SKRIPSI
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA`
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
OLEH :
ABDUL MUJIB
NIM : 204046102876
MUAMALAT/PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/ 2008 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 28 November 2008
Abdul Mujib
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA`
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Oleh:
ABDUL MUJIB
NIM : 204046102876
Menyetujui,
Pembimbing I,
Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM
NIP. 150 203 012
Pembimbing II,
Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd
NIP. 150 204 484
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/ 2008 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA` PADA PT.
BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta pada 28 November 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Muamalat
(Ekonomi Islam).
Jakarta, 28 November 2008
Mengesahkan
Dekan,
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM.
NIP: 150 210 422
PANITIA UJIAN
1. Ketua : Prof.Dr.H.Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM.( )
NIP: 150 210 422
2. Sekretaris : Drs. H. Ahmad Yani, MA. ( )
NIP: 150 269 678
3. Pembimbing I : Dr Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM ( )
NIP: 150 203 012
4. Pembimbing II: Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd ( )
NIP: 150 204 484
5. Penguji I : Dr. A. Sudirman Abbas, MA. ( )
NIP: 150 294 051
6. Penguji II : Drs. Djawahir Hejazziey, SH., MA ( )
NIP: 130 789 745
ABSTRAK
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai perintis perbankan syariah di
tanah air memiliki produk-produk perbankan yang sangat variatif yang mengikuti
produk-produk hukum syariah karena mendasarkan pengembangan produknya
kepada teori perbankan syariah. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
tersebut tertuang dalam bentuk akad jual-beli, bagi hasil, dan akad-akad jasa. Salah
satu akad jual-beli adalah akad bai` al-istishna` yang berguna bagi pengembangan
sektor perekonomian suatu negara pada umumnya, dan sektor industri dan
manufaktur pada khususnya.
Penelitian ini juga dilakukan guna mendapatkan jawaban atas permasalahan
“Bagaimana prosedur pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?,
bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk, dan apakah perlakuan akuntansi pembiayaan istishna`
yang diterapakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan
ketentuan atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum?”.
Untuk menjawab permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian perlakuan
akuntansi yang bersifat deskriptif analitis dengan menitikberatkan pada studi
dokumen yang dilengkapi dengan wawancara dengan nara sumber untuk mempelajari
data sekunder di bidang akuntansi, yang berhubungan dengan permasalahan yang
diteliti.
Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban dari permasalahan di atas.
Pertama, untuk dapat memperoleh pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk pemohon harus melalui beberapa tahap, dimulai dengan pengajuan
proposal pembiayaan secara tertulis hingga pada akhirnya diadakan ijab kabul
sebagai tanda pengikatan (akad) antara bank dengan pemohon dan secara resmi
pemohon mendapatkan pembiayaan istishna` dan berkewajiban melunasinya
berdasarkan akad tersebut. Kedua, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam
mencatat akuntansi pembiayaan istishna` mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPSI
2003. Ketiga, bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan istishna` di PT. Bank
Muamalat Indonesia pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku secara
umum, yakni mengacu kepada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003. Akuntansi bank Islam
dirasa masih memiliki kekurangan sehingga perlu dikembangkan lagi terutama
tentang perlakuan akuntansi pembiayaan istishna`.
KATA PENGANTAR
�� ا� ا��� ا�����
Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan segala rahmat-Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan
salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.
Skripsi yang penulis susun adalah sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Islam (SEI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat
mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh keluarga dan pihak-
pihak yang telah ikut andil yang mensukseskan harapan penulis.
Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis
menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Dr. Euis Amalia, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Ah.
Azharuddin Lathif, M. Ag, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang
telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.
3. Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM dan Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd.
Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu
disela-sela kesibukan dalam memberikan masukan maupun nasihat dalam
penyusunan skripsi ini.
4. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah & Hukum dan
Pusat, yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan.
5. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang telah banyak membantu
dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam
penyusunan skripsi ini.
6. Rasa ta`dzim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Muhammad
Za`im (Almarhum) dan Ibunda Hj. Roifah atas dukungan moril dan materiil,
kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis
bahkan doa-doa munajatnya yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT.
Penulis persembahkan skripsi ini. Doa untuk kedua orangtua
7. Kakak dan adikku tersayang: Mas Tubagus Mansur, Mas Abdul Hayyi, Mbak
Nurjanah, Mas Arif Suadi, kedua adikku Rahmat Hidayat dan Muhammad
Darussalam yang telah memberikan dukungan moril dan materiil. Terima
kasih untuk semua atas perhatian dan kasih sayangnya.
8. Semua kru CV. Nugraha Abadi Ekspress dan Java Technology, bersabar
dalam cobaan dan bersyukur serta berdoa dalam kejayaan. Berani hidup tak
takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Bondo bahu pikir
lek perlu sak nyawane pisan.Untuk keponakan-keponakan penulis: Ahmad
Sahal Baihaqi, Adi Nugroho Fanani, Eka Hadi Setyo N, Hilwa Aulia Putri
Anjani, dan Nouval Gulmi Adzin.
9. Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis: Ahmad Syarif, Moh. Syafi`i, Erdy
Nasrul, Titin Supriyatin, Juju, Elyzabeth, Vien Maria Esther, Mas Habibie,
semua sahabat penulis di IKPM Gontor, RISKA Menteng, Tazkia Bogor, juga
untuk seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 2004
terutama kelas D yang tercinta dan tidak dapat menyebutkan namanya satu
persatu dan semoga hubungan kita tidak akan terputus sampai kapanpun.
10. Untuk waktu yang bergerak perlahan namun pasti, yang selalu menemani
penulis dalam suka maupun duka. Untuk malam yang selalu mendengarkan
gema doa yang bergetar di tengah kesunyian. Untuk semua rasa dan
pengalaman, yang menjadi saksi bisu bagi penulis untuk tetap tegar melewati
manis dan pahit hidup.
Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan penulis dapat diterima oleh
Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan
kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi
para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi setiap langkah
kita. Amin
Jakarta, 28 November
2008
Abdul Mujib
KATA PENGANTAR
�� ا� ا��� ا�����
Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan segala rahmat-Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan
salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.
Skripsi yang penulis susun adalah sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Islam (SEI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat
mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh keluarga dan pihak-
pihak yang telah ikut andil yang mensukseskan harapan penulis.
Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis
menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
11. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
12. Dr. Euis Amalia, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Ah.
Azharuddin Lathif, M. Ag, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang
telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.
13. Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM dan Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd.
Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu
disela-sela kesibukan dalam memberikan masukan maupun nasihat dalam
penyusunan skripsi ini.
14. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah & Hukum dan
Pusat, yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan.
15. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang telah banyak membantu
dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam
penyusunan skripsi ini.
16. Rasa ta`dzim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Muhammad
Za`im (Almarhum) dan Ibunda Hj. Roifah atas dukungan moril dan materiil,
kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis
bahkan doa-doa munajatnya yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT.
Penulis persembahkan skripsi ini. Doa untuk kedua orangtua
17. Kakak dan adikku tersayang: Mas Tubagus Mansur, Mas Abdul Hayyi, Mbak
Nurjanah, Mas Arif Suadi, kedua adikku Rahmat Hidayat dan Muhammad
Darussalam yang telah memberikan dukungan moril dan materiil. Terima
kasih untuk semua atas perhatian dan kasih sayangnya.
18. Semua kru CV. Nugraha Abadi Ekspress dan Java Technology, bersabar
dalam cobaan dan bersyukur serta berdoa dalam kejayaan. Berani hidup tak
takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Bondo bahu pikir
lek perlu sak nyawane pisan.Untuk keponakan-keponakan penulis: Ahmad
Sahal Baihaqi, Adi Nugroho Fanani, Eka Hadi Setyo N, Hilwa Aulia Putri
Anjani, dan Nouval Gulmi Adzin.
19. Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis: Ahmad Syarif, Moh. Syafi`i, Erdy
Nasrul, Titin Supriyatin, Juju, Elyzabeth, Vien Maria Esther, Mas Habibie,
semua sahabat penulis di IKPM Gontor, RISKA Menteng, Tazkia Bogor, juga
untuk seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 2004
terutama kelas D yang tercinta dan tidak dapat menyebutkan namanya satu
persatu dan semoga hubungan kita tidak akan terputus sampai kapanpun.
20. Untuk waktu yang bergerak perlahan namun pasti, yang selalu menemani
penulis dalam suka maupun duka. Untuk malam yang selalu mendengarkan
gema doa yang bergetar di tengah kesunyian. Untuk semua rasa dan
pengalaman, yang menjadi saksi bisu bagi penulis untuk tetap tegar melewati
manis dan pahit hidup.
Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan penulis dapat diterima oleh
Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan
kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi
para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi setiap langkah
kita. Amin
Jakarta, 28 November
2008
Abdul Mujib
DAFTAR ISI
ABSTRAK............................................................................................................ i
KATA PENGANTAR.......................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi
DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR............................................................................................ x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................................ 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................... 6
D. Kerangka Teori dan Konsep .............................................................. 7
E. Kajian Kepustakaan Terdahulu ......................................................... 8
F. Metodologi Penelitian........................................................................ 9
G. Sistematika Penulisan ....................................................................... 12
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Akuntansi
1. Pengertian Akuntansi .................................................................. 14
2. Proses Akuntansi ......................................................................... 17
3. Akuntansi Perbankan Syariah....................................................... 20
4. Tujuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Bank Syariah.............. 21
5. Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah.... 23
B. Istishna`
1. Pengertian dan Jenis-jenis Istishna` ............................................. 25
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
2. Landasan Hukum dan Operasional Istishna` ................................ 27
3. Rukun dan Syarat-syarat Istishna` ............................................... 31
4. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak ....................................... 35
5. Perbedaan antara Istishna` dengan Salam ..................................... 35
6. Perlakuan Akuntansi Transaksi Istishna` dari pihak Bank sebagai
Shani`. ......................................................................................... 36
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.......................... 49
B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ............................. 50
C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.................... 51
D. Prinsip Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ................... 56
E. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ......................... 58
BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN AKUNTANSI ISTISHNA`
A. Analisa Pelaksanaan Permohonan Pembiayaan Calon Debitur, Untuk
Pembiayaan Istishna`
1. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Pembiayaan Bai` Al-Istishna`
di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ......................................... 67
2. Analisa dan Mekanisme Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk............................................................. 75
B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk
1. Perhitungan Margin Istishna` ....................................................... 79
2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` .................................. 80
3. Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Istishna`................................. 84
4. Penyajian ..................................................................................... 89
5. Pengungkapan.............................................................................. 89
C. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` dengan PSAK
No.59 dan PAPSI............................................................................... 90
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 96
B. Saran ................................................................................................. 96
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 98
LAMPIRAN .................................................................................................... 102
DAFTAR TABEL
1. Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah 23
2. Tabel 4.1 Penandatanganan kontrak pembiayaan istishna`....................... 86
3. Tabel 4.2 Harga perolehan kelapa sawit bank dari sub-kontraktor ........... 86
4. Tabel 4.3 Pendapatan bank pada bulan Juni ............................................ 86
5. Tabel 4.4 Persetujuan pembiayaan .......................................................... 86
6. Tabel 4.5 Penerimaan uang muka ........................................................... 87
7. Tabel 4.6 Penerimaan pendapatan setiap bulan ....................................... 87
8. Tabel 4.7 Pengembalian modal setiap bulan ........................................... 87
9. Tabel 4.8 Kerugian bukan karena kelalaian nasabah ............................... 87
10. Tabel 4.9 Modal akhir tidak dapat dikembalikan ..................................... 87
11. Tabel 4.10 Penyerahan kelapa sawit disertai cacatnya barang ................. 87
12. Tabel 4.11 Penyerahan ulang kelapa sawit .............................................. 88
13. Tabel 4.12 Termin penyerahan barang .................................................... 88
14. Tabel 4.13 Penyelesaian akad dan penyerahan sisa barang pesanan ........ 88
15. Tabel 4.14 Pengakuan dan Pengukuran.................................................... 91
16. Tabel 4.15 Penyajian .............................................................................. 94
17. Tabel 4.16 Pengungkapan ....................................................................... 95
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 2.1 Proses Akuntansi....................................................................... 18
2. Gambar 2.2 Siklus Akuntansi melalui Komputer.......................................... 19
3. Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk......... 53
4. Gambar 4.1 Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Istishna` ...................... 77
5. Gambar 4.2 Skema Teknis Pembiayaan Istishna` di PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk........................................................................ 78
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perekonomian yang modern mencerminkan keragaman (kompleksitas)
kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi segala
kebutuhan dan kemudahan hidup. Keragaman aktivitas ekonomi memungkinkan
untuk berkembangnya berbagai sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan
dalam melancarkan dan memudahkan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Salah satu
sarana yang muncul dan berkembang dalam perekonomian modern adalah lembaga
keuangan atau financial institution (institusi keuangan).
Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah
semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang
disimpankan kepada mereka.1 Tabungan yang dikumpulkan lembaga keuangan
tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu dan perusahaan yang
membutuhkannya, sebagian lagi untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan.
1 Sardono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1995), Edisi 2, hal.199
Lembaga-lembaga keuangan muncul dan berkembang karena adanya
kebutuhan dari dua fihak, yaitu antara arus permintaan dan arus penawaran akan
aktiva financial (financial assets).2
Menurut pengertiannya bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk
mengerahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk
pinjaman sehingga berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediary institution)
antara unit defisit dan unit surplus.3 Kegiatan usaha sangat membutuhkan modal
aktiva, hal ini dapat dipenuhi oleh bank dalam usahanya menghimpun dana dan
menyalurkannya.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pembangunan pun
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dapat disaksikan di Indonesia telah
begitu banyak infrastruktur dan bangunan-bangunan yang dapat menunjukkan
perkembangan pembangunan tersebut. Perkembangan pembangunan tersebut antara
lain ditunjang oleh perusahaan-perusahaan yang memang ikut serta dalam
pembangunan di Indonesia, seperti halnya perusahaan di bidang jasa industri,
kontruksi dan manufaktur.
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perusahaan tersebut seringkali
dihadapkan untuk membeli peralatan-peralatan ataupun barang-barang yang tidak
2 Suad Husnan, Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, (Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta, 1996), Edisi 4, hal. 19
3 Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal.1
murah dan tidak dijual secara umum. Tentu hal terkait menjadi suatu masalah bagi
perusahaan tersebut.
Jual beli dengan sistem istishna` merupakan salah satu jalan keluar bagi
perusahaan-perusahaan yang terkadang sulit mendapatkan barang-barang yang tidak
dijual secara umum. Perusahaan dapat memperoleh barang dari produsen melalui
pesanan dengan aturan dan jangka waktu tertentu.
Istishna` merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi yang diatur dalam
ajaran Islam yang memerlukan pencatatan sebagai alat bukti, sebagaimana yang
difirmankan oleh Allah SWT: Al-Baqarah 282
*�آ�)�' م�&# أ%$ إ�# ی ! ای��� إذا ام��اء ا���ی ی�أی���
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya......”
(Al-Baqarah : 282)
Mayoritas mufassir berpendapat bahwa kata tadaayantum yang terdapat
dalam ayat tersebut adalah kegiatan muamalah dalam bentuk transaksi yang
dilakukan oleh dua belah pihak, seperti hutang-piutang, jual-beli dan sewa menyewa,
baik secara kontan maupun cicilan.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa sejak munculnya peradaban Islam pada
masa Nabi Muhammad saw telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan
yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan
antara dua pihak yang melakukan transaksi muamalah, sedangkan pencatatan untuk
tujuan lainnya seperti data untuk pengambilan data tidak diharuskan.4
Urgensi pencatatan dalam ajaran Islam tersebut sejalan dengan konsep
akuntansi yang berupaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat
karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability (pertanggungjawaban)
dalam menjamin akurasinya.5 Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan realitas.
Akuntansi harus didasarkan pada etika realitas dikonstruksi dalam kaitannya dengan
nilai etika. Jika tidak, realitas dalam akuntansi akan direfleksikan dalam presentasi
lain dan pada gilirannya akan menyesatkan pihak-pihak yang tertarik padanya.6
Oleh karena sangat pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi dan tidak
diberlakukannya sistem bunga dalam kegiatan operasional pada bank syariah, maka
dalam hal jasa istishna` perlakuan akuntansinya membutuhkan aturan-aturan tertentu
pada pencatatannya.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian mengenai jual beli pesanan dengan judul : ANALISIS PERLAKUAN
AKUNTANSI ISTISHNA` PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
4 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 120-121.
5 Sofyan Syafri Harahap, hal. 121
6 Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syariah, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 323
Pembatasan Masalah
Penyajian informasi perlakuan akuntansi penting bagi proses pembuatan
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank. Lebih dari itu,
bagi bank syariah memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber
ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam
memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
Dalam kaitannya dengan tema pokok yang penulis angkat dalam skripsi ini
agar mendapatkan suatu batasan yang jelas sekaligus mencegah pembahasan yang
meluas yang tidak ada kaitannya dengan masalah pokok maka penulis akan
membatasi permasalahan yaitu meneliti tentang kesesuaian perlakuan akuntansi
istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum yaitu PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah dan juga
PAPSI 2003.
Perumusan Masalah
Adapun beberapa pokok bahasan yang akan penulis kembangkan dalam
penyusunan skripsi ini antara lain:
1. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan calon debitur dalam
pembiayaan istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk?
2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk?
3. Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan istishna` yang dilakukan
pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana analisis permohonan pembiayaan calon debitur
dalam pembiayaan istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk
2. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi istishna` yang dilakukan oleh PT.
Bank Muamalat Indonesia, Tbk
3. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan istishna`
yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum
4. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dalam usaha mencapai gelar sarjana
S1 disiplin ilmu syariah dalam bidang muamalah (Ekonomi Islam) pada
Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Bagi peneliti
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam masalah ini yang telah
didapat di bangku kuliah.
2. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat
dalam menentukan langkah selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dan
penelitian (research and development).
3. Bagi pembaca dan dunia pustaka
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian
selanjutnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman istishna` dan dapat
dipergunakan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi
dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.
D. Kerangka Teori dan Konsep
Kerangka teori atau landasan teori pada penelitian ini adalah teori-teori yang
melandasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi baik teori yang bersifat
umum maupun teori yang lebih khusus yang terkait dengan topik kajian.
Untuk keperluan penelitian ini, hal-hal yang termasuk dalam objek penelitian
dipertegas format dan substansinya, oleh karena itu dalam penelitian ini dijelaskan
batasan-batasan pengertian sebagai berikut:
Pembiayaan : adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.7
Istishna` : adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi
barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan.8
Akuntansi : proses pencatatan, pengukuran, interpretasi dan komunikasi
data keuangan. Akuntan mempersiapkan laporan keuangan
untuk mencerminkan keadaan keuangan dan kinerja operasi.
Juga, praktisi akuntansi memberikan pelayanan akuntansi
pribadi kepada klien seperti mempersiapkan laporan keuangan
pribadi dan rencana perpajakan.9
E. Kajian Kepustakaan Terdahulu
Adapun kajian data kepustakaan terdahulu yang peneliti dapatkan antara lain:
1. Pada tahun 2000, Dadang Romansyah mahasiswa fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro Semarang membahas judul skripsi “Analisis terhadap
Etika Akuntansi dalam Perspektif Islam”. Adapun cakupan bahasan terbatas
pada pandangan Islam terhadap etika akuntansi.
7 Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia, (Jakarta, PT. Gramedia, 2004), hal. 324
8 Arcarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet
ke-1, hal. 96
9 Joel G.Siegel & Jae K. Shim, Kamus Istilah Akuntansi, (Jakarta: Elex Media Komputindo,
cetakan ke-3, Agustus 2003), hal. 59
2. Pada tahun 2005, Juliano Satria mahasiswa jurusan Hukum tentang Kegiatan
Ekonomi FEUI membahas judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pembiayaan Bai`
al-Istishna` (Purchase By Order or Manufakture) pada PT. Bank Muamalat
Indonesia”. Adapun cakupan bahasan hanya terbatas pada hukum kegiatan
ekonomi yang berbasis Bai` al-Istishna`.
3. Pada tahun 2006, Siti Hairany mahasiswi jurusan Muamalat/Perbankan
Syariah UIN Syarif Hidayatullah membahas judul skripsi “Analisis Perlakuan
Akuntansi Pembiayaan pada BMT Al-Husnayain”. Adapun cakupan bahasan
hanya menggambarkan secara umum perlakuan akuntansi pada sisi
pembiayaan secara umum di BMT Al-Husnayain.
F. Metodologi Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada Muamalat Institute (PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk) yang beralamat di Celestial Cyber Center Jl. Futuris No.2-3
Ruko Pinangsia, Karawaci Park Office, Tangerang .
2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat
deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi
yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai perlakuan akuntansi istishna`
dan istishna` pararel dan aplikasinya pada bank syariah dengan melakukan
kajian terhadap data dan informasi yang diperoleh serta memberikan penilaian
terhadap hal tersebut.
3. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelititan yang digunakan dalam penelitian ini berupa
studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
4. Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data, yaitu:
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil konsultasi pada salah
satu pejabat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
b. Data sekunder, yaitu catatan-catatan akuntansi dan laporan keuangan
istishna` dan istishna` pararel pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
dan dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber
lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan (library research), dalam hal ini penulis
mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya
dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku, jurnal, majalah,
artikel, download internet dan lain sebagainya. Langkah dalam
melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca,
mengutip serta menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu
dalam memenuhi data dalam penelitian ini.
b. Penelitian Lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dan
informasi, penulis langsung terjun ke obyek penelitian yaitu pada lembaga
yang diteliti, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai
berikut:
1) Interview yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak
yang terlibat dalam penelitian ini.
2) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang
didapat dari perusahaan/ instansi yang diteliti dan laporan lainnya
yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
6. Teknik Analisa dan Interpretasi Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti bersifat kualitatif yakni data
yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Dan data kuantitatif yang
bersifat diskrit yakni data yang berbentuk angka yang diperoleh dari hasil
meneliti di lapangan. Data-data yang telah diperoleh akan diinterpretasikan
dalam bentuk pemaparan dan analisis sehingga penulis dapat memberikan
kesimpulan pada penelitian ini.
7. Teknik Penulisan
Adapun tekhnik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan
Buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang disusun oleh TIM Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.
G. Sistematika Penulisan
Secara geris besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub
bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis dalam
skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa hal dalam sistematika pembahasan sebagai
berikut :
Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian
kepustakaan terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II merupakan bab yang membahas tinjauan teoritis mengenai akuntansi,
proses akuntansi, akuntansi perbankan syariah, tujuan akuntansi dan laporan
keuangan bank syariah, perbedaan prinsip antara akuntansi syariah dan konvensional,
pengertian dan jenis-jenis istishna`, landasan hukum dan operasional istishna`, rukun
dan syarat-syarat istishna`, hak dan kewajiban kedua belah pihak, perbedaan antara
istishna` dan salam, dan perlakuan akuntansi transaksi istishna` dari pihak bank
sebagai shani`.
Bab III adalah bab yang membahas tentang deskripsi objek penelitian yang
meliputi gambaran umum perusahaan, yakni sejarah singkat PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk, visi dan misi, struktur organisasi, prinsip operasional, produk dan
jasa.
Bab IV merupakan bab yang membahas dan menganalisa hasil penelitian
mengenai perlakuan akuntansi istishna` yang meliputi prosedur dan tata cara
mengajukan pembiayaan istishna di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dan
penerapan akuntansi istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk serta melihat
apakah perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum.
Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan
yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang merupakan
pandangan objektif dari penulis.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Akuntansi
1. Pengertian Akuntansi
Dari segi istilah, kata akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris to account
yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi
sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Badan yang berwenang dan
beberapa ahli memberi pengertian yang bervariasi mengenai akuntansi
bergantung pada sudut dan penekanan yang mereka anut. Akan tetapi, pada
prinsipnya apa yang dikemukan oleh para ahli tersebut menuju ke satu
pengertian akuntansi karena sebenarnya mereka membahas objek yang sama
yaitu informasi keuangan.
Komite Terminologi AICPA (The Committee on Terminology of the
American Institute of Certified Public Accountant) mendefinisikan akuntansi
sebagai berikut10
:
“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran
transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna
dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.”
10 Ahmed Riahi Belkaoui, Teori Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.37-38.
Cakupan akuntansi dari definisi diatas lebih menekankan akuntansi
sebagai suatu proses. Perspektif yang lain ditawarkan oleh definisi akuntansi
berikut ini (menurut American Accounting Association).11
“Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi
ekonomik untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan
berinformasi oleh pengguna informasi, baik pihak internal maupun eksternal”
Sedangkan menurut Accounting Principle Board (APB) mendefinisikan
akuntansi sebagai berikut:
“Aktivitas jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama
yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan
bermanfaat dalam pembuatan keputusan”.
