Download - 1-Akuntansi Keuangan Daerah
-
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Referensi Utama 1. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah
Edisi 4. 2012. Abdul Halim dan M. Syam Kusufi. Penerbit Salemba Empat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Lainnya yang Relevan
1
-
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
TATA USAHA KEUANGAN DAERAH
TATA USAHA UMUM TATA USAHA KEUANGAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
2
-
KEDUDUKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN ENTITAS PELAPOR
AKUNTANSI
AKUNTANSI KOMERSIAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI SOSIAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI NON PEMERINTAHAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PUSAT
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAERAH
AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH 3
-
KEDUDUKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI
AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI MANAJEMEN
AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH
AKUNTANSI MANAJEMEN
DAERAH
4
-
LINGKUNGAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH
BPK ANALIS
EKONOMI
RAKYAT
INVESTOR, KREDITOR, DONATUR
PEMERINTAH DAERAH LAIN
DPRD
PEMERINTAH PUSAT
5
-
MASALAH/TOPIK UTAMA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
AKUNTANSI
ANGGARAN/PERENCANAAN
PENGENDALIAN/PENGADAAN
PENGAUDITAN/PEMERIKSAAN/PENGAWASAN
6
-
EVOLUSI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
DI INDONESIA
7
-
Era pra reformasi dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, disamping itu dengan beberapa peraturan lain, yaitu:
1. PP Nomor 5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
2. PP Nomor 6/1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.
3. Kepmendagri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
4. Permendagri Nomor 2/1994 tentang Pelaksanaan APBD.
5. UU Nomor 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Kepmendagri Nomor 3/1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD.
ERA PRA REFORMASI (1)
8
-
Karakteristik Manajemen Keuangan Daerah Era Pra Reformasi:
1. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Artinya tidak terdapat pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif.
2. Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah.
3. Bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas:
a. Perhitungan APBD;
b. Nota perhitungan;
c. Perhitungan kas dan pencocokan antara sisa kas dan sisa perhitungan dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja.
4. Pinjaman, baik pinjaman PEMDA maupun pinjaman BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan daerah.
ERA PRA REFORMASI (1)
9
-
5. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD saja, belum melibatkan masyarakat/rakyat.
6. Indikator kinerja PEMDA mencakup:
a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya;
b. Perbandingan antara standar beban dan realisasinya;
c. Target dan persentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran perhitungan APBD.
7. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan APBD baik yang dibahas DPRD maupun yang tidak dibahas DPRD tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah.
ERA PRA REFORMASI (3)
10
-
Era reformasi ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA), dengan dikeluarkannya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:
1. PP Nomor 104/2000 tentang Dana Perimbangan.
2. PP Nomor 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. PP Nomor 107/2000 tentang Pinjaman Daerah.
4. PP Nomor 108/2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
5. Surat Mendagri dan Otda Nomor 903/2735/SJ (17-11-2000) tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.
ERA (PASCA) REFORMASI (PERIODE 1999-2004) (1)
11
-
6. Kepmendagri Nomor 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
7. UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.
8. UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Sehingga karakteristik Manajemen Keuangan Daerah pada Era Reformasi adalah:
1. Pengertian daerah adalah Provinsi dan Kota atau Kabupaten.
2. Pengertian Pemerintah Daerah (PEMDA) adalah Kepala Daerah beserta perangkat lainnya. PEMDA adalah badan eksekutif, sedang badan legislatif di daerah adalah DPRD.
3. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
ERA (PASCA) REFORMASI (PERIODE 1999-2004) (2)
12
-
4. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri:
a. Laporan Perhitungan APBD;
b. Nota Perhitungan APBD;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Neraca Daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.
5. Pinjaman APBD tidak masuk lagi dalam Pos Pendapatan (yang menunjukkan hak PEMDA), tetapi masuk dalam Pos Penerimaan (yang belum tentu menjadi hak PEMDA).
6. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD di samping PEMDA yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD.
ERA (PASCA) REFORMASI (PERIODE 1999-2004) (3)
13
-
7. Indikator kinerja PEMDA mencakup:
a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya;
b. Perbandingan antara standar beban dan realisasinya;
c. Target dan persentase fisik proyek serta meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
8. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila 2 kali ditolak oleh DPRD.
9. Digunakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan perubahan mendasar berdasarkan PP Nomor 105/2000 dan Kepmendagri Nomor 29/2002, yang secara umum, yaitu:
ERA (PASCA) REFORMASI (PERIODE 1999-2004) (4)
14
-
a. Dari vertical accountability menjadi horizontal accountability.
b. Penyusunan anggaran dari traditional budget menjadi performance budget, yaitu dari proses penyusunan anggaran inkremental dan line item dengan penekanan pertanggungjawaban pada setiap input yang dialokasikan, kepada penyusunan anggaran dengan anggaran kinerja, dengan penekanan pertanggungjawaban tidak sekedar pada input tetapi juga pada output dan outcome.
c. Dari pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangan serta kinerja.
d. Lebih menerapkan konsep value for money, istilah lain 3E (ekonomis, efisien, efektif).
