ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI KECAMATAN CIDAHU
KABUPATEN SUKABUMI
LUSI DARA MEGA
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
2013
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skirpsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Agustus 2013
Lusi Dara Mega NIM H44090010
4
5
ABSTRAK
LUSI DARA MEGA. Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Dibimbing oleh ACENG HIDAYAT.
Kecamatan Cidahu adalah salah satu daerah penyangga Hutan Gunung Salak yang memiliki potensi air tanah cukup besar. Air tanah di Kecamatan Cidahu selama ini telah menjadi sumber pemenuhan kebutuhan komersil maupun non komersil, seperti untuk pemenuhan kebutuhan air bersih perusahaan dan masyarakat lokal. Pemanfaatan air tanah yang terus-menerus dalam jumlah besar berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan seperti menurunnya kuantitas dan kualitas air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penurunan kuantitas air tanah diindikasikan telah menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan pengelolaan air tanah berbasis sinergisasi antar stakeholder menjadi sangat penting dilakukan untuk mengatur pemanfaatan air tanah secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil penghitungan estimasi potensi kerugian ekonomi dengan menggunakan pendekatan replacement cost, kerugian ekonomi yang berpotensi dialami oleh masyarakat Kecamatan Cidahu akibat penurunan kuantitas air tanah mencapai Rp. 696.756.900 per tahun. Adapun hasil pemetaan stakheolder menunjukkan bahwa Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi merupakan stakeholder yang paling berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu. Berdasarkan hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa instrumen kebijakan berupa pajak dan perizinan diindikasikan belum berjalan optimal untuk mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh perusahaan.
Kata kunci: air tanah, analisis kebijakan, analisis stakeholder, replacement cost
6
ABSTRACT
LUSI DARA MEGA. Policy Analysis of Groundwater Management and Utilization in Cidahu District Sukabumi Regency. Supervised by ACENG HIDAYAT.
Cidahu District is one buffer zones of Mount Salak Forest which has quite large groundwater potential. Groundwater of Cidahu District has become the source for commercial and non comercial uses, such as to fulfill the needs of fresh water for companies and local society. Continuous utilization in large quantity will potentially cause damage to the environment, for example decrease in quantity and quality of groundwater that can be used by the society. Decrease in the quantity of groundwater is indicated have causing the economic losses to society. Therefore, groundwater management policy base on synergy among stakeholders becomes very important in order to regulate the use of groundwater to be equitable and sustainable. The estimation result by using replacement cost approach demonstrates the potential economic losses experienced by the local community of Cidahu District due to the quantity of groundwater, reached Rp. 696.756.900 per year. The result of stakeholders mapping shows that Department of Mines, Energies, and Mineral Resources of Sukabumi Regency held the most important role in managing groundwater utilization in Cidahu District. Based on the results of policy analysis, taxes and licensing policy instruments have not used optimally in order to control groundwater utilization by the companies.
Keywords: ground water, policy analysis, replacement cost, stakeholder analysis
7
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada
Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI KECAMATAN CIDAHU
KABUPATEN SUKABUMI
LUSI DARA MEGA
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
2013
8
Judul Skripsi: Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di
Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi
Nama : Lusi Dara Mega
NIM : H44090010
Disetujui oleh
Dosen Pembimbing
Diketahui oleh
Tanggal Lulus: 2 3 AUG 2013
9
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi
Nama : Lusi Dara Mega NIM : H44090010
Disetujui oleh
Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Dosen Pembimbing
Diketahui oleh
Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
10
11
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, dengan judul Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Maret 2013. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini terutama kepada:
1. Keluargaku tersayang, Ibunda Euis Suryati, Ayahanda Asep Herliyana, Adik Lingga Nurma Mukarromah, terimakasih atas semua curahan perhatian, do’a, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penelitian ini dengan baik dan lancar.
3. Bapak Ir. Nondyantoro, M.SP selaku dosen penguji utama dan Bapak Kastana Sapanli, S.Pi, M.Si selaku dosen penguji perwakilan Departemen ESL.
4. Segenap Dosen dan Staf pengajar Departemen ESL. 5. Seluruh pihak pada instansi terkait (instansi pemerintah, perusahaan swasta,
dan lembaga eksternal) yang telah banyak membantu penulis selama pengumpulan data.
6. Seluruh keluarga besar H.M. Mubarok, H. Kamaludin dan H. Asyari, terimakasih untuk semua dukungan dan do’a yang diberikan kepada penulis.
7. Sahabat GKC tersayang, Kukuh, Tina, Nunu, Fitri dan Frima. Sahabat kesayangan, Ai dan Nce. Sahabat GS, Intan, April, Iyey, Bida, Febby, dan Gilang. Sahabat-sahabat di BEM FEM IPB Kabinet Sinergi dan Progresif.
8. Teman satu bimbingan, Adin, Chintia, Dinda, Nobel, Cicit, dan Eyi. 9. Qyqyy Yasmin, Anyis, Gugat, dan seluruh sahabat di keluarga Besar ESL
46 yang telah banyak memberikan saran dan dukungan selama penulis menyusun skripsi.
Bogor, Agustus 2013
Lusi Dara Mega
12
13
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvi
I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah .............................................................................. 3 1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................. 4 1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian ................................................ 5
II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 6
2.1 Tinjauan Teoritis ................................................................................... 6 2.1.1 Permintaan dan Penawaran Sumber Daya Air ............................ 6 2.1.2 Sifat dan Nilai Air Tanah ............................................................ 7 2.1.3 Potensi Kerusakan Lingkungan Akibat Pemanfaatan Air Tanah 8 2.1.4 Metode Estimasi Potensi Kerugian Akibat Pemanfaatan Air Tanah ........................................................................................... 8 2.1.5 Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah .................. 9 2.1.6 Metode Analisis stakeholder ....................................................... 11 2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................. 12
III KERANGKA PEMIKIRAN ....................................................................... 14
IV METODE PENELITIAN ........................................................................... 16
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................ 16 4.2 Jenis dan Sumber Data .......................................................................... 16 4.3 Metode Pengambilan Contoh ................................................................ 17 4.4 Metode Analisis Data ............................................................................ 17 4.4.1 Analisis Persepsi Stakeholder dan Masyarakat ........................... 18 4.4.2 Estimasi Potensi Kerugian Ekonomi Masyarakat ........................ 18 4.4.3 Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah ............................................................................................ 19 4.4.4 Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah ..... 21
V GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN ................................... 22
5.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian ......................................................... 22 5.1.1 Potensi Air Tanah di Kecamatan Cidahu .................................... 23 5.1.2 Aspek Geometri ........................................................................... 23 5.1.3 Aspek Ekosistem Air Tanah ........................................................ 24 5.2 Kondisi Pemanfaatan Air Tanah ........................................................... 24 5.3 Karakteristik Responden ....................................................................... 25
14
VI ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER DAN MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN AIR TANAH ........................................ 28
6.1 Analisis Persepsi Stakeholder dan Masyarakat ..................................... 28 6.1.1 Persepsi Responden terhadap Sifat Air Tanah ............................ 28 6.1.2 Persepsi Responden terhadap Pemanfaatan Air Tanah yang
dilakukan Perusahaan .................................................................. 31 6.1.3 Persepsi Responden terhadap Kondisi Lingkungan Kecamatan
Cidahu ......................................................................................... 34 6.2 Estimasi Potensi Kerugian Ekonomi Masyarakat ................................. 37 6.2.1 Pola Penggunaan Air Bersih Masyarakat Kecamatan Cidahu … 37
6.2.2 Nilai Kerugian Ekonomi Masyarakat ......................................... 39
VII ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH ............................................................ 43
7.1 Identifikasi Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder ........................... 43 7.2 Fungsi dan Peran Masing-Masing Stakeholder ................................... 46
7.2.1 Kelompok Pemerintah ............................................................. 46 7.2.2 Kelompok Perusahaan .............................................................. 54 7.2.3 Kelompok Masyarakat ............................................................... 54
7.3 Pergeseran Pemetaan Stakeholder......................................................... 55 7.4 Keterkaitan Antar Stakeholder ............................................................. 55
VIII ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH .......................................................................................... 57
8.1 Kebijakan Pengelolaan Air Tanah ........................................................ 57 8.1.1 Analisis Perizinan ....................................................................... 59 8.1.2 Analisis Pengaawasan ................................................................. 65 8.1.3 Analisis Penertiban ..................................................................... 68 8.1.4 Analisis Konservasi .................................................................... 71 8.2 Implikasi Kebijakan ............................................................................. 73
IX SIMPULAN DAN SARAN ....................................................................... 75
9.1 Simpulan .............................................................................................. 75 9.2 Saran .................................................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 77
LAMPIRAN .................................................................................................... 80
RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... xvii
15
DAFTAR TABEL
1 Jumlah Perusahaan dan Sumber Air Tanah yang digunakan oleh Perusahaan di Kecamatan Cidahu pada Tahun 2013 ...........................
2
2 Kerangka Kebijakan untuk Perlindungan Lingkungan ....................... 10 3 Matriks Keterkaitan Antara Tujuan Penelitian Jenis Data, Sumber
Data, dan Metode Analisis .................................................................. 17
4 Matriks Analisis Persepsi Stakeholder dan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Air Tanah ........................................................................
18
5 Matriks Analisis Estimasi Potensi Nilai Kerugian Ekonomi Masyarakat ...........................................................................................
19
6 Matriks Analisis Stakeholder ............................................................... 20 7 Matriks Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah 21 8 Jumlah Sumber Air di Kecamatan Cidahu pada Tahun 2010 ............. 23 9 Jenis Perusahaan dan Volume Debit Air yang dimanfaatkan oleh
Perusahaan di Kecamatan Cidahu pada Bulan Maret 2013 ................
25 10 Data Karakteristik Responden .............................................................. 26 11 Sebaran Persepsi Kelompok Pemerintah terhadap Sifat Air Tanah 28 12 Sebaran Persepsi Kelompok Perusahaan Pengguna terhadap Sifat
Air Tanah ..............................................................................................
29 13 Sebaran Persepsi Kelompok Lembaga Eksternal terhadap Sifat Air
Tanah ...................................................................................................
30 14 Sebaran Persepsi Kelompok Masyarakat terhadap Sifat Air Tanah 30 15 Sebaran Persepsi Kelompok Pemerintah terhadap Pemanfaatan Air
Tanah oleh Perusahaan .........................................................................
61 16 Sebaran Persepsi Kelompok Perusahaan Pengguna Air Tanah
terhadap Pemanfaatan Air Tanah oleh Perusahaan ..............................
32 17 Sebaran Persepsi Kelompok Lembaga Eksternal terhadap
Pemanfaatan Air Tanah oleh Perusahaan .............................................
33 18 Sebaran Persepsi Kelompok Masyarakat terhadap Pemanfaatan Air
Tanah oleh Perusahaan ........................................................................
33 19 Sebaran Persepsi Kelompok Pemerintah terhadap Kondisi
Lingkungan Kecamatan Cidahu ...........................................................
34 20 Sebaran Persepsi Kelompok Perusahaan Pengguna Air Tanah
terhadap Kondisi Lingkungan Kecamatan Cidahu ...............................
35 21 Sebaran Persepsi Kelompok Lembaga Eksternal terhadap Kondisi
Lingkungan Kecamatan Cidahu ...........................................................
36 22 Sebaran Persepsi Masyarakat terhadap Kondisi Lingkungan
Kecamatan Cidahu ................................................................................
37
16
23 Pola Penggunaan Air Bersih Masyarakat Kecamtan Cidahu Berdasarkan Klasifikasi Penggunaan Sumber Air ................................
38
24 Jenis dan Besarnya Biaya Pengganti yang dikeluarkan oleh Responden ............................................................................................
39
25 Jumlah Kerugian Ekonomi yang Berpotensi dialami Masyarakat untuk Mendapatkan Air Bersih ............................................................
40
26 Identifikasi Nilai Kepentingan dan Pengaruh Masing-masing Stakeholder dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu ...............................................................................
43
DAFTAR GAMBAR
1 Diagram Alur Pemikiran Operasional ................................................ 15 2 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder ............................... 21 3 Pemetaan Masing-Masing Stakeholder dalam Pengelolaan dan
Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu ..................................
44 4 Keterkaitan antar Stakeholder ............................................................ 56 5 Prosedur Perizinan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu 63 6 Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah dan Prosedur Pembayaran
Pajak ...................................................................................................
66 7 Prosedur Penertiban terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Air Tanah 69
8 Prosedur Konservasi Air Tanah ......................................................... 72
DAFTAR LAMPIRAN
1 Kuesioner Penelitian untuk Responden Key Person Instansi Pemerintah dan Non-pemerintah .........................................................
80
2 Kuesioner Penelitian untuk Responden Masyarakat ............................ 85 3 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Cidahu pada Tahun 2012 ........... 90 4 Daftar Perusahaan Pengguna Air Tanah di Kecamatan Cidahu ........... 91 5 Peta Zonasi CAT di Kabupaten Sukabumi ........................................... 92 6 Data Biaya Pengganti yang dikeluarkan oleh Masyarakat Kecamatan
Cidahu untuk Mendapatkan Air Bersih ................................................
93 7 Dokumentasi Penelitian ........................................................................ 95
1
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kaya akan sumber
daya alam. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam dalam jumlah yang
melimpah, seperti sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya perikanan,
dan sumber daya hutan. Seluruh sumber daya tersebut memiliki peran sangat
penting dalam kehidupan terutama sumber daya air. Air merupakan salah satu
sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk kepentingan lainnya seperti
pertanian dan industri.
Kebutuhan air akan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan
bertambahnya penduduk. Kebutuhan sumber daya air terbesar di Indonesia
berpusat di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah
penduduk terbanyak. Jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 2010 tercatat
sebanyak 135.208.641 jiwa dengan kebutuhan air mencapai 134,71 m3/det
(Radhika et al. 2012).
Sumber air terbesar untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Indonesia
berasal dari air tanah. Sebesar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari
air tanah, terutama di daerah urban, pusat industri, dan permukiman yang
perkembangannya cukup pesat. Pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah-daerah
tersebut rata-rata 90% berasal dari air tanah (Djaendi 2003).
Indonesia memiliki potensi sumber daya air tanah yang melimpah. Salah
satu bagian wilayah di Indonesia yang memiliki potensi air tanah adalah kawasan
vulkanik. Bentuk bentang alamnya berupa perbukitan dan lereng-lereng
memungkinkan menjadi tempat masuk (recharge area) dan keluar air tanah
(discharge area) yang besar. Kondisi demikian menjadikan kawasan vulkanik
memiliki potensi sumber air tanah yang cukup besar untuk dikelola (Kartadinata
2007).
Kecamatan Cidahu merupakan salah satu wilayah penyangga kawasan
vulkanik Gunung Salak yang memiliki potensi air tanah sangat besar.
2
Pemanfaatan air tanah di wilayah ini selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat (non-komersil) juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas
produksi perusahaan-perusahaan swasta (komersil).
Tabel 1 Jumlah perusahaan dan sumber air tanah yang digunakan oleh perusahaan di Kecamatan Cidahu pada tahun 2013
No. Jenis Pemanfaatan Jumlah Perusahaan
Sumber Air yang digunakan
1 Bahan Penunjang Produksi:
- Peternakan 1 Sumur Bor Dalam - Garmen 3 Sumur Bor Dalam 2 Bahan Utama:
- AMDK 7 Sumur Bor Dalam - Minuman Energi 1 Sumur Bor Dalam dan Mata Air
Sumber : DPESDM Kabupaten Sukabumi 2013
Tabel 1 memperlihatkan bahwa terdapat 12 perusahaan menggunakan air
tanah di Kecamatan Cidahu. Perusahaan menggunakan air tanah sebagai bahan
penunjang produksi maupun sebagai bahan utama. Selain itu Tabel 1 juga
menunjukkan pada umumnya perusahaan memanfaatkan air tanah melalui
pembuatan sumur bor dalam. Artinya, air tanah yang digunakan oleh perusahaan
adalah air tanah dalam yang berada di bawah lapisan akuifer dengan rata-rata
kedalaman >100 m.
Pemanfaatan air tanah memiliki dampak positif dan negatif. Pemanfaatan air
tanah oleh perusahaan pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi, namun pada
sisi lain pemanfaatan yang dilakukan terus-menerus dan dalam jumlah besar dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan yang
terjadi pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat
Kecamatan Cidahu.
Air tanah yang digunakan oleh mayarakat pada dasarnya berbeda dengan air
tanah yang digunakan oleh perusahaan. Air tanah yang digunakan oleh
masyarakat merupakan air tanah dangkal yang diperoleh melalui pembuatan
sumur gali/dangkal (dug wells), sedangkan air tanah yang digunakan oleh
perusahaan merupakan air tanah dalam melalui pembuatan sumur bor/sumur
dalam (deep wells). Akan tetapi, ketika pengambilan air tanah melalui sumur
bor/sumur dalam (deep wells) lebih besar dari pengisiannya akan menyebabkan
3
lengkung-lengkung penurunan muka air tanah (depression cone) antara sumur
satu dengan sumur lainnya. Selanjutnya hal tersebut akan menyebabkan terjadinya
penurunan muka air tanah secara permanen (Suripin 2002).
Melihat dampak kerusakan lingkungan dan potensi kerugian ekonomi yang
dialami masyarakat, kebijakan pemerintah menjadi sangat penting untuk mengatur
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu. Kebijakan
berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan. Pengelolaan air tanah penting dilakukan mengingat sifat
air tanah pada kondisi geologi tertentu proses hidrologi air tanah membutuhkan
waktu ribuan tahun, sehingga bila pengambilan air tanah dilakukan secara
berlebihan maka air tanah akan habis (Kodoatie dan Sjarief 2010b).
Di India terdapat ketegangan yang menarik antara pemikiran yang
mengutamakan keadilan dan yang mengutamakan keberlanjutan. Kedua
kepentingan tersebut sering kali bertentangan. Kebijakan yang mengutamakan
kesetaraan politik dan ekonomi untuk kepentingan saat ini sering berbenturan
dengan kebijakan yang mengutamakan kepentingan keadilan antar generasi
(Aguilar 2011). Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kebijakan
pengelolaan air tanah serta potensi dampak kerusakan lingkungan yang
ditimbulkan akibat pemanfaatan air tanah. Harapannya air tanah di Kecamatan
Cidahu dapat dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan prinsip berkeadilan dan
berkelanjutan.
1.2 Perumusan Masalah
Pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu didominasi oleh perusahaan
swasta. Data pada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral
(DPESDM) menunjukkan terdapat 12 perusahaan yang memanfaatkan air tanah di
Kecamatan Cidahu (DPESDM 2013). Pemanfaatan air tanah dilakukan
perusahaan secara terus-menerus dan dalam jumlah besar. Hal itu diindikasikan
dapat menyebabkan kuantitas air tanah terus berkurang apabila pengambilan air
tanah tidak diimbangi dengan pemasukan (run in).
Lokasi perusahaan pemanfaat air tanah terletak di wilayah hilir, yaitu pada
ketinggian lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah hulu. Pemanfaatan air
4
tanah di wilayah hilir diindikasikan berdampak terhadap ketersediaan air tanah di
wilayah hulu. Hal itu terjadi karena kondisi hidrogeologi dan kimia-air tanah
Kecamatan Cidahu sebagai wilayah penyangga kawasan vulkanik Gunung Salak.
Wilayah hulu Kecamatan Cidahu pada elevasi di atas 700 m dpl termasuk
pada kategori sistem aliran air tanah lokal (pendek penjalaran air tanahnya),
sementara itu wilayah hilir pada elevasi 500 m dpl termasuk pada kategori sistem
aliran air tanah regional (panjang penjalaran air tanahnya). Daerah resapan
(recharge area) sumber air perusahaan rata-rata terletak di wilayah hulu pada
elevasi 700-900 m dpl (Kartadinata 2007).
Ketersediaan air pada sumur gali masyarakat saat ini sudah sangat jauh
berkurang jika dibandingkan dengan keadaan dahulu sebelum adanya
pengambilan air tanah oleh perusahaan. Kedalaman sumur gali milik masyarakat
saat ini rata-rata mencapai 15-17 m dari kedalaman awal sekitar 8-10 m
(Mangoting dan Surono 2006). Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, tidak
mustahil pada masa yang akan datang masyarakat Kecamatan Cidahu mengalami
krisis air bersih. Kebijakan pengelolaan yang mengatur pemanfaatan air tanah
menjadi sangat penting perannya untuk mengatasi kondisi tersebut. Penelitian ini
memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana persepsi stakeholder dan masyarakat terhadap pemanfaatan air
tanah di Kecamatan Cidahu?
2. Berapa potensi nilai kerugian ekonomi masyarakat Kecamatan Cidahu
akibat pemanfaatan air tanah oleh perusahaan?
3. Siapa stakeholder yang berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air
tanah di Kecamatan Cidahu?
4. Bagaimana kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan
Cidahu?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari
penelitian ini adalah tercapainya sinergisitas antar stakeholder dalam mengelola
dan memanfaatkan air tanah di Kecamatan Cidahu, sehingga dapat terwujud
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
5
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:
1. Menganalisis persepsi stakeholder dan masyarakat terhadap pemanfaatan air
tanah di Kecamatan Cidahu.
2. Mengestimasi potensi kerugian ekonomi masyarakat Kecamatan Cidahu
akibat pemanfaatan air tanah oleh perusahaan.
3. Menganalisis stakeholder yang berperan dalam pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
4. Menganalisis kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di
Kecamatan Cidahu.
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Penelitian yang dilakukan fokus terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air
tanah di Kecamatan Cidahu serta penghitungan potensi kerugian ekonomi
masyarakat.
2. Pemilihan wilayah estimasi potensi kerugian ekonomi pada penelitian ini
dilakukan secara purposive, yaitu empat desa di wilayah hulu Kecamatan
Cidahu yang mengalami kerugian ekonomi akibat kekeringan.
3. Penilaian kerugian fokus terhadap potensi kerugian ekonomi rumah tangga,
yaitu besar replacement cost yang dikeluarkan responden.
4. Pengaruh terhadap sektor pertanian tidak termasuk dalam penelitian ini.
Sawah di Kecamatan Cidahu berdasarkan profil kecamatan merupakan
sawah tadah hujan.
5. Kontribusi perusahaan terhadap PAD, multiplier effect, serta sistem
distribusi output perusahaan tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.
6
II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teoritis
Ketersediaan sumber daya air sangat tergantung pada daya pulih dari air itu
sendiri. Menurut Fauzi (2010) air merupakan sumber daya yang dapat
digolongkan sebagai sumber daya terbarukan (renewable) maupun tidak
terbarukan (non-renewable). Hal itu tegantung pada sumber dan pemanfaatannya.