Yang terbaru, akuntansi telah didefinisikan dengan mengacu pada komsep
informasi kuantitatif (menurut Ikatan Akuntan Indonesia):
“Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi
kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang
diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik,
dalam membuat pilihan di antara alternatif tindakan yang ada”.
Sedangkan akuntansi menurut syariah, sebagaimana firman Allah SWT:
Al-Baqarah : 282
*�آ�)�' م�&# أ%$ إ�# ی ! ای��� إذا ءام��ا ا���ی ی�أی���
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya......” (Al-Baqarah : 282)
11 Ahmed Riahi Belkaoui, hal. 40.
Pemakai Informasi Akuntansi
Berbagai individu dan pihak-pihak yang berkepentingan yang
menggunakan informasi akuntansi adalah sebagai berikut:
a. Individu. Orang-orang dalam masyarakat umum menggunakan informasi
akuntansi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya melakukan
investasi dan melakukan keputusan apakah membeli atau menyewa
sebuah rumah.
b. Pemodal atau calon pemodal. Pemodal (investor) dan calon pemodal
membutuhkan informasi akuntansi mengenai posisi keuangan dan
profibilitas untuk mengetahui prospek perusahaan dimasa mendatang dan
keselamatan investasi mereka. Keputusan yang diambil adalah apakah
memulai, menambah, mengurangi, menarik, atau mempertahankan
investasi dalam suatu perusahaan.
c. Kreditor. Bank-bank dan para rekanan membutuhkan informasi akuntansi
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran-
pembayaran yang dijadwalkan sebelum memberikan pinjaman.
d. Badan-badan Pemerintah. Sebagai contoh adalah Ditjen Pajak dan
Bapepam sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi dari
perusahaan untuk tujuan-tujuan pengenaan pajak dan membuat peraturan-
peraturan (regulation)
e. Karyawan. Para karyawan dan serikat pekerjanya membutuhkan informasi
akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan tempat
mereka bekerja. Hal ini berhubungan dengan permintaan gaji dan upah
serta bonus mereka.
f. Kelompok konsumen. Mereka juga tertarik dengan informasi akuntansi
yang menggambarkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan.
g. Manajemen (pemimpin perusahaan). Merupakan pihak yang paling
banyak berhubungan dengan informasi akuntansi. Berdasarkan informasi
ini pihak manajemen membuat keputusan-keputusan yang secara langsung
akan mempengaruhi operasi perusahaan
2. Proses Akuntansi
Dalam menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan memerlukan suatu
proses yang terdiri atas beberapa aktivitas akuntansi. Proses akuntansi ini akan
terjadi secara berulang dan berkelanjutan pada periode-periode akuntansi
berikutnya. Oleh karena itu proses akuntansi ini disebut dengan siklus
akuntansi (accounting cycle). Secara sistematis, langkah-langkah dalam
proses akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1 PROSES AKUNTANSI12
12 Alfonsus Sirait, Intermediate Accounting, Tim Penerjemah Penerbit Erlangga (Jakarta:
Erlangga, 1992), cet.ke-4, hal. 67
Langkah 1
Dokumen Usaha
dianalisis
Langkah 2
Transaksi dicatat
dalam Buku Jurnal
Langkah 3
Transaksi diposkan
ke Buku Besar
Neraca
Lajur
Langkah 4
Neraca Saldo
Langkah 5
Penyesuaian
Langkah 6
Laporan Keuangan
Langkah 7
Ayat Jurnal
Penutupan
Langkah 8
Neraca Saldo setelah
Ayat Jurnal Penutup
Langkah 9
Ayat Jurnal Balik
Apabila bank syariah atau perusahaan modern telah mempergunakan
komputer dalam penataan akuntansinya, yang diketahui oleh pada pelaksana
hanya kode transaksi debet dan kode transaksi kredit, bahkan terdapat
beberapa transaksi yang jurnalnya dilakukan secara otomasi oleh komputer,
dan akhirnya pelaksana hanya mengetahui cetakan seperangkat laporan
keuangan. Proses atau siklus akuntansi yang penataan akuntansinya dilakukan
komputer dapat digambarkan sebagai berikut:
Proses (Siklus) Akuntansi13
Gambar 2.2
Siklus Akuntansi melalui Komputer
13 Alfonsus Sirait, hal. 68.
Data Dasar
Jurnal
Buku Besar
Neraca Percobaan
Laporan Keuangan
3. Akuntansi Perbankan Syariah
Bank syariah yang pertama kali muncul pada tahun 1992 saat ini
menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Jika pada tahun 1990-an
jumlah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah masih
berjumlah belasan, maka pada awal tahun 2008 jumlah bank syariah telah
menjadi 31 bank.14
Meskipun demikian, menurut Muhammad untuk mendorong seseorang
menginvestasikan dananya di bank syariah, sangatlah penting membangun
kepercayaan calon nasabah terhadap bank syariah. Salah satu prasyarat untuk
mengembangkan kepercayaan adalah ketersediaan informasi yang mampu
meyakinkan calon nasabah bahwa bank syariah dapat mencapai tujuan
investasi yang dilakukan oleh calon nasabah. Diantara sumber-sumber
informasi yang penting, laporan keuangan bank syariah yang disusun
berdasarkan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan karakter bank
syariah menjadi sumber informasi yang berguna untuk memberikan gambaran
tentang perkembangan dan kemampuan bank syariah dalam mengelola dana
nasabah.
Dari pendapat Muhammad diatas jelas bahwa akuntansi bank syariah
menjadi hal yang penting agar bank syariah dapat menyediakan informasi
yang dibutuhkan oleh nasabah. Ini sejalan dengan pendapat Antonio yang
memasukkan “standar akuntansi, audit dan pelaporan” sebagai salah satu
14 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah BI, Februari 2008
ketentuan dari 4 ketentuan yang dianggap dapat mendukung bank syariah agar
dapat beroprasi secara efektif dan efisien.
4. Tujuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Bank Syariah
a. Tujuan Akuntansi Bank Syariah:
1) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan
kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau
kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang
berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan
kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
2) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai
laporan dalam pengambilan keputusan.
3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua
transaksi dan kegiatan usaha.
b. Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah
Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat
diperbandingkan.
Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1) Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan.
Laporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang
rasional. Oleh karena itu, informasi harus dapat dipahami oleh pelaku
bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan
seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:
a) Shahibul maal/pemilik dana
b) Kreditur
c) Pembayar zakat, infaq, dan shadaqah
d) Pemegang saham
e) Otoritas pengawasan
f) Bank Indonesia
g) Pemerintah
h) Lembaga Penjamin Simpanan
i) Masyarakat
2) Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk
memberikan informasi yang dapat mendukung investor/pemilik dana,
kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan
ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi
hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan (redemption), dan jatuh
tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas
tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan
kas guna memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, kebutuhan
operasional, reinvestasi dalam operasi, serta pembayaran deviden.
3) Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan
memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip
syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh
serta penggunaannya.
4) Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu
mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah
dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat
keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan
investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik investasi terikat; dan
5) Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi
mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan
penyaluran zakat.
Laporan keuangan tidak hanya mencakup pernyataan mengenai
keuangan tetapi juga merupakan sarana komunikasi informasi yang
berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan.
5. Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah
Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah
Akuntansi Konvensional
Akuntansi Syariah
Postulat Entitas Pemisahan antara bisnis dan
pemilik
Entitas didasarkan pada bagi
hasil
Postulat Going-
Concern
Kelangsungan bisnis secara
terus-menerus, yaitu didasarkan
pada realisasi keberadaan aset
Kelangsungan usaha tergantung
pada persetujuan kontrak, antara
kelompok yang terlibat dalam
aktivitas bagi hasil
Postulat Periode
Akuntansi
Tidak dapat menunggu sampai
akhir kehidupan perusahaan
dengan mengukur keberhasilan
aktivitas perusahaan
Setiap tahun dikenai zakat,
kecuali untuk produk pertanian
yang dihitung setiap panen
Postulat Unit
Pengukuran
Nilai uang Kuantitas nilai pasar digunakan
untuk menentukan zakat
binatang, hasil pertanian, dan
emas
Prinsip
Penyingkapan
Penuh
Bertujuan untuk pengambilan
keputusan
Menunjukkan pemenuhan hak
dan kewajiban kepada Allah,
masyarakat dan individu
Prinsip
Objektivitas
Realibilitas pengukuran
digunakan dengan dasar bias
personal
Berhubungan erat dengan
konsep ketakwaan, yaitu
pengeluaran materi maupun non
materi untuk memenuhi
kewajiban
Prinsip Materi
Dihubungkan dengan
kepentingan relatif mengenai
informasi pembuatan keputusan
Berhubungan dengan
pengukuran dan pemenuhan
tugas/kewajiban kepada Allah,
masyarakat dan individu
Prinsip
Konsistensi
Dicatat dan dilaporkan menurut
pola GAAP
Dicatat dan dilaporkan secara
konsisten sesuai dengan prinsip
yang dijabarkan oleh syariah
Prinsip
Konservatisme
Pemilihan teknik akuntansi yang
sedikit pengaruhnya terhadap
pemilik
Pemilihan teknik akuntansi
dengan memperhatikan dampak
baiknya terhadap masyarakat
Sumber: Muhammad, Akuntansi Syariah, 2005.
B. Istishna`
1. Pengertian dan Jenis-jenis Istishna`
Istishna` berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah istishna`
adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau
komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istishna` merupakan salah satu
bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan
bentuk jual beli forward kedua yang diperbolehkan oleh syariah.
Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan
dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad istishna` muncul.
Agar akad istishna` menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai
kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah
disepakati bersama. Dalam istishna` pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai
selesai, atau dibelakang, serta istishna` biasanya diaplikasikan untuk barang
industri dan manufaktur. Sedangkan pada salam pembayarannya dilakukan
sebelum barang diterima15
Secara umum akad jual-beli istishna` yang dipraktekkan dalam
bermuamalah ada dua macam, yaitu jual-beli istishna` dan istishna` pararel.
Perbedaan pada keduanya yaitu terletak pada penggunaan sub-kontaktor,
yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor
untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat
membuat kontrak istishna` kedua untuk memenuhi kewajibannya pada
kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai istishna`
pararel.16
15 Arcarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet
ke-1, hal. 97
16 M. Syafi`i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), Cet.ke-1, hal.115
2. Landasan Hukum dan Operasional Istishna`
Mengingat jual-beli istishna` merupakan lanjutan dari jual-beli salam
maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual-beli salam juga
berlaku pada jual-beli istishna`. Sungguhpun demikian, para ulama membahas
lebih lanjut keabsahan jual-beli istishna` dengan penjelasan berikut.
Menurut mazhab Hanafi, jual-beli istishna` termasuk akad yang dilarang
karena bertentangan dengan semangat bai` secara qiyas. Mereka mendasarkan
pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh
penjual, sedangkan pada istishna` , pokok kontrak itu belum ada atau tidak
dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak
jual-beli istishna` atas dasar istihsan karena alasan-alasan berikut ini:17
a. Masyarakat telah mempraktikkan jual-beli istishna` secara luas dan terus
menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan jual-
beli istishna` sebagai kasus ijma` atau konsensus umum
b. Di dalam syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas
berdasarkan ijma` ulama
c. Keberadaan jual-beli istishna` didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar
sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain
membuatkan barang untuk mereka
17 M. Syafi`i Antonio, hal.114
d. Jual-beli istishna` sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan
kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.
Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual-beli istishna`
adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual
beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat
penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan
kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan
ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.
a. Landasan Hukum
Ulama fiqh berpendapat, bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya
transaksi istishna` adalah firman Allah yang terdapat pada beberapa surat
dibawah ini, yaitu:
1) QS. Al-Baqarah, ayat 282, yang berbunyi:
*�آ�)�' &#م� أ%$ إ�# ی ! ای��� إذا ءام��ا ا���ی ی�أی���
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya......” (Al-Baqarah : 282)
Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan
ayat tersebut dengan transaksi jual-beli salam, yang dalam hal ini dalil
ini pun menjadi acuan pada jual-beli istishna`. Hal ini pun tampak
jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang
dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada
kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.
2) QS. Al-Baqarah, ayat: 275, yang berbunyi:
و � ا��.م��� و+�)ا� ا� $��أ
Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan
riba”
Selain dari firman Allah yang telah disebutkan diatas, ulama fiqh juga
mengemukakan beberapa sabda Rasulullah yang menjadi dasar
diperbolehkannya istishna`, yaitu
1) HR. Imam yang Enam, yang berbunyi:18
م63� م$%1 أ� إم63� منزو وم63� م$� آ51*م أس23 *1 0/
}<�� ا��<�= ا>;%�:أ{
“Barangsiapa yang melakukan salaf (salam),hendaknya ia melakukan
dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk
jangka waktu yang diketahui”
2) HR. Ibnu Majah, yang berbunyi:
@A ��B A ��C@ أ �;�D �لD ل�س رل�ا A �3 �3��س و;3�@1 ا :
H3�� *�ثا� و $% أ 1� إ +� ا�) <آ� ا�)Kر�L> ا�) �ط3:أ و .� �N��6��
18 M. Syafi`i Antonio, hal.108
3�(�O< � 3(�+ } ما'ور }; �% ا
“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara
tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum
dengan terigu untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R.
Ibnu Majah, No.2280, Kitab Tijarah)
b. Landasan Operasional
Adapun yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya istishna`
dalam dunia perbankan, yaitu:
1) UU No. 7/92 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2) Lampiran 6: SK BI No. 32/34/SK tgl.12/05/99 Dir BI, tentang Prinsip-
prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Bank Perkreditan
Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah, pasal 34.
4) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Bank Umum yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 36.
5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad
penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 15, 16 dan 17.
6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal
4 April 2000 tentang Jual Beli Istishna`
7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2004 tertanggal
28 Maret 2004 tentang Jual Beli Istishna` Pararel
3. Rukun dan Syarat-syarat Istishna`
Adapun rukun istishna` adalah19
:
a. Produsen/pembuat (shani`)
b. Pemesan/pembeli (mustashni`)
c. Proyek/Usaha/Barang/Jasa (mashnu`)
d. Harga (tsaman)
e. Shigat (Ijab Qabul)
Sedangkan syarat istishna`20
adalah:
a. Pihak yang berakad
1) Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji
2) Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli
3) Pihak yang membuat barang (produsen) menyatakan kesanggupan
untuk mengadakan/membuat barang itu.
b. Produsen/pembuat (shani`)
1) Produsen adalah orang atau badan hukum yang ahli di dalam
bidangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksinya
19 Arcarya, hal. 97
20 Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit
LPFE Usakti, 2005), Cet. ke-1, hal. 183
2) Produsen bisa ditunjuk langsung oleh bank (pihak pertama) atau bisa
juga pilihan dari nasabah (pilihan nasabah)
c. Pemesan/pembeli (mustashni`)
1) Nasabah harus cakap hukum
2) Mempunyai kemampuan untuk membayar
3) Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh nasabah/pemesan
4) Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak nasabah, maka harus
segera dilaporkan ke bank dan bank akan menyampaikannya kepada
produsen
5) Perubahan bisa dilakukan apabila pihak produsen dan bank menyetujui
6) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga
setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap
ditanggung nasabah
d. Mashnu` (Barang/objek pesanan)
Berdasarkan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No. 06/DSN-
MUI/IV/2000, tentang Jual-beli Istishna` khususnya pada ketetapan kedua
mengenai “Ketentuan Tentang Barang” , maka telah ditetapkan:
1) Harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang
2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3) Penyerahannya dilakukan kemudian
4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan
kesepakatan
5) Pembeli (mustashni`) tidak boleh menjual barang sebelum
menerimanya
6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai
kesepakatan
7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan,
pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau
membatalkan akad
e. Harga Jual (Tsaman)
1) Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah keuntungan
yang disepakati oleh penjual dan pembeli
2) Masa pembuatan harus jelas dan dicantumkan dalam akad
3) Dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang
4) Dilakukan setelah penyerahan barang baik secara keseluruhan atau di
angsur
5) Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka
waktu akad
6) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama
f. Jual Beli Istishna` Pararel
Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu
transaksi istishna`. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian
memesan kepada pihak lain (subkontraktor) untuk menyediakan barang
pesanan dengan cara istishna` maka hal ini disebut istishna` pararel.
Istishna` pararel dapat dilakukan dengan syarat:
1) akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama
antara bank dan pembeli akhir.
2) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
3) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22/DSN-
MUI/III/2004 tertanggal 28 Maret 2002, tentang jual beli istishna`
pararel khususnya ketetapan pertama mengenai “Ketentuan Umum”
sebagai berikut:
4) Jika LKS melakukan transaksi istishna` untuk memenuhi
kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna` lagi
dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istishna`
pertama tidak bergantung (mu`allaq) pada istishna` yang kedua
5) semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna` (Fatwa
DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula pada istishna` pararel.
g. Perselisihan
Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
4. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak
Kontrak istishna` menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk
memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan memulai
produksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan
memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian,
apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak istishna` tidak dapat
diputuskan secara sepihak.21
5. Perbedaan antara Istishna` dengan Salam
Sebagai bentuk jual-beli forward, istishna` mirip dengan salam. Namun,
ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain:
a. Objek istishna` selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek
salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu
maupun tidak diproduksi lebih dahulu
b. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga
dalam akad istishna` tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan juga
dapat dicicil atau dapat dibayar dibelakang.
c. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara
dalam istishna` akad dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai
produksi.
6. Perlakuan Akuntansi Transaksi Istishna` dari pihak Bank sebagai Shani`
21
Arcarya, hal. 97
a. Pengakuan dan Pengukuran
a. Piutang Istishna`
Dasar Pengaturan Bank sebagai Penjual/Produsen
PSAK No. 59 (2002) telah mengatur pengakuan dan pengukuran
biaya istishna` adalah sebagai berikut:
a) biaya istishna` terdiri dari:
(1) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang
pesanan; dan
(2) Biaya tidak langsung, yang berhubungan dengan akad
(termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif
b) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset
dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna`
(1) biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan
diperhitungkan sebagai biaya istishna` jika akad
ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka
biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan; dan
(2) biaya istishna` yang terjadi selama periode laporan keuangan,
diakui sebagai aktiva istishna` dalam penyelesaian pada saat
terjadinya.
(3) Pengakuan dan pengukuran biaya istishna` pararel adalah
sebagai berikut:
(4) biaya istishna` pararel terdiri dari:
• Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan
subkontraktor kepada bank;
• Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad
(termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara
objektif;
• Semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat memenuhi
kewajibannya, jika ada; dan
• biaya istishna` pararel diakui sebagai aktiva istishna`
dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari
sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan.
• Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir
diakui sebagai piutang istishna` dan sebagai termin
istishna` (istishna` billing) pada pos lawannya.
Pengakuan dan Pendapatan dan Keuntungan Istishna` dan
Istishna` Pararel
a) Pendapatan istishna` adalah total harga yang disepakati dalam
akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan.
Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna`
dengan harga pokok istishna`. Pendapatan istishna` diakui dengan
menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad
selesai.
b) Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:
(1) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang
telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai
pendapatan istishna` pada periode yang bersangkutan.
(2) Bagian margin keuntungan istishna` yang diakui selama
periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna`
dalam penyelesaian
(3) Pada akhir periode harga pokok istishna` diakui sebesar
biaya istishna` yang telah dikeluarkan sampai dengan periode
tersebut.
c) Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk
penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir
periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai
dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) tidak ada pendapatan istishna` yang diakui sampai dengan
pekerjaan tersebut selesai
(2) tidak ada harga pokok istishna` yang diakui sampai dengan
pekerjaan tersebut selesai
(3) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna`
dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai
(4) pengakuan pendapatan istishna`, harga pokok istishna`, dan
keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian
pekerjaan.
Penyelesaian Awal
a) Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh
tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus
sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian tersebut.
b) Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal
piutang istishna` dapat diperlakukan sebagai:
(1) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang
istishna` pada saat pembayaran; atau
(2) penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah
keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima
pembayaran piutang istishna` secara keseluruhan.
Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan
Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah
sebagai berikut:
a) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh
bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istishna`
dan biaya istishna`.
b) jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan
dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkankan oleh
setiap klaim akan menambah biaya istishna`, sehingga pendapatan
istishna` akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat
klaim tambahan;
c) perlakuan akuntansi poin a dan b juga berlaku pada istishna`
pararel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan
ditentukan oleh sub-kontraktor dan disetujui bank berdasarkan
akad istishna` pararel.
Beban Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan
Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada
saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan istishna`.
Bank sebagai Pembeli
a) Bank mengakui aktiva istishna` dalam penyelesaian sebesar
jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui
hutang istishna` kepada penjual.
b) Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau
kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka
kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang
telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi
garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai
piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor.
c) Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai
dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh
jumlah uang yang telah dibayarkan kepada sub-kontraktor, maka
jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh
tempo kepada sub-kontraktor.
d) Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan
spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang
lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang
terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
e) Dalam istishna` pararel, jika pembeli akhir menolak menerima
barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang
disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih
rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna`. Selisih yang
terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
b. Jurnal
Jurnal ini merupakan transaksi istishna` dengan pembayaran
pada saat penyerahan aktiva istishna`
a) Pengakuan biaya pra-akad
(1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad
Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan
Kr. Kas/hutang
(2) Pada saat kepastian transaksi istishna`
Jika akad ditandatangani
Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian
Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
Jika akad tidak ditandatangani
Db. Beban pra-akad
Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
b) Pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi aktiva istishna`
Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian
Kr. Hutang
c) Pada saat pembayaran utang
Db. Hutang
Kr. Kas/rekening pemasok
a) Pada saat bank menagih kepada pembeli akhir
Db. Piutang istishna`
Kr. Termin istishna`
b) Pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli akhir
Db. Kas/rekening nasabah pemesan
Kr. Piutang istishna`
c) Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian:
(1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode
laporan keuangan/pada akhir termin
Db. Harga pokok istishna`
Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (penyesuaian)
Kr. Pendapatan istishna`.
(2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor
Db. Persediaan.
Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian
(3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan
kepada pembeli akhir
Db. Termin istishna`.
Kr. Persediaan.
d) Jika menggunakan metode akad selesai:
(1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor
Db. Persediaan.
Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian
(2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan
kepada pembeli akhir
Db. Tagihan termin istishna`
Kr. Persediaan
Kr. Pendapatan bersih istishna`
c. Istishna` Pararel
a) Pengakuan biaya pra-akad
(1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad
Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan
Kr. Kas/hutang
(2) Pada saat kepastian penandatanganan akad
Jika akad ditandatangani
Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian
Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
Jika akad tidak ditandatangani
Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan
Kr. Beban pra-akad
b) Pengakuan harga perolehan aktiva istishna`
(1) Pada saat penerimaan tagihan dari sub-kontraktor untuk
memproduksi aktiva istishna`
Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian
Kr. Hutang istishna`
(2) Apabila aktiva istishna` yang dipesan bank kepada sub-
kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh
pemesan akhir maka bank harus mengeluarkan biaya tambahan
untuk memenuhi spesifikasi. Pada saat pengeluaran biaya
tersebut, dijurnal:
Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian
Kr. Hutang istishna`
c) Pada saat pembayaran utang
Db. Hutang istishna`
Kr. Kas/rekening sub-kontraktor
d) Pada saat penagihan bank kepada pemesan (pembeli akhir)
Db. Piutang istishna`
Kr. Tagihan termin istishna`
(rekening tagihan termin istishna` merupakan contra account
dari aktiva istishna` dalam penyelesaian)
e) Pada saat penerimaan pembayaran dari pemesan (pembeli akhir)
Db. Kas/rekening nasabah pemesan
Kr. Piutang istishna`
f) Jika menggunakan metode prosentase
(1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode
laporan keuangan/pada akhir termin):
Db. Harga pokok istishna`
Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (penyesuaian)
Kr. Pendapatan istishna`
(2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor
Db. Persediaan
Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian
(3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan
kepada pembeli akhir
Db. Termin istishna`
Kr. Persediaan
g) Jika menggunakan metode akad selesai
(1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor
Db. Persediaan
Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian
(2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan
kepada pembeli akhir
Db. Tagihan termin istishna`
Kr. Persediaan
Kr. Pendapatan bersih istishna`
b. Penyajian dan Pengungkapan
1) Penyajian22
Adapun penyajian pada transaksi ini adalah:
a) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang
penyelesaian pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan
aktiva istishna` disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada
pembeli akhir.
b) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang
penyelesaian pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan
aktiva istishna` disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (piutang istishna` dikurangi margin istishna` yang
ditangguhkan)
22 Biro Perbankan Syariah BI dan Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan
Syariah Indonesia, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2003), Cet ke-1, bag.III, hal.46
2) Pengungkapan23
Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:
a) Rincian piutang istishna` berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis
valuta, dan kualitas piutang.
b) Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan
pendapatan margin istishna` yang ditangguhkan.
c) Besarnya piutang istishna` baik yang dibiayai sendiri oleh bank
maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian
pembiayaan bank.
d) Penyisihan kerugian piutang istishna`.
e) Pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna` selama periode
berjalan.
f) Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan
keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan
g) Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan
syarat kontrak.
h) Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang
bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang.
i) Nilai kontrak istishna` pararel yang sedang berjalan serta rentang
periode pelaksanaannya
23 Biro Perbankan Syariah BI dan Ikatan Akuntan Indonesia, hal. 49
j) Nilai kontrak istishna` yang telah ditandatangani bank selama
periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode
pelaksanaannya.
