Download - 3 Materi KABA 150414
![Page 1: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/1.jpg)
Company
LOGO
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 219/PMK.05/2013
www.perbendaharaan.go.id
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
![Page 2: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/2.jpg)
Pokok Bahasan
Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
Kebijakan Akuntansi Persediaan, AT dan AL
Kebijakan Akuntansi Kas, Investasi dan Piutang
Kebijakan Pelaporan Keuangan
Pendahuluan Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kebijakan Akuntansi SiLPA, SAL, dan Transitoris
![Page 3: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/3.jpg)
Company
LOGO
PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
www.perbendaharaan.go.id
![Page 4: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/4.jpg)
Latar Belakang dan Dasar Hukum
1. UU 17 Tahun 2003: Pengakuan pendapatan dan belanja adl. berdsk. basis akrual.
2. 2005: SAP dengan PP 24 Tahun 2005 (CTA).
3. Akuntansi berbasis akrual paling lambat 2008.
4. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR pada 2009, implementasi akuntansi berbasis akrual ditunda hingga tahun 2015 sbgmn dalam UU Pertanggungjawaban APBN.
5. Ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP 71/ 2010 tentang SAP (Berbasis Akrual)
![Page 5: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/5.jpg)
Tujuan dan Ruang Lingkup
TujuanTujuan
a.Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan.
b.Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah pusat.
RuangRuangLingkupLingkup
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah pusat
![Page 6: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/6.jpg)
ACUAN PENYUSUNAN
![Page 7: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/7.jpg)
Gambaran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
√√
mengatur prinsip2 akuntansi dan pertanggungjawab-an pemerintah melalui SAPP berdasarkan PABU.
untuk digunakan sbg pedoman penyelenggara akuntansi, serta pengguna laporan keuangan.
Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Namun, basis kas masih digunakan untuk LRA sepanjang anggaran disusun berdasarkan basis kas.
√√√√
![Page 8: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/8.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN
www.perbendaharaan.go.id
![Page 9: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/9.jpg)
Tujuan Laporan Keuangan
UmumUmum SpesifikSpesifik AkuntabilitasAkuntabilitas
Tujuan Laporan KeuanganTujuan Laporan KeuanganTujuan Laporan KeuanganTujuan Laporan Keuangan
![Page 10: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/10.jpg)
Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan UmumTujuan UmumTujuan UmumTujuan Umum
![Page 11: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/11.jpg)
Tujuan Laporan Keuangan
untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan
dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Tujuan SpesifikTujuan SpesifikTujuan SpesifikTujuan Spesifik
![Page 12: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/12.jpg)
Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan AkuntabilitasTujuan AkuntabilitasTujuan AkuntabilitasTujuan Akuntabilitas
menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
![Page 13: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/13.jpg)
Penyusunan Laporan Keuangan
![Page 14: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/14.jpg)
Komponen Laporan Keuangan
1. Neraca.2. Laporan Realisasi
Anggaran (LRA).3. Laporan Operasional
(LO).4. Laporan Arus Kas (LAK).
LaporanKeuangan
1. Laporan Perubahan ekuitas (LPE).
2. Laporan Perubahan SAL (LPSAL).
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
![Page 15: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/15.jpg)
Komponen Laporan Keuangan
![Page 16: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/16.jpg)
Komponen Laporan Keuangan
![Page 17: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/17.jpg)
Keterbatasan Laporan Keuangan
11Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi/peristiwa yg tlh lampau akan terus dibawa dlm laporan keuangan.
22Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna.
33 Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
44Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
![Page 18: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/18.jpg)
Keterbatasan Laporan Keuangan
55Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.
66Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas)
77Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan
![Page 19: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/19.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
www.perbendaharaan.go.id
![Page 20: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/20.jpg)
Definisi Kas dan Setara Kas
Jenis-jenisKas dan Setara
Kas
• Bentuk• Uang tunai• Saldo simpanan
di bank• Setara kas
• Unit Pengelola• BUN
• Non BUN
Text
Text
• KasKas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
• Setara Kas Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya.
• KasKas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
• Setara Kas Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya.
![Page 21: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/21.jpg)
Rekening khusus (special account)
Jenis-Jenis Kas dan Setara Kas
Text
PBB
PPh
PPN&BM
Cukai
Bea Masuk
Pajak Ekspor
Bendahara Umum Negara (BUN)
Kas pada Rekening Kas Umum Negara dan sub Rekening Kas Umum
Negara (sub RKUN)di Bank Sentral
Kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank
Umum.
Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa
BUN.
Kas di Bendahara Penerimaan
Non BUN(K/L dan BLU)
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Badan Layanan Umum (Kas di BLU)
Kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga (KL) dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.
![Page 22: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/22.jpg)
Pengakuan Kas dan Setara Kas
11Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas
22Kas dan setara kas diakui pada saat Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah.
![Page 23: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/23.jpg)
Pengukuran dan PenyajianKas dan Setara Kas
PengukuranPengukuran
Kas dan Setara Kas dicatat bdsk nilai nominal yg disajikan dlm rupiah. Jika t’dpt saldo kas dlm valas mk nilainya disajikan di neraca bdsk nilai translasi/penjabaran valas tsb kpd rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Penyajian dan
pengungkapan
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan bdsk azas bruto, yaitu dgn membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dgn pengeluaran).
![Page 24: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/24.jpg)
Perlakuan Khusus
1
Apabila terjadi transfer/ kiriman uang dari satu rek. pemerintah ke rek.
pemerintah lainnya pada akhir periode pelaporan, tetapi rek. yg dituju baru
menerima pada awal periode pelaporan TA
YAD, maka saldo kas yg ditranfer/ dikirimkan tsb disajikan sebagai Kas
dalam Transito.
2
Rek. Dana Kelolaan pd BLU adl utk menampung
dana yg tidak dimasukkan ke dlm Operasional BLU dan Rek. Peng. Kas BLU. Rek. Dana kelolaan ini utk
menampung a.l. Dana bergulir dan /atau dana yg blm m’jd hak BLU. Maka
Rek. Dana Kelolaan tidak dpt diklasifikasikan sbg
Kas atau Setara Kas (melainkan Aset Lainnya).
![Page 25: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/25.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI
www.perbendaharaan.go.id
![Page 26: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/26.jpg)
Definisi Investasi
KlasifikasiInvestasi
InvestasiJangka Pendek
Investasi Jangka
Panjang.
Investasi adalah aset yang dimaksudkan utk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, shg dpt meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kpd masyarakat.
Investasi adalah aset yang dimaksudkan utk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, shg dpt meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kpd masyarakat.
![Page 27: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/27.jpg)
Investasi Jangka Pendek
InvestasiJangka Pendek
Karakteristik•Dapat segera diperjualbelikan/
dicairkan.• Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas.
•Berisiko rendah.
Jenis-jenis•Deposito > 3 (tiga) bulan s.d. 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits).•Pembelian SBN jangka pendek / SBI oleh pemerintah pusat.
Text
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama
lebih dari 3 (tiga) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan.
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama
lebih dari 3 (tiga) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan.
![Page 28: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/28.jpg)
Pengakuan Investasi Jangka Pendek
11
Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan.
22 Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
![Page 29: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/29.jpg)
Pengukuran Investasi Jangka Pendek
NilaiPasar
•Investasi yang memiliki pasar aktif •Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan
•Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga
•Untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif
Kurs Tengah Bank Sentral
•Investasi jangka pendek dalam mata uang asing
BiayaPerolehanPerolehan
Nilai Nominal
![Page 30: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/30.jpg)
Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
Neraca•Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar
•Hasil dari investasi, spt bunga, diakui sbg pendapatan dan keuntungan/kerugian investasi sbg penyesuaian SiLPA.
•Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek
LAK•Disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK
LRA
LO
![Page 31: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/31.jpg)
Perlakuan Khusus
Apabila kas yang digunakan oleh BLU utk investasi jangka pendek berasal dari kas operasional (yg telah disahkan oleh BUN), maka investasi tersebut disajikan sebagai investasi jangka pendek dan merupakan bagian dari SiLPA/SAL.
Satuan kerja tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Satker BLU dpt melakukan investasi dlm rgk pemanfaatan kas yang menganggur (idle cash). Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito.
Apabila kas yang digunakan oleh BLU untuk investasi jangka pendek berasal dari kas kelolaan yang akan/belum digulirkan, maka investasi tersebut disajikan sebagai aset lainnya, dan bukan merupakan bagian dari SiLPA/SAL.
![Page 32: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/32.jpg)
Investasi Jangka Panjang
InvestasiJangka Panjang
Karakteristik•Jangka waktu lebih dari 12 Bulan.
