ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM
PENANDATANGANAN KERJASAMA PERTAHANAN
DENGAN FIJI TAHUN 2017
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Zsahwa Maula
11141130000083
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2018
i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul:
ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM
PENANDATANGANAN KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN FIJI
TAHUN 2017
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 06 Agustus 2018
Zsahwa Maula
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : Zsahwa Maula
NIM : 11141130000083
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM
PENANDATANGANAN KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN FIJI
TAHUN 2017
dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.
Jakarta, 06 Agustus 2018
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Program Studi Pembimbing
Ahmad Alfajri, MA Irfan R. Hutagalung, LL.M
NIP. NIP.
iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM
PENANDATANGANAN KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN FIJI
TAHUN 2017
oleh
Zsahwa Maula
11141130000083
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal
24 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.
Ketua, Sekretaris,
Ahmad Alfajri, MA
NIP. Eva Mushoffa, MHSPS
NIP.
Penguji I, Penguji II,
Ahmad Alfajri, MA
NIP. Robi Sugara, M. Sc
NIP.
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 24 Agustus
2018.
Ketua Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UIN Jakarta
Ahmad Alfajri, MA
NIP.
iv
ABSTRAK
Skripsi ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis kepentingan
Indonesia dalam penandatanganan kerjasama pertahanan dengan salah satu negara
Pasifik Selatan, Fiji, pada tahun 2017. Masalah penelitian ini bermula dari pada
tanggal 3 November 2016, di mana Menteri Pertahanan Fiji berkunjung ke
Indonesia untuk bertemu dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia
(TNI)untuk berterima kasih akan bantuan yang diberikan pada Fiji pasca
terjadinya badai tropis Winston. Lalu, Menteri Pertahanan Fiji juga berharap agar
negaranya dan Indonesia memiliki semacam kerjasama pertahanan yang mana Fiji
dapat mempelajari banyak hal dari sistem pertahanan Indonesia. Akhirnya,
rencana tersebut tercapai dengan ditandatanganinya ―Agreement between the
Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on Cooperation in the Field of
Defence‖ pada tanggal 29 September 2017.
Metode kualitatif dan deskriptif analitis digunakan dalam penelitian skripsi
ini, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka
yang berasal dari buku, jurnal, artikel, laporan resmi dan berita daring.Skripsi ini
menggunakan bantuan Konsep Kepentingan Nasional yang terdiri dari Kedaulatan
dan Power dan Konsep Diplomasi Pertahanan, maka ditemukan tiga faktor
kepentingan Indonesia yang menyetujui penandatanganan kerjasama pertahanan
dengan Fiji tahun 2017. Faktor pertama adalah keinginan Indonesia untuk
mempertahankan kedaulatannya atas keutuhan wilayah NKRI dan menghalau
upaya separatisme Papua Barat. Faktor kedua adalah keinginan Indonesia untuk
meningkatkan citra di kawasan Pasifik Selatan sebagai negara dengan kapabilitas
militer yang tinggi. Faktor ketiga adalah keinginan Indonesia untuk menjadi
anggota tetap dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan cara mendekati
negara-negara kawasan Pasifik Selatan melalui bantuan atau pun kerjasama.
Kata kunci: Indonesia, Fiji, Papua Barat, Melanesian Spearhead Group,
Kepentingan Nasional, Diplomasi Pertahanan
v
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahi Rabbil „Alamin, puji dan syukur selalu penulis panjatkan ke
hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta
salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Baginda
Muhammad SAW, beserta dengan seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikut
beliau.
Rasa syukur yang tidak terhentinya dirasakan akan keberhasilan penulis
dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul ―Analisis Kepentingan Indonesia
dalam Penandatanganan Kerjasama Pertahanan dengan Fiji Tahun 2017‖ masih
menyisakan kebanggaan dan kebahagiaan dalam diri penulis. Selama menjalani
aktivitas perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional, FISIP UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, penulis dengan senang hati akan menyampaikan rasa terima
kasih yang tiada tara ke beberapa pihak yang dirasa memberikan kontribusi baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini dari
awal sampai berhasil terselesaikan.
Dengan segenap rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Keluarga inti penulis yang tiada hentinya memberikan dorongan serta motivasi
untuk menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk ayahanda Ir. H. Faisal Mahbub,
vi
ibunda Ir. Nurita Affianty Lubis, serta dua adik penulis, yakni Zsahra Raisa
Aqila dan Zhafran Arya Rakhsan.
2. Keluarga kedua saya yang telah memberikan banyak kontribusi kepada
keponakannya dalam memberikan masukan serta motivasi demi kelancaran
skripsi ini, kepada tante Debbie Affianty Lubis, M. Si dan om Sumarno, M. Si.
3. Dosen pembimbing yang saya cintai dan banggakan, Pak Irfan R. Hutagalung,
MA yang telah bersedia menemani saya dalam mengarungi pasang surut
perjalanan saya menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh jajaran citivas akademika FISIP UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta,kepada Kak Muti, Pak Syafiq, Pak Izham, Pak Andar, Bu Eva, Pak
Taufiq, Bu Inggrid, Bu Rahmi, Pak Nazar, Pak Aiyub, Pak Dhani, Pak Adian,
Pak Robi, Ms. Devi, Kak Tisha, Pak Bambang, Pak Sirojuddin, Bu Nisa (TU
FISIP) dan dosen-dosen lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
5. Teman-teman HI-C 2014 yang kebersamaannya tidak pernah terlekang oleh
waktu, terutama Diah, Sasa, Hanin, Fida, Nanda, Risfi, Fira, Yusti, Mayang,
Alif, Arkan, Afif, Unggul, dan seluruh teman-teman HI-C yang tidak satu pun
terlewatkan dalam ingatan dan hati saya.
6. Teman-teman ISC (International Studies Club) yang sudah menemani kurang
lebih selama 4 tahun sebagai keluarga, kepada Ekal, Astrid, Bella, Rahmi, Dea,
Zia, Yaqub, Arkan, Fathin, Ilham, Aisyah, Syifa, Tyas, Amel, Faisal, Vinny,
Nanda, Kak Zhafir, Kak Ojan, Kak Upang, Kak Innes, Kak Nurul, Kak Arum,
Kak Sarah, Kak Wiya, Kak Abib, Kak Faruq dan seluruh anggota ISC lainnya.
vii
7. Kepada kakak-kakak yang selalu membantu memberikan masukan dan juga
pandangannya dalam memandang isu skripsi ini. Selain itu, mendengarkan
keluh kesah penulis juga mereka lakukan dengan senang hati! Teruntuk Kak
Maul, Kak Opin dan Kak Zakia.
8. Teman-teman KKN GALAKSI 39 yang sudah memberikan warna baru dalam
kehidupan penulis akan pengalaman yang tidak akan pernah penulis dapatkan
di mana pun, terutama kepada Alice Mutiara Tasti dan Alif Al-Aziz Litiloly
yang sekarang menjadi sahabat dalam keadaan suka maupun duka.
9. Teman-teman lainnya yang juga membantu memberikan dukungan, motivasi,
kritik serta saran dalam penulisan skripsi ini, kepada Jaka (Pak Irfan‟s Squad),
Tia, Ajeng, Salman (Marx-M) dan Debby.
Penulis berharap semoga bantuan serta dukungan yang telah diberikan oleh
semua pihak di atas mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari
bahwa skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis ini bukanlah merupakan hasil
yang sempurna, maka dari itu penulis sangat antusias apabila terdapat kritik dan
saran mengenai skripsi ini untuk dijadikan bahann pertimbangan perbaikan
skripsi. Lalu, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam kajian perkembangan
Ilmu Hubungan Internasional.
Jakarta, 06 Agustus 2018
Zsahwa Maula
viii
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................................ iv
KATA PENGANTAR ........................................................................................... v
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ................................................................................................. x
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xii
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Pernyataan Masalah ..................................................................................... 1
B. Pertanyaan Penelitian ................................................................................... 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 9
D. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 10
E. Kerangka Teoretis ...................................................................................... 14
1. Kepentingan Nasional ............................................................................ 14
2. Diplomasi Pertahanan ............................................................................. 19
F. Metode Penelitian....................................................................................... 22
G. Sistematika Penulisan ................................................................................ 24
BAB II SEJARAH HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – FIJI ........... 26
A. Pembukaan Kedutaan Besar di Masing-masing Negara ............................ 26
B. Hubungan Indonesia – Fiji dalam Bidang Politik ...................................... 27
C. Hubungan Indonesia – Fiji dalam Bidang Ekonomi .................................. 31
D. Hubungan Indonesia – Fiji dalam Bidang Budaya dan Sumber Daya ....... 34
E. Hubungan Bilateral Indonesia – Fiji di Bidang Pertahanan dan Keamanan
37
BAB III UPAYA KEANGGOTAAN PAPUA BARAT DAN INDONESIA
SERTA RESPON INDONESIA DALAM MELANESIAN SPEARHEAD
GROUP ................................................................................................................. 42
A. Isu Separatisme Papua Barat ...................................................................... 42
1. Perbedaan Budaya dan Ras .................................................................... 44
2. Pengalaman Buruk Dijajah oleh Bangsa Asing ..................................... 45
3. Pembentukan Kelompok Separatisme Papua Barat ............................... 48
B. Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Kondisi Geopolitik di Kawasan
Kepulauan Pasifik .............................................................................................. 50
C. Upaya Keanggotaan Papua Barat dalam Melanesian Spearhead Group
(MSG) ................................................................................................................ 57
D. Upaya Keanggotaan Indonesia dan Responnya dalam Melanesian
Spearhead Group (MSG) .................................................................................. 61
BAB IV ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM
PENANDATANGANAN KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN FIJI
TAHUN 2017 ....................................................................................................... 65
A. Kepentingan Nasional Indonesia................................................................ 65
1. Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) ........................................................................................................... 66
ix
2. Menunjukkan Citra Indonesia sebagai Negara dengan Kapabilitas Militer
yang Tinggi di Kawasan Pasifik Selatan ....................................................... 72
3. Memperjuangkan Keanggotaan Indonesia dalam Melanesian Spearhead
Group dengan Cara Membuka Peluang Kerjasama dengan Negara-negara
Pasifik Selatan................................................................................................ 76
BAB IV KESIMPULAN ..................................................................................... 84
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... ix
x
DAFTAR TABEL
Tabel IV. 3. 1 Jumlah Penduduk di Lima Provinsi Indonesia Tahun 2018 .......... 77
Tabel IV. 3. 2 Jumlah Penduduk di Lima Negara Anggota MSG Tahun 2018 .... 78
Tabel IV. 3. 3 Data Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2017 ......................... 80
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar III. 1. Peta Anggota Melanesian Spearhead Group ................................ 51
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Keterangan Pengambilan Data ............................................... xxx
Lampiran 2 Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of
Fiji Framework on Development Cooperation Agreement ................................ xxxi
xiii
DAFTAR SINGKATAN
BPS Badan Pusat Statistik
DCA Development Cooperation Agreement
FFIU Fiji Financial Intelligence Unit
FLNK Front de Libération Nationale Kanak
IMF International Monetary Fund
IUCN International Union for Conservation of Nature
KTT Konferensi Tingkat Tinggi
MoU Memorandum of Understanding
MSG Melanesian Spearhead Group
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPWP National Parliament of West Papua
NRFPB Federal Republic of West Papua
OHCR United Nations Human Rights Office of the High Commissioner
OPM Organisasi Papua Merdeka
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
PEPERA Penentuan Pendapat Rakyat
PIDF Pacific Islands Development Forum
PIF Pacific Islands Forum
PMA Pasukan Militer Australia
PMRF Pasukan Militer Republik Fiji
PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
QVS Queen Victoria School
SPC Secretariat of the Pacific Community
SPNFZ South Pacific Nuclear-Free Zone
TNI Tentara Nasional Indonesia
ULMWP United Liberation Movement for West Papua
UNTEA United Nations Temporary Executive Authority
USP University of the South Pacific
UU Undang-undang
UUD RI Undang-undang Dasar Republik Indonesia
WPNCL West Papua National Coalition for Liberation
WWF World Wildlife Fund
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Berdasarkan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang
Pertahanan Negara, pengertian pertahanan negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara.1Namun, pertahanan negara Indonesia tidak
sepenuhnya berjalan sesuai yang dikatakan oleh pengertian tersebut.Pada
kenyataannya, pertahanan negara Indonesia cenderung masih terlihat
kelemahannya.Maraknya kasus perompakan di perairan Selat Malaka2 serta
wilayah perairan Indonesia lainnya dan penerbangan gelap angkatan bersenjata
asing di wilayah udara Indonesia3 menjadi bukti lemahnya pertahanan negara
Indonesia.
Guna meningkatkan kemampuan pertahanan negara, berdasarkan Undang-
Undang Nomer 3 Tahun 2002 Pasal 23 Ayat 1, pemerintah melakukan penelitian
dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan yang mana dalam
pelaksanaan tugasnya pemerintah mendorong dan memajukan pertumbuhan
1Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
2―Serangan Bajak Laut di Selat Malaka Meningkat‖, BeritaTRANS,
(http://beritatrans.com/2014/07/01/serangan-bajak-laut-di-selat-malaka-meningkat/), diakses pada
23 Oktober 2017.
3Abraham Utama, ―Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Meningkat Tajam‖, CNN
Indonesia, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151208141245-20-96791/pelanggaran-
wilayah-udara-indonesia-meningkat-tajam/), diakses pada 23 Oktober 2017.
2
industri pertahanan. Dengan kata lain, industri pertahanan merupakan salah satu
upaya dalam mempertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Industri pertahanan adalah industri nasional (baik yang berasal dari
pemerintah atau swasta) yang berkemampuan untuk menghasilkan produk seperti
sistem senjata, perlengkapan dan persediaan dan dukungan administrasi/logistik
yang digunakan untuk kepentingan tatanan pertahanan negara, baik dilakukan
secara individu maupun kelompok.Industri pertahanan juga dapat disebut sebagai
industri militer, yang mana di dalamnya terdapat peran pemerintah dan industri
perdagangan yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, produksi dan
pelayanan dan fasilitas militer.4Dalam tujuannya mencapai produksi, industri
pertahanan nasional belum terlihat kemandiriannya sehingga bantuan dari luar
negeri merupakan upaya alternatif untuk dapat meningkatkan pertahanan negara.5
Banyak negara-negara yang menjalin kerjasamadalam sektor industri
pertahanan di Indonesia, di antaranya adalah Brazil yang ingin meningkatkan
kerjasama dalam bidang pertahanan pada tahun 2017 dan diharapkan dapat
membantu menjamin pemeliharaan pesawat Super Tucano dan peluncur roket
Astros yang dimiliki oleh Indonesia6, Sinegal yang meningkatkan kerjasama
dalam bidang pertahanan dengan memutuskan untuk memesan lagi pesawat CN-
4Sri Hartati, dkk, ―Indonesian Defense Industry Model Concept: A Study Framework for
Defense Industry Building‖, Journal of Advanced Management Science Vol. 2, No. 4, (December
2014): 260-261
5 Achmad Dirwan, ―Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengembangan dan
Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan‖, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2011,41
6 ―Kerjasama Pertahanan RI-Brazil Telah Resmi Ditandatangani Oleh Menhan Kedua
Negara‖, Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia,(https://www.kemhan.go.id/2017/04/06/kerjasama-pertahanan-ri-brazil-telah-resmi-
ditandatangani-oleh-menhan-kedua-negara.html), diakses pada 23 Oktober 2017.
3
235 yang diproduksi oleh PT. Dirgantara Indonesia pada tahun 2017.7 Kontrak
pembelian pesawat CN-235 ini merupakan yang ketiga kalinya antara Senegal
dengan PT. Dirgantara Indonesia dan penandatanganannya disaksikan langsung
oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu.8
Lalu, ada Korea Selatan yang juga berupaya untuk meningkatkan hubungan
kerjasama bilateral dalam sektor industri pertahanan terutama dalam
pembangunan kapal selam9. Selain itu, terdapat pula peluang datangnya
kerjasama di bidang industri pertahanan oleh negara yang telah menjalankan
kerjasama bilateral dengan Indonesia, yaitu Fiji.
Pada dasarnya, industrialisasi Fiji tidaklah fokus kepada industri pertahanan,
melainkan industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya pada saat
sebelum Fiji meraih kemerdekaannya di tahun 1970.10
Fiji fokus kepada industri
ekspor gula yang menjadi tonggak pertumbuhan perekonomian negaranya
semenjak merdeka, lalu industri garmen dan pariwisata muncul sebagai industri
penunjang lainnya.11
Sedangkan dalam bidang pertahanan, mulai terlihat dari
terbentuknya The Royal Fiji Military Force pada tahun 1971 yang bertugas untuk
7―Indonesia dan Senegal Tingkatkan Kerjasama Pertahanan, Senegal Pesan Lagi Pesawat
CN 235 PT DI‖, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,
(https://www.kemhan.go.id/2017/08/09/indonesia-dan-sinegal-tingkatkan-kerjasama-pertahanan-
sinegal-pesan-lagi-pesawat-cn-235-pt-di.html), diakses pada 23 Februari 2018.
8―Senegal Berencana Pesan Lagi Pesawat CN-235‖, Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, (https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Senegal-Berencana-Pesan-
Lagi-Pesawat-CN-235-.aspx), diakses pada 23 Februari 2018.
9 ―Menhan RI Bertemu Menhan Korsel Bahas Kerjasama Kapal Selam‖, Kementerian
Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, (https://www.kemhan.go.id/2017/08/01/menhan-
ri-bertemu-menhan-korsel-bahas-kerja-sama-kapal-selam.html), diakses pada 23 Oktober 2017.
10
Fiji, The Commonwealth, (http://thecommonwealth.org/our-member-countries/fiji),
diakses pada 03 Agustus 2018.
11
Paresh Kumar Narayan dan Biman Chand Prasad, ―Fiji’s Sugar, Tourism and Garment
Industries: A Survey of Performance, Problems and Potentials‖, Fijian Studies Vol. 1 No. 1: 3.
4
membantu pemerintah dan diperkenalkan dengan persenjataan modern seperti
senapan dan senjata api.12
The Royal Fiji Military Force atau yang sekarang bernama Republic of Fiji
Military Force yang memiliki arti Pasukan Militer Republik Fiji (PMRF) sudah
berhubungan lama dengan Selandia Baru dan Australia sejak Perang Dunia II13
,
mengingat ketiga negara tersebut berada pada jajahan negara yang sama, yakni
Britania Raya. Namun, hubungan tersebut sempat mengalami krisis pada tahun
2006 di mana terjadinya pengalihan kekuasaan dari pemerintah yang dipimpin
oleh Perdana Menteri Laisenia Qarase dengan Frank Bainimarama yang
merupakan Perwira Pasukan Militer Republik Fiji Angkatan Laut.14
Setelah delapan tahun lamanya, pada tahun 2014, Pemilihan Umum kembali
dimenangkan oleh Bainimarama namun beliau berada di bawah naungan Partai
FijiFirst. Dengan berafiliasinya Bainamarama dengan partai politik, menjadikan
Fiji kembali menerapkan sistem pemerintahan demokrasi.15
Pada tahun ini pula
Selandia Baru dan Australia menormalisasikan hubungan mereka dalam bidang
pertahanan dengan Fiji.16
Semenjak itu, industri pertahanan Fiji mulai menarik perhatian beberapa
negara. Tidak hanya Selandia Baru dan Australia, namun Rusia juga memutuskan
untuk memiliki hubungan kerjasama dengan Fiji dalam bidang industri pertahanan
12Baljeet Singh, ―Modelling The Relationship Between Defence Burden And Economic
Growth For Fiji Islands‖, The University of the South Pacific [tesis], 26.
13
Singh, ―Modelling The Relationship Between Defence Burden And Economic Growth
For Fiji Islands‖, 27.
14
Flint Prujean, ―The 2006 Fiji Coup: Engagement or Exclusion? Contrasting Reactions
from New Zealand and the People’s Republic of China‖, University of Canterbury [tesis], 46.
15
Anna Powles dan Jose Sousa-Santos, ―Principled engagement: Rebuilding defence ties
with Fiji‖, Lowy Institute for International Policy (July 2016), 2.
16
Powles dan Sousa-Santos, ―Principled engagement: Rebuilding defence ties with Fiji‖,
1.
5
pada bulan Januari 2016. Dalam membantu operasi penjaga perdamaian PMRF di
Golan Heights, Rusia memberikan peralatan serta persenjataan berupa Senapan
AK-47, granat berpeluncur roket dan truk perang dengan perkiraan harga 12,5 juta
dolar Amerika Serikat.17
Namun, di tahun yang sama, Fiji mengalami badai tropis yang sangat
mengguncang dengan kecepatan 300 kilometer per jam pada tanggal 20 Februari
2016.18
Segala bentuk bala bantuan menghampiri Fiji, termasuk dari Selandia
Baru dan Australia yang sudah menjadi mitra kerjasama Fiji dalam banyak
bidang. Sebagai respon bantuan, Selandia Baru mengirimkan pesawat C-130
Hercules dan helikopter NH90 guna mengantarkan bantuan kemanusiaan dari
Selandia Baru.19
Lalu, Australian Defence Forces atau Pasukan Militer Australia
(PMA) juga memberikan bantuan berupa penugasan 1000 personil PMA di Fiji,
mengirimkan kapal angkatan laut HMAS Canberra yang membawa bantuan
kemanusiaan, serta dana sebesar 15 miliar dolar Australia untuk perbaikan
fasilitas-fasilitas umum.20
Selanjutnya, pada tahun 2017, diadakannya pertemuan antara Menteri
Pertahanan Australia dengan Menteri Pertahanan Fiji pada bulan November.
Pertemuan itu diagendakan sebagai momentum untuk mempererat kerjasama
pertahanan dan keamanan regional antara kedua negara. Pertemuan tersebut
17Anna Powles dan Jose Sousa-Santos, ―Principled engagement: Rebuilding defence ties
with Fiji‖, Lowy Institute for International Policy (July 2016), 4.
18
Adam Voilant, ―Tropical Cyclone Winston Slams Fiji‖, Earth Observatory – NASA,
(https://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=87562), diakses pada 20 Februari
2018.
19
―Defence White Paper 2016‖, New Zealand Goverment, 16.
20
JulieBishop, ―Australian Support for Fiji Continues‖, Minister for Foreign Affairs –
The Hon Julie Bishop MP,
(https://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2016/jb_mr_160325.aspx), diakses pada 23 Februari
2018.
6
menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan formal antar-Menteri
Pertahanan setiap tahunnya beserta dana kurang lebih sebesar 2 miliar dolar
Australia guna meningkatkan kerjasama pertahanan dalam bidang Bantuan
Kemanusiaan dan Bencana serta pemeliharaan perdamaian (peacekeeping).21
Masih dalam tahun yang sama, kali ini Indonesia juga melakukan kerjasama
pertahanan dengan Fiji. Pada tanggal 29 September, Menteri Pertahanan Republik
Indonesia, Ryamizard Ryacudu, menandatangani perjanjian kerjasama dalam
bidang pertahanan yang bertajuk ―Agreement between the Republic of Indonesia
and the Republic of Fiji on Cooperation in the Field of Defence‖ dengan Menteri
Pertahanan dan Keamanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola. Perjanjian ini merupakan
langkah lebih lanjut dari pertemuan bilateral kedua belah pihak pada tanggal 4
November 2016 lalu.22
Sebelumnya, pada tanggal 3 November 2016, Menteri Pertahanan Fiji
berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Jenderal Gatot Nurmantyo yang
merupakan Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI). Beliau mengucapkan
terima kasih atas bantuannya yang telah mengirimkan 100 teknisi militer untuk
membantu Fiji memperbaiki beberapa fasilitas yang telah hancur akibat dari Badai
Tropis Winston yang menimpa Fiji.23
21Marise Payne, ―Australia and Fiji Reaffirm Strengthening Security Relationship‖,
Australian Government – Department of Defence,
(https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-payne/media-releases/australia-and-fiji-
reaffirm-stengthening-security-relationship), diakses 21 Februari 2018.