ERA (PASCA) REFORMASI (PERIODE 1999-2004) (5)
15
-
e. Penerapan konsep pertanggungjawaban, seperti diperlakukannya dinas pendapatan sebagai pusat pendapatan (revenue center), bagian keuangan diperlakukan sebagai pusat beban (expense center), dan BUMD diperlakukan sebagai pusat laba (profit center).
f. Perubahan sistem akuntansi keuangan daerah, dimana di era reformasi keuangan daerah, sistem pencatatan yang digunakan adalah double entry system dengan dasar pencatatan atas dasar kas modifikasian (modified cash basis) yang mengarah pada basis akrual. Basis kas modifikasian diatur dalam Kepmendagri Nomor 29/2002, sedang basis akrual diatur dalam UU Nomor 1/2004
ERA (PASCA) REFORMASI (PERIODE 1999-2004) (7)
16
-
1. Paket UU Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Paket UU Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu UU Nomor 32/2004 sebagai pengganti UU Nomor 22/1999, dan UU Nomor 33/2004 sebagai pengganti UU Nomor 25/1999.
3. Peraturan perundangan sesuai amanat UU terdahulu, seperti PP Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP ini merupakan SAP pertama yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), PP ini berlaku 5 tahun dan standar akuntansi yang ditujukan untuk masa transisi menuju akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
ERA REFORMASI LANJUTAN (PERIODE 2004-SEKARANG) (1)
17
-
4. KSAP kemudian merevisi kembali SAP dengan menerbitkan SAP berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71/2010. Pada PP ini hanya memberlakukan basis akrual pada sistem akuntansinya dan tidak berlaku pada sistem penganggarannya. PP ini juga masih memberlakukan basis kas untuk penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta entitas pemerintah yang belum siap melaksanakan basis akrual secara penuh masih diperkenankan untuk menggunakan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2014.
5. Beberapa perubahan mendasar dalam peraturan perundangan yang berlaku adalah dikenalkannya kembali: (1) bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, (2) pengelompokkan jenis belanja lebih menekankan pada belanja langsung dan tidak langsung, (3) penegasan perlunya penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah, dan (4) penerapan konsep multi terms expenditure framework (MTEF) merupakan perubahan yang dikehendaki mulai tahun anggaran 2009.
ERA REFORMASI LANJUTAN (PERIODE 2004-SEKARANG) (2)
18
-
KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
19
-
KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
20
Pasal 1 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
-
21
Keuangan Negara
Hak-hak Negara
Kewajiban Negara
Ruang Lingkup
Tujuan
Mencetak Uang
Menarik Pajak/Retribusi
Mengadakan Perjanjian
Melakukan Pinjaman Paksa
Menyelenggarakan Negara berdasarkan UUD 1945, UU APBN, RPJP, RPJM, dan RKP
Dikelola langsung melalui APBN dan Barang Inventaris Kekayaan Negara
Dipisahkan Pengelolaannya
Aspek Sosial
Aspek Ekonomis
-
KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
22
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Penerimaan negara/daerah adalah uang yang masuk ke kas negara/daerah.
4. Pengeluaran negara/daerah adalah uang yang keluar dari kas negara/daerah.
5. Pendapatan negara/negara adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
-
KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
23
8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
-
KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
24
13. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
-
KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
25
1. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
2. Penyusunan APBD harus berdasarkan prinsip (Permendagri No.22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012) sebagai berikut:
a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
c. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD;
d. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat;
e. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
f. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
-
26
-
27
NO URAIAN WAKTU LAMA
1 Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
Akhir bulan Mei
2 Penyampaian KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Sementara) oleh Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kepada kepala daerah
Minggu 1 bulan Juni 1 minggu
3 Penyampaian KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD
Pertengahan bulan Juni 6 minggu
4 KUA dan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD
Akhir bulan Juli
5 Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Awal bulan Agustus 1 minggu
TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD
-
28
NO URAIAN WAKTU LAMA
6 Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD (Rencana Kerja Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) serta penyusunan Rancangan APBD
Awal Agustus sampai dengan akhir September
7 minggu
7 Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD
Minggu pertama bulan Oktober
2 bulan
8 Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan kepala daerah
Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
9 Hasil evaluasi Rancangan APBD 15 hari kerja (bulan Desember)
10 Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
Paling Lambat Akhir Desember (31 Desember)
TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD