1 LAKIP 2016 Inspektorat
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (
Good Government ) merupakan syarat bagi setiap Pemerintahan
untukmewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-
cita berbangsa dan bernegara.
Sejak dikeluarkanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah banyak Instansi
Pemerintah termasuk Inspektorat yang mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan
sumber dayanya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKJIP). Dalam berbagai perkembangan selama lima tahun
terakhir dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya,
agaknya pelaporan keuangan dan kinerja dilingkungan instansi
pemerintah merupakan bagian yang penting guna meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintahan.
PeraturanBupatiBlitarNomor46Tahun 2016tentangkedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Blitar
adalahmerupakanlembagapengawaspenyelenggaraanpemerintahandaerah
(APIP)padaPemerintahKabupatenBlitar.
Merujukpada PP Nomor 60 Tahun 2008 SebagaiAparatPengawas Internal
Pemerintah,APIPmemilikitigaperankuncidiantarannyamemberikankeyakina
n yang memadahiatasketaatan, kehematan,
efisiensidanefektivitaspencapaiantujuanpenyelenggaraantugasdanfungsiIn
stansipemerintah, memberikan early warning
danmeningkatkanefektivitasmanajemenrisikodalampenyelenggaraantugas
danfungsiInstansipemerintahdanmemeliharasekaligusmeningkatkankualita
statakelolapenyelenggaraantugasdanfungsiInstansiPemerintah.
2 LAKIP 2016 Inspektorat
1.2 DASAR HUKUM
Landasan Hukum penulisan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Privinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penaganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3 LAKIP 2016 Inspektorat
11. PeraturanBupatiBlitarNomor46Tahun 2016tentangkedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Blitar
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman
pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2017.
A. Gambaran Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar
Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan BupatiBlitarNomor46Tahun
2016tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
BlitarbahwaInspektoratadalahunsurpengawaspenyelenggaraanpemerintah
andaerah, Inspektorat Daerah dipimpinolehseorangInspektur yang
dalammelaksanakantugasnyabertanggungjawablangsungkepadaBupatidan
secarateknisadministrativemendapatpembinaandariSekretaris Daerah
danmempunyaitugasmelakukanpengawasandanpembinaanterhadappelaks
anaanurusanpemerintahandaerah, melaksanakanpemeriksaan/audit
keuangan, pengawasanpemerintahdesa,
penanganankasuspengaduanmasyarakat,
kasuspermohonanijinmelakukanperceraiandanmelaksanakanreviulaporank
euangandaerah.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten
Blitar mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
c. Pemeriksaan,pengusutan,pengujian dan penilaian tugas pengawasan
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4 LAKIP 2016 Inspektorat
B. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
Inspektorat Kabupaten Blitar sesuai Peraturan BupatiNomor46
Tahun 2016 terdiridari :
1. Inspektur
2. Sekretaris
a) Sub Bagian Administrasidan Umum
b) Sub Bagian Perencanaan danPelaporan
c) Sub Bagian Keuangan
3. Inspektur pembantu Wilayahterdiridari;
a) InspekturPembantu Wilayah I
b) InspekturPembantu Wilayah II
c) InspekturPembantu Wilayah III
d) InspekturPembantu Wilayah IV
4. KelompokJabatanFungsionalterdiridari ;
a) PengawasPenyelenggaraUrusanPemerintahan di Daerah (P2UPD)
b) Auditor / JabatanFungsional Auditor (JFA).
