Download - 1. Slide SPKN-Ringkas
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
1/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
STANDAR PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA
Terima kasih kepada Dr. H. Cris Kuntadi, C.P.A. atas slide presentasinya
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
2/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 2
Sistematika Pembahasan
Pendahuluan Standar Umum
Standar Pelaksanaan:
Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Standar Pelaporan: Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
3/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PENDAHULUAN
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
4/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 4
Arti Pentingnya Standar Audit
Standar audit sebagai pedoman bagi
auditor
Standar audit sebagai alat ukur kinerjaauditor
Jaminan mutu bagi para pengguna
laporan audit
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
5/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 5
Latar Belakang SPKN
SAP 1995 BPK pertama kali menerbitkan standar pemeriksaan yaitu Standar Audit
Pemerintahan (SAP) 1995
SAP 1995 diadopsi dari US Government Auditing Standards (GAS)
1994
Dinamika Perubahan Perkembangan metode dan praktik-praktik audit
Pemberlakukan paket tiga UU Bidang Keuangan Negara & UU BPK
SPKN
Menggunakan beberapa referensi, terutama Generally Accepted
Government Auditing Standards (GAGAS) 2003 Revision, United StatesGeneral Accounting Office US-GAO
Melalui due process:
Public hearing
Konsultan nasional dan internasional
Konsultasi dengan pihak Pemerintah
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
6/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 6
Dasar Hukum SPKN
UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 5
(1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan
berdasarkan standar pemeriksaan.
(2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
UU No. 15/2006 tentang BPK Pasal 9 ayat (1) huruf e:
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menetapkan
standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi
denganpemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakandalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
7/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 7
Tujuan SPKN
Menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa& organisasi pemeriksa dalam
melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan & tanggung jawab keuangannegara (Par 03)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
8/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 8
Penerapan/Pengguna SPKN
SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yangdilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta
fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara (Par 06)
Maka SPKN berlaku untuk: BPK
Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk
dan atas nama BPK.
SPKN dapat digunakan oleh APIP termasuk SPImaupun pihak lainnya sebagai acuan dalam menyusun
standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas,
dan fungsinya (Par 08).
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
9/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 9
Pokok Pemikiran SPKN
Akuntabilitas (Pengertian pengelolaan dan tanggung jawabKeuangan Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan
semua entitas oleh pihak yang melakukan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara (Par 10))
Tanggung jawab Pemeriksa Tanggung jawab Organisasi Pemeriksa
Tanggung jawab Manajemen EntitasYang
Diperiksa
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
10/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 10
Tanggung Jawab Manajemen
Entitas yang Diperiksa (Par 19)
Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis,efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern
yang efektif
Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu.
Menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menciptakandan memelihara suatu proses untuk memantau statustindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
11/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 11
Tanggung Jawab Pemeriksa
(Par 20-26)
Memahami prinsip pelayanan kepentingan publik &mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentinganpublik dalam melakukan pemeriksaan
Melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnyadengan derajat integritas tertinggi
Bersikap obyektif dan bebas dari benturan kepentingan
Mempertahankan independensi dalam sikap mental (infact) & independensi dalam penampilan (in appearance)
Menggunakan pertimbangan profesional dalam
menetapkan lingkup dan metodologi, menentukanpengujian dan prosedur, melaksanakan pemeriksaan, danmelaporkan hasilnya
Membantu manajemen dan pengguna laporan untukmemahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan SPKN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
12/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 12
Tanggung Jawab Organisasi Pemeriksa
(Par 27)
Independensi dan obyektivitas dipertahankan
Pertimbangan profesional digunakan
Pemeriksaan dilakukan oleh personil yang kompetendan profesional
Peer-reviewdilakukan secara periodik
Meyakinkan bahwa:
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
13/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 13
SEKTOR PRIVAT SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SAK SAP
STANDAR PEMERIKSAAN SPAP SPKN
Hubungan dan Kedudukan SPKN
dengan Standar Lainnya
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
14/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 14
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan keuangan, Pemeriksaan kinerja, dan
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
15/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 15
Pemeriksaan Keuangan
Adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan keuangan bertujuan untukmemberikan keyakinan yang memadai(reasonable assurance) apakah laporan
keuangan telah disajikan secara wajar, dalamsemua hal yang material sesuai dengan prinsipakuntansi yang berlaku umum di Indonesia ataubasis akuntansi komprehensif selain prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Par14)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
16/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 16
Pemeriksaan Kinerja
Adalah pemeriksaan atas pengelolaankeuangan negara yang terdiri atas pemeriksaanaspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaanaspek efektivitas.
