Download - 5 KONTRAK PINJAMAN -PENGIKATAN
PROSEDUR KONTRAK PINJAMAN
DAN PENGIKATAN AGUNAN
Drs Sukmahadi,MSi Ak
Rima E Dasuki,SE,MSc
KONTRAK PINJAMAN (KUH PERDATA PASAL 174) ADALAH :
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN
MANA PIHAK YG SATU MEMBERIKAN PINJAMAN
KEPADA PIHAK YANG LAIN SUATU JUMLAH
TERTENTU BARANG-BARANG YANG HABIS
KARENA PEMAKAIAN DENGAN SYARAT BAHWA
PIHAK YANG BELAKANG INI MENGEMBALIKAN
SEJUMLAH YANG SAMA DARI MACAM DAN
KEADAAN YANG SAMA PULA
PENGIKATAN AGUNAN , ADALAH UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMINDAHKAN SUATU HAK/PENGAKUAN TERLEBIH DAHULU ATAS JAMINAN JIKA TERJADI SESUATU TERHADAP JAMINAN YANG DISERAHKAN KEPADA KOPERASI
AGUNAN , ADALAH JAMINAN MATERIAL ,SURAT BERHARGA DAN GARANSI YANG DISEDIAKAN OLEH PEMINJAM UNTUK MENANGGUNG PEMBAYARAN PINJAMAN,JIKA PEMINJAM TIDAK DAPAT MELUNASI PINJAMAN SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN
MANFAAT AGUNAN PINJAMAN
1. MEMBERIKAN KEKUASAAN KEPADA REDITUR UTK MENDAPAT PELUNASAN DARIAGUNA APABILA DEBITUR MELAKUKAN CIDERA JANJI
2. MENJAMIN AGAR DEBITUR BERPERAN SERTA DALAM TRANSAKSI UNTUKMEMBIAYAI USAHANYA
3. MEMBERIKAN DORONGAN KEPADA DEBITUR UTK MMENUHI JANJINYA KHUSUSNYA MENGENAI PEMBAYARANKEMBALI SESUAI DENGAN SYARAT-2 YANG TELAH DIPERJANJIKAN
SARANA PENDUKUNG
1. RUANGAN YANG CUKUP NYAMAN2. MEJA DAN KURSI UTK PARA PIHAK YG
MELAKUKAN KEGIATAN KONTRAK PINJAMAN DAN PENGIKATAN AGUNAN
3. SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PINJAMAN (SP3)
4. PERATURAN ATAU PERUNDANGAN YG BERLAKU (MIS:KUHPERDATA)
5. FORMULIR2 YGSIAP UTKDITANDATANGANI6. SARANA LAIN SPT :MATERAI, ALAT TULIS
DLL
FUNGSI DRAFT DOKUMEN KONTRAK PINJAMAN DAN
PENGIKATAN AGUNAN1. SEBAGAI PERJANJIANPOKOK YG MERUPSKSN
SESUATU YG MENENTUKAN BATALATAU TIDAK BATALNYA PERJANJIAN LAIN YANG MENGIKUTINYA SEPERTI PERJANJIAN PENGIKATAN AGUNAN
2. SEBAGAI ALATBUKTI MENGENAI BATASAN-2 HAK DAN KEWAJIBAN DIANTARA KJK DAN PEMINJAM
3. SEBAGAI ALAT MELAKUKAN MONITORING,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PINJAMAN
MELAKSANAKAN KONTRAK PINJAMAN DAN PENGIKATAN AGUNAN
SEMUA DOKUMEN YG TELAH DISIAPKAN, KMD DITINDAKLANJUTI OLEH PARA PIHAK DENGAN JALAN SBB :
1. DOKUMEN KONTRAK DAN PENGIKATAN AGUNAN DIBACAKAN AGAR DAPAT DIMENGERTI OLEH PARA PIHAK TENTANG ISI KONTRAK PINJAMAN DAN PENGIKATAN AGUNAN
2. DIBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PARA PIHAK UNTUK MENGERTI PASAL DEMI PASAL DARI ISI PERJANJIAN PINJAMAN DAN PENGIKATAN AGUNAN,UNTUK MEMASTIKAN TIDAK ADA LAGI YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PARA PIHAK