C. DATA ESELONISASI JABATAN
Tabel 1
a). Susunan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Blitar
No Jabatan Jumlah
1 Inspektur 1 Orang 2 Sekretaris 1 Orang 3 Irban Wilayah 4 Orang 4 Kasubag 3 Orang 5 PejabatFungsional (P2UPD) 23 Orang 6 Auditor 1 Orang 7 Staf 12 Orang Jumlahpersonil 45 Orang
b). Kepangkatan
1. Golongan IV : 10 Orang
2. Golongan III : 33 Orang
3. Golongan II : 2 Orang
5 LAKIP 2016 Inspektorat
c). Eselon
1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 5 Orang
3. EselonIV : 3 Orang
d). Pendidikan Formal
1. S- 2 : 8 Orang
2. S- 1 : 33 Orang
3. Sarjana Muda / D3 : 2 Orang
4. S L T A : 2 Orang
5. S L T P : - Orang
e). Sarana dan Prasara
1.3. SISTIMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
pencapain kinerja Inspektorat selama 1 tahun anggaran2016. Adapun
sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat adalah
sebagai berikut :
Bab. I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mandat yang
diberikan antara lain Dasar Hukum pembentukan
Inspektorat, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi
dan Eselonisasi JababatanSistimatika Penyajian.
Bab. II perencanaan Kinerja , menjelaskan ringkasan ikhtisar
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab. III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian Kinerja dan
Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten
Blitar yang dikaitkan dengan petanggung jawaban publik
terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016.
Bab. IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar
tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan sebagai perbaikan kinerja dimasa datang.
6 LAKIP 2016 Inspektorat
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar
Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar telah
mengalami Revisi pada awal tribulan I tahun 2016 dimana linieritasnya
telah disesuaikan dengan RPJMD
Berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Blitar tahun 2016 bahwa arah kebijakan yang ditetapkan adalah sbb :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional.
3. Meningkatnya disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaaan anggaran
dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan
Tabel 1
TabellinieritasTujuandanSasaranInspektorat Daerah sebagai berikut :
Misi RPJMD Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD Tujuan SKPD Sasaran
SPKPD Indikator Sasaran
Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang yang efektif, efisien dan
Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabiltas kinerja pemerintah daerah
Peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional
Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional
Prosentase ketercukupan searan prasarana aparatur
Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian
7 LAKIP 2016 Inspektorat
akuntabel kinerja
Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan
Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Meningkatnya disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan
Presentase SKPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan
2.2. Perjanjian Kinerja
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014,
Perjanjian Kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahannya untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja
dan target kinerja.
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
No.
SasaranStrategis IndikatorKinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 MeningkatkanEfektivitasSistemPengawasan Internal
1. % PenyelesaianTindaLanjutTemuan Audit
100 %
2. % PenangananKasusPengaduanMasyarakat yang ditindakLanjuti
100 %
3. % Jumlah SKPD yang dilakukanPembinaandanpengawasan oleh Inspektorat.
100 %
4. % JumlahDesa yang dilakukanPembinaandanpengawasan
100 %
8 LAKIP 2016 Inspektorat
2 MeningkatnyaSumberDayaAparaturPengawasInspektorat
1. % JumlahAparaturPengawas yang mengikutiBimtek
100 %
No
Program
Anggaran (Rp).
Keterangan
1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 930.236.100 APBD 2 Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur 478.994.200 APBD 3 Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur 261.200.000 APBD 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan.
22.865.000 APBD
5 Program PeningkatanSistempengendalian Internal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH
4.217.499.000
APBD
6 Program PeningkatanProfesionalismeTenagaPemeriksadanAparaturPengawasan
. 450.147.300
APBD
Jumlah………………………..
6.360.941.60
0
Dalam tabel 2 diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Inspektorat
Daerah Kabupaten Blitar memperjanjikan dengan penentuan sasaran
strategisnya yaitu untuk meningkatkan efektifitas sistem pengawasan
Internal dengan target 100 % yaitu dengan menentukan 4 indikatornya
adalahsebagai berikut :
1. Persentase penyelesaian tindak lanjut audit dengan target 100 %
2. Persentase PenangananKasusPengaduanMasyarakat yang ditindakLanjuti
dengan target 100 %
3. Persentase Jumlah SKPD dan Desa yang
dilakukanPembinaandanpengawasanolehInspektoratdengan target 100
%
4. Persentase JumlahDesa yang dilakukanPembinaandanpengawasan
dengan target 100 %.