22
―Indonesia dan Fiji Sepakati Perjanjian Kerjasama di Bidang Pertahanan‖, Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia, (https://www.kemhan.go.id/2017/09/29/indonesia-dan-fiji-
sepakati-perjanjian-kerja-sama-pertahanan.html), diakses pada 21 Februari 2018.
23
―Fiji and Indonesia eye defence collaboration‖, Radio New Zealand,
(https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/317212/fiji-and-indonesia-eye-defence-
collaboration), diakses pada 21 Februari 2018.
7
Selain itu, Menteri Pertahanan Fiji berharap agar kerjasama antara Fiji
dengan Indonesia dapat diperkuat dengan ditandatanganinya Memorandum of
Understanding (MoU) Defence Cooperation yang ditawarkan oleh Menteri
Pertahanan Fiji kepada Indonesia, lebih tepatnya kepada Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Dengan adanya kerjasama tersebut, Fiji dapat mempelajari
beberapa hal dari TNI seperti pelatihan, pendidikan serta pengembangan kapasitas
untuk para anggota PMRF. Latihan gabungan antara militer dan angkatan laut
kedua negara juga menjadi penawaran Fiji untuk Indonesia.24
Pada tanggal 4 November 2016, Menteri Pertahanan Fiji mengunjungi
Menteri Pertahanan Indonesia dan keduanya setuju untuk meningkatkan
kerjasama di bidang pertahanan. Pada pertemuan ini, dibicarakan mengenai
pertukaran intelijen militer serta latihan gabungan yang sekiranya dapat dilakukan
oleh kedua negara. Selain itu, pertemuan ini lebih membahas tentang kedua
negara yang setuju untuk memerangi terorisme mengingat wilayah Asia-Pasifik
merupakan salah satu dari target global dari kelompok Islamic State.25
MoU yang akhirnya telah disepakati tersebut memiliki lima poin utama
seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, yakni; Pertama,
kedua belah pihak menyetujui akan diadakannya pertukaran kunjungan
antarbadan pertahanan dan juga angkatan bersenjata. Kedua, mengadakan dialog
24Department of Information, ―Minister For Defence Acknowledges Indonesian Military
For QVS Assistance‖, Fiji Sun Online, (http://fijisun.com.fj/2016/11/03/minister-for-defence-
acknowledges-indonesian-military-for-qvs-assistance/), diakses pada 21 Februari 2018.
25
―Indonesia, Fiji to boost cooperation on defense, counter-terrorism ―, XINHUANET,
(http://www.xinhuanet.com/english/2016-11/04/c_135806662.htm), diakses pada 21 Februari
2018.
8
dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi
perhatian kedua negara.
Ketiga, mengadakan peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan
melalui seminar, lokakarya, program pelatihan dan pendidikan. Keempat,
mengadakan pertukaran intelijen militer antarnegara. Kelima, meningkatkan
kerjasama dalam bidang industri pertahanan melalui kerjasama alih teknologi,
penelitian, produksi dan pemasaran serta menjamin mutu bersama.26
Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan
bentuk peningkatan dari hubungan pertahanan Indonesia dengan Fiji menuju
tingkat yang lebih strategis. Selain itu, Menteri Pertahanan Fiji pun mengatakan
bahwa Indonesia merupakan mitra kerjasama Fiji terutama dalam bidang
keamanan di wilayah Pasifik.27
Fiji, yang merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan, yang memiliki
penduduk sebanyak 920.938 jiwa28
dan jumlah 3.500 personil militer aktif29
dapat
membuat Indonesia mengalihkan pandangannya untuk mengadakan kerjasama
pertahanan dengan negara yang kapabilitas militernya jauh di bawah Indonesia
sendiri. Untuk itu, penelitian dengan judul ―Analisis Kepentingan Indonesia
dalam Penandatanganan Kerjasama Pertahanan dengan Fiji Tahun 2017‖ patut
26―Indonesia dan Fiji Sepakati Perjanjian Kerjasama di Bidang Pertahanan‖, Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia, (https://www.kemhan.go.id/2017/09/29/indonesia-dan-fiji-
sepakati-perjanjian-kerja-sama-pertahanan.html), diakses pada 21 Februari 2018.
27
―Indonesia, Fiji agree to set up defense cooperation ―, China.org.cn,
(http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2017-09/29/content_41667264.htm), diakses pada
21 Februari 2018.
28
―The World Factbook—Australia – OCEANIA: Fiji‖, Central Intelligence Agency,
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html), diakses pada 14 April
2018.
29
International Institute for Strategic Studies , ―Chapter Six: Asia‖, The Military Balance
Volume 117, (2017), h. 288.
9
untuk diteliti guna mencari tahu apa alasan dibalik terjalinnya kerjasama
pertahanan ini.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dalam Latar
Belakang, timbul pertanyaan yang harus diteliti dalam penelitian ini, yakni:
Mengapa Indonesia memutuskan untuk menandatangani kerjasama pertahanan
dengan Fiji pada tahun 2017?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dengan diadakannya penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan
dengan mengambil penelitian ini, yaitu:
1. Mengetahui kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Fiji sehingga
dapat dianalisis mengapa Indonesia memutuskan untuk menandatangani
kerjasama dalam bidang pertahanan.
2. Mengidentifikasi alasan-alasan mengapa Indonesia memutuskan untuk
menandatangani kerjasama pertahanan dengan Fiji.
3. Mengidentifikasi alasan-alasan mengapa Indonesia memilih Fiji sebagai
mitra kerjasama pertahanan.
Selain tujuan, ada pula manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian
ini, yaitu:
10
1. Memberikan informasi mengenai analisis kepentingan Indonesia dalam
penandatanganan kerjasama pertahanan dengan Fiji tahun 2017.
2. Menjelaskan secara terperinci mengenai alasan mengapa Indonesia
melakukan kerjasama pertahanan dengan Fiji.
3. Menjadikan bahan penelitian ini menjadi bahan komparatif bagi peneliti
yang ingin melakukan penelitian dengan tema atau judul yang hampir
sama.
D. Tinjauan Pustaka
Ada beberapa jenis penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini
dengan judul ―Analisis Kepentingan Indonesia dalam Penandatanganan
Kerjasama Pertahanan dengan Fiji Tahun 2017‖, yang mana penelitian-penelitian
tersebut dapat dijadikan tinjauan pustaka atau bahkan menjadi referensi untuk
penelitian ini. Dimulai dari penelitian pertama, jurnal dari JOM FISIP Volume 4
Nomer 2 Agustus 2017 yang tulis oleh Oki Rilo Nainggolan dengan judul
―Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Jepang Dalam Bidang Pertahanan
Tahun 2015‖. Jurnal ini menjelaskan kerjasama di bidang pertahanan antara
Indonesia dengan Jepang pada tahun 2015.
Adanya persamaan antara jurnal milik Nainggolan dan juga penelitian ini,
yakni kurun waktu keduanya berada di tahun 2015. Selain itu, ada pula perbedaan
antara jurnal ini dengan penelitian ini, yakni fokus analisis. Nainggolan
memfokuskan penelitiannya terhadap kepentingan Indonesia akan kebutuhan
Alutsista untuk memenuhi kebijakan Military Essential Force Tahap II (periode
11
2015-2019).30
Sedangkan penelitian ini memfokuskan analisis penelitiannya
hanya kepada alasan mengapa Indonesia memutuskan untuk menandatangani
perjanjian kerjasama di bidang pertahanan. Perbedaan juga terletak pada variabel
kedua, Nainggolan menggunakan Jepang sebagai variabel kedua sedangkan
penelitian ini menggunakan Fiji.
Secara teoritis, kedua penelitian ini menggunakan teori yang berbeda.
Nainggolan menggunakan teori politik luar negeri model strategik/model rasional
dan teori kerjasama interasional. Asumsi dasar dari teori politik luar negeri model
strategik ini adalah negara merupakan aktor yang dapat memaksimalkan
pencapaian tujuan mereka dengan cara memperhitungkannya secara raisonal
dalam ranah politik internasional. Sedangkan teori kerjasama internasional
menjelaskan bahwa suatu kesepakatan dari kepentingan yang sama antara dua
belah pihak atau lebih yang dapat menghasilkan sesuatu, baik dapat dipromosikan
atau dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.31
Penelitian ini dikaji
berdasarkan konsep kepentingan nasional dan diplomasi pertahanan. Penelitian ini
melihat bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama pertahanan, Indonesia
memiliki kepentingan nasionalnya tersendiri yang berkaitan dengan Fiji.
Penelitian kedua adalah Jurnal Pertahanan & Bela Negara Volume 7
Nomor 2 Agustus 2017 yang berjudul ―Risk Assessment Pengembangan Pesawat
Tempur KFX/IFX Pada Kerjasama Joint Development Antara Indonesia Dengan
Korea Selatan‖ oleh Bilqis Fitria Salsabiela. Kedua penelitian ini memiliki fokus
30Oki Rilo Nainggolan, ―Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Jepang Dalam
Bidang Pertahanan Tahun 2015‖, JOM FISIP Volume 4 Nomer 2, (Oktober 2017): 1.
31
Oki Rilo Nainggolan, Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Jepang Dalam
Bidang Pertahanan Tahun 2015: 3.
12
analisis, teori, dan konsep yang berbeda, namun memiliki kesamaan di dalam
ruang lingkup penelitian.
Dalam penelitiannya, Salsabiela memiliki fokus analisis pada
pengembangan pesawat tempur IFX/KFX yang merupakan program nasional
jangka panjang dan lintas tahun.32
Sedangkan penelitian ini memiliki fokus
analisis pada keinginan Indonesia yang ingin melakukan kerjasama dalam bidang
pertahanan, tidak fokus pada bidang apa yang ingin dikembangkan dengan adanya
penandatanganan kerjasama dengan Fiji. Selain itu, variabel kedua antara kedua
penelitian ini juga berbeda, Salsabiela menggunakan Korea Selatan untuk
membantu menjawab pertanyaan penelitiannya sedangkan penelitian ini
menggunakan Fiji.
Secara teoritis, terlihat kembali perbedaan di antara kedua penelitian ini.
Salsabiela menggunakan teori Risk Management Guide for DoD Acquisition
sebagai pedoman yang dipakai di lingkungan Departemen Pertahanan Amerika
Serikat. Teori tersebut terdiri dari risk identification, risk analysis dan risk
mitigation planning, yang mana seluruh tahapan tersebut digunakan untuk
mengidentifikasi dan menangani resiko-resiko yang akan timbul dari kerjasama
Indonesia-Korea Selatan tersebut.33
Sedangkan penelitian ini tidak menjadikan
resiko sebagai fokus analisis dari penelitian ini. Penelitian ini fokus pada alasan
mengapa Indonesia memutuskan untuk menandatangani kerjasama pertahanan
dengan Fiji dan apa kepentingannya.
32Bilqis Fitria Salsabiela,―Risk Assessment Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX
Pada Kerjasama Joint Development Antara Indonesia Dengan Korea Selatan‖, Jurnal Pertahanan
& Bela Negara Volume 7 Nomor 2 (Agustus 2017):132.
33
Salsabiela, Risk Assessment Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX Pada Kerjasama
Joint Development Antara Indonesia Dengan Korea Selatan: 132.
13
Penelitian ketiga adalah skripsi yang berasal dari Universitas Pasundan
dengan judul ―Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman dan Implikasinya Bagi
Kemajuan Industri Pertahanan Dalam Negeri Indonesia‖ oleh Andika Kresnandi
pada tahun 2016. Dilihat dari periodisasi, kedua penelitian menggunakan tahun
2016 sebagai periode penelitian. Namun, ditinjau dari fokus analisis, teori dan
konsep, adanya beberapa kesamaan dengan penelitian ini.
Fokus analisis yang dititikberatkan oleh Kresnandi adalah kerjasama
antara Indonesia dengan Jerman dalam pengadaan Tank Leopard dan implikasinya
terhadap perkembangan industri pertahanan Indonesia.34
Sedangkan penelitian ini
menitikberatkan fokus analisis pada alasan apa yang membuat Indonesia sepakat
untuk menandatangani kerjasama di bidang pertahanan dengan Fiji. Fokus analisis
penelitian ini tidak fokus pada pembahasan satu alutsista (Alat Utama Sistem
Pertahanan) sebagai tanda dari bentuk kerjasama antardua negara, penelitian ini
hanya fokuspada analisis mengenai alasan-alasan pemicu terjadinya
penandatanganan kerjasama pertahanan.
Secara teoritis, kedua penelitian hampir menggunakan teori yang sama.
Kresnandi menggunakan teori realisme untuk menjawab pertanyaan
penelitiannya. Teori realisme percaya bahwa negara merupakan aktor utama
dalam mencapai tujuan politik luar negeri dan menjadi aktor utama dalam sistem
34Skripsi dari Andika Kresnandi, ―Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman dan
Implikasinya Bagi Kemajuan Industri Pertahanan Dalam Negeri Indonesia‖, Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional, Universitas Pasundan (2016), 10.
14
hubungan internasional.35
Namun, penelitian ini juga menggunakan konsep-
konsep untuk menjawab penelitian, yakni kepentingan dan diplomasi pertahanan.
Penelitian ini membenarkan bahwa negara merupakan aktor utama dalam
mencapai tujuan politik luar negerinya, namun teori realisme tidak menjelaskan
―kerjasama‖ sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan politik luar negeri dari
suatu negara. Sedangkan dengan konsep diplomasi pertahanan, kerjasama
merupakan suatu bentuk instrumen dari diplomasi yang mana pada penelitian kali
ini, dengan adanya kerjasama Indonesai dapat mencapai tujuan politik luar
negerinya.
E. Kerangka Teoretis
Dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian ―Analisis Kepentingan
Indonesia dalam Penandatanganan Kerjasama Pertahanan dengan Fiji Tahun
2017‖, penelitian ini akan berpacu kepada beberapa konsep yang menjadi
kerangka pemikiran untuk menganalisis kepentingan Indonesia yang sepakat
untuk menandatangani kerjasama pertahanan dengan Fiji pada tahun 2017.
Berikut merupakan konsep-konsep yang akan digunakan.
1. Kepentingan Nasional
Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional untuk
menganalisis kepentingan Indonesia yang menandatangani perjanjian
pertahanan dengan Fiji pada tahun 2017. Pengertian kepentingan nasional
tersirat di dalam enam prinsip realisme politik yang dikemukakan oleh
35Kresnandi, ―Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman dan Implikasinya Bagi Kemajuan
Industri Pertahanan Dalam Negeri Indonesia‖, 14-16.
15
Morgenthau. Morgenthau mengatakan bahwa cara untuk mencapai tujuan
politik dalam ranah politik internasional adalah dengan cara memiliki
kepentingan, yang mana kepentingan tersebut diartikan juga sebagai kekuatan
(power).36
Menurut Burchill, dalam ranah politik internasional, ada dua cara untuk
mengetahui apa tujuan dari kepentingan nasional suatu negara. Pertama,
kepentingan nasional digunakan untuk membentuk perilaku politik dari suatu
negara dengan melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan suatu negara
tersebut, baik bersifat membela diri, berlawanan dengan negara lain atau
berupa tawaran (defending, opposing or proposing). Kedua, kepentingan
nasional berfungsi sebagai alat untuk menganalisis, menjelaskan dan menilai
suatu kebijakan luar negeri dari suatu negara.37
Burchill juga mengatakan bahwa kepentingan nasional memiliki tiga
asumsi; Pertama, munculnya suatu kepentingan nasional berasal dari
banyaknya masyarakat/negara yang memiliki kepentingan yang sama; Kedua,
kepentingan nasional tidak berubah-ubah walaupun kepemerintahan suatu
negara berubah; Ketiga, pemerintah merupakan aktor yang bertugas untuk
mencapai suatu kepentingan nasional tersebut.38
Lalu, Humpreys juga mengatakan bahwa kepentingan nasional yang
dijelaskan dalam teori Realisme merupakan klaim dari tujuan domestik suatu
negara yang mana klaim tersebut menjelaskan secara jelas mengenai tujuan apa
36Hans J.Morgenthau dan Kenneth W. Thompson,Politics Among Nations – The Struggle
for Power and Peace, (6 ed.) (Singapore: McGraw Hill, 1997), 5.
37
Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory (New York:
Palgrave Macmillan, 2005), 23.
38
Burchill, The National Interest in International Relations Theory, 27-28.
16
yang harus diprioritaskan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Selain
itu, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diperhatikan pula bahwa siapa yang
paling diuntungkan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu
negara yang kebijakannya mengarah kepada kepentingan nasionalnya.39
Dalam penelitian ini, kepentingan nasional merupakan alasan utama
mengapa Indonesia memutuskan untuk menandatangani perjanjian pertahanan
dengan Fiji pada tahun 2017. Kepentingan yang dimaksud oleh Indonesia
berhubungan dengan kedaulatan Indonesia sebagai suatu negara dan kekuatan
(power) yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu, untuk menjelaskan
kepentingan-kepentingan Indonesia lebih lanjut, berikut merupakan penjabaran
mengenai konsep kedaulatan dan kekuatan (power).
1.1 Kedaulatan
Menurut Morgenthau, konsep kedaulatan sudah mulai dikenal sejak
abad ke-16 dengan mengacu kepada kelegalitasan mengenai suatu elemen
politik yang mana elemen tersebut berupa kekuatan yang tersentralisasi
yang membuat dan menerapkan peraturannya sendiri di dalam suatu
wilayah. Pada zaman itu, kekuatan tersentralisasi mengarah kepada
kekuatan kerajaan (monarki). Namun, seiring berjalannya waktu, makna
dari kekuatan tersebut berubah arti menjadi ―yang paling berkuasa‖
(supreme).40
39Humphreys, A. R. C, ―National interest to global reform:patterns of reasoning in British
foreign policy discourse‖,TheBritish Journal of Politics and International Relations(2015), 4.
40
Morgenthau dan Thompson,Politics Among Nations – The Struggle for Power and
Peace, (6 ed),328.
17
Selain itu, Morgenthau juga menjelaskan makna kedaulatan lebih
jauh. Beliau mengatakan bahwa kedaulatan juga memiliki arti sebagai
merdeka, kesetaraan dan keutuhan (independence, equality and
unanimity). Negara sebagai otoritas tertinggi sudah menunjukkan arti dari
merdeka yang dimaksud. Seluruh negara tersebut bebas untuk mengatur
urusan negaranya baik secara internal maupun eksternal selama urusan
tersebut tidak melampaui hukum internasional yang berlaku.
Lalu, setiap negara tidak memiliki hak untuk menentukan hukum
yang harus diterapkan dalam suatu negara lain. Negara memang harus
patuh terhadap hukum internasional, tapi tidak untuk saling patuh atas
perintah suatu negara lain. Seperti yang tertera pada Pasal 2 Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa, ―the Organization
is based on the principle of the sovereign equality of all its members‖ yang
memiliki arti, ―organisasi ini berpondasi pada prinsip kesetaraan
kedaulatan seluruh anggota‖, yang mana anggota dari PBB adalah negara.
Sedangkan keutuhan yang dimaksud adalah fungsi dari badan
legislatif seluruh negara adalah sama, tidak memandang ukuran, populasi
dan kekuatan negara-negara tersebut. Namun, atas disepakatinya hak veto
dalam PBB, dalam kondisi yang seperti ini keutuhan diartikan sebagai
negara-negara memiliki hak untuk turut serta dalam menentukan apakah
dirinya ingin terikat dengan suatu perjanjian/keputusan atau tidak.41
41Morgenthau dan Thompson,Politics Among Nations – The Struggle for Power and
Peace, (6 ed), 331-332.
18
1.2 Power (Kekuatan)
Power adalah tujuan politik yang bersifat absolut dan seluruh negara
akan memprioritaskannya menjadi tujuan utama untuk didapat. Maka dari
itu, power—yang juga disebut political power oleh Morgenthau—
merupakan hubungan antara negara yang menggunakan dan untuk siapa
negara menggunakan power tersebut.42
Baldwin mengatakan bahwa cara dari suatu negara untuk
menerapkan power-nya terbagi menjadi empat cara, yaitu:
a. Cara simbolis. Cara ini dapat disebut juga dengan tindakan
komunikatif, yang merupakan ―membicarakan dan mendiskusikan
mengenai identitas dan kepentingan suatu negara‖. Selain itu,
tindakan-tindakan yang sifatnya mempengaruhi dapat pula
dikatakan sebagai tindakan komunikatif, seperti diskursus,
propaganda, gambaran (framing) dan cerita.
b. Cara ekonomi. Suatu negara dapat menambah atau mengurangi
barang dan jasa yang disediakan untuk diekspor ke negara lain
untuk merepresentasikan power-nya.
c. Cara militer. Kondisi kekuatan militer suatu negara apabila
bersifat mengancam, sangat menunjukkan power yang dimiliki
oleh suatu negara tersebut.
42Morgenthau dan Thompson,Politics Among Nations – The Struggle for Power and
Peace, (6 ed), 31.
19
d. Cara diplomasi. Diplomasi yang dimaksud adalah diplomasi dalam
berbagai macam praktik, termasuk perwakilan dan negosiasi.43
Selanjutnya, Morgenthau juga menjelaskan bahwa ada tiga jenis
power yang diperjuangkan di dalam tatanan politik internasional, yakni
kebijakan status quo, imperialisme dan wibawa (prestige).44
Jenis power
yang dapat membantu menganalisis kepentingan Indonesia yang
menandatangani perjanjian pertahanan dengan Fiji pada tahun 2017 adalah
wibawa.
Apabila berbicara mengenai wibawa suatu negara, maka itu
berhubungan dengan sesuatu yang membuat suatu negera terlihat memiliki
wibawa, yaitu menunjukkan bidang militernya sebagai simbol dari
pertahanan suatu negara tersebut. Bidang militer atau pertahanan
merupakan cara untuk menunjukkan wibawa suatu negara dan sebagai
tolak ukur kekuatan yang dapat membuat negara lain mengalihkan
perhatiannya ke negara tersebut.45
Selain itu, wibawa ini berfungsi sebagai
alat bantu dalam kebijakan status quo suatu negara dan dilakukan demi
kepentingan negara tersebut.
2. Diplomasi Pertahanan
Sebelum membahas mengenai diplomasi pertahanan, Morgenthau
sebelumnya telah menjelaskan mengenai diplomasi. Diplomasi dianggap
43David A. Baldwin, ―Power and International Relations‖ dalam Handbook of
International Relations (London: SAGE Publications Ltd., 2013), 275.
44
J. Peter Pham, ―What Is in the National Interest? Hans Morgenthau’s Realist Vision and
American Foreign Policy‖, American Foreign Policy Interests, 30: 256-265, (2008), 257-258.
45
Morgenthau dan Thompson,Politics Among Nations – The Struggle for Power and
Peace, (6 ed), 92.
20
sebagai elemen penting dari kekuatan nasional (national power). Namun,
Morgenthau menjelaskan lebih jauh mengenai peran diplomasi dalam ranah
kebijakan luar negeri, yakni:
a. Diplomasi harus menentukan tujuannya dilihat dari kekuatan yang
dimiliki oleh suatu negara dan kekuatan tersebut secara potensial dapat
mencapai tujuan-tujuan tersebut.
b. Diplomasi harus dapat menilai tujuan-tujuan dan kekuatan dari negara
lain yang secara potensial dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.
c. Diplomasi harus menentukan sejauh mana tujuan-tujuan yang berbeda
dari negara-negara lain dapat sesuai satu dengan yang lainnya.
d. Diplomasi harus menggunakan cara yang sesuai untuk mencapai
tujuan-tujuannya.46
Dalam penelitian ini, Indonesia menerapkan konsep diplomasi dalam
mencapai tujuannya, yakni kepentingan nasional. Diplomasi yang dilakukan
oleh Indonesia terhadap Fiji berupa diplomasi pertahanan.
Diplomasi pertahanan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut juga
sebagai kerjasama pertahanan atau bantuan pertahanan. Seiring berjalannya
waktu, diplomasi pertahanan tidak hanya digunakan sebagai bentuk bantuan
terhadap pasukan militer dan aliansi keamanan suatu negara, namun juga
sebagai cara untuk mencapai kebijakan luar negeri atau kebijakan keamanan
negara.47
46 Morgenthau dan Thompson,Politics Among Nations – The Struggle for Power and
Peace, (6 ed), 563-564.