Air yang bersumber dari bawah tanah atau groundwater misalnya, diperoleh
melalui proses geologi selama ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga meskipun
memiliki daya pulih maka pemanfaatan melebihi kemampuan recharge dapat
menjadikan air sebagai sumber daya yang tidak terbarukan. Sebaliknya, air
permukaan atau surface water seperti air yang diperoleh dari sungai maupun
danau dapat dikategorikan sebagai sumber daya terbarukan karena adanya proses
siklus hidrologi dari bumi.
2.1.1 Permintaan dan Penawaran Sumber Daya Air
Permintaan sumber daya air di Indonesia terus mengalami peningkatan.
Menurut Sanim (2011) kebutuhan air meningkat mengikuti pertambahan jumlah
penduduk, taraf hidup dan perkembangan sektor industri. Peningkatan kebutuhan
air bersih akan merubah nilai dari sumber daya air tanah yang sebelumnya
merupakan barang bebas (free good) menjadi barang yang bernilai ekonomi
(economic good) dan diperdagangkan seperti komoditi lain. Perkiraan dalam
sepuluh tahun mendatang, nilai strategis sumber daya air tanah akan semakin
besar sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan
meningkatnya pembangunan pemukiman, bangunan publik, perhotelan, industri
makanan, minuman, obat-obatan, dan indsutri lainnya yang memerlukan air
sebagai bahan baku dan proses (Kodoatie dan Sjarief 2008a).
Kondisi air di Indonesia apabila dilihat dari sisi penawaran termasuk sangat
melimpah. Menurut Sanim (2011) Indonesia memiliki luas daratan sekitar
1.918.410 Km2 dengan curah hujan sebesar 2.620 mm setahun. Kodoatie dan
Sjarief (2008) menjelaskan, jika dilihat dari begitu luasnya Indonesia dari sisi
geografi, maka volume air di udara yang jatuh sebagai hujan cukup berlimpah.
7
Ketika hujan mencapai bumi yang menjadi aliran mantap hanya 25%, hampir tiga
perempat terbuang percuma ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya air
masih perlu dikelola dengan cara-cara yang benar agar air mantap meningkat dan
air yang terbuang percuma berkurang.
2.1.2 Sifat dan Nilai Air Tanah
Air tanah termasuk dalam kelompok sumber daya yang memiliki siklus
dalam proses pembentukannya. Menurut Kodoatie dan Sjarief (2010b), air tanah
merupakan salah satu komponen dalam daur hidrologi (hydrologic cycle) yang
berlangsung di alam. Sumber ini terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam
tanah di daerah imbuhan (recharge area) dan mengalir melalui lapisan batuan,
terutama lapisan pembawa air (akuifer) dalam satu cekungan air tanah
(groundwater basin) yang berada di bawah permukaan tanah menuju ke daerah
lepasan (discharge area).
Lebih lanjut Kodoatie dan Sjarief (2010b) menjelaskan bahwa air tanah
dapat berupa air sumur dalam maupun air sumur dangkal. Air sumur dalam ialah
air yang telah merembes melalui lapisan-lapisan mineral masuk ke tanah, ketika
selama perembesan bahan-bahan organiknya tertahan. Oleh karena itu, air sumur
dalam dapat langsung diminum. Sebaliknya air sumur dangkal tidak dapat
langsung diminum karena rawan perembesan oleh zat pencemar yang berasal dari
limbah buangan kegiatan domestik, pertanian, ataupun industri.
Air tanah memiliki nilai yang sangat penting sebagai salah satu sumber
pasokan kebutuhan air dalam aktivitas manusia. Air lebih dari sekedar sebagai
nilai sosial, ekonomi, religius, kultural dan lingkungan (Sanim 2011). Kamper et
al. (2006) dalam Siswanto (2011) menyebutkan nilai ekonomi air tanah yakni: (1)
nilai penggunaan (use value), untuk keperluan air minum, industri, irigasi dan
sebagainya; (2) diluar nilai penggunaan (non-use value) misalnya kemanfaatan
untuk generasi yang akan datang; (3) nilai ekosistem, misalnya manfaat
keberadaan air tanah untuk ekosistem, sungai dan danau.
8
2.1.3 Potensi Kerusakan Lingkungan Akibat Pemanfaatan Air Tanah
Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Pasal 34 tentang Air Tanah
menyatakan bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang
keberadaannya terbatas dan kerusakannya mengakibatkan dampak yang luas serta
pemulihannya sulit dilakukan. Contoh pemanfaatan air tanah yang tidak dikelola
dengan baik adalah pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus
dan dalam jumlah yang melebihi daya pulihnya. Pemanfaatan air tanah seperti itu
dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berupa penurunan jumlah debit air,
penurunan muka air tanah, penurunan mutu air, dan penurunan permukaan tanah
(Suripin 2002). Menurut Hindarko (2002) harus diakui bahwa dampak lingkungan
yang terjadi dari penyadapan air tanah secara masal ini sangat mengkhawatirkan,
seperti misalnya:
1. Intrusi air laut, berupa rembesan air asin yang mencemari sumur penduduk,
dan merusak bangunan bawah tanah lainnya.
2. Land subsidence, penurunan muka tanah, seperti yang sedang terjadi di
daerah pantai Kota Semarang, muka tanah diperkirakan turun 5 cm setiap
tahunnya.
3. Penurunan muka air tanah secara masal, sehingga sungai menjadi kering,
sumur penduduk habis airnya, mata air berhenti mengalir.
2.1.4 Metode Estimasi Potensi Kerugian Akibat Pemanfaatan Air Tanah
Menurunnya ketersediaan air menimbulkan kerugian ekonomi bagi
masyarakat Kecamatan Cidahu. Nilai kerugian ekonomi akibat degradasi
lingkungan salah satunya dapat dihitung dengan Averting Behavior Methods
(ABM). ABM menggambarkan pengeluaran yang dibuat atau dikeluarkan
masyarakat dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif
degradasi lingkungan. Metode ini menggunakan biaya dari pembelian barang
(produk) tertentu untuk menilai kualitas lingkungan. Secara umum, metode ini
sangat sesuai diaplikasikan untuk kasus-kasus ketika pencegahan kerusakan atau
pengeluaran untuk barang-barang pengganti benar-benar ada atau benar-benar
akan dibuat (Jones, et al. 2000).
9
Pendekatan ABM didasarkan pada asumsi bahwa apabila orang menerima
biaya untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh hilangnya jasa lingkungan
atau mengganti jasa ekosistem, maka nilai jasa lingkungan tersebut setidaknya
harus sama dengan harga yang dibayarkan individu untuk penggantian tersebut.
Adapun asumsi lain dalam ABM adalah sebagai berikut :
1. Individu mengenali dampak negatif kerusakan lingkungan terhadap
kesejahteraan mereka;
2. Individu mampu menyesuaikan kebiasaan mereka untuk mencegah atau
mengurangi dampak tersebut.
Estimasi potensi kerugian ekonomi yang dialami masyarakat Kecamatan
Cidahu pada penelitian ini dinilai melalui analisis ABM pendekatan Replacement
Cost. Replacement Cost adalah pendekatan ABM yang mengestimasi nilai jasa
lingkungan melalui biaya pengganti jasa tersebut dengan barang dan jasa alternatif
buatan. Metode ini menggambarkan jasa lingkungan yang bisa ditiru dengan
menggunakan teknologi (Jones, et al. 2000). Adapun menurut Garrod and Willis
(1999), pendekatan replacement cost menilai nilai sumber daya dengan berapa
besar biaya yang dikeluarkan untuk mengganti atau mengembalikan setelah
sumber daya tersebut telah rusak.
2.1.5 Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah
Menurut Suparmoko (2008), suatu kebijakan sumber daya alam dan
lingkungan yang bertanggung jawab terhadap generasi saat ini maupun generasi
yang akan datang terdiri dari satu himpunan peraturan serta tindakan yang
berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang
membuat perekonomian bekerja efisien serta bertahan dalam waktu yang tidak
terbatas, tidak menurunkan pola konsumsi agregat dan tidak membiarkan
lingkungan fisik menjadi rusak, maupun tidak menimbulkan risiko yang besar
bagi generasi yang akan datang, tetapi justru sebaliknya akan membuat generasi
yang akan datang lebih sejahtera.
Menurut Suparmoko dan Suparmoko (2000), intervensi kebijakan dapat
dikelompokkan menjadi: a) insentif atas dasar kekuatan pasar yang diharapkan
memengaruhi perilaku perorangan (market based insrument = MBI), b) instrumen
10
komando dan pengawasan (comand and control = CAC) yang mengatur kegiatan
lewat larangan atau pembatasan pada sumber-sumber pencemaran, dan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembersihan lingkungan kerangka
kebijakan ini dapat dilihat pengelompokannya seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 Kerangka kebijakan untuk perlindungan lingkungan
Kebijakan Instrumen Langsung Instrumen tidak Langsung Insentif dengan mekanisme pasar
Pengaturan pencemaran; perdagangan perizinan; sistem pembayaran kembali deposit.
Pajak dan subsidi terhadap bahan dan produk; subsidi pada barang dan bahan pengganti.
Komando dan pengawasan
Peraturan/ketentuan emisi/buangan (sumber pasti, kuota yang tidak dapat diganti).
Pearturan/pembatasan terhadap peralatan, proses, bahan dan produk.
Pengeluaran pemerintah
Pengaturan terhadap pengeluaran lembaga pemerintah untuk kegiatan purifikasi, pembersihan, buangan limbah, dan penegakan hukum dan peraturan.
Pengembangan teknologi bersih, produksi bersih
Sumber: Eskeland dan Jimmenez (1992) dalam Suparmoko dan Suparmoko (2000)
Pengelolaan dan pemanfaatan air tanah sangat bergantung pada kebijakan
aturan yang ada. Menurut Kodoatie et al. (2007) dalam Adoe (2008), kebijakan
yang diambil dalam rangka pengendalian pemanfaatan air tanah antara lain
pengaturan persyaratan dalam pemberian izin pengeboran, penurapan mata air dan
pengambilan, serta pembatasan debit pengambilan. Kebijakan ini bertujuan
mempertahankan kesinambungan keberadaan air tanah agar mampu menopang
kebutuhan untuk jangka panjang dan masa datang.
Kebijakan pengendalian pemanfaatan air tanah merupakan instrumen yang
sangat penting dalam rangka pengendalian dampak lingkungan. Menurut
Kodoatie et.al. (2007) dalam Adoe (2008), perizinan air tanah merupakan bentuk
legitimasi dalam pengelolaan air tanah juga dimaksud sebagai pengendalian
dalam pendayagunaan air tanah. Izin dapat dicabut jika terbukti menimbulkan
kerusakan lingkungan. Izin hanya diberikan untuk daerah-daerah yang kondisi air
tanahnya masih aman atau masih memungkinkan dapat diambil tanpa
mengakibatkan kemerosotan kondisi dan lingkungan air tanah. Izin pemakaian air
tanah perlu dimiliki mengingat cara pengeboran air tanah atau penggunaannya
mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan
ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah,
penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer atau penggunaannya
11
untuk memenuhi kebutuhan, mengambil air tanah dalam jumlah yang melebihi
ketentuan.
2.1.6 Metode Analisis stakeholder
Kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di
Kecamatan Cidahu tidak terlepas dari peran seluruh stakeholder. Grimbel dan
Chan (1995) mendeskripsikan analisis stakeholder sebagai suatu pendekatan dan
prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi
aktor-aktor kunci atau stakeholder kunci di dalam sistem serta menilai
kepentingan masing-masing di dalam sistem tersebut. Stakeholder yang dimaksud
adalah semua yang memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan
dan tindakan sistem tersebut. Hal itu dapat bersifat individual, masyarakat,
kelompok sosial atau isntitusi dalam berbagai ukuran. Stakeholder meliputi
pembuat kebijakan, perancang dan administrator dalam pemerintah, serta
kelompok pengguna objek dalam sistem.
Konsep analisis stakeholder pernah dideskripsikan oleh Freeman (1984)
dalam Suhana (2008). Freeman mengemukakan stakeholder sebagai kelompok
atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tujuan
pencapaian organisasi. Ada tiga tingkat analisis pemangku kepentingan:
1. Tingkat Rasional
Tingkat rasional sangat membutuhkan pemahaman tentang stakeholder dari
organisasi. Freeman menggunakan peta umum stakeholder, kemudian
mengidentifikasi masing-masing stakeholder berdasarkan peta stakeholder.
Lebih lanjut, masing-masing stakeholder diidentifikasi dan dianalisis.
Freeman juga menggunakan dua dimensi grid sebagai perangkat analisis
organisasi stakeholder. Dimensi pertama merupakan kelompok stakeholder
dilihat dari sisi kepentingannya, dan dimensi kedua merupakan kelompok
stakehoder dilihat dari sisi pengaruh/kekuatannya dalam organisasi.
2. Tingkat Proses
Tingkat proses diperlukan untuk memahami bagaimana organisasi baik
secara implisit ataupun eksplisit mengelola hubungan dengan masing-
12
masing stakeholder, dan apakah proses ini sesuai dengan peta stakeholder
rasional organisasi.
3. Tingkat Transaksional
Tingkat transaksional membutuhkan pemahaman hubungan transaksi antar
organisasi dan stakeholder serta mampu menyimpulkan apakah
hubungan/kerjasama yang terjadi sesuai dengan peta stakehoder dan proses
organisasi stakeholder. Pemahaman legitimasi masing-masing stakeholder
sangat penting dalam keberhasilan tingkat transaksional.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang air tanah sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar
meneliti tentang pencemaran air tanah dan willingnes to pay masyarakat terhadap
pencemaran air tanah. Penelitian tentang kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan
air tanah serta dampak kerugian ekonomi masyarakat secara umum masih jarang
diteliti. Oleh karena itu, penulis meneliti mengenai analisis kebijakan pengelolaan
dan pemanfaatan air tanah yang membahas peran stakeholder dalam pengelolaan
dan pemanfaatan air tanah, serta estimasi nilai kerugian ekonomi masyarakat
akibat pemanfaatan air tanah oleh perusahaan.
Penelitian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan air tanah sebelumnya
pernah dilakukan oleh Adoe (2008) yang berjudul “Pengendalian Pemanfaatan
Air tanah Di Kota Kupang”. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses pengendalian
pemanfaatan air tanah merupakan upaya untuk menjamin pemanfaatan air tanah
secara bijaksana serta menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
Penelitian lain pernah dilakukan oleh Siswanto (2011) yang berjudul
“Evaluasi Kebijakan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi DKI
Jakarta”. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis evaluasi kebijakan
adalah analisis isi (content analysis). Penelitiannya menyimpulkan bahwa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menggunakan pajak dan retribusi air
tanah sebagai kebijakan untuk membatasi pemakaian dan pemanfaatan air tanah di
wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi pajak dan retribusi air tanah terhadap
PAD sangat kecil dibandingkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang
13
lain. Fungsi instrumen pajak dan retribusi air tanah adalah upaya pembatasan
pemakaian dan konservasi air tanah.
Penelitian nilai kerugian ekonomi masyarakat akibat pemanfaatan
sumberdaya air sebelumnya pernah dilakukan oleh Setiawan (2012) yang berjudul
“Penilaian Economic Losses Masyarakat Desa Cijeruk Kabupaten Bogor Akibat
Adanya Pemanfaatan Sumber Mata Air Oleh Perusahaan Air Minum”. Metode
analisis yang digunakan dalam menilai economic losses adalah averted cost
methods. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan persepsi masyarakat
(petani dan rumah tangga), telah terjadi kelangkaan sumber daya air akibat adanya
pemanfaatan sumber mata air secara berlebihan oleh perusaha air minum.
Kelangkaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hasil
penilaian economic losses masyarakat Desa Cijeruk akibat adanya pemanfaatan
sumber mata air secara berlebihan oleh perusahaan air minum adalah sebesar
Rp.740.466.000 per tahun.
Adapun penelitian lain yang menghitung estimasi nilai kerugian ekonomi
akibat pemanfaatan air tanah pernah dilakukan oleh Ismail et al. (2011) yang
berjudul “Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi dan Willingness to Pay Masyarakat
Akibat Pencemaran Air Tanah (Studi Kasus di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta
Utara)”. Metode analisis yang digunakan untuk menghitung kerugian ekonomi
adalah melalui penghitungan biaya pencegahan, biaya kesehatan dan biaya
penggantian. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa responden yang sudah tidak
menggunakan air tanah, umumnya menggunakan sumber air bersih pengganti
berupa air ledeng. Total kerugian yang dialami masyarakat Kelurahan Kapuk
Muara adalah sebesar Rp. 9.926.489.524 per tahun.
14
III KERANGKA PEMIKIRAN
Kecamatan Cidahu adalah salah satu wilayah penyangga kawasan vulkanik
Gunung Salak. Gunung Salak berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang
memasok air tanah dan air permukaan dalam jumlah sangat besar ke daerah-
daerah yang ada di sekitar kawasan yang dilingkupinya. Air tanah dan air
permukaan tersebut telah menjadi sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik
itu untuk pemanfaatan komersil maupun pemanfaatan non-komersil.
Pemanfaatan komersil dapat memberikan dampak positif, yaitu
meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi dan menunjang keuntungan
perusahaan. Akan tetapi, pemanfaatan komersil juga dapat berdampak terhadap
lingkungan, salah satunya terjadi deplesi air tanah. Deplesi air tanah lebih lanjut
dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal. Masyarakat harus
mengeluarkan biaya pengganti karena penurunan kuantitas air yang dapat
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk
mengatasi kondisi tersebut diperlukan kebijakan pengelolaan air tanah yang
mengatur pemanfaatan air tanah secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Pengelolaan dan pemanfaatan air dipengaruhi oleh peran seluruh
stakeholder. Persepsi stakeholder juga penting dianalisis untuk mengetahui sejauh
mana pemahaman stakeholder terhadap sifat dan kondisi air tanah. Kemudahan
dalam mendapatkan izin usaha dan lemahnya penegakkan pengawasan terhadap
pemanfaatan air tanah oleh perusahaan diindikasikan menjadi penyabab semakin
banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air tanah di
Kecamatan Cidahu. Analisis kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah
penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan dengan fakta
pemanfaatan yang terjadi dilapangan. Adapun analisis tingkat kepentingan dan
pengaruh stakeholder penting dilakukan untuk mengetahui peran stakeholder
dalam kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Analisis kebijakan dan
analisis stakeholder serta persepsi pemahaman stakeholder dapat menjadi arah
perbaikan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan
Cidahu. Alur kerangka berpikir penelitian ini tersaji pada Gambar 1.
15
Sumber: Data primer diolah 2013
Keterangan : : Ruang lingkup penelitian
: Alur penelitian
Gambar 1 Diagram alur pemikiran operasional
Air Tanah di Kecamatan Cidahu
Pemanfaatan Non-Komersial
Kebijakan Pengelolaan Air Tanah
Pemanfaatan Komersial
Keuntungan Perusahaan
Analisis Replacement Cost
Estimasi Kerugian Ekonomi
Masyarakat
Kondisi Fisik Air tanah:
-potensi -kondisi pemanfaatan -deplesi
Perencanaan dan Regulasi
Perbaikan Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu
Persepsi Stakeholder
Analisis Stakeholder
Meningkatkan PAD
Analisis Persepsi
Implikasi Kebijakan
16
IV METODE PENELITIAN
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat. Wilayah penelitian meliputi empat desa, yaitu Desa Cidahu,
Desa Girijaya, Desa Jayabakti, dan Desa Tangkil. Lokasi ini dipilih secara sengaja
(purposive) dengan pertimbangan pada lokasi tersebut diduga telah terjadi
penurunan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengambilan
data primer dilakukan pada bulan Maret – April 2013.
4.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan
responden melalui kuesioner serta observasi lapang. Responden meliputi
stakeholder yang berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di
Kecamatan Cidahu dan masyarakat (rumah tangga) yang diindikasikan mengalami
kerugian ekonomi.
Data sekunder diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu, yaitu Kecamatan
Cidahu, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), Dinas
Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPESDM), Badan Lingkungan
Hidup (BLH), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD), Sekretariat Daerah (Setda) Bagian Hukum, Dinas Tata Ruang
Permukiman dan kebersihan (Dinas Tarkimsih), Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (Bappeda),dan LSM. Data pendukung lainnya diperoleh
dari studi literatur yang relevan dengan penelitian. Secara lengkap matriks
keterkaitan antara tujuan penelitian, jenis data, sumber data dan metode analisis
yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.
17
Tabel 3 Matriks keterkaitan antara tujuan penelitian, jenis data, sumber data, dan metode analisis
No. Tujuan Penelitian Jenis Data Sumebr Data Metode Analisis
1 Analisis persepsi stakeholder dan masyarakat terhadap pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
Primer dan sekunder
Wawancara staff pegawai pada masing-masing instansi terkait dan masyarakat.
Metode deskriptif (kualitatif)
2 Estimasi potensi kerugian ekonomi masyarakat Kecamatan Cidahu akibat pemanfaatan air tanah oleh perusahaan.
Primer Wawancara masyarakat yang bertempat diindikasikan terkena dampak.
Metode kuantitatif dan deskriptif (kualitatif)
3 Analisis stakeholder yang berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
Primer dan sekunder
Wawancara staff pegawai pada masing-masing instansi terkait.
Metode deskriptif (kualitatif)
4 Analisis kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
Primer dan sekunder
Instansi terkait, wawancara, serta studi literatur.
Metode deskriptif (kualitatif)
Sumber: Data primer diolah 2013
4.3 Metode Pengambilan Contoh
Penelitian ini menggunakan dua kelompok responden. Pertama, responden
kunci (key person). Responden ini diambil dari staff dan pejabat instansi yang
dianggap memiliki informasi penting terkait penelitian. Kedua, responden
masyarakat. Responden masyarakat dipilih secara sengaja dengan teknik snowball
sampling, yaitu rumah tangga di empat desa wilayah hulu yang mengalami
kerugian ekonomi. Selanjutnya populasi dipilih dari rumah tangga yang
diindikasikan terkena dampak. Total responden dalam penelitian ini adalah 78
responden. Masing-masing jumlah responden adalah 11 responden kelompok
pemerintah, 5 responden kelompok perusahaan pengguna air tanah, 2 responden
lembaga eksternal dan 60 responden KK masyarakat Kecamatan Cidahu.
4.4 Metode Analisi Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif
kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk
mengkaji kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, analisis stakeholder
serta persepsi stakeholder dan masyarakat terhadap pemanfaatan air tanah.
18
Analisis stakeholder digunakan untuk mengetahui peran stakeholder dalam
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Adapun analisis deskriptif kuantitatif
digunakan untuk mengestimasi potensi kerugian ekonomi masyarakat melalui
analisis biaya pengganti (replacement cost). Data yang telah terkumpul diolah
dengan menggunakan Microsoft Excel 2007.
