-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
1/20
1
Sekretariat BKPRNSekretariat BKPRN
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
2/20
I.I. Sistematika UU 23/2014Sistematika UU 23/2014
II.II. Klasifkasi Urusan PemerintahanKlasifkasi Urusan Pemerintahan
III.III. Posisi Bidang Penataan RuangPosisi Bidang Penataan Ruang
I.I. Su!stansi/"uatan UU 23/2014 #ang $erkaitSu!stansi/"uatan UU 23/2014 #ang $erkaitdengan Pen#elenggaraan Penataan Ruangdengan Pen#elenggaraan Penataan Ruang
.. Im%likasi UU 23/2014 terhada% Pen#elenggaraanIm%likasi UU 23/2014 terhada% Pen#elenggaraan
Penataan RuangPenataan Ruang
2
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
3/20
& B'B I Ketentuan Umum
& B'B II Pem!agian (ila#ah )egara
& B'B III Kekuasaan Pemerintahan
& B'B I Urusan Pemerintahan
& B'B Ke*enangan +aerah Pro,insi di-aut dan +aerah Pro,insi #ang BeririKe%ulauan
& B'B I Penataan +aerah
& B'B II Pen#elenggara Pemerintahan+aerah
& B'B III Perangkat +aerah
& B'B I Perda dan Perkada
& B'B Pem!angunan +aerah
& B'B I Keuangan +aerah& B'B II BU"+
& B'B III Pela#anan Pu!lik
& B'B I Partisi%asi "as#arakat
& B'B Perkotaan
& B'B I Ka*asan Khusus dan Ka*asan
Per!atasan )egara 3
& B'B II Kera Sama +aerah danPerselisihan
& B'B III Perdesaan
& B'B I Pem!inaan dan Penga*asan
& B'B $indakan ukum terhada%'%aratur Si%il )egara di Instansi +aerah
& B'B I Ino,asi +aerah
& B'B II Inormasi Pemerintahan+aerah
& B'B III +e*an Pertim!angantonomi +aerah
& B'B I Ketentuan Pidana
& B'B Ketentuan -ainlain
& B'B I Ketentuan Peralihan
& B'B II Ketentuan Penutu%
& Penelasan
& -'"PIR') "atriks Pem!agian UrusanPemerintahan Konkuren 'ntara
Pemerintah Pusat dan +aerah Pro,insidan +aerah Ka!u%aten/Kota
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
4/20
4
ABSOLUT
KONKUREN
UMUM
5 Se%enuhn#a menadi ke*enangan Pemerintah Pusat
5 Pen#elenggaraann#a6 melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang ke%adaInstansi ertikal #ang ada di +aerah atau 7u!ernur !erdasarkan asasDekonsentrasi
5 Ke*enanganan %en#elenggaraan di!agi antara Pemerintah Pusat dan +aerah %ro,insidan ka!u%aten/kota
5 Urusan #ang diserahkan ke +aerah menadi %elaksanaan tonomi +aerah
5 $erdiri atas Urusan Pemerintahan a!i" 8Pela#anan +asar dan #ang tidak!erkaitan dengan Pela#anan +asar9 dan Urusan Pemerintahan Pilihan
5 Urusan %emerintahan *ai! #ang !erkaitan dengan %ela#anan dasar adalah urusan%emerintahan *ai! #ang se!agian su!stansin#a meru%akan %ela#anan dasar
5 "enadi ke*enangan Presiden se!agai ke%ala %emerintahan
5 +ilaksanakan oleh 7u!ernur dan !u%ati/*alikota di *ila#ah kera masingmasing sertadi!antu oleh Instansi ertikal
5 Pem!ia#aan !ersum!er dari 'PB).
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
5/20
5
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
6/20
&Bidang Pekeraan Umum dan Penataan Ruangmeru%akan Urusan Pemerintah Konkuren #angtermasuk dalam Urusan Pemerintahan a!i"#ang !erkaitan dengan %ela#anan dasar
&Pelaksanaan Pela#anan +asar %ada urusanPemerintahan (ai! #ang !erkaitan denganPela#anan +asar !er%edoman %ada standar%ela#anan minimal #ang diteta%kan olehPemerintah Pusat
6
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
7/20
#$ Ba" %& Kewenangan Daerah Pro'insi (i Laut (an DaerahPro'insi )ang Ber*iri Kepulauan+ Pasal ,- A)at .,/ ke*enangan daerah %ro,insi di laut meli%uti pengaturan tataruang$
,$ Ba" %0& Penataan Ruang+ Pasal 12 A)at .3/ %arameterkemam%uan %en#elenggaraan %emerintahan salah satun#ameli%uti ran*angan RTR Daerah Persiapan.