47Andrew Cottey dan Anthony Forster, Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for
Military Cooperation and Assistance (London: Routledge, 2004), 6-7.
21
Diplomasi pertahanan juga dapat dikatakan sebagai metode interaksi
yang lebih menguntungkan dibanding pasukan militer atau interaksi lainnya
yang bersifat hard power dalam mencapai tujuan politik, yang mana tujuan
politik tersebut dapat berupa kestabilitasan, keamanan, status quo, dan lain-
lain.
Dengan terjalinnya diplomasi pertahanan, negara-negara akan merasakan
beberapa hal yang sebagai hasil dari diplomasi tersebut:
a. Rendahnya ketegangan yang terjadi antarnegara.
b. Pengembangan dan penerapan hubungan yang baik dengan negara
mitra.
c. Membangun kepercayaan diri terhadap bidang pertahanan negara.
d. Adanya transparansi dalam hal kapasitas dan kemampuan bidang
militer negara.
e. Mengubah pandangan suatu negara dengan negara mitra menjadi lebih
baik.48
Dengan ini, penelitian ini dapat ditinjau menggunakan konsep kepentingan
nasional dan diplomasi pertahanan dikarenakan dalam kerjasama pertahanan
antara Indonesia dan Fiji, Indonesia memiliki kepentingan nasional sehingga
disepakatilah kerjasama antarkedua belah pihak.
Selain itu, peneliti juga melihat bahwa Indonesia menggunakan cara
diplomasi pertahanan dengan Fiji sebagai alat untuk mencapai kepentingan
nasionalnya. Diplomasi pertahanan tersebut berupa penandantanganan kerjasama
48Jim Rolfe, ―Regional Defence Diplomacy: What Is It and What Are Its Limits?‖, Centre
for Strategic Studies New Zealand Strategic Background Paper – 21, (2015), 3-4.
22
pertahanan kedua negara. Maka dari itu, konsep kepentingan nasional dan
diplomasi pertahanan dapat membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian
dalam penelitian ini.
F. Metode Penelitian
Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis kehidupan sosial dengan cara
menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang suatu individu. Penelitian
kualitatif sering kali meneliti mengenai hubungan antara teori dan praktik sosial
serta berusaha untuk menemukan relevansi yang terjadi di kehidupan sosial.49
Selain itu, ada pula penjelasan lebih lanjut mengenai metode penelitian yang
digunakan dalam skripsi ini.
1. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data yang berasal dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang
berupa studi kepustakaan merupakan penelitian dan pengumpulan data serta
informasi dari berbagai literatur, baik dari buku, dokumen, laporan atau jurnal
yang mana seluruh literatur tersebut berhubungan dengan masalah yang ingin
diteliti. Selain itu, literatur-literatur tersebut dapat dikatagorikan ke dalam studi
kepustakaan ini. Baik dokumen yang berasal dari situs resmi instansi
pemerintah maupun lembaga-lembaga resmi lainnya.
49Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), 212.
23
2. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik analisis data
kualitatif yang mana memiliki empat proses yang harus dilakukan. Pertama,
pengumpulan data yang merupakan proses paling awal dari teknik ini, yakni
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Kedua, reduksi data
yang merupakan proses pengurangan data yang sudah didapatkan oleh peneliti.
Ketiga, penyajian data yang merupakan pengambilan kesimpulan sementara
dari data-data yang telah terpilih. Ketiga, verifikasi yang merupakan proses
pengambilan kesimpulan dari proses-proses sebelumnya. Kesimpulan ini dapat
berupa kesimpulan sementara atau akhir.50
Dalam menganalisis data-data tersebut, penelitian ini dibantu dengan
teori yang dapat memperjelas permasalahan penelitian yang pada akhirnya
dapat mengetahui bagaimana teori tersebut menjawab permasalahan penelitian
yang telah dianalisis.
3. Metode Penulisan
Penelitian ini akan menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu
metode penulisan yang dimulai dari pembahasan umum dan diakhiri dengan
pembahasan khusus. Dalam pembahasan ini, penelitian ini bermula pada
pembahasan teori sebagai gambaran umum dan mengakhirinya dengan
kesimpulan yang berisi tentang analisis data-data yang sudah terkumpul serta
relevansinya dengan teori yang digunakan.
50Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, 11-12.
24
G. Sistematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang dari permasalahan penelitian dan alasan
mengapa peneliti perlu mengangkat masalah ini untuk diteliti. Selain itu, dalam
bab ini berisikan pula pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II: SEJARAH HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – FIJI
Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai sejarah singkat awal mula
hubungan bilateral antara Indonesia dengan Fiji sampai sekarang. Tujuan dari
pemaparan dalam bab ini adalah untuk mengetahui sudah berapa lama kedua
negara menjalin hubungan bilateral dan bagaimana kondisi hubungan kedua
negara selama ini. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberitahu bahwa
sebelum adanya penandatanganan kerjasama pertahanan ini, Indonesia dan Fiji
sudah menjalin hubungan bilateral dalam berbagai bidang.
BAB III: UPAYA KEANGGOTAAN PAPUA BARAT DAN
INDONESIA SERTA RESPONNYA DALAM MELANESIAN SPEARHEAD
GROUP
Bab ini berisi tentang upaya Papua Barat dan Indonesia untuk menjadi
anggota dari Melanesia Spearhead Group (MSG) dan bagaimana respon
Indonesia begitu mengetahui bahwa Papua Barat bergerak sebagai satu entitas
baru yang menyatakan diri bahwa mereka bukan bagian dari NKRI serta. Tujuan
dari pemaparan dalam bab ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Papua
Barat dan Indonesia dalam mengajukan keanggotaan dalam MSG dan respon
25
Indonesia terhadap negara-negara anggota MSG berkenaan dengan upaya
keanggotaan Papua Barat.
BAB IV: ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM
PENANDATANGANAN KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN FIJI
TAHUN 2017
Bab ini berisi tentang analisis kepentingan Indonesia dalam
penandatanganan kerjasama pertahanan dengan Fiji tahun 2017. Penelitian ini
akan fokus terhadap alasan-alasan mengapa Indonesia memutuskan untuk
menandatangani perjanjian pertahanan dengan Fiji. Penelitian ini juga akan
membuktikan relevansi antara hasil analisis dengan konsep-konsep yang menjadi
acuan penelitian ini. Lalu, penelitian ini akan menunjukkan bahwa hasil analisis
penelitian dapat sepenuhnya dijawab oleh konsep yang telah penelitian ini
jabarkan di dalam bab I.
BAB V: KESIMPULAN
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang diteliti oleh
peneliti sekaligus hasil dari analisis pembahasan dan relevansiya terhadap konsep-
konsep yang digunakan. Setelah kesimpulan, peneliti menempatkan lembar
berikutnya untuk melampirkan daftar pustaka yang berisikan tentang seluruh
literatur yang telah digunakan oleh peneliti dalam pembuatan penelitian ini. Lalu,
lembar terakhir dari penelitian ini akan penelitian ini gunakan untuk melampirkan
lampiran-lampiran berupa data yang sempat tersebutkan di dalam penelitian dan
tidak dijabarkan secara lengkap.
26
BAB II
SEJARAH HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – FIJI
Bab II ini berisi tentang sejarah singkat mengenai hubungan Indonesia dan
Fiji. Dalam bab ini juga akan dijelaskan hubungan bilateral antara Indonesia dan
Fiji yang terlihat melalui kerjasama-kerjasama yang sudah terjalin sebelum
adanya kerjasama pertahanan di tahun 2017 ini, seperti kerjasama dalam bidang
politik, ekonomi, budaya dan sumber daya serta pertahanan dan keamanan.
A. Pembukaan Kedutaan Besar di Masing-masing Negara
Kerjasama antara Indonesia dengan Fiji sudah terjalin sebelum didirikannya
Kedutaan Besar di masing-masing negara. Hubungan diplomatik antara Indonesia
dengan Fiji dimulai pada tahun 1974 dengan bukti ditandatanganinya MoU antara
Pemerintah Indonesia dengan Kedutaan Besar Fiji di Wellington.51
Hubungan
tersebut pada akhirnya tercapai saat kedua negara memutuskan untuk mendirikan
Kedutaan Besarnya masing.
Indonesia lebih dulu membuka Kedutaan Besarnya di Suva, ibukota Fiji,
dibanding Fiji yang selanjutnya membuka Kedutaan Besarnya di Jakarta, ibukota
Indonesia. Indonesia membuka Kedutaan Besar di Suva, Fiji pada tanggal 22
51Ministry of Foreign Affairs, Government of the Republic of Fiji,
(http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-resources/media-release/417-fiji-embassy-in-indonesia-to-
open), diakses pada 19 Maret 2018.
27
Agustus 2002 oleh Dr. Makarim Wibisono yang saat itu menjabat Direktur Umum
Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.52
Sedangkan Fiji secara resmi membuka Kedutaan Besarnya di Indonesia
pada tanggal 6 April 2011 oleh Duta Besar Seremaia T. Cavuilati yang juga
merupakan Duta Besar Fiji di Singapura. Dengan adanya pembukaan Kedutaan
Besar di Indonesia, Fiji berharap bahwa hubungan diplomatiknya dengan
Indonesia sejak tahun 1974 dapat diperkuat dan ditingkatkan untuk seterusnya.53
Semenjak dibukanya Kedutaan Besar baik di Jakarta maupun di Suva, mulai
banyak terjalin kerjasama-kerjasama di berbagai bidang. Dimulai dari kerjasama
di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, sampai ke bidang
pertahanan.
B. Hubungan Indonesia – Fiji dalam Bidang Politik
Dalam skala internasional, Indonesia dan Fiji merupakan anggota
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mana Indonesia resmi menjadi anggota
ke-60 PBB pada tanggal 28 September 195054
dan Fiji yang menyusul pada
tanggal 13 Oktober 1970 sebagai anggota ke-127.55
Kedua negara ini memiliki
52Ministry of Foreign Affairs, Government of the Republic of Fiji,
(http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-resources/media-release/417-fiji-embassy-in-indonesia-to-
open), diakses pada 19 Maret 2018.
53
Welcome to the Fiji Embassy, Embassy of the Republic of Fiji – Indonesia &
Singapore, (http://www.fijiembajak.com/en/site/pages/home), diakses pada 19 Maret 2018.
54
―United Nations‖, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
(https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/United-Nations.aspx),
diakses pada 20 Maret 2018.
55
―Fiji and United Nations‖, Government of the Republic of Fiji – Ministryof Foreign
Affairs, (http://www.foreignaffairs.gov.fj/news-release/10-foreign-policy/foreign-policy/6-fiji-and-
the-united-nations), diakses pada 20 Maret 2018.
28
persamaan agenda dalam PBB, yakni agenda yang berkaitan dengan hak asasi
manusia.
Agenda antara Indonesia dan Fiji terlihat pada bidang Hak Asasi Manusia
(HAM) yang keduanya menjadi fokus dari United Nations Human Rights Office
of the High Commissioner (OHCR)56
tentang kekerasan HAM dan
penanggulangan perubahan iklim (climate change) yang terlihat dalam
pelaksanaaan COP23 di Bonn, Jerman yang mana Fiji sebagai pemimpin
presidium dan Indonesia sebagai salah satu pembicara.57
Namun, hubungan antara Indonesia dan Fiji dalam PBB terlihat pada saat
Sidang Umum PBB yang ke-72 dengan agenda ―Focus on People, Vows to
Prioritize Peace, „Do Even More‟ in Tackling Myriad Challenges‖ yang
dilaksanakan dari tanggal 19 – 25 September 2017 di Markas Besar PBB, New
York City.58
Dalam Sidang Umum yang dilaksanakan selama satu minggu tersebut,
Indonesia, untuk pertama kalinya, menggunakan hak untuk menjawab (right of
reply) di saat ada negara lain yang menyinggung permasalahan kekerasan HAM
yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Permasalahan tersebut disinggung oleh
56―UN Human Rights Chief to visit Indonesia (5-7 Feb), Papua New Guinea (8 Feb) and
Fiji (9-12Feb), United Nations Human Rights Office of the High Commissioner,
(http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22625&LangID=E),
diakses pada 15 April 2018.
57
―ESCAP-Fiji Event at COP23: Oceans and Climate Change – Impacts and Solutions in
Asia-Pasific‖, Unite Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,
(http://www.unescap.org/events/escap-fiji-event-cop23-oceans-and-climate-change-%E2%80%93-
impacts-and-solutions-asia-pacific), diakses pada 8 Mei 2018.
58
―72nd Session of the UN General Assembly‖, United Nations Forum on Forest,
(http://www.un.org/esa/forests/events/unga-72/index.html), diakses pada 8 Mei 2018.
29
Vanuatu dan Kepulauan Solomon, lalu iikuti oleh Tuvalu dan Saint Vincent and
the Grenadines.59
Menyikapi hal ini, Fiji yang juga merupakan Negara Kepulauan Pasifik dan
mengetahui jelas isu kekerasan HAM di Papua Barat, menunjukkan sikap
pembelaannya dengan tidak mengecam Indonesia seperti yang dilakukan oleh
Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Saint Vincent and the Grenadines di
forum internasional.
Sedangkan dalam skala regional, Indonesia dan Fiji tergabung dalam
Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan Fiji sebagai anggota tetap yang
masuk pada tahun 1996 dan Indonesia yang mengajukan proposal untuk menjadi
anggota tetap pada tahun 2010 dengan pertimbangan lima provinsi di Indonesia
yang memiliki banyak komunitas Melanesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku,
Maluku Utaradan Nusa Tenggara Timur.60
Selama perjalanan Indonesia mengajukan diri sebagai anggota tetap MSG,
Fiji merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam keanggotaan
Indonesia dalam MSG. Pada Maret 2011, Indonesia resmi menjadi negara anggota
dengan status observer berkat bantuan Fiji dan juga Papua Nugini pada
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG ke-18 di Fiji. Lalu, status Indonesia
59―General Debate Concludes Amid Clarion Calls for Diplomacy, Reform of United
Nations to Create More Equitable World Order‖, United Nations - Meetings Coverage And Press
Releases, (https://www.un.org/press/en/2017/ga11953.doc.htm), diakses pada 20 Maret 2018.
60
Sally Andrews, ―West Papua: Melanesian Spearhead Group has a tough decision to
make‖, Interpreter – Lowy Institute, (https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/west-papua-
melanesian-spearhead-group-has-tough-decision-make), diakses pada 20 Maret 2018.
30
meningkat menjadi anggota terasosiasi (asossiated member) dalam KTT MSG ke-
20 di Kepulauan Solomon pada Juni 2015.61
Kedekatan antara Indonesia dan Fiji semakin terlihat saat Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono diundang sebagai tamu kehormatan sekaligus keynote
speaker dalam pertemuan Pacific Islands Development Forum (PIDF) di Pulau
Denarau, Fiji, tanggal 17-19 Juni 2013. Pertemuan ini membahas tentang
perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
PDIF merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh Presiden Frank
Bainimarama pada tahun 2009 di saat Australia dan Selandia Baru
memberhentikan keanggotaan Fiji sementara dalam Pacific Island Forum (PIF).
Alasan Fiji diberhentikan sementara adalah berhasilnya militer mengambil alih
pemerintahan pada tahun 2009.62
PIDF merupakan suatu organisasi Negara-negara Kepulauan Pasifik (Pacific
Islands Countries) yang bertujuan untuk mencari solusi yang inovatif yang dapat
mempertahankan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi yang ramah
lingkungan (green economy). Anggota dari PIDF adalah seluruh Negara
Kepulauan Pasifik terlepas dari status politiknya.63
Sebagai salah satu organisasi Negara Kepulauan Pasifik, PIDF bekerjasama
dengan Secretariat of the Pacific Community (SPC), Melanesian Spearhead
61―Indonesia Acquires Associate Member Status In Melanesian Spearhead Group
(MSG)‖, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
(https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-Acquires-Associate-Member-Status-In-
Melanesian-Spearhead-Group-MSG.aspx), diakses pada 20 Maret 2018.
62
Jim Elmslie, ―Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenges and
Opportunities‖ dalam Regionalism, Security & Cooperation in Oceania (Honolulu: Asia-Pacific
Center for Security Studies, 2015), 102-104.
63
―What is Pacific Islands Development Forum (PIDF)?‖, Pacific Islands Development
Forum, (http://pacificidf.org/what-is-pidf/), diakses pada 8 Mei 2018.
31
Group (MSG), University of the South Pacific (USP), International Union for
Conservation of Nature (IUCN) dan World Wildlife Fund (WWF).64
Selain memenuhi undangan PDIF untuk datang ke Fiji, Indonesia juga
menjadi pihak yang memantau terlaksananya pemilihan umum secara demokratis
yang dilaksanakan oleh Fiji pada bulan Desember 2009 dan menghasilkan Frank
Bainimarama sebagai Perdana Menteri dibawah Partai Fiji First.65
Jadi, melihat bahwa antara Indonesia dan Fiji merupakan anggota dari
beberapa organisasi baik internasional maupun regional yang sama, kedekatan
hubungan antara kedua negara dalam bidang politik dapat ditinjau dari interaksi-
interaksi yang dilakukan di dalam organisasi tersebut.
C. Hubungan Indonesia – Fiji dalam Bidang Ekonomi
Selain hubungan di bidang politik, Indonesia dan Fiji juga menjalin
hubungan di bidang ekonomi. Keduanya aktif dalam kegiatan ekspor dan impor
barang dengan jumlah yang semakin tahun semakin meningkat. Barang yang
dieskpor Fiji ke Indonesia paling besar jumlahnya adalah produk makanan, logam
dan tekstil dan pakaian.66
Sedangkan barang yang Indonesia ekspor ke Fiji dengan
64―Memorandum of Understanding of Cooperation‖, Pacific Islands Development Forum,
(http://pacificidf.org/memorandum-of-understanding-of-cooperation/), diakses pada 8 Mei 2018.
65
Jim Elmslie, ―Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenges and
Opportunities‖, h. 105.
66
―Product Exports by Fiji to Indonesia 2016‖, WITS,
(https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/FJI/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/I
DN/Product/all-groups), diakses pada 21 Maret 2018.
32
presentase jumlah paling besar pula adalah bahan-bahan kimia, tekstil dan pakaian
dan transportasi.67
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan hasil ekspor Indonesia ke
Fiji mengalami peningkatan dan penurunan di tahun 2017. Pada tahun 2015, total
hasil ekspor sebesar US$ 20.529.100. Lalu, mengalami peningkatan pada tahun
2016 dengan jumlah US$ 27.825.000 dan mengalami penurunan menjadi US$
22.942.500 pada tahun 2017.
Begitu pula dengan hasil impor Indonesia dari Fiji juga mengalami
peningkatan dan penurunan di tahun yang sama. Pada tahun 2015, jumlah impor
Indonesia sebesar US$ 718.700 yang meningkat di tahun 2016 sebesar US$
1.238.700. Di tahun 2017, angka jumlah impor mengalami penurunan menjadi
US$ 611.900.68
Seiring dengan berkembangnya kerjasama ekonomi yang terjalin antara
Indonesia dengan Fiji, kedua negara sepakat untuk menandatangani Agreement
between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for
Development Cooperation atau disebut juga Development Cooperation Agreement
(DCA) pada tanggal 27 Mei 2011 saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri
Gerakan Non-Blok di Bali.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr.
Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji,
67―Product Exports by Indonesia to Fiji 2016‖, WITS,
(https://wits.worldbank.org//CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner
/FJI/Product/all-groups), diakses pada 21 Maret 2018.
68
―Neraca Perdagangan Dengan Negara Mitra Dagang: Fiji‖, Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia, (http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-
import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=333), diakses pada 1 April 2018.
33
Ratu Inoke Kubuabola. Dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa kerjasama
yang berdiri dari berbagai bidang, yakni pertanian, perikanan dan sumber daya
kelautan, kehutanan, pendidikan, hukum & peradilan, pertahanan, polisi,
pariwisata dan perdagangan & investasi.69
Seiring dengan berlakunya DCA, pada tanggal 1 September 2015, Indonesia
dan Fiji untuk pertama kalinya menyelenggarakan Joint Ministerial Committee
(JMC) atau Pertemuan Bersama Tingkat Menteri yang dilaksanakan di Suva, Fiji.
Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP
Marsudi dan pemerintah Fiji diwakili oleh Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke
Kabuabola. Petemuan tersebut merupakan implementasi dari DCA tersebut.
Retno LP Marsudi mengatakan bahwa JMC bertujuan untuk meningkatkan
kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Fiji, terutama dalam bidang ekonomi.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa perdagangan antara Indonesia dan Fiji
merupakan salah satu yang terbesar di antara negara-negara Kepulauan Pasifik,
yakni mencapai US$ 25.57 juta dengan surplus yang diterima oleh Indonesia.70
Selain kerjasama, bantuan dalam bidang ekonomi juga terlihat saat Fiji
mengalami bencana Badai Topan Winston di tahun 2016. Pemerintah Indonesia
yang diwakili oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut
Pandjaitan, memberikan bantuan dana sebesar US$ 5 juta kepada Fiji. Dana
69Government of the Republic of Fiji – Ministryof Foreign Affairs ,
(http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-resources/media-release/350-fiji-indonesia-sign-
development-cooperation-agreement), diakses pada 21 Maret 2018.
70
―First Indonesia-Fiji JMC Meeting, Agreed on Economic Cooperation‖, Economic
Diplomacy – Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
Indonesia,(https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/en/home/first-indonesia-fiji-jmc-meeting-
agreed-on-economic-cooperation), diakses pada 21 Maret 2018.
34
bantuan tersebut berupa uang tunai dan uang logistik untuk perbaikan sarana dan
prasarana.71
D. Hubungan Indonesia – Fiji dalam Bidang Budaya dan Sumber Daya
Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya juga ternyata terjalin antara
Indonesia dan Fiji. Kerjasama tersebut dapat dilihat dari bidang pendidikan.
Indonesia dan Fiji sudah menjalin kerjasama di bidang pendidikan semenjak tahun
2003. Kerjasama ini diimplementasikan dalam bentuk beasiswa dan pertukaran
pelajar yang berikan kepada pelajar Fiji dalam jangka waktu yang telah
ditentukan.
Kerjasama dalam bidang pendidikan antara Indonesia dan Fiji terdiri dari
tiga beasiswa yang difasilitasi oleh Indonesia; Pertama, Beasiswa Seni dan
Budaya Indonesia (BSBI), Beasiswa Pasca Sarjana (S2) untuk negara-negara
berkembang di Kawasan Pasifik dan Program Darmasiswa. BSBI sudah
diterapkan pada tahun 2003 dengan menghasilkan 23 alumni Fiji, Program S2
sudah menghasilkan 4 siswa sampai tahun 2011 dan ada 7 siswa yang
berpartisipasi dalam Program Darmasiswa sampai tahun 2010.72
Salah satu bentuk kerjasama tersebut dilaksanakan pada tahun 2009. Empat
mahasiswa dari University of the South Pacific Arts and Music mendapatkan
BSBI untuk berkesempatan belajar di Indonesia dalam kurun waktu tiga bulan.
71―PM Thanks Indonesia For Cyclone Winston Assistance‖, Fiji Sun,
(http://fijisun.com.fj/2016/04/01/pm-thanks-indonesia-for-cyclone-winston-assistance/), diakses
pada 22 Maret 2018.
72
―Scholarship Cooperation Between Indonesia and Fiji‖, Embassy of the Republic of
Indonesia in Suva, Republic of Fiji, (https://www.kemlu.go.id/suva/en/berita-agenda/berita-
perwakilan/Pages/SCHOLARSHIP-COOPERATION-BETWEEN-INDONESIA-AND-FIJI.aspx),
diakses pada 23 Maret 2018.
