Download - 169270947 pengawasan-bank-oleh-regulator
1. Kewenangan memberikan
izin (right to license),
yaitu kewenangan untuk
menetapkan tatacara perizinan dan
pendirian suatu bank.
Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi :
Pemberian izin dan pencabutan izin usaha
bank.
Pemberian izin pembukaan, penutupan dan
pemindahan kantor bank.
Pemberian persetujuan atas kepemilikan
dan kepengurusan bank.
Pemberian izin kepada bank untuk
menjalankan kegiatan-kegiatan usaha
tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (right
to regulate).
yaitu kewenangan untuk menetapkan
ketentuan yang menyangkut aspek
usaha dan kegiatan perbankan dalam
rangka menciptakan perbankan sehat
yang mampu memenuhi jasa
perbankan yang diinginkan
masyarakat.
3.Kewenangan untuk
mengawasi (right to control).
yaitu kewenangan melakukan
pengawasan bank melalui
pengawasan langsung (on-site
supervision) dan pengawasan
tidak langsung (off-site
supervision).
Pengawasan langsung :
Dapat berupa pemeriksaan umum
dan pemeriksaan khusus,yang
bertujuan untuk mendapatkan
gambaran tentang keadaan
keuangan bank dan untuk memantau
tingkat kepatuhan bank terhadap
peraturan yang berlaku serta untuk
mengetahui apakah terdapat
praktik-praktik yang tidak sehat
yang membahayakan kelangsungan
usaha bank.
Pengawasan tidak langsung :
yaitu pengawasan melalui alat
pemantauan seperti laporan berkala yang
disampaikan bank,laporan hasil
pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam
pelaksanaannya, apabila diperlukan BI
dapat melakukan pemeriksaan terhadap
bank termasuk pihak lain yang meliputi
perusahaan induk, perusahaan anak, pihak
terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank.
BI dapat menugasi pihak lain untuk dan
atas nama BI melaksanakan tugas
pemeriksaan.
4. Kewenangan untuk mengenakan
sanksi (right to impose sanction)
yaitu kewenangan untuk
menjatuhkan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
terhadap bank apabila suatu bank
kurang atau tidak memenuhi
ketentuan. Tindakan ini mengandung
unsur pembinaan agar bank
beroperasi sesuai dengan asas
perbankan yang sehat.
Pendekatan pengawasan berdasarkan
kepatuhan pada dasarnya menekankan
pemantauan kepatuhan bank untuk
melaksanakan ketentuan ketentuan yang
terkait dengan operasi dan pengelolaan
bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi
bank di masa lalu dengan tujuan untuk
memastikan bahwa bank telah beroperasi
dan dikelola secara baik dan benar menurut
prinsip-prinsip kehati-hatian.
Pendekatan pengawasan berdasarkan
risiko merupakan pendekatan
pengawasan yang berorientasi ke
depan (forward looking). Dengan
menggunakan pendekatan tersebut
pengawasan/pemeriksaan suatu bank
difokuskan pada risiko-risiko yang
melekat (inherent risk)pada aktivitas
fungsional bank serta sistem
pengendalian risiko (risk control
system).
Melalui pendekatan ini akan lebih
memungkinkan otoritas pengawasan
bank untuk proaktif dalam melakukan
pencegahan terhadap permasalahan
yang potensial timbul di bank.
Pendekatan pengawasan berdasarkan
risiko memiliki siklus pengawasan
sebagai berikut :
Jenis-Jenis Risiko Bank :
Risiko Kredit : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.
Risiko Pasar : Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank,yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.
Risiko Likuiditas : Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
Risiko Operasional : Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal,kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
Risiko Hukum : Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontra.
Risiko Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.
Risiko Strategik : Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.
Risiko Kepatuhan : Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Bank Indonesia merupakan
otoritas pengawas bank di
Indonesia. Ada beberapa
titik berat pengawasannya.
Pertama, pengawasan kondisi
keuangan bank, khususnya tingkat
kesehatan atau aspek CAMELS
(pemenuhan permodalan/CAR;
kualitas aktiva produktif;
manajemen, rentabilitas, likuiditas,
dan sensitivitas terhadap pasar)
yang berorientasi risiko dengan
mendasarkan pada asas kehati-
hatian dalam menciptakan
kestabilan sistem keuangan.
Kedua, penetapan rambu-rambu kehati-hatian
yang harus ditaati perbankan. Antara lain
kewajiban pemenuhan modal minimum,
batas maksimum pemberian kredit, tingkat
kredit bermasalah yang harus dipertahankan,
posisi devisa neto, kewajiban pembentukan
cadangan penghapusan aktiva produktif yang
bermasalah, giro wajib minimum yang harus
dipelihara, penerapan prinsip mengenal
nasabah dalam kaitan dengan antipencucian
uang, pengaturan mengenai transparansi
kondisi keuangan bank dalam kaitan dengan
pelaporan kepada publik.
Ketiga, penerapan self-regulatory
banking, seperti kewajiban
menyusun kebijakan perkreditan
bank, satuan kerja audit internal,
penunjukan direktur kepatuhan dan
pelaporannya ke BI, penerapan
manajemen risiko, dan seterusnya.
Keempat,jika terjadi penyimpangan
peraturan atau terdapat potensi risiko,
BI akan melakukan pembinaan baik
berupa teguran, peringatan dan
pemanggilan pengurus
(direksi/komisaris) bank dalam bentuk
surat peringatan resmi, pembatasan
atau larangan untuk kegiatan tertentu
seperti keikutsertaan kliring,
pembukaan kantor cabang, pelarangan
penyaluran kredit, penurunan tingkat
kesehatan, penggantian pengurus,
pencantuman dalam daftar orang
tercela.
Kelima, bila BI menemukan adanya
dugaan tindak pidana perbankan
(pidana umum) atau pelanggaran
terhadap UU (pidana khusus) atas
dasar informasi/dugaan yang telah
dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan, BI wajib
menindaklanjuti temuan tersebut
berdasarkan surat keputusan
bersama Jaksa Agung RI, Kepala
Kepolisian RI, dan Gubernur BI.
KESIMPULAN :
Secara garis besar, BI telah mempunyai prosedur pengawasan standar yang berjenjang. Mulai dari pemberitahuan, konfirmasi melalui pemanggilan direksi dan komisaris bank, pemeriksaan khusus, surat peringatan, kewajiban melakukan langkah perbaikan, kewajiban komisaris melakukan langkah lanjutan termasuk pidana khusus dan pidana umum, monitoring perbaikan dan pengenaan sanksi dengan tetap mendasarkan kepada kerahasiaan bank untuk menjaga kepercayaan publik dan kestabilan sistem keuangan.
Thank You....