4.4.1 Analisis Persepsi Stakeholder dan Masyarakat
Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi persepsi stakeholder
dan masyarakat terhadap pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu. Persepsi
responden didapatkan melalui wawancara dengan pegawai instansi terkait dan
masyarakat. Matriks analisis persepsi stakeholder dan masyarakat terhadap
pemanfaatan air tanah oleh perusahaan disajikan dalam Tabel 4.
Tabel 4 Matriks analisis persepsi stakeholder dan masyarakat terhadap pemanfaatan air tanah
No. Parameter Analisis Tujuan Analisis
1 Sifat air tanah Mengetahui sifat air tanah menurut persepsi masing-masing stakeholder
2 Pemanfaatan Air Tanah oleh Perusahaan
Mengetahui persepsi masyarakat tentang pemanfaatan air tanah oleh perusahaan
3 Kondisi air tanah Mengetahui kondisi air tanah di Kecamatan Cidahu menurut persepsi masing-masing stakeholder
Sumber: Data primer diolah 2013
4.4.2 Estimasi Potensi Kerugian Ekonomi Masyarakat
Penilaian potensi kerugian ekonomi diestimasi dengan menggunakan analsis
Averting Behaviour Methods (ABM) melalui pendekatan replacement cost (biaya
untuk mengganti jasa yang hilang/rusak). Metode ini digunakan untuk mengetahui
besarnya kerugian ekonomi masyarakat melalui biaya pengganti untuk
memperoleh air bersih, seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran
penggunaan air pipanisasi, biaya penggalian sumur, serta biaya lainnya yang
dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah air bersih. Informasi besarnya kerugian
masyarakat diperoleh dengan menghitung biaya pengeluaran responden pada
masing-masing KK. Matriks analisis estimasi potensi nilai kerugian ekonomi
masyarakat disajikan dalam Tabel 5.
19
Tabel 5 Matriks analisis estimasi potensi nilai kerugian ekonomi masyarakat No Parameter Analisis Tujuan Analisis 1 Kondisi air Mengetahui kondisi umum pola penggunaan air bersih
masyarakat 2 Biaya penggantian Mengetahui jenis tindakan biaya penggantian untuk
memenuhi kebutuhan air sehari-hari 3 Kerugian ekonomi Mengestimasi besar biaya yang dikeluarkan oleh rumah
tangga yang kemudian digunakan sebagai dasar penghitungan nilai kerugian ekonomi masyarakat
Sumber: Data primer diolah 2013
Perhitungan estimasi potensi nilai kerugian ekonomi mayarakat diperoleh
dari besarnya replacement cost yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk
mendapatkan air bersih. Masing-masing data biaya yang dikeluarkan oleh
responden rumah tangga ditabulasikan ke dalam tabel yang berisi jenis tindakan
penggantian yang dilakukan, jumlah rumah tangga responden yang melakukan
tindakan penggantian, biaya rata-rata yang dikeluarkan serta total biaya untuk
setiap tindakan penggantian yang dilakukan. Rata-rata biaya yang dikeluarkan
masing-masing responden dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.
RBP = ...........................
Keterangan:
RBP = Rata-rata biaya pengganti (Rp)
BPi = Jumlah biaya pengganti responden i (Rp)
n = Jumlah responden
i = Responden ke-i (1,2,3,….,n)
4.4.3 Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah
Identifikasi peran stakeholder dilakukan dengan metode deskriptif pada
hasil analisis stakeholder. Analisis stakeholder dilakukan dengan cara
mengidentifikasi tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder
dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu. Matriks
analisis stakeholder disajikan dalam Tabel 6.
20
Tabel 6 Matriks analisis stakeholder No. Parameter Analisis Tujuan Analisis 1 Kepentingan stakeholder Mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat dan
menganalisis kepentingan masing-masing stakeholder
2 Pengaruh stakeholder Mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat dan menganalisis pengaruh masing-masing stakeholder
3 Posisi stakeholder Mengetahui posisi masing-masing stakeholder dalam pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu
Sumber: Data primer diolah 2013
Adapun tahapan analisis stakeholder dalam penelitian ini adalah:
1. Identifikasi stakehoder
2. Membuat tabel stakeholder yang berisi informasi:
a. Daftar stakeholder
b. Tingkat kepentingan stakeholder, yaitu motif dan perhatiannya terhadap
kebijakan. Kepentingan aktor dinilai dengan menggunakan skala likert,
yaitu antara 1 sampai 5. Angka tersebut masing-masing menunjukkan
nilai; 1 = sangat rendah; 2 = rendah; 3 = sedang/cukup tinggi; 4 = tinggi;
dan 5= sangat tinggi. Indikator tinggi dilihat dari seberapa penting
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah bagi masing – masing
stakeholder.
c. Tingkat pengaruh stakeholder. Pengaruh stakeholder mengacu pada tiga
aspek yang dimiliki stakeholder, yaitu aspek sumber daya manusia
(SDM), finansial, dan politik. Penilaian tingkat pengaruh akan
menggunakan skala likert yaitu antara 1 sampai 5. Angka tersebut
masing-masing menunjukkan nilai; 1 = sangat rendah; 2 = rendah; 3 =
sedang/cukup tinggi; 4 = tinggi; dan 5 = sangat tinggi. Indikator tinggi
atau rendahnya pengaruh masing-masing stakeholder dilihat dari tingkat
kewenangan/kekuatan respon stakeholder dalam pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah. Nilai pengaruh didapatkan dari penjumlahan
aspek SDM, finansial, dan politik.
3. Selanjutnya dibuat diagram seperti Gambar 2 untuk mengetahui tingkat
kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder serta posisi
stakeholder apakah masuk pada kategori subeject, player, by stander, atau
actor.
21
Tinggi
A B
Tingkat kepentingan Subject Player
C D
By Stander Actor
Rendah Tinggi
Tingkat pengaruh
Gambar 2 Tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder
4.4.4 Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah
Analisis kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah diarahkan pada
parameter perencanaan (prosedur perizinan), pengawasan, penertiban dan evaluasi
kegiatan konservasi air tanah. Matriks analisis kebijakan pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah disajikan dalam Tabel 7.
Tabel 7 Matriks analisis kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah No. Parameter Analisis Tujuan Analisis
1 Perizinan: Konsep perizinan, dasar aturan yang digunakan, dan persyaratan perizinan
Mengetahui dan mengkaji dokumen prosedur perizinan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pengguna air tanah
2 Pengawasan: Motivasi perlunya pengawasan, jumlah izin, laporan pengawasan, dan aktor yang terlibat.
Mengetahui dan memahami proses pengawasan pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh perusahaan pengguna air tanah.
3 Penertiban: Dasar aturan penertiban, motivasi dilakukan penertiban, jumlah kasus penertiban, dan aktor yang terlibat.
Mengetahui dan memahami proses penertiban terhadapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan pengguna air tanah.
4 Konservasi: Motivasi konservasi, lokasi daerah resapan, konservasi yang dilakukan, dan aktor yang terlibat.
Mengetahui dan memahami proses konservasi yang harus dilakukan oleh perusahaan pengguna air tanah.
5 Implikasi kebijakan Mengetahui apakah kebijakan pengelolaan yang ada telah sesuai dengan pemanfaatan air tanah yang terjadi dilapangan.
Sumber: Data primer diolah 2013
22
V GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
5.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat. Luas Kecamatan Cidahu adalah 2.916,90 Ha. Kecamatan
Cidahu terdiri dari delapan desa, yaitu Desa Pondok Kaso Tengah, Pasir Doton,
Pondok Kaso Tonggoh, Babakan Pari, Tangkil, Jayabakti, Cidahu dan Giri Jaya.
Batas wilayah Kecamatan Cidahu secara administratif adalah:
1. Sebelah utara : Kabupaten Bogor
2. Sebelah selatan : Kecamatan Parungkuda
3. Sebelah barat : Kecamatan Parakansalak
4. Sebelah timur : Kecamatan Cicurug
Berdasarkan profil Kecamatan Cidahu dalam angka (2010), kondisi
topografi Kecamatan Cidahu secara umum bervariasi antara 0-3%, 3-8%, 15-25%
dan >40%. Kemiringan lahan didominasi oleh lahan dengan kemiringan 15-25%.
Ketinggian diatas permukaan laut berkisar antara 500-1.000 m dpl. Potensi
geologi Kecamatan Cidahu pada umumnya berupa struktur tanah dan batuan hasil
pelapukan batuan dari aktivitas Gunung Gede Pangrango.
Iklim di Kecamatan Cidahu masih dipengaruhi iklim regional wilayah
Kabupaten Sukabumi yang beriklim tropis basah dengan curah hujan yang
dipengaruhi oleh angin Muson yang bertiup dari daratan Australia dan Asia. Rata-
rata curah hujan di Kecamatan Cidahu pada Tahun 2004 adalah 2.309 mm/tahun
dengan jumlah hari hujan 158 hari. Suhu udara berkisar antara 18-300C dengan
suhu rata-rata 260C. Kelembaban rata-rata sebesar 85%.
Penduduk Kecamatan Cidahu berjumlah 60.567 jiwa dengan jumlah KK
mencapai 15.520 KK. Jumlah penduduk pada kategori usia di dominasi oleh usia
>18 tahun, yaitu sebanyak 33.976 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat masih
didominasi oleh lulusan SD yaitu sebanyak 16.042 jiwa. Adapun mayoritas mata
pencaharian masyarakat didominasi oleh penduduk yang bermatapencaharian
sebagai karyawan swasta, yaitu sebanyak 5.756 jiwa (Kecamatan Cidahu dalam
angka 2010).
23
5.1.1 Potensi Air Tanah di Kecamatan Cidahu
Wilayah Cidahu berada pada sistem Cekungan Air Tanah (CAT) Sukabumi.
CAT Sukabumi memiliki potensi air tanah bebas/dangkal sebesar 759 juta
m3/tahun, dan air tanah dalam sebesar 34 juta m3/tahun (DPESDM Kabupaten
Sukabumi 2012). Data potensi sumber air di Kecamatan Cidahu, dapat dilihat
pada pada Tabel 8 di bawah ini.
Tabel 8 Jumlah sumber air di Kecamatan Cidahu pada Tahun 2010 No Desa Sungai Mata Air
1 Pondok kaso Tengah 1 2 2 Pasir doton 1 2 3 Pondok kaso Tonggoh 1 0 4 Babakan Pari 2 3 5 Tangkil 2 4 6 Jayabakti 2 6 7 Cidahu 2 3 8 Girijaya 2 3
Jumlah 13 23 Sumber: Kecamatan Cidahu dalam angka 2010
Tabel 8 memperlihatkan masing-masing desa di Kecamatan Cidahu
memiliki potensi sumber air cukup banyak. Umumnya masing-masing desa
memiliki aliran sungai dan beberapa sumber mata air, kecuali Desa Pondok Kaso
Tonggoh yang hanya memiliki satu aliran sungai dan tidak memiliki sumber mata
air. Desa-desa di Kecamatan Cidahu tersebar pada dataran rendah dan dataran
tinggi, empat desa pertama berada pada dataran rendah, sedangkan 4 desa
berikutnya berada pada dataran tinggi.
5.1.2 Aspek Geometri
Kartadinata (2007) menyatakan bahwa secara geologi Kecamatan Cidahu
tersusun dari bawah ke atas berupa breksi laharik (laharic breccia), tuff padu
(welded tuff), tuff batuapung (pumiceous tuff), paleosil, tuff lapilli (lapilli tuff),
dan lava. Perubahan facies batuan relatif berubah pada jarak yang dekat. Hasil
kajian penampang geologi menunjukkan akuifer yang berkembang berupa akuifer
breksi laharik, akuifer lava, akuifer tuff lapilli dan akuifer tuff batu apung. Akuifer
breksi laharik bersifat tertekan yang ditutupi oleh lapisan tuff padu, sementara
ketiga akuifer lainnya bersifat tidak tertekan. Akuifer tuff lapilli dan tuff batu
24
apung sangat mungkin berhubungan dengan air permukaan. Hal itu berbeda
dengan breksi laharik yang terhambat oleh lapisan tuff padu, namun demikian
masih mungkin adanya interaksi dengan air yang menerobos pada lapisan tuff
padu berfraktur.
Potensi air tanah di Kecamatan Cidahu terdiri dari dua elevasi kedalaman
akuifer yang berbeda. Umumnya interpretasi nilai resistivity menunjukkan bahwa
pada elevasi 875 – 1.225 m lapisan akuifer air tanah dangkal diduga akan
ditemukan antara kedalaman 2,6 – 27,1 m dan lapisan air tanah dalam antara
kedalaman 44,25 – 55,1 m, sedangkan pada elevasi 525 m lapisan akuifer air
tanah dangkal diduga akan ditemukan antara kedalaman 4,1 – 30,7 m dan lapisan
air tanah dalam antara kedalaman 64,4 – 112,6 m.
5.1.3 Aspek Ekosistem Air Tanah
Menurut Kartadinata (2007), hasil interpretasi data hydrogelogy, kimia-air
tanah, dan isotop air tanah menunjukkan bahwa pada elevasi diatas 700 m dpl
(wilayah hulu) Kecamatan Cidahu termasuk dalam kategori sistem aliran lokal
(pendek penjalarannya), sementara pada elevasi 500 m dpl (wilayah perusahaan
pemanafaat air tanah) termasuk dalam kategori sistem aliran regional (panjang
penjalarannya). Pada elevasi 499-550 m dpl tipe air tanah berupa facies Na+K,
SO42-Na+K, Cl- merefleksikan aliran air yang cukup panjang atau jauh, sementara
pada elevasi diatas 800 m dpl berupa Mg, Cl- merefleksikan aliran air tanah yang
relatif pendek.
Hasil analisis geologi yang dipadukan dengan kimia-air tanah menunjukkan
bahwa daerah resapan (recharge area) terletak pada elevasi 600 - 815 m dpl.
Analisis terobosan air melalui tuff padu (geology leakage) menununjukkan daerah
resapan terletak pada elevasi 600 – 850 m dpl. Analisis isotop menunjukkan
bahwa daerah resapan sumber air yang dimanfaatkan di wilayah hilir oleh
perusahaan terletak pada elevasi 700 – 900 m dpl.
5.2 Kondisi Pemanfaatan Air Tanah
Pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu didominasi oleh perusahaan.
Terdapat 12 perusahaan memanfaatakan air tanah dengan jumlah debit yang besar.
25
Jenis perusahaan tersebut diantaranya perusahaan AMDK, garmen dan minuman
energi. Perusahaan menggunakan air artesis (air tanah dalam) melalui pemasangan
sumur bor. Jenis perusahaan dan volume debit air tanah yang dimanfaatkan dapat
dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9 Jenis perusahaan dan volume debit air yang dimanfaatkan oleh perusahaan di Kecamatan Cidahu pada bulan Maret 2013
No Jenis Pemanfaatan Jumlah Perusahaan
Volume Debit (m3)
Over Debit (m3) x 10
Volume Total (m3)
1 Bahan Penunjang Produksi:
- Peternakan 1 1.050 0 1.050 - Garmen 3 12.603 79.130 83.820 2 Bahan Utama:
- AMDK 7 16.393 1820 18.031 - Minuman Energi 1 12.821 0 12.821
Jumlah Total 12 42.867 80.950 115.722 Sumber: DPESDM Kabupaten Sukabumi 2013
Tabel 9 memperlihatkan pengguna dominan air tanah di Kecamatan Cidahu
adalah perusahaan garmen. Volume total air tanah yang dimanfaatkan sebesar
83.820m3 (per Bulan Maret 2013) atau setara 1.388.644 m3/tahun. Volume total
pemanfaatan air tanah pada tabel diatas sudah termasuk penghitungan over debit
(jumlah over debit x 10).
5.3 Karakteristik Responden
Karakteristik responden dibagi ke dalam enam karakteristik, antara lain
jenis kelamin, tingkat usia, tingkat pendidikan formal, tingkat pendapatan, jenis
pekerjaan, dan kategori penduduk. Responden unit rumah tangga sebagian besar
merupakan kepala keluarga. Kepala keluarga dalam suatu rumah tangga diduga
telah memiliki informasi yang cukup mengenai perilaku rumah tangganya dalam
memenuhi kebutuhan air.
Sebagian besar responden (78,33%) yang diwawancarai merupakan
penduduk asli. Pada umumnya responden telah menetap semenjak mereka lahir.
Lamanya mereka tinggal dapat dijadikan dasar analisis perubahan lingkungan
yang terjadi di Kecamatan Cidahu. Mayoritas responden berada pada rentang usia
23 – 62 tahun. Responden pada rentang usia tersebut diasumsikan telah dapat
26
memberikan informasi yang baik mengenai perubahan lingkungan yang terjadi.
Data karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10 Data karakteristik responden
No. Kategori Responden
Jumlah (jiwa) Persentase (%) 1. Jenis Kelamin:
Laki-laki 53 88,33 Perempuan 7 11,67
2. Tingkat Usia: 23-28 tahun 12 20 29-34 tahun 9 15 35-40 tahun 16 26,67 41-46 tahun 8 13,33 47-52 tahun 7 11,67 53-58 tahun 5 8,33 59-64 tahun 3 5
3. Tingkat Pendidikan Formal: TS 6 10,00 SD 19 31,67 SMP 12 20,00 SMA 12 20,00 D3 4 6,67 S1 7 11,67
4. Jenis Pekerjaan: Karyawan 19 31,67 Pedagang 12 20,00 Wiraswasta 11 18,33 PNS 5 8,33 Buruh 10 16,67 IRT 1 1,67 TB 2 3,33
5. Tingkat Pendapatan: <1 juta 12 20,00 1-1,9 juta 27 45,00 2-2,9 juta 10 16,67 >3,00 juta 11 18,33
6. Kategori Penduduk: Asli 47 78,33 Pendatang 13 21,67
Sumber: Data primer diolah 2013
Tabel 10 memperlihatkan pada umunya responden memiliki tingkat
pendidikan formal terakhir SD, yaitu sebesar 31,67%. Sebagian besar responden
27
(31,67%) memiliki jenis pekerjaan sebagai karyawan. Pekerjaan sebagai
karyawan tidak terlepas dari kondisi wilayah Kecamatan Cidahu yang merupakan
kawasan industri, terutama industri air minum dalam kemasan (AMDK) dan
garmen. Perusahaan-perusahaan tersebut bersifat padat karya sehingga banyak
penduduk lokal yang bekerja sebagai karyawan.
Pekerjaan responden berpengaruh terhadap pendapatan rata-rata responden.
Mayoritas pekerjaan responden sebagian karyawan swasta memberikan implikasi
bahwa rata-rata pendapatan responden adalah sebesar rata-rata Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Kabupaten Sukabumi, yaitu sebesar Rp. 1.200.000. Tingkat
pendapatan responden sebagian besar (45%) berada pada rentang Rp. 1.000.000 –
Rp. 1.900.000.
28
VI ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER DAN MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN AIR TANAH
6.1 Analisis Persepsi Stakeholder dan Masyarakat
Persepsi stakeholder dan masyarakat terhadap pemanfaatan air tanah
penting diidentifikasi. Hasil identifikasi persepsi dapat dijadikan sebagai dasar
arahan perbaikan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang berbasis sinergisasi
antara seluruh stakeholder. Identifikasi persepsi responden mencakup persepsi
kelompok pemerintah, kelompok perusahaan pengguna air tanah, kelompok
lembaga eksternal dan masyarakat lokal Kecamatan Cidahu. Parameter yang
digunakan untuk menganalisis persepsi responden terhadap pemanfaatan air tanah
adalah sifat air tanah, pemanfaatan air tanah yang dilakukan perusahaan, dan
kondisi lingkungan
6.1.1 Persepsi Responden terhadap Sifat Air Tanah
Sifat air tanah sangat menentukan keberadaan dan ketersediaan air tanah.
Pengetahuan stakeholder dan masyarakat terhadap sifat air tanah dapat
mengarahkan perilaku mereka dalam upaya mengelola dan menjaga potensi air
tanah di Kecamatan Cidahu. Persepsi responden diidentifikasi melalui indikator
pengetahuan responden terhadap sifat daya pulih air tanah dan hakikat air tanah
dalam pemanfaatannya.
Tabel 11 Sebaran persepsi kelompok pemerintah terhadap sifat air tanah
Sifat Air Tanah Sebaran Persepsi
Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Sifat Daya Pulih Air Tanah:
a terbarukan 11 100 b tidak terbarukan 0 0 c.tidak mengetahui 0 0
2.Hakikat Air Tanah: a.boleh dimanfaatkan 11 100 b.tidak boleh dimanfaatkan 0 0 c. tidak mengetahui 0 0
Sumber: Data primer diolah 2013
Berdasarkan hasil identifikasi persepsi kelompok pemerintah pada Tabel 11
didapatkan informasi bahwa kelompok pemerintah 100% menyatakan air tanah
29
bersifat terbarukan. Seluruh responden menyatakan air tanah terbarukan, hanya
saja membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Konservasi air tanah sangat
penting dilakukan untuk tetap menjaga keberadaan air tanah, sehingga tetap dapat
memenuhi kebutuhan permintaan sumber daya air masyarakat maupun perusahaan
pengguna air tanah.
Sebaran persepsi kelompok pemerintah menunjukkan bahwa 100%
responden menyatakan air tanah merupakan sumber daya yang boleh
dimanfaatkan. Pemanfaatan air tanah memberikan kontribusi terhadap
pembangunan melalui pemungutan pajak air tanah, namun disisi lain pemanfaatan
air tanah yang berlebihan dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.
Mengingat sifat air tanah yang membutuhkan waktu lama untuk pulih, maka
pemanfaatan air tanah harus diatur agar keberadaannya dapat terus berkelanjutan.
Peran pemerintah dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang melaksanakan
kebijakan perizinan, pengawasan, penertiban serta upaya konservasi pengelolaan
dan pemanfaatan air tanah.
Tabel 12 Sebaran persepsi kelompok perusahaan pengguna air tanah terhadap sifat air tanah
Sifat Air Tanah Sebaran Persepsi
Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Sifat Daya Pulih Air Tanah:
a terbarukan 4 80 b tidak terbarukan 0 0 c.tidak mengetahui 1 20
2.Hakikat Air Tanah: a.boleh dimanfaatkan 5 100 b.tidak boleh dimanfaatkan 0 0 c. tidak mengetahui 0 0
Sumber: Data primer diolah 2013
Sebaran persepsi kelompok perusahaan pengguna air tanah pada Tabel 12
menunjukan bahwa 80% responden menyatakan sifat air tanah terbarukan.
Mayoritas responden telah mengetahui bahwa air tanah memiliki sifat terbarukan
namun membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Sebaran persepsi kelompok
perusahaan menunjukkan bahwa 100% resonden menyatakan air tanah boleh
dimanfaatkan. Perusahaan membutuhkan air tanah untuk proses produksi, baik
sebagai kebutuhan utama produksi maupun hanya sebagai bahan penunjang.
30
Alasan perusahaan lebih memilih menggunakan air tanah dibandingkan air
permukaan diantaranya adalah karena tidak adanya sumber air bersih lain yang
dapat memenuhi kebutuhan perusahaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Tabel 13 Sebaran persepsi kelompok lembaga eksternal terhadap sifat air tanah
Sifat Air Tanah Sebaran Persepsi
Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Sifat Daya Pulih Air Tanah:
a terbarukan 2 100 b tidak terbarukan 0 0 c.tidak mengetahui 0 0
2.Hakikat Air Tanah: a.boleh dimanfaatkan 2 100 b.tidak boleh dimanfaatkan 0 0 c. tidak mengetahui 0 0
Sumber: Data primer diolah 2013
Sebaran persepsi lembaga eksternal pada Tabel 13 menunjukan bahwa
100% responden menyatakan sifat air tanah terbarukan. Responden lembaga
eksternal terdiri dari LSM dan perguruan tinggi, keduanya menyatakan bahwa air
tanah memiliki sifat terbarukan namun membutuhkan waktu yang lama untuk
pulih. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pihak LSM, pemahaman
LSM terhadap sifat air tanah diperoleh dari kajian rutin yang sering mereka
laksanakan. Sebaran persepsi lembaga eksternal menunjukkan bahwa 100%
responden menyatakan air tanah boleh dimanfaatkan. Air tanah pada hakikatnya
merupakan sumber daya pemberian Tuhan YME untuk dimanfaatkan sebaik-
baiknya guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
Tabel 14 Sebaran persepsi kelompok masyarakat terhadap sifat air tanah
Sifat Air Tanah Sebaran Persepsi
Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Sifat Daya Pulih Air Tanah:
a terbarukan 14 23,33 b tidak terbarukan 0 0 c.tidak mengetahui 46 76,67
2.Hakikat Air Tanah: a.boleh dimanfaatkan 45 75 b.tidak boleh dimanfaatkan 2 3,33 c. tidak mengetahui 13 21,67
Sumber: Data primer diolah 2013
31
Berdasarkan sebaran persepsi masyarakat pada Tabel 17, diperoleh
informasi bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Cidahu tidak mengetahui sifat
daya pulih air tanah. Sebanyak 76,67% responden menyatakan tidak mengetahui.
Ketidaktahuan responden diindikasikan terjadi karena pendidikan formal terkahir
responden mayoritas lulusan SD dan SMP. Mengatasi hak tersebut, seharusnya
pemerintah lebih giat melakukan penyuluhan/sosialisasi untuk membuat
masyarakat lebih mengetahui dan lebih memahami tentang keberadaan air tanah.
Sebaran persepsi masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (75%)
menyatakan air tanah boleh dimanfaatkan selama untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Cidahu
selama ini pada umumnya berasal dari sumur dangkal, maupun mata air.
6.1.2 Persepsi Responden terhadap Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan Perusahaan
Persepsi responden terhadap pemanfaatan air tanah yang dilakukan
perusahaan penting diidentifikasi. Pengetahuan responden dapat dijadikan sebagai
pemikiran awal untuk melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah berbasis
keterlibatan masyarakat lokal. Indikator yang digunakan untuk mengetahui
persepsi responden terhadap pemanfaatan air tanah adalah pengetahuan responden
terhadap adanya perusahaan yang memanfaatkan air tanah, dan apakah
pemanfaatan air tanah yang dilakukan perusahaan berlebihan.
Tabel 15 Sebaran persepsi kelompok pemerintah terhadap pemanfaatan air tanah oleh perusahaan
Pemanfaatan Air Tanah oleh Perusahaan
Sebaran Persepsi Jumlah (orang) Persentase (%)
1.Mengetahui Terdapat Perusahaan yang Menggunakan Air Tanah: a.mengetahui 11 100 b.tidak mengetahui 0 0
2.Apakah Pengambilan Air Tanah Berlebihan:
a.berlebihan 5 45,45 b.tidak berlebihan 5 45,45 c.tidak mengetahui 1 9,09
Sumber: Data primer diolah 2013
32
Sebaran persepsi kelompok pemerintah pada Tabel 15 menunjukkan bahwa
100% kelompok pemerintah mengetahui bahwa di Kecamatan Cidahu terdapat
perusahaan yang menggunakan air tanah dalam aktivitas produksinya. Pemerintah
yang berwenang langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan air tanah
mengetahui perusahaan menggunakan air tanah melalui pembuatan sumur bor
dalam. Pembuatan sumur bor dalam dilakukan pada kedalaman >100m, yaitu pada
lapisan akuifer tertekan CAT Sukabumi.
Sebaran persepsi kelompok pemerintah menunjukkan bahwa persepsi
responden terhadap pengambilan air tanah oleh perusahaan memiliki persentase
yang seimbang antara yang menyatakan berlebihan dan tidak berlebihan.
Sebanyak 45,45% menyatakan berlebihan dan sebanyak 45,45% menyatakan
tidak berlebihan, sedangkan 9,09% menyatakan tidak mengetahui. Responden
menyatakan berlebihan berdasarkan beberapa fakta, diantaranya pelaporan meter
air perusahaan over debit dari izin yang diperbolehkan. Responden yang
menyatakan tidak berlebihan disebabkan oleh instansi pemerintahan tempat
mereka bekerja tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan
air tanah.
Tabel 16 Sebaran persepsi kelompok perusahaan pengguna air tanah terhadap pemanfaatan air tanah oleh perusahaan
Pemanfaatan Air Tanah oleh Perusahaan
Sebaran Persepsi Jumlah (orang) Persentase (%)
1.Mengetahui Terdapat Perusahaan yang Menggunakan Air Tanah: a.mengetahui 5 100 b.tidak mengetahui 0 0
2.Apakah Pengambilan Air Tanah Berlebihan:
a.berlebihan 2 40 b.tidak berlebihan 3 60 c.tidak mengetahui 0 0
Sumber: Data primer diolah 2013
Sebaran persepsi kelompok pemerintah pada Tabel 16 menunjukkan bahwa
100% perusahaan mengetahui perusahaan menggunakan air tanah untuk aktivitas
produksi. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh posisi/jabatan responden yang
diwawancarai ialah karyawan yang menjabat/membidangi penggunaan air tanah
yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaran persepsi kelompok perusahaan
33
menunjukkan bahwa persentase persepsi responden perusahaan yang menyatakan
pengambilan air tidak berlebihan lebih besar dibandingkan responden yang
menyatakan berlebihan.
Tabel 17 Sebaran persepsi kelompok lembaga eksternal terhadap pemanfaatan air tanah oleh perusahaan
Pemanfaatan Air Tanah oleh Perusahaan
Sebaran Persepsi Jumlah (orang) Persentase (%)
1.Mengetahui Terdapat Perusahaan yang Menggunakan Air Tanah: a.mengetahui 2 100 b.tidak mengetahui 0 0
2.Apakah Pengambilan Air Tanah Berlebihan:
a.berlebihan 2 100 b.tidak berlebihan 0 0 c.tidak mengetahui 0 0
Sumber: Data primer diolah 2013
Sebaran persepsi responden lembaga eksternal pada Tabel 17 menunjukkan
bahwa 100% responden mengetahui terdapat perusahaan yang menggunakan air
tanah untuk aktivitas produksi. Lembaga eksternal LSM bahkan memiliki data
time series jumlah perusahaan pengguna air tanah di Kecamatan Cidahu. Sebaran
persepsi lembaga eksternal menunjukkan bahwa 100% responden menyatakan
pengambilan air tanah yang dilakukan perusahaan berlebihan.
Tabel 18 Sebaran persepsi kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan air tanah oleh perusahaan
Pemanfaatan Air Tanah oleh Perusahaan
Sebaran Persepsi Jumlah (orang) Persentase (%)
1.Mengetahui Terdapat Perusahaan yang Menggunakan Air Tanah: a.mengetahui 35 58,33 b.tidak mengetahui 25 41,67
2.Apakah Pengambilan Air Tanah Berlebihan:
a.berlebihan 23 38,33 b.tidak berlebihan 3 5 c.tidak mengetahui 34 56,67
Sumber: Data primer diolah 2013
Sebaran persepsi masyarakat pada Tabel 18 menunjukkan bahwa persentase
responden yang mengetahui dan tidak mengetahui adanya perusahaan yang
34
menggunakan air tanah hampir seimbang. Sebanyak 58,33% responden
menyatakan mengetahui dan 41,67% responden tidak mengetahui. Rata-rata
responden yang menjawab mengetahui hanya mampu menjelaskan perusahaan
AMDK saja yang menggunakan air tanah. Sebaran persepsi masyarakat
menunjukkan bahwa persentase persepsi masyarakat terhadap pengambilan air
tanah oleh perusahaan paling besar menyatakan tidak mengetahui. Masyarakat
tidak mengetahui berapa besar jumlah debit air tanah yang digunakan oleh
masing-masing perusahaan. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran lingkungan
masyarakat menyebabkan sikap yang tidak peduli terhadap pemanfaatan air tanah
yang dilakukan oleh perusahaan.
6.1.3 Persepsi Responden terhadap Kondisi Lingkungan Kecamatan Cidahu
Persepsi responden terhadap kondisi lingkungan penting diidentifikasi
sebagai bahan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Hasil identifikasi
dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan arah perencanaan dan penyusunan
kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu. Indikator
yang digunakan untuk mengetahui persepsi responden terhadap kondisi
lingkungan Kecamatan Cidahu adalah potensi dampak kerusakan yang
diakbiatkan oleh pemanfaatan air tanah oleh perusahaan dan kondisi air di
Kecamatan Cidahu.
Tabel 19 Sebaran persepsi kelompok pemerintah terhadap kondisi lingkungan Kecamatan Cidahu
Kondisi Lingkungan Sebaran Persepsi
Jumlah (orang) Persentase (%) 1.Apakah Menimbulkan
Kerusakan Lingkungan: a.ya 9 81,81 b.tidak 1 9,09 c.tidak mengetahui 1 9,09
2.Kondisi Kuantitas Air Tanah yang Dapat dimanfaatkan:
a.tetap 3 27,27 b.menurun 6 54,54 c.tidak mengetahui 2 18,18
Sumber: Data primer diolah 2013
Sebaran persepsi kelompok pemerintah pada Tabel 19 menunjukkan bahwa
mayoritas responden pemerintah menyatakan pemanfaatan air tanah oleh
35
perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan. Kondisi cadangan air tanah di
CAT Sukabumi belum dapat diketahui dengan pasti, sehingga tidak dapat dihitung
berapa persentase perubahan muka air tanah pada CAT. Hal itu disebabkan
DPESDM selaku dinas teknis pengelolaan air tanah belum memiliki alat ukur
yang dapat menghitung cadangan air tanah dalam CAT.
Sebaran Persepsi kelompok pemerintah menunjukkan bahwa pada
umumnya pemerintah menyatakan bahwa kondisi air tanah di Kecamatan Cidahu
menurun. Sebanyak 54,54% responden menyatakan kondisi air tanah di
Kecamatan Cidahu menurun setelah banyak berdirinya perusahaan pengguna air
tanah. Pengambilan air tanah jika dilakukan terus-menerus dalam jumlah besar
dan tidak diimbangi dengan upaya konservasi pemulihan air tanah secara logika
dapat disimpulkan akan terus mengurangi cadangan air pada CAT Sukabumi.
Faktanya, saat ini konservasi air tanah yang dilakukan di Kecamatan Cidahu
masih sangat minim.
Tabel 20 Sebaran Persepsi kelompok perusahaan pengguna air tanah terhadap kondisi lingkungan Kecamatan Cidahu
Kondisi Lingkungan Sebaran Persepsi
Jumlah (orang) Persentase (%) 1.Apakah Menimbulkan
Kerusakan Lingkungan: a.ya 3 60 b.tidak 2 40 c.tidak mengetahui 0 0
2.Kondisi Kuantitas Air Tanah yang Dapat dimanfaatkan:
a.tetap 5 100 b.menurun 0 0 c.tidak mengetahui 0 0
Sumber: Data primer diolah 2013
Sebaran Persepsi kelompok perusahaan pada Tabel 20 menunjukkan bahwa
persepsi perusahaan persentasenya hampir seimbang antara yang menyatakan
menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan. Perusahaan yang menyatakan menimbulkan kerusakan lingkungan
beranggapan bahwa kerusakan lingkungan akan terjadi apabila perusahaan
melakukan pengambilan air tanah secara terus menerus dan tidak diimbangi
dnegan upaya konservasi. Sebaran persepsi kelompok perusahaan pengguna air
tanah menunujukkan bahwa 100% kelompok perusahaan pengguna air tanah
36
menyatakan kondisi air tanah di Kecamatan Cidahu relatif tetap. Persepsi
perusahaan berdasarkan pada kondisi sumur bor masih tetap mengeluarkan jumlah
debit air yang dapat memenuhi kebutuhan aktivitas produksi perusahaan.
Adapun Sebaran persepsi lembaga eksternal menunjukkan bahwa 100%
responden menyatakan pengambilan air tanah oleh perusahaan menimbulkan
kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, kemungkinan kerusakan
lingkungan dapat ditimbulkan akibat kebocoran pada saat membuat sumur bor
dalam. Kebocoran sumur bor dapat mengakibatkan air yang tersedot oleh mesin
tidak hanya air tanah dalam lapisan akuifer tertekan tetapi juga air tanah dangkal.
Tabel 21 Sebaran Persepsi kelompok lembaga eksternal terhadap kondisi lingkungan Kecamatan Cidahu
Kondisi Lingkungan Sebaran Persepsi
Jumlah (orang) Persentase (%) 1.Apakah Menimbulkan
Kerusakan Lingkungan: a.ya 2 100 b.tidak 0 0 c.tidak mengetahui 0 0
2.Kondisi Kuantitas Air Tanah yang Dapat dimanfaatkan:
a.tetap 0 0 b.menurun 2 100 c.tidak mengetahui 0 0
Sumber: Data primer diolah 2013
Sebaran persepsi lembaga eksternal menunjukkan bahwa 100% responden
lembaga eksternal menyatakan bahwa kondisi air yang dapat dimanfaatkan
menurun. Pihak LSM mengungkapkan beberapa fakta bahwa telah terjadi
penurunan kuantitas sumber daya air di Kecamatan Cidahu. Fakta penurunan
kuatitas air diantaranya adalah terlihat pada kondisi air sungai yang semakin
dangkal dan kondisi sumur warga yang mengalami pendalaman.
Adapun sebaran persepsi masyarakat menunjukkan bahwa 31% responden
menyatakan pengambilan air tanah oleh perusahaan menimbulkan kerusakan
lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi adalah menurunnya debit air yang
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat terlebih
ketika musim kemarau tiba. Berdasarkan hasil wawancara, apabila dilihat dari sisi
kuantitas air tanah di Kecamatan Cidahu semakin berkurang setiap tahunnya.
37
Tabel 22 Sebaran Persepsi kelompok masyarakat terhadap kondisi lingkungan Kecamatan Cidahu
Kondisi Lingkungan Sebaran Persepsi
Jumlah (orang) Persentase (%) 1.Apakah Menimbulkan
Kerusakan Lingkungan: a.ya 31 51,67
b.tidak 12 20
c.tidak mengetahui 17 28,33
2.Kondisi Kuantitas Air Tanah yang Dapat dimanfaatkan:
a.tetap 0 0 b.menurun 38 63,33 c.tidak mengetahui 22 36,67
Sumber: Data primer diolah 2013
Sebaran persepsi masyarakat pada Tabel 22 menunjukkan bahwa pada
umumnya masyarakat menyatakan kondisi air menurun. Sebanyak 63,33%
masyarakat menyatakan kondisi air yang dapat dimanfaatkan di Kecamatan
Cidahu menurun setelah banyak berdirinya perusahaan pengguna air tanah.
Masyarakat merasakan kekeringan semakin parah pada waktu 10 tahun terakhir.
Dahulu meskipun pada musim kemarau air dalam sumur masih ada meskipun
jumlah debitnya sedikit, saat ini ketika kemarau tiba air dalam sumur benar-benar
kering sehingga masyarakat harus melakukan tindakan pengganti untuk
mendapatkan air bersih.
6.2 Estimasi Potensi Kerugian Ekonomi Masyarakat
6.2.1 Pola Penggunaan Air Bersih Masyarakat Kecamatan Cidahu
Kondisi sumber air di Kecamatan Cidahu telah banyak berubah.
Berdasarkan wawancara dengan LSM dan warga sekitar, mereka menyatakan
bahwa ketersediaan sumber air di Kecamatan Cidahu 10 tahun terakhir mengalami
banyak penurunan. Ketika musim kemarau tiba keadaan lebih parah, masyarakat
menderita kesusahan untuk mendapatkan sejumlah air bersih. Hal itu berdampak
pada perubahan pola penggunaan air bersih masyarakat.
Masyarakat Kecamatan Cidahu saat ini pada umumnya menggunakan dua
sumber air utama, yaitu air sumur dangkal dan pipanisasi. Kedua sumber air
tersebut digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian
38
masyarakat hanya menggunakan air sumur dangkal atau pipanisasi sebagai
sumber utama, sedangkan sebagaian lagi memilih mengkombinasikan kedua
sumber air tersebut
Berdasarkan jenis sumber air yang digunakan, penelitian ini
mengklasifikasikan responden ke dalam tiga kelompok, kelompok-1 merupakan
responden yang hanya menggunakan air sumur dangkal, kelompok-2 merupakan
responden yang hanya menggunkan pipanisasi, dan kelompok-3 merupakan
responden yang mengkombinasikan air sumur dangkal dan pipanisasi. Pola
penggunaan sumber air bersih masyarakat Kecamatan Cidahu dapat dilihat pada
Tabel 23.
Tabel 23 Pola penggunaan air bersih masyarakat Kecamatan Cidahu berdasarkan klasifikasi penggunaan sumber air
Klasifikasi Penggunaan Sumber air: Jumlah Responden (KK)
Jumlah Persentase Responden (%)
Kelompok 1 43 71,67 Kelompok 2 13 21,67 Kelompok 3 4 6,67
Sumber: Data primer diolah 2013
Tabel 23 memperlihatkan bahwa pola penggunaan air bersih responden
yang diteliti masing-masing menunjukkan 71.67% responden menggunakan air
sumur dangkal, 21,67% responden menggunakan pipanisasi dan 6.67% responden
memilih mengkombinasikan antara keduanya. Pemilihan sumber air yang
digunakan sifatnya substitusi terhadap sumber air lainnya. Ketika sumber air yang
satu tidak dapat memenuhi kebutuhan, maka masyarakat menggunakan sumber air
lainnya. Nilai persentase kelompok-1 paling besar dipengaruhi oleh cakupan
wilayah program pipanisasi yang masih terbatas.
Pola penggunaan sumber air bersih responden saat ini merupakan pilihan
terbaik yang mereka miliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden,
sebenarnya mereka sangat menginginkan adanya pipanisasi di wilayah mereka.
Responden menganggap pipanisasi memudahkan mereka untuk mendapatkan air
bersih. Program pipanisasi merupakan program penyediaan air bersih yang
disalurkan ke rumah-rumah warga. Program pipanisasi yang saat ini sudah
berjalan di Kecamatan Cidahu berasal dari program PNPM Mandiri, program
CSR PT.X, dan hibah dari yayasan Y.
39
6.2.2 Nilai Kerugian Ekonomi Masyarakat
Biaya yang dikeluarkan oleh responden untuk memenuhi kebutuhan sumber
air berish relatif beragam berdasarkan klasifikasi sumber air yang mereka
gunakan. Komponen biaya pengganti yang dikeluarkan responden setiap bulan
diantaranya adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar iuran pipanisasi,
biaya pendalaman sumur, biaya pembuatan sumur baru, dan biaya jasa
pengambilan air ketika musim kemarau.
Adapun biaya yang dikeluarkan oleh responden untuk mendapatkan air
bersih diperoleh dari penjumlahan masing-masing komponen biaya pengganti.
Jenis dan besarnya biaya pengganti yang dikeluarkan oleh responden untuk
mendapatkan air bersih dapat dilihat pada Tabel 24.
Tabel 24 Jenis dan besarnya biaya pengganti yang dikeluarkan oleh responden
Klasifikasi penggunaan sumber air:
Jenis replacement cost yang dikeluarkan masyarakat per tahun (Rp)
Pembuatan sumur baru
Pendalaman sumur
Jasa pengambilan air Pipanisasi Total biaya
replacement cost
Kelompok 1 8.300.000 5.400.000 4.140.000 0 17.840.000 Kelompok 2 0 0 1.050.000 612.000 1.662.000 Kelompok 3 0 1.000.000 0 204.000 1.204.000 Jumlah 8.300.000 6.400.000 5.190.000 816.000 20.706.000
Sumber: Data primer diolah 2013
Tabel 24 memperlihatkan biaya pengganti rata-rata yang paling besar
dikeluarkan oleh responden per tahun adalah biaya pembuatan sumur baru. Hal ini
terjadi karena komponen biaya untuk membuat sumur baru lebih banyak dan
beragam, serta dipengaruhi oleh tempat tinggal responden yang berada di dekat
aliran sungai. Biaya pembuatan sumur baru berkisar antara Rp.1.500.000 -
Rp.2.000.000 per pembuatan sumur baru dan Rp.200.000 - Rp.600.000 untuk
biaya pendalaman sumur. Pengeluaran biaya pembuatan sumur baru maupun
pendalaman sumur sifatnya adalah pengeluaran tahunan dan tidak setiap tahun
responden melakukan kegiatan tersebut.
Berdasarkan hasil survey terhadap responden kelompok-1, total biaya
pengganti yang dikeluarkan oleh reponden untuk mendapatkan air bersih adalah
Rp.17.840.000 per tahun. Total biaya diperoleh dari penjumlahan biaya
pembuatan sumur baru, biaya pendalaman sumur, dan biaya jasa pengambilan air
40
ketika musim kemarau. Biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh responden
kelompok-1 per KK adalah Rp.414.884 per tahun atau setara Rp.34.575 per bulan.
Hasil survey terhadap responden kelompok-2 menunjukkan bahwa total
biaya pengganti yang dikeluarkan responden adalah Rp.1.662.000 per tahun. Total
biaya diperoleh dari penjumlahan biaya jasa pengambilan air ketika musim
kemarau, dan biaya iuran pipanisasi. Biaya rata-rata yang dikeluarkan responden
kelompok-2 per KK adalah Rp.127.846 per tahun atau setara Rp.10.654 per bulan.
Adapun hasil survey terhadap responden kelompok-3 menunjukkan bahwa
total biaya pengganti yang dikeluarkan responden adalah Rp.1.204.000 per tahun.
Total biaya diperoleh dari penjumlahan biaya pendalaman sumur, dan biaya iuran
pipanisasi. Biaya rata-rata yang dikeluarkan responden kelompok-3 per KK
adalah Rp.301.000 per tahun atau setara Rp.25.083 per bulan. Jumlah kerugian
ekonomi yang berpotensi dialami masyarakat untuk mendapatkan air bersih dapat
dilihat pada Tabel 25.
Tabel 25 Jumlah kerugian ekonomi yang berpotensi dialami masyarakat untuk mendapatkan air bersih
Klsifikasi penggunaan sumber air
Biaya total per tahun (Rp)
Biaya rata-rata per tahun (Rp/KK)
Biaya rata-rata per bulan (Rp/KK)
Kelompok 1 17.840.000 414.884 34.574 Kelompok 2 1.662.000 127.846 10.654 Kelompok 3 Jumlah
1.204.000 20.706.000
301.000 345.100
25.083 28.758
Sumber: Data primer diolah 2013
Tabel 25 memperlihatkan potensi kerugian ekonomi paling besar dialami
oleh responden kelompok-1, yaitu responden yang hanya menggunakan air sumur
dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Hal itu bisa terjadi karena
biaya yang harus dikeluarkan oleh responden kelompok-1 lebih beragam dan
relatif lebih mahal. Kelompok-1 sangat bergantung terhadap ketersediaan air
bersih pada sumur, sehingga mereka akan berupaya agar sumur tetap dapat
menyediakan sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kelompok yang mengeluakan biaya pengganti terbesar kedua adalah
kelompok-3, yaitu responden yang mengkombinasikan sumber air sumur dangkal
dan pipanisasi. Biaya rata-rata yang mereka keluarkan relatif lebih rendah jika
41
dibandingkan dengan biaya rata-rata yang harus dikeluarkan responden
kelompok-1. Berdasarkan hasil survey, biaya yang relatif rendah disebabkan oleh
persentase responden melakukan pendalaman air sumur relatif sedikit, responden
tidak mengeluarkan biaya jasa pengambilan air ketika musim kemarau dan tidak
melakukan pembuatan sumur baru. Air sumur dangkal hanya digunakan ketika
aliran air pipanisasi bermasalah atau ketika musim kemarau tiba. Keuntungan
responden kelompok-3 adalah kebutuhan air bersih ralatif tetap terpenuhi
meskipun pada musim kemarau.
Kelompok-2 merupakan kelompok yang paling sedikit mengeluarkan biaya
pengganti untuk mendapatkan air bersih. Kelompok ini hanya menggunakan
pipanisasi sebagai sumber air utamanya. Rata-rata biaya pengganti yang
dikeluarkan kelompok-2 relatif rendah jika dibandingkan dengan kelompok
lainnya karena responden tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan pendalaman
sumur ataupun pembuatan sumur baru.
Biaya iuran pipanisasi yang harus dikeluarkan oleh responden relatif murah,
yaitu berkisar antara Rp.3.000 – Rp.5.000 per bulan. Bahkan untuk pipanisasi
yang berasal dari PT. X responden tidak dipungut iuran (gratis). Berdasarkan
keuntungan yang dirasakan oleh responden terhadap program pipanisasi, dapat
diusulukan program pipanisasi untuk seluruh Kecamatan Cidahu. Pemerintah
bersama pihak perusahaan pengguna air tanah diharapkan dapat mewujudkan
program pipanisasi terutama di wilayah hulu yang merupakan daerah recharge air
tanah yang digunakan oleh perusahaan.
Total rata-rata biaya pengganti yang di keluarkan per KK masyarakat
Kecamatan Cidahu adalah Rp.345.100 per tahun, atau setara Rp.28.758 per bulan.
Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari PNPM Mandiri dan LSM, jumlah
masyarakat di ke-empat desa Kecamatan Cidahu yang berpotensi terkena dampak
dan mengalami kerugian ekonomi adalah ± 2019 KK. Total kerugian ekonomi
masyarakat dapat dihitung dari rata-rata biaya pengganti yang dikeluarkan per KK
dikalikan dengan jumlah KK yang berpotensi terkena dampak. Hasil perhitungan
menunjukkan total kerugian ekonomi yang berpotensi dialami masyarakat
Kecamatan Cidahu adalah Rp.696.756.900 per tahun. Biaya pengganti yang
42
dikeluarkan masyarkat menunjukkan estimasi nilai kerugian minimum dari
hilangnya jasa air tanah dangkal akibat kerusakan lingkungan.
Melihat kerugian ekonomi yang berpotensi dialami oleh masyarakat yang
cukup besar, kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di
Kecamatan Cidahu sangat penting dianalisis kesesuaiannya terhadap kebutuhan
masyarakat. Kebijakan yang ada diharapkan dapat memperbaiki dan
mempertahankan kondisi lingkungan agar ketersediaan air tanah tetap dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan namun juga tetap memenuhi
kebutuhan masyarakat.
43
VII ANALISIS STAKEHOLDER PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH
7.1 Identifikasi Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder
Analisis stakeholder dilakukan terhadap 26 stakehoder yang terdiri dari
kelompok pemerintah, perusahaan, lembaga eksternal dan masyarakat. Identifikasi
stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu
dapat dilihat pada Tabel 26 di bawah ini. Tabel 26 berisi informasi nilai
kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder.
Tabel 26 Identifikasi nilai kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu
No Stakeholder Kepentingan Pengaruh 1 DPRD Kab. Sukabumi 2,40 3,42 2 DPPKAD Kab. Sukabumi 4,27 4,38 3 DPESDM Kab. Sukabumi 4,87 5,00 4 BPMPT Kab. Sukabumi 4,47 4,33 5 BLH Kab. Sukabumi 4,73 4,36 6 Satpol PP Kab. Sukabumi 2,40 3,02 7 Bappeda Kab. Sukabumi 3,20 3,55 8 Setda Bagian Hukum 1,40 3,58 9 Dinas Tarkimsih 3,33 3,09
10 Pemerintah Kec. Cidahu 2,27 3,20 11 Pemerintah Desa 2,27 3,25 12 Perusahaan Pengguna Air Tanah 4,87 2,47 13 LSM 2,20 3,07 14 Masyarakat 4,40 2,46 15 Perguruan Tinggi 2,13 2,38
Sumber: Data primer diolah 2013
Selanjutnya, data nilai kepentingan dan pengaruh stakeholder dipetakan
pada aktor grid. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing
stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Terdapat empat
kuadran dalam melakukan analisis stakeholder, yaitu kuadran A (subject),
kuadran B (player), kuadran C (by stander), dan kuadran D (actor). Analisis
stakeholder pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu melalui
pemetaan aktor grid dapat dilihat pada Gambar 3.
44
1
2
345
6
7
8
9
1011
12
13
14
15
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5
Kepe
ntin
gan
Pengaruh
Sumber: Data primer diolah 2013
Keterangan: 1 = DPRD Kab. Sukabumi 9 = Dinas Tarkimsih 2 = DPPKAD Kab. Sukabumi 10 = Pemerintah Kec. Cidahu 3 = DPESDM Kab. Sukabumi 11 = Pemerintah Desa 4 = BPMPT Kab. Sukabumi 12 = Perusahaan Pengguna Air Tanah 5= BLH Kab. Sukabumi 13 = LSM 6= Satpol PP Kab. Sukabumi 14 = Masyarakat 7=Bappeda Kab. Sukabumi 15 = Perguruan Tinggi 8= Setda bagian hukum
Gambar 3 Pemetaan masing-masing stakeholder pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu
Pemetaan stakeholder pada Gambar 3 memberikan informasi posisi masing-
masing stakeholder berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan pengaruhnya.
Posisi kuadran A (subject) ditempati oleh perusahaan pengguna air tanah dan
masyarakat Kecamatan Cidahu. Perusahaan dan masyarakat memiliki
ketergantungan yang tinggi terhadap air tanah. Perusahaan membutuhkan air
tanah untuk bahan utama produksi maupun bahan penunjang produksi, sedangkan
masyarakat membutuhkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-
hari. Tingkat kepentingan perusahaan dan masyarakat sangat tinggi terhadap
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, namun tingkat pengaruh mereka terhadap
kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah rendah. Perusahaan dan
masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dan pengambilan
Kuadran A (Subject)
Kuadran C (By Stander)
Kuadran D (Actor)
Kuadran B (Player)
45
keputusan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Tingkat kepentingan
yang tinggi dengan pengaruh yang rendah menempatkan peran perusahaan dan
masyarakat sebagai subjek pengguna air tanah, namun dalam implementasi
kebijakan berperan sebagai objek dari kebijakan pengelolaaan dan pemanfaatan
air tanah.
Posisi kuadran B (player) ditempati oleh OPD Kabupaten Sukabumi yang
dilimpahi wewenang oleh Bupati untuk mengelola air tanah. OPD yang memiliki
peran sebagai player dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah adalah
BPMPT, DPESDM, BLH, DPPKAD, Dinas Tarkimsih, dan Bappeda. Kelompok
OPD ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Tingkat
kepentingan dan pengaruh yang tinggi berimplikasi bahwa kelompok OPD ini
dapat menentukan arahan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Peran
OPD ini cukup luas yakni dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengawasan,
pelaksanaan hingga evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
Posisi kuadran C (by stander) ditempati oleh perguruan tinggi. Perguruan
tinggi tidak memiliki kepentingan maupun pengaruh yang tinggi terhadap
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Perguruan tinggi tidak memiliki fokus
khusus terhadap jalannya pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, sehingga tingkat
ketergantungan dan responnya juga rendah (tidak memengaruhi). Tingkat
kepentingan dan pengaruh yang rendah menjadikan perguruan tinggi pada saat ini
tidak berperan nyata dalam implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan
air tanah.
Posisi kuadran D (actor) ditempati oleh DPRD, Satpol PP, Setda bagian
hukum, LSM, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Stakeholder yang
tergabung dalam kelompok actor memiliki tingkat kepentingan yang rendah,
namun tingkat pengaruhnya tinggi. Kelompok ini memiliki pengaruh yang tinggi,
namun tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu. Peran kelompok ini hanya sebagai
pelaksana tugas dan menjalankan alur koordinasi. Tingkat ketergantungan
kelompok actor rendah tetapi mereka dilibatkan dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan kebijakan. Tingkat pengaruh yang tinggi menjadikan
46
kelompok aktor berperan memberikan arahan perencanaan dan implementasi
kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah.
Informasi lain yang didapatkan dari hasil pemetaan stakeholder adalah
tingkat keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di
Kecamatan Cidahu. Tingkat keterlibatan stakeholder dibedakan menjadi dua
kelompok, yaitu stakeholder yang harus dilibatkan secara langsung dan
stakeholder yang tidak harus dilibatkan secara langsung. Perbedaan tingkat
keterlibatan stakeholder dipisahkan oleh garis diagonal pada aktor grid.
Gambar 3 menunjukkan stakeholder yang harus dilibatkan secara langsung
dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah meliputi: BPMPT, DPESDM, BLH,
DPPKAD, Bappeda, Dinas Tarkimsih, Perusahaan dan Masyarakat. Adapun
stakeholder yang tidak harus dilibatkan secara langsung meliputi: DPRD, Setda
bagian hukum, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, LSM, dan
perguruan tinggi. Meskipun tidak harus dilibatkan secara langsung, stakeholder
tersebut tetap berperan sebagai pendengar pendapat dan penerima informasi
kebijakan.
7.2 Fungsi dan Peran Masing-Masing Stakeholder
Masing-masing stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah
memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Perbedaan tersebut saling melengkapi
untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
Masing-masing stakeholder memiliki keterkaitan tingkat kepentingan dan
pengaruh, sehingga sinergisasi antar stakeholder sangat penting dilakukan.
7.2.1 Kelompok Pemerintah
Pemerintah berperan membuat dan melaksanakan kebijakan. Berdasarkan
hasil wawancara dengan stakeholder serta kajian dokumen Perbup Kabupaten
Sukabumi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) OPD, stakeholder
pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah adalah
Bupati, DDPRD, DPPKAD, DPESDM, BPMPT, DPESDM, BLH, Bappeda,
Setda Bagian Hukum, Dinas Tarkimsih, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan dan
Desa.
47
PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, menyatakan bahwa
Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air
tanah kabupaten/kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air
tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada
tingkat kabupaten/kota. Peran Bupati pada pengelolaan dan pemanfaatan air tanah
di Kecamatan Cidahu adalah sebagai stakholder pemerintah yang berwenang
memberikan persetujuan segala aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan
air tanah. Bupati melalui OPD terkait berperan memberikan izin pemanfaatan air
tanah, penentuan zona konservasi, pengawasan serta upaya pengendalian dalam
pengelolaan dan pemanfaaatan air tanah.
A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD berperan sebagai mitra kerja Bupati. DPRD memiliki fungsi :
pembentukan peraturan daerah (fungsi legislasi), kewenangan dalam penyusunan
APBD (fungsi anggaran), dan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda serta
peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah (fungsi pengawasan). Fungsi
legislasi DPRD mencakup pembahasan dan persetujuan rancangan perda serta
bentuk kebijakan lain yang akan diberlakukan di tingkat daerah. Selain itu, DPRD
juga melakukan pembahasan dan persetujuan APBD yang diajukan oleh Bupati.
Fungsi pengawasan DPRD dilakukan terhadap pelaksanaan perda dan APBD.
Tingkat kepentingan DPRD terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air
tanah rendah, namun memiliki pengaruh yang tinggi. Peran DPRD Kab.
Sukabumi dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah selama ini berada pada
level pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu alokasi APBD yang disetujui DPRD
untuk OPD yang membidangi air tanah. Tingkat kepentingan yang rendah
memberikan implikasi bahwa DPRD tidak memiliki fokus khusus terhadap
implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah.
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pejabat di Sekretariat DPRD
diperoleh informasi bahwa sampai saat ini belum pernah ada kajian khusus DPRD
mengenai pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Adapun pembahasan yang
pernah dilakukan hanya sebagai alur pelaporan dari OPD yang membidangi air
tanah dalam rapat undangan. Jika terjadi laporan pengaduan permasalahan terkait
48
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, DPRD akan melakukan kajian melalui
rapat paripurna setelah sebelumnya dikaji oleh bagian persidangan.
B. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
DPPKAD memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsi DPPKAD diantaranya
adalah sebagai pengawas dan pengelola pendapatan dan aset daerah. DPPKAD
berwenang dalam pengelolaan pendataan, penetapan, penagihan, pemungutan dan
pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah.
Tingkat kepentingan dan pengaruh DPPKAD dalam pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah sangat tinggi. Peran DPPKAD adalah sebagai pihak yang
berwenang dalam kebijakan pemungutan pajak air tanah yang harus dibayarkan
oleh perusahaan yang memanfaatkan air tanah. DPPKAD menentukan besar
nominal pajak air tanah yang harus dibayarkan oleh perusahaan pengguna air
tanah berdasarkan NPA. Tingkat kepentingan DPPKAD terhadap pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah tinggi karena dapat memengaruhi fungsi kinerja DPPKAD
sebagai pengelola keuangan dan aset daerah. Selain itu, DPPKAD juga memiliki
pengaruh yang tinggi dalam memberikan arahan kebijakan besar pajak yang
dikenakan kepada perusahaan.
C. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
BPMPT mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di
bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Pelaksanaan pelayanan
perizinan adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan
secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi,
keamanan dan kepastian. Tingkat kepentingan dan pengaruh BPMPT dalam
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah sangat tinggi, yaitu sebagai instansi yang
diberikan wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan izin SIPA. BPMPT memiliki
tingkat pengaruh yang tinggi sebagai penentu arah kebijakan perizinan. yang akan
dikenakan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pemanfaatan air
tanah.
49
Adapaun fungsi BPMPT dalam pengelolaan air tanah adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan
3. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama proses pelayanan perizinan
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan pemanfaat air
tanah
D. Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPESDM)
Pengelolaan air tanah dilakukan oleh pejabat DPESDM bidang air tanah dan
geologi lingkungan. Fungsi DPESDM dalam pengelolaan air tanah adalah sebagai
berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang air tanah
2. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
evaluasi di bidang air tanah
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang
konservasi, dan pendayagunaan air tanah
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis operasional di bidang air
tanah seperti uji geolistrik untuk menentukan potensi air tanah sebagai dasar
penentuan batas jumlah debit air yang boleh dimanfaatkan
5. Penyelenggaraan pengelolaan air tanah
6. Pelaksanaan pengembangan konservasi air tanah
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan air tanah
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan air tanah
Tingkat kepentingan dan pengaruh DPESDM dalam pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah sangat tinggi. Fungsi DPESDM adalah sebagai penentu
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengawasan, pembinaan dan evaluasi di
bidang air tanah. DPESDM juga berperan dalam pengawasan pemanfaatan air
tanah yang dilakukan perusahaan, pengawasan konservasi serta perhitungan NPA.
Apabila terjadi pelanggaran, DPESDM berwenang memberikan peringatan tertulis
50
dan penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air tanah. Sementara itu
tingkat pengaruh DPESDM yang tinggi memungkinkan DPESDM untuk
merumuskan arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah.
E. Badan Lingkungan Hidup (BLH)
BLH mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang lingkungan hidup. Bidang yang terlibat dalam pengelolaan
dan pemanfaatan air tanah adalah sub bidang analisis dampak lingkungan serta
sub bidang lahan, hutan, dan tata air. Sub bidang analisis dampak lingkungan
memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja sub bidang analisis dampak
lingkungan
2. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi
analisis dampak lingkungan
3. Pelaksanaan penilaian analisis dampak lingkungan dan penilaian bahan
penerbitan rekomendasi/pengesahan analisis dampak lingkungan
4. Pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL
5. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi/pengesahan UKL-UPL, dan SPPL
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi analisis dampak lingkungan
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi UKL/UPL dan SPPL
8. Penyusunan bahan kajian analisis resiko lingkungan
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan air tanah
Sub bidang pengendalian kerusakan lahan, hutan, dan tata air dalam menjalankan
tugas pokoknya memiliki fungsi:
1. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan
teknis pengendalian kerusakan tata air
2. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di
bidang pengendalian kerusakan tata air
3. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi mitigasi bencana
4. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pencegahan kerusakan tata air
5. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan atas pengendalian dan
pencegahan kerusakan tata air
6. pelaksanaan penetapan kawasan lindung
51
7. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca
pengambilan air tanah
8. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Tingkat kepentingan dan penggaruh BLH dalam pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah tergolong tinggi. BLH memiliki kepentingan dalam
menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah berbagai bentuk potensi kerusakan
lingkungan. Peran BLH dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dilibatkan
dalam proses perizinan dan pengawasan. Adapun peran BLH dalam proses
perizinan adalah sebagai salah satu instansi yang memberikan rekomendasi dalam
pembuatan SIPA. Rekomendasi diberikan oleh BLH setelah pengkajian dokumen
UKL-UPL dan AMDAL yang diajukan oleh perusahaan pemohon izin. BLH akan
menerbitkan surat rekomendasi apabila dokumen UKL-UPL dan AMDAL yang
diajukan perusahaan telah memenuhi persyaratan.
Tingkat pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air
tanah memungkinkan BLH untuk merumuskan arah kebijakan pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah yang berbasis kelestarian lingkungan. Dalam waktu dekat
ini BLH sedang menggodok rancangan kebijakan Imbal Jasa Lingkungan (IJL).
IJL merupakan konsep yang dikembangkan untuk mewajibkan perusahaan
melakukan konservasi berbasis hulu-hilir. Pengelolaan IJL melibatkan peran
masyarakat lokal, yaitu melalui gabungan kelompok tani yang berada di wilayah
hulu-hilir perusahaan pemanfaat air tanah di Kecamatan Cidahu.
F. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Satpol PP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan
peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan
lain serta perlindungan masyarakat. Peran Satpol PP dalam pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah adalah upaya penegakkan Perda Kab. Sukabumi No. 14
Tahun 2010 tentang Air Tanah.
Tingkat kepentingan Satpol PP dalam pengelolaan dan pemanfaatan air
tanah tergolong rendah. Satpol PP tidak memiliki fokus khusus terhadap
52
pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Satpol PP hanya berfungsi
sebagai pelaksana tugas penertiban pelanggaran undang-undang. Sementara itu
tingkat pengaruh Satpol PP cukup tinggi. Satpol PP bekerjasama dengan
DPESDM melaksanakan kebijakan penertiban perusahaan yang melakukan
pelanggaran. Salah satu contoh peran Satpol PP adalah melakukan penyegelan
perusahaan yang tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan peringatan
tertulis sebanyak tiga kali.
G. Badan Pengelolaan dan Perencanaan Daerah (Bappeda)
Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Tingkat kepentingan dan pengaruh Bappeda dalam pengelolaan dan pemanfaatan
air tanah tergolong tinggi. Hal itu terkait dengan fungsi Bappeda dalam
perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bappeda berperan dalam
penentuan kebijakan teknis tata letak bangunan perusahaan, apakah telah sesuai
RTRW atau tidak. RTRW penting dilakukan untuk mengetahui daerah tutupan
dan bukaan lahan, sehingga pada wilayah tersebut tetap terjaga lahan terbuka guna
meresapnya air. Bagian organiasasi Bappeda yang memiliki tugas dalam
perencanaan fisik wilayah adalah Bappeda bidang fisik.
H. Dinas Tata Ruang, Pemukiman, dan Kebersihan (Dinas Tarkimsih)
Dinas Tarkimsih mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di
bidang pengelolaan tata ruang, perumahan, pemukiman, bangunan, kebersihan,
pertamanan dan pemakaman. Adapun fungsi Dinas Tarkimsih dalam pengelolaan
dan pemanfaatan air tanah adalah terkait perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang. Dinas Tarkimsih berkoordinasi dengan Bappeda bidang
fisik mengawasi pembangunan tata ruang yang dilakukan di suatu wilayah.
Tingkat kepentingan dan pengaruh Dinas Tarkimsih dalam pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah tergolong tinggi. Peran Dinas Tarkimsih adalah sebagai
penerbit persetujuan siteplan posisi sumur bor perusahaan pengguna air tanah.
Siteplan yang diajukan oleh perusahaan dikaji oleh Dinas Tarkimsih bidang tata
ruang. Apabila siteplan yang diajukan telah sesuai dengan RTRW maka akan
53
terbit surat izin rekomendasi pembangunan perusahaan sebagai salah satu syarat
kelengkapan dalam SIPA. Pengkajian yang dilakukan mempertimbangkan aspek
lingkungan dan segala dampak yang berpotensi timbul akibat penggunaan tata
ruang yang dilakukan. Dinas Tarkimsih memiliki tingkat pengaruh yang cukup
tinggi terhadap penentuan arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah,
yaitu terkait kajian teknis tata ruang.
I. Sekretariat Daerah Bagian Hukum (Setda Bagian Hukum)
Setda bagian hukum memiki tugas pokok sebagai pelaksana sebagian fungsi
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan di bidang hukum. Tingkat
kepentingan bagian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah
tergolong rendah, namun memiliki pengaruh yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pejabat bagian hukum Kab. Sukabumi, bagian hukum tidak
memiliki fokus khusus terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Selama
ini peran bagian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah hanya
sebagai penerbit peraturan SOTK OPD yang membidangi air tanah dan
penyusunan peraturan daerah serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan air tanah.
J. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa
Tingkat kepentingan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah tergolong rendah, namun memiliki
pengaruh yang cukup tinggi. Pengelolaan dan pemanfaatan air tanah tidak
memberikan pengaruh signifikan terhadap jalannya tugas Pemerintah Kecamatan
maupun Pemerintah Desa. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa tidak
dilibatkan secara langsung dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan air tanah,
namun berperan dalam memberikan persetujuan izin lingkungan. Tingkat
pengaruh yang cukup tinggi memungkinkan Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Desa terlibat dan mengajukan arah rancangan kebijakan pengelolaan
dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
54
7.2.2 Kelompok Perusahaan
Tingkat kepentingan perusahaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air
tanah sangat tinggi, namun memiliki tingkat pengaruh yang rendah. Perusahaan
membutuhkan air tanah sebagai bahan penunjang produksi maupun sebagai bahan
utama produksi. Air tanah merupakan satu-satunya sumber air yang digunakan
perusahaan untuk memenuhi aktivitas produksi. Tanpa adanya ketersediaan air
tanah perusahaan tidak dapat berproduksi.
Perusahaan merupakan objek dari kebijakan. Perusahaan memiliki pengaruh
yang rendah terhadap penentuan arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air
tanah. Kebijakan menuntut perusahaan untuk bertindak seimbang antara
pemanfaatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian
lingkungan. Keberadaan perusahaan diharapkan dapat berfungsi meningkatkan
penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,
meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi, namun juga tetap menjaga keberadaan
air tanah untuk generasi yang akan datang.
7.2.3 Masyarakat
Tingkat kepentingan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air
tanah sangat tinggi, namun memiliki tingkat pengaruh yang rendah. Masyarakat
memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan air tanah, yaitu untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, pengaruh masyarakat dalam
penentuan arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah masih sangat
rendah. Masyarakat lebih cenderung menjadi objek dari kebijakan.
Masyarakat lokal setidaknya memiliki dua fungsi dalam pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan. Fungsi
masyarakat pada perencanaan pemanfaatan air tanah adalah memberikan izin
lingkungan terhadap perusahaan yang mengajukan pemanfaatan air tanah,
sedangkan fungsi pengawasan dilakukan melalui pemantauan kondisi perubahan
lingkungan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukaan mengingat masyarakat
dianggap lebih mengetahui perubahan kondisi lingkungannya. Faktanya, saat ini
keterlibatan masyarakat masih sangat minim dalam implementasi pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
55
7.3 Pergeseran Pemetaan Stakeholder
Hasil pemetaan stakeholder menunjukkan bahwa terdapat beberapa
stakeholder yang perannya belum sesuai, yaitu perguruan tinggi dan masyarakat.
Seharusnya perguruan tinggi sebagai instansi tingkat akademisi memiliki tingkat
pengaruh yang tinggi, namun hasil pemetaan menunjukkan bahwa peran
perguruan tinggi adalah sebagai by stander dimana tingkat kepentingan dan
pengaruhnya rendah. Hal yang sama juga trejadi pada masyarakat, dimana
seharusnya masyarakat memiliki tingkat pengaruh yang tinggi, namun hasil
pemetaan menunjukkan tingkat pengaruh masyarakat yang masih relatif rendah.
Mengatasi hal tersebut, perlu diadakan suatu pergeseran tingkat pengaruh.
Pergeseran tingkat pengaruh perguruan tinggi dapat dilakukan dengan cara lebih
melibatkan perguruan tinggi dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah. Perguruan tinggi dapat dijadikan stakeholder yang
membantu mengkaji kebijakan dari sisi akademisi. Adapun pergeseran peran
masyarakat dapat dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD). Masyarakat
disertakan dalam diskusi arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di
Kecamatan Cidahu. Pengaruh masyarakat penting ditingkatkan mengingat
masyarakat merupakan pihak yang terkena dampak dari kebijakan dimana mereka
lebih memahami perubahan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.
7.4 Keterkaitan antar Stakeholder
Ostrom (1990) dalam Rudiyanto (2011) menyatakan bahwa dalam
menganalisis hubungan antar actor pada sistem kelembagaan, perlu dibedakan
berdasarkan tingkatannya (level). Pertama adalah level konstitusi (constitutional),
yaitu lembaga yang berperan dalam menyusun aturan main untuk level collective
choice. Kedua adalah level pilihan kolektif (collective choice), yaitu lembaga
yang berperan dalam menyusun peraturan untuk dilaksanakan oleh lembaga
operasional. Ketiga adalah lembaga operasional (operational), yaitu lembaga yang
secara langsung melaksanakan kebijakan di lapangan.
Hasil analisis dokumen SOTK OPD dan wawancara dengan key person
menunjukkan bahwa pada level konstitusi stakeholder yang berperan adalah
DPRD dan Setda Bagian Hukum. Level penentu kebijakan (collective choice)
56
stakeholder yang berperan adalah DPESDM, BLH, BPMPT, DPPKAD, Satpol
PP, Dinas Tarkimsih, Bappeda, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa.
Sementara itu, stakeholder yang berperan pada level operasional adalah LSM,
Masyarakat, dan Perusahaan.
Sumber: Data primer diolah 2013
Keterangan:
: Alur keterkaitan
: Alur koordinasi
: Kelompok pemberi rekomendasi
Gambar 4 Keterkaitan antara stakeholder
Hasil wawancara dengan key person pada masing-masing stakeholder,
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah masih dirasa
kurang sinergisasi antara stakeholder satu dengan lainnya. Hal itu bisa dilihat dari
kebijakan yang masih bersifat parsial hanya berdasarkan tugas pokok dan fungsi
masing-masing stakeholder. Belum ada kebijakan menyeluruh yang dapat
mensinergikan kepentingan dan pengaruh antar stakeholder.
DPRD Setda Bagian Hukum
DPESDM
BLH
BPMPT
DPPKAD
Satpol PP
Bappeda
Dinas Tarkimsih
Pemerintah Kecamatan
Pemerintah Desa
LSM Masyarakat Perusahaan
Perguruan Tinggi
Constitutional Level
Collective Choice Level
Operasioanl Level
57
VIII ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH
8.1 Kebijakan Pengelolaan Air Tanah
Kebijakan pengelolaan air tanah di Kecamatan Cidahu selama ini mengacu
kepada peraturan formal yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan perundangan pemerintah
pusat yang mengatur pengelolaan air tanah diantaranya adalah undang-undang
(UU) Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP), dan keputusan menteri
(kepmen) ESDM. Adapun peraturan pemerintah daerah yang mengatur
pengelolaan air tanah adalah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati
(Perbup). Tidak terdapat peraturan informal yang mengatur pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah.
Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan
konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah,
dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memerhatikan kondisi air
tanah setempat. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara
terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air, yakni kebijakan
nasional sumber daya air, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat
provinsi, dan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota.
Saat ini belum ada kebijakan dan/ataupun kelembagaan khusus yang
mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
Kebijakan yang diberlakukan selama ini adalah mengacu pada peraturan
perundangan dan pedoman perencanaan teknis pengelolaan air tanah dari Provinsi
Jawa Barat. Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1451 K/10/MEM/2000
Tahun 2000 menjelaskan bahwa pemanfaatan air bawah tanah yang terus
meningkat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap air bawah tanah itu
sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Dampak negatif yang mungkin timbul
diantaranya adalah penurunan jumlah dan mutu air tanah, penyusupan air laut dan
58
amblesan tanah. Pedoman perencanaan pendayagunaan air tanah diperlukan untuk
mengatur pemanfaatan air tanah tanpa menimbulkan dampak negatif.
Bupati memiliki wewenang dalam mengelola air tanah di wilayahnya.
Semenjak diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 jo PP No.25 Tahun 2000, daerah
berwenang dan bertanggung jawab mengelola air tanah termasuk memelihara
kelestarian lingkungan. Selanjutnya, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Wewenang
Pemerintah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa salah satu wewenang dan
tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi wewenang untuk mengatur,
menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten/kota.
Perda Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 1, 2 dan 3
menjelaskan bahwa air tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian,
keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan,
kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. Teknis pengelolaan air tanah
didasarkan pada CAT yang berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan
air tanah di daerah. Kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Adapun wewenang pengelolaan air tanah di
Kabupaten Sukabumi dilimpahkan Bupati kepada DPESDM. Wewenang
DPESDM meliputi proses pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah
artesis.
Perda merupakan pranata hukum yang berfungsi sebagai landasan
operasional yang memuat materi teknis pengelolaan air tanah. Berdasarkan Perda
Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2012, pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air
tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, perencanaan dan pendayagunaan,
konservasi dan rehabilitasi serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu instrumen
pengendalian pemanfaatan air tanah. Kebijakan yang harmonis diperlukan untuk
pelaksanaan pengelolaan dan pemafaatan air tanah secara terpadu dalam satu
CAT. Perizinan pemanfaatan air tanah diterbitkan oleh Bupati dengan
melampirkan rekomendasi teknis dari DPESDM. Rekomendasi teknis penting
59
dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan tempat eksploitasi air tanah
sehingga dapat meminimalisasi terjadinya dampak kerusakan lingkungan.
Instrumen pengendalian dalam pemanfaatan air tanah lainnya adalah pajak
air tanah. Pajak air dikenakan kepada perusahaan pengguna air tanah yang
memakai sumur bor. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, menyatakan bahwa penetapan pajak air tanah menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota. Secara umum pengendalian pemanfaatan air tanah dilakukan
melalui serangkaian mekanisme pengelolaan air tanah, yaitu perizinan,
pengawasan, penertiban dan kewajiban konservasi air tanah.
8.1.1 Analisis Perizinan
Pengendalian perizinan diarahkan untuk menata penerapan hak guna
pemanfaatan air tanah. Hak guna pemanfaatan air tanah dapat diperoleh tanpa izin
sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau
bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu. Adapun hak guna
pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara mengebor, menggali tanah atau
penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah
besar harus disertai dengan izin.
Pengeboran atau pemanfaatan air tanah dapat dilakukan setelah memperoleh
Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA). Izin
tersebut selain sebagai perwujudan aspek legalitas juga dimaksudkan untuk
membatasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Tujuan pembatasan adalah
agar pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan daya dukung
ketersediannya secara alami. Pemberian izin pemanfaatan air tanah berada pada
wewenang BPMPT Kabupaten Sukabumi. Menurut Perda Kabupaten Sukabumi
No. 14 Tahun 2010 Pasal 24 Ayat 1 menjelaskan izin pemakaian dan pengusahaan
air tanah yang diberikan oleh Bupati merupakan izin yang mencakup kegiatan
pengadaan sarana, prasarana dan/atau pengambilan air tanah.
Perencanaan penggunaan air tanah dalam rangka persyaratan perizinan
melalui pengeboran dilakukan dengan ketentuan sebagi berikut :
1. Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum dan rumah
tangga adalah merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
60
2. Pemanfaatan air tanah pada akuifer tidak tertekan, diprioritaskan untuk
keperluan air minum dan rumah tangga.
3. Pemanfaatan air tanah untuk keperluan lain tidak mengganggu keperluan
untuk rumah tangga.
4. Pengaturan pemanfaatan didasarkan atas urutan prioritas peruntukan serta
memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
Perda Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2010 Pasal 25 Ayat 1
menyatakan bahwa untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin
pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupati. Selanjutnya dalam ayat 3 dikatakan bahwa permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan informasi:
1. Peruntukan dan kebutuhan air tanah
2. Rencana pengeboran yang dilengkapi dengan laporan hasil pendugaan
geofisika atau rencana penggalian air tanah
3. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan
lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2010 Pasal 27 menyatakan bahwa
Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada
lokasi yang berada di luar cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah
memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi air tanah. OPD yang berwenang
dalam memberikan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah di kecamatan
cidahu adalah DPESDM Kabupaten Sukabumi. Aspek penting pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam dokumen perizinan diantaranya adalah
pengaturan lokasi titik pengambilan, kedalaman penyadapan, dan pembatasan
debit air tanah. Berikut adalah serangkaian proses administrasi perizinan yang
harus dipenuhi oleh pemohon pemanfaat air tanah:
1. Surat Izin Pengeboran Ekploitasi Air Tanah (SIP), persyaratannya meliputi:
a) Peta situasi berskala 1:10.000 atau lebih besar, dan peta topografi skala
1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah
b) Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah
61
c) Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dan Sertifikat
Badan Usaha (SBU) di Bidang pengeboran air tanah, serta Sertifikat Juru
Bor Air Tanah yang masih berlaku
d) Dokumen UKL dan UPL untuk pemanfaatan air tanah kurang dari 50
l/detik, dan dokumen AMDAL untuk pemanfaatan sama atau lebih dari
50 l/detik.
Apabila persyaratan telah lengkap, Bupati melalui BPMPT Kabupaten
Sukabumi memberikan SIP kepada pemohon atau menolak peemohonan
pengeboran disertai alasannya dan disampaikan tembusan kepada Direktur
Jenderal, Gubernur dan pelaksana pengeboran. Dokumen SIP memuat informasi
ketentuan teknis pegeboran air tanah dan ketentuan-ketentuan yang wajib
dilaksanakan oleh pemegang izin, yaitu meliputi:
a) Nomor registrasi sumur
b) Lokasi titik pengeboran
c) Pelaksana pengeboran
d) Kedalaman akuifer yang disadap
e) Rencana bangun konstruksi sumur produksi
f) Rencana pelaksanaan produksi dan uji pemompaan
g) Mengirimkan laporan hasil kegiatan pengeboran kepada Bupati
2. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)
Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dapat diperoleh setelah memenuhi
persyaratan laporan penyelesaian pengeboran sumur produksi. Apabila
persyaratan lengkap, Bupati melalui BPMPT Kabupaten Sukabumi memberikan
SIPA kepada pemohon atau menolak permohonan disertai alasannya dan
disampaikan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan pelaksana
pengeboran. Dokumen SIPA memuat informasi ketentuan teknis pegeboran air
tanah dan ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin, yaitu
meliputi:
a) Nomor registrasi sumur produksi
1) Lokasi titik sumur bor
2) Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan
3) Kapasitas dan kedudukan pompa
62
b) Apabila pemanfaaatan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum yang
dizinkan, maka jumlah kelebihan (over debit) dikalikan sepuluh.
c) Kewajiban pemegang izin:
1) Memasang meter air
2) Melaporkan jumlah pemanfaatan air tanah setia bulan kepada DPESDM
3) Melaporkan hasil UKL dan UPL atau AMDAL
4) Menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan minimal
10% dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diizinkan
5) Mendaftar ulang SIPA sebelum masa berlaku SIPA berakhir
d) Masa berlaku SIPA sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi adalah 3
tahun, setelah itu wajib melakukan perpanjangan izin.
Pelaksanaan mekanisme perizinan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu
dapat dijelaskan sebagi berikut:
1. Perusahaan mengajukan permohonan izin pendirian perusahaan kepada
Kepala Desa setempat. Kepala Desa memberikan fasilitas mediasi antara
perusahaan dengan masyarakat terkait permohonan izin lingkungan
perusahaan. Persetujuan izin lingkungan dilakukan melalui
penandatanganan surat persetujuan oleh ketua RT/RW, tokoh masyarakat,
pemuda dan masyarakat setempat. Adapun jumlah minimum persetujuan
yang harus dipenuhi adalah seluruh ketua RT/RW setempat dan sekurang-
kurangnya 70 orang masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Republik Indonesia No. 17 Tahun
2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis
Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pemrakarsa
mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL yang
mencakup: masyarakat terkena dampak; masyarakat pemerhati lingkungan;
dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam
proses AMDAL.
2. Setelah mendapatkan izin lingkungan dari masyarakat dan desa, perusahaan
harus mengajukan permohonan izin kepada tingkat kecamatan dengan
melampirkan persetujuan dari tingkat desa.
63
3. Perusahaan mengajukan izin pengeboran dan eksploitasi air tanah kepada
BPMPT Kabupaten Sukabumi. Dengan melampirkan rekomendasi teknis
dari DPESDM, dokumen UKL, UPL atau AMDAL dari BLH serta
persetujuan dari tingkat desa dan kecamatan.
4. Jika seluruh persyaratan perizinan telah dipenuhi, perusahaan akan
mendapatkan SIPA dan SIPA. Persyaratan, ketentuan pemegang SIP dan
SIPA telah diatur dan ditetapkan dalam Perda dan Perbup melalui BPMPT
dan DPESDM. Izin pemanfaatan air tanah kemudian ditandatangani oleh
Bupati.
Sumber: Data primer diolah 2013
Keterangan:
: alur langsung searah : alur langsung dua arah : rekomendasi teknis
Gambar 5 Prosedur perizinan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu
Izin Lingkungan dari Masyarakat
Pemerintah Desa
Pemerintah Kecamatan
Perusahaan
BPMPT DPESDM
Bupati
BLH
Izin Pemanfaatan Air Tanah
Menyampaikan Permohonan
Diizinkan
Tidak diizinkan
Terbit Izin SIPA
Rekomendasi Teknis
Analisis AMDAL atau UKL dan
UPL
64
Gambar 5 menunjukkan proses perizinan selain dilakukan oleh BPMPT,
juga melibatkan beberapa isntansi lain. Instansi tingkat desa dan kecamatan
bereperan dalam memberikan izin lingkungan, sedangkan instansi tingkat
kabupaten (BLH dan DPESDM) berperan dalam memberikan rekomendasi teknis.
Seluruh perusahaan pemanfaat air tanah yang beroperasi di Kecamatan Cidahu
secara administratif telah mendapatkan izin pemanfaatan air tanah (BPMPT
Kabupaten Sukabumi). Pelaksanaan prosedur administrasi perizinan tidak
dikenakan biaya apapun.
Faktanya, instrumen perizinan masih belum berjalan efektif terhadap upaya
pengendalian pemanfaatan air tanah. Terdapat beberapa permasalahan yang
menyebabkan peran perizinan belum efektif, salah satunya adalah kurangnya
pemahaman pihak perusahaan pengguna air tanah terhadap sifat air tanah dan
tingginya permintaan perusahaan terhadap air tanah. Hal itu menyebabkan
pemanfaatan air tanah sering over debit tanpa memerhatikan pentingnya
konservasi air tanah.
Masalah lain timbul terkait kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban-
kewajiban yang telah disepakati dalam SIPA. Berdasarkan hasil wawancara
langsung dengan pejabat di instansi pemerintah, saat ini masih terdapat banyak
perusahaan pemanfaat air tanah yang membuat dokumen perizinan hanya untuk
mendapatkan SIPA tanpa mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam dokumen
SIPA tersebut. Sementara itu, perusahaan beralasan bahwa belum terpenuhinya
kewajiban pemegang SIPA dikarenakan kurang jelasnya penjabaran kebijakan.
Salah satu contohnya adalah kebijakan peraturan yang mengharuskan perusahaan
memenuhi kewajiban memberikan 10% produksi air tanah untuk kebutuhan warga
sekitar. Perusahaan menganggap penjabaran teknis dari angka 10% persen kurang
jelas, seperti pemberian air dalam bentuk apa dan batasan cakupan wilayah. Hasil
analisis menunjukkan bahwa tujuan utama dari kebijakan perizinan yaitu tercipta
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan di
Kecamatan Cidahu belum berjalan optimal.
65
8.1.2 Analisis Pengawasan
Pengawasan pemanfaatan air tanah menurut Perda Kab. Sukabumi No. 14
Tahun 2010 tentang Air Tanah, menyatakan bahwa pengawasan ditujukan untuk
menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan, pengelolaan air tanah dengan
peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan
teknis pengelolaan air tanah. Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2010 Pasal 48 Ayat
2 menyatakan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan pengelolaan air tanah melalui Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang membidangi air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Kegiatan
pengawasan pemanfaatan air tanah meliputi:
1. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan teknis yang tercantum dalam
izin, yaitu pengawasan dalam rangka: pemasangan konstruksi sumur atau
bangunan penurapan mata air, uji pemompaan, pemasangan meter air atau
alat ukur debit lainnya, dan pemanfaatan air tanah
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL, UPL dan AMDAL
3. Pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan
air tanah
Masyarakat berhak terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pemanfaatan air tanah
dengan mengajukan pengaduan, gugatan, dan laporan kepada pihak berwenang
atas penggunaan air tanah yang diduga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan
hidup atau merugikan kepentingan masyarakat.
Pengawasan pemanfaatan air tanah mencakup pencatatan meter air setiap
bulan secara berkala. Pencatatan berfungsi untuk memantau pemanfaatan air
tanah dan sebagai dasar penghitungan pajak air tanah yang harus dibayarkan oleh
perusahaan pengguna air tanah. Penghitungan teknis jumlah pajak yang harus
dibayarkan selanjutnya diatur dalam Perbup Kabupaten Sukabumi No. 28 Tahun
2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA). NPA yang telah
dihitung oleh DPESDM kemudian diterbitkan dalam bentuk Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD). Selanjutnya DPPKAD menerbitkan Surat Tagihan Pajak
Daerah (STPD) yang berisi nominal pajak yang harus di bayar oleh masing-
masing perusahaan. Perusahaan membayarkan wajib pajaknya kepada DPPKAD
melalui bank dalam bentuk transfer.
66
Berdasarkan tata cara pembayaran pajak yang tercantum pada Perda
Kabupaten Sukabumi No. 16 Tahun 2010 Pasal 17 tentang Pajak Air Tanah, pajak
air tanah dilunasi paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak yang
merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya.
Pembayaran melebihi waktu jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% per bulan.
Sumber: Data primer diolah 2013
Keterangan:
: alur mekanisme pengawasan : alur dua arah : alur koordinasi antar instansi
Gambar 6 Pengawasan pemanfaatan air tanah
Gambar 6 menunjukkan keterkaitan antara pengawasan pencatataan meter
air dengan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pemanfaat air tanah.
Pengawasan meter air dilakukan oleh DPESDM berkoordinasi dengan DPPKAD
dalam hal pemungutan pajak air tanah. Pajak air tanah sebagai salah satu
instrumen pengendalian pemanfaatan air tanah belum berjalan efektif. Faktanya,
DPESDM
Perusahaan
DPPKAD
SKPD
Penghitungan NPA
STPD
Pencatatan Penggunaan
Debit Air Tanah
Pembayaran Pajak
Penghitungan Pajak
Pelanggaran Jumlah
Debit Air Penertiban
67
masih banyak perusahaan yang over debit meskipun telah dikenakan tarif pajak
progresif. Perusahaan tidak mungkin menurunkan pemakaian air tanah dengan
alasan permintaan yang tinggi dan tidak ada sumber air alternatif. Sementara itu,
beberapa pejabat instansi pemerintah beranggapan instrumen pajak belum efektif
dalam pengendalian air tanah karena harga baku air tanah yang masih tergolong
murah, yaitu hanya sebesar Rp.500/m3.
Gambar 6 juga menunjukkan keterkaitan antara pengawasan pelanggaran
jumlah debit air dengan potensi sanksi penertiban yang dapat dikenakan kepada
perusahaan pelanggar. Pengawasan pemanfaatan air tanah dan potensi dampak
terhadap lingkungan dilakukan secara berkala oleh DPESDM dan BLH
Kabupaten Sukabumi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa
pelaporan data yang belum teratur. Pelaporan pengawasan yang sudah teratur saat
ini hanya pelaporan pencatatan meter air.
Pengawasan yang belum teratur diantaranya adalah pelaporan mengenai
evaluasi kewajiban pemegang izin SIPA, data kondisi perubahan lingkungan,
pelaporan data hasil sumur pantau, serta data air tanah yang masuk dan keluar
CAT. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pejabat yang membidangi
air tanah di DPESDM dan BLH, tidak lengkapnya laporan disebabkan oleh dana
yang tinggi untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, alokasi anggaran dana
daerah untuk pengawasan sangat terbatas. Hal ini belum sesuai dengan amanat
Perda Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2010 Pasal 48 Ayat 3 yang menyatakan
pengawasan dilakukan melalui pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan. Saat ini belum ada koordinasi secara berkala antara pihak
DPESDM dan BLH dalam mengawasai pemanfaatan air tanah.
Pengawasan yang terjadi saat ini dirasa belum optimal untuk mencapai
prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. Peran masyarakat dan pemerintahan tingkat
desa dan kecamatan dalam proses pengawasan kurang dilibatkan. Dibutuhkan
suatu regulasi penegakkan pengawasan yang lebih tegas serta koordinasi antara
instansi terkait untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
68
8.1.3 Analisis Penertiban
Penertiban terhadap pelanggaran penting dilakukan untuk mengendalikan
pemanfaatan air tanah agar tetap sesuai dengan peraturan-perundangan yang telah
ditentukan. Perda Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2010 Pasal 47 menyatakan
Bupati dapat menghentikan seluruh kegiatan dan menutup sarana prasarana
pengambilan air tanah bagi perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau
badan sosial yang melakukan pemakaian atau pengusahaan air tanah tanpa izin.
Penertiban dilakukan apabila pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap
kewajiban dan hal-hal yang dilarang dalam SIPA. Sesuai dengan Perda Kabupaten
Sukabumi No. 17 Tahun 2010 Pasal 37, setiap pemegang izin memiliki kewajiban
yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati melalui
DPESDM paling lambat tujuh hari kerja sebelum tahapan-tahapan
pengeboran/penggalian, pemasangan kosntruksi dan uji pemompaan
dilakukan
2. Menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap
bulan kepada Bupati melalui DPESDM
3. Memasang meteran air yang telah diuji kelayakan oleh badan/lembaga
terakreditasi pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau
pengusahaan air tanah
4. Memastikan meteran air yang dipasang telah disegel oleh DPESDM
sebelum menggunakan air tanah
5. Menguji kelayakan operasi meter air setiap tahunnya sesuai periode/jangka
waktu tera di badan/lembaga terakreditasi
6. Membangun sumur resapan dilokasi yang ditetapkan oleh DPESDM
7. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah
8. Melaporkan kepada DPESDM apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau
penggalian air tanah serta pemakaian dan pengusahaan air tanah
ditemukan hal-hal yang membahayakan lingkungan
9. Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling
sedikit 10% dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang
69
ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
masyarakat setempat
10. Membayar pajak dan retribusi
11. Melaksanakan kegiatan konservasi air tanah
Adapun hal-hal yang dilarang bagi pemegang SIPA telah ditentukan dalam
Perda Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2010 pasal 39, yaitu pemegang izin
dilarang:
1. Melakukan aktifitas pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan
uji pemompaan tanpa diawasi oleh OPD yang membidangi.
2. Memindahtangankan izin yang dimiliki kecuali dengan persetujuan Bupati
3. Membuka atau merusak segel pada meter air
4. Mengangkut dan/atau menjual air tanah dalam bentuk bahan mentah
keluar daerah kecuali mendapat izin khusus dari Bupati
Sumber: Data primer diolah 2013
Keterangan: : Alur penertiban : Alur koordinasi instansi
Gambar 7 Prosedur penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan air tanah
DPESDM
BPMPT
Perusahaan Pemegang Izin
Satpol PP
Peringatan Tertulis
Penghentian Sementara
Pencabuatn Izin
Pelanggaran Administratif
Pelanggaran Pidana
70
Gambar 7 menunjukkan sanksi penertiban dikenakan melalui sanksi
administratif dan pidana. Sanksi administratif diatur dalam Perda Kabupaten
Sukabumi No. 14 Tahun 2010 pasal 49, sedangkan sanksi pidana di atur dalam
pasal 50. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pengehentian sementara
seluruh kegiatan pengambilan air, dan pencabuatn izin. Sanksi administratif
dilakukan oleh DPESDM berupa peringatan tertulis dikenakan sebanyak tiga kali
secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu satu bulan. Pemegang
izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu
peringatan tertulis, maka DPESDM memberikan sanksi penghentian sementara
seluruh kegiatan pengambilan air tanah. Sanksi penghentian sementara berlaku
untuk jangka waktu tiga bulan. Pemegang izin yang tidak melaksanakan
kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara,
DPESDM mengajukan pencabutan izin pemegang izin tersebut kepada BPMPT.
Sanksi pidana dikenakan kepada pemegang izin yang mengangkut dan/atau
menjual air tanah dalam bentuk bahan mentah keluar daerah. DPESDM bersama
Satpol PP melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggar. Berdasarkan Perda
Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2010 Pasal 50 Ayat 2, pidana yang dikenakan
adalah berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak
Rp.50.000.000. Nominal uang yang diperoleh dari pembayaran pelanggaran
merupakan penerimaan negara, yaitu termasuk pada PAD Kabupaten Sukabumi.
Sejauh ini penertiban yang pernah dilakukan terhadap pelanggaran
pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu adalah sanksi administrtif terhadap
pelanggar. Pemberian sanksi yang dilakukan baru berupa peringatan tertulis saja,
sanksi penghentian sementara kegiatan pengambilan air tanah dan pencabutan izin
operasi bagi perusahaan pelanggar belum diterapkan. Hal itu menunjukkan bahwa
penertiban belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Bupati melalui OPD yang berwenang dalam penertiban, yaitu DPESDM, BPMPT
dan Satpol PP seharusnya lebih tegas dalam menegakkan peraturan perundangan
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah.
71
8.1.4 Analisis Konservasi
Koservasi air tanah menurut Perda Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun
2010 Pasal 1 Ayat 13 adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan
keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan
kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada
waktu sekarang maupun yang akan datang. Lebih lanjut pada Pasal 11 Ayat 1 dan
2 dijelaskan bahwa konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan
keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah. Konservasi air tanah dilakukan
secara meyeluruh pada CAT melalui perlindungan dan pelestarian air tanah,
pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas air tanah dan pengendalian
pencemaran air tanah.
Berdasarkan profil geologi yang dipadukan dengan kimia air tanah, daerah
resapan (recharge area) di Kecamatan Cidahu terletak pada elevasi 600 dan 815
m dpl, pada ketinggian tersebut terdapat interaksi antara aliran sistem lokal dan
sistem relatif panjang. Langkah konservasi yang perlu dilakukan untuk menunjang
kelangsungan produksi air dan keberlanjutan ketersediaan air tanah idealnya
dilakukan pada kawasan dengan ketinggian 700 dan 800 m dpl dengan elevasi
penyangga (buffer elevation) pada kawasan elevasi antara 800 sampai 900 m dpl
(Kartadinata 2007).
Pelaksanaan konservasi air tanah wajib dilakukan oleh pemerintah dan
seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pendayagunaan air tanah, termasuk
perusahaan pemegang SIPA. Dasar pelaksanaan konservasi air tanah adalah:
1. Hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi CAT
2. Hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah
3. Hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah
4. Rencana pengelolaan air tanah pada CAT
Adapun syarat konservasi yang harus dipenuhi oleh pemegang izin dan
wajib dilaporkan kepada DPESDM adalah sebagai berikut:
1. Membuat sumur resapan/sumur imbuhan dalam
2. Melakukan penghematan dalam pemakaian air tanah
3. Memakai air tanah sesuai batas maksimal debit dalam surat izin
72
4. Melakukan daur ulang air tanah
5. Menggunakan teknologi yang hemat air
6. Membuat sumur biopori
7. Menanam pohon
Sumber: Data primer diolah 2013
Keterangan:
: alur langsung satu arah : alur kerjasama : alur koordinasi yang sifatnya pengawasan dan pelaporan
Gambar 8 Prosedur konservasi air tanah
Gambar 8 menunjukkan konservasi air tanah dilakukan oleh pemerintah,
perusahaan maupun masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai pengawas,
sedangkan perusahaan berkerjasama dengan masyarakat melakukan konservasi air
tanah. Konservasi air tanah yang selama ini melekat di pemikiran khalayak umum
adalah menanam pohon. Jika dikaji lebih lanjut, konservasi air tanah memiliki
cakupan yang lebih luas, yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan
pelestarian ketersediaan air tanah, termasuk melakukan penghematan penggunaan
air tanah.
Ketentuan yang tercatat dalam SIPA mewajibkan perusahaan melakukan
konservasi air tanah. Kegiatan konservasi yang selama ini telah berjalan di
Kecamatan Cidahu hanya berupa penanaman pohon. Kegiatan konservasi lainnya
seperti pembuatan sumur bipori, sumur resapan, dan penghematan air belum
banyak dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan pihak
perusahaan-perusahaan pemanfaat air tanah di Kecamatan Cidahu, hanya satu
DPESDM BLH Perusahaan
Konservasi
Masyarakat
Pelaksana
Pengawas Penentuan zona konservasi air tanah
73
perusahaan yang memiliki Corporate Social Responsibility (CSR) dan memahami
konsep konservasi air tanah. Kurangnya pemahaman pihak perusahaan terhadap
konsep konservasi air tanah menjadi kendala terwujudnya konservasi air tanah
yang sesuai dengan tujuan Perda Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2010 Pasal
11, yaitu menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah.
Fakta dilapangan menunjukkan kegiatan konservasi yang telah dilakukan
belum berjalan optimal. Contohnya pada kasus kegiatan penanaman pohon di
wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang dilakukan oleh
perusahaan. Umumnya penanaman masih bersifat ceremonial, tetapi kelanjutan
pemeliharaan tidak diperhatikan. Pohon yang ditanam tidak terawat dan mati.
Seharusnya untuk mengatasi permasalahan tersebut peran masyarakat lokal dalam
kegiatan konservasi lebih ditingkatkan lagi. Misalnya saja, perusahaan
membelikan bibit pohon untuk ditanam di tanah masyarakat yang berada di
wilayah imbuhan (recharge area). Masyarakat diberikan wewenang untuk
memelihara pohon yang telah ditanam dengan imbalan mereka boleh memanen
pohon ketika pohon tersebut siap tebang.
Kegiatan konservasi yang saat ini sedang berjalan di Kecamatan Cidahu
sudah mulai melibatkan masyarakat. LSM berkoordinasi dengan pihak perusahaan
X dalam melakukan konservasi. Perusahaan X memberikan sejumlah dana kepada
LSM untuk melakukan konservasi berbasis masyarakat lokal. Keterlibatan
masyarakat dimulai dari kegiatan pembibitan hingga, penanaman, perawatan
hingga pemanenan. Cara tersebut diharapkan lebih efektif untuk merawat pohon
yang telah diatanam, sehingga dapat terwujud konservasi air tanah yang
berkelanjutan berbasis sinergisasi antar seluruh stakeholder dan masyarakat.
8.2 Implikasi Kebijakan
Kerangka kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan
Cidahu dilakukan melalui tiga bentuk intervensi kebijakan, yaitu insentif dengan
mekanisme pasar, komando dan pengawasan, serta pengeluaran pemerintah.
Intervensi kebijakan melalui insentif pada mekanisme pasar dilakukan dengan
memungut pajak air tanah pada perusahaan yang mengambil air tanh, sedangkan
intervensi kebijakan melalui komando dan pengawasan dilakukan dengan
74
membatasi jumlah debit air yang boleh dimanfaatkan oleh perusahaan dan
kewajiban perusahaan melakukan konservasi air tanah. Adapaun bentuk intervensi
kebijakan melalui pengeluaran pemerintah dilakukan dengan pemberian izin serta
penegakan hukum dan peraturan bagi pihak yang melanggar kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bentuk intervensi tersebut
belum berjalan optimal. Terbatasnya anggaran belanja dan kurang tegasnya
pengawasan diindikasikan mendorong penggunaan instrumen dengan mekanisme
pasar berdasarkan pada kuantitas produk maupun kuantitas masukan. Akan tetapi,
intervensi atas dasar kuantitas seperti perizinan memerlukan perbaikan sistem
administrasi dan pengawasan pelaksanaan kewajiban yang telah tertera dalam
SIPA. Adapun bentuk intervensi dengan menggunakan instrumen pajak
diindikasikan masih berdampak lemah terhadap pembatasan pemanfaatan air
tanah oleh perusahaan, potensi pendapatan dari pajak air tanah relatif masih
rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya pemeliharaan lingkungan.
Melihat kondisi yang ada saat ini, diperlukan adanya perbaiakn kebijakan
yang menyeluruh dan berbasis sinergisasi antar stakeholder yang berperan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu. Perbaikan
kebijakan tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat
pengaruh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, meningkatkan ketegasan
dalam perizinan dan pengawasan, serta dilakukan koordinasi secara rutin antara
stakeholder dalam mengkaji kondisi pengelolaan dan pemanfaatan air tanah.
Harapannya, dapat diketahui langkah terbaik untuk mengoptimlakan potensi
sumberdaya air tanah namun tetap memerhatikan keberlanjutan kondisi
lingkungan.
75
IX SIMPULAN DAN SARAN
9.1 Simpulan
Berdasasarkan pengolahan data dan analisis pembahasan terhadap penelitian
kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Umumnya stakeholder memiliki persepsi bahwa air tanah merupakan
sumber daya yang boleh dimanfaatkan, termasuk untuk memenuhi
kebutuhan perusahaan. Akan tetapi kurangnya tingkat pengetahuan dan
kesadaran lingkungan menyebabkan sikap masyarakat tidak peduli terhadap
pemanfaatan air tanah oleh perusahaan.
2. Total kerugian ekonomi yang berpotensi dialami masyarakat Kecamatan
Cidahu adalah Rp.696.756.900 per tahun. Adapun potensi kerugian
ekonomi terbesar dirasakan oleh kelompok-1. Nilai kerugian yang
berpotensi dialami per KK mencapai Rp.414.664 per tahun. Biaya pengganti
yang dikeluarkan masyarkat menunjukkan estimasi nilai kerugian minimum
dari hilangnya jasa air tanah dangkal akibat kerusakan lingkungan.
3. Hasil analisis terhadap dokumen SOTK OPD Kabupaten Sukabumi dan
analisis stakeholder menunjukkan bahwa stakeholder yang paling berperan
pada pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu adalah
DPESDM. Peran utama DPESDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan air
tanah meliputi perencanaan inventarisasi air tanah, rekomendasi teknis
perizinan, pengawasan, penertiban, upaya konservasi air tanah serta
melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya.
4. Kebijakan pengelolaan air tanah mewajibkan pihak yang akan
memanfaatkan air tanah untuk mengikuti dan mematuhi prosedur perizinan,
pengawasan, penertiban dan konservasi air tanah. Hasil analisis
menunjukkan instrumen kebijakan izin batas maksimum debit air yang
boleh dimanfaatkan dan instrumen pajak air tanah belum cukup efektif
dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu.
76
9.2 Saran
1. tanah, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dilakukan melalui
sinergisasi antar seluruh stakeholder.
2. Peran masyarakat, pemerintah Desa dan Kecamatan lebih dilibatkan dalam
upaya pengelolaan air tanah, terutama dalam menjalankan fungsi
pengawasan dan konservasi.
3. Sebagian PAD yang didapatkan dari pajak air tanah dialokasikan untuk
melakukan konservasi air tanah dan upaya-upaya lainnya untuk
meminimlasisasi dampak kerusakan lingkungan.
4. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi terhadap perusahaan maupun
masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang
berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Pemerintah meningkatkan harga baku air tanah.
6. Dilakukan penelitian selanjutnya mengenai dampak lingkungan dan kondisi
potensi air tanah di Kecamatan Cidahu secara teknis.
77
DAFTAR PUSTAKA
Adoe THR. 2008. Pengendalian Pemanfaatan Air tanah Di Kota Kupang [tesis].
Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
Aguilar D. 2011. Groundwater Reform in India: An Equity and Sustainability
Dilemma. Texas International Law Journal [internet]. [2013 June 11].
46(623): www.tilj.org/content/journal/46/.../Aguilar623.pd....
Djaendi. 2003. Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Lingkungan. Bandung (ID).
Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan.
Fauzi A. 2010. Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi.
Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
Grimble R, Chan MK. 1995. Analisis Stakeholder untuk Pengelolaan Sumber
Daya Alam di Negara Berkembang. Mokhsen A dan Trajudi D, penerjemah;
Suporahardjo, editor. Bogor (ID): Pustaka LATIN. Terjemahan dari:
Stakeholder Analysis for Natural Resource Management Developing
Countries.
Garrod G, Willis KG. 1999. Economic Valuation of The Environment. England
(GB): Edward Elgar Publishing Limited.
Hindarko S. 2002. Manfaatkan Air Tanah Tanpa Merusak kelestariannya. Jakarta
(ID): ESHA.
Ismail A, Nuva, Pekasa BAL. 2011. Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi dan
Willingness toPay Masyarakat Akibat Pencemaran Air Tanah (Studi Kasus
di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara). Jurnal Ekonomi Lingkungan.
15(2): 51-69. ISSN DBS3-7194/9 770653 719404.
Jones et al. 2000. Ecological Economics: an Introduction. England (GB):
Blackwell Science Ltd Oxford.
Kartadinata E. 2007. Studi Daerah Tangkapan Air di Daerah Kubang. Bandung
(ID). CV Anugrah Perdana.
Kodoatie RJ, Sjarief R. 2008a. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.
Yogyakarta (ID): Andi.
Kodoatie RJ, Sjarief R. 2010b. Tata Ruang Air. Yogyakarta (ID): Andi.
78
Mangoting, Surono. 2006. Pengawasan Dampak Eksploitasi AMDK “AQUA”
Terhadap Lingkungan dan Penduduk Sekitar Pabrik (Kasus PT Tirta
Investama di Kabupaten Sukabumi) [internet]. Tersedia pada:
http://www.kruha.org/oneMODUL/oneDocument/1300273897.pdf
Radhika et al. 2012. Kebutuhan Air di indonesia [catatan penelitian]. Bandung
(ID): Pusat Litabang Sumber Daya Air.
Rudiyanto BY. 2011. Analisis Kelembagaan Dan Biaya Transaksi Dalam
Pengelolaan Sea Farming Di Pulau Panggang Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Sanim B. 2010. Ekonomi Sumberdaya Air dan Manajemen Pengembangan Sektor
Air Bersih Bagi Kesejahteraan Publik. Bogor (ID): IPB Pr.
Setiawan PB. 2012. Penilaian Economic Losses Masyarakat Desa Cijeruk
Kabupaten Bogor Akibat Adanya Pemanfaatan Sumber Mata Air Oleh
Perusahaan Air Minum [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Siswanto B. 2011. Evaluasi Kebijakan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
di Propinsi DKI Jakarta [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Suhana. 2008. Analisis Ekonomi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya
Ikan Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi [tesis]. Bogor (ID): Institut
Pertanian Bogor.
Suparmoko M, Suparmoko MR. 2000. Ekonomika Lingkungan. Yogyakarta (ID):
BPFE-YOGYAKARTA.
Suparmoko M. 2008. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Yogyakarta
(ID). BPFE-YOGYAKARTA.
Suripin. 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Yogyakarta (ID): Andi.
[Bappeda]. Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Sukabumi
(ID). 2012. Peta Penggunaan Lahan di Kecamatan Cidahu Tahun 2012.
[DPESDM] Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Sukabumi (ID). 2012. Potensi Air Tanah pada CAT Sukabumi.
[DPESDM] Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Sukabumi (ID). 2013. Perusahaan Pengguna Air Tanah di Kecamatan
Cidahu pada Tahun 2013.
79
[Kecamatan Cidahu] Kecamatan Cidahu dalam Angka 2010 (ID)
[Republik Indonesia] Keputusan Menteri ESDM No. 1451 K/10/MEM/2000
Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan
di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
[Republik Indonesia] Kepmen ESDM No. 716 Tahun 2003 tentang Batas
Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura.
[Republik Indonesia] Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air.
[Republik Indonesia] Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi.
[Republik Indonesia] Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah.
[Republik Indonesia] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat
dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
[Sekretariat Daerah] Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2010
tentang Air Tanah.
[Sekretariat Daerah] Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 16 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah.
[Sekretariat Daerah] Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi No. 28 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air.
80
L A M P I R A N
81
Kuesioner ini digunakan sebagai bahan SKRIPSI dengan judul “Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi”yang dilakukan oleh Saya LUSI DARA MEGA (H44090010).Saya mohon partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk berkenan mengisi kuesioner ini denganteliti dan lengkap sehingga dapat memberikan data yang objektif. Informasi yang Bapak/ Ibu/Saudara/i berikan dijamin kerahasiaannya dan tidak untuk dipublikasikan. Atas perhatiandan partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/i Saya ucapkan terima kasih.
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian untuk Responden Key Person Instansi Pemerintah dan Non-pemerintah
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN
LINGKUNGAN Jalan Kamper Level Wing 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Telepon (0251) 421 762, (0251) 621 834, Fax (0251) 421 762
KUESIONER PENELITIAN Nomor Responden : ............. Tanggal Wawancara : ............................................. 2013 Nama : .............................................................................................. No. HP/Telp. : ............................................. Alamat : ............................................. : ............................................. : ............................................. Petunjuk : Isi dan pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan
tanda [x] pada bagian yang telah tersedia. A. Karakteristik Responden 1. Jenis Kelamin :
[a]. Laki-laki [b]. Perempuan 2. Usia : ....... Tahun 3. Pendidikan Formal Terakhir :
[a]. Tidak Sekolah [b]. SD [c]. SMP/Sederajat [d]. SMA/Sederajat [e]. Perguruan Tinggi : [Diploma] [Sarjana] [Magister] [Doctor]
82
4. Lembaga/Instansi Tempat Bekerjaan : [a]. DPESDM [b]. BLH [c]. Kecamatan [d]. DPRD [e]. LSM [f]. Satpol PP [g]. BPPT [h]. DPPKAD [i]. Setda [j]. Perusahaan.......... [k]. Desa: ........................................ Jabatan : ..................................................................................................
5. Lama Bekerja : ............ Tahun
B. Identifikasi Peran dan Kepentingan stakeholder terhadap Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu.
1. Bagaimana tingkat kepentinganstakeholder terhadap kebijkan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu? (Beri tanda ‘X’ )
No Aktor Tingkat Kepentingan 1 2 3 4 5
1 DPRD Kab. Sukabumi 2 DPPKAD Kab. Sukabumi 3 DPESDM Kab. Sukabumi 4 BPPT Kab. Sukabumi 5 BLH Kab. Sukabumi 6 Satpol PP Kab. Sukabumi 7 Bappeda Kab. Sukabumi
8 Setda Kab. Sukabumi 9 Dinas Tarkimsih Kab. Sukabumi 10 Pemerintah Kecamatan Cidahu
11 Pemerintah Desa 12 Perusahaan Pengguna Air Tanah
13 LSM 14 Masyarakat 15 Perguruan Tinggi *(Keterangan: 1=sangat rendah: tidak bergantung pada kebijakan, 2=rendah: kebergantungan terhadap kebijakan kecil, 3=sedang/cukup tinggi: cukup bergantung pada kebijakan, 4=tinggi: ketergantungan tinggi pada kebijakan, 5=sangat tinggi: sangat bergantung pada kebijakan.
2. Bagaimana tingkat pengaruhstakeholder terhadap kebijkan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu? (Beri tanda ‘X’ )
No Aktor Ttingkat Pengaruh
SDM Finansial Politik 1 DPRD Kab. Sukabumi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 DPPKAD Kab. Sukabumi 3 DPESDM Kab. Sukabumi 4 BPPT Kab. Sukabumi 5 BLH Kab. Sukabumi 6 Satpol PP Kab. Sukabumi
83
7 Bappeda Kab. Sukabumi 8 Setda Kab. Sukabumi
9 Dinas Tarkimsih Kab. Sukabumi
10 Pemerintah Kecamatan Cidahu
11 Pemerintah Desa 12 Perusahaan 13 LSM
14 Masyarakat 15 Perguruan Tinggi *(Kekuatan: 1=sangat rendah: responnya tidak berpengaruh terhadap
kebijakan, 2=rendah: responnya berpengaruh kecil terhadap kebijakan, 3=sedang/cukup tinggi: responnya cukup berpengaruh terhadap kebijakan, 4=tinggi: responnya berpengaruh besar terhadap kebijakan, 5=sangat tinggi: responnya berpengaruh nyata/sangat berpengaruh terhadap kebijakan)
C. Persepsi Stakeholder Pemerintah dan Non-pemerintah Terhadap Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu.
1. Menurut Anda bagaimana sifat air tanah dalam pemanfaatannya? [a]. Terbarukan (renewable) [b]. Tidak terbarukan (non-renewable) [c].Terbarukan, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk pulih (recharge) [d]. Lainnya:................. Alasannya: .........................................................................................................
2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberdaan air tanah (Hakikat Air Tanah)? [a]. Sumber daya yang memiliki nilai ekonomi (komersial) dan berkontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bebas dimanfaatkan oleh industri/perusahaan.
[b]. Sumber daya yang hanya boleh digunakan untuk keperluan rakyat (non-komersial)
[c]. Sumber daya yang keberadaannya terbatas, sehingga penggunaanya harus dibatasi agar dapat berkelanjutaan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.
[d]. Sumber daya yang harus disimpan dan dijaga untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.
[e]. Sumber daya yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan. [f]. Lainnya: ....................................................................................................... Alasannya: .........................................................................................................
3. Apakah anda mengetahui bahwa di Kecamatan Cidahu terdapat perusahaan yang memanfaatkan air tanah untuk aktivitas produksinya? [a] Mengetahui [b] Tidak mengetahui
4. Apakah menurut anda, jumlah debit air yang dimanfaatkan oleh perusahaan berlebihan? [a] Berlebihan [b] Tidak berlebihan [c] Tidak mengetahui Alasannya: .........................................................................................................
84
5. Menurut Anda, apakah pemanfaatana air tanah oleh perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan? [a]. Ya [b]. Tidak Alasannya: ........................................................................................................ Jika Ya, kerusakan apa yang timbul?: ............................................................
6. Menurut sepengetahuan Anda, bagaimana kondisi air tanah di Kecamatan Cidahu saat ini? [a] Tetap [b] Menurun [c] Tidak mengetahui Alasannya:......................................................................................................
7. Menurut Anda, apa alasan perusahaan membangun pabrik di Kecamatan Cidahu? ..............................................................................................................
8. Menurut Anda, mengapa perusahaan lebih memilih menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air dalam aktivitas produksinya? ..........................................................................................................................
9. Menurut Anda, bagaimana sikap pemerintah terhadap pemanfaatan air tanah oleh prusahaan? .................................................................................................
10. Menurut Anda, bagaimana sikap masyarakat terhadap pemanfaatan air tanah oleh prusahaan? .................................................................................................
11. Mneurut Anda, bagaimana sikap pihak swasta/pengusaha terhadap pemanfaatan air tanah? .......................................................................................
D. Persepsi stakeholder Pemerintah dan Non-pemerintah terhadap Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah
1. Adakah peraturan informal yang mengatur pengelolaan pemanfaatan air tanah oleh perusahaan di Kecamatan Cidahu? [a] Ada [b]Ada, tetapi belum berjalan efektif [c] Belum ada Jika ada, hal apa yang diatur? : ..........................................................................
2. Jenis peraturan formal apa saja yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu? .............................................................................................................................
3. Apakah menurut Anda penegakkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah penting dilakukan? [a]. Sangat penting [b]. Penting [c]. Tidak penting Alasan: ..............................................................................................................
4. Menurut Anda, instrumen apa yang paling mempengaruhi jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan oleh perusahaan? [a]. Pajak [b]. Pembatasan jumlah debit air [c]. Lainnya: .......................................................................................................
5. Apakah pernah terjadi konflik dalam pemanfaatan air tanah oleh perusahaan, jenis konflik apa yang terjadi dan bagaimana menyelesaikannya?: .............................................................................................................................
6. Menurut anda apakah peraturan perundangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan air tanah telah sesuai dengan asas keadilan dan keberlanjutan? [a]. Ya [b]. Tidak Alasannya: ..........................................................................................................
85
7. Menurt Anda, apakah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang ada telah sesuai dengan fakata di lapangan dan kebutuhan/kepentingan masyarakat? [a] sesuai [b]. Tidak sesuai Alasannya: ..........................................................................................................
8. Menurut Anda, apakah diperlukan kebijakan baru dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu? [a]. Ya [b]. Tidak Alasannya: ..........................................................................................................
9. Kritik, saran dan harapan Anda terhadap pengelolaan pemanfaatan air tanah di Kecamatan Cidahu. Kritik: ..................................................................................................................................................................................................................................................... Saran: .......................................................................................................................................................................................................................................................... Harapan: ........................................................................................................................ ............................................................................................................................. TERIMA KASIH ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG ANDA
BERIKAN **SELAMAT BERAKTIVITAS**
86
Kuesioner ini digunakan sebagai bahan SKRIPSI dengan judul “Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi”yang dilakukan oleh Saya LUSI DARA MEGA (H44090010).Saya mohon partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk berkenan mengisi kuesioner ini denganteliti dan lengkap sehingga dapat memberikan data yang objektif. Informasi yang Bapak/ Ibu/Saudara/i berikan dijamin kerahasiaannya dan tidak untuk dipublikasikan. Atas perhatiandan partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara/i Saya ucapkan terima kasih.
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian untuk Responden Masyarakat
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
Jalan Kamper Level Wing 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Telepon (0251) 421 762, (0251) 621 834, Fax (0251) 421 762
KUESIONER PENELITIAN
Nomor Responden : ............. Tanggal Wawancara : ............................................. 2013 Nama : .............................................................................................. No. HP/Telp. : ............................................. Alamat : (a). Desa Pondokasi tonngoh (b). Desa Pasir Doton (c). Desa Babakan Jaya (d). Desa Babakan Pari
(e). Desa Pondokasi Tengah Kampung : ............................................. RT/RW : ............................................. Petunjuk : Isi dan pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan
tanda [x] pada bagian yang telah tersedia. A. Karakteristik Responden 1. Jenis Kelamin :
[a]. Laki-laki [b]. Perempuan 2. Usia : ....... Tahun 3. Status :
[a]. Menikah [b]. Belum Menikah 4. Pendidikan Formal Terakhir :
[a]. Tidak Sekolah [b]. SD [c]. SMP/Sederajat [d]. SMA/Sederajat [e]. Perguruan Tinggi : [Diploma] [Sarjana] [Magister] [Doctor]
5. Pekerjaan : [a]. Petani [b]. Pedagang [c]. Wiraswasta [d]. PNS [e]. Supir/ojek [f]. Buruh Pabrik [g]. Ibu Rumah Tangga [h]. Lainnya : ..................................................................................................
87
6. Pendapatan Per Bulan : Rp.......................................... 7. Jumlah Tanggungan Keluarga : ............ Orang 8. Lama Tinggal : ............ Tahun 9. Jarak Tempat Tinggal ke Mata air: ............... m 10. Jarak Tempat Tinggal ke Perusahaan: ............... m 11. Status Tempat Tinggal : [a]. Milik Sendiri [b]. Sewa/kontrak 12. Status Kependudukan: [a]. Penduduk Asli [b]. Penduduk Pendatang B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Air Tanah di Kecamatan
Cidahu. 1. Menurut Anda bagaimana sifat air tanah dalam pemanfaatannya?
[a]. Terbarukan (renewable) [b]. Tidak terbarukan (non-renewable) [c].Terbarukan, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk pulih (recharge) [d]. Lainnya:................. Alasannya: .........................................................................................................
2. Bagaimana pandangan anda terhadap keberdaan air tanah (Hakikat Air Tanah)? [a]. Sumber daya yang memiliki nilai ekonomi (komersial) dan berkontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bebas dimanfaatkan oleh industri/perusahaan.
[b]. Sumber daya yang hanya boleh digunakan untuk keperluan rakyat (non-komersial)
[c]. Sumber daya yang keberadaannya terbatas, sehingga penggunaanya harus dibatasi agar dapat berkelanjutaan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.
[d]. Sumber daya yang harus disimpan dan dijaga untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.
[e]. Sumber daya yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan. [f]. Lainnya: ....................................................................................................... Alasannya: .........................................................................................................
3. Apakah anda mengetahui bahwa di Kecamatan Cidahu terdapat perusahaan yang memanfaatkan air tanah untuk aktivitas produksinya? [a] Mengetahui [b] Tidak mengetahui
4. Apakah menurut anda, jumlah debit air yang dimanfaatkan oleh perusahaan berlebihan? [a] Berlebihan [b] Tidak berlebihan [c] Tidak mengetahui Alasannya: .........................................................................................................
5. Menurut Anda, apakah pemanfaatana air tanah oleh perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan? [a]. Ya [b]. Tidak Alasannya: ........................................................................................................ Jika Ya, kerusakan apa yang timbul?: ............................................................
6. Menurut sepengetahuan Anda, bagaimana kondisi air tanah di Kecamatan Cidahu saat ini? [a] Tetap [b] Menurun [c] Tidak mengetahui Alasannya:......................................................................................................
88
7. Menurut Anda, apa alasan perusahaan membangun pabrik di Kecamatan Cidahu? ..............................................................................................................
8. Menurut Anda, mengapa perusahaan lebih memilih menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air dalam aktivitas produksinya?......................................................................................................................
9. Menurut Anda, bagaimana sikap pemerintah terhadap pemanfaatan air tanah oleh prusahaan? .................................................................................................
10. Menurut Anda, bagaimana sikap masyarakat terhadap pemanfaatan air tanah oleh prusahaan? .................................................................................................
11. Mneurut Anda, bagaimana sikap pihak swasta/pengusaha terhadap pemanfaatan air tanah? .......................................................................................
C. Kerugian yang dirasakan oleh Responden Masyarakat 1. Apakah menurut Anda pemanfaatan air tanah oleh perusahaan menyebabkan
penurunan jumlah debit air yang dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga? [a]. Ya [b]. Tidak Jika “Ya”, sebutkan contoh kasus penurunan jumlah debit air! .................................................................................................................... Jika “Tidak”, apa alasannya? .............................................................................
2. Apakah Anda merasa terganggu/dirugikan dengan penurunan jumlah debit air tersebut? [a]. Ya [b]. Tidak Alasannya: ..........................................................................................................
3. Bagaimana tingkat kemudahan/kesulitan anda dalam mendapatkan air saat ini (seelah pemanfaatan air tanah oleh perusahaan)? [a] sangat mudah [b] mudah [c] cukup mudah [d] sulit [e] sangat sulit
4. Berapa jumlah volume kebutuhan air Anda dalam Memenuhi kebutuhan sehari-hari? ................ m3
5. Saat ini (setelah terjadi penurunan jumlah debit air), air yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari mana?
Jenis Kebutuhan
Sumber Air yang digunakan Mata Air Sumur PDAM Sungai
Air Galon Lainnya:
Air Minum Masak Mandi Mencuci Kakus/WC Lainnya: Petunjuk: Beri tanda [x] pada sumber air yang Anda gunakan untuk
memenuhi jenis kebutuhan. 6. Apakah sumber air yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan pada
no.5 di atas telah berlangsung sejak dulu? [a]. Ya [b]. Tidak Alasan: ...............................................................................................................
89
7. Dulu (sebelum terjadi penurunan jumlah debit air), air yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari mana?
Jenis Kebutuhan
Sumber Air yang digunakan Mata Air Sumur PDAM Sungai
Air Galon Lainnya:
Air Minum Masak Mandi Mencuci Kakus/WC Lainnya:
Petunjuk: Beri tanda [x] pada sumber air yang Anda gunakan untuk
memenuhi jenis kebutuhan. 8. Saat ini bagaimana kondisi sumber air yang dulu anda gunakan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah jumlahnya masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari anda? [a] Ya [b] Tidak Alasannya: .........................................................................................................
9. Apakah terjadi penambahan biaya yang harus Anda keluarkan dalam mendapatkan sejumlah air setelah terjadinya penurunan jumlah debit air yang dapat dimanfaatkan? [a]. Ya [b]. Tidak Jika “Ya”, lanjut ke pertanyaan no. 10 Jikat “Tidak”, lanjut pertanyaan langsung ke no. 11
10. Berapa besar biaya tambahan yang Anda keluarkan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari?
Biaya Tambahan
Sumber Daya Air Mata Air Sumur PDAM Sungai
Air Galon Lainnya:
Pembelian langsung Transportasi Penggalian
Penyaringan Air Abodemen (rutin per bulan) Lainnya:
Petunjuk: isi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan/mengakses masing-masing sumber air.
11. Adakah kerugian lain yang anda rasakan? [a] Ada [b] Tidak ada Jika ada, sebutkan bentuk kerugian dan berapa nilainya? :..........................................................................................................................
90
12. Apakah Anda pernah mendapatkan dana bantuan dari perusahaan? [a]. Ya [b]. Tidak Jika “Ya”, sebutkan berapa besarnya: Rp ......................................................... Jika “Tidak”, apa alasannya?: ..........................................................................
13. Apakah perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk lainnya? [a]. Ya [b]. Tidak
14. Apakah secara finansial anda merasa dirugikan dengan adanya pemanfaatan air tanah oleh perusahaan? [a] Ya [b] Tidak Jika Ya, Sebutkan berapa besarnya: Rp. ......................................................
15. Apakah Anda pernah mengetahui upaya apa yang pernah dilakukan oleh Perusahaan dalam mengatasi permasalahan penurunan debit air yang dirasakan masyarakat? [a]. Ya [b]. Tidak Jika “Ya”, sebutkan upaya apa yang pernah dilakukan: ................................... .............................................................................................................................
16. Apakah Anda pernah mengetahui upaya apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan penurunan debit air yang dirasakan masyarakat? [a]. Ya [b]. Tidak Jika “Ya”, sebutkan upaya apa yang pernah dilakukan: .................................... .............................................................................................................................
17. Apakah menurut Anda, kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan air tanah telah sesuai dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat? [a]. Ya [b]. Tidak Alasan: ...............................................................................................................
18. Apakah anda bekerja di salah satu perusahaan pengguna air tanah yang terdapat di Kecamatan Cidahu? [a]. Ya [b]. Tidak
19. Kritik, saran dan harapan Anda terhadap pihak perusahaan dan Pemerintah dalam mengatasi penurunan jumlah debit air yang dapat dimanfaatkan oleh responden unit rumah tangga: Kritik: ........................................................................................................................ ............................................................................................................................. Saran: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Harapan: ....................................................................................................................... ............................................................................................................................. TERIMA KASIH ATAS WAKTU DAN INFORMASI YANG ANDA
BERIKAN **SELAMAT BERAKTIVITAS**
91
Lampiran 3 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Cidahu pada Tahun 2012
Sumber: Bappeda Kab. Sukabumi 2013
92
Lampiran 4 Daftar Perusahaan Pengguna Air Tanah di Kecamatan Cidahu
No Nama Perusahaan Jenis Perusahaan
Lokasi Perusahaan
1 PT. Tirta Investama AMDK Desa Babakan Pari 2 PT. Agrawira Tirta Mitra AMDK Desa Babakan Pari 3 PT. Airess Mega Utama AMDK Desa Pasir Doton 4 PT. Baksomas Sugiharto
Pasific AMDK Desa Pondokaso Tonggoh
5 PT. Cisalada Jaya Tirtama AMDK Desa Jaya Bakti 6 PT. Indotrirta Sejuk Abadi AMDK Desa Pondokaso Tengah 7 PT. Tri Banyan Tirta AMDK Desa Babakan Pari 8 PT. Aqua TBP AMDK Desa Babakan Pari 9 PT. Tang Mas AMDK Desa Jaya Bakti 10 PT. Asia Health Energy BVG Minuman Energi Desa Pondokaso Tengah 11 PT. Cipta Dwi Busana Garmen Desa Pondokaso Tonggoh 12 PT. Delami Nitya Mandita Garmen Desa Pondokaso Tonggoh 13 PT. Gunung Salak Sukabumi Garmen Desa Babakan Pari 14 PT. TA Global Indonesia Garmen Desa Babakan Pari
Sumber: DPESDM Kabupaten Sukabumi 2013
93
Lampiran 5 Peta Zonasi CAT di Kabupaten Sukabumi
Sumber: Kepmen ESDM No. 716 K/40/MEM/2003 Tahun 2003
94
Lampiran 6 Data Biaya Pengganti yang dikeluarkan oleh Masyarakat Kecamatan Cidahu untuk Mendapatkan Air Bersih.
Responden Ke-
Jenis biaya pengganti yang dikeluarkan masyarakat (Rp/tahun)
Pembuatan sumur baru
Pendalaman sumur
Jasa pengambilan
air Pipanisasi Total biaya
pengganti
1 0 600.000 0 0 600.000 2 0 500.000 0 0 500.000 3 0 500.000 300.000 0 800.000 4 0 500.000 0 0 500.000 5 0 500.000 0 0 500.000 6 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 0 0 0 0 0 8 0 400.000 0 0 400.000 9 0 0 0 0 0 10 2.000.000 0 0 0 2.000.000 11 0 500.000 450.000 0 950.000 12 0 0 600.000 0 600.000 13 0 0 0 0 0 14 0 0 300.000 0 300.000 15 0 0 0 0 0 16 0 400.000 0 0 400.000 17 1.500.000 0 0 0 1.500.000 18 0 0 0 0 0 19 0 0 360.000 0 360.000 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26 1.500.000 0 0 0 1.500.000 27 0 0 450.000 0 450.000 28 0 0 0 0 29 0 0 180.000 0 180.000 30 1.800.000 0 0 0 1.800.000 31 0 0 0 0 0 32 0 0 900.000 0 900.000 33 0 0 0 0 0 34 0 500.000 0 0 500.000 35 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
95
Responden Ke-
Jenis biaya pengganti yang dikeluarkan masyarakat (Rp/tahun)
Pembuatan sumur baru
Pendalaman sumur
Jasa pengambilan
air Pipanisasi Total biaya
pengganti
38 0 500.000 0 0 500.000 39 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 41 0 0 600.000 0 600.000 42 0 0 0 0 0 43 0 500.000 0 0 500.000 44 0 0 0 60000 60.000 45 0 0 0 36000 36.000 46 0 0 300000 48000 348.000 47 0 0 0 60000 60.000 48 0 0 0 36000 36.000 49 0 0 0 48000 48.000 50 0 0 300.000 48000 348.000 51 0 0 0 36000 36.000 52 0 0 0 48000 48.000 53 0 0 0 36000 36.000 54 0 0 450.000 60000 510.000 55 0 0 0 48000 48.000 56 0 0 0 48000 48.000 57 0 0 0 48000 48.000 58 0 500000 0 60000 560.000 59 0 0 0 36000 36.000 60 0 500000 0 60000 560.000
Total 8.300.000 6.400.000 5.190.000 816.000 20.706.000 Sumber: Data primer diolah 2013
96
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian
Wawancara dengan Key Person Kondisi Bukit yang Gundul di Cidahu
Kebocoran Pipanisasi Kesulitan Air Bersih
Pipanisasi Bantuan PNPM yang tidak Terawat
Kondisi Sungai Ketika Musim Hujan Kondisi Sungai Ketika Musim
Kemarau
97
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 21 November 1991 dari Ibu
Euis Suryati dan Ayah Asep Herliyana. Penulis adalah putri pertama dari dua
bersaudara. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 1 Pawenang pada
tahun 1997-2003, kemudian menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Nagrak pada
tahun 2003-2006. Tahun 2009 penulis lulus SMA Negeri 1 Cibadak dan pada
tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB)
melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima di Departemen
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
Penulis juga pernah menerima beasiswa Prestasi Peningkatan Akademik (PPA)
IPB pada tahun 2011-2013.
Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif di organisasi intra maupun
ekstra kampus. Pengalaman organisasi intra kampus penulis aktif sebagai Wakil
Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
(BEM FEM IPB) Kabinet Sinergi pada Tahun 2010-2011 dan sebagai staff Biro
BEM Corporation BEM FEM IPB Kabinet Progresif pada Tahun 2011-2012.
Adapun organisasi ekstra kampus yang penulis aktif menjabat sampai saat ini
adalah sebagai Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Ikatan Alumni SMP Negeri 2
Nagrak. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan baik sebagai
panitia maupun sebagai peserta.