Jenis-jenis•Investasi Permanen•Investasi Non Permanen•Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo•Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketigaText
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
![Page 33: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/33.jpg)
Pengakuan Investasi Jangka Panjang
11
Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.
22Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (reliable).
![Page 34: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/34.jpg)
Pengukuran Investasi Jangka Panjang
MetodeBiayaBiaya
•Kepemilikan pemerintah kurang dari 20%
•Kepemilikan pemerintah sebesar lebih dari 20% atau kepemilikan yang memiliki pengaruh yang signifikan
a.Investasi non permanen yang dimaksudkan utk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
b.Investasi non permanen berbentuk dana bergulir
MetodeEkuitasEkuitas
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
![Page 35: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/35.jpg)
Penyajian dan PengungkapanInvestasi Jangka Panjang
11Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya.
22Investasi non permanen yg diragukan tertagih/ terealisasi disajikan sbg pengurang investasi jangka panjang non permanen.
33Investasi non permanen yg akan jatuh tempo dlm waktu kurang dari 12 bulan stlh tanggal pelaporan direklasifikasi mjd bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar
![Page 36: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/36.jpg)
Penyajian dan PengungkapanInvestasi Jangka Panjang
44Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sbg pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
55Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.
![Page 37: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/37.jpg)
Perlakuan Khusus Investasi Jangka Panjang
Aset yg berstatus BPYBDS pd BUMN disajikan sbg Investasi Permanen. Penyertaan Modal Negara pd neraca sebesar nilai perolehannya.
Investasi bersaldo minus diakui pemerintah sepanjang dpt diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum.
Dana Bergulir yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan disajikan pada Aset Lainnya sbg Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.
Dana Bergulir yang tidak Digulirkan Kembali disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas
![Page 38: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/38.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG
www.perbendaharaan.go.id
![Page 39: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/39.jpg)
Piutang Jangka Pendek
Piutang adl jumlah uang yg akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yg dpt dinilai dgn uang sbg akibat
perjanjian/kewenangan Pemerintah bdsk peraturan per-UU-an yg berlaku atau akibat lainnya yg sah, yg diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan
Jenis-jenis1.Piutang pajak2.Piutang bukan pajak3.Bagian lancar tagihan penjualan angsuran (TPA)4.Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR)5.Bagian lancar piutang jangka panjang6.Beban dibayar di muka/uang muka belanja7.Piutang BLU8.Piutang transfer ke daerah
![Page 40: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/40.jpg)
Piutang Jangka PendekPiutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan
![Page 41: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/41.jpg)
Pengakuan Piutang
![Page 42: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/42.jpg)
Pengakuan Piutang
![Page 43: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/43.jpg)
Pengukuran Piutang
Pengukuransaat pengakuan
Nilai nominal; atau Nilai perhitungan.
Piutang pajak : nilai nominal Piutang bkn pajak : nilai nominal BL TPA : nilai TPA yang akan jatuh
tempo BL TP/TGR : nilai TP/TGR yang akan
jatuh tempo
BL PJR : nilai PJR yang akan jatuh tempo Beban dibayar di muka : nilai yang belum diterima Piutang BLU : nilai nominal Piutang Transfer ke Daerah : nilai nominal kelebihan
transfer
PengukuranSetelah
Pengakuan
![Page 44: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/44.jpg)
Penyajian dan PengungkapanPiutang Jangka Panjang
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
11Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang
22Penyajian Piutang dlm mata uang asing pd neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pd tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dlm valas antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sbg kenaikan/penurunan ekuitas periode berjalan.
33Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.
![Page 45: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/45.jpg)
Perlakuan Khusus Piutang
Konversi piutang menjadi penyertaan modal negaraAkun piutang akan berkurang sebesar nilai piutang yang dikonversi, dan nilai penyertaan modal negara (investasi permanen) akan bertambah sebesar nilai yang sama.
Penyajian piutang berupa bagian lancar atas TPA, TP/TGR, dan Piutang Jgk Panjang pd LK interim sem I.Disajikan sebesar TPA, TP/TGR, dan Piutang Jgk Panjang yg akan jatuh tempo dlm 12 bulan setelah tanggal laporan.
Pengakuan piutang atas Laba BUMN. Timbul apabila pd suatu tahun buku telah diselenggarakan RUPS dan dlm RUPS tsb telah ditetapkan besarnya bagian laba yg hrs disetor ke kas Negara.