35
Program tersebut berlangsung dari tanggal 29 Juli – 29 Oktober 2009 di empat
pusat seni dan budaya Indonesia, yakni Bali, Jawa Barat, Yogyakarta dan Jawa
Tengah.73
Selanjutnya, pada tahun 2011 ada empat delegasi dari Fiji yang kembali
mendapatkan BSBI. Kali ini pelaksanaan program BSBI ini jatuh pada tanggal 25
April – 29 Juli 2011. Tempat yang dikunjungi oleh para pelajar juga lebih
beragam dibanding tahun sebelumnya, yakni Bandung, Denpasar, Solo, Surabaya
dan Lampung. Selain ada empat delegasi Fiji, ada pula pelajar dari negara-negara
Pasifik Selatan, yakni Tonga, Samoa, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Nauru dan
Tuvalu.74
Tidak hanya BSBI yang terlaksana di tahun 2016, Indonesia juga
mengadakan Festival Film Indonesia di Fiji. Festival tersebut dilaksanakan di
Sigatoka Methodist School dan Cuvu College dan menayangkan film ―Laskar
Pelangi‖ sebagai salah satu agendanya. Setelah ditayangkannya film tersebut,
banyak masyarakat Fiji yang menyadari persamaan-persamaan antara negaranya
dengan Indonesia, yakni kondisi alam, budaya dan kondisi sosial akan masih
banya anak-anak yang mendapatkan pendidikan formal sekolah.75
73Siteri Sauvakacolo, ―Uni Two Get Indonesia Scholarship‖, Fiji Sun,
(http://fijisun.com.fj/2009/07/26/uni-two-get-indonesia-scholarship/), diakses pada 23 Maret 2018.
74
Fiji Participates In Indonesian Arts and Culture Program‖, Government of The Republic
of Fiji – Ministry of Foreign Affairs, (http://www.foreignaffairs.gov.fj/about-us/22-terms-of-
use/terms-of-use/391-fiji-participates-in-indonesian-arts-and-culture-program), diakses pada 23
Maret 2018.
75
―Murid Sekolah di Fiji Belajar Mengenai Indonesia Melalui Festival Film Indonesia
2016‖, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva, Republik Fiji,
(https://www.kemlu.go.id/suva/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Murid-Sekolah-di-Fiji-
Belajar-Mengenai-Indonesia-Melalui-Festival-Film-Indonesia-2016.aspx), diakses pada tanggal 15
April 2018.
36
Selain kerjasama dalam bidang budaya atau pendidikan, Indonesia dan Fiji
juga menjalin kerjasama dalam bidang sumber daya, terutama dalam bidang
kemaritiman. Kerjasama ini dapat dilihat dari salah satu program Indonesia untuk
negara-negara PDIF dalam bentuk capacity building, yakni International Training
on Seaweed and Fish Product Development for MSG/PIDF Countries yang
dilaksanakan pada tanggal 27 Juni – 12 Juli 2016 di Forestry Training Center,
Suva, Fiji.76
Program tersebut diikuti oleh 20 peserta dari 9 negara MSG/PDIF, yakni
Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kiribati, Nauru, Kaledonia
Baru, Tuvalu dan Tonga. Namun, khusus dari tanggal 6 – 12 Juli 2016 pelatihan
tersebut dilaksanakan hanya untuk peserta dari Fiji. Pelatihan tersebut diharapkan
dapat mengembangkan produksi rumput laut dan ikan di Fiji.
Menurut Duta Besar Indonesia di Fiji, Elias Ginting, Indonesia akan fokus
terhadap bagaimana masyarakat Fiji tidak hanya berpacu pada sumber daya
rumput laut dan perikanannya, tapi juga fokus terhadap bagaimana cara mengolah
dan menjualnya ke pasar. Peran Indonesia adalah untuk memberikan pengetahuan
akan bagaimana cara membuat label produk, cara memproduksinya dan cara
menjualnya ke pasar baik offline maupun online.77
Pada masa pelatihan tersebut, sudah ada salah satu petani yang
menunjukkan beberapa hasil produk olahan dari hasil produksi tanaman rumput
76Direktorat Kerjasama Teknik – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
―Pelatihan Internasional di Fiji: Seaweed and Fish Product Development For MSG/PIDF
Countries di Suva, Fiji‖ [buletin], (Juli 2016), 3.
77
Sainiani Boila, ―Pacific Seaweed Farmers to benefit from seaweed training―, Fiji
Broadcasting Corporation – Fiji News, (http://news.algaeworld.org/2016/06/pacific-seaweed-
farmers-benefit-seaweed-training/), diakses pada 24 Maret 2018.
37
lautnya. Selain itu, ada pula beberapa pihak yang berniat untuk membeli hasil
produksi makanan dari rumput laut yang dihasilkan oleh para masyarakat Fiji ini,
di antaranya adalah pengusaha dan pemilik Hotel Forest Coloisuva dan pengusaha
dan pemilik Hotel Lodge Tree.78
E. Hubungan Bilateral Indonesia – Fiji di Bidang Pertahanan dan
Keamanan
Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan ternyata juga dijalin
oleh Indonesia dan Fiji. Dimulai pada tanggal 10 Juli 2009 saat pelaksanaan 12th
Annual Meeting of the Asia Pacific Group on Money Laundering di Brisbane,
Australia, Indonesia dan Fiji sepakat untuk menandatangani MoU kerjasama anti
pencucian uang antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Pemerintah Fiji yang diwakili
oleh Fiji Financial Intelligence Unit (FFIU).79
Dari sinilah mulai banyak
kerjasama yang terjalin antarkedua negara.
Pada tanggal 23 November 2011, Indonesia dan Fiji kembali
menandatangani MoU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan
Kementerian Pertahanan, Keamanan Nasional dan Imigrasi Fiji tentang Kerja
Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan
Peningkatan Kapasitas.
78Direktorat Kerjasama Teknik – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
―Pelatihan Internasional di Fiji: Seaweed and Fish Product Development For MSG/PIDF
Countries di Suva, Fiji‖,14-15.
79
Fiji Financial Intelligence Unit 2016 Annual Report, Fiji Financial Intellegence Unit
[laporan on-line], tersedia di http://www.parliament.gov.fj/wp-content/uploads/2018/03/FIU-
2016.pdf.; 19.
38
Jenderal Polisi Timur Pradopo, yang saat itu menjadi Kapolri, kerjasama ini
merupakan langkah yang strategis dalam menghadapi kejahatan transnasional
yang semakin luas. Sedangkan menurut Mr. Joketani, Menteri Pertahanan,
Keamanan Nasional dan Imigrasi Fiji, Kepolisian Indonesia sudah lebih maju
akan kemampuan dan peralatan sehingga membantu berkembangnya Kepolisian
Fiji di masa yang akan datang.80
Lalu, pada tanggal 4 Februari 2013, lima delegasi Kepolisian Fiji
berkunjung ke Indonesia. Maksud kunjungan delegasi Kepolisian Fiji adalah
untuk melaksanakan Bilateral Working Group di Hotel Sultan, Jakarta, untuk
membahas implementasi MoU yang telah ditandatangani pada tahun 2011.
Selain maksud kunjungan tersebut, Kepolisian Fiji juga bermaksud untuk
mengundang Kapolri untuk hadir dalam peresmian Community Policing di Fiji
tanggal 21 – 22 Februari 2013 dan kunjungan tersebut juga sebagai momen
pengiriman personel Kepolisian Fiji yang akan mengikuti Sespimen di Sespim
Lemdikpol, Lembang, Bandung.81
Lalu, pada tanggal 19 Juli 2016, Brigadir Jenderal Johni Asadoma, delegasi
dari Polri menyatakan bahwa Indonesia ingin mempererat hubungan dengan Fiji
dalam hal mencegah dan melawan terorisme sebelum the 2nd Joint Technical
Working Group dimulai di Suva, Fiji. Selain terorisme, Indonesia juga ingin
mencegah dan melawan kejahatan-kejatahan lainnya seperti penyeludupan,
80―Penandatanganan MoU Antara Polri dan Kementerian Pertahanan, Keamanan Nasional
dan Imigrasi Fiji‖, NCB-INTERPOL Indonesia, (http://www.interpol.go.id/id/berita/443-
penandatanganan-mou-antara-polri-dan-kementerian-pertahanan-keamanan-nasional-dan-imigrasi-
fiji), diakses pada 25 Maret 2018.
81
―Kunjungan Delegasi Kepolisian Fiji ke Indonesia Pada Tanggal 2 – 9 Februari 2013‖,
NCB-INTERPOL Indonesia, (http://www.interpol.go.id/id/berita/516-kunjungan-delegasi-
kepolisian-fiji-ke-indonesia-pada-tanggal-2-9-februari-2013), diakses pada 25 Maret 2018.
39
kejahatan lingkungan, kejahatan ekonomi, kejahatan dunia maya, perdagangan
manusia dan lain-lain.82
Keinginan tersebut terwujud pada tanggal 20 Juli 2016 saat disepakatinya
MoU antara Kepolisian Fiji dan Polri tentang delapan jenis kejahatan
transnasional yang harus dicegah dan dilawan. Jenis-jenis kejahatan tersebut
adalah perdagangan obat-obatan terlarang, psikotropika dan prekursor, terorisme,
perdagangan dan penyelundupan migran, pencucian uang, perdagangan senjata
terlarang dan bahan peledak, kejahatan dunia maya, kejahatan ekonomi
internasional dan korupsi.83
Di tahun yang sama, pasca terjadinya Badai Topan Winston, selain
memberikan bantuan dana dan mengirim teknisi, Indonesia juga membantu Fiji
untuk merekonstruksi salah satu sekolah yang sangat terkena dampak dari badai
tersebut, yaitu Queen Victoria School (QVS). Komandan Batalion TNI di Fiji,
Mayor Abdillah Arif, mengatakan bahwa akan ada sekitar 30 sampai 40
penampungan bahan-bahan konstruksi yang didatangkan dari Indonesia. Lalu,
akan ada 100 teknisi militer yang didatangkan untuk membantu rekonstruksi
tersebut.84
Setelah melalu dua tahap penyelesaian, rekonstruksi dimulai pada bulan Mei
dan selesai di bulan Agustus 2016. Di hari penyelesaian rekonstruksi tersebut, The
Queen Victoria School Old Boys Association, orang tua murid dan komunitas
82Aqela Susu, ―Bid To Counter Terrorism‖, The Fiji Times,
(http://fijitimes.com/story.aspx?id=363128), diakses pada 25 Maret 2018.
83
Litia Cava, ―Police MoU Identifies Eight Transnational Crime Areas‖, The Fiji Times,
(http://www.fijitimes.com/story.aspx?src=ilaw&id=363222), diakes pada 25 Maret 2018.
84
Peni Mudunavonu, ―Help from Indonesia‖, The Fiji Times,
(http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=352416), diakses pada 26 Maret 2018.
40
sekolah memberikan makan siang kepada teknisi militer TNI sebagai bentuk
apresiasi mereka atas kerja keras yang telah dilakukan oleh TNI dalam
merekonstruksi QVS. Lalu, pada tanggal 25 Agustus 2016, seluruh teknisi militer
TNI berpamitan serta dilaksanakan perpisahan sebelum pulang ke tanah air.85
Atas kerjasama tersebut, Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Fiji,
Ratu Inoke Kubuabola yang sedang berkunjung ke Indonesiapada tanggal 3
November 2016, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang telah membantu
mekonstruksi QVS kepada Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI. Selain
mengunjungi Palingma TNI, Fiji juga berencana untuk melakukan kunjungan
resmi kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia serta berkunjung ke Pusat
Pelatihan Peacekeeping Indonesia.86
Panggilan resmi tersebut berujung pada pertemuan Menteri Pertahanan dan
Keamanan Nasional Fiji dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia keesokan
harinya dan membicarakan perihal MoU lebih lanjut yang akhirnya disepakati
pada tanggal 29 September 2017.
Sedangkan kerjasama dalam bidang pertahanan baru saja terlaksana di tahun
2017 dengan bukti ditandatanganinya perjanjian dalam bidang pertahanan untuk
pertama kali yang diwakili langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Fiji.
Dengan adanya kerjasama dalam bidang pertahanan ini, diharapkan dapat
85Ashna Kumar Suva, ―QVS Old Boys Want More Indonesian Help‖,
(http://fijisun.com.fj/2016/08/28/qvs-old-boys-want-more-indonesian-help/), diakses pada 26
Maret 2018.
86
Department of Information Fiji, ―Indonesian Military Acknowledged For The
Reconstruction Of QVS‖, Fiji Sun, (http://fijisun.com.fj/2016/11/04/indonesian-military-
acknowledged-for-the-reconstruction-of-qvs/), diakses pada 26 Maret 2018.
41
membuka peluang bagi Indonesia dan Fiji untuk menjalin kerjasama di bidang
pertahanan di waktu yang akan datang.
Seperti yang telah dipaparkan di atas, hubungan antara Indonesia dan Fiji
terjalin dalam berbagai bidang. Melihat bahwa hubungan yang terdiri dari
berbagai bidang tersebut memiliki peningkatan dari ke waktu ke waktu,
menyatakan pula bahwa hubungan antara Indonesia dan Fiji semakin erat dari
waktu ke waktu.
Dalam bab selanjutnya, akan menjelaskan tentang Papua Barat yang
mengajukan proposal keanggotaan tetap dalam MSG dan latar belakang yang
membuat Papua Barat melakukan tindakan tersebut. Selain itu, bab selanjutnya
juga akan menjelaskan upaya keanggotaan tetap dan respon Indonesia terhadap
Papua Barat dalam MSG.
42
BAB III
UPAYA KEANGGOTAAN PAPUA BARAT DAN INDONESIA SERTA
RESPON INDONESIA DALAM MELANESIAN SPEARHEAD GROUP
Bab III ini berisi tentang pemaparan mengenai upaya Papua Barat dan
Indonesia dalam pengajuan dirinya sebagai anggota dari Melanesian Spearhead
Group (MSG). Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai latar
belakang provinsi Papua Barat yang diwakili oleh United Liberation Movement
for West Papua (ULMWP) yang mengajukan proposal keanggotaan tetap dalam
MSG dan penjelasan mengenai MSG itu sendiri.
A. Isu Separatisme Papua Barat
Apabila berbicara mengenai keanggotaan Papua Barat dalam MSG, maka
tidak lepas dari isu separatisme yang menyatakan bahwa Papua Barat ingin
memerdekakan diri dan memisahkan diri dari NKRI. Bahkan pada saat Indonesia
sudah mencapai kemerdekaannya di tahun 1945, Nugini Barat (nama Papua Barat
pada masa itu) masih menjadi wilayah yang dipersengkatakan antara Indonesia
dan juga Belanda. Sampailah pada tahun 1962, Indonesia menyerahkan kasus
perebutan wilayah di Nugini Barat kepada United Nations Temporary Executive
Authority (UNTEA).87
Walaupun Papua Barat sudah diklaim milik Indonesia, namun rakyat Papua
Barat masih belum dapat menerimanya dan sempat menyatakan kemerdekaannya
87Lissant Bolton, ―Framing the Art of West Papua: An Introduction‖, The Asia Pacific
Journal of Anthropology Vol. 12, No. 4, (Agustus 2011), h. 318.
43
sebagai wilayah yang bukan bagian dari NKRI pada tahun 1961. Lalu, pada
tanggal 15 Agustus 1962, disepakatinya perjanjian antara Indonesia dan Belanda
yang ditandatangani di Markas Besar PBB dengan nama New York Agreement.
New York Agreement berisikan tentang kesepakatan bahwa Papua Barat
akan diserahkan kepada UNTEA dan diberikan kepada Indonesia tanggal 1 Mei
1963, Indonesia bersama dengan beberapa perwakilan dari PBB akan mengadakan
Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA atau act of free choice) terhadap
masyarakat asli Papua Barat dan pelaksanaannya akan dilakukan sebelum
berakhirnya tahun 1969.88
PEPERA dilaksanakan dari tanggal 14 Juli sampai 2 Agustus 1969 dan
dihadiri oleh 175 ―Consultive Assembly‖ anggota yang berasal dari perwakilan
PBB yang dipimpin oleh Ortiz Sanz, politikus dan tentara Indonesia, Duta Besar
Australia, Belanda dan Thailand, serta jurnalis yang berasal dari Indonesia
maupun luar negeri.89
PEPERA (tersebut terdiri akan dua pilihan; tetap menjadi bagian dari NKRI
atau memisahkan diri. Namun, rakyat Papua Barat mengatakan bahwa
pelaksanaan PEPERA tersebut tidak berjalan secara demokratis sehingga hasil
yang diperoleh pun tidak dapat diterima. PEPERA tidak menggunakan
mekanisme ―one man one vote”, melainkan mekanisme musyawarah yang
dilakukan oleh perwakilan-perwakilan yang telah dipilih oleh panitia PEPERA,
88Nino Viartasiwi, ―The Politics of History in West Papua – Indonesia Conflict‖, Asian
Journal of Political Science, (2018), h. 11.
89
John Saltford, The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-
1969 – The Anatomy of Betrayal (London: RoutledgeCurzon, 2003), 160.
44
yakni pemerintah Indonesia. Maka dari itu, hasil PEPERA yang menyatakan
bahwa Papua Barat tetap menjadi bagian dari NKRI tidak dapat mereka terima.90
Setelah dilaksanakannya PEPERA, pada tanggal 1 Juli 1971, mulai
terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertujuan untuk
memperjuangkan Papua Barat untuk memerdekakan diri dari Indonesia. OPM
dipimpin oleh Seth Rumkorem.91
Lalu, pada tahun 1973, Papua Barat berubah
nama menjadi Irian Jaya yang mana Irian merupakan kepanjangan dari ―Ikut
Republik Indonesia Anti-Nederland‖ yang menandakan bahwa Indonesia berhasil
kembali memiliki Papua Barat. Barulah pada bulan Januari 2000, Presiden
Abdurrahman Wahid, dalam kunjungannya ke Irian Jaya memutuskan untuk
menyebutnya sebagai ―Papua‖.92
Papua Barat memiliki beberapa alasan yang membuat mereka bersikukuh
untuk melepaskan diri dari NKRI. Berikut merupakan beberapa faktor yang
menyebabkan Papua Barat memperjuangkan kemerdekaannya:
1. Perbedaan Budaya dan Ras
Perbedaan budaya dan ras antara masyarakat Papua dan masyarakat
Indonesia pada umumnya menjadi salah satu alasan yang sering disebut oleh
masyarakat Papua sebagai justifikasi keberadaan mereka yang bukanlah bagian
dari masyarakat Indonesia seperti yang dikatakan oleh Wonda dalam bukunya
yang berjudul ―Jeritan Bangsa: Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan‖.
Mereka menyatakan bahwa mereka bukanlah masyarakat Malay, melainkan
masyarakat Melanesia.
90Nino Viartasiwi, ―The Politics of History in West Papua – Indonesia Conflict‖, 12.
91
Lissant Bolton, ―Framing the Art of West Papua: An Introduction‖, 342
92
Lissant Bolton, ―Framing the Art of West Papua: An Introduction‖, 319.
45
Salah satu bukti yang semakin membuktikan bahwa Papua Barat bukan
merupakan bagian dari NKRI adalah pada saat Hari Sumpah Pemuda yang
jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928 namun tidak dihadiri oleh salah satu
perwakilan pemuda dari Papua Barat. Menurut Thaha Al Hamid, pemimpin
Papua Barat, ketidakhadiran pemuda Papua Barat pada Hari Sumpah Pemuda
tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia dibentuk tanpa adanya
partisipasi dari pemuda (masyarakat Papua).93
2. Pengalaman Buruk Dijajah oleh Bangsa Asing
Pada tahun 1828, Belanda secara resmi mendeklarasikan kedaulatannya
di tanah Papua (Nugini Barat) saat Inggris memutuskan untuk meninggalkan
Nugini Barat dikarenakan banyak tentaranya yang terserang wabah penyakit
dan tidak terbiasa hidup di lingkungan tersebut. Lalu, pada tahun 1848,
Belanda menunjuk Sultan Tidore untuk mengurus wilayah tersebut untuk
Belanda.94
Lalu, pada tahun 1907, Belanda mulai menjelajah wilayah-wilayah di
Papua Barat untuk mencari kekayaan alamnya. Tujuan utama Belanda
menjajah Papua Barat adalah untuk kepentingan pengusaha-pengusaha Belanda
yang ingin mencari bahan-bahan mentah untuk diproduksi. Hasil dari
penjelajahan tersebut membuahkan hasil begitu ditemukannya mentahan
minyak dalam jumlah yang besar di dekat Sungai Teer.95
93Nino Viartasiwi, ―The Politics of History in West Papua – Indonesia Conflict‖, h. 9-10.
94
Allard K. Lowenstein, ―Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application
of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control‖, Yale Law School [paper] (April
2004), h. 10.
95
Julius Cesar I. Trajano, ―Ethnic Nationalism and Spearatism in West Papua, Indonesia‖,
Journal of Peace, Conflict and Development (16 November 2010), h. 14-15.
46
Selanjutnya, pada tahun 1935, Pemerintah Belanda tidak mengizinkan
siapa pun memasuki Papua Barat setelah diketemukannya 15 titik mentahan
minyak. Pencarian sumber daya alam tersebut dilakukan oleh Royal Dutch Cell
dan terjadilah pengekploitasian sumber daya alam. Kebutuhan dasar dan juga
lahan-lahan mereka berubah menjadi lahan tambang dan minyak untuk
memenuhi kebutuhan perekonomian Belanda pada saat itu.96
Setelah Indonesia resmi memiliki Papua Barat kembali di tahun 1963,
sumber daya alam Papua Barat tidak lagi dikuasai oleh Belanda. Di tahun ini,
mulai masuk negara-negara asing yang juga ternyata memiliki kepentingan
akan sumber daya alam ini. Negara yang menguasai sumber daya alam Papua
Barat setelah Belanda adalah Amerika Serikat, melalui Freeport McMoRan
Copper & Gold, menandatangani Kontrak Kerja dengan Pemerintah Indonesia
untuk pertama kalinya pada tahun 1967.97
Dengan dilakukannya tanda tangan kontrak kerja tersebut, masyarakat
Papua Barat mulai merasakan kembali bentuk eksploitasi setelah yang
dilakukan oleh Belanda pada masa silam. Masyarakat Papua Barat masih
merasa seperti dijajah dengan kehadiran Freeport di sana. Salah satu aktivitis
perdamaian Papua mengatakan bahwa:
Kehadiran Freeport menjadi tahap ketiga kami dijajah oleh pihak asing, pertama
adalah Amerika Serikat dan Belanda dan kedua adalah Indonesia. Hanya karena
perusahaan tersebut adalah mitra Indonesia, mereka dengan seenaknya datang
ke tanah kami dan melakukan apapun seolah-olah itu legal. Freeport adalah
96Julius Cesar I. Trajano, ―Ethnic Nationalism and Spearatism in West Papua, Indonesia‖,
15.
97
Kylie McKenna dan John Braithwaite, ―Large Corporations and Obstacles to Peace in
Papua‖ dalam ―Comprehending West Papua‖, Centre for Peace and Conflict Studies University of
Sydney (2011), h. 323
47
penjajah baru kami. Jadi, kami sudah menjadi korban penjajahan sebanyak tiga
kali. (Kylie McKenna dan John Braithwaite 2011: 323)
Tidak cukup hanya dieksploitasi oleh perusahaan asing tersebut, di tahun
1974, pemerintah Indonesia mengadakan program transmigrasi bagi beberapa
wilayah yang padat akan penduduk (Jawa, Bali dan Lombok) menuju wilayah
yang penduduknya tidak terlalu padat. Salah satu tujuan dari program ini
adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam rangka usaha pemanfaatan
sumber-sumber daya alam dan manusia secara optimal.98
Namun, program
tersebut menyebabkan masyarakat Papua Barat terdiskriminasi oleh para
transmigran.
Seperti yang terjadi pada tahun 1984, pemerintah Indonesia menargetkan
jumlah transmigran mencapai 700.000 masyarakat dimulai dari tahun 1985-
1989. Maka dari itu, di tahun 1983-1984, persengketaan lahan antara
masyarakat lokal dan transmigran meningkat bahkan sampai ke ranah
internasional. Pengadilan Internasional melaporkan bahwa masyarakat Papua
Barat yang mengungsi mengklaim bahwa program transmigrasi ini merupakan
salah satu strategi untuk mengambil alih wilayah Papua dan meredam
perlawanan mereka akan perjuangannya untuk memerdekakan diri.99
Maka dari itu, akibat dari penjajahan bangsa asing inilah yang membawa
Papua Barat mengalami hal-hal yang semakin memperkuat mereka bahwa
Indonesia tidak berbeda dengan bangsa-bangsa asing yang sebelumnya telah
98 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ―Tenaga Kerja dan Transmigrasi‖
[dokumen on-line]; tersedia di http://www.bappenas.go.id/files/7813/5228/1848/bab-11-1977-
cek__20090203163443__1810__10.doc; internet; diunduh pada 3 Juni 2018.
99
Diana Glazebrook, Permissive Residents – West Papuan Refugees Living in Papua New
Guine (Australia: ANU Press, 2008), 25.
48
menjajahnya. Indonesia sama halnya seperti penjajah yang memperlakukan
masyarakat Papua Barat tidak seperti memperlakukan masyarakatnya sendiri.
3. Pembentukan Kelompok Separatisme Papua Barat
Munculnya kelompok separatisme Papua Barat ditandai oleh
terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1965.100
Lalu,
pada tanggal 1 Juli 1971, OPM mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat dan
mendirikan Pemerintahan Provinsi Revolusioner yang dipimpin oleh Seth
Rumkorem, yang mana Rumkorem juga merupakan ketua dari OPM. Tujuan
berdirinya OPM adalah untuk memperjuangkan hak Papua Barat dalam
menentukan keberadaannya (self-determination), baik tetap menjadi bagian
atau memisahkan diri dari NKRI.101
OPM dikenal sebagai kelompok bersenjata yang pada awalnya tidak
memiliki banyak anggota namun sangat gigih menyuarakan kemerdekaan
Papua Barat dari Indonesia. Sampai setelah berlangsungnya Penentuan
Pendapat Rakyat (PEPERA), OPM semakin menampakkan diri dengan
melakukan perlawanan kepada TNI yang melakukan represi terhadap rakyat
Papua Barat, terutama apabila berhubungan dengan simbol-simbol
kemerdekaan Papua.102
Seperti pada bulan Januari 1976, lebih dari 12.000 TNI melakukan
penyerangan terhadap pasukan OPM di daerah Jayapura. OPM mengatakan
100International Center for Transitional Justice, ―Masa Lalu yang Tak Berlalu:
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi‖, (Juni 2012),
h. 7
101
Peter Savage dan Rose Martin, ―The OPM in West Papua New Guinea: The
Continuing Struggle Against Indonesian Colonialism‖, Journal of Contemporary Asia, h. 342-343.
102
International Center for Transitional Justice, ―Masa Lalu yang Tak Berlalu:
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi‖, h. 7
49
bahwa mereka telah membunuh 425 personil TNI, 80 personil TNI yang
terluka-luka dan 1.605 penduduk. Pada saat melawan TNI, faktor yang
membuat OPM mudah diserang adalah kurangnya persenjataan, persediaan
obat-obatan dan perlengkapan radio untuk berkomunikasi.103
Lalu, seiring berjalannya waktu, kembali terbentuknya kelompok yang
juga menyuarakan hak Papua Barat untuk memerdekakan diri. Kelompok
tersebut bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).
WPNCL didirikan di Yambi Lae, Papua Nugini pada tahun 2005. Pembentukan
WPNCL dihadiri oleh 18 dari 29 Organisasi Perlawanan. Lalu, pada tanggal 10
April 2008, WPNCL secara resmi dibentuk di Vanuatu melalui Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) para Pemimpin Papua Barat.104
Selanjutnya, kelompok separatisme Papua Barat kembali terdengar
dengan nama yang berbeda. Pada tanggal 6 Desember 2014, Pemimpin Papua
Barat yang berasal dari berbagai organisasi separatisme mengadakan
pertemuan kembali di Vanuatu dan membentuk suatu badan baru yang
merupakan gabungan dari organisasi besar separatisme Papua Barat.
Organisasi tersebut bernama United Liberation Movement for West Papua
(ULMWP).105
103Peter Savage dan Rose Martin, ―The OPM in West Papua New Guinea: The
Continuing Struggle Against Indonesian Colonialism‖, h. 342.
104
―Materi Sosialisasi Koalisi Nasional Papua Barat Untuk Pembebasan (KNPBUP) West
Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)‖, Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat “Persevero”, (http://103.15.156.8/~versever/index.php/93-berita/166-sosialisasi-
wpncl), diakses pada 28 April 2018.
105
Godwin Ligo, ―West Papua Unite Under New Umbrella Group‖, Vanuatu Daily Post,
(http://dailypost.vu/news/local_news/west-papuans-unite-under-new-umbrella-
group/article_ff875941-551a-5730-a394-052caccb6ed3.html), diakses pada 28 April 2018.
50
ULMWP terdiri dari Federal Republic of West Papua (NRFPB), West
Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan National Parliament
of West Papua (NPWP).106
Alasan terbentuknya ULMWP adalah dikarenakan
organisasi sebelumnya, WPNCL, tidak berhasil mengajukan proposal
keanggotaan tetap Papua Barat dalam MSG dan dengan organisasi inilah Papua
Barat akan kembali mengajukan proposal keanggotaan tersebut.107
B. Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Kondisi Geopolitik Kawasan
Kepulauan Pasifik
Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah salah satu organisasi sub-
regional yang terletak di wilayah Kepulauan Pasifik dan beranggotakan negara-
negara Melanesia. Perekonomian negara-negara anggota MSG berasal dari
sumber daya alam, pariwisata dan agrikultur sehingga fokus utama MSG adalah
menjalin hubungan ekonomi yang baik antaranggota yang dilatarbelakangi oleh
terciptanya MSG Trade Agreement.108
MSG diinisiasi oleh Presiden Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu
dan perwakilan dari Front de Libération Nationale Kanak (FLNK/Kaledonia
Baru) yang mengadakan pertemuan informal pada tanggal 17 Juli 1986 di Goroka,
Papua Nugini. Masing-masing dari pemimpin negara menyadari bahwa penting
106―About ULMWP‖, United Liberation Movement for West Papua,
(https://www.ulmwp.org/about-ulmwp), diakses pada 26 April 2018.
107
―Information Meeting on The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
– English Version‖, Tanahku West-Papua, (http://www.tanahku.west-
papua.nl/index.php/nieuwsberichten/4795-informatie-bijeenkomst-over-de-united-liberation-
movement-for-west-papua-ulmwp-.html), diakses pada 28 April 2018.
108
Tess Newton Cain, ―The Melanesian Spearhead Group: What is it, and what does it
do?‖, The Interpreter, (https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/melanesian-spearhead-group-
what-it-and-what-does-it-do), diakses pada 1 Juni 2018.
51
bagi mereka yang berada dalam satu regional yang sama untuk mempelopori
kepentingan bersama mereka.
Lalu, pada tahun 1988, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Vanuatu,
Kepulauan Solomon menandatangani enam poin ―Agreed Principles of
Cooperation Among the Independent States in Melanesian‖ di Port Vila, Vanuatu.
Disusul pada tahun 1989 dengan masuknya FLNK (Kaledonia Baru) sebagai
anggota baru dan tahun 1996 dengan Fiji sebagai anggota terakhir dari MSG.
Markas besar MSG terletak di Vanuatu dan secara resmi dibuka pada tanggal 30
Mei 2008.109
Gambar III. 1. Peta Anggota Melanesian Spearhead Group
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Melanesia
Tujuan dari didirikannya MSG adalah; pertama, memberikan kebijakan dan
saran yang baik; kedua, memfasilitasi segala bentuk pelaksanaan dari keputusan
109 ―Brief About MSG‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat,
(http://www.msgsec.info/index.php/members/brief-about-msg), diakses 24 April 2018.
52
setiap anggota; ketiga, mendukung kepentingan bersama antaranggota baik dalam
forum regional maupun internasional; terakhir, pengelolaan sumber daya yang
efisien untuk kemaslahatan para anggota.110
MSG memiliki lima tingkatan pertemuan yang pada akhirnya dapat
menghasilkan suatu keputusan. Pertemuan yang paling tinggi tingkatannya adalah
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Negara (Leaders‟ Summit).
Pertemuan ini dilaksanakan selama dua tahun sekali secara bergiliran namun bisa
juga dilaksanakan apabila diperintahkan oleh Pemimpin MSG (yang juga dipilih
sekali dalam dua tahun). Pengambilan keputusan dalam KTT Pemimpin Negara
dilakukan dengan cara konsensus.
Kedua, Pertemuan Menteri Luar Negeri. Pertemuan ini diadakan setahun
sekali, walaupun terkadang dapat juga disebut Leaders‟ Summit. Dalam
pertemuan ini, agenda utamanya adalah penentuan kebijakan umum dalam MSG
dan juga pembahasan anggaran dana setiap tahunnya. Pengambilan keputusan
juga melalui konsensus dan setiap pertemuan ini harus dilaporkan pada saat KTT
Pemimpin Negara.111
Ketiga, Pertemuan Pemerintah Senior (Senior Officials‟ Meeting).
Pertemuan ini diadakan setahun sekali dan berhubungan dengan Pertemuan
Menteri Luar Negeri. Dalam pertemuan ini, agenda yang dibahas adalah mengenai
pertimbangan anggaran dana tahunan yang diajukan oleh Direktur Jenderal,
memberikan rekomendasi (apabila perlu) mengenai Laporan Tahunan yang
110―Brief About MSG Secretariat‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat,
(http://www.msgsec.info/index.php/msgsecretariat/brief-about-msg-secretariat), diakses pada 24
April 2018.
111
Ronald May, ―The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity‖,
Australian Strategic Policy Institute, (Februari 2011), h. 2.
53
disampaikan oleh Direktur Jenderal dan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri
dan bertanggung jawab atas keperluan yang berhubungan dengan perekrutan
kandidat setiap calon Direktur Jenderal. Pengambilan keputusan juga dengan cara
konsensus.112
Terakhir, Pertemuan Pemerintah Perdagangan dan Ekonomi (Trade and
Economic Officials Meeting). Pertemuan ini dilaksanakan setahun sekali dan
berhubungan dengan Pertemuan Pemerintah Senior. Agenda dalam pertemuan ini
adalah memberikan saran dan bantuan terhadap pengimplementasian MSG
Revised Trade Agreement, merekomendasikan pembuatan sub-panitia untuk
menangani suatu isu yang berkaitan dengan perdagangan regional dan membuat
laporan dan rekomendasi untuk Pertemuan Pemerintah Senior. Pengambilan
keputusan dalam pertemuan ini juga dengan cara konsensus.113
Selain fokus dalam kerjasama di bidang ekonomi yang menjadi tonggak
utama berdirinya MSG, MSG juga merupakan perkumpulan negara-negara
Melanesia yang mana membuat Papua Barat merasa dirinya merupakan bagian
dari perkumpulan tersebut. Dengan masuknya Papua Barat sebagai entitas
independen ke dalam MSG, itu akan semakin memperkuat self-determination para
masyarakat Papua Barat untuk mendapatkan pengakuan secara internasional114
bahwa Papua Barat bukanlah bagian dari NKRI.
112―Agreement Establishing The Melanesian Spearhead Group‖, Melanesian Spearhead
Group Secretariat, h. 9-10.
113
―Agreement Establishing The Melanesian Spearhead Group‖, Melanesian Spearhead
Group Secretariat, h. 10-11.
114
Johnny Blades, ―Mood for self-determination grows among small Pacific nations‖, The
Guardian, (https://www.theguardian.com/world/2013/jul/23/west-papua-pacific-self-
determination), diakses pada 1 Juni 2018.
54
Berdirinya MSG juga dapat dilihat dari kondisi geopolitik kawasan
Kepulauan Pasifik. Melanesia bukan hanya wilayah di Kepulauan Pasifik yang
berada di dekat Australia, namun juga merupakan wilayah yang sangat unggul
dalam beberapa aspek. Empat negara dan satu teritori Melanesia jumlahnya
hampir 95% dari Kepulauan Pasifik dengan jumlah penduduk sebanyak 88%,
selanjutnya adalah Polynesia dengan jumlah penduduk 7% dan Mikronesia
sebanyak 5%.
Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara Melanesia juga
berjumlah sangat besar. Hampir seluruh sumber daya alam yang penting di
wilayah Kepulauan Pasifik berasal dari Melanesia. Potensi sumber daya alam
inilah yang membuat negara-negara Melanesia mengeluarkan kebijakan luar
negeri maupun kebijakan ekonomi guna mencapai tujuannya dalam kawasan sub-
regional ini.115
Apabila berbicara mengenai kondisi geopolitik kawasan Kepulauan Pasifik,
terdapat beberapa negara yang ternyata memberikan pengaruh terhadap kawasan
tersebut. Negara tersebut adalah dua negara besar yang terletak di kawasan Pasifik
Selatan, yakni Australia dan Selandia Baru. Namun, selain itu, terdapat negara
lain yang juga memberikan perhatian terhadap kawasan Pasifik, yaitu Tiongkok.
Ketiga negara besar tersebut juga merupakan negara yang menandatangani
South Pacific Nuclear-Free Zone (SPNFZ) pada tanggal 6 Agustus 1985. SPNFZ
terdiri dari 13 negara, yakni Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Nauru,
Selandia Baru, Niue, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu,
115 Richard Herr, ―The Security Outlook for Melanesia,‖ Unite Service 64 (2) University
of Fiji, (Juni 2013): 9-10.
55
Vanuatu, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut digunakan
untuk pencegahan negara-negara untuk melakukan uji coba atau memproduksi
senjata nuklir di kawasan Pasifik Selatan, terutama untuk menjaga kelestarian
sumber daya alam utama dari mereka, yakni kelautan.116
Selain ketiga negara tersebut tergabung ke dalam SPNWFZ, persaingan
ketiga negara tersebut dalam menguasai kawasan Pasifik Selatan terlihat saat
keanggotaan Fiji diberhentikan sementara dalam Pacific Islands Forum oleh
Australia dan Selandia Baru. Tiongkok menggunakan momentum tersebut untuk
mendekatkan diri ke dalam kawasan Pasifik Selatan melalui Fiji.
Di saat Australia sedang memberikan perhatian ke negara-negara Kepulauan
Pasifik dan memberikan sanksi terhadap Fiji, saat itu pula Tiongkok memberikan
bantuan yang lebih terhadap Fiji. Tiongkok memberikan dana bantuan sebesar
300 juta dolar Amerika Serikat sebagai bentuk dari program bantuan dana
sedangkan Australia hanya memberikan 252 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini
menunjukkan bahwa Tiongkok meningkatkan dana bantuan dikarenakan memiliki
kepentingan nasionalnya di kawasan Pasifik Selatan.117
Alasan dibalik bantuan yang diberikan oleh Tiongkok terhadap Fiji atau pun
negara-negara kawasan Pasifik lainnya adalah untuk menarik perhatian negara-
negara tersebut dalam usahanya merebut Taiwan dengan cara mendapatkan
pengakuan internasional melalui negara-negara Kepulauan Pasifik. Namun,
negara-negara Kepulauan Pasifik mengatakan bahwa sudah menjadi komitmen
116 ―South Pacific Nuclear-Free Zone (SPNFZ) – Treaty of Rarotonga, Nuclear Threat
Initiative, (https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/south-pacific-nuclear-free-zone-spnfz-
treaty-rarotonga/), diakses pada 01 September 2018.
117
Greg Fry dan Sandra Tarte, The New Pacific Diplomacy (Australia: ANU Press, 2015),
131.
56
mereka untuk melakukan kerjasama dengan siapa pun yang telah menjadi mitra
kerjasama mereka sejak lama, termasuk Taiwan.
Lalu, setelah tahun 2008 dengan terpilihnya Presiden Ma Ying-jeou dan
membawa nilai-nilai demokrasi terhadap Taiwan, membuat Tiongkok dan Taiwan
berhenti untuk mempengaruhi negara-negara Kepulauan Pasifik untuk
memberikan suaranya terhadap mereka. Namun, Tingkok masih tetap
memberikan pengaruh terhadap kawasan Kepulauan Pasifik dengan cara
mengekspansi perdagangan, investasi serta bantuan dana.118
Bantuan dana yang diberikan Tingkok terhadap negara-negara Kepulauan
Pasifik ternyata menunjukkan kompetisi geopolitik yang terjadi dengan Australia,
yang mana merupakan negara penyumbang dana terbesar dan juga mitra
kerjasama sejak lama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, terutama kawasan
Pasifik Selatan.
Seperti yang diketahui bahwa Australia membawa nilai-nilai liberal yang
dipromosikan dan dikembangkan di kawasan tersebut di saat Tiongkok
merupakan musuh strategis Amerika Serikat (menyampaikan kepentingan
nasionalnya di kawasan melalui proksi Australia), yang mana dapat mengancam
kepentingan Australia apabila keberadaan Tiongkok semakin lama semakin
meluas terhadap kawasan.119
Mengingat masih ada beberapa teritori di Kepulauan
Pasifik yang masih belum mendeklarasikan kemerdekaannya.
118 Jenny Hayward-Jones, ―Big Enough for All of Us: Geo-strategic Competition in the
Pacific Islands‖, Lowy Institute for International Policy (Mei 2013), h. 6.
119
Fry dan Tarte, The New Pacific Diplomacy, 132-133.
57
C. Upaya Keanggotaan Papua Barat dalam Melanesian Spearhead Group
(MSG)
The 19th MSG Leaders‟ Summit dilaksanakan di Noumea, Kaledonia Baru
pada tanggal 13 – 21 Juni 2013 dihadiri oleh pemimpin negara anggota MSG,
antara lain Pemimpin Front de Libération Nationale Kanak (FLNK/Kaledonia
Baru), Victor Tutugoro, Perdana Menteri Vanuatu, Gordon D. Lilo, Perdana
Menteri Kepulauan Solomon, Lilo Gion, Perdana Menteri Fiji, J. V. Bainimarama,
Wakil Perdana Menteri Papua Nugini, Michael Somare dan Ham Lini.120
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini, untuk pertama kalinya MSG
mengundang perwakilan dari Papua Barat untuk menyampaikan aspirasinya.
Perwakilan tersebut diwakili oleh Dr. Otto Ondawame, Wakil Ketua West Papua
National Coalition for Liberation (WPNCL). Ondawame menyampaikan banyak
hal dalam pidatonya, namun tujuan utamanya adalah menyampaikan
keinginannya untuk mengajukan proposal keanggotaan sebagai anggota tetap
dalam MSG.121
Berkenaan dengan proposal pengajuan anggota yang sudah diajukan oleh
WPNCL, para pemimpin negara anggota MSG memutuskan untuk mengirimkan
perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Fiji ke Indonesia untuk membicarakan
perihal keanggotaan Papua Barat. Setelah itu, laporan pertemuan tersebut harus
120―19th MSG Leaders’ Summit – Communique‖, Melanesian Spearhead Group
Secretariat, h. 1.
121
―Statement Made By Dr. Otto Ondawame, Vice Chairman of West Papua National
Coalition For Liberation During The Plenary Session of MSG Meeting in Noumea, Kanaky-New
Caledonia‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat,
(http://www.msgsec.info/index.php/publicationsdocuments-a-downloads/statements/222-21-june-
2013-19th-MSG-leaders-summit-statement-by-dr-otto-ondawame-vice-chairman-of-the-west-
papua-national-council-for-liberation), diakses pada 27 April 2018.
58
diserahkan kepada Pemimpin MSG. Keputusan MSG mengenai proposal
pengajuan keanggotaan Papua Barat akan diberitahu setelah menerima dari
laporan dari Perdana Menteri Fiji.122
Pada bulan Oktober 2013123
, pengajuan proposal keanggotaan sebagai
anggota tetap dalam MSG yang diajukkan oleh WPNCL tidak diterima oleh para
pemimpin negara anggota MSG. Dalam KTT sebelumnya, WPNCL mengajukan
dua hal untuk menjadi pertimbangan dari pengajuan proposalnya, yakni ; pertama,
keinginan untuk kembali masuk ke dalam daftar Decolonization Committee;
kedua, mengadakan misi pencarian fakta mengenai kekerasan HAM di Papua
Barat. Namun, pengajuan proposal keanggotaan tersebut tidak diterima karena
proposal dinilai belum cukup merepresentasikan suara Papua.124
Selanjutnya, pada tanggal 18 – 26 Juni 2015, MSG mengadakan the20th
MSG Leaders‟ Summit di Honiara, Kepulauan Solomon. Dalam Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) ini, agenda utama dalam pembahasannya adalah isu
keanggotaan Papua Barat yang pada tahun ini kembali mengajukan proposal
keanggotaan sebagai anggota tetap dalam MSG.125
Pengajuan proposal keanggotaan Papua Barat, melalui United Liberation
Movement for West Papua (ULMWP), membuahkan hasil. Pemimpin negara
122―MSG Leaders Approve West Papua Roadmap‖, Radio New Zealand,
(https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/213127/msg-leaders-approve-west-papua-
roadmap), diakses pada 27 April 2018.
123
Sally Andrews, ―West Papua: Melanesian Spearhead Group has a tough decision to
make‖.
124
Gregory Poling, ―The Upside of Melanesian Leaders’ West Papua Compromise‖,
Pacific Partners Outlook Volume V Issue 6, Center for Strategic & International Studies, (July
2015), h. 2.
125
Tarcisius Kabutulaka, ―West Papua: MSG’s Challenge, Indonesia’s Melanesian
Foray‖, Vanuatu Daily Post, (http://dailypost.vu/news/west-papua-msg-s-challenge-indonesia-s-
melanesian-foray/article_0acf8acb-bd32-54db-8d6c-9fafbf83373f.html), diakses pada 27 April
2018.
59
anggota MSG memutuskan untuk mengangkat Papua Barat menjadi negara
observer dalam MSG. Menurut Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang pada
saat itu menjabat sebagai Presiden MSG, Manasseh Sogavare, MSG memberikan
status observer kepada Papua Barat yang mempresentasikan masyarakat Papua
Barat sebatas dalam sebuah organisasi.126
Dalam penentuan keputusan ini, Pemerintah Kepulauan Solomon dan
Vanuatu setuju untuk mengangkat Papua Barat menjadi anggota tetap dalam
MSG. Namun, Fiji, Papua Nugini dan FLNK (Kaledonia Baru) tidak memberikan
keputusan apapun akan proposal keanggotaan Papua Barat. Selain itu, dengan
diakuinya Papua Barat dalam MSG, merupakan suatu bentuk pengakuan
diplomatik sejak tahun 1963.127
Dalam pidatonya di the 20th
MSG Leaders‟ Summit, Sekretaris Jenderal
ULMWP, Octovianus Mote, menyatakan bahwa ini merupakan penantian panjang
masyarakat Papua Barat setelah 53 tahun lamanya mereka menahan segala bentuk
tekanan yang diberikan oleh penjajah mereka, Indonesia. Ini merupakan
pencapaian bersejarah mereka yang membuat dapat memiliki posisi yang sejajar
dan dapat duduk berseberangan dengan Indonesia dalam MSG.128
Keputusan MSG yang hanya memberikan status observer ternyata
memberikan kekecewaan terhadap para pendukung kemerdekaan Papua Barat,
126Stegan Armbruster, ―Melanesia Takes Lead on Future West Papuan Peace‖, SBS News,
(https://www.sbs.com.au/news/melanesia-takes-lead-on-future-west-papuan-peace), diakses pada
27 April 2018.
127
―MSG to Determine Status for West Papua Free Movement‖, JakartaGlobe,
(http://jakartaglobe.id/news/msg-determine-status-west-papua-free-movement/), diakses pada 27
April 2018.