BAB III
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai
kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen
Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim,
pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menerima dukungan dari
masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 miliar
pada saat penandatanganan akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara
silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan
komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106
miliar.
Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya berselang dua tahun setelah didirikan,
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil menyandang predikat sebagai Bank
Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah
pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus
dikembangkan.
Pada akhir tahun 1990-an, negara Indonesia dilanda krisis moneter yang
memporak-porandakan pula sebagian besar perekonomian negara-negara di Asia
Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen
korporasi. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pun terimbas dampak krisis. Di tahun
1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat
rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar,
kurang dari sepertiga modal disetor.
Dalam upaya memperkuat permodalannya, PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic
Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS
tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai
dengan tahun 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus
keberhasilan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam kurun waktu tersebut,
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi
laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, di tunjang oleh kepemimpinan
yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap
pelaksanaan perbankan syariah secara murni.
B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Visi
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,
dikagumi di pasar rasional.
Misi
Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi
investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.
Pada tahun 2003, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk membuat sebuah
komitmen untuk memurnikan proses perbankan dan layanannya agar sepenuhnya
sesuai dengan tatanan perbankan syariah. Berbagai kebijaksanaan, tata laksana dan
produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dikaji secara menyeluruh untuk
dibandingkan dengan kaidah syariah yang telah digariskan. Pada tahun 2004, upaya
pemurnian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah selangkah lebih maju. Berangkat
dari visi dan misi diatas, BMI menyusun nilai-nilai pokok spiritual sebagai panduan
bagi seluruh anggota kru dalam bertindak dan bertingkah laku.
C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
1. Dewan Pengawas Syariah
Ketua : KH. Sahal Mahfudz
Anggota : KH. Ma`ruf Amin
Anggota : Prof. DR. H. Muardi Chatib
Anggota : Prof. DR. H. Umar Shihab
2. Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Drs. H. Abbas Adhar
Komisaris : Drs. H. Syaiful Amir, Ak. MBA
Komisaris : Prof. H. Korkut Ozal
Komisaris : H. Iskandar Zulkarnain, SE, Msi.
Komisaris : H. Zainul Bahar Noor, SE
3. Dewan Direksi
President Director : H. A. Riawan Amin, MSc
Finance and Administration Director : H. M. Hidayat, SE, Ak.
Business Director : Ir. H. Arviyan Arifin
Compliance and Corporate Support Director : Ir. H. Andi Buchari, MM
Director : Drs. U. Saefuddin Noer
Director : Ir. H. Herbudhi S. Tomo
Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2005
Shareholders Meeting
Board of Commissioners Sharia Supervisory
President Director
Business Unit
• Opr. Head Office
• Coord.Branche
s Offices
• DPLK
KPNO
IAG
Business (Policy &
Support)
Compliance &
Corporate Support
Business
(Net &
Alliance)
Business
(Funding &
Individual)
• Resident Auditor
• Adm & IT System
• Data Control
• Financing & Treasury
• Monitoring & Audit Administratio
n & Financing
Network & Alliance
• Network
Alliances (POS, Da`i Muamalat, Pegadaian)
• Shar-e & Gerai Optimizing
• Virtual Banking
Business Development
• System
Developm & SOP
• Product Dev &
Maintenance
Administration
• MIS & Tax
• Personel Adm &
Logistic
• Informaation &
Technology
• Technical Support & Data
Center
• Opr. Supervision
Financing & Settlement
• Financing Supervision & SOP
• F.I & Sharia Financial
Compliance &
Risk Management
• KYC Unit
Corporate Support
• Sommunication
& Public Relation
• Corp. Legal &
Investor Relation
• Protocolar &
Internal Relation
Keterangan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk:
1. Sharia Supervisory Board
Badan ini berfungsi memeriksa dan mengawasi apakah perbankan tersebut
melakukan aktivitas operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai syariah
2. Board of Commissioners
Badan ini bertugas mengawasi perseroan serta memeriksa laporan dari
presiden direktur sekaligus melaporkannya secara tahunannya ke Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Board of Director
a. President Director
Pejabat pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab atas
kelancaran kegiatan operasional bank dan pengambilan keputusan
tertinggi yang membawahi direktur muda
b. Business Director
Pejabat yang bertanggung jawab mengambil keputusan di bidang bisnis
c. Compliance and Corporate Support Director
Bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank dalam beroperasi sesuai
dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku, serta membuat laporan
yang akan diajukan ke Bank Indonesia, dalam hal ini Compliance &
Corporate Support Director tidak melakukan aktivitas bisnis maupun
aktivitas lainnya atau tidak terjun langsung dalam operasional untuk
membantu tugasnya, maka dibentuklah tim kerja dengan struktur
tersendiri. Didalamnya yakni Corporate Support Group dan kumpulan
beberapa orang yang dijadikan staff pembantu untuk Compliance.
4. Internal Auditor
Bertanggung jawab ke President Director, memberikan data ke Compliance
and Corporate Support Director dan melakukan monitoring, memeriksa dan
menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang efektif atau
kehandalan sistem pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan.
Dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah satuan kerja Audit Internal yang
bersifat independen dengan bagian lainnya dan mampu berkomunikasi
langsung dengan dewan komisaris
5. Corporate Support Group
Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen,
memberikan masukan dalam penyusunan manual, akad dan keputusan
perusahaan yang terkait dengan aspek hukum, meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman positif terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk meraih
dukungan moril dan materiil dari stakeholders maupun new investors,
membangun kedekatan dan citra positif PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
6. Financing and Settlement Group
Mempromosikan produk baru, mengumpulkan opini dari Syariah Supervision
Board, membangun hubungan dengan institusi luar, melaporkan anggaran dan
jurnal laporan tahunan, mengevaluasi portofolio, memonitor NPL.
7. Business Development Group
Menjaga likuiditas pada posisi stabil, mencapai target posisi funding and
lending, meningkatkan customerbased sector retail, meningkatkan kualitas
layanan di front office, mengembangkan produk funding, meningkatkan
competitiveness and product image, menyusun manual operasi baik untuk
produk funding, produk lending maupun layanan.
D. Prinsip Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai lembaga perbankan Islam, dalam
menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tiga prinsip operasional, yaitu:
1. Sistem bagi hasil
Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara
pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.24
Pada
pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara penyimpan dana dengan bank
sebagai pihak yang mengelola dana. Pembagian hasil usaha ini juga dapat
terjadi antara bank dengan nasabah pengguna dana sebagai pihak yang
mengelola dana yang disediakan oleh bank, untuk menjalankan usaha atau
proyeknya.
Penerapan sistem bagi hasil ini merupakan faktor yang membedakan PT.
Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan bank konvensional. Berbeda dengan
bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, maka pada PT. Bank
24 Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank
Islam, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 1-2
Muamalat Indonesia, Tbk dengan sistem bagi hasil, besarnya keuntungan atau
laba yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan sebelumnya. Pada sistem bagi
hasil ini, besar kecilnya keuntungan atau bahkan kerugian tergantung dari
hasil usaha nasabah penerima dana.
2. Sistem jual beli dengan margin keuntungan
Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi`i Antonio,
yang dimaksud dengan sistem jual beli dengan margin keuntungan adalah:
Sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank mengangkat
nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen
bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan
bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah
dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan bagi bank (margin/
mark up).25
Dalam menyalurkan dananya ke masyarakat, bank syariah sedapat
mungkin menyalurkannya dalam bentuk barang modal dan hanya dalam hal
tertentu saja memberikannya dalam bentuk uang tunai. Hal ini bertujuan agar
dana yang disalurkan oleh bank syariah tersebut dapat dimanfaatkan dengan
efektif dan langsung dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha dari
nasabah. Selain itu, hal ini dilakukan oleh bank syariah sebagai upaya untuk
menghindari terjadinya penyimpangan dalam memanfaatkan dana pinjaman
tersebut.
25 Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, hal. 5
3. Sistem jasa
Prinsip operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang ketiga
adalah sistem fee (jasa). Sistem ini meliputi seluruh layanan perbankan non-
pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dalam pelaksanaannya, sistem fee ini
tetap mengutamakan prinsip penghindaran dari adanya unsur riba.
E. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
1. Produk Penghimpunan Dana – Funding Product
Produk-produk penghimpunan dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
adalah sebagai berikut:
a. Tabungan Ummat – Ummat Saving
Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah di counter
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di seluruh Indonesia maupun di Gerai
Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter PT.
Bank Muamalat Indonesia, Tbk, ATM Muamalat, jaringan ATM
BCA/PRIMA, dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan
kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant
debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil
yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut.
b. Tabungan Arafah – Arafah Saving
Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat
nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu
nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan dan
waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, insya
Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan
tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu
keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap setiap bulan,
keberangkatan nasabah terjamin dengan nasabah asuransi jiwa.
Apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris dapat berangkat.
Tabungan haji Arafah juga dapat menjamin nasabah untuk mendapatkan
porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama)
dengan jumlah dana Rp. 20 juta, karena PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk telah on line dengan siskohat Departemen Agama Republik
Indonesia. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir bathin
karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah.
c. Deposito Mudharabah – Mudharabah Deposit
Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum
dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana ini akan dikelola melalui
pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga
memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6
dan 12 bulan.
d. Deposito Fulinves – Fulinves Deposit
Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan,
dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal Rp. 2.000.000;
atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat
diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) dan dapat
dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik
setiap bulan.
e. Giro Wadi`ah – Wadi`ah Current Account
Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,
bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi
maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas
kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan
ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000
merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (Phone Banking
24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi,
transfer antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai
pembayaran).
f. Dana Pensiun Muamalat – Muamalat Pension Fund
Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka berusia minimal 18
tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-46 tahun dengan
iuran yang sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 20.000; perbulan dan
pembayarannya dapat di debet secara otomatis dari rekening PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk atau dapat di transfer dari bank lain. Peserta
juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa
kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan
premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta memperoleh dana
pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal
dunia sebelum memasuki masa pensiun.
g. Shar-e
Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan
kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan
dapat dibeli di kantor pos di seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp.
125.000; langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-e dengan saldo
awal tabungan Rp. 100.000; sebagai sarana menabung dan berinvestasi di
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Shar-e dapat dibeli di kantor pos.
Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif.
Tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM
BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 merchant
debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (Phone banking 24 jam
untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi, transfer
antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai pembayaran)
2. Produk Penanaman Dana – Investment Product
Produk-produk penanaman dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah
sebagai berikut:
a. Konsep Jual-beli – Sales-Purchase Concept
1) Murabahah
Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan
yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa
perjanjian (Q.S An-Nisaa : 29)
2) Salam
Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana
pembayaran dilakukan dimuka, tunai (Q.S. Al-Baqarah : 282)
3) Istishna`
Adalah jual-beli barang dimana shani` (produsen) ditugaskan untuk
membuat suatu barang (pesanan) dari mustashni` (pemesan). Istishna`
sama dengan salam yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat
atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbadaannya
hanya pada sistem pembayarannya yakni pada istishna` pembayaran
dapat dilakukan diawal, ditengah, atau di akhir pesanan.
b. Konsep Bagi-hasil – Profit Sharing Concept
1) Musyarakah
Adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung
sesuai kesepakatan (Q.S. Shaad : 24)
2) Mudharabah
Adalah kerjasama antara bank dan dengan mudharub
(nasabah/pengelola) yang mempunyai keahlian atau keterampilan
untuk mengelola usaha. Dalam hal ini shabibul maal menyerahkan
modalnya kepada pekerja atau pengelola untuk dikelola sebaik-
baiknya.
c. Konsep Sewa – Leasing Concept
1) Ijarah
menurut etimologi memiliki arti upah, sewa, jasa dan imbalan.26
Menurut terminologi ijarah adalah akad sewa menyewa dengan
mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar
sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-
syarat.27
2) Ijarah Muntahiya Bittamlik
Adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih
tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan
barang di tangan si penyewa.28
3. Produk Jasa – Service Product
Produk-produk jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai
berikut:
26 AH. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal.120 27 Moh. Rifa`i, Konsep Perbankan Syari`ah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hal.77
28 Muhammad Syafi`i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani
Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001), Cet ke-1, hal.118
a. Wakalah
Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis
perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari
lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai
wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu
tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus
mengatasnamakan yang memberikan kuasa.
b. Kafalah
Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang
ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan
tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung
jawab orang lain sebagai penjamin (Q.S. Yusuf : 72).
c. Hawalah
Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain
yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan
pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi
tanggungan muhal `alaihi atau orang yang berkewajiban membayar
hutang.
d. Rahn
Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai
ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk
dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn
adalah jaminan hutang atau gadai.
e. Qardh
Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau
diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian
pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan
mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk
pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan
dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar
pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan
secara angsuran atau sekaligus (Q.S. Al-Hadiid :11).
4. Jasa Layanan – Services
Jasa layanan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah
sebagai berikut:
a. ATM
Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan
dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo,
pembayaran zakat-infaq-shadaqah (hanya pada ATM Muamalat), dan
tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat di akses di
lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, yang
bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat dapat juga dipakai untuk
bertransaksi di lebih dari 18.000 merchant Debit BCA/PRIMA. Untuk
ATM Bersama dan BCA/PRIMA, saat ini sudah dapat dilakukan transfer
antar bank.
b. SalaMuamalat
Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center melalui (+62
21) 251 1616, 0807 1 6826 2528 (MUAMALAT) atau 0807 11 74273
(SHARE) yang memberikan kemudahan kepada para nasabah, setiap saat
dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai
produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening, serta
mengubah PIN.
c. Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)
Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga
pengelola ZIS PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk maupun lembaga-
lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk melalui phone banking dan ATM Muamalat diseluruh
cabang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
d. Jasa-jasa lain
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menyediakan jasa-jasa
perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, collection,
standing instruction, bank draft, referensi bank.
BAB IV
ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN AKUNTANSI ISTISHNA`
A. Analisa Pelaksanaan Permohonan Pembiayaan Calon Debitur, Untuk
Pembiayaan Istishna`
1. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Pembiayaan Bai` Al-Istishna` di
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Dalam perbankan syariah, proses pembiayaan dilakukan melalui beberapa
tahapan, antara lain:29
a. Permohonan Pembiayaan
Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan secara
formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah
kepada officer bank. Namun, dalam implementasinya permohonan dapat
dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti
dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha dimaksud
layak dibiayai.
Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang
kekurangan dana. Namun demikian dalam perkembangannya, inisiatif
tersebut dapat muncul dari officer bank. Officer bank syariah yang berjiwa
29 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah, (Jakarta: Zitarul Hakim, 2003),
hal.138-155.
bisnis biasanya mampu menangkap peluang usaha tertentu. Setelah itu,
officer bank syariah akan melakukan peninjauan ke pengusaha dimaksud
untuk melakukan tindak lanjut sebuah usaha atau proyek, antara lain:
1) Trend Usaha. Officer bank harus memiliki wawasan yang luas tentang
usaha-usaha yang menjadi isu nasional, baik usaha yang prospektif,
usaha-usaha yang gagal maupun usaha-usaha yang memenuhi unsur
penipuan belaka. Dalam beberapa kasus, beberapa bank biasanya
menetapkan arah kebijakan bisnis tertentu, seperti bank yang
memprioritaskan pada usaha properti, perdagangan, pertanian dan lain-
lain. Dengan demikian, officer bank dapat menolak suatu usaha yang
tidak sejalan dengan kebijakan bank. Secara singkat officer bank dapat
langsung mengambil keputusan untuk meneruskan, menunda ataupun
tidak menyetujui suatu usaha atau proyek yang diajukan.
2) Peluang Bisnis. Untuk melihat sebuah peluang usaha diperlukan intuisi
yang tinggi di samping wawasan bisnis yang kuat. Usaha ataupun
proyek yang memiliki peluang atau prospek yang baik tidak mesti
merupakan suatu usaha yang sedang trend. Usaha yang trend belum
tentu merupakan peluang bisnis, karena bisa saja menjadi jenuh karena
terlalu banyak pemain. Hal ini dapat digunakan oleh officer bank
untuk menindaklanjuti suatu permohonan pembiayaan.
3) Reputasi Bisnis Perusahaan. Reputasi yang baik dan pengalaman
bisnis yang lama dapat menjadi langkah awal yang harus dibuat. Hal
ini dapat dipahami karena dunia bisnis tidak dapat dibatasi begitu saja
secara teoritikal tetapi banyak implementasi bisnis yang terkadang
jauh berbeda dari teori bisnis yang dipelajari. Sebagai contoh bisnis
pengadaan barang untuk pasar induk. Secara teori fungsinya
permintaan mengakibatkan harga meningkat. Namun, pada
prakteknya, harga dapat turun atau naik secara tiba-tiba akibat ada
pihak-pihak yang tidak bertannggung jawab yang berperan sebagai
penentu harga pasar. Pengusaha atau pebisnis yang memiliki
pengalaman cukup lama biasanya sudah mengerti bagaimana
menghadapi persoalan-persoalan seperti ini.
4) Reputasi Manajemen. Terkadang terdapat perusahaan baru yang
mengajukan permohonan pembiayaan, namun dikendalikan oleh
manajemen yang memiliki reputasi dan pengalaman bisnis yang sama
atau sejenis. Hal ini pun menjadi daftar pertimbangan pengambilan
keputusan tindak lanjut sebuah permohonan pembiayaan.
b. Pengumpulan Data dan Investigasi
Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan
tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan
adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar
pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Data tersebut adalah kartu identitas
calon nasabah dan istri, kartu keluarga, slip gaji, salinan rekening 3 (tiga)
bulan terakhir, salinan tagihan rekening telepon dan listrik, data objek
pembiayaan dan data jaminan.
c. Analisa Pembiayaan
Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai model sesuai
dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering kali digunakan
metode analisa 5C, yang meliputi:
1) Character (karakter), analisa ini merupakan analisa kualitatif yang
tidak dapat dideteksi secara menarik.
2) Capacity (kapasitas atau kemampuan), kapasitas calon nasabah sangat
penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk
berbisnis.
3) Capital (modal), analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa
besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.
4) Condition (kondisi), analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang
secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon
nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan
ekspor pasir laut, trend pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-
besaran usaha sejenis, dan lain-lain.
5) Collateral (jaminan), analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang
diberikan, dimana jaminan tersebut harus mampu melindungi resiko
bisnis calon nasabah.
d. Persetujuan Pembiayaan
Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah
pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada
kebijakan bank, yang biasanya disebut komite pembiayaan. Komite
pembiayaan ini merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah
proposal pembiayaan. Karena itu, hasil akhir dari komite pembiayaan
adalah penolakan ataupun persetujuan pembiayaan.
e. Pengumpulan Data Tambahan
Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi
persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan.
Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan
motivasi utama tindak lanjut pencairan dana.
f. Pengikatan
Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses
pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan.
g. Pencairan
Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.
Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan
kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi
komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua
persyaratan dilengkapi maka semua proses pencairan fasilitas pembiayaan
dapat diberikan.
h. Monitoring
Proses selanjutnya adalah proses monitoring terhadap nasabah. Bagi
officer bank syariah, pada saat memasuki tahapan ini maka sebenarnya
resiko pembiayaan baru saja dimulai pada saat pencairan dilakukan.
Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target
usaha dengan business plan yang telah dibuat sebelumnya.
Adapun prosedur pembiayaan bai` al-istishna` di PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut:
a. Pemohon yang ingin memperoleh pembiayaan bai` al-istishna` dapat
langsung mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis yang
dilampiri dengan proposal singkat mengenai perusahaan pemohon.
b. Proposal yang diterima oleh bank akan dipelajari guna melihat kelayakan
dari prospek yang diajukan oleh pemohon. Apabila pemohon tersebut
dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka bank akan mencatat
data yang akan diperlukan. Data tersebut meliputi nama dan alamat
perusahaan, badan hukum perusahaan, susunan pengurus, kepemilikan
perusahaan, permodalan, hubungan baik dengan bank lain, hubungan baik
dengan perusahaan lain, jumlah pembiayaan yang diajukan dan tujuan
penggunaan, jangka waktu pengembalian yang diinginkan (berkaitan
dengan akad yang ada dalam hal ini pembiayaan bai` al-istishna`),
rencana kerja, neraca dan laporan laba rugi 2 (dua) tahun terakhir, data
penjualan 3 (tiga) bulan terakhir, data agunan, foto kopi rekening koran 3
(tiga) bulan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akte pendirian,
foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).
c. Pihak bank dengan teliti akan mencari data yang berkenaan dengan diri
pemohon guna mengetahui kredibilitas pemohon lebih dalam. Tindakan
pertama yang dilakukan bank ialah meminta informasi mengenai pemohon
kepada Bank Indonesia dan bank lain.
d. Pihak bank juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek yang
bertujuan untuk mengetahui gambaran secara global mengenai kelayakan
proyek tersebut. Kunjungan tersebut misalnya untuk mengetahui sarana-
sarana ekonomi, bagaimana perusahaan mendapatkan bahan baku yang
dibutuhkan, keadaan lingkungan, teknis penjualan produksinya, dan
sebagainya.
e. Untuk menunjang kelancaran aktivitas keuangan, pemohon diwajibkan
untuk membuka rekening di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
f. Data yang diterima oleh bank akan diproses oleh divisi pembiayaan
disesuaikan dengan usaha pemohon.
g. Apabila permohonan pembiayaan tersebut ditolak, dengan berdasarkan
pertimbangan tertentu, maka pihak bank akan memberitahukan secara
tertulis kepada pemohon.
h. Namun apabila pemohon disetujui, pihak bank akan membuat surat
pemberitahuan persetujuan pembayaran.
i. Kemudian pihak bank akan melakukan Pernyataan Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pemesanan barang
antara pemohon dengan pihak bank sebagai dasar bagi bank untuk
mendapatkan kepastian dari pemohon dalam memproduksi barang
pesanan.
j. Langkah selanjutnya adalah bank akan membeli barang atau peralatan
yang dipesan oleh pemohon.
k. Barang yang dibeli oleh bank dijual kembali oleh bank kepada pemohon
dengan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pihak
bank (penjual) dan pemohon (pembeli).
l. Setelah harga disetujui maka diadakan ijab kabul antara pihak bank dan
pemohon.
m. Dengan demikian maka pemohon resmi mendapatkan pembiayaan dengan
akad bai` al-istishna` dan untuk selanjutnya melunasinya sesuai dengan
akad tersebut.
Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur untuk memperoleh
pembiayaan bai` al-istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dalam melakukan
pembiayaan bai` al-istishna`, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menerapkan
kebijakan internal yang wajib dipenuhi dalam melakukan pembiayaan.
Kebijakan internal tersebut adalah dengan menetapkan persyaratan yang harus
dipatuhi oleh nasabah pemohon untuk memperoleh fasilitas pembiayaan bai`
al-istishna` dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk guna mengadakan
analisis mendalam terhadap nasabah.
Hal ini telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking)
yang harus dilaksanakan oleh sebuah bank sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, yaitu:
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.”
Kemudian telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Pasal 2 ayat (1) tentang Kualitas
Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah menyatakan bahwa “Penanaman dana
Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip
kehati-hatian.30
2. Analisa dan Mekanisme Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk
a. Teknis Perbankan
Dalam teknis perbankan syariah, istishna` termasuk bagian dari jual
beli dan mirip dengan salam yaitu jual beli pesanan. Akad istishna`
diperlukan karena kebutuhan masyarakat yang pada umumnya hasil
30 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank
Syariah, PBI No.5/7/PBI/2003, pasal 2, ayat (1)
komoditi yang diproduksi sesuai dengan kepuasan konsumen. Bank
menjual pesanan tertentu kepada nasabah pemesan sesuai dengan
perjanjian yang mengikat sebelumnya.