1$ Ba" 04& Per(a (an PeRka(a+ Pasal ,56 e'aluasiRan*angan Per(a Ren*ana Tata Ruang
5$ Ba" 4& Pem"angunan Daerah+ Pasal ,21 keterkaitanRTR (engan Ren*ana Pem"angunan Daerah
6$ Ba" 4%& Perkotaan+ Pasal 163 ren*ana pen)elenggaraanpengelolaan perkotaan
2$ Ba" 4%0& Kawasan Khusus (an Kawasan Per"atasanNegara+ Pasal 12# A)at .1/ kewenangan pemerintahpusat pa(a kawasan khusus (an kawasan per"atasannegara
7
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
8/20
6$#6$# Kewenangan Pro'insi untuk Mengelola SDA (i LautKewenangan Pro'insi untuk Mengelola SDA (i Laut
8
Pem"agian Urusan Pemerintahan Bi(ang Kelautan (an Perikanan (alamUU ,17,8#5
Su"Urusan
Pemerintah Pusat Daerah Pro'insiDaerah
Ka"7Kota
Kelautan:PesisirdanPulauPulauKeil
a. Pengelolaan ruang laut di atas12 mil dan strategis nasional
!. Pener!itan i;in %emanaatanruang laut nasional
. Pener!itan i;in %emanaatan enis dan genetik 8%lasmanutah9 ikan antarnegara
d. Peneta%an enis ikan #angdilindungi dan diatur%erdagangann#a searainternasional
e. Peneta%an ka*asan konser,asi. +ata!ase %esisir dan %ulau
%ulau keil
a. Pengelolaanruang lautsam%ai dengan12 mil di luarmin#ak dan gas!umi
!. Pener!itan i;in
dan %emanaatanruang laut di!a*ah 12 mil diluar min#ak dangas !umi
. Pem!erda#aanmas#arakat
%esisir dan %ulau%ulau keil
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
9/20
UU 1,7,885 UU ,17,8#5
+aerah
Pro,insi/Ka!u%aten/Kota #ang
memiliki *ila#ah laut di!erikan
*e*enang untuk mengelolasum!er da#a di *ila#ah laut
termasuk melakukan
%engaturan tata ruang 8Pasal
1
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
10/20
10
6$#6$# Kewenangan Pro'insi untuk Mengelola SDA (iKewenangan Pro'insi untuk Mengelola SDA (i
Laut$$.1/Laut$$.1/
Im%likasi terhada% ke*enangan ka!/kota dalam %engelolaan
S+' laut6
a.Pemerintah ka!/kota tidak lagi memiliki ke*enangan untuk
mengelola sum!er da#a *ila#ah laut termasuk melaksanakan
%engaturan tata ruang 8%en#usunan dan %eneta%an R>(P3
K9 R>(P3K diteta%kan melalui Perda Pro,insi!.Pemerintah ka!/kota tidak lagi memiliki ke*enangan untuk
%eri;inan %engelolaan S+' laut
.Perlu dilakukan review terhada% UU )o. 2= tahun 200= jo UU
)o. 1 $ahun 2014d.Perlu keelasan status R>(P3K ka!u%aten/kota #ang telah
diteta%kan se!agai Perda ka!u%aten/kota
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
11/20
11
6$,6$, Penataan DaerahPenataan Daerah
&Pasal 3? '#at 8
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
12/20
12
6$16$1 Per(a (an Perka(aPer(a (an Perka(a
Pem"agian Urusan Pemerintahan Bi(ang Peker!aan
Umum (an Penataan Ruang
Su"Urusan
PemerintahPusat
DaerahPro'insi
DaerahKa"upaten7Ko
ta
Penataan
Ruang
a. Pen#elenggaraa
n %enataanruang *ila#ahnasional
!. Pelaksanaankera sama
%enataan ruangantarnegara
Pen#elenggar
aan %enataanruang +aerah%ro,insi
Pen#elenggara
an %enataanruang +aerahka!u%aten/kota
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
13/20
13
6$16$1 Per(a (an Perka(a$$.,/Per(a (an Perka(a$$.,/
Prose(ur E'aluasi Raper(a RTR
UU 1,7,885 UU ,17,8#5
Pasal 1
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
14/20
14
6$16$1 Per(a (an Perka(a$$.1/Per(a (an Perka(a$$.1/
UU ,17,8#5 Pasal ,56UU 1,7,885 Pasal #39
Pem!erian Persetuuan Su!stansi R$RPro,/Ka!/Kota
E,aluasi Ra%erdaR$R Pro,insi oleh"endagri
E,aluasi Ra%erdaR$R Ka!/Kota oleh7u!ernur
Peneta%an Ra%erdaR$R Pro,insi oleh
7u!ernur
Peneta%an Ra%erdaR$R Ka!/Kota oleh
Bu%ati/(alikota
E,aluasi Ra%erdaR$R Pro,insi oleh
"endagri
E,aluasi Ra%erdaR$R Ka!/Kota oleh
7u!ernur
"endagri !erkoordinasi dengan "enteri '$R
7u!ernur!erkonsultasi
dengan "endagri
Peneta%an Ra%erdaR$R Pro,insi oleh
7u!ernur
Peneta%an Ra%erdaR$R Ka!/Kota oleh
Bu%ati/(alikota
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
15/20
15
6$16$1 Per(a (an Perka(a$$.5/Per(a (an Perka(a$$.5/
1. Proses %eneta%an Ra%erda R$R Pro,insi menadi le!ih %anangkarena dalam %roses e,aluasi: "endagri harus !erkoordinasi
dengan "enteri '$R 8sementara angka *aktu %roses e,aluasimaksimal han#a 1D hari kera9.
