekuasaan, sehingga
kedudukan pemerintah berada dibawah
rakyat.
8. Citizen Control
Pada tingkatan ini partisipasi
masyarakat memegang kekuasaan
tertinggi secara penuh dan sebagai
akibatnya muncul kegiatan – kegiatan
yang menjurus anarki.
C. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini adalah penelitian
Deskriptif kualitatif, dalam penelitian
deskriptif ini, peneliti hanya memberikan
suatu gambaran secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai
dengan ruang lingkup judul penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai partisipasi masyrakat
etnis Tionghoa dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di
Kelurahan Kamboja kota Tanjungpinang
Barat.
Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di
Kelurahan Kamboja Kecamatan
Tanjungpinang Barat, khususnya di jalan
potong lembu dan Tambak, Peneliti akan
mewawancarai masyarakat etnis Tionghoa
di daerah tersebut, alasan penulis memilih
lokasi tersebut, karena etnis tionghoa lebih
banyak yang berdomisili didaerah tersebut
bahkan menjadikan daerah tersebut sebagai
pusat perekonomian para etnis Tionghoa.
Dalam penelitian ini menggunakan
teknik Purposive sampling, yaitu
menentukan informan secara sengaja dengan
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam
penelitian ini tidak mengenal populasi dan
sampel melainkan informan, jumlah
informan dalam penelitian ini adalah 6
orang. 1 orang Kasi Pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, 1 orang Rukun
Tetangga (RT), 1orang Rukun Warga (RW),
3 orang Tokoh Masyarakat Tionghoa.
Jenis data dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer yaitu merupakan sumber
data yang diperoleh secara langsung
dari sumber asli. Dalam halnya
penelitian ini sumber data primer
adalah Masyarakat Etnis Tionghoa
yang menjadi responden.
b. Data Sekunder yaitu data merupakan
data yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain),
yang pada umumnya berupa bukti,
catatan-catatan yang telah tersusun
dalam arsip (dokumenter), baik yang
dipublikasikan atau tidak. Dalam
halnya penelitian ini yang menjadi
sumber data skunder adalah literatur-
literatur dan arsip-arsip (dokomenter)
yang ada di perpustakaan-perpustakaan
maupun kearsipan di Kota
Tanjungpinang.
Teknik analisa yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan analisis
data kualititif. Menurut Bogdan & Biklen
(Moelong 2011:248) analisis data kualitatif
11
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan
data, memilah-milahknya menjadi satuan
yang dapat dikelola mensistesikannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari,
dan memutuskan apa yang diceritakan
kepada orang lain.
D. PEMBAHASAN
Partisipasi masyarakat merupakan
keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan yang dinilai berdasarkan
tahap perencanaan pembangunan, tahap
pelaksanaan pembangunan, tahap
pemanfaatan hasil pembangunan dan tahap
evaluasi. Untuk memberikan batasan tentang
penelitian yang berjudul Analisis Tingkat
Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa
Dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) (Studi Pada
Kelurahan Kamboja Kota Tanjungpinang
Barat), peneliti akan memaparkan tentang
variabel Partisipasi Masyarakat yang akan
dianalisa dan selanjutnya peneliti mengacu
pada pendapat yang dikatakan oleh Darjono,
SH (Sastropoetro, 1986:19) partisipasi
masyarakat dapat dilihat keterlibatannya dari
Dimensi : Proses pengambian keputusan,
Menentukan Kebutuhan, Menunjuk tujuan
dan prioritas. Untuk melihat bagaimana
proses keterlibatan partisipasi masyarakat
dalam Musrenbang dapat dilihat dari
indikator-indikator dibawah ini :
1. Proses pengambilan keputusan
Proses pengambilan keputusan yang
dimaksudkan disini adalah tahap-tahap
dalam membuat suatu keputusan yang
akhirnya akan ada pemilihan alternative
kesepakatan terbaik dari beberapa
masukan atau saran yang ditampung.
Proses pengambilan keputusan dapat
dilihat dan dimulai dari indikator:
a. Tahap pertemuan dalam musyawarah
perencanaan pembangunan
Tahap pertemuan dalam Musrenbang
memiliki beberapa fase tingkatan yaitu,
Musrenbang RT/RW, Musrenbang
Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,
Musrenbang Kota, Musrenbang Provinsi,
dan terakhir Musrenbang Nasional.