Shani (produsen) dalam proses pengerjaannya memerlukan biaya yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung. Seperti biaya langsung
yang berhubungan dengan proses pembuatan pesanan, sedangkan biaya
tidak langsung adalah biaya yang timbul adanya akad istishna`, termasuk
juga biaya administrasi.
Dalam sebuah kontrak istishna`, bisa saja pembeli mengizinkan
pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak
tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna`
kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru
ini dikenal sebagai istishna` pararel.
Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan akad
istishna` pararel. Di antaranya sebagai berikut:
1) Bank Islam sebagai shani` pada kontrak pertama tetap merupakan
satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
kewajibannya. Istishna` pararel atau sub-kontrak untuk sementara
harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai shani` pada
kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan,
kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak pararel.
Akad 1(Pesan)
3). Jual 2) Beli (Akad II)
2) Shani` (penerima sub-kontrak pembuatan) pada istishna` pararel
bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan
(mustashni`). Ia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung
dengan nasabah pada kontrak pertama akad. bai` istishna` kedua
merupakan kontrak pararel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat
untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut
tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
3) Bank sebagai shani` atau pihak yang siap untuk membuat atau
mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas
kesalahan pelaksanaan sub-kontraktor dan jaminan yang timbul
darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istishna`
pararel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan
jika ada.
b. Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Istishna`
Gambar 4.1
Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Istishna`
Nasabah
(Pembeli)
Produsen
(Kontraktor)
Bank
Penjual
Dari penjelasan dan gambar diatas, menurut Syafi`i Antonio, dalam
melakukan istishna` pararel bank Islam menggunakan 2 (dua) akad. Akad
I antara bank dengan nasabah pemesan, kemudian pada akad II dilakukan
antara bank dengan pihak produsen pembuat (kontraktor).
Gambar 4.2
Skema Teknis Pembiayaan Istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pedoman Pembiayaan Istishna`
Menurut penjelasan diatas adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
dalam melakukan transaksi pembiayaan istishna` pararel menggunakan
dua akad. Akad I antara Bank dengan produsen pembuat (kontraktor),
kemudian pada akad II dilakukan antara bank dengan pihak nasabah
pemesan
Akad II
Bayar
Kirim Dokumen Bayar
Pengiriman Barang dan Dokumen Akad I Pesan Barang
Nasabah
Bank
Kontraktor
Secara substansi pada intinya tidak ada perbedaan antara gambar 1 dan
2 diatas, dimana sebelum dilakukan akad antara nasabah pemesan dengan
bank, telah dilakukan suatu Pernyataan Kesepahaman (Memorandum of
Understanding/MoU) mengenai pemesanan barang antara nasabah
pemesan dengan bank sebagai dasar bagi bank untuk mendapatkan
kepastian dari nasabah pemesan dalam memproduksi barang pesanan.
Setelah mendapatkan kepastian dari nasabah pemesan, maka bank
akan melakukan akad istishna` pararel dengan pihak produsen pembuat
(kontraktor).
B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk
1. Perhitungan Margin Istishna`
Perhitungan jumlah angsuran, porsi margin, dan porsi pokok yng ada di
Bank Muamalat Indonesia telah terkompurisasi dengan menggunakan
software excel. Namun, perhitungan manual juga bisa diperhitungkan dengan
menggunakan rumus annuitas. Dibawah ini rumus annuitas yang digunakan
unuk menghitug jumlah angsuran, porsi margin, porsi pokok, yaitu:
a. Formula jumlah angsuran
AT = P * _______m__________
1 - ______1_______
(1+m)n
Dimana : AT = Jumlah angsuran perbulan
P= Pokok pembiayaan
M = persentase margin (perbulan)
N = jangka waktu pembiayaan
b. Formula porsi margin
Amn = OSn * m
Dimana : Amn = porsi margin yang ke-n, n = 1, 2, 3, ....., 12
OSn = Out standing pembiayaan yang ke-n, n= 1,2,3,.....,12
m = presentase margin perbulan
c. Formula porsi pokok
APn = Atn - AMn
Dimana :
APn = Porsi pokok (dalam bulanan)
Atn = Jumlah angsuran (dalam bulanan)
AMn = Porsi margin (dalam bulanan)
2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna`
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam menerapkan akuntansi
pembiayaan istishna` berpedoman kepada PSAK No. 59 dan PAPSI (dalam
hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bertindak sebagai penjual atau
shani`)
a. Pengakuan dan pengukuran biaya Istishna` dan Istishna` pararel
c) biaya istishna` terdiri dari:
a) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang
pesanan; dan
b) Biaya tidak langsung, yang berhubungan dengan akad (termasuk
biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif
d) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan
pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna`
e) biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan
sebagai biaya istishna` jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak
ditandatangani, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan;
f) biaya istishna` yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui
sebagai aktiva istishna` dalam penyelesaian pada saat terjadinya
Pada istishna` pararel:
1) biaya istishna` pararel terdiri dari:
a) Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan subkontraktor
kepada bank;
b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk
biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif;
c) Semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat memenuhi
kewajibannya, jika ada
2) biaya istishna` pararel diakui sebagai aktiva istishna` dalam
penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar
jumlah tagihan
3) Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai
piutang istishna` dan sebagai termin istishna` (istishna` billing) pada
pos lawannya.
b. Pengakuan pendapatan dan keuntungan Istishna` dan Istishna` pararel
d) Pendapatan istishna` adalah total harga yang disepakati dalam akad
antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin
keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna` dengan harga
pokok istishna`. Pendapatan istishna` diakui dengan menggunakan
metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.
e) Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:
a) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah
diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan
istishna` pada periode yang bersangkutan.
b) Bagian margin keuntungan istishna` yang diakui selama periode
pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna` dalam penyelesaian
c) Pada akhir periode harga pokok istishna` diakui sebesar biaya
istishna` yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.
f) Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk
penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir
periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) tidak ada pendapatan istishna` yang diakui sampai dengan
pekerjaan tersebut selesai
b) tidak ada harga pokok istishna` yang diakui sampai dengan
pekerjaan tersebut selesai
c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna` dalam
penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai
d) pengakuan pendapatan istishna`, harga pokok istishna`, dan
keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.
c. Perubahan pesanan dan klaim tambahan
Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai
berikut:
d) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank
dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istishna` dan biaya
istishna`.
e) jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi,
maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkankan oleh setiap klaim
akan menambah biaya istishna`, sehingga pendapatan istishna` akan
berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;
f) perlakuan akuntansi poin a dan b juga berlaku pada istishna` pararel,
akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan
oleh subkontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad istishna`
pararel.
d. Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan
Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada saat
terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan istishna`.
3. Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Istishna`
Pencatatan akuntansi pembiayaan istishna` pada PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk dilakukan seperti dibawah ini, pencatatan didasarkan pada
bank sebagai penjual (shani`):
Pada tanggal 10 Juni 2005 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menyetujui
pemberian fasilitas pembiayaan istishna` kepada PT. Adi Guna Trikarya yang
berada di wilayah Lampung dengan data sebagai berikut:
Plafond : Rp. 24.000.000.000;
Kegunaan : Bahan Baku Minyak Sayur (CPO)
Jangka Waktu : 60 bulan
Margin : 12% p.a.
Biaya Administrasi : Rp. 120.000.000;
Pelunasan : Pengembalian modal bank dilakukan setiap bulan ]
sebesar Rp. 448.000.000
dengan rincian sebagai berikut:
Nilai Jaminan : Jumlah pembiayaan : Jaminan = 1 : 1,2
Uang Muka : Rp. 568.000.000;
Penagihan : Tanggal 5 setiap bulan
Pembayaran : Tanggal 16 setiap bulan
Pengikatan : Notaris
Catatan:
Pelunasan = Margin keuntungan bank + Angsuran
Margin yang didapat bank selama 5 tahun kontrak =
Rp. 24.000.000.000 X 12% = Rp. 2.880.000.000;
Angsuran nasabah per tahun = Rp. 24.000.000.000/5 = Rp. 4.800.000.000
Jika diangsur perbulan = Rp. 24.000.000.000/60 = Rp. 400.000.000
Keterangan lain:
1. Harga perolehan yang diterima dari subkontraktor sebesar
Rp.23.800.000.000
2. Dari hasil laporan diketahui bahwa:
a. Pendapatan bulan Juni sebesar Rp. 200.000.000 dan atas bagian bank
di debet dari rekening nasabah
b. Bulan Juni (ke-1) diperoleh uang muka sebesar Rp. 568.000.000 dari
nasabah
c. Pada bulan Mei 2006 (cicilan ke 11) diperoleh laporan pendapatan
sebesar Rp. 380.000.000 dan saldo rekening nasabah tidak mencukupi
untuk melunasi cicilan kepada bank
3. Pengembalian modal tahun ke-1 sampai tahun ke-3 berjalan sesuai jadwal
4. Pada bulan Oktober 2006 (cicilan ke-14) perusahaan tersebut mengalami
kerugian sebesar Rp. 125.000.000
5. Pada akhir kontrak akibat terjadi kebakaran, Mustashni` tidak dapat
mengembalikan modal
Dari transaksi diatas, maka pencatatannya adalah sebagai berikut: (dalam Rp.000)
1. Penandatanganan kontrak pembiayaan istishna` antara pihak bank dan
nasabah. Nasabah dikenakan biaya sebesarRp. 120.000
Juni `05 Db. Aktiva Istishna` dalam
penyelesaian
Kr. Beban pra-akad yang
ditangguhkan
Rp. 120.000
Rp. 120.000
2. Pembelian kelapa sawit dengan harga perolehan Rp. 23.800.000
Juni `05 Db. Persediaan Aktiva
Kr. Rekening
Kontraktor/kas
Rp. 23.800.000
Rp. 23.800.000
3. Pendapatan bulan Juni sebesar Rp. 200.000 keuntungan dari harga perolehan
Juni `05 Db. Persediaan Aktiva
Kr. Rekening
Kontraktor/kas
Rp. 200.000
Rp. 200.000
4. Persetujuan Pembiayaan
Juni `05 Komitmen Pembiayaan
Istishna`
Rp. 24.000.000
5. Penerimaan uang muka
Juni `05 Db. Penerimaan Uang
muka
Kr. Rekening Nasabah/kas
Rp. 568.000
Rp. 568.000
6. Penerimaan pendapatan setiap bulannya
Juni `05 Db. Rekening Mustashni`
Kr. Pendapatan Margin
Rp. 48.000
Rp. 48.000
Perhitungan:
Rp. 24.000.000.000 X 12% = Rp. 2.880.000.000; = Rp. 48.000.000
60
7. Pengembalian modal setiap bulannya
Juni `05 Db. Rekening Mustashni`
Kr. Pembiayaan Istishna`
Rp. 448.000
Rp. 448.000
8. Kerugian bukan karena kelalaian nasabah
Okt `06 Db. Kerugian nasabah
Kr. Pembiayaan Istishna`
Rp. 125.000
Rp. 125.000
9. Modal akhir tidak dapat dikembalikan
Juni
2010
Db. Hutang nasabah
Kr. Kas
Rp. 448.000
Rp. 448.000
10. Satu ton kelapa sawit ketika penyerahan terdapat cacat dan rusak
Juni
2010
Db. Kerugian Istishna`
Kr. Pembiayaan Istishna`
Rp. 500.000
Rp. 500.000
11. Atas kerusakan tersebut diserahkan kembali satu ton kelapa sawit yang dibeli
dengan harga Rp. 600.000
Juni
2010
Db. Pembiayaan Istishna`
Db. Kerugian Penyerahan
barang
Kr. Aktiva
nonkas/persediaan
Rp. 500.000
Rp. 100.000
Rp. 600.000
12. Bank menyerahkan barang pesanan kepada nasabah dalam 2 (dua) termin.
Termin pertama sebesar harga barang pesanan Rp. 15.000.000
Januari
2010
Db. Termin Istishna`
Kr. Pembiayaan Istishna`
Rp. 15.000.000
Rp. 15.000.000
13. Bank menyelesaikan akad pembiayaan dan menyerahkan sisa barang pesanan
kepada nasabah
Juni
2010
Db. Termin Istishna`
Kr. Pembiayaan Istishna`
Rp. 9.000.000
Rp. 9.000.000
Pada pencatatan akuntansi diatas, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
mengakui pembiayaan istishna` sebesar Rp. 24.000.000.000; sebagaimana
diatur dalam PSAK No.59. Dalam kasus tersebut PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk mengakui pendapatan pembiayaan istishna` sebesar total harga
komoditas yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir
termasuk didalamnya margin keuntungan, pencatatan diatas sesuai dengan
PSAK No.59 yang menyebutkan pendapatan istishna` adalah total harga yang
disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin
keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna`
dan harga pokok istishna`. Pendapatan istishna` diakui dengan menggunakan
metode prosentase penyelesaian atau metode akad selesai.