Sasaran strategis yang ke dua adalah
MeningkatnyaSumberDayaAparaturPengawasInspektorat yaitu dengan
indikatornya adalah Jumlah Aparatur pengawas yang mengikuti
Bimtek/pelatihan dengan target 100%. Diharpakan bahwa aparat
pengawas di Inspektorat semuanya harus sudah di bimtek dan
mendapatkan sertifikat sesuai dengan kompetensinya.
9 LAKIP 2016 Inspektorat
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
rencana kerja dengan realisasi masing-masing komponen sasaran,
sehingga diperoleh capaian tiap komponen dengan rata-rata seluruh
sasaran. Langkah selanjutnya adalah membandingkan capaian antara
berbagai komponen sasaran sehingga diperoleh tingkat keberhasilan
pencapaian masing-masing sasaran. Berdasarkan perbandingan tersebut
dapat diperoleh informasi mengenai sasaran sehingga dapat
ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan yang berdaya
guna dan berhasil guna dimasa mendatang.
Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak eksternal dan internal tentang sejauhmana
pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar
pada tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas
dan fungsi yang diemban. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat
dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan
Sasaran 1: Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengawasan Internal
Pengawasan internalmempunyaimakna yang
sangatpentingdalamrangkapenyelenggaraanpemerintahdaerah,
Selaindapatmenjadisaranauntukmenjaga agar
penyelengaraanpemerintahandaerahbejalansesuaiaturanatauketentuan
yang berlaku
10 LAKIP 2016 Inspektorat
,jugamerupakantolokukurkapasitas/kemampuanpemerintahdaerahdala
m
Mengendalikanpenyelenggaraanberbagaikebijakanprogramdankegiatand
alamrangkaurusanpemerintahandaerah.
UntukitukeberadaansystempengawasanInternal yang
efektifdanefisienmenjadisangatpenting.
OlehkarenaituInspektoratmenempatkanefektifitaspengawasan internal
pemerintahsebagaisasaran yang ingincapaidalampernecanaanstrategik
lima tahunan melalui program peningkatan sistem pengendalian
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang
operasionalnya didukung dengan kegiatan kegiatan :
Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Pencapaian 2016 Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatkan Pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien
1. % Jumlah OPD dan Desa yang diadakan pemeriksaan dan pembinaan.
100%
100%
100 %
2. % Penyelesaian Kasus pengaduan yang ditangani.
75 kasus
64 kasus
85,33%
3. % Jumlah temuan yang ditindak lanjuti
1540 temuan
1231 temuan
79,93%
2 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas
1. % Jumlah Pengawas yang bersertifikat
28 orang
28 orang
100%
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa dari terget pelaksanaan
pengawasan dan pembinaan pada SKPD dan Pemerintahan Desa dapat
11 LAKIP 2016 Inspektorat
terlaksana dengan optimal, dari target sebanyak 314 obyek
pemeriksaan terdiri dari 66 SKPD dan 248 desa sudah semua
Tercapai targetnya dan dari hasil pengawasan terdapat temuan
sebanyak 1540 temuan dan 1326 rekomendasi yang harus ditindak
lanjuti oleh obyek pemeriksaan.
Dapat kami laporkan disini bahwa di tahun 2016 Inspektorat
melaksanakan pada entitas sebanyak 314 Obrik pengawasan
diantarannya adalah Desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar
sebanyak 248 obrik dan 66 obrik SKPD yang dilakukan pengawasan
dan pembinaan, namun demikian untuk tahun 2017 Inspektorat hanya
akan melaksanakan pengawasan untuk desa sebanyak 112 desa
sedangkan desa yang belum diadakan pengawasan ditahun 2017 akan
dilakukan pembinaan dan pengawasan diawal tahun 2018 nanti. Hal
tersebut dikarenakan terbatasnya aparat pengawas yang ada di
Inspektorat Kabupaten Blitar saat ini.