Dalam melakukan pemeriksaan kinerja,pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan sertapengendalian intern.
Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif
dan sistematik terhadap berbagai macam bukti,untuk dapat melakukan penilaian secaraindependen atas kinerja entitas atauprogram/kegiatan yang diperiksa (Par 15)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
17/85Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 17
Pemeriksaan Dengan Tujuan
Tertentu (PDTT)
Bertujuan untuk memberikan simpulan atassuatu hal yang diperiksa.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat
bersifat eksaminasi (examination), reviu(review), atau prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures).
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi
antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain dibidang keuangan, pemeriksaan investigatif, danpemeriksaan atas sistem pengendalian intern(Par 17)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
18/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 18
SISTEMATIKA SPKN
PENDAHULUAN
UMUM
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KINERJA
PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU
PELAPORAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PELAPORAN
PEMERIKSAAN KINERJA
PELAPORAN
PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU
1
2
4
6
3
5
7
TUJUH PERNYATAAN STANDAR
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
19/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 19
PSP 01 PSP 03PSP 02
KOMPETENSI
INDEPENDENSI
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
PENGENDALIA
N MUTU
PERENCANAAN
DAN SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN
TEMUANPEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI
PENERAPAN
PABU
PENGUNGKAPAN
KECUKUPAN
INFORMASI
OPINI
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
KEPATUHAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 05PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
BENTUK
LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR
KUALITAS
LAPORAN
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 07PSP 06
PERENCANAAN
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSIKETIDAKPATUHAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
ASERSI
SIMPULAN ATAS
ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIANBERDASARKAN
KRITERIA
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN DAN
KEPATUHAN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN
STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
20/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PSP 01 STANDAR UMUM
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
21/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 21
PSP 01 PSP 03PSP 02
KOMPETENSI
INDEPENDENSI
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
PENGENDALIA
N MUTU
PERENCANAAN
DAN SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN
TEMUANPEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI
PENERAPAN
PABU
PENGUNGKAPAN
KECUKUPAN
INFORMASI
OPINI
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
KEPATUHAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 05PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
BENTUK
LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR
KUALITAS
LAPORAN
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 07PSP 06
PERENCANAAN
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSIKETIDAKPATUHAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
ASERSI
SIMPULAN ATAS
ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIANBERDASARKAN
KRITERIA
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN DAN
KEPATUHAN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN
STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
22/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 22
Standar Umum
Persyaratan Kemampuan/Keahlian atauKompetensi (Par 03-13)
Independensi (Par 14-26)
Penggunaan Kemahiran Profesional SecaraCermat dan Seksama atau Due Professional
Care (Par 27-33) Pengendalian Mutu atau Quality Assurance (Par
34-40)
Mengatur tentang persyaratanpemeriksa dan organisasi pemeriksa:
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
23/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 23
Standar Umum 1 (Par 03):
Persyaratan Kemampuan/Keahlian
atau Kompetensi
Pemeriksa secara kolektif harus memiliki
kecakapan profesional yang memadaiuntuk melaksanakan tugas pemeriksaan.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
24/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 24
SECARA KOLEKTIF MEMILIKI KECAKAPAN PROFESIONAL
PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN
KEMAMPUAN/KEAHLIAN
1
2
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
25/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 25
Persyaratan Pendidikan
Berkelanjutan (Par 06-09)
Persyaratan ini bukan merupakan persyaratankolektif tetapi individu
Setiap 2 tahun harus menyelesaikan 80 jam
pendidikan Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan
tersebut harus dalam hal yang berhubunganlangsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara Sedikitnya 20 jam dari 80 jam tersebut harus
diselesaikan dalam 1 tahun dari periode 2 tahun
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
26/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 26
Persyaratan Kemampuan/
Keahlian Pemeriksa (Par 10-13)
Pengetahuan tentang SPKN
Pengetahuan umum tentang entitas, program,dan kegiatan yang diperiksa
Ketrampilan berkomunikasi
Ketrampilan yang memadai untuk pemeriksaan
yang dilaksanakan
Secara kolektif harus memiliki:
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
27/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 27
Kualifikasi Khusus/Tambahan untuk
Pemeriksaan Keuangan (Par 11-13)
UTAMA
KHUSUS
PERSYARATAN
KEMAMPUAN/ KEAHLIAN
PEMERIKSA
SECARA INDIVIDUAL HRS MEMILIKI KEAHLIANDI BIDANG AKUNTANSI DAN AUDITING,
SERTA MEMAHAMI PABU YANG
BERKAITAN DENGAN ENTITAS