128
―Statement by Octovianus Mote, Secretary General United Liberation Movement for
West Papua‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat, h. 3
60
baik masyarakat maupun organisasinya. Namun, pencapaian ini merupakan satu
langkah lebih maju menuju keanggotaan tetap dalam MSG. Melihat hal ini,
Indonesia, yang keanggotaannya juga sudah diangkat sebagai associated member
dalam MSG, mengatakan bahwa keputusan dari MSG mengangkat status Papua
Barat menjadi observer merupakan suatu pengakuan bahwa Papua memiliki suatu
―permasalahan‖ yang tidak dengan mudah dapat terselesaikan.129
Lalu, pada tahun 2018, ULMWP kembali mengajukan proposal
keanggotaan tetap dalam MSG dalam the 21th MSG Leaders‟ Summit yang
dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Dalam KTT kali ini, ULMWP sudah
memiliki status observer dan ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk lebih
dekat kepada status anggota tetap. Pada pengajuan proposalnya kali ini, para
pemimpin negara anggota MSG sepakat untuk menyerahkan proposal tersebut
kepada Sekretariat MSG untuk dipertimbangkan.130
Keputusan para pemimpin negara anggota MSG mengenai proposal
pengajuan keanggotaan Papua Barat perlu dipertimbangkan melalui kebijakan
baru tentang klarifikasi keanggotaan dalam MSG (observer, associated dan full
membership).131
Selain itu, MSG juga fokus terhadap program kerja dan juga
129Gregory Poling, ―The Upside of Melanesian Leaders’ West Papua Compromise‖, h. 2.
130
Meriba Tulo, ―West Papua One Step Closer to MSG Membership, Says Wenda‖, Asia
Pacific Report, (https://asiapacificreport.nz/2018/02/17/west-papua-one-step-closer-to-msg-
membership-says-wenda/), diakses pada 28 April 2018.
131
―MSG Committee Mulls Over Membership Guidelines‖, Radio New Zealand,
(https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/318877/msg-committee-mulls-over-
membership-guidelines), diakses pada 28 April 2018.
61
anggaran dana selama dua tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pemimpin
MSG yang baru, yakni Peter O’Neill, Perdana Menteri Papua Nugini.132
D. Upaya Keanggotaan Indonesia dan Responnya dalam Melanesian
Spearhead Group (MSG)
The 18th Melanesian Spearhead Group (MSG) Leaders‟ Summit
dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2011 di Suva, Fiji. Dalam pertemuan ini,
dihadiri oleh para pemimpin negara anggota MSG, yaitu Perdana Menteri Fiji,
Commodore Josaia Voreqe Bainimarama, Perdana Menteri Vanuatu, Meltek Sato
Kilman Livtuanu, Menteri Luar Negeri, Perdagangan dan Imigrasi Papua Nugini,
Don Pomb Polye, Menteri Luar Negeri Kepualan Solomon, Peter Shanel Agovaka
dan perwakilan dari Front de Liberation National Kana et Socialiste
(FLNKS/Kaledonia Baru), Charles Washetine.133
Dalam pertemuan inilah
dimulainya pembahasan status Indonesia dalam MSG.
Dalam pertemuan ini, Indonesia berhasil mendapatkan status observer yang
merupakan langkah pertama untuk memiliki keanggotaan penuh dalam MSG.
Indonesia mengatakan bahwa dengan dibukanya pintu masuk MSG untuk
menerima Indonesia menjadi bagian dari organisasi tersebut, membuat Indonesia
132―MSG Leaders To Discuss Membership Matters‖, Radio New Zealand,
(https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/350220/msg-leaders-to-discuss-
membership-matters), diakses pada 28 April 2018.
133
―18th Melanesian Spearhead Group (MSG) Leaders’ Summit Vale-Ni-Bose, BLV
Complex, Suva, Fiji – Communique‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat, h. 1.
62
ingin memperkuat kerjasama yang selama ini sudah terjalin antara dirinya dengan
negara-negara MSG dan juga memberikan kontribusi terhadap MSG.134
Dengan keberadaannya yang sekarang sudah menjadi negara dengan status
observer, untuk pertama kalinya Indonesia menghadiri MSG Special Summit yang
diselenggarakan di Suva, Fiji, tanggal 29 – 30 Maret 2012. Selain dihadiri oleh
seluruh pemimpin atau perwakilan negara anggota MSG, Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) ini juga dihadiri oleh Timor Leste yang juga telah berhasil
memperoleh status observer, Tiongkok, Rusia dan Maroko sebagai tamu.135
Lalu, proposal keanggotaan tetap Indonesia dalam MSG kembali
membuahkan hasil di tahun 2015 dalam the 20th MSG Leaders‟ Summit. Para
pemimpin negara anggota MSG sepakat untuk mengangkat status keanggotaan
Indonesia menjadi associated member,136
setelah sebelumnya berhasil
mendapatkan status observer di tahun 2011.
Kehadiran Indonesia dalam the 20th MSG Leaders‟ Summit diwakili oleh
Wakil Menteri Luar Negeri, A. M. Fachir. Dalam pidatonya, Fachir mengatakan
bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempererat kerjasama dengan negara-
negara anggota MSG. Selain itu, Indonesia juga memiliki tujuan untuk MSG,
yakni; memperluas hubungan antara pemerintah, komunitas dan masyarakat,
memperkuat kerjasama dan menghadapi tantangan bersama dan memperdalam
134―Melanesian Spearhead Group (MSG)‖, Ministry of Foreign Affairs Republic of
Indonesia, (https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/MSG.aspx), diakses
pada 28 April 2018.
135
Partisipasi Indonesia Sebagai Observer pada KTT Khusus Melanesian Spearhead
Group (MSG), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
(https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Partisipasi-Indonesia-Sebagai-Observer-
pada-KTT-Khusus-Melanesian-Spearhead-Group-MSG.aspx), diakses pada 29 April 2018.
136
―20th MSG Leaders’ Summit – Communique‖, Melanesian Spearhead Group
Secretariat, h. 5
63
hubungan ekonomi dan kerjasama perkembangan untuk masa depan para
masyarakat MSG.137
Namun, bersamaan dengan terangkatnya status Indonesia menjadi
associated member, United Liberaliton Movement for West Papua (ULMWP)
juga memenangkan dirinya yang berhasil mendapatkan status observer dalam
MSG.138
Melihat hal ini, Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia memberikan
respon atas keberhasilan ULMWP menjadi negara observer.
Respon yang diberikan oleh Indonesia terlihat dari ucapan Wakil Menteri
Luar Negeri Indonesia pada the 20th MSG Leaders‟ Summit yang mengatakan
bahwa lima provinsi dari Indonesia sudah terasosiasi ke dalam MSG, yakni
Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua dan Papua
Barat.139
Papua Barat selalu disebut sebagai bagian dari NKRI walaupun
Indonesia mengetahui bahwa Papua Barat, melalui ULMWP, resmi mendapatkan
status observer.
Sebelumnya, pada tahun 2014, Indonesia mengadakan Joint Statement
dengan seluruh negara anggota MSG (Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon
dan FLNKS (Kaledonia Baru) dari tanggal 11 – 16 Januari 2014 di Jakarta. Salah
satu perbincangan yang dibicarakan adalah para negara anggota MSG mendukung
kedaulatan, kesatuan dan integritas teritori dan juga prinsip non-interferensi atas
137―Statement by H.E. A. M. Fachir, Vice Minister for Foreign Affairs of Republic of
Indonesia At the 20th Melanesian Spearhead Group Leaders’ Summit‖, Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia, h. 5.
138
―20th MSG Leaders’ Summit – Communique‖, h. 5.
139
―Statement by H.E. A. M. Fachir, Vice Minister for Foreign Affairs of Republic of
Indonesia At the 20th Melanesian Spearhead Group Leaders’ Summit‖, h. 2
64
permasalahan internal sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.140
Pertemuan ini pun memperlihatkan usaha Indonesia yang melakukan pendekatan
terhadap para pemimpin negara anggota MSG untuk tetap mendukung keutuhan
NKRI.
Selain itu, di tahun 2018, Indonesia juga membantu para negara anggota
MSG dengan memberikan bantuan finansial untuk MSG dikarenakan sekretariat
MSG yang sedang mengalami masalah pendanaan beberapa tahun terakhir.
Menurut juru bicara Kedutaan Besar Indonesia di Australia, Sade Bimantara,
dengan statusnya yang sudah associated member, Indonesia sudah memberikan
kontribusi per tahunnya terhadap MSG dan juga di tahun ini Indonesia
memberikan bantuan berupa kendaraan dan juga dana untuk sekretariat MSG.141
Dengan demikian, penjelasan mengenai upaya keanggotaan Papua Barat dan
juga Indonesia dalam MSG telah dijabarkan dalam bab ini. Selain mengenai
upaya keanggotaan, dijelaskan pula latar belakang dari keinginan Papua Barat
untuk mengajukan proposal keanggotaan tetap ke dalam MSG yang ternyata
berhubungan dengan kedaulatan Indonesia sebagai NKRI.
Dalam bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai kepentingan Indonesia
atas kerjasamanya dalam bidang pertahanan dengan Fiji dan akan dianalisa
kepentingan-kepentingan tersebut sesuai dengan teori yang sudah dijabarkan oleh
penulis di dalam bab I.
140―Joint Statement By Indonesia and the Members of the Melanesian Spearhead Group‖,
Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, h. 1.
141
―Indonesia helps finance Melanesian Spearhead Group secretariat‖, Radio New
Zealand, (https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/350755/indonesia-helps-finance-
melanesian-spearhead-group-secretariat), diakses pada 1 Juni 2018.
65
BAB IV
ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM
PENANDATANGANAN KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN FIJI
TAHUN 2017
Bab IV ini berisi tentang pemaparan mengenai kepentingan-kepentingan
Indonesia yang memutuskan untuk bekerjasama dengan Fiji dalam bidang
pertahanan yang mana seluruh kepentingan tersebut berhubungan dengan
penjelasan yang telah dijabarkan di dalam Bab III. Selain itu, dalam bab ini juga
akan dipaparkan mengenai analisis yang berupa relevansi konsep kepentingan
nasional dan diplomasi pertahanan dengan data berupa fakta yang mendukung
terjawabnya pertanyaan penelitian.
A. Kepentingan Nasional Indonesia
Keputusan Indonesia yang menyetujui tawaran Fiji untuk bekerjasama
dalam bidang pertahanan sampai berakhir pada ditandatanganinya Agreement
between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on Cooperation in the
Field of Defencetidak terlepas dari adanya kepentingan nasional yang menjadi
latar belakang tersepakatinya perjanjian tersebut. Kepentingan-kepentingan
tersebut antara lain untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai negara dengan kapabilitas
militer yang tinggi di kawasan Pasifik Selatan, untuk mempertahankan
66
keanggotaan Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group dengan cara
membuka peluang kerjasama dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan.
1. Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)
Berbicara mengenai pengertian kedaulatan yang telah dijabarkan dalam
Bab I, dapat diartikan sebagai Indonesia yang merupakan negara dengan
otoritas tertinggi yang dapat mengatur seluruh wilayahnya yang untuk
mempertahankan keutuhan bangsa. Kedaulatan yang akan dibahas dalam sub-
bab ini pula merupakan kedaulatan negara Indonesia atas seluruh wilayah
NKRI.
Pengertian wilayah diatur dalam Undang-undang Dasar Republik
Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 Pasal 25A tentang Wilayah Negara yang
berbunyi, ―Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang.‖142
Selain itu, pengertian wilayah juga dijelaskan dalam UU RI Nomor 43
Tahun 2008 Pasal 4 tentang Wilayah Negara, yang berbunyi ―Wilayah Negara
meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya
serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang
terkandung di dalamnya.‖143
Merujuk pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 25A tentang Wilayah Negara
yang menyatakan ―wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
142Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 25A.
143
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008, pasal 4.
67
dengan undang-undang”, wilayah Papua Barat, yang secara hukum Indonesia
telah telah ditetapkan sebagai bagian dari NKRI, berharap untuk mendapatkan
―hak‖ mereka untuk menentukan kembali nasib mereka sebagai suatu entitas
yang ingin memerdekakan diri akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia.144
Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah mengalami beberapa
tantangan dalam mempertahankan kedaulatannya apabila berbicara mengenai
isu Papua Barat dimulai dari sejarahnya. Tantangan tersebut ternyata dapat
berubah menjadi ancaman apabila terjadi secara terus menerus dan sulit untuk
diselesaikan secara baik-baik. Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia
Tahun 2008, pengertian ancaman dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer
dan ancaman non-militer.
Ancaman militer adalah ancaman yang terorganisir dan pelaksanaannya
menggunakan kekuatan bersenjata yang mana ancaman tersebut dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan
warga negara. Contoh dari ancaman militer adalah agresi, pemberontakan
bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata dan beberapa aksi yang
menggunakan kekuatan bersenjata lainnya.145
Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang pelaksanaannya
tidak menggunakan kekuatan bersenjata namun juga dapat membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan warga negara.
144Webb-Gannon, C., Indonesia's Reign of Violence in West Papua. Refugee Transitions
Issue 27, h. 34, [dokumen on-line]; tersedia di http://www.startts.org.au/media/Indonesias-Reign-
of-Violence-in-West-Papua.pdf.
145
Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008
(Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008), 27.
68
Contoh dari ancaman non-militer adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya serta teknologi dan informasi.146
Melihat kedua definisi ancaman
tersebut, dapat dikatakan bahwa isu separatisme Papua Barat merupakan
ancaman militer maupun non-militer terhadap kedaulatan Indonesia sebagai
NKRI.
Ancaman-ancaman yang terjadi dapat diketahui dari awal terbentuknya
Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah dijelaskan di dalam Bab III.
Kontak senjata yang terjadi antara OPM dan TNI memberikan ancaman
terhadap kedaulatan Indonesia karena bersifat membahayakan keutuhan negara
dengan latar belakang ―membela hak self-determination‖ sekaligus
keselamatan para warga. Bahkan, kontak senjata antara OPM dan TNI masih
terjadi sampai tahun 2018 ini.
Seperti yang terjadi di bulan April tahun 2018, terjadi kontak senjata
antara OPM dan TNI dikarenakan TNI tidak diperbolehkan masuk ke wilayah
Banti, Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua oleh anggota OPM sehingga
akibat dari aksi tersebut, menimbulkan dua korban jiwa dari masing-masing
pihak. Panglima Operasi Komando Daerah Pertahanan III Kalikopi,
Nemangkawi, Papua, Hendrik Wanmang, menyatakan bahwa latar belakang
dari penyerangan tersebut adalah para masyarakat Banti, masyarakat asli
146Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008,
31.
69
Papua, yang merasa ditipu oleh PT. Freeport yang telah mendirikan sekolah
dan juga rumah sakit di Banti.147
Lalu, pada bulan Juni 2018, kembali terjadi kontak senjata yang
dilakukan oleh OPM dan juga TNI saat kepolisian dan militer meningkatkan
jumlah aparat keamanan menjelang Pilkada serentak tanggal 27 Juni. Kepala
Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi, menyebutkan
bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya mengingat
bahwa Hendrik Wanmang mengatakan, ―kami berperang dengan polisi, TNI
dan Freeport,‖ dalam wawancaranya dengan Reuters bulan November 2017.
Tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata ini, namun dilaporkan bahwa
lima personel TNI dinyatakan cedera.148
Selain itu, terdapat pula ancaman non-militer dari Papua Barat yang
dapat membahayakan kedaulatan serta keutuhan negara. Ancaman tersebut
adalah pengajuan petisi self-determination terhadap The UN‟s Decolonization
Committee atau C24 yang berisi tanda tangan 1.8 juta masyarakat Papua Barat
yang menyatakan kemerdekaan terhadap Papua Barat. Petisi tersebut
diserahkan pada bulan September 2017.149
Petisi tersebut berisi tentang permintaan Papua Barat, yang diwakili oleh
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk menunjuk
147Prima Gumilang & Iman Nugroho, ―OPM Baku Tembak dengan TNI di Tembagapura,
Dua Tewas‖, CCN Indonesia, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180403075223-20-
287780/opm-baku-tembak-dengan-tni-di-tembagapura-dua-tewas), diakses pada 29 Juni 2018.
148
―Kontak senjata TNI-OPM kembali terjadi di Papua, lima tentara cedera‖, BBC
Indonesia, (http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44519022), diakses pada 29 Juni 2018.
149
Samantha Hawley, ―West Papua independence petition does not exist, United Nations
says‖, ABC News, (http://www.abc.net.au/news/2017-09-29/west-papua-independence-petition-
reports-false-say-un/9001538), diakses pada 29 Juni 2018.
70
representasi dari PBB dan melakukan investigasi terhadap kekerasan hak asasi
manusia di provinsi Papua Barat. Namun, permintaan itu tidak dapat diterima
dengan alasan bahwa Indonesia bukanlah bagian dari wilayah yang menjadi
tanggung jawab C24 (ada 17 teritori yang terindentifikasi sebagai ―non-self-
governing territories‖ dan tidak ada Indonesia maupun Papua Barat di
dalamnya).150
Berikut merupakan pernyataan dari pemimpin C24, Rafael Ramírez,
mengenai penolakan petisi yang diajukan oleh ULMWP terhadap C24:
Saya adalah pemimpin C24 dan masalah Papua Barat bukanlah masalah bagi C24.
Kami hanya bekerja di wilayah yang merupakan bagian dari daftar wilayah yang
tidak berpemerintahan sendiri (non-self-governing). Daftar itu dikeluarkan oleh
majelis umum (general assembly). Salah satu prinsip gerakan kami adalah
mempertahankan kedaulatan dan integritas penuh wilayah anggota kami. Kami
tidak akan melakukan apa pun terhadap Indonesia sebagai C24.151
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara
yang berdaulat dan tidak ada entitas mana pun yang berhak untuk mencampuri
urusan dalam negeri Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono begitu mengetahui telah berdirinya Badan Representatif
Papua di Vanuatu sejak tahun 2003, ―apabila bantuan internasional untuk
kedaulatan Indonesia serius diberikan, maka komunitas internasional tidak
150Ben Doherty dan Kate Lamb, ―West Papua independence petition is rebuffed at UN‖,
The Guardian, (https://www.theguardian.com/world/2017/sep/30/west-papua-independence-
petition-is-rebuffed-at-un), diakses pada 29 Juni 2018.
151
―West Papua: United Nations Rejet Independence Petition‖, Unrepresented Nations
and Peoples Organization, (http://unpo.org/article/20371), diakses pada 29 Juni 2018.
71
seharusnya memberikankesempatan pada gerakan separatis untuk memperluas
gerakannya‖.152
Dalam pernyataannya, Presiden Yudhoyono menekankan bahwa isu
separatisme merupakan isu yang harus diselesaikan oleh Indonesia dan tidak
seharusnya bantuan internasional berpihak kepada isu tersebut karena bantuan
tersebut dapat kembali memberikan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.
Selain itu, isu separatisme di Papua Barat juga tidak ditanyatakan sebagai isu
internasional seperti yang telah dikatakan oleh Ramírez sehingga Indonesia
bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan permasalahan internalnya.
Tidak cukup hanya dengan mengajukan petisi terhadap C24, ancaman
kedaulatan yang diberikan oleh Papua Barat lainnya adalah upaya keanggotaan
Papua Barat dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yang upaya-
upayanya telah dijabarkan dalam bab III. Untuk membantu Indonesia
memenangkan suara dengan tidak menyetujui permintaan keanggotaan
ULMWP selanjutnya, diperlukannya suara lain yang dapat didengar di dalam
forum MSG, yakni negara yang membantu keanggotaan Indonesia sekaligus
negara yang memiliki hak suara di dalam MSG, Fiji.
Merujuk kepada tujuan dari kerjasama pertahanan antara Indonesia dan
Fiji, tertulis bahwa kerjasama tersebut saling menghormati kedaulatan dan
integritas wilayah masing-masing. Ini menyatakan pula bahwa kerjasama yang
152Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti, The Papua Conflict: Jakarta‟s Perceptions
and Policies (Washington DC: East-West Center Washington, 2004), 50.
72
dijalin dengan Fiji tidak akan memberikan ancaman terhadap kedaulatan
Indonesia. Berikut merupakan tujuan dari perjanjian tersebut153
:
Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja umum
dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral bidang pertahanan yang
menjadi kepentingan bersama Para Pihak berdasarkan prinsip-prinsip
kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati penuh atas kedaulatan dan
integritas wilayah.
Dengan adanya tujuan perjanjian kerjasama yang tercantum seperti yang
telah dipaparkan di atas, kerjasama tersebut secara tidak langsung mengikat
kedua negara untuk saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayahnya,
terutama isu separatisme Papua Barat yang merupakan hak dari Indonesia
sebagai negara yang berdaulatan untuk andil dalam penyelesaian masalah
internalnya.
Dalam hal ini, seperti yang telah dijabarkan dalam bab II dan bab III, Fiji
secara konsisten memberikan dukungannya terhadap NKRI dan menyatakan
dengan vokal bahwa Papua Barat masih merupakan wilayah yang terintegritas
dalam NKRI. Ini juga menunjukkan bahwa Fiji tidak memberikan ancaman
terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
2. Menunjukkan Citra Indonesia sebagai Negara dengan Kapabilitas
Militer yang Tinggi di Kawasan Pasifik Selatan
Walaupun Indonesia tidak sepenuhnya berada di kawasan Pasifik
Selatan, namun, dengan berhasilnya Indonesia menjadi associated member di
dalam MSG membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara kawasan
Pasifik Selatan mengingat bahwa seluruh anggota MSG adalah negara kawasan
153―Agreement on the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on Cooperation in
the Field of Defence‖, h. 5.
73
Pasifik Selatan.154
Begitu pula dengan Australia dan Selandia Baru yang
keduanya tergabung ke dalam Pacific Islands Forum (PIF), yang mana
sebagian besar negara anggota PIF juga merupakan negara kawasan Pasifik
Selatan.155
Dalam bidang militer, Indonesia berada di posisi ke-7 dari 26 negara
dengan kapabilitas militer yang tinggi menurut Global Fire Power dalam
regional Asia-Pasifik. Posisi tersebut lebih unggul dibanding Australia yang
berada di posisi ke-11 dan Selandia Baru di posisi ke-24, yang mana keduanya
merupakan negara kawasan Pasifik Selatan di luar dari Negara Kepulauan
Pasifik. Menurut data yang terlampir, dapat dilihat bahwa Indonesia termasuk
unggul sebagai negara dengan kapabilitas militer yang tinggi di kawasan
Pasifik Selatan.156
Pembuktian Indonesia sebagai negara dengan kapabilitas militer yang
tinggi dapat dilihat dari disepakatinya kerjasama pertahanan dengan Fiji yang
menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dengan menjadikan Australia dan
Selandia Baru sebagai pembanding, dapat dilihat pula kerjasama-kerjasama
yang telah terjalin antara Indonesia, Australia dan Selandia Baru dengan Fiji.
Baik Indonesia, Australia dan Selandia Baru, ketiganya telah melakukan
perjanjian kerjasama perkembangan (development cooperation
agreement/DCA) dengan Fiji. DCA antara Indonesia dan Fiji, seperti yang
154―Melanesian Spearhead Group‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat,
(http://www.msgsec.info/index.php/members/brief-about-msg), diakses pada 2 Juli 2018.
155
―The Pacific Islands Forum‖, The Pacific Islands Forum Secretartiat,
(https://www.forumsec.org/who-we-arepacific-islands-forum/), diakses pada 2 Juli 2018.
156
―Asian-Pacific Powers Ranked by Miilitary Strengh‖, Global Fire Power,
(https://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia-pacific.asp), diakses pada 30 Juni 2018.
74
telah dijabarkan di dalam bab II, ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2011.
Lalu, DCA antara Australia dan Fiji ditandatangani pada tanggal 7 September
1995157
dan antara Selandia Baru dan Fiji ditandatangani pada tanggal 17
Februari 2016.158
Selain menyepakati DCA, Indonesia, Australia dan Selandia Baru juga
merupakan negara-negara yang memberikan bantuan terhadap Fiji di saat
terjadinya bencana angin topan Winston. Bantuan yang diberikan Australia dan
Selandia Baru telah dijabarkan di dalam bab I dan bantuan yang diberikan
Indonesia juga telah dijabarkan di dalam bab II. Namun, baik Australia
maupun Selandia Baru belum memiliki kesepakatan secara resmi mengenai
kerjasama pertahanan dengan Fiji sampai saat ini.
Berbicara mengenai kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Fiji,
bukanlah suatu hal yang secara tiba-tiba terlaksana. Seperti yang telah
dijabarkan di dalam bab I, perjanjian kerjasama pertahanan tersebut merupakan
tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal
4 November 2016 di Jakarta.159
Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Ryamizard Ryacudu, memberikan beberapa alasan mengapa Indonesia
memutuskan untuk bekerjasama dalam bidang pertahanan dengan Fiji.