Untuk penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat dari
target sebanyak 75 kasus terealisasi sebanyak 64 kasus atau 85,33
%. Dari jumlah 64 kasus yang masuk di Inspektorat dan semuannya
telah selesai ditangani sebanyak 35 untuk kasus permohonan ijin
melakukan perceraian sedangkan sisanya sebanyak 29 kasus
merupakan kasus pengaduan masyarakat ataupun kasus pelanggaran
disiplin / Indisipliner.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran
Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengawasan Internal diantaranya
adalah :
1. Masih kurangnya kesadaran SKPD / obrik untuk menindak lanjuti
temuan hasil pengawasan yang direkomendasikannya.
2. Kurangnya pemahaman SKPD/Obrik tentang peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya dalam pengelolaan keuangan
daerah
3. Perbandingan jumlah obrik yang harus diawasi tidak sebanding
dengan jumlah personil pejabat pengawas yang hanya 28 Pejabat
pengawas fungsional yang harus mengawasi sebanyak 314 obrik.
12 LAKIP 2016 Inspektorat
Sasaran2 : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawas.
Untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur pengawasan, Inspektorat
melalui program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan yang operasionalnya didukung dengan
kegiatan Workshop Perundang-undangan dan kegiatan Peningkatan
Kapasitas Aparatur Inspektorat yang capaiannya sebesar 100 % dari
target yang telah ditetapkan. Dari target yang ditetapkan bahwa
jumlah tenaga fungsional pengawas yang ada di Inspektorat sebanyak
28 orang yang kesemuannya telah bersertifikat.
3.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tahun Lalu dan Capaian tahun ini.
Tabel 5
Perbandingan Target dan Realisasi tahun sebelumnya
Indikator Kinerja Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi Target Realisasi
1. % Jumlah OPD dan Desa yang diadakan pemeriksaan dan pembinaan.
204 Obrik
204 Obrik
314
Obrik
314
Obrik
2. % Penyelesaian Kasus pengaduan yang ditangani.
75 kasus
61 kasus
75 kasus 64 Kasus
3. % Jumlah temuan yang ditindak lanjuti
1200 temuan
1061 temuan
1540 temuan
1231 temuan
4. % Jumlah Pengawas yang
bersertifikat
23 orang
23 orang
28 orang
28 Orang
1. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ditahun 2015 Inspektorat
melaksanakan pengawasan dengan jumlah entitas sebanyak 204
obyek pemeriksaan , namun ditahun 2016 obyeknya meningkat
menjadi 314 obyek pemeriksaan meningkat menjadi ± 64,96 %.
13 LAKIP 2016 Inspektorat
Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan jumlah
obrik yang diperiksa.
Yaitu untuk Desa yang sebelumnya hanya diperiksa separo dari
jumlah desa yang ada se Kabupaten Blitar namun ditahun 2016
semua desa yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 220 Desa
diadakan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat.
2. Untuk Indikator yang ke dua yaitu terkait Kasus pengaduan
masyarakat yang tertangani, bahwa dari hasil evaluasi tersebut
diatas untuk penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah
Daerah tidak bisa tercapai 100 % , sebenarnya Inspektorat tidak
memasang target, namun bilamana dikaitkan dengan anggaran
maka sesuai dari hasil evaluasi bahwa setiap tahunnya ada kurang
lebih 60 sampai dengan 70 kasus pengaduan yang masuk dan harus
ditindak lanjuti dan sifatnya insidentil. Untuk itu Inspektorat
mengharapkan agar kedepannya terjadi penurunan terhadap PNS
yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran disiplin PNS
maupun kasus perceraian pada PNS.
3. Persentase jumlah temuan pengawasan yang ditindak lanjuti adalah
merupakan indikator yang ke tiga yaitu dari jumlah temuan tahun
2015 sebanyak 1200 temuan dan tahun 2016 angka temuan
berkurang menjadi 1540 naik 1,28 %. Hal tersebut dikarenakan
obrik yang diperksa bertambah.
