dok-guardrail bromo pb.linggo

8/18/2019 Dok-Guardrail Bromo Pb.linggo

1/100

POKJA 21

UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Alamat : Jl. Pahlawan No. 116 - Surabaya

Telepon : (031) 3537832 - 3577693 Fax (031) 3577691

Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Di Ruas Jalan Bromo Kab. Probolinggo

Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

Paket :

DOKUMEN PENGADAAN

PEKERJAAN KONSTRUKSIPemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

eProc

Tanggal : 29 Juli 2015

DOKUMEN

Nomer : 602.1/0729.06/POKJA 21/VII/208.7/2015

KEGIATAN


2/100

DOKUMEN PENGADAAN :

BAB I UMUM

BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA

BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN

BAB V LEMBAR DATA KUALIFIKASI

BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

BAB VII PETUNJUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

BAB IX BENTUK KONTRAK

BAB X SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

BAB XII SPESIFIKASI TEKNIK DAN GAMBAR

BAB XIII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

BAB XIV BENTUK DOKUMEN LAIN

SDP-Guardrail Bromo Pb.linggo.xls \ SBD Eproc COVER \ hal 2 dari 100


3/100

SDP-Guardrail Bromo Pb.linggo.xls \ SBD Eproc bab 1 \ hal 3 dari 100


4/100

A

B Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

- :

-

- HPS :

- :

- :

- HEA :

- :

- LDP :

- LDK :

- PA :

- KPA :

Kemitraan /

Kerja Sama

Operasi (KSO)

kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak,

kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

Lembar Data Kualifikasi adalah data yang memuat ketentuan dan informasi

yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasa

antara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isian kualifikasi, dan

melengkapi pakta integritas;

Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah, beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa

secara elektronik.

seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi

bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;

Kontrak Harga

Satuan

kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam

batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk

setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume

pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan

pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume

pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan

dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan

keuntungan;

Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya

minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung

mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan

oleh Pokja ULP dalam Dokumen Pengadaan;

Pekerjaan

Konstruksi

Jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan

berfungsinya suatu kontruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

Pekerjaan

Utama

Mata

Pembayaran

Utama

Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuat ketentuan dan informasi

yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyusunan,

penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen

penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan,dan sanggahan banding;

Apabila terdapat perbedaan pada IKP dan LDP, maka yang mengikat adalah

ketentuan dalam LDP

Harga Evaluasi Akhir adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap

harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa dimana unsur

preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan statusperusahaan;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk

menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk

menggunakan APBD.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran pemerintah.

BAB I. UMUM



5/100

- ULP :

- Pokja ULP :

- PPK :

- :

- SPPBJ :

- SPMK :

- TKDN :

- PHO :

- FHO :

- Pra RK3K :

- ATSP :

- AHSP :

- LPSE :

- Aplikasi SPSE :

- Form Isian :

- Elektronik :

Analisa Teknis Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan per

satuan tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan sate satuan

jenis pekerjaan tertentu.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit

organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau

melekat pada unit yang sudah ada

Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)

yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak adalah

dokumen pra rencana penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Konstruksi bidang penyelenggaraan konstruksi yang dibuat oleh Penyediadalam mengajukan penawaran.

Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besarnya komponen dalam negeri

pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.

Tampilan/ antarmuka pemakai berbentuk

grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

berbasis webyang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui

website LPSE.

Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisonal Hand Over.

Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir / Final

Hand Over .

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang

dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

secara elektronik.

Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada

penyedia barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan, jangka waktupenyelesaian, dan serah terima pekerjaan;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah surat yang diterbitkan oleh

PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;

Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan

menerima hasil pekerjaan.

Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan Maya

tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan

jenis pekerjaan tertentu.

Panitia

Penerima Hasil

Pekerjaan

Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pekerjaan;



6/100

- :

- E-Lelang :

C

D

Proses pelelangan umum/terbatas/pemilihan langsung dengan tahapan

sesuai Perpres 4/2015 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang

disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik

sebagaimana di atur dalam perka 18/2012. semua istilah "pelelangan" pada

dokumen ini merujuk pada pengertian "e-lelang".

Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha

atau kemitraan/KSO.

Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana

tercantum dalam LDP.

Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia

barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi.

Form Isian

Elektronik Data

Kualifikasi



7/100



8/100

BA LEMBAR DATA KUALIFIKASI

BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE



9/100



10/100


11/100

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

36. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

37. BAHP dan Kerahasiaan Proses

H. Pelelangan Gagal

38. Pelelangan Gagal

I. Surat Jaminan Pelaksanaan

39. Surat Jaminan Pelaksanaan

J. Penandatanganan Kontrak

40. Penanda- tanganan Kontrak



12/100

1 1.1

1.2

1.3

2. Sumber Dana

3. 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4. 4.1

a.

b.

A. Umum

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam

LDP.

Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan

penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum

dalam LDP.

Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam

LDP.

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan

pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP,

berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu

sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.

Lingkup

Pekerjaan

Peserta

berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan

cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang

bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturanperundang-undangan;

melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur

hasil Pemilihan Langsung, sehingga mengurangi / menghambat /

memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau

merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan;

Pemilihan Langsung penyedia pekerjaan konstruksi ini terbuka dan

dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha,

kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi.

Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah PerjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi selama proses pelelangan.

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban

untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan

sebagai berikut:

Kemitraan/KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen penawaran,

antar badan usaha pelaksana konstruksi swasta dan/atau milik

pemerintah, dan/atau salah satu pesertanya BUJK.

Kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional untuk nilai

pekerjaan di bawah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus mil iar rupiah).

Larangan

Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme

(KKN),

Penyalahgunaan

Wewenang sertaPenipuan

Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang mengikuti pelelangan

harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan

melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam

bentuk kemitraan, subkontrak dan fain-lain, dalam hal terdapat

perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang

bersangkutan.

Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO,baik

dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus

memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat

persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili

kemitraan/KSO tersebut.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)



13/100

1)

2)

3)

4)

c.

4.2

a.

b.

c.d.

4.3

5. 5.1

5.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

6. 6.1

Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan

perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan

Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam

pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan

Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau

Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta

pada Pelelangan yang sama;

gugatan secara perdata; dan/atau

Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak

perusahaan pada BUMN /BUMD yang mengikuti Pengadaan dan

bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai

anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan

pemenang Pelelangan.

PPK dan/atau anggota Pokja ULP,baik langsung maupun tidak

langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;

membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau

keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan

dalam Dokumen Pengadaan ini.

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya,

dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan

tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi

sebagai berikut:

Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-

kurangnya 2(dua) indikasi di bawah ini :

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik

langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu

lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.

Pendayagunaan

Produksi Dalam

Negeri

Larangan

Pertentangan

Kepentingan

Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi:

Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang

berada dalam 1 (satu) kendali; Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara

lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format

penulisan; atau

sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan

Langsung atau pembatalan penetapan pemenang;

pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain

pada : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis,

koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga

satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang

ditawarkan (merk/ Tipe/ Jenis) dan/atau dukungan teknis;

Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;

Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang

mengutamakanpekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia

oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen

konstruksi berperan sebagai konsultan perencana dan/atau

konsultan pengawas.



14/100

6.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

6.3

a.

b.

c.

6.4

7. 7.1

7.2

8. 8.1

8.2

9. 9.1

Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan

preferensi harga, untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP

yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri

Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum

mengambil/mengunduh Dokumen Pengadaan.

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota

kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu

paket pekerjaan.

Pengambilan

Dokumen

Pengadaan

B. Dokumen Pengadaan

Satu Penawaran

Tiap Peserta

Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi

peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO

yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar

mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat

diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang

masih harus diimpor;

pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat

mungkin dilakukan di dalam negeri;

semaksimal mungkin menggunakanjasa pelayanan yang ada di

dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, eks- pedisi,

perbankan, dan pemeliharaan;

Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan

Dokumen Kualifikasi.

Barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam

negeri;

peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang

dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang

dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

komponenberupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri

dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam

negeri belum memenuhi persyaratan;

Spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis

tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau

volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Peserta dapat mengambil/mengunduh Dokumen Pengadaan sesuaihari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam

pengumuman.

penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk

mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat

diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang

nyata,dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal

mungkin terjadinya alih pengalaman /keahlian dari tenaga ahli asing

tersebut ketenaga Indonesia; dan

Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal :

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan

bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal

dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:

Isi Dokumen

Pengadaan



15/100

9.2

a. Umum

b. Pengumuman Pelelangan;

c. Instruksi Kepada Peserta;

d. Lembar Data Pemilihan;

e. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran untuk e-lelang 1 File;

2) Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)

3) Dokumen Penawaran Teknis;

4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;

5) Surat Kuasa;f. Tata cara evaluasi penawaran

g. Bentuk Surat Perjanjian (Kontrak);

h. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

i. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

j. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;

k. Daftar Kuantitas dan Harga;

l. Bentuk Dokumen Lain:

1) SPPBJ;

2) SPMK;

3) Jaminan Pelaksanaan;

4) Jaminan Uang Muka;

5) Jaminan Pemeliharaan.

6) Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank.

7) Formulir Pra RK3K8) Daftar Barang yang diimpor

9.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:

a. Lembar Data Kualifikasi;

b. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;

c. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

d. Formulir Isian Kualifikasi.

e. Pakta Integritas.

9.4

10.

11. 11.1

11.2

11.3

a.

b.c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Dokumen Pemilihan meliputi:

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan.

Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen pengadaan sepenuhnya

merupakan risiko peserta.

jadwal batas akhir pemasukan dan pembukaan Dokumen

Penawaran;

Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE

pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP sesuai jadwal dalam

aplikasi SPSE.

Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat

dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran

hal-hal yang menggugurkan penawaran

Dalam pemberian penjelasan, Peserta dapat mengajukan pertanyaan

mengenai:

Bahasa

Dokumen

Pengadaan

Lingkup Pekerjaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam

proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

cara penyampaian Dokumen Penawaran;metode pemilihan

Pemberian

Penjelasan

jenis kontrak yang akan digunakan

tata cara pembukaan Dokumen Penawaran

metode evaluasi

kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen

Penawaran;



16/100

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12. 12.1

12.2

12.3

12.4

13. Perubahan

Waktu

Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan

yang diunggah (upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan

cara mengunggah (upload) file adendum dokumen Pemilihan melalui

aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir

pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload)

file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum

batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib

mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

Pokja ULP dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang

dengan menyertakan alasan perubahan.

Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan

dar peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen,

hasil peninjauan lapangan serta keterangan lainnya harus dituangkan

dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktupemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum

Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi

substansi Dokumen Pengadaan.

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak

dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan

baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang

berlaku adalah ketentuan dalam Dokumen Pengadaan awal.

Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada 11.5 terdapat hal-

hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, makaPokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang

menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan

Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

Ketentuan tentang asuransi, asuransi pekerjaan; dan

Ketentuan lain yang dipersyaratkan

Risiko k3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi

dan bahaya;

Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha

mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil ;

Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat menerbitkan

jaminan;

Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga

atas penggunaan produksi dalam negeri;

Ketentuan tentang penyesuaian harga;

PerubahanDokumen

Pengadaan

Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atai nilai

total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan

dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan

dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan

lapangan dan keperluan peserta ditanggung masing-masing.



17/100

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

14. 14.1

14.2

15. 15.1

15.2

15.3

16. Dokumen Penawaran, meliputi:

a.

1) tanggal;

2) masa berlaku penawaran;

3) harga penawaran;

b.c.

d.

e.

1) metode pelaksanaan;

2) jadwal waktu pelaksanaan;

3)

4)

5)

6)

7)

8)

g.

h.

i.

1) Formulir Pra RK3K (untuk paket dengan HPS > RP. 2,5 milyar);

2) Daftar Barang yang diimpor (apabila ada)

17. 17.1

17.2

formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Khusus untuk paket pekerjaan

dengan nilai lebih besar dari Rp. 5 milyar);

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian

penawaran.

Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang

ditanggung oleh peserta.

Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat

menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

dokumen lain :

jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan (agar dicantumkan

yang sama dengan isian kualifikasi dan akan dilakukan penilaian

berdasarkan isian tersebut);

Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.

hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila

ada);

daftar kuantitas dan harga;

Biaya dalam

Penyiapan

Penawaran

daftar personil inti (agar dicantumkan yang sama dengan isian

kualifikasi dan akan dilakukan penilaian berdasarkan isian

tersebut);

surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;

Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai

penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan

penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa

Indonesia.

Harga

Penawaran

Surat kuasa (apabila diperlukan )

dokumen penawaran teknis:

Dokumen

Penawaran

Bahasa

Penawaran

Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda

dari yang ditetapkan);

dokumen isian kualifikasi; dan

Peserta mencantumkan harga kegiatan/keluaran dan harga total untuk

setiap kegiatan pekerjaan dalam kebutuhan biaya (daftar kegiatan dan

harga) dapat dalam setiap mata pembayaran yang pokok (milestone)

atau dalam rincian. Jika harga kegiatan/keluaran ditulis "nol"atau tidak

dicantumkan, maka pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. Harga

penawaran yang mengikat adalah harga total penawaran terkoreksi.

bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (Khusus untuk paket

pekerjaan dengan nilai lebih besar dari Rp. 25 milyar);

hasil lulus uji laboratorium produk pagar pengaman jalan dengan

menunjukkan sertifikat Uji Laboratorium berskala Nasional atau

Internasional dan Sertifikat SNI produk pengaman jalan.

Rekomendasi perusahaan perlengkapan jalan yang masih berlaku

dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan

Darat sebagai Produsen Pagar Pengaman Jalan bagi peserta

lelang/pendukung produk yang digunakan oleh peserta lelang;



18/100

17.3

18. 18.1

18.2

19. 19.1

19.2

19.3

a.

b.

19.4

20.

21. 21.1

21.2

21.3

22. 22.1

22.2

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan

cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi,

dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh

penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini

diperhitungkan dalam total harga penawaran.

Masa Berlaku

Penawaran dan

Jangka Waktu

Pelaksanaan

Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan

ditandatangani oleh peserta pengadaan:

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang

sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan

dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)

dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.

Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan

ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk penyedia

barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)

Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang

menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili

Kemitraan/KSO.

menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;

Mata Uang

Penawaran dan

Cara

Pembayaran

Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa

berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh

peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya

penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi

perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik, Peserta Pengadaan

dapat menyampaikan konfirmasi secara elektronik melalui e-mail.

Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pengisian

Dokumen Isian

Kualifikasi

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak

melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan dirisecara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

Pakta Integritas

Bentuk Dokumen

Penawaran

Dokumen penawaran disampaikan secara elektronik, dan penyerahan dokumen

penawaran asli hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan

sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan (apabila ada)

Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan

melalui aplikasi SPSE, maka Penyedia barang/jasa dianggap telah

menandatangani Pakta Integritas .

Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi

Isian Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

Berkaitan dengan pasal 19.2, maka peserta dapat :



19/100

D. Pemasukan Dokumen Penawaran

24. 24.1

24.2

a. Penawaran administrasi;

b. Penawaran teknis;

c. Penawaran harga; dan

d. Dokumen Isian Kualifikasi

24.3

24.4

24.5

24.6

25. 25.1

a.

b.

c.

25.2

25.3

26.

27.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

28. 28.1

28.2

Penyampaian

Dokumen

Penawaran

Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang

sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data

kualifikasi yang dikirmkan terakhir akan menggantikan data

kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya

Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi SPSE akan menolak

setiap penawaran yang akan dikirim.

Peserta hanya dapat menyampaikan Dokumen Penawaran kepada

Pokja ULP melalui aplikasi SPSE.

Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan

APENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO.

Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi

melalui aplikasi SPSE.

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP

Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi melalui melalui aplikasi

SPSE;

Penawaran

Terlambat

Batas Akhir

Waktu

Pemasukan

Penawaran

Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data

kualifikasi pada SPSE.

Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja

ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk

mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka

dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran

tersebut kepada LKPP.

Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada

Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP

Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi melalui

aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi

menggunakan Apendo peserta mengunggah (upload) file penawaran

administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui

aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan

Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download)

dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo

sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Pembukaan

Penawaran

Pemasukan dan

Cara

Penyampaian

Dokumen Dokumen penawaran terdiri dari:

Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1

(satu) file.

File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).



20/100

28.3

28.4

28.5

29. 29.1

29.2

30. 30.1

30.2

30.3

30.2

a.

b.

c.

1) yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk

dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan

pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.

jenis pekerjaan :

apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan

harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan

ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh

diubah; dan

volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan

harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen

Pengadaan;

Evaluasi

Penawaran

Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, Pokja

ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam

dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas

klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga

penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan

secara tertulis.

Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumenpenawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya

termasuk peninjauan lapangan kepada pihakpihak/ instansi terkait.

Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.

Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran

tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa

file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan

penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut

dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka

Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang

bersangkutan

Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari

LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang

mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh

Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidakmemenuhi syarat.

apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan

penyedia dilanjutkan, dan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya

kepada calon pemenang;

Klarifikasi dan

Konfirmasi

Penawaran

File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran

yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya

memuat: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrakharga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan

deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.

Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi dokumen penawaran

adalah data yang diunggah (upload) pada sistem pengadaan secara

elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam

dokumen pengadaan.

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan

ketentuan :



21/100

2)

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

30.9

a

b

c

d

30.10

a

b

c

d

1)

2)

Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yangmempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan;

dan/atau

tidak ditawarkan atau menawarkan dibawah spesifikasi yang

ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi

menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan

utama (major item) dan merupakan penyimpangan yang

bersifat penting/ pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas

dan hasil/kinerja pekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan dan penawaran tidak dilakukan evaluasi lebih

lanjut.

penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang

akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau

tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran

bersyarat adalah:

Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau

mengubah isi Dokumen Pengadaan;

evaluasi teknis; dan

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi,

mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai

dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang

berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan

yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi

syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen

Pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan

tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau

penawaran bersyarat;

Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS

dinyatakan gugur,

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dimulai

dari nilai penawaran terendah terkoreksi.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar

yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap

dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

Pokja ULP memasukan hasil koreksi aritmatik pada aplikasi SPSE

Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP

untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat yang dimulaidengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

evaluasi harga

evaluasi Kualifikasi

evaluasi administrasi;

Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak harga satuan dapatmengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi

lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.



22/100

e.

1)

2)

f.

g.

1)

2)

3)

4)

30.11 Evaluasi Administrasi:a

b

1)

a) surat penawaran;

b) daftar kuantitas dan harga

c)

d) dokumen penawaran teknis:

(1) metode peiaksanaan;

(2) jadwal waktu pelaksanaan;(3)

(4)

(5)

(6)

e)

f)

2)

a)

b)

surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila

ada);

formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk

peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN,

penawarannya tidak digugurkan.dan nilai TKDN-nya

dianggap nol);

bertanggal;

dokumen lainnya : Formulir Pra RK3K dan daftar barang

yang diimpor (apabila ada).

spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi

yang berbeda dari yang ditetapkan);

kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan

pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan,

surat penawaran tidak berkop perusahaan .

ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau

pembukaan penawaran; dan/atau

evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-

hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;

para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi

kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;

surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Daftar bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan (ketentuan subkontrak

dipersyaratkan untuk nilai paket di atas Rp 25

Milyar);

apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada

angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan

usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama

(kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau

PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu

peserta, maka:

peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta

lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;

proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan

peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan

anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang Terlibat

persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi

dan/atau pidana

syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan

Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi :

Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:

daftar personil inti yang akan ditempatkan secara

penuh;

penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang

dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP,dan



23/100

c.

d.

e.

f.

30.12

a.

b.

1)

2)

a)

(1)

(2)

(3)

(4)

b)

c)

d)

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan

serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan

tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP;

apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang

memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap

dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan

ketentuan:

spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar

yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda

dari yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan makaspesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang

disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak

menyampaikan perubahan spesifikasi teknis dianggap

sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;

Pengadaan bahan guardrail;

Pekerjaan pemasangan;

unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP dan LDK;

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:

jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan

minimal yang disediakan untuk menghasilkan produksi

alat yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam

LDP;

Pembersihan dan Pengukuran ;

Pengaturan lalu l intas (traffic management).

Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang

harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan

persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;

apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan

dengan evaluasi teknis;

Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-

hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah

substansi;

Evaluasi Teknis:

Yang diteliti dalam evaluasi metode pelaksanaan adalah

tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan

pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir

dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan

menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian

pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko K3.

Metoda pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama ditetapkan dalam LDP dan

pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara yang

ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan

dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar

untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya :



24/100

e)

f)

g)

h)

i)

3)

4)

c.

d.

e.

30.13

a.

1)

2)

b.

1)

2)

personil inti yang akan ditempatkan secara penuh

sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum

dalam LDP serta posisinya dalam manajemen

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi

pelaksanaan yang diajukan dan evaluasi dilakukan

terhadap data personil yang tercantum pada isian

kualifikasi;

peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap

evaluasi harga;

Evaluasi Harga:

Pokja ULP dapat meminta uji mutu/ teknis/ fungsi untuk

bahan/ alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;

Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai

berikut:

Dari Analisa Teknis Satuan Pekerjaan dan Analisa Harga

Satuan Pekerjaan (HSP) tersebut, selanjutnya Pokja ULP

melakukan evaluasi sebagai berikut :

bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai

dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP

(ketentuan subkontrak dipersyaratkan untuk nilaipenawaran harga diatas Rp. 25.000.000.000,00)

apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga),

maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;

apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang

kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan

klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak

diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil

klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

Pra RK3K memenuhi persyaratan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yang akan dilakukan pada saat

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apabila terdapat hal

yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi untuk

menegaskan bahwa K3 akan dilaksanakan. Tidak dapat

menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K.;

Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja

ULP;

apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka

pelelangan dinyatakan gagal.

Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok

atau penting, dengan ketentuan:

harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari

110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang

tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan

penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku

untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;

mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak

ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap

dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga

satuan pekerjaan lainnya

Dalam hal Klarifikasi kewajaran harga apabila harga

penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS, Pokja

ULP meminta Analisa Teknis Satuan Pekerjaan dan AnalisaHarga Satuan Pekerjaan (HSP) dari Mata Pembayaran

Utama.

Rekomendasi perusahaan perlengkapan jalan dari

Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral

Perhubungan Darat sesuai dengan persyaratan

sebagaimana tercantum dalam LDP;

hasil lulus uji laboratorium dengan menunjukkansertifikat Uji Laboratorium berskala Nasional atau

Internasional sesuai dengan persyaratan sebagaimana

tercantum dalam LDP.



25/100

a)

(1)

(2)

(3)

(4)

b)

c)

c.

Indikasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yang

tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan dan

rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.

Kesesuaian harga satuan bahan (material

konstruksi) dengan harga pasaran pada saatpenawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan

(misal harga semen, agregat yang dicantumkan

pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan).

apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia

menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka

penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran

disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar

Hitam.Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi

dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya

preferensi harga) dengan ketentuan Perhitungan Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta

berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), digunakan dalam

evaluasi penawaran harga apabila pelelangan pekerjaan tersebut

diberlakukan preferensi harga yaitu apabila memenuhi ketentuan:

menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan

bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan

utama yang perlu dinilai kewajarannya untuk diteliti dan

dianalisa mencakup beberapa faktor :

Komposisi bahan (material konstruksi) untuk

memperoleh suatu produk konstruksi yang

memenuhi syarat teknis .

Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaan

utama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang

ditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawah

harga pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akan

menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan

keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan

mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/ kinerja dan

diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai

dengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidak

memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus

dinyatakan gugur.

Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan

pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada

saat penawaran (misal mandor, kepala tukang,

tukang, pembantu tukang).

apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang

lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan

Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai

total HPS; dan

Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputi

peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan

yang diberikan dalam penawaran, komposisi,

kapasitas produk, bahan penunjang, dan

perhitungan biaya peralatan yang digunakan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk

menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat

teknis (misal alat pemadatan tanah).



26/100

1)

2)

3)

11 + KP

KP =

HP =

4)

5)

d.

e.

f.

g

31. 31.1

31.2

rumus penghitungan sebagai berikut :

Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon

pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon

pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada.

Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian

sistem gugur.

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar

akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi

pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan

dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam

Daftar Hitam.

Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur.

Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga

penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang

mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat

dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga

Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk

keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat

pemenang.

HEA = [

Harga Penawaran (Harga Penawaran yang

memenuhi persyaratan lelang dan telah

dievaluasi).

Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi

Barang/Jasa).

Preferensi Harga hanya diberikan kepada Sarang/ Jasa dalam

negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua

puluh lima perseratus).

Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitunganTKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan

diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak

menggugurkan. Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN

merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang

membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman

pada tata nilai Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang

terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun

2012 beserta petunjuk teknisnya.

Evaluasi

Kualifikasi

dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan

HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah

sebagai pemenang;

Preferensi Harga untuk Barang/ jasa dalam negeri

diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai

rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/

Jasa berniiai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

dan

] x HP



27/100

31.3

31.4

32. 32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

32.7

32.8

a.

b.

c.

d.e.

f.

g.

h.

i.

Rumus yang diperunakan;

Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan

evaluasi;

Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran

yang memenuhi syarat.

Tanggal dibuatnya Berita Acara;dan

Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi,

pelelangan dinyatakan gagal.

Metode evaluasi yang digunakan;

Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil

Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:

Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-

masing peserta;

Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan

dalam Dokumen Kualifikasi (Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualif ikasi)

Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit

dokumen, apabila diperlukan.

Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila

penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang

sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan.

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta

digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta

perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran

(apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan

ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas

perbuatan pemalsuan tersebut.

Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang

cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

Unsur-unsur yang dievaluasi;

Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telahdiberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup, maka peserta

digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam, Jaminan Penawaran

yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah.

Nama seluruh peserta;

Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal

pelaksanaan pelelangan;

Pembuktian

Kualifikasi

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian

dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen

tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung

jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur

utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum

dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang

perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan

dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama

berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi,

maka lelang dinyatakan gagal.

Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).



28/100

F. Penetapan Pemenang

33. 33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

33.6

33.7

34.

Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan

mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa

berlakunya, dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon

pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa

berlaku surat penawaran dan Jaminan Penawaran sampai dengan

perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. Calon pemenang, calon

pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia

memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat

mengundurkan diri tanpa dikenai sanksi.

Penetapan

Pemenang

Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE

setelah melalui pembahasan internal seluruh anggota Pokja ULP, atau

setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat

menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan

yang terdapat pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.

Pengumuman

Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2

(apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam

LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

Dalam hal Penyedia menawarkan personil yang sedang bekerja di paket

lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan

sudah tidak terikat pada paket lain.

Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi

dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama

untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi

persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat

ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan

cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan

ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan

peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.

Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang

dilelangkan oleh Pokja ULP, dan beberapa penawarannya terendah

serta berdasarkan sisa kemampuan menangani paket (SKP), akan

ditetapkan sebagai calon pemenang oleh Pokja ULP pada paket

berdasarkan pilihan penyedia jasa setelah mempertimbangkan

ketersediaan peralatan dan personil setelah dilakukan klarifikasi.

Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu)

paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara

teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket.

Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi

dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk

beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan

pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan

sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara

melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan

ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan

personil tidak ada dan dinyatakan gugur.



29/100

35. Sanggahan 35.1

a.

b.

35.2

35.3

a.

b.

c.

Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama dengan peserta lain.

Pelelangan Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

pengumuman pemenang; atau

Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan

sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP

disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK,

PA/KPA dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

sebagaimana tercantun dalam LDP, dengan ketentuan:

Pemilihan Langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

pengumuman pemenang; atau

penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabatyang berwenang lainnya.

Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan

prosedur meliputi:

penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam

Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta petunjuk

teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan

usaha yang sehat; dan/atau



30/100

35.4

35.5

35.6

G. Penunjukan Pemenang Pengadaan

36. 36.1

36.2

a

b

c

36.3

36.4

a

b

c

36.5

36.6

36.7

36.8

Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi

SPSE atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

menerima surat sanggahan.

tidak ada sanggahan dari peserta;

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa

Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar

untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

sanggahan terbukti tidak benar; atau

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah

pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.

apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa

penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima

secara obyektif oleh Pokja ULP, maka tidak dikenakan sanksi

apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa

penawarannya sudah tidak berlaku, maka tidak dikenakan

sanksi.

PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian

SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan

SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk

Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, makapelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan

dari PPK.

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

semua sanggahan dijawab.

Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan

ketentuan:

Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan

pelelangan gagal.

Sanggahan yang disampaikan secara offline, bukan kepada Pokja ULP

atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan

dan ditindaklanjuti secara offline di luar aplikasi SPSE oleh pihak-pihakyang berwenang.

masa sanggah berakhir.

apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa

penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat

diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka dimasukkan dalam

Daftar Hitam; atau

Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan

pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai

dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran masih

berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.



31/100

36.9

36.10

a

b

36.11

36.12

37. 37.1

37.2

37.3

H. Pelelangan Gagal

38. 38.1

a.

b.

c.

d.

38.2

a

b

c

e

f

Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan

Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran,

Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan

lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik

yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE

Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila:

Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan

Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya ;

PA/KPA pada Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan

pelelangan gagal, apabila:

apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang

atau pelelangan dinyatakan gagal; atau

BAHP atau Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksudpada angka 38.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan

menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil

Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan

saat pengumuman pemenang.

calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (bila ada)

, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam

klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

BAHP dan

Kerahasiaan

Proses

PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian

dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.

Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak

sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada

PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:

Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkanPokja ULP dan/atau PPK ternyata benar;

harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan

atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih

tinggi dari HPS;

apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA

memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP

bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkanSPPBJ

Pelelangan

Gagal

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ.

PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan

PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses

Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah

beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan

Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya ;

dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi

persaingan tidak sehat;

Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari

Dokumen Pengadaan; atau



32/100

g

h

38.3

38.4

38.5

a

b

c

d

38.6

38.7

I. Surat Jaminan Pelaksanaan

39. 39.1

39.2

a

b

c

39.3

a

b

c

d

e

f

Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

penghentian proses pelelangan.

Pelaksanaan Pelelangan melanggar dengan Peraturan Presiden

No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya ;

PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepadapeserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan

dinyatakan gagal.

Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal,

mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka

dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki

Dokumen Pengadaan.

Surat Jaminan

Pelaksanaan

nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan

nama PPK yang menandatangan kontrak;

diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan

rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang

mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang

sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

evaluasi ulang;

penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus)

dari nilai Kontrak; atau

pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi

uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak

(apabila diperlukan).

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:

penyerahan seluruh pekerjaan;

penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan

pelelangan gagal, apabila:

pelelangan ulang; atau

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau

Pokja ULP lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis

penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah

selanjutnya, yaitu melakukan:

Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ

dan sebelum penandatanganan Kontrak.

besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan

huruf;

besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai

jaminan yang ditetapkan;

Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2

mengundurkan diri.

Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan

secara elektronik kepada peserta.

Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA

dan/atau KPA, ternyata benar.

masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal

penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima

pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimanatercantum dalam LDP;

nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam

surat Jaminan Pelaksanaan;



33/100


34/100

40.7

a.

1)

2)

b.

40.8

40.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak

disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana

dimaksud pada pasal 41.8, dapat menandatangani kontrak, sepanjang

pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus

sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa/pendelegasian

wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan

Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.

sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:

kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada

bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan

kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada

bagian yang ditandatangani oleh PPK;

rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila

diperlukan.

Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia

adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/

Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:



35/100


36/100

A 1) Pokja ULP :

2) Alamat Pokja ULP

Jalan : Jl. Pahlawan No. 116

Kota : Surabaya Telp (031) 3537832 - 3577693 Fax (031) 3577691

3) Website : -

4) Website LPSE : http://www.lpse.jatimprov.go.id

5) :

6) :

7)

B 1)

2)

C

D

Catatan:

1)

2)

E 1)

2)

3) Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian

Penjelasan

Apabila paket pekerjaan yang dilelangkan memenuhi ketentuan 1) dan 2) maka diberlakukan

preferensi harga dan diisi "diberikan".

Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/

Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/ Jasa bernilai

diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 75 ( Tujuh puluh lima ) hari kalender.

Apabila dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dananya tidak tersedia atau tidak

cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk

kegiatan tersebut, maka pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demihukum dan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kemitraan pemasukan penawaran hanya dilakukan oleh

badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan;

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2015 dengan nilai total HPS sebesar Rp. 1.759.598.000,00 ( Satu milyar tujuh ratus lima puluh

sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah ) dengan jenis kontrak Tahun

Tunggal.

Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan

Lingkup

Pekerjaan

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sudah memperhitungkan masa mobilisasi dan kajian

teknis, waktu efektif pelaksanaan konstruksi, penundaan pekerjaan dalam rangka Hari Besar

Islam "Hari Raya Idul Fitri" dan waktu proses PHO (paling lambat 14 hari) sejak pekerjaan

dinyatakan 100% oleh para pihak.

Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Di Ruas

Jalan Bromo Kab. Probolinggo

Pokja 21 UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Nama paket

pekerjaan

Preferensi harga diberikan terhadap penawaran peserta.

Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/ Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih

besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

Pendayagunaan

Produksi Dalam

Negeri

Uraian singkatpekerjaan

Dalam hal Peserta melakukan kemitraan dan sudah terlanjur upload dokumen penawaran atas

nama perusahaan perorangan/sendiri, maka yang berlaku adalah dokumen penawaran atas nama

kemitraan;

Pemberian

Penjelasan

Untuk dapat mengetahui kondisi dan lokasi pekerjaan, peserta dianjurkan melakukan

peninjauan lapangan dan dapat menghubungi Pokja ULP.

Satu Penawaran

Tiap Peserta

lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE

Sumber Dana



37/100

4)

5)

F Yang termasuk dalam kelengkapan dokumen administrasi adalah :

a.

1) tanggal;

2) harga penawaran;

3) masa berlaku penawaran;b.

c.

d. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari :

1) Metode Pelaksanaan

Pendahuluan

Uraian Pekerjaan Utama

Penutup

2) Jadwal waktu Pelaksanaan :

Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam

dokumen pemilihan dan Berita Acara Pemberi Penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan

proses pemberi penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.

Pelaksanaan pemberian penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain Pokja ULP,

antara lain oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dan

ditugaskan oleh Pokja ULP

I

II

III

URAIAN

Resume/ saran/ usulan percepatan/ inovasi.

Dokumen

Penawaran

IV

Metode kerja pelaksanaan pekerjaan yang

menggambarkan metode kerja alat,

penggunaan bahan, kebutuhan personil dan

waktu pelaksanaan (khusus untuk pekerjaan

utama).

hasil pemindaian surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi

(apabila ada);

surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;

Metode Penyelesaian Pekerjaan Tahapan dan tata cara pelaksanaan yang

menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari

awal s/d akhir dengan mengacu pada lokasi,

lingkup pekerjaan proyek, spesifikasi teknisdan jangka waktu pelaksanaan proyek dan

dapat dipertanggung jawabkan secara teknis

daftar kuantitas dan harga serta rekapitulasinya;

Metode Pelaksanaan sekurang - kurangnya memuat uraian sebagai berikut :

BAB ISI

Tabel IV - 1 Metode pelaksanaan

Latar belakang, Maksud dan tujuan, Lokasi,

Lingkup Pekerjaan.

Jadwal waktu pelaksanaan disusun menurut Divisi Pekerjaan dan waktu pelaksanaan tidak

melampaui batas waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan sebagai contoh berikut :



38/100

( % ) 1 2 dst

PEKERJAAN PENDAHULUAN

Pembersihan lokasi dan persiapan

PEKERJAAN PENGADAAN

Lempengan besi baja profile desain galvanis (beam 4 meter)

Tiang penyangga besi St 32 galvanis (post)

Besi pengikat baja profil desain (blocking)

Mur baut beam 12 x 25 mm

Mur baut blocking 16 x 30 mm

Mur baut post 16 x 48 mm

Besi angkur 30 x 30 x 3

Terminal End (Sleeve Beam)

Reflektor

Logo Prov Jatim

Stiker perlengkapan jalan

PEKERJAAN PEMASANGAN

Cor pondasi beton 1 : 2 : 3

Bekesting pondasi

Galian tanah dan urug kembali

Urugan Pasir di bawah pondasi

Ongkos angkut ke lokasi

Pengelasan

Jumlah Nilai Pekerjaan 100

Kemajuan Pekerjaan %

Kemajuan Pekerjaan Kumulatif %

3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan

0 0 1 unit

4 m3 1 unit

120 Ampere 2 Unit

640-680 blow/min 2 Unit

150 liter 4 unit

0 0 2 Unit

0 0 1 set

Catatan :

*) Kondisi : baik dan berfungsi

**) Kepemilikan :

-

-

4) Spesifikasi Teknis :

Tool Keet

Peralatan Safety

No Nama alat

4

5

Waktu Pelaksanaan

Jumlah

Bukti kepemilikan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus dapat

ditunjukkan pada saat klarifikasi.

Kapasitas Kondisi

*)

Kepemilikan

**)

Uraian Pekerjaan Bobot

Tabel IV - 2 Jadwal waktu pelaksanaan

KetNo

Tabel IV - 3 Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan

1

Apabila penyedia jasa mengajukan spesifikasi berbeda dari yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan ini, maka uraikan spesifikasi yang akan diajukan sebagai perubahan Dokumen

Pengadaan.