Sebelum sampai ke Musrenbang tingkat
Kelurahan proses pertama dalam
pengambilan keputusan tingkat awal
akan dilakukan ditingkat RT lalu berlajut
ke tingkat RW untuk dirembug ulang,
lalu masuk kedalam Musrenbang tingkat
Kelurahan. Dalam Musrenbang RT
musyawarah dilakukan bersama
masyarakat yang ada diderahnya, dalam
Musrenbang RW musyawarah dilakukan
bersama para RT yang bersangkutan
dengan RW tersebut, dan dalam
Musrenbang Kelurahan musyawarah
dilakukan bersama seluruh perangkat RT
dan RW serta stakeholder lainnya.
Dalam penelitian ini peneliti hanya
melakukan penelitian sampai batas
Musrenbang tingkat Kelurahan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dilapangan maka peneliti menyimpulkan
bahwa masyarakat tidak pernah
mengikuti rapat Musrenbang di Tingkat
RT. Dan menurut informan masyarakat
12
bahwa Musrenbang di tingkat RT hanya
menunjuk perwakilan dari masyarakat
untuk mensurvei pembangunan yang
akan diusulkan kedalam proposal
Musrenbang. Sehingga tidak ada
pertemuan untuk musyawarah bersama
masyarakat etnis Tionghoa maupun
masyarakat lainnya tidak terselenggara.
b. Mengumpulkan / mengundang
masyarakat
Proses mengundang dalam sebuah
pertemuan perlu dilakukan sebagai bukti
bahwa benar ada pertemuan yang akan
dilaksanakan. Undangan merupakan
seubah kejelasam yang menerangkan
waktu serta tempat untuk mengumpulkan
masyarakatnya. Undangan juga menjadi
simbol bahwa petugas menginginkan
masyarakatnya hadir dalam pertemuan
tersebut. Untuk itu Peneliti disini ingin
melihat apakah benar dilakukan proses
pembagian undangan dalam mengadakan
pertemuan Musrenbang Kelurahan dan
apakah pihak Kelurahan juga
mengundang masyarakat ethnis
Tionghoa.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dilapangan menyimpulkan bahwa tidak
ada upaya RT untuk membagikan
undangan dalam bentuk tertulis maupun
lisan kepada masyarakat secara
keseluruhan untuk mengadakan rapat
Musrenbang.
2. Menentukan kebutuhan
Menentukan kebutuhan yang
dimaksudkan disini adalah suatu proses
penyampaian saran, ide serta gagasan dari
masyarakat kepada pegawai guna
terciptanya perencanaan pembangunan
yang di inginkan masyarakat. Menentukan
kebutuhan dapat dilihat dari indikator :
a. Kehadiran dalam Musrenbang untuk
mengumpulkan ide-ide / aspirasi
Musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) diadakan
agar masyarakatnya dapat
menyampaikan ide – ide serta
pendapatnya tentang pembangunan
diderahnya. Didalam musrenbang ini
akan terjadi feedback antara masyarakat
dengan pemerintah. Tanpa adanya
keterlibatan masyarakat, perencanaan
pembangunan yang terjadi tidak akan
menjadi pembangunan yang ideal.
Karena pembangunan yang ideal adalah
pembangunan yang sesuai dengan
keinginan masyarakat. Oleh karena itu
partisipasi kehadiran masyarakat penting
guna mensukseskan rapat Musrenbang.
Didalam indikator ini peneliti akan
melihat setelah proses pembagian
undangan apakah masyarakat ethnis
Tionghoa menghadiri rapat Musrenbang
yang diselenggarakan oleh pihak
Kelurahan.
Berdasarkan pendapat pihak
Kelurahan sudah memberikan
kesempatan untuk masayarakat ethnis
Tionghoa yang menjabat sebagai RT dan
RW untuk hadir dalam proses
Musrenbang, namun masyarakat etnis
Tionghoa yang diundang tidak semuanya
hadir, dikarenakan kesibukan mereka
dalam pekerjaan.
13
Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dilapangan menemukan bahwa di dalam
rapat musrenbang, masyarakat ethnis
Tionghoa harus di ikutsertakan agar
masyarakat ethnis Tionghoa bisa
menyampaikan ide – ide serta
aspirasinya mengenai perencanaan
pembangunan yang akan dibangun
didaerahnya, namun pihak RT tidak
memberikan kesempatan dalam hal ini.
Sehingga masyarakat menjadi apatis baik
itu masyarakat etnis Tionghoa maupun
masyarakat pribumi lainnya.
b. Menentukan kebutuhan perencanaan
pembangunan
Musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) diadakan
untuk menentukan kebutuhan
perencanaan pembangunan. Dalam
proses menentukan perencanan
pembangunan ini sangat perlu ide – ide
atau pendapat masyarakat guna
menentukan pembangunan yang akan
berguna bagi kepentingan masyarakat
umum serta perbaikan pembangunan
yang telah rusak ataupun ditingkatkan
lagi kegunaannya. Dari indikator ini
maka peneliti ingin melihat
bagaimanakah partisipasi masyarakat
etnis Tionghoa dalam menyalurkan ide –
ide atau pendapat dalam menentukan
kebutuhan perencanaan pembangunan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dilapangan dapat disimpulkan bahwa
tidak pernah ada sosialisasi yang
dilakukan oleh RT tentang Musrenbang
dalam mengajak masyarakat ethnis
Tionghoa dan masyarakat lainnya untuk
ikut menentukan kebutuhan perencanaan
dalam pembangunan.
3. Menunjuk tujuan dan prioritas
Menunjukkan tujuan dan prioritas yang
dimaksudkan disini adalah suatu proses
kesepakatan bersama antara pegawai dan
masyarakat dalam setiap kegiatan
musrenbang yang dimana hasil akhirnya
demi tujuan serta kepentingan bersama.
Menunjukkan dan prioritas dapat dilihat
dari indikator :
a. Menentukan kebutuhan yang harus di
prioritaskan
Dalam proses terakhir di Musrenbang
Kelurahan yaitu menentukan prioritas
pembangunan yang akan diusulkan
kembali ke Musrenbang Kecamatan.
Dalam menentukan prioritas ini biasanya
pihak Kelurahan akan berdiskusi untuk
menentukan 1 aspek dari 3 kelompok
pembangunan yang akan di prioritaskan.
Dalam indikator ini peneliti ingin
melihat prioritas yang di pilih serta
bagaimana cara menentukannya.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dilapangan dapat disimpulkan bahwa
tidak ada pemberitahuan tentang hasil
Musrenbang pada tingkat RT kepada
masyarakat etnis Tionghoa maupun
masyarakat lainnya.
b. Memutuskan dengan persetujuan
bersama
Keputusan akhir dengan disetujui
oleh seluruh pihak penting bagi
berjalannya sebuah pertemuan
Musrenbang. Karena tanpa persetujuan
14
yang disepakati oleh seluruh peserta
maka akan menimbulkan pro dan kontra
yang menyebabkan perselisihan. Oleh
sebab itu Musrenbang ini diadakan guna
memberitahu masyarakat tentang
pembangunan yang kan dibangun agar
tidak ada konflik yang terjadi
dimasyarakat kedepannya. Dari indikator
ini peneliti ingin mengetahui apakah
segala keputusan akhir dalam
Musrenbang Kelurahan teah disetujui
oleh peserta.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dilapangan dapat disimpulkan bahwa
masyarakat ada yang pro dan kontra
dalam proses Musrenbang tingkat RT.
Ada yang setuju perencanaan
pembangunan di tentukan oleh hasil
survey yang dilakukan oleh perwakilan
masyrakat karna lebih efektif, dan ada
yang tidak setuju dengan alasan suara
masyarakat tidak semuanya sama.
Untuk memperoleh gambaran yang jelas
tentang partisipasi apa sajakah yang
dilakukan oleh masyarakat Ethnis Tionghoa
pada proses Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan
Kamboja , disini penulis akan memaparkan
mengenai jenis – jenis partisipasi menurut
Keith Davis (Sastropoetro, 1986:16). Jenis –
jenis partisipasi tersebut adalah :Partisipasi
berupa pikiran (psychological participation),
Partisipasi yang berupa tenaga (Physical
Participation), Partisipasi yang berupa
tenaga dan pikiran (physical and
psychological participation), Partisipasi
yang berupa keahlian (participation with
skill), Partisipasi yang berupa barang
(material participation), Partisipasi yang
berupa uang (money participation), yang
dilakukan oleh masyrakat ethnis Tionghoa
dalam proses Musrenbang yaitu partisipasi
berupa pikiran (psychological participation)
dimana pada saat melakukan Murenbang di
Kantor Kelurahan Kamboja beberapa
masyarakat Ethnis Tioonghoa yang
menjabat sebagai RT/RW ada yang
menyumbangkan ide atau pendapatnya, dan
partisipasi berupa barang (material
participation) serta uang (money
participation) jika ada pelaksanaan program.