4. Indikator yang ke empat yaitu Persentase Jumlah aparat pengawas
yang bersertifikat.
Pada tahun 2015 aparat pengawas berjumlah 23 orang Pejabat
Fungsional P2UPD dan di tahun 2016 Inspektorat mendapat
tambahan 5 orang Auditor sehingga jumlah pengawas yang ada di
Inspektorat berjumlah 28 Penjabat Fungsional dan semuannya telah
di Bimtek dan mendapatkan sertifikat sesuai dengan jenjangnya.
3.4. Analisis Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dan
Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.
Pada tahun 2016 Inspektorat memperoleh dana sebesar
Rp. 9.631.281.600,- ( sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu
14 LAKIP 2016 Inspektorat
juta dua ratus delapan puluh satu enam ratus rupiah ) yang
digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 2940.892.500,-
diantarannya untuk Gaji PNS Inspektorat tahun 2016 dan belanja
langsung sebesar Rp. 6.690.389.100,- yang digunakan untuk
membiayai Program dan Kegiatan Inspektorat tahun 2016.
Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2016 sesuai dengan
indikator yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan
Renstra 2011 – 2016 yang telah mengalami Revisi diawal tahun 2016
dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan
efisiensi penggunaan dana, masih ditemui beberapa program
kegiatan yang tidak/belum memenuhi target kinerja dan program
kegiatan yang telah memenuhi target antara lain :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dengan Kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Dari evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan ini telah
memenuhi target kinerjannya sebesar 95,34 % dan untuk
dananya 87,99 %.
Penyebab tidak terpenuhinya target keuangannya dikarenakan
memang Inspektorat sudah mempertimbangkan prinsip-prinsi
penghematan dan efisiensi.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Dari evaluasi terhadap capaian Program dan Kegiatan baik
dana maupun fisik tidak memenuhi target yang telah
ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kesalahan penganggaran
yang seharusnya dana digunakan untuk rekening penggandaan
namun dituliskan untuk biaya Cetak sehingga rekening tidak
bisa diserap.
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH.
3.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
15 LAKIP 2016 Inspektorat
Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan
realisasi dana tercapai 93,73 % dari target yang
ditetapkan. Penyebab tidak terealisasinya fisik dikarenakan
ada obrik yang tidak diperiksa yaitu BUMD ( Apotik Ismangil
I dan II dan PDAM ). Tidak terlaksanannya hal tersebut
dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Aparatur yang ada
di Inspektorat
3.2. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
Dari evaluasi terhadap capaian program kegiatan realisasi
dana 75,92 % dan Fisik 85,33 %
Penyebab tidak terealisasinya target 100 % dikarenakan
memang sebenarnya Inspektorat tidak spesifik
mentargetkan untuk terjadinya kasus di Inspektorat,
nammun berdasarkan realisasi tahun lalu antara 60 samapi
70 kasus masuk di Inspektorat yang harus ditangani. Untuk
itu Inspektorat mengharapkan agar kedepannya terjadi
penurunan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran baik
itu pelanggaran disiplin PNS maupun kasus perceraian pada
PNS.
3.3. Inventarisasi Pelaporan dan Pemutakhiran Data TLHP
Dari evaluasiterhadapcapaian program kegiatan baik dana
maupun fisik tidak memenuhi target yang telah ditetapkan
Hal tersebut dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam
daerah dan luar daerah yang disediakan untuk konsultasi
dan koordinasi tidakdapat terserap seluruhnya mengingat
prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi.
3.4. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan
Eksternal.
Dari evaluasiterhadapcapaian program kegiatan,kegiatan
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Eksternal capaian
dananya tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal
tersebut dikarenakan Tidak terserapnya uang lembur,
mengingat prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi
sehingga tidak direalisasikan.
16 LAKIP 2016 Inspektorat
3.5. Rapat Koordinasi Pengawasan
Dari evaluasiterhadapcapaian program kegiatan, Kegiatan
Rapat Koorninasi pengawasan capaian kinerjannya tidak
memenuhi target yang ditetapkan yaitu 35,48 %. Hal
tersebut dikarenakan rapat dilaksanakan 2 kali namun
hanya dilaksanakan 1 kali.
3.6. Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan PPK
( RAD-PPK )
Dari evaluasiterhadapcapaian program kegiatan, Kegiatan
Pemantauan RAD-PPK capaian program kegiatan tidak
tercapai 100 % yaitu hanya 19,90%. Hal tersebut
dikarenakan Pedoman Pelaksanaan Aksi –PPK dari pusat
belum ada sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan
karena belum ada pedoman pelaksanaannya.
3.7. Reviu keuangan pemerintah Daerah.
Dari evaluasiterhadapcapaian program kegiatan, Kegiatan
Reviu Laporan keuangan pemerintah daerah dapat
dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerjanya
sebesar 96,97 %.
3.8. Kegiatan pengendalian Disiplin Aparatur.
Dari evaluasiterhadapcapaian program kegiatan, Kegiatan
pengendalian Disiplin Aparatur capaian kinerjanya tidak
terserap dengan baik hanya 58,93 %. Hal tersebut
dikarenakan untuk persediaan dana makan minum rapat
tidak diserap karena pada saat diadakan rapat masih pada
bulan Romadhon ( Puasa ).
3.9. Kegiatan Reviu RKA, LKJIP,dan Evaluasi LAKIP SKPD
Dari evaluasiterhadapcapaian program kegiatan, Kegiatan
Reviu RKA, LKJIP,dan Evaluasi LAKIP SKPD capaiannya
tidak mencapai target yang telah ditetapkan hanya
tercapai 71,81 %. Hal ini disebabkan Honorarium yang
disediakan untuk Evaluasi LAKIP SKPD tidak diserap karena
Evaluasi LAKIP tidak dilaksanakan.
3.10. Kegiatan pelaksanaan pengawasan urusan Desa.
Dari evaluasiterhadapcapaian program kegiatan, Kegiatan
17 LAKIP 2016 Inspektorat
pelaksanaan pengawasan urusan Desa capaian kinerjanya
sebasar 84,27 % untuk keuangannya sedangkan fisiknya
tercapai 100 %.
3.11.Kegiatan pelaksanaan LHKSN
Dari evaluasiterhadapcapaian program kegiatan, Kegiatan
pelaksanaan LHKSN capaian kinerjanya sebesar 75,72 %
3.12.KegiatanPengawasankhususdana BOS, DAK danBansos
Dari evaluasiterhadapcapaiankinerja program
dankegiatanbelumtercapaisesuai yang
diharapkanyaitusebesar 49,49 %
haltersebutdikarenakanketerbatasan SDM yang ada.
3.13. KegiatanPengawasandanEvaluasiKegiatanPertemuan/Rapat
diluar Kantor.
Dari evaluasiterhadapcapaian program
dankegiatanrealisasidanatercapaisebesar 36,13 %.
Penyebabtidakterpenuhinya target dikarenakanSKPD yang
melaksanakanRapatdiluar Kantor
belumsepenuhnyamelaporkankegiatannyasehinggadanaper
jalanandinasuntukkegiatanpemantauantidakdapatterserapd
enganbaik.
4. Program
PeningkatanProfesionalismetenagapemeriksadanaparaturp
engawasan.
4.1. KegiatanPeningkatanKompetensiAparaturInspektoratKabup
atenBlitar.
Dari evaluasiterhadap program
dankegiatancapaiankinerjarealisasidanasebesar 78,60 %
danfisik 100%.
Penyebabtidakterserapnyadanadikarenakananggaran yang
disediakanuntukperjalanandinasluardaerahuntukkoordinasi
dankonsultasitidakdigunakanmengingatuntukkegiataninidila
ksanakanolehpihakke III.