Spesifikasi teknis jenis / item pekerjaan utama yang ditawarkan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini.

bukti kepemilikan alat (stnk, kwitansi pembelian) harus dilampirkan dan diupload, apabila sewa

harus disertakan surat perjanjian sewa dan bukti - bukti kepemilikan peralatan (stnk, kwitansi

pembelian) dari pihak yang memberi sewa harus dilampirkan dan diupload. Bila tidak disertai

bukti (stnk, kwitansi pembelian, surat perjanjian sewa) dan jenis alat kurang dari yang

disyaratkan maka dinyatakan gugur

I

1

II

1

9

Mesin Las Listrik

Crane Portable

Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan

pekerjaan sekurang-kurangnya sebagaimana tabel berikut :

DIVISI Minggu ke ....

10

4

5

6

Lokasi

sekarang

Stamper

2

3

Truck

6

Molen

7

8

2

3

4

5

6

7

11

III

1

2

3



39/100

5) Daftar Personil Inti :

(Thn)

Catatan :

*)

*)

**)

6) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan :

Catatan :

Leveransir / pemasok bahan tidak termasuk sebagai sub-Kontraktor.

Sebagai Mata Pembayaran Utama untuk paket ini adalah :

2 Mandor Besi (TL 009) /Tukang Las (TM 028)

Penilaian lama pengalaman Personil Inti ditenttukan berdasarkan pengalaman pekerjaan pada

lingkup layanan dan posisiyang sama sebagaimana tercantumdalam curriculum vitae dan referensi

pekerjaan dari pemberi tugas/pimpinan proyek (Pejabat Pembuat Komitmen)

4 1

1

2

3

Pekerjaan Peendahuluan

Prosentase dari

Harga Penawaran

3

Prosentase dari

harga total Mata

Pemb

No

1

1

Ahli Teknik Jalan (202)-

Madya

-

JmlPend. Min

Mandor/Tukang

2

SKA

SKA

STM/SMASederajat

1

Jabatan

Pengala

man *)Sub bidang / Kategori

S1/D3

Teknik Sipil

Profesi / Keahlian **)

Tenaga AdministrasiSTM/SMA

Sederajat

Tabel IV - 6 Mata Pembayaran Utama

Pekerjaan Pemasangan

No. Mata

Pemb

3

Jenis Pekerjaan

Personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sekurang - kurangnya sebagaimana

tabel berikut :

2

Tabel IV - 4 Daftar Personil inti

SKA /

SKT

Kepala Pelaksana Teknis

Ahli Teknik Jalan (202)-

MudaPelaksana

S1/D3

Teknik Sipil2

-

1

SKT

Tabel IV - 5 Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan

Personil tenaga ahli dan terampil dan masing-masing personil harus melampirkan/ dilengkapi

dengan copy/ scan curriculum vitae, referensi dari pemberi kerja/pimpinan proyek (Pejabat

Pembuat Komitmen), copy ijazah, SKA/SKT (telah terkonversi), NPWP (pribadi) dan diupload

bersama dokumen penawaran dan apabila kurang dari yang disyaratkan maka dinyatakan gugur

Untuk menjamin kepastian keberadaan personil yang akan ditugaskan untuk

melaksanakan pekerjaan, Pokja dapat meminta kepada personil yang bersangkutan untuk

membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Dimobilisasi untuk pelaksanaan pekerjaan.

Khusus untuk paket pekerjaan dengan nilai penawaran lebih dari Rp. 25 Milyar wajib kerja

sama dengan Penyedia Usaha Kecil yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan

yang bukan pekerjaan utama. Penyedia dilarang mensubkontrakkan sebagian / seluruh

pekerjaan utama dalam konrak ini.

Pekerjaan Pengadaan

No Uraian Pekerjaan

Nama Sub Penyedia

Jasa (jika ada)



40/100

7) Rekomendasi Perusahaan perlengkapan Jalan :

8) Hasil Lulus Uji Laboratorium :

G 1) Mata uang yang digunakan Rupiah

2)

3)

H

I lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE

J lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE

K lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE

L 1)

Unsur-unsur yang dinilai adalah sebagai berikut :

a) Metode Pelaksanaan

b) Jadwal Waktu Pelaksanaan

c) Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan

d) Spesifikasi teknis

e) Personil inti

f ) Pekerjaan yang disubkontrakkan (jika diperlukan)

g) Pra RK3K (untuk paket dengan HPS > RP. 2,5 milyar)

h)

i)

a) Metoda pelaksanaan

Metoda pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :

b) Jadwal waktu pelaksanaan

Metoda kerja jenis pekerjaan utama menggambarkan penguasaan penawar untuk

melaksanakan pekerjaan; dengan kerangka sebagaimana lembar data pemilihan (LDP)

Tabel IV-1.

metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam

penyelesaian pekerjaan sejak persiapan pekerjaan sampai dengan serah terima Kedua

Pekerjaan (FHO)

Batas AkhirWaktu

Pemasukan

Penawaran

Evaluasi Teknis

Jadwal waktu pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila disajikan dalam

bentuk kurve "S" dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan dalam dokumen

pengadaan.

Menggambarkan cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk

menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai persyaratan substantif yang ditetapkan dalam

dokumen pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar dalam

menyelesaikan pekerjaan.

Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah kerangka Metode pelaksanaan,

kebenaran / kesesuaian metode pelaksanaan dengan spesifikasi teknik yang ditentukan.

Bila tidak sesuai dan tidak mencerminkan pelaksanaan pekerjaan yang benar, penawaran

dinyatakan GUGUR.

Mata Uang

Penawaran dan

Cara

Pembayaran

Bila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut penawaran dinyatakan GUGUR.

Pembukaan

Penawaran

Masa Berlakunya

Penawaran

Penyampaian

Dokumen

Penawaran

Masa berlaku pena

dok-guardrail bromo pb.linggo

Documents