3. MANAJER KJK ATAU NOTARIS UNTUK MENANYAKAN KEPADA CALON PEMINJAM,APAKAH MASIH ADA HAL-HAL YANG PERLU DITANYAKAN
PENGIKATAN AGUNAN
JAMINAN PINJAMAN YANG DISERAHKAN HARUS MEMILIKI HARGA DAN NILAI. BERHARGA ARTINYA JAMINAN TSB MEMPUNYAI HARGA YANG DAPAT DINILAI DENGAN MATA UANG RESMI (RUPIAH). BERNILAI, ARTINYA BAHWA JAMINAN TSB MEMPUNYAI NILAIEKONOMIS DAN NILAI TAMBAH LAINNYA DLM TRANSAKSI PERDAGANGAN
UNTUKMENGETAHUI HARGA DAN NILAI DARI SUATU JAMINAN PINJAMAN YANG PELAKSANAANNYA DAPAT DISERAHKAN KEPADA PERUSAHAAN APPRAISAL. BIASANYA KJK MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONSERVATIF, DMN AGUNAN DINILAI DENGAN HARGA TERENDAH KEMUDIAN DIKALIKAN DENGANN ANGKA 70%
CONTOH: SEBIDANGTANAH BERIKUT BANGUNAN YANG DIJAMINKAN MEMPUNYAI NILAI PASAR Rp 500 jt DAN NILAI MENURUT NJOP Rp 300 jt, MAKAPENILAIAN KREDITUR THD AGAUNAN TSB ADAL 70% X 300 jt = 210 jt
PELEPASAN AGUNAN
1. MENETAPKAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN LIKUIDASI , MEMBERITAHUKAN RENCANA AGUNAN KEPADA DEBITUR DENGAN HARAPAN ADANYA PERSIAPAN PIHAK DEBITUR DAN MEMBANTU DALAM PELAKSANAAN LIKUIDASI
2. MENETAPKAN PEMBELI AGUNAN. PEMBELIDENGAN HARGA TERTINGGI DIPILIH DAN DITETAPKAN SBG PEMBELI DARI AGUNAN.
3. MENGHITUNG HASIL PENJUALAN AGUNAN DENGAN SISA PINJAMAN,UTK DIKETAHUI SELISIHNYA
4. KELEBIHAN/SISA HASIL PENJUALAN AGUNAN HARU SDIKEMBALIKAN KEPADA DEBITUR
5. KEKURANGAN HASIL PENJUALAN AGUNAN,DALAM HAL HASIL PENJUALAN AGUNAN TIDAK MENCUKUPI MAKAHARUS DITAGIHKAN KEMBALI KEPADA DEBITUR
WANPRESTASI TERJADI APABILA SALAH SATU PIHAK DALAM PERJANJIAN TIDAK MELAKSANAKAN ATAU LALAI MELAKSANAKAN PRESTASI (KEWAJIBAN) YANG MENJADI OBJEK PERIKATAN ANTAR MEREKA DALAM KONTRAK
BERDASARKAN PASAL 1233 KUH PERDATA,PRESTASI YANG HARUS DIPENUHI OLEH PARA PIHAK DALAM BERKONTRAK ADALAH KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN SESUATU,UNTUK BERBUAT SESUATU, ATAU BAHKAN UNTUK TIDAK BERBUAT SESUATU.
SEORANG DEBITUR DIKATAKAN WANPRESTASI JIKA:
TIDAKMELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI DILAKSANAKAN
MELAKUKAN APA YANG DIJANJIKANNYA, TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIJANJIKAN
MELAKUKAN APA YANG DIJANJIKAN TETAPI TERLAMBAT
MELAKUKAN SESUATU YANG MENURUT PERJANJIAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN
BERAKHIRNYA KONTRAK DAN PERIKATAN
SECARA NORMAL, SEBUAH KONTRAK AKAN HAPUS SETELAH KONTRAK TERSEBUT BERAKHIR, ARTINYA KETIKA SELURUH BENTUK PERIKATAN YANG TELAH DISEPAKATI DALAM KONTRAK TELAH DILAKSANAKAN ,MAKA KONTRAK TERSEBUT AKAN BERAKHIR DANHAPUS DENGAN SENDIRINYA.