4.2. KegiatanPeningkatanKapasitasAparaturInspektoratuntukBi
mtekReviuPerencanaan Pembangunan, RPJMD, RKPD,
Reviu KUA-PPAS danReviuLKJiP.
18 LAKIP 2016 Inspektorat
UntukkegiataniniInspektoratmelakukan PAK. Hal
tersebutdikarenakanadanyainstruksidariPusatbahwa APIP
didiwajibkanuntukmelakukanreviuterhadapDokumen-
dokumenperencanaanpembangunanseperti RPJMD, LKJiP,
RKPD, KUA-PPAS danreviu RKA SKPD.
Dari hasilevaluasibahwa program
dankegiataninidapatterealisasidenganbaikyaitusebesar
99,02 %
REALISASI KEGIATAN dan ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR
NO. PROGRAM /KEGIATAN
ALOKASI BIAYA KELUARAN (OUTPUT)
ANGGARAN REALISASI % URAIAN TARGET REALISASI
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKENTORAN
Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Administrasi perkantoran
930.236.100
854.638.011
91,87% Tercukupinya Admnistrasi Perkantoran
12 bulan 12 bulan
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
546.766.700
444.736.880
81,34% Tercukupi dan terpeliharaanya Sarana prasarana Aparatur
12 bulan Pengadaan 1 buah kendaraan Dinas Roda dua 1 Unit
1 Unit kendaraan Roda dua
Pengadaan kendaraan Roda dua 1 Unit
3 Buah almari arsip
pengadaan Almari Arsip 3 Buah
5 Unit Printer
pengadaan Printer 5 Unit
1 Unit HT Pengadaan Alat Komunikasi i Unit
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan pendidikan dan pelatihan Formal 261.200.000
229.818.652
87,99% Terkirimnya Aparatur pengawas untuk mengikuti Pelatihan /Bimtek
43 Org 41 Org
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan Pengembanagan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
22.865.000
8.411.430
36,79% Pemenuhan jumlah Dokumen Perencanaan,Laporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
24 Lap 24 Lap
19 LAKIP 2016 Inspektorat
V PROGRAM PENIGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 823.450.000
771.830.000
93,73% Terlaksanannya Pengawasan dan pembinaan untuk SKPD
42 Obrik 42 Obrik
Penanganan Kasus pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah
641.300.000
486.850.000
75,92% penanganan Kasus Pengaduan yang masuk untuk ditindak lanjuti
76 kasus 63 kasus
Inventarisasi, Pelaporan dan Pemutakiran Data Hasil Pemeriksaan
40.535.000
32.038.270
79,04% Teriventarisirnya data TLHP
12 bulan 12 bulan
Evaluasi Tindak Lanjjut Hasil Temuan Pemeriksaan Internal
245.780.000
226.699.969
92,24% Jumlah Temuan Pemeriksaan Eksternal yang ditindak lanjuti
2 Temuan 6 Temuan
Rapat Koordinasi pengawasan 36.500.000
12.950.000
35,48% Jumlah SKPD yang menindak lanjuti hasil temuan Inspektorat
2 Kali 1 Kali
Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ,Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
79.150.000
15.750.000
19,90% Jumlah Rencana Aksi yang dilaksanakan
8 Aksi 8 Aksi
Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah 32.090.000
31.118.544
96,97% Terlaksananya Reviu LKPD
1 Reviu 1 Reviu
Pengendalian Disiplin Aparatur 10.080.000
5.940.000
58,93% Terlaksananya Sidak PNS (SKPD)setelah cuti Hari Raya
81 SKPD 81 SKPD
Reviu RKA, Reviu LAJIP dan Evaluasi LAKIP SKPD
216.560.000
155.521.093
71,81% Meningkatnya Laporan LAKIP,Pemerintah daerah, Lakip SKPD,Renja,Renstra
4 Lap 4Lap
Pelaksanaan pembinaan Urusan pemerintahan Desa dan kelurahan
1.331.428.000
1.121.960.500
84,27% Terlaksanannya pengawasan dan pembinaan Desa dan kelurahan
248 Desa/Kel
248 Desa/Kel
Pelaksanaan LHKASN 163.460.000
123.779.320
75,72% Tersediannya informasi data kekayaan seluruh aparatur sipil negara di Kab.Blitar
6.000 pejabat
Struktural
6.000 pejabat
Struktural
Pelaksanaan pengawasan Khusus dana BOS,DAK Bansos dan Hibah
300.216.000
148.590.000
49,49% Terperiksanya SKPD yng melaksanakan dana BOS,DAK,Bansos dan Hibah
24 SKPD 10 SKPD
Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pertemuan /Rapat diluar Kantor
147.920.000
53.442.819
36,13% Terpantauan kegiatan rapat diluar Kantor/daerah
81 SKPD 8 SKPD
Unit Pengendalian Gratifikasi ( UPG) 115.175.000
10.100.000
8,77% Terbentuknya Tim Pengendalian Gratifikasi Tingkat Kabupaten Blitar
1 Kali 1 Kali
VI PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
Peningkatan kompetensi Aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar
388.927.300
305.700.000
78,60% Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Diklat
24 PF 24 PF
Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat untuk Bimtek Reviu RKPD,SAKIP,RPJMD,RENSTRA,LKPD Dana Desa
356.750.000
353.250.000
99,02% Jumlah Aparat pengawas ang mengikuti Diklat kompetensi
43 Org 43 Org
TOTAL.................................... 6.690.389.100
5.393.125.488
80,61%
20 LAKIP 2016 Inspektorat
P E N U T U P
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dua sasaran Inspektorat
Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam rencana Kinerja Tahun
2016 telah dapat dipenuhi, walaupun dengan tingkat pencapaian
keseluruhan dibawah 100% yaitu sebesar 80,61 %
Pencapaian kedua sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari
seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Blitar untuk berkontribusi nyata
dan berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2016tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.
Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian Kinerja sasaran
merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna
peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan
melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan
pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya
perencanaan yang baikdenganmelaksanakankaidah-kaidahyang
telahditetapkan.
INSPEKTUR DAERAH KABUPATENBLITAR
DRS. TOTOK SUBIHANDONO,MSi
21 LAKIP 2016 Inspektorat
Pembina UtamaMuda NIP.19620810 199203 1 009
22 LAKIP 2016 Inspektorat
Tabel 2
MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021
Tujuan SKPD
Sasaran SKPD
Indikator Sasaran SKPD ( IKU SKPD )
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
( Out Come) Indikator Kinerja
kegiatan (Out put)
Data Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Target
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Unit kerja Penanggung Jawab
2016
2017
2018
2019
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Meningkatkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Persentase SKPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan.
2. Persentase Temuan Pemeriksaan yang ditindak lanjuti
Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH.
Persentase SKPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan.
% 100 100 100 100 100 100 Inspektorat
Meningkatkan disiplin dan penegaan aturan bagi PNS yang melakukan pelanggaran
Persentase Kasus Pengaduan masyarakat yang tertangani
Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH.
Terselesainya kasus pengaduan yang dilaporkan ke Inspektorat.
% 100 100 100 100 100 100 Inspektorat
23 LAKIP 2016 Inspektorat
Mewujudkan
aparat pengawas yang profesional dan berintegritas
Persentase aparat pengawas yang mempunyai sertifikat tertentu.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas,
Meningkatnya pemahaman aparat pengawas terhadap peraturan perundang-undangan.
% 100 100 100 100 100 100 Inspektorat
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional.
Persentase dokumen yang harus disusun
Program Pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pemenuhan jenis dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu.
% 100 100 100 100 100 100 Inspektorat
24 LAKIP 2016 Inspektorat