157Memorandum of Understanding Between The Government of Australia and The
Government of The Republic of Fiji on Development Cooperation, h. 9.
158
―Fiji and NZ Sign Development Cooperation Agreement‖, Ministry of Foreign Affairs
– The Republic of Fiji, (http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-publications/media-release/850-
fiji-and-new-zealand-sign-development-agreement), diakses pada 2 Juli 2018.
159
―Indonesia dan Fiji Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan‖, Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia, (https://www.kemhan.go.id/2017/09/29/indonesia-dan-fiji-
tandatangani-perjanjian-kerja-sama-pertahanan.html), diakses pada 2 Juli 2018.
75
Menteri Ryacudu mengatakan bahwa Fiji merupakan negara yang secara
konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan NKRI dengan cara
tidak mendukung upaya-upaya yang mengarah pada pemisahan atau
kemerdekaan Papua Barat di Indonesia. Menteri Ryacudu juga mengatakan
bahwa komitmen itulah yang membuat Fiji menjadi mitra strategis Indonesia di
kawasan Pasifik Selatan.160
Mengutip dari apa yang telah dijabarkan di dalam bab I mengenai konsep
―power‖ yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, dituliskan
bahwa cara mencapai power salah satunya adalah dengan ―cara militer‖, yakni
suatu negara dapat menunjukkan power-nya apabila suatu negara tersebut
merasa terancam. Dengan status quo Papua Barat yang sekarang mendapatkan
status observer dalam MSG, itu menimbulkan ancaman bagi Indonesia
sehingga Indonesia menunjukkan power-nya dalam bidang militer, yakni
menandatangani kerjasama pertahanan dengan Fiji, mitra strategis Indonesia
dalam hal membela kedaulatan NKRI.
Lalu, berbicara mengenai perjanjian kerjasama pertahanan antara
Indonesia dan Fiji, perjanjian tersebut merupakan bentuk diplomasi pertahanan
yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Fiji. Merujuk pada peran diplomasi
yang telah dijabarkan dalam bab I, diplomasi pertahanan ini merupakan cara
yang sesuai untuk mencapai tujuan politik Indonesia, yakni mempertahankan
status quo Indonesia sebagai negara berdaulat akan seluruh wilayah NKRI.
160―Indonesia dan Fiji Sepakati Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pertahanan‖,
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, (https://www.kemhan.go.id/2017/09/29/indonesia-
dan-fiji-sepakati-perjanjian-kerja-sama-pertahanan.html), diakses pada 2 Juli 2018.
76
Selain itu, terdapat beberapa poin kerjasama pertahanan yang
menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kapabilitas militer
yang tinggi, yakni:
a) Peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer Para Pihak
melalui seminar, lokakarya, program pelatihan, dan pendidikan;
b) Peningkatan kerja sama dalam bidang industri pertahanan, antara lain alih
teknologi, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama, serta
penjaminan mutu bersama.161
Program pelatihan, teknologi, produksi dan pemasaran dapat dilihat dari
besarnya hasil ekspor senjata Indonesia yang mencapai US $ 102.000.000 di
saat Australia menghasilkan sebanyak US $ 97.000.000 dan Selandia Baru
sebanyak US $ 4.000.000. Besarnya penghasilan dari ekspor senjata ini juga
yang semakin membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang
memiliki budget militer yang besar, sebanyak US $ 109.300.000.000
sedangkan Australia dan Selandia Baru sebesar US $ 35.823.500.000 dan US $
3.270.150.000 pada tahun 2017.162
3. Memperjuangkan Keanggotaan Indonesia dalam Melanesian
Spearhead Group dengan Cara Membuka Peluang Kerjasama
dengan Negara-negara Pasifik Selatan
Alasan mengapa Indonesia mengajukan proposal keanggotaan ke dalam
MSG juga dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah masyarakat Melanesia di
161―Agreement on the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on Cooperation in
the Field of Defence‖, h. 6.
162
―Military Expenditure (current LCU)‖, The World Bank,
(https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=ID-AU-NZ), diakses pada 16
Juli 2018.
77
lima provinsi yang telah terasosiasi menjadi anggota dalam MSG seperti yang
telah dijabarkan di dalam bab III, yakni provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa
Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Berikut merupakan data jumlah
penduduk Melanesia di Indonesia berdasarkan lima provinsi yang telah
disebutkan:
Tabel IV. 3. 1 Jumlah Penduduk di Lima Provinsi Indonesia Tahun 2018
No. Nama Provinsi Jumlah Penduduk
1. Maluku 1.773.800
2. Maluku Utara 1.232.600
3. Nusa Tenggara Timur 5.371.500
4. Papua 3.322.500
5. Papua Barat 937.500
Total 12.636.500
Sumber: https://tumoutounews.com/2018/05/10/jumlah-penduduk-indonesia-
tahun-2018/
Selain berasal dari lima provinsi di Indonesia, tentu saja penduduk
Melanesia lainnya berasal dari kelima negara anggota MSG. Berikut adalah
jumlah penduduk Melanesia yang berasal dari lima negara anggota MSG.
78
Tabel IV. 3. 2 Jumlah Penduduk di Lima Negara Anggota MSG Tahun 2018
No. Nama Negara Jumlah Penduduk
1. Papua Nugini 8.418.346
2. Fiji 912.241
3. Kepulauan Solomon 623.281
4. Vanuatu 282.117
5. Front de Libération Nationale Kanak
(FLNK) Kaledonia Baru
279.821
Total 10.515.459
Sumber: http://www.worldometers.info/world-population/melanesia-population/
Dengan dijabarkannya data-data di atas, semakin memperkuat keinginan
Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Melanesia
terbanyak di dunia, untuk turut andil dalam organisasi perkumpulan negara-
negara Melanesia dengan cara berupaya menjadi anggota tetap MSG dan
berkomitmen untuk selalu berkontribusi dalam MSG sebagai anggota. Dengan
data-data tersebut pula, bukan hanya Papua Barat yang menjadi tempat
beradanya masyarakat Melanesia, namun empat provinsi lainnya yang mana
semuanya terintegrasi ke dalam NKRI.
Selain data yang telah dijabarkan di atas, keinginan Indonesia untuk
menjadi anggota tetap dari MSG tercantum dalam agenda prioritas guna
mencapai misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang
disebut NAWA CITA poin 1 dan 7 yang berbunyi; ―Kami akan menghadirkan
79
kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga negara‖ dan ―Kami akan mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik‖.163
Guna mencapai agenda prioritas tersebut, khususnya dalam isu
keanggotaan tetap Indonesia di dalam MSG, Indonesia menggunakan cara
kerjasama yang menjadi upaya guna mewujudkan agenda prioritas kepentingan
Indonesia tersebut. Upaya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan
untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Melanesia lainnya (selain
Fiji) untuk menghambat dan mencegah pergerakan Papua Barat dalam
memerdekakan dirinya.164
Merujuk pada agenda utama NAWA CITA poin 7, kerjasama yang
dilakukan oleh Indonesia terhadap negara kawasan Pasifik Selatan berpusat
dalam bidang ekonomi. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki
pertumbuhan ekonomi paling maju dibandingkan dengan lima negara anggota
MSG menurut World Economic Outlook (April 2018) yang telah
dipublikasikan oleh International Monetary Fund (IMF).
163―Visi – Misi – Program Aksi, Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014‖, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
(www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf), diakses pada 4 Juli 2018.
164
Wirda Wanda Sari Bekarekar, ―Alasan Indonesia dalam Melakukan Hubungan
Kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group (MSG)‖, 1st
Prosiding Interdisciplinary
Postgraduate Student Conference (2016), h. 251.
80
Tabel IV. 3. 3 Data Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2017
No. Nama Negara
Produk Domestik
Bruto (PDB
dalam %)
Produk Domestik
Bruto (PDB
dalam $ miliar)
1. Indonesia 5.1 102.000
2. Fiji 3.8 5.08
3.
Front de Libération
Nationale Kanak (FLNK)
Kaledonia Baru
1.4 15.54
4. Papua Nugini 2.5 23.62
5. Kepulauan Solomon 3.2 1.28
6. Vanuatu 4.2 0.87
Sumber:
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WE
OWORLD/IDN/FJI/PNG/NCL/SLB/VUT
Kerjasama dalam bidang ekonomi tersebut dibenarkan oleh Presiden
Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam rapat terbatas yang
membahas tentang kerjasama dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan
hari Jumat, 4 Mei 2018. Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa letak
geografis Indonesia sangat mendukung Indonesia untuk menjalankan diplomasi
politik maupun ekonomi guna mencapai kepentingan nasional di kawasan
tersebut.165
165―Majukan Peluang Kerja Sama dengan Negara-negara Pasifik Selatan‖, Presiden
Republik Indonesia – Presiden Ir. H. Joko Widodo, (http://www.presidenri.go.id/berita-
aktual/majukan-peluang-kerja-sama-dengan-negara-negara-pasifik-selatan.html), diakses pada 4
Juli 2018.
81
Berikut merupakan pernyataan Presiden Jokowi dan rencananya untuk
membuka peluang kerjasama dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan:
Untuk masuk ke negara-negara di sekitar Samudra Hindia, kita juga sudah
memiliki forum kerja sama melalui IORA. Dan untuk negara-negara di kawasan
Samudra Pasifik, kita perlu terobosan untuk menggalang kerja sama yang lebih
konkret terutama kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan
yang secara geografis dekat dengan negara kita. Lalu, sering saya sampaikan
bahwa kita harus mulai masuk ke pasar-pasar negara nontradisional, termasuk
negara-negara kawasan Pasifik selatan ini, untuk menawarkan produk-produk
unggulan industri manufaktur kita, termasuk industri kelautan, perikanan dan
industri jasa kita. Serta di bidang konstruksi, informatika, dan telekomunikasi.
(www.presiden.go.id)
Sebelumnya, pada tanggal 23 Februari 2018, pembahasan mengenai
kerjasama dan rencana pemberian bantuan terhadap negara-negara kawasan
Pasifik Selatan telah dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Khusus di Kantor
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta.
Rapat ini dihadiri sekitar oleh 43 Kementerian Lembaga terkait.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia, Wiranto, mengatakan bahwa Indonesia akan menjalin kerjasama
dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan dan kerjasama tersebut terjalin
dalam bidang pelatihan personel kepolisian (keamanan), perikanan, pertanian
dan perdagangan.166
Lalu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi
menambahkan bahwa kerjasama dalam bidang sumber daya manusia yang
sudah terjalin di tahun-tahun sebelumnya, yang juga sudah dipaparkan di
166Syaiful Hakim, ―Indonesia Akan Bantu Negara di Kawasan Pasifik Selatan‖, Antara
News, (https://www.antaranews.com/berita/688103/indonesia-akan-bantu-negara-di-kawasan-
pasifik-selatan), diakses pada 4 Juli 2018.
82
dalam bab II, akan terus berjalan mengingat negara-negara kawasan Pasifik
Selatan membutuhkan jasa Indonesia dalam memfasilitasi mereka dalam hal
capacity building.167
Kembali merujuk kepada konsep ―power‖ yang telah dijabarkan dalam
bab I, selain ―cara militer‖, ada pula ―cara ekonomi‖ untuk menerapkan power
yang dimiliki oleh Indonesia, yakni suatu negara dapat menambah atau
mengurangi barang dan jasa yang disediakan untuk diekspor ke negara lain
untuk merepresntasikan power-nya. Dalam kasus ini, Indonesia memutuskan
untuk menjadikan negara-negara kawasan Pasifik Selatan pasar baru bagi
produk Indonesia guna mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah Pasifik
Selatan, yakni dukungan dari seluruh negara kawasan Pasifik Selatan, tidak
hanya Fiji, untuk membela dan mengakui keutuhan NKRI secara keseluruhan.
Sedangkan kerjasama pertahanan yang sudah terjalin antara Indonesia
dan Fiji, bertujuan untuk menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk
selanjutnya menciptakan peluang kerjasama baik dalam bidang pertahanan
maupun bidang-bidang lainnya dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya.
Selain itu, mengingat bahwa kerjasama pertahanan ini merupakan pertama
kalinya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara Pasifik Selatan, maka
perjanjian ini merupakan pembuktian akan negara Indonesia yang memiliki
kekuatan di bidang militer di kawasan Pasifik Selatan.
167―Pimpin Rakorsus Lanjutan Kunker Ke Nauru, Menko Polhukam dan Seluruh K/L
Akan Bangun Kerja Sama dengan Negara di Pasifik Selatan,‖ Kementerian Koordinator Bidang
Polhukam RI, (https://polkam.go.id/pimpin-rakorsus-lanjutan-kunker-ke-nauru-menko-polhkam-
dan-seluruh-k-l-akan-bangun-kerja-sama-dengan-negara-di-pasifik-selatan/), diakses pada 4 Juli
2018.
83
Dengan demikian, penjelasan mengenai kepentingan nasional Indonesia
terkait penandatanganan kerjasama pertahanan dengan Fiji tahun 2017 telah
dijabarkan dalam bab ini. Selain dijabarkan kepentingan-kepentingannya,
dijabarkan pula analisis antara konsep kepentingan nasional (kedaulatan dan
power) dan diplomasi pertahanan dengan upaya-upaya yang telah dan akan
dilakukan oleh Indonesia sehingga dapat terlihat bahwa Indonesia terus
berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
Dalam bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai kesimpulan atas
penelitian ini, yang mana akan dipaparkan kembali poin-poin penting yang
telah dijabarkan dalam bab I sampai bab IV.
84
BAB IV
KESIMPULAN
Pada tanggal 29 September 2017, Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Ryamizard Ryacudu, menandantangani perjanjian kerjasama dalam bidang
pertahanan yang bertajuk ―Agreement between the Republic of Indonesia and the
Republic of Fiji on Cooperation in the Field of Defence‖ dengan Menteri
Pertahanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari
pertemuan kedua belah pihak pada tanggal 4 November 2016 yang berakhir pada
penawaran proposal kerjasama pertahanan yang ditawarkan oleh Fiji.
Kerjasama pertahanan tersebut memiliki lima poin utama, yakni; pertama,
diadakannya pertukaran kunjungan antarbadan pertahanan; kedua, mengadakan
dialog dan konsultasi bilateral secara berkala; ketiga, mengadakan peningkatan
kapasitas melalui seminar; keempat, mengadakan pertukaran intelijen militer
antarnegara; kelima, meningkatkan kerjasama dalam bidang industri pertahanan.
Sebelumnya, Indonesia dan Fiji sudah memiliki hubungan bilateral
semenjak dibukanya Kedutaan Besar Indonesia di Suva pada tahun 2002 dan
Kedutaan Besar Fiji di Indonesia pada tahun 2011. Dari situlah Fiji dan Indonesia
mulai menjalin hubungan bilateral dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan
sumber daya serta pertahanan dan keamanan.
Fiji, yang merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan, yang memiliki
penduduk sebanyak 920.938 jiwa dan jumlah 3.500 personil militer aktif dapat
membuat Indonesia mengalihkan pandangannya untuk mengadakan kerjasama
85
pertahanan dengan negara yang kapabilitas militernya jauh di bawah Indonesia
sendiri. Untuk itu, terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia menyetujui untuk
menandatangani kerjasama pertahanan dengan Fiji pada tahun 2017.
Salah satu faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia setuju untuk
menandatangani kerjasama pertahanan dengan Fiji adalah isu separatisme Papua
Barat. Alasan yang membuat Papua Barat ingin menggunakan hak untuk
menentukan nasibnya sendiri (self-determination) untuk memerdekakan diri
adalah adanya perbedaan budaya dan ras antara masyarakat Indonesia pada
umumnya dengan Papua Barat dan pengalaman dijajah oleh bangsa asing yang
memberikan luka yang mendalam bagi Papua.
Isu separatisme ini semakin menguat begitu terbentuknya organisasi
separatisme Papua Barat. Ini semua berawal dari terbentukan Organisasi Papua
Merdeka (OPM) pada tanggal 1 Juli 1971 yang bertujuan untuk memerdekakan
diri dari Indonesia. Lalu, pada tahun 2005, kembali terbentuknya organisasi
separatisme yang bernama West Papua National Coalition for Liberation
(WPNCL). Terakhir, pada tahun 2014, organisasi tersebut kembali hadir yang
mana anggotanya berasal dari beberapa organisasi separatisme lainnya, yakni
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Baik Papua Barat (yang diwakilkan oleh ULMWP) dan Indonesia, keduanya
masih berupaya untuk menjadi anggota tetap dari organisasi regional di kawasan
Pasifik Selatan yang bernama Melanesian Spearhead Group (MSG). Organisasi
tersebut merupakan organisasi bagi para negara-negara Melanesia yang
bekerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi. ULMWP memiliki status observer
86
dalam MSG pada tahun 2015 sedangkan Indonesia berstatus assosiated member di
tahun yang sama.
Melihat hal tersebut, Indonesia memiliki beberapa kepentingan nasional
yang berkaitan dengan isu separatisme Papua Barat dalam menyepakati perjanjian
kerjasama pertahanan dengan Fiji pada tahun 2017. Kepentingan nasional tersebut
berhubungan dengan kedaulatan negara Indonesia atas kuasanya terhadap wilayah
NKRI, citra Indonesia sebagai negara dengan kapabilitas militer yang tinggi di
kawasan Pasifik Selatan dan keanggotaan Indonesia dalam MSG sekaligus
membuka peluang kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya.
Indonesia merupakan negara yang berdaulat akan seluruh wilayahnya,
sedangkan Papua Barat merupakan wilayah yang terintegrasi ke dalam NKRI
sesuai dengan hukum Indonesia dan juga New York Agreement. Sedangkan Fiji
merupakan negara anggota MSG yang mendukung secara penuh kedaulatan
Indonesia akan wilayahnya, termasuk Papua Barat dan Fiji merupakan mitra yang
paling konsisten dalam mendukung dan menghormati Indonesia sebagai negara
yang berdaulat dengan tidak ikut campur dalam urusan internal Indonesia
(separatisme Papua Barat).
Dengan perbandingan kapabilitas militer yang telah dipaparkan antara
Indonesia, Australia dan Selandia Baru, terbukti bahwa Indonesia memiliki
kapabilitas militer yang tinggi di kawasan Pasifik Selatan. Dengan ini pula, dapat
diakui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki wibawa akan kekuatan
militernya yang besar dan membuat negara-negara di kawasan Pasifik Selatan
menyadari bahwa Indonesia cukup kuat untuk menjaga keutuhan wilayahnya.
87
Salah satu cara untuk meredam gerakan separtisme Papua Barat yang sudah
merambat ke ranah internasional dengan diangkatnya status ULMWP menjadi
observer adalah dengan cara memperjuangkan keanggotaan Indonesia dalam
MSG dengan cara merangkul negara-negara anggota MSG melalui kerjasama.
Sudah ada beberapa kerjasama yang terjalin dan akan ada kerjasama-kerjasama
selanjutnya mengingat itu merupakan salah satu agenda utama Indonesia yang
yang direncanakan. Kerjasama-kerjasama tersebut diharapkan dapat membuat
negara-negara Pasifik Selatan memberikan dukungan atas kedaulatan Indonesia
dan menghormati isu separatisme Papua Barat sebagai isu internal Indonesia.
ix
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Baldwin, David A., ―Power and International Relations‖ dalam Handbook of
International Relations (London: SAGE Publications Ltd., 2013).
Blaikie, Norman, Designing Social Research: The Logic of Anticipation (Miami:
Blackwell Publisher Inc., 2000).
Burchill, Scott, The National Interest in International Relations Theory (New
York: Palgrave Macmillan, 2005).
Chauvel, Richard dan Ikrar Nusa Bhakti, The Papua Conflict: Jakarta‟s
Perceptions and Policies (Washington DC: East-West Center Washington,
2004).
Cottey, Andrew dan Anthony Forster, Reshaping Defence Diplomacy: New Roles
for Military Cooperation and Assistance (London: Routledge, 2004).
Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia
2008 (Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008).
Elmslie, Jim, ―Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenges and
Opportunities‖ dalam Regionalism, Security & Cooperation in Oceania
(Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies, 2015).
Fry, Greg dan Sandra Tarte, The New Pacific Diplomacy (Australia: ANU Press,
2015).
Glazebrook, Diana, Permissive Residents – West Papuan Refugees Living in
Papua New Guine(Australia: ANU Press, 2008).
x
Martono, Nanang, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci(Jakarta:
Rajawali Pers, 2015).
Morgenthau, Hans J. dan Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations – The
Struggle for Power and Peace, (6 ed.) (Singapore: McGraw Hill, 1997).
Saltford, John, The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua,
1962-1969 – The Anatomy of Betrayal (London: RoutledgeCurzon, 2003).
Jurnal
Bekarekar, Wirda Wanda Sari, ―Alasan Indonesia dalam Melakukan Hubungan
Kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group (MSG)‖, 1st
Prosiding
Interdisciplinary Postgraduate Student Conference (2016): 245-252.
Bolton, Lissant, ―Framing the Art of West Papua: An Introduction‖, The Asia
Pacific Journal of Anthropology Vol. 12, No. 4, (Agustus 2011: 317-326.
Hartati, Sri dkk, ―Indonesian Defense Industry Model Concept: A Study
Framework for Defense Industry Building‖, Journal of Advanced
Management Science Vol. 2, No. 4, (December 2014): 260-266.
Herr, Richard, ―The Security Outlook for Melanesia,‖ Unite Service 64 (2)
University of Fiji, (Juni 2013): 9-13.
Humphreys, A. R. C, ―National interest to global reform:patterns of reasoning in
British foreign policy discourse‖,TheBritish Journal of Politics and
International Relations(2015): 568-584.
International Institute for Strategic Studies , ―Chapter Six: Asia‖, The Military
Balance Volume 117, (2017): 237-350.
xi
McKenna,Kylie dan John Braithwaite, ―Large Corporations and Obstacles to
Peace in Papua‖ dalam ―Comprehending West Papua‖, Centre for Peace
and Conflict Studies University of Sydney (2011): 318-338.
Nainggolan, Oki Rilo, ―Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Jepang
Dalam Bidang Pertahanan Tahun 2015‖, JOM FISIP Volume 4 Nomer 2,
(Oktober 2017): 1-14.
Narayan, Paresh Kumar dan Biman Chand Prasad, ―Fiji’s Sugar, Tourism and
Garment Industries: A Survey of Performance, Problems and Potentials‖,
Fijian Studies Vol. 1 No. 1: 3, (2003); 4-27.
Pham, J. Peter, ―What Is in the National Interest? Hans Morgenthau’s Realist
Vision and American Foreign Policy‖, American Foreign Policy Interests,
30, (2008): 256-265.
Poling, Gregory, ―The Upside of Melanesian Leaders’ West Papua Compromise‖,
Pacific Partners Outlook Volume V Issue 6, Center for Strategic &
International Studies, (July 2015): 1-9.
Rolfe, Jim, ―Regional Defence Diplomacy: What Is It and What Are Its Limits?‖,
Centre for Strategic Studies New Zealand Strategic Background Paper – 21,
(2015): 1-5.
Salsabiela, Bilqis Fitria, ―Risk Assessment Pengembangan Pesawat Tempur
KFX/IFX Pada Kerjasama Joint Development Antara Indonesia Dengan
Korea Selatan‖, Jurnal Pertahanan & Bela Negara Volume 7 Nomor 2
(Agustus 2017):131-153.
xii
Savage, Peter dan Rose Martin, ―The OPM in West Papua New Guinea: The
Continuing Struggle Against Indonesian Colonialism‖, Journal of
Contemporary Asia 7:3 (1977); 338-346.
Trajano, Julius Cesar I., ―Ethnic Nationalism and Spearatism in West Papua,
Indonesia‖, Journal of Peace, Conflict and Development (16 November
2010):13-35.
Viartasiwi, Nino, ―The Politics of History in West Papua – Indonesia Conflict‖,
Asian Journal of Political Science, (2018): 1-19.
Dokumen
―Defence White Paper 2016‖, New Zealand Goverment.
―Joint Statement By Indonesia and the Members of the Melanesian Spearhead
Group‖, Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia.