DALAM HAL KONTRAK PINJAMANAKAN BERAKHIRSETELAH SELURUH KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN,JASA DAN PROVISI TELAH DILAKUKAN OLEH DEBITUR SESUAI KESEPAKATAN DENGAN KOPERASI
SECARA KESELURUHAN, PASAL 1381 KUH PERDATA MENGATUR TENTANG TATACARA DAN DASAR HUKUM TENTANG PENGAKHIRAN DARI SUATU PERIKATAN,SBB:
1. KARENA PEMBAYARAN2. KARENA PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI,
DIIKUTI DENGAN PENYIMPANAN ATAU PENITIPAN
3. KARENA PEMBAHARUAN HUTANG 4. KARENA KOMPENSASI5. KARENA PEMBEBASAN HUTANG6. KARENA MUSNAHNYA BARANG YG TERHUTANG7. PEMBATALAN
KARENA DLM PRAKTEKNYA PERJANJIAN PINJAMAN SECARA UMUM BERBENTUK STANDAR YG DISUSUN OLEH PIHAKKJK SENDIRI,MAKAPENGELOLA KJKPERLU MEMPERHATIKAN:
1. MEMBERIKAN PERINGATAN SECUKUPNYA KEPADA PARA DEBITUR AKAN ADANYA DAN BERLAKUNYA KLAUSULA-2 PENTING TERTENTU DALAM PERJANJIAN
2. PEMBERITAHUAN DILAKUKAN SEBELUM ATAU PADA SAATPENDATANGANAN PERJANJIAN PINJAMAN
3. DIRUMUSKAN DALAM KATA-2 DAN KALIMAT YANG JELAS
4. MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG CUKUPBAGI DEBITUR UNTUKMENGETAHUI ISI PERJANJIAN
ISI PERJANJIAN/PENGIKATAN PINJAMAN PADA DASARNYA SUATU PERJANJIAN
PINJAMAN ATAU PENGAKUAN HUTANG HARUS MEMENUHI ENAM SYARAT MINIMAL, YAITU : (1)JUMLAH HUTANG; (2)BESARNYA BUNGA; (3)WAKTU PELUNASAN; (4)CARA PEMBAYARAN; (5) KLAUSULA OPEISBAARHEID DAN (6) BARANG JAMINAN
1. JUMLAH MAKSIMUM PINJAMAN (PLAFOND) YG DIBERIKAN OLEH KJK KEPADA DEBITUR.DALAM PRAKTEKNYA KJK DPT MEMBERIKAN PINJAMAN MELABIHI PLAFOND (OVERDRAFT)
2. CARA/MEDIA PENARIKAN DAN PEMBAYARAN PINJAMAN DILAKUKAN DI KANTOR KOPERASI PADA HARI DAN JAM KANTOR
3. JANGKAWAKTU DAN CARA PEMBAYARAN SAMPAI JATUH TEMPO, ADA DUACARA: YAITU DIANGSUR ATAU DIABAYAR SECARA SEKALIGUS LUNAS. DEBITUR BERHAK MELUNASI PINJAMAN SEWAKTU-WAKTU SEBELUM JANGKA WAKTUNYA BERAKHIR
4. BESARAN BUNGA HARUS DISEPAKATI KEDUA PIHAK
5. KLAUSULA OPERSBARHEID,YAITU KLAUSULA YANG MEMUAT HAL-HAL MENGENAI HILANGNYA KEWENANGANBERTINDAK ATAU KEHILANGAN HAK BAGI DEBITUR UNTUK MENGURUS HARTA KEKAYAANNYA, KETENTUAN-2 DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ATAU PENGAKUAN HUTANG SEHINGGA DEBITUR HARUS MEMBAYAR SECARA SEKETIKA DAN SEKALIGUS LUNAS. KLAUSUSLA TERBUT ANTARA LAIN KARENA
6. KLAUSULA TERSEBUTKARENA :
PEMINJAM TDKMEMBAYAR KEWAJIBAN SECARA SEBAGAIMANA HARUSNYA,PEMINJAM PAILIT,PEMINJAM MENINGGAL DUNIA,HARTA KEKAYAAN PEMINJAM DISITA
7. JAMINAN YANG DISERAHKAN OLEH DEBITUR BESERTA KUASA YANG MENYERTAINYA
8. SYARAT-2 LAIN YANG HARUS DIPENUHI OLEH DEBITURTERMASUK HAK UNTUK PENGAWASAN /PEMBINAAN OLEH KJK
9. BIAYA AKTA DAN BIAYA PENAGIHAN HUTANG YANG JUGA HARUS DIBAYAR OELH DEBITUR
BENTUK-BENTUK JAMINAN
BENTUK JAMINAN PINJAMAN DI KJKANATARA LAIN:
1. JAMINAN BARANG BERGERAK ATAU TIDAK BERGERAK
2. JAMINAN ORANG PRIBADI ATAU KELOMPOK TANGGUNG RENTENG
3. JAMINAN HAK-HAK PEMINJAM YANG ADA DI KJK
4. JAMINAN SURAT-SURAT BERHARGA
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBEBANAN JAMINAN PINJAMAN PADA KJK
1. ASPEK HUKUM, ARTINYA PERJANJIANNYA HARUS SAH/KUAT, MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, TIDAK MELANGGAR HUKUM DAN NORMA-NORMA LAINNYA
2. ASPEK KOOPERATIF, ARTINYAPEMBEBANAN JAMINAN INJAMAN TIDAK BOLEH MELANGGAR ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI : GOTONGROYONG,KEKELUARGAAN DSB