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN
HARUS BERSERTIFIKASI
SECARA KOLEKTIF BERSERTIFIKASI
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
28/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 28
DALAM SEMUA HAL YANG BERKAITAN DENGAN
PEKERJAAN PEMERIKSAAN
ORGANISASI PEMERIKSA DAN PEMERIKSA HARUSBEBAS DALAM SIKAP MENTAL DAN PENAMPILAN DARI:
GANGGUAN PRIBADI
GANGGUAN EKSTERN
GANGGUAN ORGANISASI
Standar Umum 2 (Par 14):
Independensi
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
29/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 29
Menjamin pendapat, simpulan atau rekomendasi yangdilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidakmemihak
Menghindar dari situasi yang menyebabkan pihak ketigamenyimpulkan bahwa pemeriksa tidak independen
Mempertimbangkan 3 macam gangguan independensi
Menolak penugasan pemeriksaan apabila satu ataulebih gangguan independensi memepengaruhi tugaspemeriksaannya
Memuat gangguan independensi dalam laporanpemeriksaan apabila dalam keadaan tertentu tidak dapatmenolak penugasan
Pemeriksa harus:
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
30/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 30
Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta
penyusunan LHP, pemeriksa wajib
menggunakan kemahiran profesionalnyasecara cermat dan seksama.
Skeptisme profesional
Standar Umum 3 (Par 27):
Penggunaan Kemahiran Profesional
Secara Cermat dan Seksama
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
31/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 31
Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan
pemeriksaan berdasarkan SPKN harus memiliki sistem
pengendalian mutu yang memadai, dan sistempengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain
yang kompeten (pengendalian mutu ekstern).
Untuk menjamin keandalan pengendalian mutu
organisasi pemeriksa tersebut, pengendalian mutu
tersebut harus direviu oleh organisasi pemeriksa lainnya
(peer-review) paling tidak sekali dalam 5 tahun (Par 36)
Standar Umum 4 (Par 34):
Pengendalian Mutu
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
32/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
33/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 33
PSP 01 PSP 03PSP 02
KOMPETENSI
INDEPENDENSI
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
PENGENDALIA
N MUTU
PERENCANAAN
DAN SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN
TEMUANPEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI
PENERAPAN
PABU
PENGUNGKAPAN
KECUKUPAN
INFORMASI
OPINI
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
KEPATUHAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 05PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
BENTUK
LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR
KUALITAS
LAPORAN
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 07PSP 06
PERENCANAAN
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSIKETIDAKPATUHAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
ASERSI
SIMPULAN ATAS
ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIAN
BERDASARKAN
KRITERIA
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN DAN
KEPATUHAN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN
STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
34/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PSP 02
StandarPelaksanaan
Pemeriksaan Keuangan
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
35/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 35
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
PSP 02
PERENCANAAN DAN
SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI PEMERIKSA
PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN TEMUAN
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI PEMERIKSAAN
ADOPSI SPAP MURNI SPKN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
36/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 36
Standar Yang Diadopsi
dari SPAP(Par 03)
Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknyadan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisidengan semestinya.
Pemahaman yang memadai atas pengendalian internharus diperoleh untuk merencanakan audit danmenentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akandilakukan.
Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dankonfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakanpendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
37/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 37
Standar Pelaksanaan Tambahan 1
KOMUNIKASI PEMERIKSA (Par 06)
Pemeriksa harus mengkomunikasikan
informasi yang berkaitan dengan sifat,
saat, lingkup pengujian, pelaporan yangdirencanakan, dan tingkat keyakinan
kepada manajemen entitas yang diperiksa
dan atau pihak yang meminta
pemeriksaan.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
38/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 38
Pihak-pihak yang dilakukan komunikasi oleh pemeriksa: Manajemen entitas yang diperiksa. Lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen
atau pemerintah seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dan
dewan pengawas. Pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses
pelaporan keuangan.
Apabila pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, pemeriksa harusmengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian kepada
entitas yang diperiksa dan pihak lainnya
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
39/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 39
Standar Pelaksanaan Tambahan 2
PERTIMBANGAN HASIL
PEMERIKSAAN SEBELUMNYA (Par 15)
Pemeriksa harus mempertimbangkan
hasil pemeriksaan sebelumnya serta
tindak lanjut atas rekomendasi yang
signifikan dan berkaitan dengan tujuan
pemeriksaan yang sedang dilaksanakan.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
40/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 40
Tujuan: Mengidentifikasi langkah koreksi yang berkaitan dengan temuan dan rekomendasi
signifikan.