2. Proses %eneta%an Ra%erda R$R Ka!u%aten/Kota menadi le!ih
%anang karena e,aluasi Ra%erda di!ahas hingga di tingkat
Pemerintah Pusat 8sementara angka *aktu %roses e,aluasi
maksimal han#a 1D hari kera9.3. Perlu mengantisi%asi ka%asitas Kemendagri dalam menge,aluasi
sekian !an#ak Ra%erda R$R( %ro,/ka!/kota
4. Perlu dilakukan %en#esuaian terhada% Permendagri )o. 2< $ahun
200< tentang $ata Fara E,aluasi Ra%erda tentang Renana $ata
Ruang +aerah: termasuk diantaran#a6
& 7u!ernur !erkonsultasi dengan "endagri& "endagri !erkoordinasi dengan "enteri '$R
Fatatan6 +alam Pasal 400 din#atakan @Ketentuan lebih lanjut mengenai
evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah diatur dalamPeraturan MenteriA.
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
16/20
16
6$56$5 Pem"angunan DaerahPem"angunan Daerah
Pasal 2?3 '#at 829
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arahkebijakan, dan sasaran pokok pembangunanDaerah jangka panjang untuk ! "dua puluh#tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJP$ dan rencana tata ruang wilayah%
&Perlu klarifkasi a%akah dengan men#e!utkanRPCP) saa !erarti RPC"+ seara langsung
!er%edoman uga ke%ada R$R( 8karena tidakdise!ut %engaturan RPC"+ !er%edoman %adaR$R(9
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
17/20
17
6$66$6 PerkotaanPerkotaan
Pasal 3D<
" Daerah kabupaten'kota menyusun rencana,melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan
pengelolaan perkotaan%
"# Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan
merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerahdan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah%
Perlu klarifkasi terhada%6
& Gang dimaksud dengan renana %en#elenggaraan%engelolaan %erkotaan.
&"akna dan !entuk integrasi renana %en#elenggaraan%engelolaan %erkotaan dengan R$R(.
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
18/20
18
6$26$2 Kawasan Khusus (an kawasan Per"atasanKawasan Khusus (an kawasan Per"atasan
NegaraNegaraUU 1,7,885 UU ,17,8#5
a. Pemerintah Pusat meneta%kan*ila#ah %er!atasan se!agai
Ka*asan Khusus di dalam *ila#ah
%ro,insi dan/atau ka!u%aten/kota
8Pasal 9
!. B)PP melakukan %engelolaanka*asan %er!atasan melalui
%eneta%an Renana Induk dan
Renana 'ksi #ang %en#usunann#a
didasarkan %ada R$R Ka*asan
Per!atasan.
. Ke*enangan %en#usunan dan
%eneta%an R$R Ka*asan
Per!atasan !erada di Kementerian
PU 8UU )o. 2? $ahun 200= tentang
Penataan Ruang9
a. Peneta%an R+$R ka*asan%er!atasan negara
meru%akan ke*enangan
Pemerintah Pusat 8Pasal
3?1 a#at 839 huru a9
!. Pem!angunan dan i;in%emanaatan ruang di
ka*asan %er!atasan
negara meru%akan
ke*enangan Pemerintah
Pusat 8Pasal 3?1 a#at 839
huru !9
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
19/20
19
6$26$2 Kawasan Khusus (an kawasan Per"atasanKawasan Khusus (an kawasan Per"atasan
Negara$$.,/Negara$$.,/
1. Berdasarkan UU 2?/200= Pasal : %en#elenggaraan
%enataan ruang dilaksanakan oleh "enteri #angmen#elenggarakan urusan %emerintahan dalam !idang%enataan ruang 8"enteri 'graria dan $ata Ruang9: dengansalah satu tugas %engaturan: %em!inaan: dan %enga*asan%enataan ruang.
Dengan demikian, kewenangan penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perbatasan dimiliki olehKementerian ATR
2. Perlu %en#amaan %erse%si mengenai 6a9 Ke*enangan %en#usunan dan %eneta%an R+$R Ka*asan
Per!atasan 8terutama antara B)PP dengan Kementerian'$R9
!9 Ke*enangan %eri;inan
-
8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN
20/20
mari !erdiskusi...
20