Nama : Winda Novia Rahmanisa

NPM : 1006775243

Sumber : “Indonesia’s protracted decentralization” by Marco Bunte

Pada jaman orde baru, selama kurang lebih 32 tahun Soeharto memimpin NKRI

dengan kebijakan-kebijakannya yang bersifat otoritarian. Oleh karena itu, di jaman ini bentuk

administrasi Indonesia terpusat pada pemerintah atau sentralistik, pusat kontrol ada pada

pemerintah. Kebijakan sentralistik merupakan pelengkap dalam mengkonsolidasikan

kekuatan dari rezim neo-patrimonial. Struktur administratif sentralistik telah menjadi

penyangga dari rezim otoriter. Orde baru menggunakan struktur administratif sentralistik

untuk menyeenggarakan kebijakannya sampai ke level terendah dan untuk mengontrol

ketidaksepakatan. Sejak krisis keuangan tahun 1997 dan jatuhnya pemerintahan Soeharto

pada mei 1998, sistem politik Indonesia mengalami perubahan. Pengaruh yang paling besar

datang dari proses demokratisasi dan desentralisasi pada 1998 dan 1999. Pada bulan Mei

1999, Habibie, yang saat itu menjabat sebagai presiden, memperkenalkan hokum

desentralisasi kepada parlemen yang masih dijabat oleh 3 partai besar pada masa orde baru

dan beberapa pegawai dari era Soeharto. Desentralisasi menjadi isu utama saat itu dan proses

desentralisasi menjadi berlarut-larut seperti proses demokratisasi.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk dapat memperkuat dan memaksimalkan

peran-peran dari provinsi, distrik atau wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Peran dari

wilayah-wilayah tersebut dibatasi seperti menengahi perselisihan antardistrik, memfasilitasi

pembangunan cross-district dan merepresentasikan pemerintah pusat dalam wilayah.

Desentralisasi menjadi permasalahan serius setelah setahun pengimplementasiannya.

Beberapa tahun setelah dimulainya kebijakan demokratik desentralisasi tetap tidak terlihat

adanya konsensus dalam elit bangsa Indonesia pada bagaimana mendistribusikan kekuatan

1 | P a g e

politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi telah menjadi proses

yang berlarut-larut yang dikonfrontasi pada setiap tahap atau level dengan well connected

pada level pusat dan level lokal. Kurangnya diskusi antarkeduanya pada tahap awal dan

kepemimpinan politik yang kuat selama fase penerapan, kelompok penguasa di jenjang

nasional dan lokal menggelincirkan proses desentralisasi. Hal tersebut akan menunjukkan

bahwa derajat dari desentralisasi sering ditentukan oleh sejumlah persetujuan politik antara

pejabat nasional dan daerah.

Sejak desentralisasi tidak lagi didiskusikan, otonomi daerah menemukan penolakan

sengit dari banyak pihak. Selama masa kepemimpinan Abdurrahmani Wahid hukum-hukum

diperkenalkan ke masyarakat untuk segera diimplementasikan meskipun beliau

mendemonstrasikan keinginannya untuk menjalankan desentralisasi dengan menggunakan

Ryaas Rasyid sebagai menteri baru untuk otonomi daerah. Selama masa jabatannya, terdapat

perdebatan diantara politisi dan birokrat mengenai kebaikan dan bahaya dari desentralisasi.

Pengaruh Wahid dalam membuat kebijakan berkurang setelah masa-masa akhir

kepemimpinannya. Panggilan untuk merevisi otonomi daerah menjadi semakin kuat. Wakil

presiden, Megawati, menitikberatkan masalah yang disebabkan oleh otonomi daerah dan

disintegrasi nasional. Salah satu usulan utama adalah membangun kembali hierarki

kepemerintahan dari pemerintah sentral, provinsi, wilayah, kotamadya, sub-distrik, dan desa.

Setelah kurang dari empat tahun desentralisasi, bingkai desentralisasi telah digantikan

oleh pasal 32 tahun 2004. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah yang baru adalah untuk

menambah efisiensi dan keefektifan dari pemerintah daerah dalam mensejahterakan

rakyatnya. Otonomi daerah harus menjamin terjadinya keharmonisan antara satu daerah ke

daerah lain dalam menaikkan kesejahteraan rakyat dan mencegah perpecahan. Tetapi, tujuan

utamanya adalah untuk memperkenalkan program pemilu untuk memilih kepala

2 | P a g e

pemerintahan. Kebijakan desentralisasi ini merupakan sebuah usaha dari pemerintah pusat

untuk menunjukkan kelemahan dalam bingkai desentralisasi dan memperbaiki masalah yang

hadir karena otonomi daerah.

Demokratisasi dan desentralisasi telah menimbulkan sejumlah efek, diiringi dengan

administrasi dan mobilisasi etnis. Bukan hanya menjalani konsoldasi antarelit orde baru tetapi

juga korupsi. Korupsi diambil dari alokasi dana daerah dan hal tersebut sulit untuk di control

akibat masih lemahnya control dari civil society. Selama proses otonomi daerah, banyak sub-

daerah yang ingin menjadi daerah yang lebih besar, hal tersebut dinamakan pemekaran.

Kebijakan-kebijakan tersebut juga mengakibatkan banyak konflik antardaerah maupun antar

etnis. Sepertinya implementasi dari kebijakan-kebijakan ini masih tidak terlalu sukses dan

tidak sesuai dengan tujuan utamanya.

3 | P a g e