Menilai sistem pemantauan tindak lanjut atau merekomendasikan sistem tersebut
jika manajemen belum memilikinya Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak
pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat,
tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang
diperiksa (Par 17).
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
41/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 41
Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untukmemberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksisalah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhanterhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yangberpengaruh langsung dan material terhadap penyajianlaporan keuangan.
Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa,(informasi memberikan bukti terkait penyimpanganperaturan perundang-undangan yang berpengaruh material
tetapi tidak langsung berpengaruh terhadap kewajaranpenyajian laporan keuangan), pemeriksa harusmenerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untukmemastikan bahwa penyimpangan dari peraturanperundang-undangan telah atau akan terjadi.
Standar Pelaksanaan Tambahan 3
MENDETEKSI PENYIMPANGAN, KECURANGAN DAN
KETIDAKPATUTAN (Par 19)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
42/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 42
Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanyasituasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasikecurangan dan/atau ketidakpatutan dan apabila timbul
indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadapkewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksaharus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahanuntuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau
ketidakpatutan telah terjadi dan menentukandampaknya terhadap kewajaran penyajian laporankeuangan.
Standar Pelaksanaan Tambahan 3
MENDETEKSI PENYIMPANGAN, KECURANGAN DAN
KETIDAKPATUTAN (Par 19)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
43/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 43
Standar Pelaksanaan Tambahan 4
PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN
(Par 23)
Pemeriksa harus merencanakan danmelaksanakan prosedur pemeriksaanuntuk mengembangkan unsur-unsurtemuan pemeriksaan.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
44/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 44
Standar Pelaksanaan Tambahan 5
DOKUMENTASI PEMERIKSAAN (Par 26)
Pemeriksa harus mempersiapkan dan memeliharadokumentasi pemeriksaan dalam bentuk KKP.
Dokumentasi pemeriksaan harus mendukung opini,temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksaan.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
45/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PSP 03
StandarPelaporan Pemeriksaan
Keuangan
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
46/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 46
PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
PSP 03
PERNYATAAN PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI
PENERAPAN PABU
PERNYATAAN PENDAPAT
SECARA KESELURUHAN
PENGUNGKAPAN
INFORMATIF YG MEMADAI
PERNYATAAN KEPATUHAN
TERHADAP SPKN
LAPORAN KEPATUHAN
LAPORAN PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN PEJABAT YG
BERTANGGUNG JAWAB
INFORMASI RAHASIA
DISTRIBUSI LAPORAN
ADOPSI SPAP MURNI SPKN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
47/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 47
Standar yang Diadopsi dari SPAP
(Par 03)
Laporan audit harus menyatakan apakah LK disajikan
sesuai PABU atau prinsip akuntansi yang lain yang
berlaku secara komprehensif.
Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi periode
berjalan dibandingkan periode sebelumnya.
Pengungkapan informatif dalam LK harus dipandangmemadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
Laporan auditor harus memuat suatu pernyataanpendapat mengenai LK secara keseluruhan atau suatuasersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikanmaka alasannya harus dinyatakan.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
48/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 48
Standar Pelaporan Tambahan 1
PERNYATAAN KEPATUHAN
TERHADAP SPKN (Par 06)
LHP harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukansesuai dengan Standar Pemeriksaan
LHP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuaiSPKN berarti sesuai standar umum, standar pelaksanaan, danstandar pelaporan.
Pengguna laporan diharapkan merasa yakin dan dapatmengandalkan kredibilitas LHP.
Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti SPKN, pemeriksadilarang untuk menyatakan demikian.
Pemeriksa harus mengungkapkan alasannya dan dampaknyaterhadap LHP.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
49/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 49
Standar Pelaporan Tambahan 2
PELAPORAN TENTANG KEPATUHAN (Par 10)
LHP atas LK harus mengungkapkan bahwa pemeriksa
melakukan penguj ian atas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung
dan material terhadap penyajian LK.
Selain LHP yang memuat opini terhadap LK (Par 03 PSP 03),
pemeriksa juga harus membuat laporan atas kepatuhan jika memang
menemukan masalah ketidakpatuhan (Par 10 dan 11 PSP 03)
sebagai konsekuensi penerapan standar pelaksanaan tambahan
ketiga tentang perancangan pemeriksaan terhadap penyimpangan,kecurangan, dan ketidakpatutan (Par 19 PSP 02).