Misalnya didaerah mereka ada pelaksanaan
gotong royong atau program yang turun dari
pemerintah mereka lebih memilih
menyumbangkan uang untuk konsumsi atau
menyumbangkan material berupa bahan
baku bangunan. Karena sebagian besar
masyarakat ethnis Tionghoa berwirausaha
setiap harinya, sehingga mereka lebih
memilih untuk berpartisipasi dalam 3 hal
tersebut.
E. PENUTUP
Berdasarkan hasil pengamatan dan
wawancara yang dilakukan peneliti, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut : pada dasarnya dalam menganalisis
tingkat partisipasi masyarakat Ethnis
Tionghoa dalam kegiatan MUSRENBANG
kita perlu melihat beberapa indikator dari
variable yaitu proses pengambilan
keputusan, menentukan kebutuhan dan
terakhir menunjukkan tujuan dan prioritas
15
,dari ketiga indikator tersebut setelah di
analisisi dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dalam proses pengambilan keputusan
dapat disimpulkan tahapan
Musrenbang di Kelurahan Kamboja
telah dilakukan berdasarkan
tingkatannya yaitu dimulai dari tingkat
RT/RW, setelah itu ke tingkat
Kelurahan. Dalam proses
mengumpulkan atau mengundang
masyarakat telah dilakukan oleh pihak
Kelurahan kepada setiap masyarakat
etnis Tionghoa yang menjabat sebagai
RT dan RW. Namun pada Musrenbang
tingkat RT tidak terjadi proses
mengundang atau mengumpulkan
masyarakat etnis Tionghoa maupun
masyarakat lainnya. Sehingga tidak ada
pertemuan langsung terhadap
masyarakatnya. RT hanya menunjuk
perwakilan masyarakat untuk
melakukan survey didaerahnya.
2. Dalam menentukan kebutuhan dapat
disimpulkan partisipasi masyarakat
etnis Tionghoa dalam kehadirannya di
Musrenbang Kelurahan masih banyak
yang tidak menghadiri undangan yang
diberikan oleh pihak Kelurahan. Dari
total perangkat RT dan RW ada 10
masyarakat etnis Tionghoa yang
tercatat dalam daftar perangkat RT dan
RW namun dalam kehadirannya hanya
3 yang menghadiri rapat Musrenbang
tingkat Kelurahan. Dalam menentukan
kebutuhan, pendapat atau ide – ide
yang diberikan oleh masyarakat etnis
Tionghoa masih sangat minim,
dikarenakan jumlah yang hadir sangat
sedikit, namun masih ada satu orang
masyarakat etnis Tionghoa yang mau
berpendapat dalam rapat Musrenbang
Kelurahan tersebut. Dalam menentukan
kebutuhan dibagi menjadi 3 kelompok
yaitu pembangunan infrastruktur,
pembangunan sosial budaya dan
pembangunan ekonomi. Sedangkan
Musrenbang di Tingkat RT masyarakat
ada yang menganggap penting
keikutsertaanya dalam rapat
Musrenbang dan ada yang
menyerahkan segala urusan
pembangunan terhadap RT.
3. Dalam menentukan tujuan dan prioritas
dapat disimpulkan bahwa prioritas
kebutuhan dipilih berdasarkan
kegunaan, jangka waktu, dan usulan
yang tidak teralisasi pada tahun lalu.
pada Musrenbang Kelurahan tahun
2016 ini prioritas kebutuhan dipilih
pada kelompok bidang pembangunan
infrastruktur. Karena pembangunan
infrastruktur dianggap lebih memiliki
jangka waktu yang secepatnya harus
dilaksankan dikarenakan pembangunan
infrastruktur yang sudah rusak harus
secepatnya diperbaiki. Hasil
Musrenbang yang sudah di
musyawarahkan akan disepakati
dengan suara terbanyak dan disetujui
oleh peserta Musrenbang lainnya. Hal
ini dibuktikan dengan adanya
perwakilan dari masyarakat yang ikut
menandatangani keputusan akhir rapat
Musrenbang Kelurahan. Ada satu
16
tandatangan yang mewakili dari
masyarakat Tionghoa. Namun
kedepannya jika ada protes mengenai
usulan perencanaan pembangunan yang
akan dibangun dari masyarakat pihak
Kelurahan akan membatalkan usulan
tersebut atas persetujuan RT dan RW.