4. Penyajian
Adapun penyajian pada transaksi ini adalah:
c) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang penyelesaian
pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva istishna`
disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir.
d) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang penyelesaian
pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan aktiva istishna`
disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang
istishna` dikurangi margin istishna` yang ditangguhkan)
5. Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:
k) Rincian piutang istishna` berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta,
dan kualitas piutang.
l) Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan
margin istishna` yang ditangguhkan.
m) Besarnya piutang istishna` baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun
secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.
n) Penyisihan kerugian piutang istishna`.
o) Pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna` selama periode
berjalan.
p) Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan
keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan
q) Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat
kontrak.
r) Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat
kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang.
s) Nilai kontrak istishna` pararel yang sedang berjalan serta rentang periode
pelaksanaannya
t) Nilai kontrak istishna` yang telah ditandatangani bank selama periode
berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
C. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` dengan PSAK No.59
dan PAPSI
Setelah melihat bagaimana perlakuan akutansi mengenai transaksi istishna`
yang ada di Bank Muamalat Indonesia melalui contoh kasus diatas, sekarang penulis
akan mencoba menganalisa apakah perlakuan akuntansi yang ada di PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk untuk transaksi istishna` telah sesuai dengan prinsip
akutansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 59 mengenai akutansi perbankan syariah
dan juga PAPSI. Analisa tersebut disesuaikan dengan contoh kasus yang ada, berikut
dibawah ini analisa yang dapat diambil oleh penulis, yakni:
Pencatatan (pengakuan dan pengukuran)
NO Perlakuan Akuntansi pada
Bank Muamalat Indonesia
Perlakuan Akuntansi
menurut PSAK 59
dan PAPSI
Keterangan
1 Bank Muamalat Indonesia
dalam mencatat pembelian
aktiva yang diperoleh untuk
istishna` dicatat sebesar harga
perolehan dan diakui pada saat
terjadinya pembelian aktiva
istishna`
Biaya perolehan barang
pesanan sebesar
tagihan sub-kontraktor
kepada bank (PSAK
59: Akun. Perb. Syar,
Paragraf 91)
Pencatatan yang
dilakukan oleh
BMI pada saat
membeli aktiva
istishna` telah
sesuai dengan
PSAK No.59 dan
PAPSI
2 Pada saat pelaksanaan aktiva
istishna`, aktiva dalam
penyelesaian yang diperoleh
Biaya pra-akad diakui
sebagai biaya
ditangguhkan dan
Pencatatan yang
dilakukan oleh
BMI pada saat
untuk istishna` dicatat
disebelah debet dan beban pra-
akad yang ditangguhkan
dicatat disebelah kredit
diperhitungkan sebagai
biaya istishna` jika
akad ditandatangani,
tetapi jika akad tidak
ditandatangani maka
biaya tersebut
dibebankan pada
periode berjalan
(Paragraf 90).
terjadinya akad
istishna`, telah
sesuai PSAK
No.59 dan PAPSI
3 Pendapatan dari cicilan
istishna` pada Bank Muamalat
Indonesia dicatat sebesar nilai
bersihnya dan diakui selama
masa akad, yang didalamnya
terdapat nilai porsi pokok serta
nilai porsi margin
Pendapatan istishna`
adalah total harga yang
disepakati dalam akad
antara bank dan
pembeli akhir,
termasuk margin
keuntungan. Margin
keuntungan adalah
selisih antara
pendapatan istishna`
dengan harga pokok
istishna`. Pendapatan
Pencatatan yang
dilakuakan oleh
BMI pada saat
mengakui adanya
pendapatan
cicilan istishna`
telah sesuai
dengan PSAK
No.59 dan PAPSI
istishna` diakui dengan
menggunakan metode
persentase
penyelesaian atau
metode akad selesai.
(PSAK 59: Akun. Perb.
Syar, Paragraf 93)
4 Pencatatan yang dilakukan
oleh Bank Muamalat Indonesia
pada saat jatuh tempo
pembayaran cicilan istishna`
yaitu diakui sebesar jumlah
cicilan yang belum diterima
oleh Bank Muamalat Indonesia
Tagihan setiap termin
dari bank kepada
pembeli akhir diakui
sebagai piutang
istishna` . (PSAK 59:
Akun. Perb. Syar,
Paragraf 92)
Pencatatan yang
dilakukan oleh
BMI pada saat
mengakui piutang
istishna` yang
telah jatuh tempo
telah sesuai
dengan PSAK
N0.59 dan PAPSI
5 Pencatatan yang dilakukan
oleh Bank Muamalat Indonesia
pada saat penyerahan barang
pesanan istishna` yaitu diakui
sebanding dengan pekerjaan
Bagian nilai akad yang
sebanding dengan
pekerjaan yang telah
diselesaikan dalam
periode tersebut diakui
Pencatatan yang
dilakukan oleh
BMI pada saat
penyerahan
barang pesanan
yang telah diselesaikan dalam
periode yang berlangsung dan
diakui sebagai pendapatan
istishna` pada periode yang
bersangkutan
sebagai pendapatan
istishna` pada periode
yang bersangkutan
(PSAK 59: Akun. Perb.
Syar, Paragraf 94)
istishna` telah
sesuai dengan
PSAK N0.59 dan
PAPSI
Penyajian
NO Perlakuan Akuntansi pada
Bank Muamalat Indonesia
Perlakuan Akutansi
menurut PSAK 59
dan PAPSI
Keterangan
1 Pada Bank Muamalat
Indonesia, piutang istishna`
yang timbul karena adanya
transaksi istishna` yang
penyelesaian pembayarannya
bersamaan dengan proses
pembuatan barang pesanan
disajikan di neraca sebesar
tagihan termin yang
dibebankan kepada pembeli
akhir.
Piutang istishna` yang
berasal dari transaksi
istishna` yang
penyelesaian
pembayarannya
bersamaan dengan
proses pembuatan
aktiva istishna`
disajikan di neraca
sebesar tagihan termin
kepada pembeli akhir.
Penyajian yang
dilakukan oleh
BMI untuk
piutang istishna`
yang terjadi
selama akad telah
sesuai dengan
PSAK No.59 dan
PAPSI
Pengungkapan
NO Perlakuan Akutansi pada
Bank Muamalat Indonesia
Perlakuan Akutansi
menurut PSAK 59
dan PAPSI
Keterangan
1 Kebijakan akuntansi yang ada
di Bank Muamalat Indonesia
juga diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan,
yaitu kebijakan bank dalam
pengakuan pendapatan
menggunakan margin istishna`
yang ditangguhkan.
Hal-hal yang harus
diungkapkan dalam
catatan atas laporan
keuangan yaitu
kebijakan akuntansi
yang digunakan oleh
pihak bank atas
transaksi istishna` dan
istishna` pararel
Pengungkapan
yang dilakukan
BMI dalam hal
pengungkapan
kebijakan
akuntansi yang
ada di bank telah
sesuai dengan
PSAK No.59 dan
PAPSI
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Dari uraian tentang pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia,
Tbk berikut perlakuan akuntansinya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Prosedur pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bagi
calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan/persyaratan baku
yang berlaku mengenai pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk.
2. Adapun perlakuan akuntansi istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian,
pengungkapan yang mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003.
3. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan istishna` yang
dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni PSAK No.59 dan PAPSI 2003
B. SARAN
Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah
sebagai berikut:
1 PSAK No. 59 dan PAPSI yang merupakan pedoman dalam perlakuan
akuntansi bank syariah di dalam prakteknya harus tetap dijadikan dalam
operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2 Pemerintah dan DPR perlu segera membentuk undang-undang tentang
perbankan syariah karena saat ini lembaga ekonomi syariah termasuk bank
syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sedangkan undang-
undang perbankan yang ada saat ini belum mampu mengakomodir ketentuan-
ketentuan mengenai bank syariah
3 Bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam perlu mensosialisasikan
produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat, sehingga konsep-konsep
Islam yang tercermin dari produk-produk perbankan tersebut dapat
dilaksanakan secara kaffah.
DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI, Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial
Institution, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institution (AAOIFI) Manama, 1999.
Al-Amine, Muhammad Al-Bashir Muhammad. Istisna (Manufacturing Contract) in
Islamic Banking and Finance Law & Practice, Malaysia: A S Noordeen,
2001.
Antonio, M. Syafi`i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press,
Cet ke-7, 2003.
Antonio, M. Syafi`i. “Memperoleh Pembiayaan dari Bank Syariah.” Artikel diakses
pada 18 Juni 2008 dari http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=41.
_______. “Pembiayaan Bank Syariah.” Artikel diakses pada 24 Juni 2008 dari
http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=44.
Arifin, Zainul. “Prinsip Operasional Bank Syariah”. Artikel diakses pada 01 Juli 2008
dari http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=20.
`Asyur, Ahmad Isa. Fiqhul Muyassar Fil Mu`amalat (Fiqh Islam Praktis Bab
Muamalah), diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq,
1995.
Bank Indonesia, Arah Pengembangan ke Depan Bank Syariah di Indonesia, Jakarta:
2000.
Bank Indonesia. Buku Saku Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Januari 2008.
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 6/24/PBI/2004.
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan dan
Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 7/46/PBI/2005.
____________, Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No.
6/17/PBI/2004.
____________, Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi
Bank Syariah, PBI No.5/7/PBI/2003.
____________, Surat Keputusan Direksi BI Tentang Bank Umum Berdasarkan
Prinsip Syariah, PBI No.32/34/KEP/DIR/ Tanggal 12 Mei 1999.
Bank Muamalat Indonesia. Proses Pembiayaan, Jakarta: PT. Bank Syariah Muamalat
Indonesia Tbk, 2002.
Bank Muamalat. “Simulasi Pembiayaan Istishna`”. Artikel diakses pada 14 Agustus
2008 dari http://www.muamalatbank.com/simulasi/sim_bla_ist.isp.
Departemen Agama, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Edisi Revisi, Bandung: CV.
Penerbit Jamanatul `Ali – Art, 2004.
Dunil, Z. Kamus Istilah Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia, 2004.
Guralnik, David B. Webster`s New World Dictionary for Young Reader, USA:
Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan
untuk Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta, Institut Manajemen Zakat, 2001.
Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi Islam,. Jakarta, Bumi Aksara, 1999.
…………………., Teori Akuntansi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
Haroen, Sudin. Prinsip dan Operasional Bank Syari`ah, Kuala Lumpur, Berita
Publishing Sdn, Bhd, 1996.
Husnan, Suad. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, Yogyakarta, BPFE-
Yogyakarta, 1996, Edisi 4.
Ikatan Akuntansi Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangann Bank Syari`ah, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI,
Jakarta, 2002.
…………………., Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan
Syariah, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Jakarta, 2002.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 LN No. 182 Tahun
1998, TLN No. 3790.
Mas`adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta, P.T. Raja Grafindo
Persada, Cetakan Pertama, 2002.
Purwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi`i. Apa dan Bagaimana Bank Islam,
Yogyakarta, Dhana Bakti Wakaf, 1992.
Remy Sjahdeini, Sutan. Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di
Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999.
Riahi Belkaoui, Ahmed. Teori Akuntansi, Jakarta, Salemba Empat, 2000.
Siegel, Joel G & Shim, Jae K. Kamus Istilah Akuntansi, Jakarta: Elex Media
Komputindo, cetakan ke-3, 2003.
Soemarso. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 1999.
Syahatah, Husein. Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, Jakarta, Akbar Media Eka
Sarana, 2001.
Triyuwono, Iwan. Organisasi dan Akuntansi Syari`ah, Yogyakarta, LKiS, 2000.
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk
dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001.