05000
1000015000200002500030000
2016
2017
TP 2016 SEBANYAK 28.403 KSS, DIBANDINGKAN DGN TP TAHUN 2017 SEBANYAK 25.642 KSS, MENGALAMI PENURUNAN 2761 KSS ATAU TURUN 59% KEJAHATAN KONVENSIONAL TURUN 2225 KKS ATAU TURUN 9% KEJAHATAN TRANSNASIONAL TURUN 574 KSS ATAU TURUN 24% KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA NAIK 36 KSS ATAU NAIK 42% KEJAHATAN IMPLIKASI KONTIJENSI NAIK 2 KSS ATAU NAIK 200%
21
12
2 10
KEJADIAN MENONJOL 2017
CURAS SENPI
TAWURANPELAJARRUSAK POS
TERORIS
0
2000
4000
6000
2024
656
3589 2714
730
5954
2016
20170
500100015002000
971
326 628
1681
538
1464 2016
2017
JUMLAH TINDAK PIDANA JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KASUS CURAT NAIK 690 KSS ATAU NAIK 34% KASUS CURAS NAIK 74 KSS ATAU NAIK 11% KASUS CURANMOR NAIK 2365 KSS ATAU NAIK 66%
PENYELESAIAN CURAT NAIK 710 KSS ATAU NAIK 73% PENYELESAIAN CURAS NAIK 212 KSS ATAU NAIK 65% PENYELESAIAN CURANMOR NAIK 836 KSS ATAU NAIK 133%
0
2000
4000
6000
8000
10000
20162017
7743 8069 7030
7940
1927 1802
2562 1705
8678 7867
JUMLAH
SELESAI
MD
LB
LR
KEJADIAN LAKA LANTAS NAIK 326 KEJADIAN ATAU NAIK 4% PENYELESAIAN LAKA LANTAS NAIK 910 KEJADIAN ATAU NAIK 13% MD TURUN 125 ORANG ATAU TURUN 6% LB TURUN 857 ORANG ATAU TURUN 33 % LR TURUN 811 ORANG ATAU TURUN 9%
KEJ.KONVENSIONAL CURAT, CURAS, CURANMOR ANIRAT, PERAS, KEROYOK
KEJ.TRANSNASIONAL PRODUKSI, SELUNDUP,EDAR
NARKOBA PERDAGANGAN MANUSIA TERORISME
KEJ.KEKAYAAN NEGARA KORUPSI ILLEGAL MAINING ILLEGAL LOGING
KEJ.IMPLIKASI KONTIJENSI INTOLERANSI RADIKALISME KONFLIK POLITIK
ANTAR/INTERN PARTAI ANTAR PENDUKUNG CALON
KADA KPU DGN CALON KADA
KONFLIK SOSIAL VERTIKAL : BURUH DGN
PERUSAHAAN, MASY DGN PERKEBUNAN
HORIZONTAL : TAWURAN PELAJAR, PERANG ANTAR KAMPUNG
CYBER CRIME UJARAN KEBENCIAN PENYEBARAN FITNA KAMPANYE GELAP
BENCANA ALAM BANJIR LONGSOR ANGIN PUTTING
BELIUNG GEMPA BUMI
KAMSELTIBCARLANTAS LAKA LANTAS PELANGGARAN
LANTAS MACET
UNJUK RASA BURUH TERKAIT PILKADA
MELAKS KEGIATAN KEPOLISIAN YANG DITINGKATKAN DGN MELIBATKAN KUAT TNI DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
MENGGELAR OPS KEPOLISIAN DGN SASARAN PELAKU KEJAHATAN JALANAN, PREMANISME, PEREDARAN NARKOTIKA
BENTUK SATGAS TRIPATRA (BRIMOB-SABHARA-TNI) DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL, UNRAS ANARKHIS, KERUSUHAN MASSA
KERMA DGN TOKOH AGAMA, ULAMA DALAM MENGANTISIPASI BERKEMBANGNYA TERORISME
KAT GIAT COMMUNITY POLICING DLM UPAYA MENINGKATKAN PERAN MASY UTK BERPERAN AKTIF DALAM HARKAMTIBMAS
PILKADA GUB/WAGUB
JABAR 2018
1. KAB.BOGOR
2. KAB.SUKABUMI
3. KAB.CIANJUR
4. KAB.KARAWANG
5. KAB.PURWAKARTA
6. KAB.SUBANG
7. KAB.BANDUNG BARAT
8. KAB.BANDUNG
9. KAB.SUMEDANG
10. KAB.GARUT