![Page 46: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/46.jpg)
Perlakuan Khusus Piutang
Penyesuaian Piutang Pajak setelah PengakuanPenyesuaian nilai piutang pajak harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak negara berkurang atau bertambah atas pendapatan negara.
Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraPengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja instansi yang bersangkutan
![Page 47: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/47.jpg)
Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan /dijadwalkan akan diterima lebih dari 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
![Page 48: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/48.jpg)
Pengakuan Piutang
![Page 49: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/49.jpg)
Pengakuan Piutang
![Page 50: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/50.jpg)
Penyajian Piutang Jangka Panjang
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
11Piutang TPA, Tagihan TP/TGR/Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yg jatuh tempo lebih dr 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pd neraca sbg Piutang Jangka Panjang
22
Piutang TPA, Tagihan TP/TGR/Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar.
![Page 51: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/51.jpg)
Penyajian Piutang Jangka Panjang
33Penyajian Piutang Jangka Panjang dlm mata uang asing pd neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang Jangka Panjang dlm mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan
![Page 52: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/52.jpg)
Perlakuan Khusus Piutang
Bunga, denda, commitment fee, pinalti, dan biaya lainnya yg sejenis yg timbul dari piutang jangka panjang harus diakui sebagai piutang (aset lancar).
Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tetap di catat pada buku besar dan pelaporan keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan.
![Page 53: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/53.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
www.perbendaharaan.go.id
![Page 54: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/54.jpg)
DEFINISI DAN JENIS-JENIS PERSEDIAAN
Persediaan adl aset lancar dlm bentuk barang atau perlengkapan yg dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yg dimaksudkan utk dijual dan/atau diserahkan dlm rangka
pelayanan kepada masyarakat
![Page 55: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/55.jpg)
Pengakuan dan PengukuranPersediaan
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
Peng-Peng-akuanakuan
a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah
Peng-ukuran
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya
![Page 56: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/56.jpg)
Penyajian dan pengungkapanPersediaan
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
Pe-Pe-nyajiannyajian
dandanPengu-Pengu-
ngkapanngkapan
1. Pencatatan Persediaan adalah dengan metode perpetual;
2. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan Stock Opname (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilakukan setiap semester.
3. Hasil inventarisasi fisik digunakan sebagai dasar perhitungan beban persediaan dan sebagai dasar penyesuaian data nilai persediaan yang berguna bagi pengendalian pengelolaan persediaan.
![Page 57: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/57.jpg)
Perlakuan Khusus Persediaan
Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
Persediaan berupa barang yg akan diserahkan kpd masy/ phk ketiga yg masih dlm proses pembangunan s.d.tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran2 yg dpt diatribusikan utk pembentukan aset tsb tetap disajikan sbg persediaan. .
Ada kalanya unit pemerintah, krn tugas dan fungsinya, menerima hibah berupa emas, seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) atau Hadiah Yang Tidak Diambil oleh Pemenang pada Kementerian Sosial. Dhi. persediaan berupa emas tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.
![Page 58: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/58.jpg)
Perlakuan Khusus Persediaan
Persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda dan Persediaan yang diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial berbentuk barang, dikecualikan dari perhitungan Beban Persediaan.
![Page 59: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/59.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP
www.perbendaharaan.go.id
![Page 60: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/60.jpg)
DEFINISI DAN JENIS-JENIS ASET TETAP
Aset Tetap adl aset berwujud yg mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan utk digunakan,
atau dimaksudkan untuk digunakan, dlm kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
![Page 61: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/61.jpg)
Pengakuan dan KriteriaAset Tetap
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
PengPeng-akuan-akuan
Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
Kri-Kri-teriateria
Kriteria Aset Tetap adalah:a.Berwujudb.Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulanc.Biaya perolehan aset dapat diukur secara andald.Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitase.Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
![Page 62: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/62.jpg)
Pengukuran Aset Tetap
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
Peng-Peng-ukuranukuran
a.Biaya perolehan digunakan untuk menilai aset tetap.
b.Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yg bersumber dr donasi/hibah atau rampasan/sitaan yg tidak diketahui nilai perolehannya.
c.Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau nilai perolehan tidak dapat diidentifikasi
![Page 63: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/63.jpg)
Penyajian dan PengungkapanAset Tetap
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
![Page 64: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/64.jpg)
Perlakuan Khusus
Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dlm CaLK, kecuali yang digunakan sebagai sarana operasional pemerintah.
Aset Tetap yg dihentikan dr penggunaan aktif pem. adl tidak memenuhi def. Aset Tetap dan hrs dipindahkan/dire-klasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dgn nilai tercatatnya.
Peralatan militer, baik yg umum maupun khusus, adl memenuhi definisi Aset Tetap dan harus diperlakukan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.
AsetBersejarah
ReklasifikasiDan Koreksi Lainnya
![Page 65: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/65.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA
www.perbendaharaan.go.id
![Page 66: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/66.jpg)
DEFINISI DAN JENIS-JENIS ASET LAINNYA
Aset Tetap adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
![Page 67: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/67.jpg)
Perlakuan Khusus
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
![Page 68: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/68.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
www.perbendaharaan.go.id
![Page 69: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/69.jpg)
DEFINISI DAN JENIS-JENIS KEWAJIBAN
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah.
![Page 70: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/70.jpg)
Komponen Kewajiban
Utang Transfer Utang Bunga Utang Pihak Ketiga Utang Perhitungan Fihak
Ketiga Bagian Lancar Utang Jk.
Panjang Surat Perbendaharaan
Negara Kewajiban Diestimasi Kewajiban Kontijensi Utang Jk. Pendek Lainnya
Kewajiban Jk.Pendek
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Utang Obligasi/Surat
Utang Negara (SUN) Utang Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) Utang Pembelian Cicilan Utang Jk. Panjang
Lainnya
Kewajiban Jk.Panjang
![Page 71: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/71.jpg)
Pengakuan dan PengukuranKewajiban Jangka Pendek
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
Peng-Peng-akuanakuan
a. Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi dilakukan utk menyelesaikan kewajiban yg ada sampai dgn pada saat tgl pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tsb mempunyai nilai penyelesaian yg dpt diukur dgn andal
b. Kewajiban diakui pd saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dgn kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
Peng-ukuran
Secara umum, kewajiban jk pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jk pendek tsb dlm bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dlm mata uang rupiah dgn menggunakan kurs tengah bank sentral pada tgl neraca
![Page 72: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/72.jpg)
Pengakuan dan PengukuranKewajiban Jangka Panjang
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
Peng-Peng-akuanakuan
a. Secara umum, kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan utk menyelesaikan kewajiban yg ada sampai pada saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dpt diukur dgn andal
b. Kewajiban diakui pd saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dgn kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
Peng-ukuran
a. Secara umum, kewajiban jk panjang dicatat sebesar nilai nominal
b. Apabila kewajiban jk panjang tsb dlm bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dlm mata uang rupiah dgn menggunakan kurs tengah bank sentral pd tgl neraca.
![Page 73: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/73.jpg)
Pengungkapan Kewajiban
Metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan
Pengungkapan Pengungkapan Kewajian Kewajian
Jangka PendekJangka Pendek
Harus disajikan dalam:a. Neracab. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Pengungkapan Kewajiban
Jangka Panjang
a. Neracab. CaLK:
Jumlah saldo berdasarkan tipe pemberi pinjaman
Jumlah saldo utang pemerintah jk panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya
Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jk panjang tsb
![Page 74: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/74.jpg)
Perlakuan Khusus Kewajiban
Penyelesaian Kewajiban sebelum Jatuh Tempo:Selisih antara harga perolehan kembali dgn nilai tercatat netto (carrying amount) diungkapkan di CaLK.
Tunggakan:Tunggakan atas pinjaman pemerintah disajikan dalam bentuk Daftar Umur Pembayaran kpd Kreditur pd CaLK
Penghapusan Utang:Perbedaan yg timbul disajikan di CaLK, yg merupakan selisih lebih antara nilai tercatat utang yg diselesaikan dgn nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur
![Page 75: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/75.jpg)
Perlakuan Khusus Kewajiban
Restrukturisasi Utang:Dampak restrukturisasi dicatat secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan.Tidak boleh mengubah nilai tercatat utang kecuali nilai tercatat lebih besar dari jumlah pembayaran masa depan.Diungkap pada CaLKJika pembayaran di masa depan < nilai tercatat debitur mengurangi nilai tercatat utang dan mengungkapkan dalam CaLKTidak boleh mengubah nilai tercatat utang jika pembayaran kas di masa depan tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan tidak melebihi nilai tercatat utang
![Page 76: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/76.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS
www.perbendaharaan.go.id
![Page 77: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/77.jpg)
EKUITAS
Adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas.
Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
![Page 78: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/78.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN
www.perbendaharaan.go.id
![Page 79: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/79.jpg)
Komponen Pendapatan
Terdapat dalam Laporan Operasional
Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan - LO
Terdapat dalam LRA Semua penerimaan rekening
kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan - LRA
![Page 80: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/80.jpg)
Perlakuan Khusus Pendapatan
Pendapatan - LO:Koreksi Pendapatan – LO TAYL Non Perpajakan merupakan pengurang ekuitas pd periode ditemukannya koreksi.Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pendapatan perpajakan merupakan pengurang pendapatan tanpa memperhatikan TA pengakuan pendapatan dimaksud
Pendapatan – LO yang mempengaruhi Kas:Kelebihan perhitungan pajak berdasarkan pemeriksaan otoritas pajak pengembalian pendapatan perpajakan
![Page 81: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/81.jpg)
Perlakuan Khusus Pendapatan
Perlakuan khusus koreksi Pendapatan – LO yg tidak mempengaruhi Kas:Keputusan otoritas pajak atau putusan upaya hukum yg diajukan WP yg mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya (piutang) menjadi lebih kecil perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan-LO sebelumnya.Jika atas ketetapan pajak yg diajukan upaya hukum telah dilakukan pembayaran oleh WP sebelum terbitnya keputusan upaya hukum dan selanjutnya keputusan upaya hukum yang terbit mengakibatkan piutang pajak yg dibayar menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak perlu dicatat penyesuaian atas nilai piutang pajak dan pengembalian pendapatan perpajakan - LO
![Page 82: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/82.jpg)
Perlakuan Khusus Pendapatan
Perlakuan khusus koreksi Pendapatan – LRA:Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya pengurang pendapatan.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan pengurang pendapatan pada periode yang sama.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan-LRA pada periode sebelumnya pengurang SiLPA/SAL pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian.
![Page 83: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/83.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA DAN TRANSFER
www.perbendaharaan.go.id
![Page 84: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/84.jpg)
DEFINISI
BEBAN
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yg hilang, atau biaya yg timbul akibat transaksi tsb dlm periode pelaporan yg berdampak pd penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yg mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah
BELANJA
TRANSFER
![Page 85: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/85.jpg)
Perlakuan Khusus
Perlakuan Khusus Beban:Beban persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari:
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda
Belanja Bantuan Sosial berbentuk barangHibah Aset Tetap yang dimiliki pemerintah yang sebelumnya dibeli dengan Belanja Modal, ketika diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak dicatat sebagai belanja/beban hibah melainkan sebagai beban kegiatan non operasional
![Page 86: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/86.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
www.perbendaharaan.go.id
![Page 87: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/87.jpg)
DEFINISI DAN JENIS-JENIS PEMBIAYAAN
Pembiayaan adl setiap penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yg akan diterima kembali, baik pd tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yg
dlm penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan utk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran
![Page 88: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/88.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI SiLPA/SiKPA/SAL
www.perbendaharaan.go.id
![Page 89: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/89.jpg)
DEFINISI
SiLPA/SiKPA
Selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan
Gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
SAL
![Page 90: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/90.jpg)
Company
LOGO
KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI TRANSITORIS
www.perbendaharaan.go.id
![Page 91: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/91.jpg)
DEFINISI DAN JENIS-JENIS TRANSAKSI TRANSITORIS
Transaksi Transitoris dalah Transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto
yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah
![Page 92: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/92.jpg)
KESIMPULAN/RESUME
1. Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai penetapan pilihan atau penjelasan rinci atas prinsip atau metode akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Pengaturan mengenai pilihan metode akuntansi atau petunjuk teknis pencatatan yang belum diatur atau PMK ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya
3. Kementerian Negara/Lembaga dapat menetapkan petunjuk teknis akuntansi di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dengan melalui pertimbangan dari Menteri Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan.
www.themegallery.com
![Page 93: 3 Materi KABA 150414](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081722/55cf9063550346703ba56fee/html5/thumbnails/93.jpg)
Company
LOGO
www.perbendaharaan.go.id