Dari paparan kesimpulan 3 indikator
diatas dapat dianalisis tingkat partisipasi
masyarakat ethnis Tionghoa berada di
tingkat Partnership dimana masyarakat
Ethnis Tionghoa memiliki kedudukann yang
sama dalam partisipasi menetukan
perencanaan pembangunan pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan. Dimana masyarakat
etnis Tionghoa dilibatkan dalam perangkat
RT dan RW dan diikutsertakan dalam rapat
Musrenbang Kelurahan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, perlu adanya saran guna
memperbaiki atau meningkatkan partisipasi
masyarakat ethnis Tionghoa dalam
pelaksanaan Musrenbang
1. Proses pengambilan keputusan
Pihak Kelurahan perlu mengatur
jadwal pertemuan Musrenbang bukan
pada hari kerja, sehingga masyarakat
etnis Tionghoa lebih besar
kemungkinannya untuk bisa hadir pada
rapat Musrenbang.
2. Menentukan Kebutuhan
Pihak Kelurahan perlu mengadakan
sosialisasi untuk masyarakat tentang
betapa pentingnya Musrenbang bagi
kemajuan daerahnya. Mengingat
dimana hasil data yang ada, tingkat
partisipasi masyarakat etnis Tionghoa
dalam Musrenbang masih sangat
rendah. Karena pada tahap proses
menentukan kebutuhan ini masyarakat
sangat di perlukan ide – ide serta
pendapatnya, agar kebutuhan
pembangunan berjalan sesuai dengan
keinginan masyarakat.
3. Menentukan Tujuan dan Prioritas
Pihak Kelurahan perlu membuatkan
SOP (Standart Operasional Prosedur)
untuk jalannya Musrenbang di tingkat
RT/RW. Sehingga pihak RT/RW
menjalankan proses Musrenbang secara
benar. Karena Musrenbang merupakan
Musyawarah perencanaan
pembangunan, dimana artinya itu pihak
RT melakukan musyawarah bersama
masyarakatnya. Jika hanya dilakukan
peninjauan saja, peninjau harus
bertanya kemasyarakat tentang
pembangunan apa saja yang mereka
inginkan
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Conyer, Diana. 1991. Perencanaan social
didunia ketiga.Yogyakarta :UGMpress
Efriza. 2012. Political
explore.Bandung.CvAlfabeta
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
universitas maritim raja ali haji,2011,
pedoman penulisan usulan penelitian &
skripsi serta ujian sarjana fakultas dan
ilmu sosial universitas maritim raja ali
haji, tanjungpinang
17
Moleong. Lexi j. 2011. Metodelogi
penelitian kualitatif.( cetak ke-29 ).
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sastropoetro, Santoso. 1986. Partisipasi,
komunikasi, persuasi dan Disiplin dalam
Pembangunan Nasional. Bandung. PT.
Alumni
Soelaiman, Holil. 1980. Partisipasi social
dalam usaha kesejahteraan sosial.
Bandung.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Administrasi. Bandung: alfabeta.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996,
Perencanaan Pembangunan, cetakan ke-
18 tahun 1985, TokoGunungAgung,
Jakarta.
Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996,
Pembangunan Dilema dan Tantangan,
Cetakan ke-4 tahun 2002,
PustakaPelajar, Yogyakarta.
Todaro, Michael P, 1986, Development
Planning, Oxford University Press.
Jurnal :
Sherry. R .Arnstein“ A ladder of Citizen
Participation “ ( AIP Jurnal, July 1971)
Bobby Irwansyah, Tingkat Ekonomi dan
Pertisipasi Etnis Tionghoa dalam
Pemilukada kota Medan,Jurnal Politea
Vol.2 No.2 Juli 2010, Politea Jurnal Ilmu
politik, hlm 90
Syaroh.PartisipasiMasyarakat. (2001,
Januari), diperoleh 6 Dec 2015 pukul
23:00
http://munasyaroh.blogspot.com/2011/01
/partisipasimasyrakat.html
Wibowo, “Pengantar”, dalam I. Wibowo
(ed.), Harga yang Harus Dibayar: Sketsa
Pergulatan Etnis Cina di Indonesia,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2001), hlm. Xv