11. KAB.TASIKMALAYA
12. KAB.CIAMIS
13. KAB.PANGANDARAN
14. KAB.INDRAMAYU
15. KAB.CIREBON
16. KAB.KUNINGAN
17. KAB.MAJALENGKA
1. KOTA BANDUNG
2. KOTA BOGOR
3. KOTA SUKABUMI
4. KOTA CIMAHI
5. KOTA TASIKMALAYA
6. KOTA BANJAR
7. KOTA CIREBON
24 PEMDA 22 SATWIL POLRES
PILKADA BUPATI/WALIKOTA
TAHUN 2018
1. KOTA BANDUNG
2. KOTA SUKABUMI
3. KOTA CIREBON
4. KOTA BANJAR
5. KOTA BOGOR
6. KAB.BOGOR
7. KAB.SUBANG
8. KAB.PURWAKARTA
9. KAB.BANDUNG BARAT
10. KAB.SUMEDANG
11. KAB.GARUT
12. KAB.CIAMIS
13. KAB.CIREBON
14. KAB.KUNINGAN
15. KAB.MAJALENGKA
15 PEMDA 15 SATWIL POLRES
MERUPAKAN BENTUK POLARISASI MASYARAKAT YANG LEGITIMASI
SISTEM PILKADA LANGSUNG BERDAMPAK 2 ASPEK :
POSITIF : MENDUKUNG IKLIM DEMOKRASI, PARTISIPASI PUBLK DALAM MEMILIH
KEPALA DAERAH
NEGATIF : MEMICU SISTEM DEMOKRASI BERBIAYA TINGGI (RENTAN KORUPSI)
MANIPULASI LOW CLASS OLEH PENGUASA UANG/MEDIA DLL
POTENSI MUNCULNYA POTENSI KONFLIK DALAM MASYARAKAT, SEHINGGA PERLU DIKELOLA
DENGAN BAIK
PILKADA AMAN,
LANCAR DAN DEMOKRATIS
• UNJUK RASA MASALAH
MEKANISME DAFTAR PEMILIH
• LTR BELAKANG BALON
• DUGAAN IJAZAH PALSU,
• SABOTASE DAN TEROR
• GUANTIBMAS
• PENCURIAN DAN SABOTASE
LOGISTIK PILKADA
• TERHAMBAT DISTRIBUSI KRN
FAKTOR CUACA & TRANSPORTASI
• KERUSAKAN DAN KEKURANGAN
SRT SUARA
• PENGHADANGAN, PENCULIKAN DAN
INTIMIDASI PETUGAS DISTRIBUSI
• LAKA LANTAS
• GUANTIBMAS
• PAWAI/ARAK2AN YG GANGGU TIBUM
• GAR LOKASI KAMPANYE
• BENTROK ANTAR PENDUKUNG
• MONEY POLITIK
• SELEBARAN GELAP
• KAMPANYE MELEBIHI BATAS WAKTU
• PENGRUSAKAN ALAT PERAGA
• KEJAHATAN, LAKA LANTAS
• RAPAT/KAMPANYE GELAP,
SERANGAN FAJAR, MONEY
POLITIK
• ANCAM, INTIMIDASI, TEROR,
ANIAYA CULIK, SABOTASE
• PENGRUSAKAN
• ANCAM, ANIAYA, CULIK, BUNUH
BAIK THD PEMILIH ATAU SAKSI
• RUSAK TPS, SURAT DAN KOTAK
SUARA
• TEROR, INTIMIDASI/
MENGHALANGI PEMILIH KE TPS
• MONEY POLITIK DAN SELEBARAN
GELAP
• BENCANA ALAM
• GUANTIBMAS
• MANIPULASI HASIL
SUARA,
• CURI KOTAK
SUARA
• SABOTASE/TEROR
• GUANTIBMAS
• UNJUK RASA DARI PENDUKUNG
CALON YG KALAH
• ANCAM, TEROR, INTIMIDASI THD ANGG
KPU
• SAKSI MENOLAK MENANDATANGANI
BERITA ACARA
• UNRAS MENOLAK DAN MEMPROTES
HASIL HITUNG SUARA
• GUANTIBMAS
• UNJUK RASA DARI PENDUKUNG CALON
YG KALAH DAN MEMPROTES CALON
TERPILIH
• SABOTASE, TEROR/ INTIMIDASI,
PENGANCAMAN DAN PENCULIKAN
• BLOKIR JALAN MENUJU KETEMPAT
PELANTIKAN
• GUANTIBMAS
UTK MENDINGINKAN SUASANA, GELORAKAN PILKADA DAMAI
APEL KESIAPAN PENGAMANAN KAMPANYE &
PEMBACAAN IKRAR PILKADA DAMAI DI POLDA
JABAR
PENYELENGGARA (KPU/BAWASLU/PANWASLU), PERLU DIJAGA NETRALITASNYA, TERUTAMA DITINGKAT BAWAH (KAB/KEC)
PASLON/PARPOL/PENDUKUNG, GELORAKAN SIAP DIPILIH DAN SIAP TDK TERPILIH
PEMDA ANTISIPASI POTENSI POLITIK ANGGARAN APARAT KEAMANAN (TNI-POLRI-LINMAS)
LAKUKAN KOORDINASI, LAKS PELATIHAN SIMULASI KEAMANAN
MEDIA (KONVENSIONAL & MEDSOS) HARUS DIKELOLA GUNA MEMBUAT PEMBERITAAN YG MENYEJUKAN DAN MENGHINDARI KAMPANYE HITAM
TOGA/TOMAS/TODA DGN POLRI DAN TNI AKAN TERUS MELAKUKAN PENDEKATAN, MEMBANGUN HUBUNGAN PERSONAL GUNA MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS
SOLIDITAS INTERNAL POLRI
SINERGITAS TNI POLRI, INSTANSI
BANGUN 3 PILAR HARKAMTIBMAS
SENTUH ELEMEN
MASY
CIPKON PRA PILKADA
GAL PENYELENGGARA
PILKADA & PARPOL
SATGAS NUSANTARA
SATGAS ANTI MONEY POLITIC
SATGAS CYBER CRIME
TIM
ASSISTENSI
BENTUK SATGAS
MANAJEMEN SOSIAL
MANAJEMEN MEDIA
BANGUN KEMITRAAN
BANGUN PERAN AKTIF
MASY DLM
HARKAMTIBMAS
TANGGULANGI MONEY POLITIC
SETIAP TAHAPAN PILKADA
TANGANI BLACK COMPAIGN DAN
NEGATIVE COMPAIGN
DAMPINGI KASATWIL, PETUNJUK,
ARAHAN DALM PAM PILKADA
GELAR OPS MANTAP PRAJA
LODAYA 2018
DEKLARASI PILKADA DAMAI
SASARAN OPS : PASLON, LOKASI PILKADA,
PENYELENGGARA PILKADA, TAHAPAN
PILKADA
KUAT PAM :
POLRI 21.438 ORANG
TNI 2/3 KUAT POLRI
KONSOLIDASI PASLON, PENYELENGGARA
PILKADA, PARPOL PASCA PENETAPAN PASLON
TERPILIH
SATGAS KHUSUS
(WALPRI)
80 PERS BA
DARI SATKER POLDA
DILENGKAPI KELENGKAPAN
(SERAGAM, KENDARAAN, SENPI DLL)
PELATIHAN DIRENCANAKAN TGL 15-19 JAN 2018
KUAT LIBAT PAM / HARI
5 PERSONIL
MASING-2 CALON
10 PERSONIL
RENC TUGAS PD TAHAP UNDI
NO URUT PASLON
13 FEB 2018
• 1 ORG ADC
• 3 ORG TIM TINDAK
• 1 ORG PATWAL
(1 SHIFT)
• 1 R4 PATWAL
• 1 R4 TIM TINDAK
• PATWAL : 16 ORG
• ADC : 16 ORG
• TIM TINDAK : 48 ORG
1. RAYONISASI POLSEK
2. RAYONISASI POLRES
3. BACK UP POLDA
4. BANTUAN TNI
1. RES BOGOR
2. RES BOGOR KOTA
3. RES SUKABUMI
4. RES SUKABUMI KOTA
5. RES CIANJUR
Rayon I
1. RES TASIKMALAYA
2. RES TASIK KOTA
3. RES CIAMIS
4. RES BANJAR
Rayon V
1. RES TBS BDG
2. RES CIMAHI
3. RES BANDUNG
4. RES SUMEDANG
5. RES GARUT
Rayon IV
1. RES PURWAKARTA
2. RES KARAWANG
3. RES SUBANG
Rayon II
1. RES CIREBON
2. RES CIREBON KOTA
3. RES INDRAMAYU
4. RES MAJALENGKA
5. RES INDRAMAYU
Rayon III
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI 2018
MUHAJIRIN YANIS
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
DASAR HUKUM
• UU NO 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
• PP NO 79 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 13 TAHUN 2008
• PMA NO 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
• PMA NO 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
• PMA NO 18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH
PENDAHULUAN
• MENURUT AMANAT UU NO 13 TAHUN 2008 TUGAS UTAMA PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN HAJI MELIPUTI PEMBINAAN, PELAYANAN, DAN PERLINDUNGAN.
• DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI, PEMERINTAH WAJIB MENYEDIAKAN FASILITAS, KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KENYAMANAN YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP WARGA NEGARA YANG MENUNAIKAN IBADAH HAJI.
• KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI KOORDINATOR PELAKSANAAN TUGAS NASIONAL PENYEENGGARAAN IBADAH HAJI.
KEBIJAKAN HAJI TAHUN 2018
• PEMBINAAN HAJI
• PELAYANAN HAJI DI DALAM NEGERI
• PELAYANAN HAJI DI ARAB SAUDI
• PERLINDUNGAN JEMAAH HAJI
PEMBINAAN HAJI
• BIMBINGAN MANASIK
• PENYEMPURNAAN BUKU MANASIK
• BIMBINGAN PETUGAS HAJI DENGAN PENINGKATAN PERAN KETUA REGU KETUA ROMBONGAN, PENAMBAHAN JUMLAH PETUGAS, PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS DAN TPHD
• SERTIFIKASI PEMBIMBING HAJI BEKERJASAMA DENGAN UIN UNTUK MENCAPAI PERBANDINGAN IDEAL ANTARA JUMLAH JEMAAH DENGAN PEMBIMBING PROFESIONAL
BIMBINGAN MANASIK
HAJI
LUAR JAWA 10 X (8X DI KUA, 2X DI KEMENAG KAB/KOTA), PULAU JAWA 8 X (6X DI KUA, 2X DI KEMENAG KAB/KOTA)
METODE BERBASIS REGU DAN ROMBONGAN
MATERI: MANASIK IBADAH, MANASIK PERJALAN HAJI, MANASIK PELAYANAN HAJI
BIMBINGAN IBADAH DIBERIKAN SEJAK SEBELUM BERANGKAT, SELAMA DI ARAB SAUDI, DAN KEPULANGAN
KONSULTAN IBADAH SELAMA DI ARAB SAUDI
PEMBERDAYAAN AMIRUL HAJJ
PELAYANAN HAJI DI DALAM NEGERI
1. KUOTA
2. PENDAFTARAN
3. DOKUMEN
4. PEMVISAAN
5. PERLENGKAPAN JEMAAH HAJI
6. ASRAMA HAJI
7. TRANSPORTASI UDARA
8. PERLINDUNGAN JEMAAH HAJI
KUOTA HAJI 2018
• KUOTA HAJI 2018 = 221.000 ORANG
• KUOTA HAJI REGULER 204.000 ORANG
• KUOTA HAJI KHUSUS 17.000 ORANG
• DIBAGI SECARA PROPORSIONAL MENJADI KUOTA PROVINSI
• GUBERNUR DAPAT MEMBAGI KUOTA PROVINSI MENJADI
KUOTA KABUPATEN KOTA
PENDAFTARAN HAJI
• PENDAFTAR SUDAH BERUSIA MINIMAL 12 TAHUN.
• BAGI YANG SUDAH PERNAH HAJI BARU DIPERBOLEHKAN MENDAFTAR KEMBALI 10 TAHUN SETELAH PERGI HAJI TERAKHIR. (TIDAK BERLAKU BAGI PEMBIMBING).
• TIDAK PERLU PERSYARATAN SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER.
• JEMAAH BAYAR SETORAN AWAL DI BPS-BPIH (TERIMA NOMOR VALIDASI), LALU KE KANKEMENAG KAB/KOTA UNTUK MENGISI SPPH, MELAKUKAN PHOTO BIOMETRIK, SIDIK JARI, DAN MENDAPATKAN NOMOR PORSI.
• SETORAN KE REKENING BPKH SEJAK 12 JANUARI 2018
PELUNASAN HAJI REGULER
TAHAP I
Lunas tunda tahun sebelumnya;
Jemaah nomor porsi masuk kuota yang sudah berusia 18 tahun/sudah menikah dan belum pernah berhaji;
Cadangan sebanyak 5% (10.200)
TAHAP II
Gagal sistem pelunasan tahap I;
Masuk kuota bagi yang sudah berhaji;
Lansia ≥75 tahun (dapat dengan pendamping oleh suami/istri/anak kandung/adik kandung) dan penggabungan anak/orang tua atau suami/istri. Dengan ketentuan telah terdaftar sebelum 1 Januari 2016.