―Statement by H.E. A. M. Fachir, Vice Minister for Foreign Affairs of Republic
of Indonesia At the 20th Melanesian Spearhead Group Leaders’ Summit‖,
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
―Agreement on the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on Cooperation
in the Field of Defence.‖
Direktorat Kerjasama Teknik – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
―Pelatihan Internasional di Fiji: Seaweed and Fish Product Development For
MSG/PIDF Countries di Suva, Fiji‖, Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia [buletin] (Juli 2016).
xiii
Dirwan, Achmad, ―Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang
Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis Untuk Pertahanan‖,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Tahun 2011.
Hayward-Jones, Jenny, ―Big Enough for All of Us: Geo-strategic Competition in
the Pacific Islands‖, Lowy Institute for International Policy (Mei 2013).
International Center for Transitional Justice, ―Masa Lalu yang Tak Berlalu:
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah
Reformasi‖, (Juni 2012).
Kresnandi, Andika, ―Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman dan Implikasinya
Bagi Kemajuan Industri Pertahanan Dalam Negeri Indonesia‖, Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan (2016) [skripsi].
Lowenstein, Allard K., ―Indonesian Human Rights Abuses in West Papua:
Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control‖,
Yale Law School [paper] (April 2004).
May, Ronald, ―The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island
Solidarity‖, Australian Strategic Policy Institute [paper] (Februari 2011).
Melanesian Spearhead Group, ―18th Melanesian Spearhead Group (MSG)
Leaders’ Summit Vale-Ni-Bose, BLV Complex, Suva, Fiji – Communique‖,
Melanesian Spearhead Group Secretariat.
Melanesian Spearhead Group, ―19th MSG Leaders’ Summit – Communique‖,
Melanesian Spearhead Group Secretariat.
xiv
Melanesian Spearhead Group, ―20th MSG Leaders’ Summit – Communique‖,
Melanesian Spearhead Group Secretariat.
Melanesian Spearhead Group, ―Agreement Establishing The Melanesian
Spearhead Group‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat.
Melanesian Spearhead Group, ―Statement by Octovianus Mote, Secretary General
United Liberation Movement for West Papua‖, Melanesian Spearhead
Group Secretariat.
Memorandum of Understanding Between The Government of Australia and The
Government of The Republic of Fiji on Development Cooperation.
Powles, Annadan Jose Sousa-Santos, ―Principled engagement: Rebuilding
defence ties with Fiji‖, Lowy Institute for International Policy (July 2016).
Prujean, Flint, ―The 2006 Fiji Coup: Engagement or Exclusion? Contrasting
Reactions from New Zealand and the People’s Republic of China‖,
University of Canterbury [tesis].
Singh, Baljeet, ―Modelling The Relationship Between Defence Burden And
Economic Growth For Fiji Islands‖, The University of the South
Pacific(2008) [tesis].
Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008.
Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945.
xv
Dokumen dan Berita Daring
Andrews, Sally, ―West Papua: Melanesian Spearhead Group has a tough decision
to make‖, Interpreter – Lowy Institute, (https://www.lowyinstitute.org/the-
interpreter/west-papua-melanesian-spearhead-group-has-tough-decision-
make), diakses pada 20 Maret 2018.
Armbruster,Stegan, ―Melanesia Takes Lead on Future West Papuan Peace‖, SBS
News, (https://www.sbs.com.au/news/melanesia-takes-lead-on-future-west-
papuan-peace), diakses pada 27 April 2018.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ―Tenaga Kerja dan Transmigrasi‖
[dokumen on-line]; tersedia di
http://www.bappenas.go.id/files/7813/5228/1848/bab-11-1977-
cek__20090203163443__1810__10.doc; internet; diunduh pada 3 Juni
2018.
Bishop, Julie ―Australian Support for Fiji Continues‖, Minister for Foreign Affairs
– The Hon Julie Bishop MP,
(https://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2016/jb_mr_160325.aspx),
diakses pada 23 Februari 2018.
Blades, Johnny, ―Mood for self-determination grows among small Pacific
nations‖, The Guardian,
(https://www.theguardian.com/world/2013/jul/23/west-papua-pacific-self-
determination), diakses pada 1 Juni 2018.
Boila, Sainiani, ―Pacific Seaweed Farmers to benefit from seaweed training―, Fiji
Broadcasting Corporation – Fiji News,
xvi
(http://news.algaeworld.org/2016/06/pacific-seaweed-farmers-benefit-
seaweed-training/), diakses pada 24 Maret 2018.
C., Webb-Gannon, ―Indonesia's Reign of Violence in West Papua‖, Refugee
TransitionsIssue 27, [dokumen on-line]; tersedia di
http://www.startts.org.au/media/Indonesias-Reign-of-Violence-in-West-
Papua.pdf.
Cain, Tess Newton ―The Melanesian Spearhead Group: What is it, and what does
it do?‖, The Interpreter, (https://www.lowyinstitute.org/the-
interpreter/melanesian-spearhead-group-what-it-and-what-does-it-do),
diakses pada 1 Juni 2018.
Cava, Litia, ―Police MoU Identifies Eight Transnational Crime Areas‖, The Fiji
Times, (http://www.fijitimes.com/story.aspx?src=ilaw&id=363222), diakes
pada 25 Maret 2018.
Department of Information Fiji, ―Indonesian Military Acknowledged For The
Reconstruction Of QVS‖, Fiji Sun,
(http://fijisun.com.fj/2016/11/04/indonesian-military-acknowledged-for-the-
reconstruction-of-qvs/), diakses pada 26 Maret 2018.
Department of Information, ―Minister For Defence Acknowledges Indonesian
Military For QVS Assistance‖, Fiji Sun Online,
(http://fijisun.com.fj/2016/11/03/minister-for-defence-acknowledges-
indonesian-military-for-qvs-assistance/), diakses pada 21 Februari 2018.
Doherty,Ben dan Kate Lamb, ―West Papua independence petition is rebuffed at
UN‖, The Guardian,
xvii
(https://www.theguardian.com/world/2017/sep/30/west-papua-
independence-petition-is-rebuffed-at-un), diakses pada 29 Juni 2018.
Government of the Republic of Fiji – Ministry of Foreign Affairs ,
(http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-resources/media-release/350-fiji-
indonesia-sign-development-cooperation-agreement), diakses pada 21 Maret
2018.
Gumilang, Prima & Iman Nugroho, ―OPM Baku Tembak dengan TNI di
Tembagapura, Dua Tewas‖, CCN Indonesia,
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180403075223-20-
287780/opm-baku-tembak-dengan-tni-di-tembagapura-dua-tewas), diakses
pada 29 Juni 2018.
Hakim,Syaiful, ―Indonesia Akan Bantu Negara di Kawasan Pasifik Selatan‖,
Antara News, (https://www.antaranews.com/berita/688103/indonesia-akan-
bantu-negara-di-kawasan-pasifik-selatan), diakses pada 4 Juli 2018.
Hawley, Samantha, ―West Papua independence petition does not exist, United
Nations says‖, ABC News, (http://www.abc.net.au/news/2017-09-29/west-
papua-independence-petition-reports-false-say-un/9001538), diakses pada
29 Juni 2018.
Kabutulaka,Tarcisius, ―West Papua: MSG’s Challenge, Indonesia’s Melanesian
Foray‖, Vanuatu Daily Post, (http://dailypost.vu/news/west-papua-msg-s-
challenge-indonesia-s-melanesian-foray/article_0acf8acb-bd32-54db-8d6c-
9fafbf83373f.html), diakses pada 27 April 2018.
xviii
Ligo,Godwin, ―West Papua Unite Under New Umbrella Group‖, Vanuatu Daily
Post, (http://dailypost.vu/news/local_news/west-papuans-unite-under-new-
umbrella-group/article_ff875941-551a-5730-a394-052caccb6ed3.html),
diakses pada 28 April 2018.
Ministry of Foreign Affairs, Government of the Republic of Fiji,
(http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-resources/media-release/417-fiji-
embassy-in-indonesia-to-open), diakses pada 19 Maret 2018.
Ministry of Foreign Affairs, Government of the Republic of Fiji,
(http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-resources/media-release/417-fiji-
embassy-in-indonesia-to-open), diakses pada 19 Maret 2018.
Mudunavonu,Peni, ―Help from Indonesia‖, The Fiji Times,
(http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=352416), diakses pada 26 Maret
2018.
Payne, Marise, ―Australia and Fiji Reaffirm Strengthening Security Relationship‖,
Australian Government – Department of Defence,
(https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-payne/media-
releases/australia-and-fiji-reaffirm-stengthening-security-relationship),
diakses 21 Februari 2018.
Sauvakacolo, Siteri, ―Uni Two Get Indonesia Scholarship‖, Fiji Sun,
(http://fijisun.com.fj/2009/07/26/uni-two-get-indonesia-scholarship/),
diakses pada 23 Maret 2018.
Susu, Aqela, ―Bid To Counter Terrorism‖, The Fiji Times,
(http://fijitimes.com/story.aspx?id=363128), diakses pada 25 Maret 2018.
xix
Suva, Ashna Kumar, ―QVS Old Boys Want More Indonesian Help‖,
(http://fijisun.com.fj/2016/08/28/qvs-old-boys-want-more-indonesian-help/),
diakses pada 26 Maret 2018.
Tulo,Meriba, ―West Papua One Step Closer to MSG Membership, Says Wenda‖,
Asia Pacific Report, (https://asiapacificreport.nz/2018/02/17/west-papua-
one-step-closer-to-msg-membership-says-wenda/), diakses pada 28 April
2018.
Utama, Abraham, ―Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Meningkat Tajam‖,
CNN Indonesia, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151208141245-
20-96791/pelanggaran-wilayah-udara-indonesia-meningkat-tajam/), diakses
pada 23 Oktober 2017.
Voilant, Adam,―Tropical Cyclone Winston Slams Fiji‖, Earth Observatory –
NASA,
(https://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=87562),
diakses pada 20 Februari 2018.
―First Indonesia-Fiji JMC Meeting, Agreed on Economic Cooperation‖, Economic
Diplomacy – Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
Indonesia,(https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/en/home/first-indonesia-
fiji-jmc-meeting-agreed-on-economic-cooperation), diakses pada 21 Maret
2018.
―72nd Session of the UN General Assembly‖, United Nations Forum on Forest,
(http://www.un.org/esa/forests/events/unga-72/index.html), diakses pada 8
Mei 2018.
xx
―About ULMWP‖, United Liberation Movement for West Papua,
(https://www.ulmwp.org/about-ulmwp), diakses pada 26 April 2018.
―Asian-Pacific Powers Ranked by Miilitary Strengh‖, Global Fire Power,
(https://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia-pacific.asp),
diakses pada 30 Juni 2018.
―Brief About MSG Secretariat‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat,
(http://www.msgsec.info/index.php/msgsecretariat/brief-about-msg-
secretariat), diakses pada 24 April 2018.
―Brief About MSG‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat,
(http://www.msgsec.info/index.php/members/brief-about-msg), diakses 24
April 2018.
―ESCAP-Fiji Event at COP23: Oceans and Climate Change – Impacts and
Solutions in Asia-Pasific‖, Unite Nations Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific, (http://www.unescap.org/events/escap-fiji-event-
cop23-oceans-and-climate-change-%E2%80%93-impacts-and-solutions-
asia-pacific), diakses pada 8 Mei 2018.
―Fiji and Indonesia eye defence collaboration‖, Radio New Zealand,
(https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/317212/fiji-and-
indonesia-eye-defence-collaboration), diakses pada 21 Februari 2018.
―Fiji and NZ Sign Development Cooperation Agreement‖, Ministry of Foreign
Affairs – The Republic of Fiji, (http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-
publications/media-release/850-fiji-and-new-zealand-sign-development-
agreement), diakses pada 2 Juli 2018.
xxi
―Fiji and United Nations‖, Government of the Republic of Fiji – Ministry of
Foreign Affairs, (http://www.foreignaffairs.gov.fj/news-release/10-foreign-
policy/foreign-policy/6-fiji-and-the-united-nations), diakses pada 20 Maret
2018.
―Fiji Financial Intelligence Unit 2016 Annual Report‖, Fiji Financial Intellegence
Unit [laporan on-line], tersedia di http://www.parliament.gov.fj/wp-
content/uploads/2018/03/FIU-2016.pdf.
―Fiji Participates In Indonesian Arts and Culture Program‖, Government of The
Republic of Fiji – Ministry of Foreign Affairs,
(http://www.foreignaffairs.gov.fj/about-us/22-terms-of-use/terms-of-
use/391-fiji-participates-in-indonesian-arts-and-culture-program), diakses
pada 23 Maret 2018.
“Fiji‖, The Commonwealth, (http://thecommonwealth.org/our-member-
countries/fiji), diakses pada 03 Agustus 2018.
―General Debate Concludes Amid Clarion Calls for Diplomacy, Reform of United
Nations to Create More Equitable World Order‖, United Nations - Meetings
Coverage And Press Releases,
(https://www.un.org/press/en/2017/ga11953.doc.htm), diakses pada 20
Maret 2018.
―Indonesia Acquires Associate Member Status In Melanesian Spearhead Group
(MSG)‖, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
(https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-Acquires-Associate-
xxii
Member-Status-In-Melanesian-Spearhead-Group-MSG.aspx), diakses pada
20 Maret 2018.
―Indonesia dan Fiji Sepakati Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pertahanan‖,
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,
(https://www.kemhan.go.id/2017/09/29/indonesia-dan-fiji-sepakati-
perjanjian-kerja-sama-pertahanan.html), diakses pada 2 Juli 2018.
―Indonesia dan Fiji Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan‖,
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,
(https://www.kemhan.go.id/2017/09/29/indonesia-dan-fiji-tandatangani-
perjanjian-kerja-sama-pertahanan.html), diakses pada 2 Juli 2018.
―Indonesia dan Senegal Tingkatkan Kerjasama Pertahanan, Senegal Pesan Lagi
Pesawat CN 235 PT DI‖, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,
(https://www.kemhan.go.id/2017/08/09/indonesia-dan-sinegal-tingkatkan-
kerjasama-pertahanan-sinegal-pesan-lagi-pesawat-cn-235-pt-di.html),
diakses pada 23 Februari 2018.
―Indonesia helps finance Melanesian Spearhead Group secretariat‖, Radio New
Zealand, (https://www.radionz.co.nz/international/pacific-
news/350755/indonesia-helps-finance-melanesian-spearhead-group-
secretariat), diakses pada 1 Juni 2018.
―Indonesia, Fiji agree to set up defense cooperation ―, China.org.cn,
(http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2017-
09/29/content_41667264.htm), diakses pada 21 Februari 2018.
xxiii
―Indonesia, Fiji to boost cooperation on defense, counter-terrorism ―,
XINHUANET, (http://www.xinhuanet.com/english/2016-
11/04/c_135806662.htm), diakses pada 21 Februari 2018.
―Information Meeting on The United Liberation Movement for West Papua
(ULMWP) – English Version‖, Tanahku West-Papua,
(http://www.tanahku.west-papua.nl/index.php/nieuwsberichten/4795-
informatie-bijeenkomst-over-de-united-liberation-movement-for-west-
papua-ulmwp-.html), diakses pada 28 April 2018.
―Kerjasama Pertahanan RI-Brazil Telah Resmi Ditandatangani Oleh Menhan
Kedua Negara‖, Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia,(https://www.kemhan.go.id/2017/04/06/kerjasama-pertahanan-ri-
brazil-telah-resmi-ditandatangani-oleh-menhan-kedua-negara.html), diakses
pada 23 Oktober 2017.
―Kontak senjata TNI-OPM kembali terjadi di Papua, lima tentara cedera‖, BBC
Indonesia, (http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44519022), diakses
pada 29 Juni 2018.
―Kunjungan Delegasi Kepolisian Fiji ke Indonesia Pada Tanggal 2 – 9 Februari
2013‖, NCB-INTERPOL Indonesia,
(http://www.interpol.go.id/id/berita/516-kunjungan-delegasi-kepolisian-fiji-
ke-indonesia-pada-tanggal-2-9-februari-2013), diakses pada 25 Maret 2018.
―Majukan Peluang Kerja Sama dengan Negara-negara Pasifik Selatan‖, Presiden
Republik Indonesia – Presiden Ir. H. Joko Widodo,
xxiv
(http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/majukan-peluang-kerja-sama-
dengan-negara-negara-pasifik-selatan.html), diakses pada 4 Juli 2018.
―Materi Sosialisasi Koalisi Nasional Papua Barat Untuk Pembebasan (KNPBUP)
West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)‖, Markas Pusat
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat “Persevero”,
(http://103.15.156.8/~versever/index.php/93-berita/166-sosialisasi-wpncl),
diakses pada 28 April 2018.
―Melanesian Spearhead Group (MSG)‖, Ministry of Foreign Affairs Republic of
Indonesia, (https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerjasama-
regional/Pages/MSG.aspx), diakses pada 28 April 2018.
―Melanesian Spearhead Group‖, Melanesian Spearhead Group Secretariat,
(http://www.msgsec.info/index.php/members/brief-about-msg), diakses
pada 2 Juli 2018.
―Memorandum of Understanding of Cooperation‖, Pacific Islands Development
Forum, (http://pacificidf.org/memorandum-of-understanding-of-
cooperation/), diakses pada 8 Mei 2018.
―Menhan RI Bertemu Menhan Korsel Bahas Kerjasama Kapal Selam‖,
Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia,
(https://www.kemhan.go.id/2017/08/01/menhan-ri-bertemu-menhan-korsel-
bahas-kerja-sama-kapal-selam.html), diakses pada 23 Oktober 2017.
―Military Expenditure (current LCU)‖, The World Bank,
(https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CN?locations=ID-
AU-NZ), diakses pada 16 Juli 2018.
xxv
―MSG Committee Mulls Over Membership Guidelines‖, Radio New Zealand,
(https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/318877/msg-
committee-mulls-over-membership-guidelines), diakses pada 28 April 2018.
―MSG Leaders Approve West Papua Roadmap‖, Radio New Zealand,
(https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/213127/msg-leaders-
approve-west-papua-roadmap), diakses pada 27 April 2018.
―MSG Leaders To Discuss Membership Matters‖, Radio New Zealand,
(https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/350220/msg-leaders-
to-discuss-membership-matters), diakses pada 28 April 2018
―MSG to Determine Status for West Papua Free Movement‖, JakartaGlobe,
(http://jakartaglobe.id/news/msg-determine-status-west-papua-free-
movement/), diakses pada 27 April 2018.
―Murid Sekolah di Fiji Belajar Mengenai Indonesia Melalui Festival Film
Indonesia 2016‖, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva, Republik
Fiji, (https://www.kemlu.go.id/suva/id/berita-agenda/berita-
perwakilan/Pages/Murid-Sekolah-di-Fiji-Belajar-Mengenai-Indonesia-
Melalui-Festival-Film-Indonesia-2016.aspx), diakses pada tanggal 15 April
2018.
―Neraca Perdagangan Dengan Negara Mitra Dagang: Fiji‖, Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia,
(http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-
import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=333), diakses
pada 1 April 2018.
xxvi
―Partisipasi Indonesia Sebagai Observer pada KTT Khusus Melanesian Spearhead
Group (MSG)‖, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
(https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Partisipasi-Indonesia-
Sebagai-Observer-pada-KTT-Khusus-Melanesian-Spearhead-Group-
MSG.aspx), diakses pada 29 April 2018.
―Penandatanganan MoU Antara Polri dan Kementerian Pertahanan, Keamanan
Nasional dan Imigrasi Fiji‖, NCB-INTERPOL Indonesia,
(http://www.interpol.go.id/id/berita/443-penandatanganan-mou-antara-polri-
dan-kementerian-pertahanan-keamanan-nasional-dan-imigrasi-fiji), diakses
pada 25 Maret 2018.
―Pimpin Rakorsus Lanjutan Kunker Ke Nauru, Menko Polhukam dan Seluruh
K/L Akan Bangun Kerja Sama dengan Negara di Pasifik Selatan,‖
Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI,
(https://polkam.go.id/pimpin-rakorsus-lanjutan-kunker-ke-nauru-menko-
polhkam-dan-seluruh-k-l-akan-bangun-kerja-sama-dengan-negara-di-
pasifik-selatan/), diakses pada 4 Juli 2018.
―PM Thanks Indonesia For Cyclone Winston Assistance‖, Fiji Sun,
(http://fijisun.com.fj/2016/04/01/pm-thanks-indonesia-for-cyclone-winston-
assistance/), diakses pada 22 Maret 2018.
―Product Exports by Fiji to Indonesia 2016‖, WITS,
(https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/FJI/Year/2016/Trade
Flow/Export/Partner/IDN/Product/all-groups), diakses pada 21 Maret 2018.
xxvii
―Product Exports by Indonesia to Fiji 2016‖, WITS,
(https://wits.worldbank.org//CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2016/Tra
deFlow/Export/Partner/FJI/Product/all-groups), diakses pada 21 Maret
2018.
―Scholarship Cooperation Between Indonesia and Fiji‖, Embassy of the Republic
of Indonesia in Suva, Republic of Fiji,
(https://www.kemlu.go.id/suva/en/berita-agenda/berita-
perwakilan/Pages/SCHOLARSHIP-COOPERATION-BETWEEN-
INDONESIA-AND-FIJI.aspx), diakses pada 23 Maret 2018.
―Senegal Berencana Pesan Lagi Pesawat CN-235‖, Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia, (https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-
perwakilan/Pages/Senegal-Berencana-Pesan-Lagi-Pesawat-CN-235-.aspx),
diakses pada 23 Februari 2018.
―Serangan Bajak Laut di Selat Malaka Meningkat‖, BeritaTRANS,
(http://beritatrans.com/2014/07/01/serangan-bajak-laut-di-selat-malaka-
meningkat/), diakses pada 23 Oktober 2017.
―South Pacific Nuclear-Free Zone (SPNFZ) – Treaty of Rarotonga, Nuclear
Threat Initiative, (https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/south-
pacific-nuclear-free-zone-spnfz-treaty-rarotonga/), diakses pada 01
September 2018.
―Statement Made By Dr. Otto Ondawame, Vice Chairman of West Papua
National Coalition For Liberation During The Plenary Session of MSG
Meeting in Noumea, Kanaky-New Caledonia‖, Melanesian Spearhead
xxviii
Group Secretariat,
(http://www.msgsec.info/index.php/publicationsdocuments-a-
downloads/statements/222-21-june-2013-19th-MSG-leaders-summit-
statement-by-dr-otto-ondawame-vice-chairman-of-the-west-papua-national-
council-for-liberation), diakses pada 27 April 2018.
―The Pacific Islands Forum‖, The Pacific Islands Forum Secretartiat,
(https://www.forumsec.org/who-we-arepacific-islands-forum/), diakses pada
2 Juli 2018.
―The World Factbook—Australia – OCEANIA: Fiji‖, Central Intelligence
Agency, (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/fj.html), diakses pada 14 April 2018.
―UN Human Rights Chief to visit Indonesia (5-7 Feb), Papua New Guinea (8 Feb)
and Fiji (9-12Feb), United Nations Human Rights Office of the High
Commissioner,
(http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=
22625&LangID=E), diakses pada 15 April 2018.
―United Nations‖, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
(https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerjasama-
multilateral/Pages/United-Nations.aspx), diakses pada 20 Maret 2018.
―Visi – Misi – Program Aksi, Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014‖, Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia, (www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-
JK.pdf), diakses pada 4 Juli 2018.
xxix
―Welcome to the Fiji Embassy‖, Embassy of the Republic of Fiji – Indonesia &
Singapore, (http://www.fijiembajak.com/en/site/pages/home), diakses pada
19 Maret 2018.
―West Papua: United Nations Rejet Independence Petition‖, Unrepresented
Nations and Peoples Organization, (http://unpo.org/article/20371), diakses
pada 29 Juni 2018.
―What is Pacific Islands Development Forum (PIDF)?‖, Pacific Islands
Development Forum, (http://pacificidf.org/what-is-pidf/), diakses pada 8
Mei 2018.
xxx
LAMPIRAN1
Surat keterangan pengambilan data ―Agreement between the Republic of
Indonesia and the Republic of Fiji on Cooperation in the Field of Defence‖.
xxxi
LAMPIRAN2
Sumber: Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia.