-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
1/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
BAB I
PENGERTIAN, OBJEK, TEMPAT DAN MANFAAT
FILSAFAT HUKUM
A. Pengertian Filsaat
Kata bahasa Indonesia ”filsafat” merupakan terjemahan dari kata
bahasa Latin ” philosophia” dan bahasa Inggris ” philosophy”. Kata-kata
bahasa Latin dan Inggris tersebut mempunyai akar kata pada kata bahasa
Yunani philosophia dan philosophos; philo berarti pencari atau pencinta dan sophos yang berarti hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan. ilsafat
!philosophia" lantas berarti cinta akan kebijaksanaan atau pengetahuan.
#adi, secara harafiah, filsafat menunjuk kepada kegiatan mencintai atau
mencari kebijaksanaan atau pengetahuan. $eorang filsuf adalah seorang
pencinta kebijaksanaan. Ia merasa diri tidak atau belum memiliki
kebijaksanaan, karena itu ia mencarinya. %an, pencariannya itu dituntun
oleh keterbukaannya untuk bertanya terus menerus. Ia bertanya karena rasa
heran dan kagum, rasa ingin tahu lebih untuk memuaskan dahaga
intelektual. &'ertanya” memang merupakan ciri khas suatu pengembaraandalam rangka mencari kebenaran atau kebijaksanaan.
P!t"ag#ras !()*-(** $+", dijuluki sebagai orang yang
pintarbijaksana, dengan ucapannya yang terkenal sebagai berikut
“consisted in knowing that he was ignorant and that he should therefore
not be colled wise, but a lover of wisdom” !yang ia tahu ialah, baha ia
tidak tahu, oleh sebab itu janganlah disebut ia berilmu, tetapi seorang
pencinta ilmu".
%alam arti praktis, filsafat mengandung makna alam berpikiralam
pikir. /amun filsafat ialah berpikir secara mendalam atau radikal. 0adikal berasal dari kata radix, yang artinya &akar”. +aka berpikir secara radikal
berarti berpikir sampai keakar-akarnya, dan sungguh-sungguh terhadap
hakikat sesuatu. 1akikat artinya, kebenaran atau kenyataan yang
sebenarnya. %alam Kamus 2mum 'ahasa Indonesia karangan $.J.S.
P#er%a&ar'inta, mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan
penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum
dan sebagainya daripada segala yang ada di alam semesta ataupun
mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu.
3engertian menurut beberapa sarjana dan filsuf, seperti 4. 3ara filsuf Yunani dan 0omai, antara lain
a. Plat# !567-85) $+", filsafat ialah ilmu pengetahuan yang
bersifat untuk mencapai kebenaran yang asli.
b. Arist#teles !8)6-866 $+", filsafat ialah ilmu pengetahuan yang
meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu
metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan sostetika.
4
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
2/77
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
3/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
dalam masyarakat itu. Kemudian, /otohamidjojo berpendapat, baha
hokum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang
biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat
/egara serta antarnegara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan
dan dayaguna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat. $ecara umum
hukum dapat dipandang sebagai norma, yaitu norma yang mengandung
nilai-nilai tertentu.
$elanjutnya filsafat hukum dapat disebut juga sebagai filsafattingkah laku atau nilai-nilai etika, yang mempelajari hakikat hukum.
ilsafat hokum ialah merupakan ilmu yang mengkaji tentang hukum secara
mendalam sampa kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.
$eorang filsuf hukum pasti akan mencari apa inti atau hakikat daripada
hukum, ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa
yang tersembunyi di dalam hukum, menyelidiki kaidah-kaidah hokum
sebagai pertimbangan nilai, memberi penjelasan tentang nilai-nilai,
postulat-postulat !dasar-dasar" hokum sampai pada dasar-dasarnya filsafat
yang terakhir, dan berusaha mencapai akar dari hokum. #adi, filsafat hokumadalah suatu perenungan atau pemikiran secara ketat, secara mendalam
tentang pertimbangan nilai-nilai di balik gejala-gejala hokum sebagaimana
dapat diamati oleh pancaindera manusia mengenai perbuatan-perbuatan
manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
(. O-e+ Peng+a-ian Filsaat H*+*'
=da pendapat yang mengatakan baha karena filsafat hukum
merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat
hukum hanya mempelajari hukum secara khusus.$ehingga, hal-hal non
hukum menjadi tidak releCan dalam pengkajian filsafat hukum. 3enarikankesimpulan seperti ini sebetulnya tidak begitu tepat. ilsafat hukum sebagai
suatu filsafat yang khusus mempelajari hukum hanyalah suatu pembatasan
akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan menunjukkan
hakekat dari filsafat hukum itu sendiri.
$ebagai filsafat, filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara
dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. %i samping itu, hukum
sebagai obyek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum.
%engan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat
saling berhubungan. $ecara sederhana dapat dikatakan baha filsafat hukum adalah
cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari
hakikat hukum. %engan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang
mempelajari hukum secara filosofis. #adi objek filsafat hukum adalah
hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau
dasarnya, yang disebut hakikat.
8
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
4/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
3ertanyaan tentang apa apa hakikat hukum itu sekaligus
merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. 3ertanyaan tersebut mungkin
saja dapat dijaab oleh ilmu hukum, tetapi jaaban yang diberikan ternyata
serba tidak memuaskan. +enurut =peldorn , hal tersebut tidak lain karena
ilmu hukum hanya memberikan jaaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya
melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra
manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan
masyarakat. $ementara itu pertimbangan nilai di balik gejala-gejala hukum,luput dari pengamatan ilmu hukum. /orma atau kaidah hukum, tidak
termasuk dunia kenyataan !sein", tetapi berada pada dunia nilai !sollen",
sehingga norma hukum bukan dunia penyelelidikan ilmu hukum.
1akikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu
definisi tentang hukum. $ampai saat ini menurut =peldorn, sebagaimana
dikutip dari Immanuel Kant, para ahli hukum masih mencari tentang apa
definisi hukum. %efinisi !batasan" tentang hukum yang dikemukakan para
ahli hukum sangat beragam, tergantung dari sudut mana mereka melihatnya.
=hli hukum 'elanda #. Can Kan , mendefinisikan hukum sebagaikeseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang
melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam mayarakat. 3endapat
tersebut mirip dengan definisi dari 0udolf Con Ihering, yang menyatakan
baha hukum baha hukum adalah keseluruhan norma-norma yang
memaksa yang berlaku dalam suatu negara. 1ans Kelsen menyatakan
hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku.
3endapat ini di dukung oleh ahli hukum Indonesia, Airyono 3rodjodikoro ,
yang menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah lau
orang-orangsebgai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunyatujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib
dalam masyarakat itu. $elanjutnya /otohamidjoyo berpendapat baha
hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulisyang
biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat
negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan
dan daya guna, demi tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat.
%efinisi-definisi tersebut menunjukkan betapa luas sesungguhnya
hukum itu. Keluasan bidang hukum itu dilukiskan oleh 3urnadi 3urbacaraka
dan $oerjono $oekanto dengan menyebutkan sembilan arti hukum. +enurutmereka, hukum dapat diartikan sebagai !4" ilmu pengetahuan, yakni
pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
!6" disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala
yang dihadapi ; !8" norma, yakni pedoman atau patokan siakap tindak atau
perikelakuan yang pantas atau diharapkan; !5" tata hukum, yakni struktur
dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu aktu
5
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
5/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; !(" petugas, yakni pribadi-
pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan
penegakan hukum !la enforcement officer" ; !9" keputusan penguasa,
yakni hasil proses diskresi ; !7" proses pemerintahan, yaitu proses hubungan
timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; !)" sikap
tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yakni perikelakuan yang
diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk untuk
mencapai kedamaian; !" jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.
%engan demikian, apabila kita ingin mendefinisikan hukum secara
memuaskan, kita harus dapat merumuskannya dalam suatu kalimat yang
cukup panjang yang meliputi paling tidak sembilan arti hukum di atas.
+engingat objek filsafat hukum adalah hukum, maka masalah atau
pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itupun antara lain berkaitan
dengan hukum itu sendiri, seperti hubungan hukum dengan kekuasaan,
hubungan hukum kodrat dengan hukum positif, apa sebab orang menaati
hukum, apa tujuan hukum, sampai pada masalah-masalah kontemporer seperti masalah hak asasi manusia, keadilan dan etika profesi hukum.
$elanjutnya =peldorn , menyebutkan tiga pertanyaan penting yang
dibahas oleh filsafat hukum, yaitu !4" adakah pengertian hukum yang
berlaku umum ; !6" apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum ; dan !8"
adakah sesuatau hukum kodrat. Lili 0asyidi menyebutkan pertanyaan yang
menjadi masalah filsafat hukum, antara lain !4" hubungan hukum dengan
kekuasaan ; !6" hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya ; !8" apa
sebabnya negara berhak menghukum seseorang ; !5" apa sebab orang
menaati hukum ; !(" masalah pertanggungjaaban ; !9" masalah hak milik ;!7" masalah kontrak ; !)" dan masalah peranan hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat.
=pabila kita perbandingkan antara apa yang dikemukakan oleh
=peldorn dan Lili 0asyidi tersebut, tampak baha masalah-masalah yang
dianggap penting dalam pembahasan filsafat hukum terus bertambah dan
berkembang, seiring dengan perkembangan Daman. %emikian pula karena
semakin banyaknya para ahli hukum yang menekuni dunian filsafat hukum.
D. Filsaat H*+*' Dala' Kerang+a Filsaat Pa&a U'*'n!a
Yang dilakukan para ahli filsafat ialah berusaha menjelaskan apasesungguhnya arti filsafat itu. 3ada dasarnya inti berbagai perumusan itu
menyatakan baha filsafat adalah karya manusia tentang hakikat sesuatu.
Karya berupa apa>
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
6/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. 1anya terdapat
perbedaan unsur, mana yang paling menonjol digunakan dalam karya-
karyanya.
+ereka yang berkarya mencapai tujuan hidupnya seperti para
petani yang mencangkul tanah saah atau kebun, dan mereka yang bekerja
mengangkat barang-barang penumpang, dan lain-lain, jelas di sini lebih
menonjolkan penggunaan unsur raganya. $edangkan mereka yang bekerja
di bidang seni akan menonjolkan unsur rasanya.%alam hal orang berkarya filsafat, pada mulanya yang tampil ke
hadapan adalah unsur rasaya. 0asa heran dan kagum manusia atas alam
semesta dengan segala isinya yang dilihatnya menyebabkan manusia itu
kemudian mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan cara
bagaimana terjadinya alam semesta itu beserta segala isinya.
Kesemua pertanyaan itu memerlukan jaaban. %alam usaha
menjaab pertanyaan-pertanyaan itulah tampil ke hadapan unsur rasionya.
%engan demikian dapat dikatakan baha dalam orang berfilsafat, maka ia
berkarya menggunakan pemikirannya. #adi, filsafat adalah hasil pemikiranmanusia tentang hakikat sesuatu. Lalu apa yang dimaksud dengan hakikat
sesuatu itu>
=da yang mengatakan baha hakikat sesuatu itu adalah tempat
sesuatu di alam semesta dan hubungan sesuatu tadi dengan isi alam semesta
yang lain. Kata ”sesuatu” dapat berarti alam semesta itu sendiri atau segala
isinya. #ika yang menjadi &sesuatu” tadi adalah manusia sebagai salah satu
isi alam semesta, maka berfilsafat tentang manusia berarti mengkaji secara
mendalam tempat manusia itu di alam semesta dan bagaimana hubungan
manusia tadi dengan segala isi alam semesta lainnya. =tau ada juga yangmengatakan dengan yang lebih sederhana, mengkaji manusia dari segi inti
dan dasar yang sedalam-dalamnya.
3ada mula orang berfilsafat, perhatian para filsuf lebih lanjut
kepada alam semesta itu sendiri. 3ada Daman purbakala, filsuf-filsuf
kenamaan pada Daman ini !pra-$ocrates" seperti T"ales, Anai'an&r#s,
Anai'enes, P"itag#ras, dan lain-lain, mencoba mencari inti alam
semesta. T"ales yang hidup pada tahun 965-(5) $+ berpendapat baha
inti alam semesta itu adalah air. Anai'an&r#s mengatakan teapeiron yang
menjadi inti alam, yaitu suatu Dat yang tidak tentu sifat-sifatnya. $edangkanAnai'enes !(*-(6) $+" menyebutkan udara. Yang sangat berbeda
sekali pendapatnya ialah P"itag#ras. +enurutnya, yang menjadi dasar dari
segala sesuatunya adalah bilangan.
%engan mengambil obyek filsafat yang bukan manusia, sudah
barang tentu tidak akan sampai pada uraian mengenai hukum dari segi
filsafatnya. 'aru setelah masa S#)rates, yang juga dimulai oleh filsuf besar
9
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
7/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
ini, perhatian para filsuf tertuju pada manusia sebagai obyek filsafat
mereka. $egala segi dari mahluk manusia ini dicoba dikaji. Eara
berpikirnya menghasilkan filsafat logika, karya seninya melahirkan filsafat
estetika, tingkah lakunya diselidiki oleh filsafat etika. $egala upaya manusia
dalam upaya mencapai tujuan hidupnya menghasilkan cabang-cabang
filsafat lainnya seperti filsafat negara, filsafat politik, filsafat ekonomi,
filsafat hukum, dan lain-lain.
1ukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia. 1anya adahukum jika ada manusia, yaitu manusia dalam pergaulannya dengan yang
lain. =kibat kebergantungan hukum pada manusia ini, maka hanya mungkin
orang berfilsafat tentang hukum apabila terlebih dahulu berfilsafat tentang
manusia. $ebab, salah satu aspek dari manusia yang sangat erat kaitannya
adalah tingkah lakunya. +elalui filsafat tingkah laku ini, atau filsafat etika,
lalu orang berfilsafat tentang hukum. %engan demikian, dalam pohon
filsafat manusia, maka filsafat etika merupakan salah satu cabangnya,
sedangkan filsafat hukum lebih lanjut merupakan cabang dari filsafat etika
ini atau merupakan salah satu ranting dari filsafat manusia tadi.$ering kali juga orang mengatakan baha filsafat manusia itu
merupakan genus filsafat, sedangkan filsafat etika adalah species filsafat
yang memiliki filsafat hukum sebagai sub species-nya. ilsafat hukum
mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku !atau
perbuatan" yang akibatnya diatur oleh hukum.
E. Manaat Filsaat H*+*'
'erfilsafat adalah berfikir. 1al ini tidak berarti setiap berfikir
adalah berfilsafat, karena berfilsafat itu berfikir dengan ciri-ciri tertentu.
=da beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan, yaitu4. 'erfikir secara kefilsafatan dicirikan secara radikal. 0adikal berasal dari
kata Yunani, radiF yang berarti &akar”. 'erfikir secara radikal adalah
berfikir sampai ke akar-akarnya. 'erfikir sampai ke hakikat, essensi,
atau samapai ke substansi yang dipikirkan. manusia yang berfilsafat
tidak puas hanya memperoleh pengetahuan leat indera yang selalu
berubah dan tidak tetap. +anusia yang berfilsafat dengan akalnya
berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki, yaitu
pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan inderai.
6. 'erfikir secara kefilsafatan dicirikan secara uniCersal !umum". 'erfikir secara uniCersal adalah berfikir tentang hal-hal serta proses-proses yang
bersifat umum. ilsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dari
ummat manusia !common eFperience of mankind". %engan jalan
penjajakan yang radikal, filsafat berusaha untuk sampai pada
kesimpulan-kesimpulan yang uniCersal. 'agaimana cara atau jalan yang
ditempuh untuk mencapai sasaran pemikirannya dapat berbeda-beda.
7
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
8/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
=kan tetapi yang dituju adalah keumuman yang diperoleh dari hal-hal
khusus yang ada dalam kenyataan.
8. 'erfikir secara kefilsafatan dicirikan secara konseptual. Yang dimaksud
dengan konsep di sini adala hasil generalisasi dan abstraksi dari
pengalaman tentang hal-hal sertya proses-proses indiCidual. 'erfilsafat
tidak berfikir tentang manusia tertentu atau manusia khusus, tetap:i
berfikir tentang manusia secara umum. %engan ciri yang konseptual ini,
berfikir secara kefilsafatan melampoi batas pengalaman hidup sehari-hari.
5. 'erfikir secara kefilsafatan dicirikan secara koheren dan konsisten.
Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berfikir !logis". Konsisten
artinya tidak mengandung kontradiksi. 'aik koheren maupun konsisten,
keduanya dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu runtut.
=dapun yang dimaksud runtut adalah bagan konseptual yang disusun
tidak terdiri atas pendapat-pendapat yang saling berkontradiksi di
dalamnya.
(. 'erfikir secara kefilsafatan dicirikan secara sistematik. $istematik berasal dari kata sistem yang artinya kebulatan dari sejumlah unsur
yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai
sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan tertentu. %alam
mengemukakan jaaban terhadap sesuatu masalah, digunakan pendapat
atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang saling
berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan
tertentu.
9. 'erfikir secara kefilsafatan dicirikan secara komprehensif.
Komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh. 'erfikir secarakefilsafatan berusaha untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam
semesta secara keseluruhan sebagai suatu sistem.
7. 'erfikir secara kefilsafatan dicirikan secara bebas. $ampai batas-batas
yang luas, setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari
pemikiran yang bebas. 'ebas dari prasangka-prasangka sosial, historis,
kultural, atau religius. $ikap-sikap bebas demikian ini banyak
dilukiskan oleh filsuf-filsuf dari segala Daman. $ocrates memilih minum
racun dan menatap maut daripada harus mengorbankan kebebasannya
untuk berpikir menurut keyakinannya. 'aruch de $pinoDa yangterkenal adalah ajaran mengenai $ubstansi tunggal =llah atau alam,
karena khaatir kehilangan kebebasannya untuk berfikir, menolak
pengangkatannya sebagai guru besar filsafat pada 2niCersitas
1eidelberg.
). 'erfikir secara kefilsafatan dicirikan dengan pemikiran yang
bertanggungjaab. 3ertangungjaaban yang pertama adalah terhadap
)
https://id.wikipedia.org/wiki/Allahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Alamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Allahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Alam
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
9/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
hati nuraninya. %i sini tampak hubungan antara kebebasan berfikir
dalam filsafat dengan etika yang melandasinya.
$ebagaimana berfikir secara kefilsafatan, maka pemikiran filsafat
hukum juga memiliki beberapa sifat atau karakteritik khusus yang
membedakannya dengan ilmu-ilmu lain. 3ertama, filsafat hukum memiliki
karakteristik yang bersifat menyeluruh dan uniCersal. %engan cara berfikir
holistik tersebut, maka siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak
untuk beraasan luas dan terbuka. +ereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain. Itulah sebabnya dalam
filsafat hukumpun dikenal pula berbagai aliran pemikiran tentang hukum,
dengan segala kelebihan dan kekurangannya. %engan demikian diharapkan
para cendekiaan hukum, tidak bersikap arogan dan apriori, baha disiplin
ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dengan disiplin ilmu yang lainnya.
Kemudian filsafat hukum dengan sifat uniCersalitasnya,
memandang kehidupan secara menyeluruh, tidak memandang hanya
bagian-bagian dari gejala kehidupan saja atau secara partikular. %engan
demikian filsafat hukum dapat menukik pada persoalan lain yang releCanatau meneraang pada keseluruhan dalam perjalanan reflektifnya, tidak
sekedar hanya memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. %alam
filsafat hukum, pertimbangan-pertimbangan di luar obyek adalah salah satu
ciri khasnya. ilsafat hukum tidak bersifat bebas nilai. #ustru filsafat hukum
menimba nilai yang berasal dari hidup dan pemikiran.
Eiri yang kedua, filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar
atau memusatkan diri pada pertanyaan-pertanyaan mendasar !basic or
fundamental Guestions". =rtinya dalam menganalisis suatu masalah,
seseorang diajak untuk berpikir kritis dan radikal. %engan mempelajari danmemahami filsafat hukum berarti diajak untuk memahami hukum tidak
dalam arti hukum positif belaka. @rang yang mempelajari hukum dalam arti
positif belaka, tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan
hukum secara baik. =pabila orang itu menjadi hakim misalnya,
dikhaatirkan ia akan menjadi hakim yang bertindak selaku &corong
undang-undang” semata.
Eiri berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sifat filsafat
yang spekulatif. $ifat ini tidak boleh diartikan secara negatif sebagai sifat
gambling. $ebagai dinyatakan oleh $uriasumantri , baha semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif tersebut. $ifat ini
mengajak mereka yang mempelajari filsafat hukum untuk berpikir inoCatif,
selalu mencari sesuatu yang baru. +emang, salah satu ciri orang yang
berpikir radikal adalah senang kepada hal-hal yang baru.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
10/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
spekulatif dalam arti positif itulah hukum dapat dikembangkan ke arah yang
dicita-citakan bersama.
$ecara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan
pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum. 3ertanyaan-pertanyaan
itu menimbulkan rasa sangsi dan rasa terpesona atas suatu kebenaran yang
dikandung dalam suatu persoalan. =pabila jaaban-jaabannya diperoleh
maka jaaban-jaaban itu disusun dalam suatu sistem pemikiran yang
uniCersal dan radikal.Kemudian ciri yang lain lagi adalah sifat filsafat yang reflektif
kritis. +elalui sifat ini, filsafat hukum berguna untuk membimbing kita
menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian
mempertanyakan jaaban itu secara terus menerus. #aaban tersebut
seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tetapi
sudah sampai kepada nilai-nilai yang ada dibalik gejala-gejala itu. =nalisis
nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana
dalam menghadapi suatu masalah kongkret. $ecara kritis, filsafat hukum
berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudahada, melihat koherensi, korespodensi dan fungsinya. ilsafat hukum
berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat
dikategorikan sebagai hukum.
ilsafat itu juga bersifat introspektif atau mempergunakan daya
upaya introspektif. =rtinya, filsafat tidak hanya menjangkau kedalaman dan
keluasan dari permasalahan yang dihadapi tetapi juga mempertanyakan
peranan dari dirinya dan dari permasalahan tersebut. ilsafat
mempertanyakan tentang struktur yang ada dalam dirinya dan permasalahan
yang dihadapinya. $ifat introspektif dari filsafat sesuai dengan sifat manusiayang memiliki hakekat dapat mengambil jarak !distansi" tidak hanya pada
hal-hal yang berada di luarnya tetapi juga pada dirinya sendiri.
$ebagai bahan perbandingan, 0adhakrisnan dalam bukunya
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
11/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
memahami filsafat hukum dengan berbagai sifat dan karakternya tersebut,
maka sebenarnya filsafat hukum dapat dijadikan salah satu alternatif untuk
ikut membantu memberikan jalan keluar atau pemecahan terhadap berbagai
krisis permasalahan yang menimpa bangsa Indonesia dalam proses
reformasi ini.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
12/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
BAB II
SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM
A. Se-ara" Per+e'angan Filsaat H*+*'
%i salam kepustakaan filsafat !hukum", terdapat berbagai periodisasi
atau pembabakan perkembangan filsafat !hukum" dari dahulu hingga saat ini.
3ada umumnya pembabakan itu terdiri dari
/. 0a'an 1*ra+ala
a. +asa Yunani4" +asa pra-$ocrates !H (** $+"
3ada masa ini diperkirakan belum ada filsafat hukum karena
perhatian para filsuf lebih ditujukan kepada alam semesta, yaitu apa
sesungguhnya yang menjadi inti alam semesta itu. #aaban terhadapnya
berbeda-beda. ilsuf T"ales mengatakan air, Anai'an&r#s to
apeiron, yaitu suatu Dat yang tak tertentu sifat-sifatnya, Anai'enes
mengatakan udara, sedangkan P"itag#ras menjaab bilangan. ilsuf
lainnya seperti Hera+lit#s berpendapat baha apilah yang menjadi inti
alam semesta. 3erihal manusia, tingkah laku !etika", dan hukum, belummemperoleh perhatian. +anusia dianggap oleh mereka sebagai bagian
dari alam semesta. Kalaupun berbicara tentang hukum, maka hukum
yang dimaksud adalah hukum dalam arti keharusan alamiah. #adi,
hukum tidak terbatas pada masyarakat manusia, tetapi meliputi semesta
alam. 1ukum yang dikenal adalah hukum alam. %i antara para filsuf
alam tersebut di atas, P"itag#raslah yang mulai menyinggung tentang
manusia. +enurutnya, tiap manuai memiliki jia yang selalu berada
dalam proses katarsis, yaitu pembersihan diri. $etiap kali jia
memasuki tubuh manusia, manusia harus membersihkan diri agar jiatadi dapat masuk ke dalam kebahagiaan. #ika dinilai tidak cukup
melakukan katarsis, jia tadi akan memasuki lagi tubuh manusia yang
lain.
6" +asa $ocrates, 3lato dan =ristoteles.
'eberapa penulis sejarah filsafat hukum mengungkapkan
baha S#)rates-lah yang mula pertama berfilsafat tentang manusia.
$egala aspek tentang manusia menjadi obyek pembicaraannya.
%iperkirakan filsafat hukum lahir pada masa ini dan berkembang
mencapai puncak kegemilangannya melalui filsuf-filsuf besar setelahS#)rates, yaitu Plat#, Arist#teles, dan filsuf-filsuf lainnya di Daman
Yunani dan 0omai.
%i antara kedua masa tersebut, masa Yunani merupakan masa
yang amat subur bagi pertumbuhan filsafat hukum. =lasannya ialah
”kecenderungan-kecenderungan untuk berpikir spekulatif serta persepsi
intelektualnya untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta
46
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
13/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini, seperti telihat pada karya-
karya filsafat dan kesusasteraannya, Yunani memberi saham yang besar
ke arah pemikiran tentang hukum yang bersifat teoretis. %engan
kecenderungan berpikir yang demikian itu, orang Yunani melihat
bagaimana timbul dan berkembangnya polis, yaitu negara kota di masa
itu.
Kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik di dalamnya,
bergantian pemerintah yang begitu sering, masa-masa tiranik dankeseenang-enangan, yang semua terjadi pada masa itu, memberikan
bahan yang banyak sekali bagi pemikiran yang bersifat spekulatif
mengenai persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat. %engan
demikian orang pun didorong dengan kuat untuk memikirkan problem
yang abadi mengenai hubungan antara hukum positif dengan keadilan
yang abadi itu, sehingga memberikan sumbangan pemikiran Yunani di
dalam dunia teori hukum”.
8" +asa $toa
+asa ini ditandai dengan adanya maDhab St#a, yaitu suatumaDhab yang mempunyai kebiasaan memberi pelajaran di lorong-
lorong tonggak !stoa". 3emikir utamanya yang juga bertindak sebagai
pemimpin maDhab adalah filsuf 0en#.
%engan mengambil sebagian ajaran =ristoteles, yaitu baha
akal manusia itu merupakan bagian dari rasio alam, dikembangkan
suatu pemikiran hukum alam yang bersumber dari akal ketuhanan
!logos di mana manusia dimungkin hidup menyesuaikan diri padanya".
1ukum alam itu merupakan dasar segala hukum positif. 3andangan
$toa kemudian amat berpengaruh pada filsuf 0omai seperti Sene)a,Mar)*s A*reli*s, dan juga (i)er#.
b. +asa 0omai
3ada masa ini perkembangan filsafat hukum tidak segemilang
pada masa Yunani. 3ara ahli filsafat 0omai lebih memusatkan
perhatiannya pada masalah bagaimana hendak mempertahankan
ketertiban di seluruh kaasan Kekaisaran 0omai yang sangat luas itu.
+ereka menuntut untuk lebih banyak menyumbangkan konsep-konsep
dan teknik-teknik yang berkaitan dengan hukum positif, seperti bidang-
bidang kontrak, kebendaan, dan ajaran-ajaran tentang kesalahan. /amun sumbangan pemikiran para filsuf masa ini, seperti P#l!i*s,
(i)er#, Sene)a, Mar)*s A*reli*s, dan lain-lain, masih banyak
pengaruhnya hingga saat ini.
2. Aa& Pertenga"an
a. +asa gelap
48
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
14/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
+asa ini dimulai dengan runtuhnya Kekaisaran 0omai akibat
serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang, yang datang dari utara,
yaitu yang disebut suku-suku ermania.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
15/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
%alam dunia pemikiran hukum, Daman ini ditandai dengan adanya
pendapat baha akal manusia tidak lagi dapat dilihat sebagai penjelmaan
dari akal
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
16/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
+engenai masalah ruang lingkup pembahasan filsafat hukum
tersebut, dalam kepustakaan seringkali dikacaukan dengan banyaknya
peristilahan yang digunakan, terutama dibelahan dunia =nglo-$akson,
seperti di =merika $erikat, dan Inggris. $elain istilah "hilosophy of law
atau legal philosophy, dikenal juga istilah lain seperti #urisprudence dan
legal theory.
'eberapa penulis tidak membedakan arti ketiga istilah tersebut
seperti ternyata dari obyek pembahasan yang sama yang dikajinya. =kantetapi ada pula yang membedakannya alaupun sukar untuk memberikan
batas-batasnya yang tegas. Khusus yang berhubungan dengan istilah
#urisprudence ini, yang banyak digunakan oleh para penulis hukum di
=merika, Inggris dan negara-negara lainnya yang menggunakan bahasa
Inggris sebagai bahasa pengantarnya, dianggap perlu penjelasan lebih lanjut
dari segi pengertian, ruang lingkup, klasifikasi, dan manfaat
mempelajarinya.
=da pendapat yang mengatakan baha karena filsafat hukum
merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafathukum hanya mempelajari hukum secara khusus. $ehingga, hal-hal non
hukum menjadi tidak releCan dalam pengkajian filsafat hukum. 3enarikan
kesimpulan seperti ini sebetulnya tidak begitu tepat. ilsafat hukum sebagai
suatu filsafat yang khusus mempelajari hukum hanyalah suatu pembatasan
akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan menunjukkan
hakekat dari filsafat hukum itu sendiri.
$ebagai filsafat, filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara
dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. %i samping itu, hukum
sebagai obyek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum.%engan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat
saling berhubungan.
$ecara sederhana dapat dikatakan baha filsafat hukum adalah
cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari
hakikat hukum. %engan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang
mempelajari hukum secara filosofis. #adi objek filsafat hukum adalah
hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau
dasarnya, yang disebut hakikat.
3ertanyaan tentang apa apa hakikat hukum itu sekaligus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. 3ertanyaan tersebut mungkin saja dapat
dijaab oleh ilmu hukum, tetapi jaaban yang diberikan ternyata serba
tidak memuaskan. +enurut =peldorn , hal tersebut tidak lain karena ilmu
hukum hanya memberikan jaaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya
melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra
manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan
49
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
17/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
masyarakat. $ementara itu pertimbangan nilai di balik gejala-gejala hukum,
luput dari pengamatan ilmu hukum.
/orma atau kaidah hukum, tidak termasuk dunia kenyataan !sein",
tetapi berada pada dunia nilai !sollen", sehingga norma hukum bukan dunia
penyelelidikan ilmu hukum. 1akikat hukum dapat dijelaskan dengan cara
memberikan suatu definisi tentang hukum. $ampai saat ini menurut
=peldorn, sebagaimana dikutip dari Immanuel Kant, para ahli hukum masih
mencari tentang apa definisi hukum. %efinisi !batasan" tentang hukum yangdikemukakan para ahli hukum sangat beragam, tergantung dari sudut mana
mereka melihatnya.
=hli hukum 'elanda #. Can Kan , mendefinisikan hukum sebagai
keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang
melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam mayarakat. 3endapat
tersebut mirip dengan definisi dari 0udolf Con #hering, yang menyatakan
baha hukum baha hukum adalah keseluruhan norma-norma yang
memaksa yang berlaku dalam suatu negara.
1ans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. 3endapat ini di dukung oleh ahli
hukum Indonesia, Airyono 3rodjodikoro , yang menyatakan hukum adalah
rangkaian peraturan mengenai tingkah lau orang-orangsebgai anggota suatu
masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin
keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu. $elanjutnya
/otohamidjoyo berpendapat baha hukum adalah keseluruhan peraturan
yang tertulis dan tidak tertulisyang biasanya bersifat memaksa untuk
kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang
berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertibdan kedamaian dalam masyarakat.
%efinisi-definisi tersebut menunjukkan betapa luas sesungguhnya
hukum itu. Keluasan bidang hukum itu dilukiskan oleh 3urnadi 3urbacaraka
dan $oerjono $oekanto dengan menyebutkan sembilan arti hukum. +enurut
mereka, hukum dapat diartikan sebagai
!4" ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis
atas dasar kekuatan pemikiran;
!6" disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala
yang dihadapi;!8" norma, yakni pedoman atau patokan siakap tindak atau perikelakuan
yang pantas atau diharapkan;
!5" tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat norma-norma hukum
yang berlaku pada suatu aktu dan tempat tertentu serta berbentuk
tertulis;
47
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
18/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
!(" petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang
berhubungan erat dengan penegakan hukum !la enforcement officer";
!9" keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi;
!7" proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-
unsur pokok dari sistem kenegaraan;
!)" sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yakni perikelakuan
yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk untuk
mencapai kedamaian;!" jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang
apa yang dianggap baik dan buruk.
%engan demikian, apabila kita ingin mendefinisikan hukum secara
memuaskan, kita harus dapat merumuskannya dalam suatu kalimat yang
cukup panjang yang meliputi paling tidak sembilan arti hukum di atas.
+engingat objek filsafat hukum adalah hukum, maka masalah atau
pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itupun antara lain berkaitan
dengan hukum itu sendiri, seperti hubungan hukum dengan kekuasaan,
hubungan hukum kodrat dengan hukum positif, apa sebab orang menaatihukum, apa tujuan hukum, sampai pada masalah-masalah kontemporer
seperti masalah hak asasi manusia, keadilan dan etika profesi hukum.
$elanjutnya =peldorn , menyebutkan tiga pertanyaan penting yang
dibahas oleh filsafat hukum, yaitu
!4" adakah pengertian hukum yang berlaku umum;
!6" apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum; dan
!8" adakah sesuatau hukum kodrat.
Lili 0asyidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat
hukum, antara lain !4" hubungan hukum dengan kekuasaan; !6" hubunganhukum dengan nilai-nilai sosial budaya; !8" apa sebabnya negara berhak
menghukum seseorang; !5" apa sebab orang menaati hukum; !(" masalah
pertanggungjaaban; !9" masalah hak milik; !7" masalah kontrak; !)" dan
masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
=pabila kita perbandingkan antara apa yang dikemukakan oleh
=peldorn dan Lili 0asyidi tersebut, tampak baha masalah-masalah yang
dianggap penting dalam pembahasan filsafat hukum terus bertambah dan
berkembang, seiring dengan perkembangan Daman. %emikian pula karena
semakin banyaknya para ahli hukum yang menekuni dunian filsafat hukum.
BAB III
APAKAH HUKUM ITU
A. Pen&einisian H*+*'
$atu masalah yang belum mencapai kata putus di antara para ahli
hukum ialah tentang pendefinisian hukum. 1ingga saat ini pendapat tentang
4)
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
19/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
perlunya suatu definisi hukum masih dipertentangkan orang. =danya
definisi akan membantu mereka yang baru mempelajari hukum
menunjukkan jalan !open the way", ke arah mana ia harus berjalan. Karena
bertindak sebagai pembuka jalan inilah, definisi hukum itu dianggap oleh
sebagain para ahli hukum sebagai amat berharga dan perlu.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
20/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati
oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.
$ir-#n# Pr#&-#&i+#r# dalam tulisan yang berjudul 0asa Keadilan
$ebagai %asar $egala 1ukum, menyatakan baha &1ukum adalah
rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai
anggota suatu masyarakat.
$elanjutnya Si'#rang+ir, dalam bukunya, 3elajaran 1ukum
Indonesia, merumuskan &1ukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifatmemaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berajib,
pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya
tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.
Kemudian P*rna&i P*ra)ara+a dan S#er-#n# S#e+ant# dalam
bukunya $endi-$endi Ilmu 1ukum dan
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
21/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
dalam bukunya 3engantar ilsafat 1ukum, mengatakan dalam dalam
catatan II, baha &1ukum adalah suatu pekerjaan yang diterapkan kepada
orang lain. %engan perkataan lain, hukum ada bila ada sesuatu pekerjaan
!melakukan atau tidak melakukan" dari seseorang dalam hubungannya
dengan orang lain, yaitu dalam hubungan diterapkannya menjadi miliknya.
#adi, apakah objek dari hubungan yang kita sebut hukum itu> $uatu
pekerjaan, suatu perbuatan atau tidak-berbuat, dari orang lain”.
$ebelumnya, dalam catatan I disebutkan baha &@bjek yangsebenarnya dari hukum itu bukan benda malainkan sesuatu dalam perbuatan
orang lain yang hidup bersama kita, juga besar manfaatnya untuk mengerti
dan menerangkan ungkapan-ungkapan tertentu yang sering dipakai dan
sangat terkenal.
B. Kai&a" H*+*' Dan Kai&a" S#sial Lainn!a
%i dalam suatu masyarakat yang oleh Ma) I8er !)he *eb of
overnment , 4(5" digambarkan sebagai sarang laba-laba !web", terdapat
berbagai kaidah yang mengatur hubungan antar indiCidu yang bertujuan
untuk tercapainya kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan. $epertidiketahui terdapat berbagai ragam kepentingan yang melekat kepada
masing-masing indiCidu tersebut yang bersifat sejajar !sama", berlainan,
atau berlaanan dalam usahanya memenuhi apa yang disebut sebagai
kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekundernya. %an agar dalam
memenuhi kebutuhan tersebut tidak terjadi ekses-ekses dalam masyarakat
akibat adanya benturan-benturan, terutama antara kepentingan-kepentingan
yang saling berlaanan, diperlukan adanya kaidah-kaidah tersebut agar
segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.
%alam hubungan pergaulan antar manusia, manusia memperoleh pengalaman dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
3engalaman-pengalaman ini menciptakan nilai-nilai, baik yang bersifat
positif maupun negatif, yang lalu menjadi suatu patokan bagi mereka
tentang apa yang baik yang harus diikuti, dan apa yang dianggap buruk
yang harus dihindari. $ikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-
kaidah karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas.
Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-
beda; oleh karena itu diperlukan patokan yang berupa kaidah. %engan
demikian dapatlah dikatakan baha kaidah merupakan patokan atau perikelakuan yang diharapkan.
M#)"tar K*s*'aat'a&-a, menyebutkan tiga macam kaidah,
yaitu kaidah hukum, kesusilaan, kesopanan. Sat-i1t# Ra"ar&-#
mengemukakan tiga macam pula, tetapi agak berlainan, yaitu kaidah
kebiasaan, hukum, dan kesusilaan, sedangkan S#er-#n# S#e+ant#
menyebutkan kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan
64
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
22/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
hukum sebagai kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia. %engan
berpegang pada uraian Sat-i1t# Ra"ar&-#, dijelaskan lebih lanjut makna
dari masing-masing kaidah atau tatanan tersebut, sebagai berikut
Kaidah kebiasaan, terdiri dari norma-norma yang hubungannya
dengan kenyataan dekat sekali. Kaidah ini merupakan kaidah yang diangkat
dari dunia kenyataan, yaitu apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang.
2ntuk diterima menjadi suatu kaidah, diperlukan suatu ujian keteraturan,
keajegan, dan kesadaran masyarakat untuk menerimanya. Karena sifatnyasedemikian, maka tenggangan antara ideal dan kenyataan dalam kaidah
kebiasaan ini merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan kedua
kaidah sosial lainnya. $ebabnya, unsur ideal dalam kaidah ini sangat kecil
atau sedikit sekali. @leh karena norma kebiasaan itu sekedar mengangkat
perbuatan-perbuatan yang memang laDim dilakukan sehari-hari menjadi
norma, maka dipandang dari kedua tatanan lainnya, yang menghormati
dunia norma sebagai hasil karya manusia untuk membimbing masyarakat
menuju kepada keadaan dan tingkah laku manusia sesuai dengan ide-ide
tertentu, tatanan kebiasaan dinilai banyak mengandung norma yang tidak sesuai hukum atau kesusilaan.
Kaidah hukum 3ada kaidah ini terlihat adanya suatu pergeseran,
yaitu terjadinya suatu proses penjauhan dan pelepasan diri dari tatanan yang
berpegang pada kenyataan sehari-hari !tatanan kebiasaan" alau
berjalannya proses ini belum berlaku secara seksama. Eiri yang menonjol
dari hukum mulai tampak pada penciptaan norma-norma hukum yang
&murni”, yaitu yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan
dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau
pembuatan hukum itu. /orma-norma hukum ini, menurut Ra&r*)",termasuk ke dalam golongan norma-norma yang lahir dari kehendak
manusia karena yang menentukan jenis ketertiban itu adalah masyarakat
sendiri, yang dalam hal ini diakili oleh anggota-anggotanya yang
berhimpun dalam satu atau lain badan yang tugasnya menentukan norma-
norma apa yang akan diciptakan.
'erbeda dengan kaidah lainnya, kaidah hukum memiliki
kemandirian dalam berhadapan dengan ideal dan kenyataan, yaitu memiliki
posisi yang mampu mengambil jarak antara ideal dan kenyataan.
Kaidah kesusilaan merupakan suatu kaidah yang dalamhubungannya dengan dunia ideal dan kenyataan berada dalam posisi
sebaliknya daripada kaidah kebiasaan. Kaidah kesusilaan berpegang
sepenuhnya kepada dunia ideal yang sifatnya abstrak, yang perlu
diujudkan dalam masyarakat. Idelah yang merupakan tolok ukur tatanan
ini untuk menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakat. %engan
66
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
23/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
demikian, perbuatan yang bisa diterima oleh tatanan tersebut hanyalah yang
sesuai dengan idealnya tentang manusia.
(. Beragai Te#ri Tentang H*+*'
$epanjang sejarah hukum, dimulai dari Daman Yunani0omai
hingga hari ini, kita dihadapkan kepada adanya berbagai teori tentang
hukum yang lahir pada setiap babak dari perjalanan sejarah hukum
termaksud. $udah menjadi suatu pendapat yang diterima umum baha
suatu teori hukum tidaklah dapat dilepaskan dari lingkungan Damannya &Iasering kita lihat sebagai suatu jaaban yang diberikan terhadap
permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan
pada suatu saat. @leh karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk
mengutarakan suatu pikiran secara uniCersal, tetapi alangkah baiknya
apabila kita senantiasa aspada, baha teori itu mempunyai latar belakang
pemikiran yang sedemikian itu. $ehubungan dengan keadaan yang
sedemikian itu sudah seharusnya kita tidak melepaskan teori-teori itu dari
kategorisasi aktu pemunculannya, seperti teori-teori yang lahir pada abad
kesembilan belas atau abad kedua puluh. Kita sebaiknya memahaminyadengan latar belakang yang demikian itu, oleh karena teori-teori yang lahir
pada abad kesembilan belas, misalnya, menggarap persoalan-persoalan pada
masa itu dan yang bukan merupakan karakteristik persoalan untuk abad
kedua puluh”.
'eberapa contoh dapat dikemukakan, sebagai berikut 3ada Daman
0omai, misalnya, para pemikir hukum lebih dipusatkan perhatiannya
kepada situasi pada aktu itu ketika 0omai ingin melaksanakan
pemerintahannya di seluruh ilayah jajahannya secara efektif. $umbangan
yang harus dimainkan oleh para pemikir tersebut di atas ialah bagaimanadapat menciptakan suatu ketentuan yang dapat diberlakukan untuk semua
ilayah 0omai yang sangat luas. Karenanya, jika dibandingkan dengan
para rekannya di masa Yunani, para pemikir hukum 0omai lebih
terpusatkan perhatiannya pada usaha menjaab permasalahan hukum yang
timbul pada aktu itu secara praktis.
Eontoh lain lagi ialah situasi yang terjadi pada abad ke-4. Eiri
yang menonjol pada abad ini ialah perkembangan di dunia ekonomi yang
menggalakkan !optimisme", dibarengi dengan kedudukan negara yang
semakin kuat dan kukuh dalam hal mengontrol dan mengarahkanmasyarakat ke arah yang dikehendakinya. 3ada masa ini lahir aliran
positiCisme !analitis maupun murni" yang menekankan pentingnya
kedudukan negara sebagai pembentuk hukum, buah pikiran J#"n A*stin
maupun Hans Kelsen dinilai banyak pengaruhnya pada dunia ilmu maupun
teori hukum, baik pada masa tersebut maupun sesudahnya.
68
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
24/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
/amun, hendaknya pula diperhatikan baha selain buah pikiran
yang selaras dengan situasi yang mendukungnya, terdapat pula buah-buah
pikiran lain yang justru merupakan penentangan terhadap situasi itu, dan
berusaha untuk mengubahnya. +asih pada abad ke-4, selain tampil J#"n
A*stin dengan positiCisme dan analitisnya, lahir pula ajaran sejarah yang
didasarkan atas paham romantisme yang dipelopori (arl 8#n Sa8ign! dan
P*)"ta. =jaran ini merupakan penentangan terhadap teori positiCisme
analitis, dan berusaha meyakinkan dunia ilmu hukum baha &as Rechtswird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke , katanya. 'uah pikiran
Sa8ign!, alaupun tidak sepenuhnya berhasil melumpuhkan pikiran
pisitiCisme hukum, pengaruhnya sangat luas dan dasar-dasar pikirannya
banyak menjadi landasan hukum positif beberapa negara !Indonesia,
misalnya yang pada Daman 1india 'elanda memberlakukan hukum adat
bagi golongan Indonesia asli". $elain itu ajaran Sa8ign! ini dijadikan dasar
pula untuk ajaran-ajaran yang beraliran sosiologis yang kemudian muncul
dan merupakan teori hukum yang dominan pada abad ke-6*. 3emahaman
sejarah hukum, nampaknya, tidak dapat kita kesampingkan dalam mencobamenghayati suatu teori hukum.
Kita mengenal berbagai klasifikasi teori hukum yang dibuat oleh
para penulis hukum. N#rt"r#1, misalnya. +engklasifikasikan ajaran atau
teori hukum ke dalam positivisme hukum, pragmatic legal realism, neo+
Kantian dan Kelsenian ethical #urisprudence, functional anthropological
dan sociological #urisprudence, dan hukum alam !Lili 0asjidi, 4)666".
Frie&'ann membagi aliran tersebut atas aliran hukum alam, aliran yang
berdasarkan pada filsafat masalah keadilan, aliran yang didasarkan pada
pengaruh perkembangan masyarakat terhadap hukum, aliran positiCismedan positiCisme hukum, dan aliran yang didasarkan atas kegunaan dan
kepentingan. S#er-#n# S#e+ant# menyebutkan maDhab formalitas,
maDhab sejarah dan #urisprudence, dan aliran realisme hukum. Sat-i1t#
Ra"ar&-# !4)6669-676", mengetengahkan teori-teori Yunani dan teori
hukum murni, pendekatan-pendekatan sejarah dan antroplogis, dan
pendekatan-pendekatan sosiologis. $elain itu ada pula yang
mengklasifikasikan aliran-aliran tersebut hanya ke dalam yang paling
berpengaruh saja, yaitu aliran hukum alam, aliran hukum positif, maDhab
sejarah, sociological #urisprudence, dan pragmatic legal realism.D. Aliran3Aliran Dala' Filsaat H*+*'
/. Aliran H*+*' Ala'
Yang dimaksud dengan hukum alam menurut ajaran ini ialah
hukum yang berlaku uniCersal dan abadi. +enilik sumbernya, hukum
alam ini ada yang bersumber dari
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
25/77
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
26/77
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
27/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik buruk. $elanjutnya
A*stin membagi hukum itu atas
a. 1ukum ciptaan
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
28/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
Latar belakang ajaran hukum murni ini sesungguhnya
merupakan suatu pemberontakan yang ditujukan terhadap ilmu
hukum yang ideologis, yaitu yang hanya mengembangkan hukum
itu sebagai alat pemerintahan dalam negara-negara totaliter.
%asar-dasar pokok teori hukum murni Hans Kelsen,
menurut Fre&'ann, adalah sebagai berikut
a.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
29/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
=liran utilitarianisme dipelopori oleh Jere'! Bent"a' !475)-
47)8", J#"n St*art Mill !4)*9-4)78" dan R*l 8#n J"ering !4)**-
4))". 3ara penganut aliran utulitarianisme mempunyai prinsip baha
manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan
kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.
Jere'! Bent"a' menerapkan salah satu prinsip dari aliran
2tilitarianism ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan
bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya danmengurangi penderitaan. 2kuran baik-buruknya suatu perbuatan
manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan
kebahagiaan atau tidak. 3emidanaan, menurut Bent"a', harus bersifat
spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak
boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya
penyerangan-penyerangan tertentu. 3emidanaan hanya bisa diterima
apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih
besar. =jaran seperti ini didasarkan atas hedonistic utilitarianism.
Bent"a' selanjutnya berpendapat baha pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat
mencerminkan keadilan bagi semua indiCidu. %engan berpegang pada
prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan
kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat ! the greates
happiness for the greatest number ".
J#"n St*art Mill memiliki pendapat yang sejalan dengan
Jere'! Bent"a'. Kesamaan pendapat itu terletak baha suatu
perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin
kebahagiaan. +enurut J#"n St*art Mill, sumber dari kesadarankeadilan itu bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan
untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.
+enurut J#"n St*art Mill, &keadilan bersumber pada naluri
manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik
oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari
kita. 3erasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan,
penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan indiCidual, melainkan
lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan
dengan diri kita sendiri. 1akikat keadilan, dengan demikian, mencakupsemua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat
manusia.
'erbeda dengan Bent"a', R*l 8#n J"ering dikenal
sebagai pengasas teori yang disebut & social utilitarianism” !sedangkan
Bent"a' individual utilitarianism".
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
30/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
penggabungan antara pikiran Bent"a' dan J#"n St*art Mill dengan
positiCisme hukum J#"n A*stin.
3usat perhatian filsafat hukum J"ering adalah konsep tentang
”tujuan”, seperti dikatakannya dalam salah satu bukunya, ide dasar dari
buku ini adalah pemikiran baha tujuan adalah pencipta dari seluruh
hukum; tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal-
usulnya pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. J"ering
menolak anggapan aliran sejarah yang berpendapat baha hukum ituadalah hasil kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan
dan tidak disadari. #ustru hukum itu dibuat oleh negara atau dasar
kesadaran sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu.
3enganut aliran utilitarianisme menganggap tujuan hukum
adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-
banyaknya kepada masyarakat. 1al ini disadari oleh adanya falsafah
sosial yang mengungkapkan baha setiap arga masyarakat
mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.
Bent"a' berpendapat baha keberadaan negara dan hukumsemata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu
kebahagiaan mayoritas rakyat.
7. Ma6"a Se-ara"
=da dua pengaruh terhadap lahirnya maDhab ini, yakni
pengaruh M#tes4*ie* dalam bukunya -esprit de ois yang telah
terlebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antara jia
suatu bangsa dengan hukumnya, dan pengaruh paham nasionalisme
yang mulai timbul pada aal abad ke-4. Lahirnya maDhab ini juga
merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yangdiketengahkan oleh T"ia*t dalam pamfletnya yang berbunyi .ber
die %otwendigkeit !ines /llgemeinen (urgelichen Rechts 0ur
&eutschland B keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi
#erman. =hli hukum perdata #erman ini menghendaki agar di #erman
diperlakukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum 3rancis !Eode
/apoleon". $eperti diketahui, setelah 3rancis meninggalkan #erman
timbul masalah., hukum apa yang hendak diberlakukan di negara ini.
#uga merupakan suatu reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum
alam dan aliran hukum positif.%engan sebuah karangannya yang terkenal yang berjudul 1on
(eruf unserer 2eit fur eset'gebung und Rechts wissenschaft !
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
31/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
di #erman, yang sanggup menghentikan gerakan kodifiklasi di negara
tersebut untuk lebih-kurang satu abad lamanya.
3ada bagian lain dari karangannya itu 8#n Sa8ign!
menegaskan inti ajarannya baha das Recht wird nicht gemacht, est ist
und wird mit dem 1olke B hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan
berkembang bersama masyarakat. 3andangannya bertitiktolak baha di
dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki
1olksgeist B jia rakyat. #ia ini berbeda, baik menurut aktu maupuntempat. 3encerminannya nampak pada kebudayaannya masing-masing
yang berbeda-beda. 1ukum bersumber dari jia rakyat ini; oleh karena
itu hukum itu akan berbeda pada setiap aktu dan tempat.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
32/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
hukum antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak
dan keajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat
secara sadar dan sukarela yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkenaan.
$edangkan hukum sendiri, pada masyarakat ini, berkembang melalui
tiga cara, yaitu fiksi, eGuity !M hak kekayaan",dan perundangan.
3endapat terakhir inilah yang oleh beberapa penulis hukum digunakan
untuk membedakan Maine dengan Sa8ign!. =gaknya Maine tidak
mengesampingkan peranan perundangan dan kodifikasi dalam pengembangan hukum pada masyarakat yang telah maju.
Aalaupun teori hukum 8#n Sa8ign! dan pengikut-pengikutnya
cukup luas pengaruhnya, tetap terdapat kelemahannya. Yang terpenting
adalah tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis
!perundang-undangan". 'agaimanapun dalam masyarakat modern,
ketentuan yang betuknya tertulis diperlukan demi adanya kepastian
hukum, dan terutama sekali untuk menghindarkan tindakan seenang-
enang dari kekuasaan yang bersifat absolute. Kelemahan lainnya
terletak pada konsepsinya tentang kesadaran hukum yang sifatnyasangat abstrak. #uga mengenai jia rakyat, konsepsinya tidak
memuaskan banyak pihak. 9#n Sa8ign! menyebutkan baha hukum
yang baik adalah yang bersumber dari jia rakyat ini, tetapi dalam
sebuah tulisannya yang lain, yang membahas tentang hukum 0omai,
dia mengatakan baha hukum 0omai merupakan hukum terbaik.
:. Aliran S#)i#l#gi)al J*ris1r*&en)e
=liran sociological #urisprudence dipelopori oleh R#es)#
P#*n&, E*gen E"rli)", Ben!a'in (ar#, Kant#r#%i)", G*r8it)"
dan lain-lain. =liran sociological #urisprudenc, dapat dikatakan sebagaisalah satu aliran dari berbagai-bagai pendekatan. =liran ini tumbuh dan
berkembang di =merika, dan dipelopori oleh R#s)#e P#*n& dengan
karya-karyanya yang terkenal seperti Scope and "urpose of
sociological #urisprudence !446", 3utline of ecture on 4urisprudence
!4*8", )he Spirit of 5ommon aw !464", /n $ntroduction to the
"hilosophy of aw !466", )he )ask of aw !455", $nterpretation of
egal 6istory !468", dan lain-lain.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
33/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
$alter L. M#ll 0undamental "rinciples of the Sociology of aw pada
tahun 489".
%alam mencoba menelaah antara sosiologi hukum ?ropa dan
sociological #urisprudence di =merika $erikat, dalam kata pengantar
untuk buku urvitsh, R#s)#e P#*n& antara lain menulis baha
terdapat sedikit perbedaan cara pendekatan antara keduanya. $osiologi
hukum itu merupakan cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh
timbal- balik antara hukum dan masyarakat dengan titik tolak pendekatannya dari masyarakat ke hukum, sedangkan sociological
#urisprudence merupakan suatu teori hukum yang mempelajari
pengaruh hukum terhadap masyarakat, dan sebagainya, dengan
pendekatan dari hukum ke masyarakat. $eperti diketahui ajaran pokok
dari E*gen E"rli)" yang sangat berpengaruh itu bertolak dari
anggapan baha terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat !living law" di lain pihak.
$elanjutnya E"rli)" berpendapat baha hukum positif akan memiliki
daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukumyang hidup dalam masyarakat tadi. %an di samping itu, pusat
perkembangan hukum pada aktu sekarang dan juga pada aktu yang
lain, tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum,
ataupun pada keputusan hakim, tetapi pada masyarakat itu sendiri.
%engan berpegang pada ajaran tersebut, R#s)#e P#*n&
berpendapat baha hukum harus dilihat sebagai sesuatu lembaga
kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
sosial. $elain itu, dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu
proses !law in action", yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis!law in books".
Inti pemikiran maDhab ini baha yang baik adalah hukum yang
sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. +enurut A)"'a&
Ali, terdapat persamaan antara positiCisme hukum dan sosiologi hukum
yaitu keduanya merumuskan perhatiannya pada hukum tertulis atau
perundang-undangan.
;. Aliran Realis'e H*+*'
'eberapa tokoh terkenal disebut-sebut sebagai pendasar aliran
ini, ialah J#"n ("i1'an Gra!, Oli8er $en&ell H#l'es, KarlLle%ell!n, Jer#'e Fran+ , $illia' Ja'es, dan lain-lain. 'eberapa
penulis memasukkan pula R#s)#e P#*n& ke aliran ini selain sebagai
pendasar aliran sociological #urisprudence. 1al ini barangkali berkaitan
dengan anggapannya yang tidak mengesampingkan faktor akal dalam
pembentukan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran
positiCisme hukum dan teori lainnya yang terkenal, baha hukum itu
88
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
34/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
merupakan alat untuk membangun masyarakat !law is a tool of social
engineering ". 3endapatnya yang pertama di atas ada baiknya
dikemukakan lebih lengkap. +enurut R#s)#e P#*n&, kedua konsepsi
masing-masing alian, yaitu aliran positiCisme hukum dan aliran sejarah,
ada kebenarannya. 1anya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal
dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu
hanyalah pertanyaan-pertanyaan akal yang berdiri di atas pengalaman
dan diuji oleh pengalaman.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
35/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
realisme ini, barangkali akan lebih jelas dasar pemikiran hukum yang
bagaimana yang menjadi inti ajarannya. Kedua tokoh ini, alaupun
juga penganut paham positiCisme hukum, tidak menempatkan undang-
undang sebagai sumber utama hukum. +ereka menempatkan hakim
sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum. $elain unsur
logika yang memegang faktor penting dalam pembentukan perundang-
undanagn, juga unsur kepribadian, prasangka, dan unsur-unsur lain di
luar logika berpengaruh sangat besar. Gra! membuktikan teorinya itudengan mengemukakan contoh dari sejarah hukum di Inggris dan
=merika $erikat yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor-faktor
politik, ekonomi, kualitas indiCidual hakim, terhadap penyelesaian hal-
hal penting bagi jutaan orang selama ratusan tahun. $olgan terkenal dari
J#"n ("i1'an Gra! ialah /ll the law is #udge+made law !sumber
hukum utama adalah putusan-putasan hakim".
$elain di =merika $erikat, di $kandinaCia pun berkembang
aliran yang semacam yang dipelopori oleh Ael Hegerstr#',
Oli8er)r#na. L*nste&t, dan R#ss. Eiri-ciri gerakan ini ialah menolak berlakunya suatu hukum alam, merupakan filsafat yang mengkritik
metafisika umum.
8(
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
36/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
BAB I9
PERMASALAHAN
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
37/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
ditiadakan dan jika mungkin dicegah. 3enanggulangan terhadap bentuk
pertama daripada kekerasan itu adalah dengan menggunakan sanksi sebagai
bentuk kekerasan kedua yaitu kekerasan yang sah. %ipergunakannya sanksi
sedemikian menyebabkan sanksi tersebut harus ditetapkan oleh sisitem
aturan hukum itu sendiri. =gar sanksi dapat berfungsi dengan
baik sehingga semua sistem aturan hukum dapat berdaya guna serta berhasil
guna maka diperlukan adanya kekuasaan ! force" yang memberikandukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum berikut
dengan sanksi tersebut.
5ara kedua dengan menelaahnya dari konsep penegakan konstitusi.
3embinaan sistem aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur
adalah diatur oleh hukum itu sendiri. 3erihal ini biasanya tercantum dalam
konstitusi dari negara yang bersangkutan. 3enegakan konstitusi itu,
termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum itu tadi
mengasumsikan digunakannya kekuatan ! force".
Kekuatan ! force" yang diperlukan ini, dalam kenyataannya dapat berujud sebagai
a. Keyakinan moral dari masyarakat.
b. 3ersetujuan !konsensus" dari seluruh rakyat.
c. Keibaaan dari seorang pemimpin kharismatik.
d. Kekuatan semata-mata yang seenang-enang !kekerasan belaka".
e. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut di atas.
B. H*+*' Seagai Alat Pe'a"ar*an Dala' Mas!ara+at
3emikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam
masyarakat berasal dari R#s)#e P#*n& dalam bukunya yang terkenal ” /n $ntroduction to the "hilosophy of aw” !4(5". %engan disesuaikan dengan
situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi & aw as a tool of social
engineering ” yang merupakan inti pemikiran dari aliran "ragmatic egal
Realism itu, oleh M#)"tar K*s*'aat'a&-a kemudian dikembangkan di
Indonesia melalui akultas 1ukum 2niCersitas 3adjadjaran. +enurutnya,
konsepsi hukum sebagai &sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia lebih
luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di =merika $erikat tempat
kelahirannya. =lasannya. @leh karena lebih menonjolnya perundang-
undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia !alauyurisprudensi memegang peranan pula" dan ditolaknya aplikasi mekanisme
daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil
yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di
Indonesia. $ifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah &tool ”
oleh R#s)#e P#*n&. Itulah sebabnya M#)"tar K*s*'aat'a&-a
cenderung menggunakan &sarana” daripada alat.
87
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
38/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
1ukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat
berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. =gar
supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk
pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya
perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti
pemikiran aliran Sociological 4urisprudence yaitu hukum yang baik
hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.
'eberapa contoh perunbdang-undangan yang berfungsi sebagaisarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat
tradisional ke-arah modern, misalnya larangan pengayauan di Kalimantan,
larangan penggunaan koteka di Irian #aya, keharusan pembuatan sertifikat
tanah dan banyak lagi terutama di bidang penanaman modal asing, hukum
dagang dan perdata lainnya yang bukan hukum perdata keluarga yang
masih dianggap sensitif sifatnya.
/. H*+*' &an Nilai3Nilai S#sial B*&a!a
=ntara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di
lain pihak terdapat kaitan yang erat. 1al ini telah dibuktikan berkat penyilidikan beberapa ahli antropologi hukum baik bersifat perintis
seperti Sir Henr! Maine, A.M. P#st dan
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
39/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
masyarakat mengakuinya karena dinilai hukum tersebut sebagai suatu
hukum yang hidup di dalam masyarakat itu>
%alam hubungan dengan pertanyaan yang pertama, terdapat
beberapa teori penting yang patut diketengahkan
a. Te#ri Ke&a*latan T*"an =Te#+rasi>
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
40/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
disusul perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu ! pactum
sub#ectionis" yang akan diserahi kekuasaan untuk memimpin
mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
41/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
=pa yang diartikan sebagai perasaan hukum
itu>
Pr#. Krae mencoba menjaab dengan mengetengahkan
perumusan baru yaitu baha hukum itu berasal dari perasaan
hukum bagian terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan
perasaan hukum setiap indiCiduN$eorang muridnya yang terkenal Pr#. Mr. R. Kranen*rg
dalam bukunya ” "ositief Recht an Rechtsbewust'i#n” !46)"
berusaha membelanya dengan teorinya yang terkenal ”asas
keseimbangan” !evenredigheids postulat ".
5. A1a+a" Sean!a Negara Ber"a+ Meng"*+*' Sese#rang
Kita mengenal beberapa teori, seperti teori kedaulatan
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
42/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
Aalaupun terdapat berbagai teori seperti tersebut di atas,
sesungguhnya hak negara untuk menghukum seseorang didasari
pemikiran baha negara memiliki tugas berat yaitu berusaha
meujudkan segala tujuan yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh
arganya. 2saha-usaha yang berupa hambatan-hambatan,
penyimpangan-penyimpangan terhadap perujudan tujuan tadi patut
dicegah dengan memberikan hukuman kepada pelakunya. 1anya
dengan cara demikian negara dapat melaksanakan tugasnyasebagaimana mestinya.
7. Eti+a &an K#&e Eti+ Pr#esi H*+*'
'anyak dari aspek-aspek terpenting dari tatanan masyarakat
untuk sebagian besar bergantung pada berfungsinya profesi-profesi
dengan baik. 3rofesi-profesi dalam sistem sosial okupasi !pekerjaan"
menempati kedudukan yang sangat strategis.
Kata profesi dan profesional sesungguhnya memiliki beberapa
arti. 3rofesi dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai
pekerjaan !tetap" untuk memperoleh nafkah !'elanda baab, Inggris #ob atau occupation", baik legal maupun tidak. 3rofesi diartikan sebagai
setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. %alam artian lebih teknis,
profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tertentu untuk memperoleh
nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan
cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi, dengan imbalan
bayaran yang tinggi. Keahlian diperoleh leat proses pengalaman,
dengan belajar di lembaga pendidikan tertentu, latihan intensif, atau
paduan dari ketiganya.
%itinjau dari segi pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dengan profesionalisme sebagai laan dari amatir dan
amatirisme, juga sering dikatakan pekerjaan tetap sebagai laan dari
pekerjaan sambilan.
Kriteria inti untuk mengkualifikasi suatu okupasi sebagai suatu
profesi yakni preofesi mensyaratkan pendidikan teknik yang formal
dilengkapi dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan edukasi
pendidikannya dan kompetensi orang-orang hasil didikannya. 3engujian
para calon pengemban profesi sangat mengutamakan eCaluasi
rasionalitas kognitif yang diterapkan pada bidang khusus tertentukarenanya sangat menekankan unsur intelektual.
Kriteria yang kedua yakni penguasaan tradisi kultural dalam
menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan
tradisi tertentu. %alam lingkungan suatu profesi berlaku suatu sistem
nilai yang berfungsi sebagai standar normatif yang harus menjadi
kerangka orientasi dalam pengembanan profesi yang bersangkutan.
56
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
43/77
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
44/77
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
45/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
atau klien !arga masyarakat" dari penyalahgunaan keahlian danatau
otoritas.
(. Pr#esi H*+*'
3rofesi hukum berkaitan dengan maslaah perujudan dan
pemelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat.
3enghormatan terhadap martabat manusia merupakan titik tolak atau
landasan bertumpunya atau tujuan akhir dari hukum.
2ntuk meujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakansarana yang meujud dalam pelbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang
disebut kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku
dalam suatu ,masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang sebut tata
hukum. =da dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya
serta penegakannya merupakan produk dari perjuangan manusia dalam
upaya mengatasi masalah-masalah kehidupan. %alam dinamika
kesejahteraan manusia, hukum dan tata hukumnya tercatat sebagai salah
satu faktor yang sangat penting dalam proses pengadaan dan penghalusan
dari budi manusia.$alah satu fungsi kemasyarakatn agar kehidupan manusia tetap
bermartabat adalah dengan menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban
yang berkeadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar
manusia. %alam kehidupan sehari-hari pada tingkat peradaban yang telah
majemuk, fungsi kemasyarakatan penyelenggaraan dan penegakan
ketertiban yang berkeadilan ini diujudkan profesi hakim. H.F.M.
(r#'ag dalam makalahnya yang berjudul ”notities over de #uridiche
opleiding ” !476" yang mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi
hukum itu ke dalam empat bidang karya hukum, yakni !4" penyelesaiankonflik secara formal !peradilan"; !6" pencegahan konflik !legal drafting,
legal advice"; !8" penyelesaian konflik secar informal; dan !5" penerapan
hukum di luar konflik.
#abatan-jabatan seperti hakim, dan notaris termasuk profesi hukum
masa kini yang meujudkan bidang karya hukum secara khas.
/. Ha+i'
2ntuk menyelesaikan konflik kepentingan yang sering terjadi
dalam masyarakat dengan baik dan secara teratur demi terpeliharanya
ketertiban yang berkedamaian di dalam masyarakat, diperlukan adanyasuatu institusi !kelembagaan" khusus yang mempu menyelesaikan masalah
secara tidak memihak !imparsial" dengan berlandaskan patokan-patokan
yang berlaku secara obyektif. %alam negara modern, penyelesaian konflik
ini dilakukan melalui proses formal yang panjang yang dimulai dengan
perang tanding dan ” goodsoordeel ” !ordeal " leat penyelesaian oleh
pimpinan masyarakat lokal, dengan kepastian yang berkeadilan. %ari sini
5(
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
46/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan aturan-aturan yang
prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan yaitu hakim, adCokad, dan
jaksa, dengan eenang pokok yang disebut keenangan !kekuasaan"
kehakiman, untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian, dan
penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu
situasi kongkret dan menyelesaikan persoalan !konflik" yang
ditimbulkannya secara imparsial berdasarkan hukum !patokan obyektif".
%alam kenyataan kongkret pengambilan keputusan dalam meujudkankeengan kehakiman dilaksanakan oleh pejabat lengkap lembaga peradilan
yang disebut hakim.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
47/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
penyimpangan atau pengkhususan-pengkhususan. /amun jika kita
menemukan kasus penyimpangan yang cukup jauh serta mencakup banyak
aspek dan meluas sekali, maka mungkin kita dapat berperkara tentang krisis
atau perubahan fundamental dengan segala akibat kemasyarakatn.
$ecara sosiologis Tal)#tt Pars#ns !49555, 5(" mencoba
menjelaskan krisis tersebut. 3ara pengemban profesi dalam mengemban
profesinya memiliki tujuan pokok ! !essential goals" untuk meujudkan
hasil karya yang obyektif !ob#ective achievement " dan pengakuan ataurekognisi. %alam beberapa hal !kenyataan" pengakuan bisa bukan hanya
berupa lambang melainkan juga dalam konteks lain, misalnya berlaku untuk
uang. 2ang tidak hanya penting sebagai nilai tukar, tetapi juga dapat
berperan penting sebagai lambang rekognisi, sebagai pengakuan nyata
terhadap kualitas profesional. #ika kenyataan aktual telah menyimpang dari
kondisi ideal, dapat saja terjadi justru hasil karya yang berkualitas rendah
yang dapat dicapai dengan cara yang bertentangan dengan keharusan
menghasilkan pengakuan yang berlebihan. 1al ini dengan sendirinya akan
mendorong lahirnya perilaku yang menyimpang dari pola-pola institusionaldalam skala yang besar. $ituasi seperti ini dapat menimbulkan gejala
komersialisme dan ketidakjujuran misalnya dalam mengemban profesi
kedokteran dan profesi hukum.
@rang pada umumnya akan merasakan kepuasan jika berhasil
menjalankan pola-pola perilaku yang dianggap benar !diterima" oleh
masyarakat, sebaliknya merasa malu jika tidak berhasil !gagal"
menjalankannya. +ekanisme perilaku yang mengintegrasikan kepuasan
indiCidual dan ekspektasi !harapan" kemasyarakatan akan berfungsi secara
mulus jika terjadi keselarasan antara hasil karya obyektif dan landasan sertalambang-lambang rekognisi. #ika keselarasan ini mengalami gangguan,
orang akan merasa kehilangan rasa aman dan berada dalam situasi konflik.
$eorang yang berpegang teguh pada hasil karya obyektif yang seharusnya
!memenuhi etika dan kode etik profesi" tidak akan mengorbankan hasil
karya obyektif untuk memperleh lambang-lambang rekognisi.
P"ili1e N#net dan Jer#'a E. (arlin mengemukakan dalam
” egal "roffesion” yang dimuat dalam $nternational !ncyclopedia of )he
Social Science !Pol. , 476" baha kualitas profesi hukum akan merosot
jika penguasa politik menguasai profesi dalam rangka menetralkan sumber kritik potensial, para pengemban profesi hukum terperangkap oleh
kepentingan klien karena takut kehilangan klien, pengemban profesi hukum
terlalu jauh terlibat dalam kepentingan klien secara subyektif, dan kualitas
lembaga peradilan sangat rendah.
%ari uraian di atas, kembali dapat kita tarik kesimpulan baha
profesi adalah sejumlah fungsi kemasyarakatan yang paling penting yang
57
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
48/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
berjalan dalam suatu kerangka institusional, termasuk pengemban serta
pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapan praktikalnya dalam bidang-
bidang pelayanan rohani, teknologi, kedokteran, hukum, informasi, dan
pendidikan. /ilai-nilai ini berkaitan langsung dengan nilai-nilai yang
fundamental bagi perujudan martabat manusia dalam keadaan riil.
%alam perujudannya, sebagai konsekuensi dari keyakinan pada
pentingnya fungsi-fungsi itu tidaklah selalu berlangsung melainkan sangat
dipengaruhi oleh berinteraksinya pelbagai kekuatan kemasyarakatan. Ini berarti perujudannya secara nyata memerlukan upaya tersendiri yang
terdiri dari paduan pelbagai kekuatan yang memerlukan usaha secara sadar
dengan dukungan yang kuat untuk menegakkan etika dan kode etik profesi.
2ntuk itu perlu diusahakan agar profesi-profesi mampu mempertahankan
ekonominya melalui organisasi profesi yang diakui dan dihormati
kemandiriannya oleh penguasa politik, didukung oleh kurikulum, proses
dan metode pendidikan yang juga memuat usaha untuk menumbuhkan
sikap etis secara sistematis dan sesuai untuk peserta didikannya.
%i Indonesia berlaku Kode ?tik dan Ketentuan
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
49/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
=tau hukum positif dapat menyimpang dari hukum alam karena Caliditasnya
berasal dari norma hukum !yang lebih tinggi" itu sendiri atas dasar perintah
penguasa atau negara yang menciptakan norma hukum tersebut>
3ertanyaan-pertanyaan tersebut akan coba dijaab dengan menelusuri
ajaran-ajaran hukum alam dan hukum positif dari beberapa ahli hukum pada
Daman kuno sampai Daman modern.
%ari uraian diatas ada dua persoalan yang akan ditelusuri dalam tulisan ini,
yaituA. AJARAN HUKUM ALAM PADA 0AMAN
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
50/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
selalu berlaku dan tidak dapat diubah. 1ukum alam ini merupakan dasar
segala hukum positif.
3ara filsuf $toa, membedakan antara cita-cita hukum alam yang
nisbi dan absolut. 3ada masa kegemilangan hukum alam, tidaklah terdapat
keluarga, perbudakan, hak milik, maupun pemerintahan.
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
51/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
menghindari perbuatan yang merugikan orang-orang yang hidup
bersamanya.
$ementara leF diCina adalah apa yang tercantum dalam kitab-kitab
suci dan leF humana apa yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian 'aru
serta Lama.
%engan demikian hukum alam menurut
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
52/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
terhadap tingkah laku manusia itu satu dengan lainnya harus didasarkan atas
kesusilaan alam tersebut.
1ukum alam yang didapati manusia berkat kegiatan rasionalnya
dipandang oleh rotius sebagai hukum yang berlaku secara real sama
seperti hukum positif. %alam hal ini rotius menurut tradisi $kolastik.
/amun ia menyimpang dari pandangan $kolastik dengan memastikan,
baha hukum alam tetap berlaku, juga seandainya =llah tidak ada.
$ebabnya ialah baha hukum alam itu termasuk akal budi manusia sebagai bagian dari hakekatnya. %ilain fihak rotius tetap mengaku, baha =llah
adalah pencipta semesta alam.
@leh karena itu secara tidak langsung =llah tetap merupakan
pondamen hukum alam. %engan demikian rotius juga mengakui baha
disamping hukum alam yang bersumber pada rasio manusia, ada hukum
alam yang bersumber dari rasio
-
8/17/2019 A - MATERI FILSAFAT HUKUM - BUKU (REVISI).doc
53/77
Filsafat Hukum oleh Drs. Joke Punuhsingon, SH, MH
alam dalam arti luas ialah hukum yang tidak menciptakan hak yuridis,
melainkan hanya suatu hak berupa kepantasan !aptitudo". Keadilan yang
berlaku dibidang ini ialah keadilan yang memberikan !penulis keadilan
distributif".
+engenai hubungan hukum alam dan hukum positif rotius
berpendapat baha hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam negara
sebab disetujui dan disahkan oleh yang beribaa. 1ukum ini !positif"
tidak boleh melaan hukum alam, yakni tidak boleh menyuruh sesuatuyang terlarang oleh hukum alam.
-
8/17/2019 A -