PASCA TAHAP II
Pengisian sisa kuota bagi jemaah haji cadangan yang sudah melunasi
DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN HAJI
• PENGGANTIAN BIAYA PASPORT RP350.000,- (48 HALAMAN)
• VISA SISTEM E-HAJJ
• SOUVENIR DARI BPS-BPIH BERUPA BAHAN BATIK DAN KAIN IHRAM
(BAGI JEMAAH PRIA), BAHAN BATIK DAN MUKENA (BAGI JEMAAH
WANITA), SERTA BUKU PAKET BIMBINGAN MANASIK HAJI
• PADA SAAT DI ASRAMA HAJI, JEMAAH MENDAPATKAN GELANG
IDENTITAS, GELANG KESEHATAN, PENGGANTIAN BIAYA
PEMBUATAN PASPOR (RP.350.000) DAN LIVING COST (SR.1.500).
PERLINDUNGAN HAJI
• ASURANSI JIWA
• BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
• MEREKRUT PETUGAS DARI TNI/POLRI UNTUK MEMBANTU
PENGAMANAN SELAMA DI ARAB SAUDI
• PENGGABUNGAN MAHRAM DAN PENDAMPINGAN LANSIA
JUGA MERUPAKAN BAGIAN DARI PERLINDUNGAN HAJI
RUTE PENERBANGAN
• KEBERANGKATAN
GELOMBANG I EMBARKASI KE BANDARA MADINAH
GELOMBANG II EMBARKASI KE BANDARA JEDDAH
• KEPULANGAN
GELOMBANG I DARI BANDARA JEDDAH KE DEBARKASI
GELOMBANG II DARI BANDARA MADINAH KE DEBARKASI
LAYANAN DI ARAB SAUDI
• PELAYANAN AKOMODASI
• PELAYANAN TRANSPORTASI
• PELAYANAN KONSUMSI
• ARAFAH, MUZDALIFAH, MINA
AKOMODASI
• HOTEL SETARA BINTANG 3,
• KAMAR TERPISAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
• MAKKAH: 6-7 WILAYAH, TERJAUH 4.500 METER, LEBIH DARI
1.500 METER ADA FASILITAS BUS SHALAWAT
• MADINAH: TERJAUH 1.000 METER, SISTEM SEWA AKOMODASI
DI MADINAH MENGGUNAKAN SISTEM KOMBINASI BLOCKING
TIME DAN FULL TIME
TRANSPORTASI
• LAYANAN BUS BANDARA KE HOTEL, ANTAR KOTA MAKKAH MADINAH, BUS SHALAWAT, BUS MASYAIR
• SEMUA BUS ANTAR KOTA DILENGKAPI AC, TOILET
• USIA BUS MAKSIMAL 5 TAHUN, PRODUKSI ANTARA 2013-2017
• PEMBERIAN TANDA KHUSUS SESUAI RUTE BUS SHALAWAT
• BUS ANTAR KOTA DAN BUS DARI BANDARA DILENGKAPI PENDINGIN AIR MINUM
KONSUMSI
• MENU CITARASA INDONESIA
• MAKAN NASI SIANG DAN MALAM, SARAPAN SNACK BERAT
• MADINAH 18X, MAKKAH 25X (PADA TAHUN 2017) DAN AKAN
DITAMBAH PADA TAHUN 2018
• JEMAAH MENERIMA MAKAN SECARA PENUH SELAMA ARAFAH
MINA
• AIR MINERAL TERSEDIA CUKUP DI HOTEL
10 CATATAN HASIL EVALUASI HAJI 2017
6. UPGRADE BUS MASYAIR
7. KOMPETENSI TPHD
8. SWEEPING JEMAAH
9. PENINGKATAN PEMBINAAN
IBADAH
10. PENGUATANREGULASI
1. PERBAIKAN INFRASTRUKTUR MINA
2. MINIMALKAN KASUS DOKUMEN JEMAAH HAJI
3. PERUBAHAN SEWA HOTEL MADINAH
4. PENAMBAHAN KUOTA PETUGAS HAJI
5. RUANG PERAWATAN KHUSUS DI BANDARA
TERIMA KASIH