MAKALAH

HUKUM BISNISTENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMENDiajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Hukum Bisnis

Oleh :

Ridho Kurniawan

1309111475

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS RIAU

2015/2016 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1            Latar Belakang 1

1.2            Pembahasan Makalah 3

BAB II PEMBAHAAN 4

2.1 Pengertian Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

2.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha 8

2.3 Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dan Lembaga

Pengawasan 11

PENUTUP 14

3.1 Kesimpulan Terhadap Perlindungan Konsumen 14

3.2 Saran 14

DAFTAR PUSTAKA 16

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun makhluk hidup lain, dan tidak

untukdiperdagangkan. Konsumen juga mempunyai perlindungan yang sering disebut

perlindungan konsumen, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hokum untuk member perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis ang

sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara

konsumen dengan produsen. Tidak adana perlindungan yang seimbang menyebabkan

konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat

timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan

konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

produsen.1[1]

B.  Rumusan Masalah

1. Apa pengertian asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen ?

2. Bagaimana hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha ?

3. Apa badan perlindungan konsumen nasional ?

4. Bagaimana bentuk tanggungjawab Pelaku usaha ?

5. Bagaimana sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen ?

1[1] Elsi, Advendi, HUKUM DALAM EKONOMI, PT GRASINDO:Jakarta,2007,hal.159

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 A. Pengertian Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

P a d a h a k e k a t n y a , t e r d a p a t d u a i n s t r u m e n h u k u m p e n t i n g y a n g m e n j a d i l a n d a s a n kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia yakni Pertama, Undang-Undang Dasar 1945,sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nas iona l be r tu j uan un tuk mew ujudka n mas ya raka t ad i l dan ma kmur . Tu j uan pem bangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menum buhkan dan m engemba ngkan dun ia ya ng mem produks i ba r ang da n j a s a yang l ayak  dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kons ume n (UU P K) . Lah i rnya U ndang-undang in i mem ber ika n ha rapan ba g i mas ya ra ka t Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.Pembangunan dan perkembangan perekonomian serta pengaruh globalisasi dan kemajuantekno l og i t e l ah m embaw a pe nga ruh kepada se t i a p a s pek keh idupa n manus i a , khus us nya d i   b idang pe r indus t i a n dan pe rdaga ngan yang me nghas i lkan ba rang j a sa da l am pemenuha n k e b u t u h a n h i d u p . K o n d i s i t e r s e b u t m e m b a w a k e u n t u n g a n b a g i p e l a k u u s a h a k h u s u s n y a konsumen karena semakin terbuka peluang untuk mendapatkan barang atau jasa dengan hargayang kompe t i t i f . N amun d i s i s i l a in t e rnya t a j uga men i mbu lka n penga ruh nega t ive ka r ena mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen  be rada pada pos i s i yang l e mah . K ons umen me n jad i ob j ek ak t iv i t a s b i s n i s un tuk me raup keuntungan yang sebesarbesarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ini sudah cukup representatif apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, men i ngka tka n kesa da ran , kem ampua n dan kema nd i r i a n konsum en un tuk me l indung i d i r i , mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif    pema ka ian ba rang da n /a t a u j a s a , m en ingka t kan pem berdayaa n konsum en da l a m mem i l i h , menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Kemudian di dalam UU Perlindungan Konsumen pun, diatur tentang pelarangan bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.Semakin terbukanya pasar sebagai akibat dari proses mekanisme pasar yang berkembang adalah hal yang tak dapat dielakkan. Seringkali dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat  permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumen a k i b a t p r o d u k y a n g d i k o n s u m s i n y a t i d a k m e m e n u h i k u a l i t a s s t a n d a r b a h k a n a d a y a n g mem bahayaka n . Ka renanya , a danya j a mina n pen ingka t an kes e j ah t e r a an mas ya ra ka t s e r t a kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang diperolehnya di pasar menjadi urgen. Ma s i h se ga r d i i ng a t an , he bohnya kas us fo rma l in pada makana n , d i t a r iknya p roduk    pengusir nyamuk HIT karena dikhawatirkan mengandung bahan yang berbahaya bagi keamanandan kes e l ama t an konsum en . J uga kas us minum an i s o ton ik ya ng menga ndung za t

pengaw e t  berbahaya yang disinyalir oleh Lembaga Komite Masyarakat Anti Bahan Pengawet (KOMBET) yang d i s upe rv i s i o l eh L P3E S J aka r t a d i t ahun - t a hun l a l u ke t ika mene l i t i s e jum lah p roduk  minuman isotonik, hasilnya menginformasikan bahwa sejumlah minuman isotonik mengandung za t pengaw e t be rbahaya ya kn i na t r i um benzoa t dan ka l ium s o rbe t yang b i s a me nyebabkan  penyakit yang dalam ilmu kedokteran disebut Systemic Lupus Erythematosus (SLE), yaitu penyakit nan mematikan yang dapat menyerang seluruh tubuh atau sistem internal manusia ketika antibodi yang seharusnya melindungi tubuh manusia malah menggerogoti manusia itusendiri. Sekarang heboh jamu berbahaya, kosmetik berbahaya, makanan-minuman mengandung s u s u p r o d u k R R C y a n g b e r b a h a y a , b e r a s m e n g a n d u n g b a h a n p e n g a w e t b e r b a h a y a d a n se t e ru s nya . A pa yang s a l ah , s eh ingga ke j a d i an s epe r t i s e l a lu be ru l a ng , ke ma nakah pe ra n  pengawasan dari instansi-instansi yang berwenang mengeluarkan izin produksi, izin berlaku dan beredarnya suatu produk? Sebuah tanda tanya besar. Jelas konsumen lagi-lagi menjadi korban.

B e r d a s a r k a n p a s a l 2 U U N o 8 T a h u n 1 9 9 9 d i s e b u t k a n b a h w a a z a s P e r l i n d u n g a n Konsumen adalah:

1.    Asas Manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2.    Asas Keadilan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh

haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3.    Asas Keseimbangan

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan

pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

4.    Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau

digunakan.

5.    Asas Kepastian Hukum

Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Sementara itu, tujuan perlindungan konsumen meliputi:

1.    Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

2.    Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif

pemakaian barang dan/ atau jasa

3.    Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-

haknya sebagai konsumen

4.    Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi

5.    Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen,

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

6.    Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi

barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.2 B.  Hak dan Kewajiban bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, hak dan kewajiban

konsumen antara lain:

a.    Hak dan Kewajiban Konsumen

  Hak konsumen

1)        Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau

jasa

2)        Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa, sesuai

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3)        Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan

atau jasa

4)        Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan

5)        Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa

perlindungan konsumen secara patut

6)        Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7)        Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosialnya

8)        Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/ atau

jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

9)        Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

  Kewajiban konsumen

1.    Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian, atau pemanfaatan barang

dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan

2.    Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa

3.    Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

4.    Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

b.    Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 hak dan kewajiban

pelaku usaha, sebagai berikut.

  Hak pelaku usaha

1)        hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan

nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan

2)        hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

3)        hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa

konsumen

4)        hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen

tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan

5)        hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

  Kewajiban pelaku usaha

1)        Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

2)        Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan

atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

3)        Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku

usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen

4)        Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar nutu barang atau jasa yang berlaku

5)        Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa

tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat maupun yang

diperdagangkan

6)        Memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan

pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan

7)        Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada

konsumen khususnya,atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggungjawab atas

kerugian yang ditimbulkannya. Tanggungjawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku untuk

kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tapi juga bertanggungjawab iklan-iklan

barang dan jasa termasuk barang import yang diiklankan.

Dalam pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen ditentukan, bahwa pelaku usaha

bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian

konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang harus

dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan kecuali apabila

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kemudian terhadap periklanan dan importir ditentukan sebagai berikut:2[5]

1)        Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat

yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

2)        Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi

barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

3)        Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing

tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

4)        Pelaku usaha yang menjual barang dan jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab

atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila:

a.    Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang

atau jasa tersebut.

b.    Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang

atau jasa yang di lakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan

komposisi.

5)        Pelaku usaha yang tidak memproduksi barang yang manfaatnya berkelanjutan dalam waktu

sekurang-kurangnya 1 tahun wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual dan

wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

a.    Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi

atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut.

b.    Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan fasilitas perbaikan.

2[5] Op.cit,hlm 205

6)        Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan garansi yang

disepakati atau yang diperjanjikan.

7)        Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang

diderita konsumen, apabila:

a.    Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk

diedarkan.

b.    Cacat barang timbul pada kemudian hari.

c.    Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.

d.   Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.

e.    Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu

yang diperjanjikan.

2.3 C. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dan Lembaga Pengawasan

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan

Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik

Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. (pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor

57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional). Apabila dipandang perlu

Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah

propinsi untuk membantu pelaksanaa fungsi dan tugasnya.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan

pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di

Indonesia.

Untuk menjalankan fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

1.    Memberikaan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan

kebijakan dibidang perlindungan konsumen.

2.    Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

dibidang perlindungan konsumen.

3.    Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.

4.    Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

5.    Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan

memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.

6.    Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha.

7.    Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.

  Sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen

Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha

diantaranya sebagai berikut :

1)   Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau

memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan,

keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau

keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak mencantumkan

tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1 ), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar

( pasal 8 ayat 2 ), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha

berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen

dan/atau perjanjian. ( pasal 18 ayat 1 huruf b )

2)   Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan

secara obral dengan mengelabuhi / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau

tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui

pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha

periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko

pemakaian barang/jasa.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para

pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku

usaha, yaitu pencantuman kalusula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan

kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku

tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat

“Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula

baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman

klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8

tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang

yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” automatis batal demi hukum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula

tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman

klausula baku tersebut, ketentuan yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan

cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah

dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf f

UU No.8 tahun 1999 dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua)

tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah.

Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tdak tahu atau pura-

pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya

para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang

merugikan kepentingan konsumen. Bahwa masalah perlindungan konsumen sebenarnya

bukan hanya menjadi urusan YLKI atau lembaga/instansi sejenis dengan itu, berdasarkan

pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tanggung jawab pidana

bagi pelanggarnya tetap dapat dijalankan atau diproses oleh pihak Kepolisian( Oktober 2004 )

Sanksi Perdata :

Ganti rugi dalam bentuk :

a.    Pengembalian uang atau

b.    Penggantian barang atau

c.    Perawatan kesehatan, dan/atau

d.   Pemberian santunan

e.    Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi

Sanksi Administrasi :

maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19

ayat (2) dan (3), 20, 25

Sanksi Pidana :

Kurungan :

a.    Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat

(2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18

b.   Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat

(1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f

c.    Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan

Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian

Hukuman tambahan , antara lain :

a.    Pengumuman keputusan Hakim

b.    Pencabuttan izin usaha;

c.    Dilarang memperdagangkan barang dan jasa ;

d.   Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa;

e.    Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat .

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Asas danTujuan Perlindungan Konsumen

1.    Asas Manfaat

2.    Asas Keadilan

3.    Asas Keseimbangan

4.    Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumaen Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang

menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, hak dan kewajiban

konsumen. Berdasarkan pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 hak dan

kewajiban pelaku usaha.

Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian

kepada konsumen khususnya,atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggungjawab

atas kerugian yang ditimbulkannya. Tanggungjawab pelaku usaha ini tidak hanya berlaku

untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan, tapi juga bertanggungjawab iklan-

iklan barang dan jasa termasuk barang import yang diiklankan.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan

pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di

Indonesia.

Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha

3.2 Saran

P e m e n u h a n h a k - h a k k o n s u m e n s e b a g a i s a l a h s a t u p e l a k u u s a h a s e h i n g g a t e r c i p t a kenyamanan dalam transaksi perdagangan.Me mper t egas t anggung jaw ab pe l a ku u s aha s ebaga i mana d i a tu r da l am undang -undang sehingga tidak merugikan konsumen.Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumenyang men ja min d ipe ro l ehnya hak konsum en da n pe l aku u s aha se r t a d i l aks anaka nnya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.  

Daftar Pustaka3[1] Elsi, Advendi, HUKUM DALAM EKONOMI, PT

GRASINDO:Jakarta,2007,hal.1594[2] Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012,hlm 1925[3]Junaidi Abdullah, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Nora Media Enterprise, Kudus,

2010 hlm.1296[4]Ibid, hlm.1307[5] Op.cit,hlm 2058[6] Zaeni Asyhadie, Lop.,Cit, hlm 207

9[7] Junaidi Abdullah, op.cit, hlm143

3

4

5

6

7

8

9