Sejauh memungkinkan, penyajian temuan mengenai ketidakpatuhan
mencakup unsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab (Par 16)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
50/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 50
Standar Pelaporan Tambahan 3
PELAPORAN TENTANG PENGENDALIAN INTERN (Par
10)
Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkankelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporankeuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapatdilaporkan
Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern ataspelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapatdilaporkan (Par 20).
Hal-hal yang diidentifikasi pada kondisi yang dapat dilaporkanyang material harus dihubungakan dengan hasil pemeriksaan
secara keseluruhan dhi. opini (Par 21) Sejauh memungkinkan, penyajian temuan mengenai kelemahan
pengendalian intern mencakup unsur kondisi, kriteria, akibat dansebab. Apabila unsur-unsur tersebut memadai, maka harus dibuatrekomendasi (Par 22)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
51/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 51
Pedoman dalam melaporkan
unsur-unsur temuan:
Kondisi Memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan pemeriksa
di lapangan.
Kriteria
Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh penggunalaporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan sepertiapa yang diharapkan.
Akibat Memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan
pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa(kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria).
Sebab Memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang
menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
52/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 52
Standar Pelaporan Tambahan 4
TANGGAPAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG
JAWAB (Par 24)
LHP yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian
intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi
tanggapan dari pimpinan/pejabat enti tas yang diper iksa
mengenai temuan, rekomendasi & tindakan koreksi yang
direncanakan
Untuk menjaga & meningkatkan obyektivitas LHP.
LHP bukan hanya memuat hasil analisis & simpulan pemeriksa
saja tetapi juga memuat pendapat entitas yang diperiksa terhadaptemuan yang disajikan pemeriksa.
Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab harus dievaluasi,dan apabila bertentangan atau tidak benar maka pemeriksa harusmenyampaikan ketidaksetujuannya secara seimbang dan obyektif
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
53/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 53
Standar Pelaporan Tambahan 5
INFORMASI RAHASIA (Par 29)
Informasi rahasia yang dilarang diungkapkan kepada umumtidak diungkapkan dalam LHP. Namun LHP harus
mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut
dan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak
dilaporkannya informasi tersebut Sifat rahasia informasi ditentukan oleh sifat & jenis entitas yang
diperiksa serta sifat & jenis informasi atau karena peraturan per-UU-antidak mungkin dan tidak diperbolehkan untuk diketahui oleh publik.
Pemeriksa dapat meyakinkan keraguan pihak entitas yang diperiksa
yang keberatan menyampaikan data dan informasi kepada pemeriksakarena khawatir data dan informasi tersebut akan terpublikasi.
Bahwa pertimbangan pemeriksa mengenai tidak diungkapkannyainformasi tertentu harus mengacu kepada kepentingan publik (Par 31).
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
54/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 54
Standar Pelaporan Tambahan 6
DISTRIBUSI LAPORAN (Par 32)
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembagaperwakilan, enti tas yang diperiksa, pihak yang mempunyaikewenangan untuk mengatur enti tas yang diper iksa, pihak
yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasilpemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang
untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
LHP tidak dapat disampaikan secara sembarangankepada pihak-pihak yang tidak berkompeten.
Selain untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimuatdalam TP, pendistribusian LHP kepada pihak-pihak yangkompeten dimaksudkan untuk menjaga efektivitaspemanfaatan & TLHP tersebut.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
55/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 55
HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN
OPINILHP LAPORAN KEUANGAN
LHP KEPATUHAN DALAM KERANGKA
PEMERIKSAAN KEUANGAN
LHP PENGENDALIAN INTERN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN
KEUANGAN
http://localhost/var/www/apps/conversion/SOSIALISASI/tamplate%20laporan%20final/tamplate%20laporan%20HASIL%20PEMERIKSAAN%20KEUANGAN.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/SOSIALISASI/tamplate%20laporan%20final/tamplate%20laporan%20HASIL%20PEMERIKSAAN%20KEUANGAN.doc -
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
56/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 56
PEMERIKSAAN KEUANGAN
OPINIPASAL 16 (1)UU 15/2004
UTAMA
LAPORAN
PEMERIKSAAN
KEPATUHAN
PASAL 14 (1)
UU 15/ 2004APABILA
LAP
PEMERIKSAAN
SPI
PASAL 12
UU 15/ 2004
MASUKAN
BAGI
PEMERINTAH
PASAL 4 (2)
UU 15/ 2004
PASAL 1 (9)
UU 15/ 2004
http://localhost/var/www/apps/conversion/SOSIALISASI/tamplate%20laporan%20final/tamplate%20laporan%20HASIL%20PEMERIKSAAN%20KEUANGAN.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/SOSIALISASI/tamplate%20laporan%20final/tamplate%20laporan%20HASIL%20PEMERIKSAAN%20KEUANGAN.doc -
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
57/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 57
PENGENDALIAN INTERN
DALAM KERANGKA
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PELAPORAN
PEMAHAMAN YANG MEMADAI ATAS
PENGENDALIAN INTERN HARUS DI-PEROLEH UNTUK MERENCANAKAN
AUDIT, DAN MENENTUKAN SIFAT,
SAAT, DAN LINGKUP PENGUJIAN
YANG AKAN DILAKUKAN
PELAKSANAAN
DISAIN
OPINI
PELAKSANAANLAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN
YANG MEMPENGARUHI LK
LEMAH
LEMAH
MATERIAL
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
58/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 58
KEPATUHAN DALAM KERANGKA
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PELAPORAN
PEMERIKSA HARUS MERANCANGPEMERIKSAAN GUNA MENDETEKSI
SALAH SAJI MATERIAL YANG
DISEBABKAN KETIDAKPATUHAN
PELAKSANAAN
PEMERIKSA HARUS WASPADA ADANYAKECURANGAN/ KETIDAKPATUTAN
YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN
THD KEWAJARAN LAP KEU
OPINIYANG
MEMPENGARUHI
LAP KEU
LAPORAN
KEPATUHAN
MATERIAL
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
59/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 59
LHP KEPATUHAN DALAM KERANGKA
PEMERIKSAAN KEUANGAN
PELAPORAN
PENYIMPANGAN/ PELANGGARAN
ADMINISTRASI
KECURANGAN
KETIDAKPATUTAN
PERIKATAN
PERDATA
ADA UNSUR
PIDANA PIHAK
BERWENANG
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
60/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PEMERIKSAAN
KINERJA
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
61/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 61
PSP 01 PSP 03PSP 02
KOMPETENSI
INDEPENDENSI
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
PENGENDALIA
N MUTU
PERENCANAAN
DAN SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN
TEMUAN
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI
PENERAPAN
PABU
PENGUNGKAPAN
KECUKUPAN
INFORMASI
OPINI
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
KEPATUHAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 05PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
BENTUK
LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR
KUALITAS
LAPORAN
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 07PSP 06
PERENCANAAN
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSIKETIDAKPATUHAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
ASERSI
SIMPULAN ATAS
ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIAN
BERDASARKANKRITERIA
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN DAN
KEPATUHAN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
62/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PSP 04
StandarPelaksanaan
Pemeriksaan Kinerja
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
63/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 63
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA
PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI PEMERIKSAAN
MURNI SPKN, BUKAN ADOPSI
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
64/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 64
Standar Pelaksanaan
01-Perencanaan: Pekerjaan harus direncanakan secara memadai02-Supervisi: Staf harus disupervisi dengan baik
03-Bukti Pemeriksaan: Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan
harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan
dan rekomendasi pemeriksa
04-Dokumentasi Pemeriksaan: Pemeriksa harus mempersiapkan danmemelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk KKP. KKP
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus
berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang
berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan
pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa KKP tersebut dapatmenjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi
pemeriksa
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
65/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PSP 05
StandarPelaporan Pemeriksaan
Kinerja
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
PSP 05
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
66/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 66
PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA
PSP 05
BENTUK LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR KUALITAS LAPORAN
DISTRIBUSI LAPORAN
MURNI SPKN, BUKAN ADOPSI
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
67/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 67
Standar Pelaporan
01-Bentuk Laporan: Pemeriksa harus membuat LHP untuk
mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan02-Isi Laporan: LHP harus mencakup:
a. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai SPKN
b. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan
c. LHP berupa temuan pemeriksaan, simpulan, & rekomendasi
d. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas LHP
e. Pelaporan informasi rahasia apabila ada
03-Unsur Kualitas Laporan: LHP harus tepat waktu, lengkap, akurat,
obyektif, meyakinkan, serta jelas, & seringkas mungkin
04-Distribusi Laporan: LHP diserahkan kepada lembaga perwakilan,
entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan mengatur
entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab melakukanTLHP, dan pihak lain yang diberi wewenang menerima LHP sesuai
peraturan yang berlaku
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
68/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 68
HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
TEMUAN-TEMUAN
SIMPULAN
REKOMENDASI
PROSES
MENYIMPULKAN
PROSES
PENENTUANREKOMENDASI
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
69/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PEMERIKSAANDENGAN TUJUAN
TERTENTU
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
70/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 70
PSP 01 PSP 03PSP 02
KOMPETENSI
INDEPENDENSI
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
PENGENDALIA
N MUTU
PERENCANAAN
DAN SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI AUDIT
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSI
KETIDAKPATUHAN
PENGEMBANGAN
TEMUAN
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
PENYAJIAN
SESUAI PABU
PENGUNGKAPAN
INKONSISTENSI
PENERAPAN
PABU
PENGUNGKAPAN
KECUKUPAN
INFORMASI
OPINI
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
KEPATUHAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 05PSP 04
PERENCANAAN
SUPERVISI
BUKTI
PEMERIKSAAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
BENTUK
LAPORAN
ISI LAPORAN
UNSUR
KUALITAS
LAPORAN
DISTRIBUSI
LAPORAN
PSP 07PSP 06
PERENCANAAN
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN
INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI
PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN
SEBELUMNYA
DETEKSIKETIDAKPATUHAN
DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN
PERNYATAAN
ASERSI
SIMPULAN ATAS
ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIAN
BERDASARKANKRITERIA
PERNYATAAN
SESUAI
DENGAN
STANDAR
PEMERIKSAAN
LAPORAN
PENGENDALIAN
INTERN DAN
KEPATUHAN
TANGGAPAN
TERPERIKSA
INFORMASI
RAHASIA
DISTRIBUSI
LAPORAN
PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
71/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PSP 06
StandarPelaksanaan Pemeriksaan
dengan Tujuan Tertentu
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
PSP 06
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
72/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 72
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU
PSP 06
PERENCANAAN &
SUPERVISI
PEMAHAMAN
PENGENDALIAN INTERN
BUKTI
KOMUNIKASI PEMERIKSA
PERTIMBANGAN
PEMERIKSAAN SEBELUMNYA
PENYIMPANGAN, KECURANGAN,
KETIDAKPATUTAN
DOKUMENTASI PEMERIKSAAN
ADOPSI SPAP MURNI SPKN, BUKAN ADOPSI
SIFAT PEMERIKSAANDENGAN TUJUAN TERTENTU
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
73/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 73
DENGAN TUJUAN TERTENTU
TINGKAT KEYAKINAN
EKSAMINASI
REVIU
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
Standar yang Diadopsi dari SPAP(P 04)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
74/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 74
(Par 04)
a. Peker jaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jikadigunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan
dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam
laporan.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
75/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 75
Standar Pelaksanaan Tambahan
01-Komunikasi Pemeriksa: Pemeriksa harus mengkomunikasikaninformasi yang berkaitan dengan sifat, saat, dan lingkup pengujian
serta pelaporan yang direncanakan atas hal yang akan dilakukan
pemeriksaan, kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau
pihak yang meminta pemeriksaan
02-Pertimbangan Pemeriksaan Sebelumnya: Pemeriksa harusmempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak
lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal
yang diperiksa
03-Pemahaman Pengendalian Intern: Dalam merencanakan PDTTdalam bentuk eksaminasi dan merancang prosedur untuk
mencapai tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh
pemahaman yang memadai tentang pengendalian intern yang
sifatnya material terhadap hal yang diperiksa
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
76/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 76
Standar Pelaksanaan Tambahan
04-Penyimpangan, Kecurangan, Ketidakpatutan: Dalam
merencanakan PDTT-eksaminasi, pemeriksa harusmerancang pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan
penyimpangan dari peraturan per-UU-an yang dapat
berdampak material terhadap hal yang diperiksa
Dalam merencanakan PDTT-reviu atau prosedur yang
disepakati, pemeriksa harus waspada terhadap
situasi/peristiwa yang mungkin merupakan indikasi
kecurangan & penyimpangan dari ketentuan peraturan per-
UU-an. Apabila ditemukan indikasi kecurangan dan/ataupenyimpangan dari ketentuan peraturan, pemeriksa harus
menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa
kecurangan dan/atau penyimpangan tersebut telah terjadi dan
menentukan dampaknya terhadap hal yang diperiksa.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
77/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 77
Standar Pelaksanaan Tambahan
05-Dokumentasi Pemeriksaan: Pemeriksa harus mempersiapkandan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk KKP.
Dokumentasi pemeriksaan yang terkait dengan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi
yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang
berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan denganpemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi
pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung
pertimbangan dan simpulan pemeriksa
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
78/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2007
Leading Learning Center
PSP 07
Standar PelaporanPemeriksaan dengan Tujuan
Tertentu
Diklat Auditor Trampil/Ahli - SPKN
PSP 07
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
79/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 79
PELAPORAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTUPSP 07
PERNYATAAN ASERSI
SIMPULAN ATAS ASERSI
PENGUNGKAPAN
KEBERATAN
PENGUJIAN
BERDASARKAN
KRITERIA
PERNYATAAN KEPATUHAN PADA
STANDAR PEMERIKSAANPELAPORAN PENGENDALIAN
INTERN DAN KEPATUHAN
TANGGAPAN PEJABAT YANG
BERTANGGUNG JAWABPELAPORAN INFORMASI RAHASIA
DISTRIBUSI LAPORAN
ADOPSI SPAP MURNI SPKN, BUKAN ADOPSI
Standar yang Diadopsi dari SPAP
(Par 04)
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
80/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 80
(Par 04)
a. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan
dan menyatakan sifat perikatan atestasi yangbersangkutan.
b. Laporan harus menyatakan simpulan praktisimengenai apakah asersi disajikan sesuai denganstandar yang telah ditetapkan atau kriteria yang
dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.c. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisiyang signifikan tentang perikatan dan penyajianasersi.
d. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu
asersi yang disusun berdasarkan kriteria yangdisepakati atau berdasarkan suatu perikatan untukmelaksanakan prosedur yang disepakati harus berisisuatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaianlaporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati
kriteria atau prosedur tersebut.
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
81/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 81
Standar Pelaporan Tambahan
01-Pernyataan Kepatuhan pada Standar Pemeriksaan: LHP harus
menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar
Pemeriksaan02-Pelaporan Pengendalian Intern & Kepatuhan: LHP dengan
tujuan tertentu harus mengungkapkan:
a. Kelemahan pengendalian intern yang berkaitan dengan hal yangdiperiksa,b.Kepatuhan terhadap peraturan per-UU-an termasuk
pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atasperikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung
unsur tindak pidana yang terkait dengan hal yang diperiksa,c. Ketidakpatutan yang material terhadap hal yang diperiksa
Standar Pelaporan Tambahan
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
82/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 82
Standar Pelaporan Tambahan
03-Tanggapan Pejabat yang Bertanggung Jawab: LHP yang memuat
kelemahan pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari peraturanper-UU-an, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan
pimpinan/pejabat yang bertanggung jawab mengenai temuan & simpulan
serta tindakan koreksi yang direncanakan04-Pelaporan Informasi Rahasia: Informasi rahasia yang dilarang peraturan
per-UU-an untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam
LHP. Namun LHP harus mengungkapkan sifat informasi yang tidakdilaporkan tersebut dan peraturan per-UU-an yang menyebabkan tidakdilaporkannya informasi tersebut.
05-Distribusi Laporan: LHP diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitasyang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan mengatur entitasyang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab melakukan TLHP, dan
kepada pihak lain yang diberi wewenang menerima LHP sesuai peraturanper-UU-an.
HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERTENTU
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
83/85
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 83
TERTENTU
SIMPULAN
TEMUAN-TEMUAN
TUGAS INDIVIDU
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
84/85
TUGAS INDIVIDU
Pusdiklat Pegawai BPK RI @ 2008 85
Pelaksanaan Pemeriksaan:
1, uraikan prosedur pemeriksaan keu, pdtt, kinerja (sertaiskema)
2. Uraikan teknik pemeriksaan yang digunakan untuk
Pemeriksaan keu, pdtt, kinerja
Pelaporan hasil pemeriksaan:
1. Uraikan bentuk dan isi laporan pemeriksaan keu, pdtt,Kinerja
2. Uraikan hal-hal yang harus dicermati saat penyusunan
Laporan pemeriksaan dan alur distribusi laporan
Perbandingan:1. Uraikan perbedaan pelaksanaan dan pelaporan
pemeriksaan keu, pdtt, kinerja
Susun malakah-bahan presentasi dan siapkan dir i!
Emai l hasi l : b ram9000@gmail .com
-
7/30/2019 1. Slide SPKN-Ringkas
85/85
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan RI
SELESAI