dlhk.sidoarjokab.go.id dlhk...renstra opd final dinas lingkungan hidup dan kebersihan tahun...

RENSTRA OPD FINAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

TAHUN 2016-2021 (REVIEW)

RENSTRA OPD FINAL i

KATA PENGANTAR

Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk 5 (lima) tahun ke

depan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Keberishan disusun berdasarkan hasil

evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2014, analisa atas

pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah,

analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun

nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD

2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan

bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta Visi

dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo harus melaksanakannya

secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better

performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan

pencapaian tujuan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2021, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan dokumen ini. Kami sadar sepenuhnya bahwa dokumen renstra ini masih

banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu maka saran dan

masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan

dan perbaikan penyusunan renstra yang akan datang.

Sidoarjo, April 2018



RENSTRA OPD FINAL ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEBERSIHAN 6

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan 6

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 20

2.2.1 Sumber Daya Manusia 20

2.2.2 Sarana dan Prasarana 22

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tahun 2011-2015 23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 31

2.4.1 Telaahan Capaian Sasaran Renstra DLHK Kabupaten

Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan dan Renstra Provinsi 32


terhadap Sasaran RTRW Kabupaten Sidoarjo 33


Terhadap Sasaran KLHS 40

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 43

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Sidoarjo 43

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih 46



RENSTRA OPD FINAL iii

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan

Renstra PD Provinsi 52

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 57

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 61

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 64

4.1 Visi dan Misi 64

4.2 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan 65

4.3 Strategi dan Kebijakan PD 67

4.3.1 Strategi 67

4.3.2 Arah kebijakan 67

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 69

5.1 Rencana Program 70

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD 99

LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA DLHK Sidoarjo Tahun 2016-2021 Review



RENSTRA OPD FINAL iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Personil DLHK Kab Sidoarjo Berdasarkan

Jenis Golongan 21

Tabel 2.2 Jumlah Personil DLHK Kab Sidoarjo Berdasarkan

Tingkat Pendidikan 21

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana di DLHK Kab Sidoarjo

Tahun 2017 22

Tabel 2.4 Hasil Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Sidoarjo Periode 2010-2015 24

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 26

Tabel 2.6 Komparasi Capaian Sasaran Resntra DLHK Kabupaten

terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L 33

Tabel 2.7 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 34

Tabel 2.8 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 37

Tabel 2.9 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sidoarjo 40

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo 44

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah 50

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 53

Tabel 3.4 Telaah Renstra Provinsi 55

Tabel 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 58

Tabel 3.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo 58

Tabel 3.7 Contoh Skor Kriteria/Penentuan Isu-isu Strategis 61

Tabel 3.8 Skor Kriteria/Penentuan Isu-isu Strategis DLHK Kabupaten Sidoarjo 62

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 66

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 67

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DLHK

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Review) 72

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

yang mengacu RPJMD 100



RENSTRA OPD FINAL 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi; (a)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu

20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; (b)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala

Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan

penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD. Berdasarkan

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272

menyatakan bahwa Renstra-OPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada

RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana

Kerja OPD (Renja-OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-

2021 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan

pembangunan di bidang lingkungan hidup yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 dengan memperhitungkan kondisi untuk

kelangsungan pembangunan yang akan datang.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak

ukur yang jelas bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh



RENSTRA OPD FINAL 2

pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam

implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat. Agar Rencana Strategis dapat

bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan, maka diperlukan

adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi,

yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh

segenap pegawai DLHK Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah

Kabupaten Sidoarjo dan stakeholder lainnya yang ada di Sidoarjo.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021

sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2016-2021, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum

dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan di bidang perencanaan pembangunan serta mempertimbangkan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Strategis Provinsi dan

Kabupaten termasuk juga Rencana Kerja OPD. Rencana Strategis ini merupakan

proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu rensponsif terhadap

perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek

kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu

diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial

maupun menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dilandasi

berbagai peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolahan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006

tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan



RENSTRA OPD FINAL 3


tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk

Produksi Biomassa


tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995

tentang Program Kali Bersih

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan

Menanam Dan Memelihara Pohon Di Jawa Timur Untuk Penyelamatan

Bumi

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku

Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di

Provinsi Jawa Timur

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Penetapan Kelas Air Pada Air Sungai ;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 tentang

Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air

Permukaan ;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku

Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo



RENSTRA OPD FINAL 4

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan para pemangku kepentingan

terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan

hidup dan kebersihan dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung terwujudnya

visi, misi, tujuan dan sasaran serta proram prioritas Bupati Sidoarjo

periode 2016-2021.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu

lima tahun kedepan, terutama dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan tahunan

3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun

2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

Berisi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah, sumber daya yang dimiliki dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, sekaligus capaian-capaian yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan

renstra periode sebelumnya, dan capaian program prioritas dalam pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi.



RENSTRA OPD FINAL 5

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telahaan

visi, misi dan program bupati Kabupaten Sidoarjo, dan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Sidoarjo, termasuk sasaran jangka menegah yang hendak dicapai

serta strategi dan kebijakannya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,

indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEBERSIHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

KABUPATEN SIDOARJO

Berisi indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang akan

dicapai selama tahun 2016-2021.



RENSTRA OPD FINAL 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 11 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang

terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

a. Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak;

b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan;

c. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

4. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a. Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup;

b. Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum;

c. Seksi Pembinaan dan Kemitraan.

5. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

a. Seksi Pertamanan;

b. Seksi Keindahan dan Dekorasi;

c. Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU).

6. Bidang Kebersihan

a. Seksi Pelayanan Kebersihan;

b. Seksi Angkutan Sampah;

c. Seksi Pengelolaan Sampah.

7. Unit Pelaksana Teknis

8. Kelompok Jabatan Fungsional



RENSTRA OPD FINAL 7

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Sidoarjo



RENSTRA OPD FINAL 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DLHK Sidoarjo berpedoman

pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan

Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

mempunyai tugas ”Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”. Dalam

menyelenggarakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugasnya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin,

koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program bidang lingkungan hidup dan kesekretariatan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;

d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan,

umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;

b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;



RENSTRA OPD FINAL 9

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari Sub Bidang

antara lain:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan

dokumentasi;

b. Melaksanakan pengelolaan barang;

c. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan

perizinan dan pengaduan masyarakat;

d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan administrasi keuangan;

b. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugasnya.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;

b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan program;

c. Menyusun laporan dinas;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugasnya.

2. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tata lingkungan dan pengendalian

pencemaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Lingkungan dan

Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis tata lingkungan dan pengendalian

pencemaran;

b. Pelaksanaan kegiatan tata lingkungan dan pengendalian pencemaran;



RENSTRA OPD FINAL 10

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan tata lingkungan dan pengendalian

pencemaran;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan dan

Pengendalian Pencemaran terdiri dari Sub Bidang:

1) Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak mempunyai tugas, yaitu:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata lingkungan dan

pencegahan dampak;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan

dampak;

1. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

2. Penyusunan dokumen RPPLH;

3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan

RPJM;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup;

7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB

hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

8. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

9. Penyusunan NSDA dan LH;

10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;

18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan /

atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Audit LH,

Analisis resiko LH);




19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan

SPPL);

20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan).

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata lingkungan dan

pencegahan dampak;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugasnya.

2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan

pemulihan lingkungan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan

lingkungan;

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;

5. Penentuan baku mutu lingkungan;

6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium

lingkungan);

7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non

institusi;

8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

9. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

10. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan

hidup kepada masyarakat;

12. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar

institusi dan non institusi;




13. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan

non institusi;

14. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

sumber pencemar institusi dan non institusi;

15. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

16. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

17. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian

serta penghentian) kerusakan lingkungan;

18. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan lingkungan;

19. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

20. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil

emisi Gas Rumah Kaca

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penanggulangan dan

pemulihan lingkungan;

d. Melaksanakan tugas ketatauusahaan bidang;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugasnya.

3) Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan B3 dan

Limbah B3;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pengelolaan B3 dan Limbah B3:

1. Penyusunan kebijakan Rekomendasi Teknis perizinan penyimpanan

limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten (pengajuan,

perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

2. Pelaksanaan Rekomendasi Teknis perizinan bagi penyimpan limbah

B3 dan pengumpul limbah B3 (kecuali oli dan pelumas bekas);

3. Penyediaan sarpras B3 dan pengolahan limbah B3;

4. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan B3 dan limbah

B3.

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Pengelolaan B3 dan

Limbah B3;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugasnya.




3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang penaatan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis penaatan dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup;

b. Pelaksanaan kegiatan penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup;

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan penaatan dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup;


tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Penaatan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari Sub Bidang antara lain:

1) Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan lingkungan

hidup;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawasan lingkungan hidup;

1. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan;

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

3. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah.

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawasan lingkungan

hidup;

d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugasnya.




2) Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum mempunyai

tugas:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengaduan, sengketa

lingkungan dan penegakan hukum;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengaduan, sengketa lingkungan

dan penegakan hukum;

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;

2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang

tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil

tindak lanjut pengaduan;

6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;

7. Sosialisasi tata cara pengaduan;

8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;

10. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

12. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara

terpadu.

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengaduan, sengketa

lingkungan dan penegakan hukum;


dengan tugasnya.

3) Seksi Pembinaan dan Kemitraan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan

kemitraan;




b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan dan kemitraan;

1. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli

Lingkungan Hidup;

2. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;

3. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan

Lingkungan Hidup;

4. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

5. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

6. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;

7. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

8. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

9. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

10. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;

11. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

12. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup.

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan dan kemitraan;


dengan tugasnya.

4. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pertamanan dan Penerangan

Jalan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertamanan dan

Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis pertamanan dan penerangan jalan umum;

b. Pelaksanaan kegiatan pertamanan dan penerangan jalan umum;

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pertamanan dan penerangan jalan

umum;


tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Pertamanan dan Penerangan Jalan

Umum terdiri dari Seksi antara lain:

1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pertamanan;




b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pertamanan dan konservasi

keanekaragaman hayati (KEHATI);

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pertamanan;


dengan tugasnya.

2) Seksi Keindahan dan Dekorasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keindahan dan dekorasi;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keindahan dan dekorasi;

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keindahan dan dekorasi;


dengan tugasnya.

3) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan,

pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan, pemeliharaan dan

pengawasan penerangan jalan umum;

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan,

pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum;



dengan tugasnya.

5. Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas

dalam bidang Kebersihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kebersihan

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis kebersihan;

b. Pelaksanaan kegiatan kebersihan;

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kebersihan;


tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya Bidang Kebersihan terdiri dari Seksi

antara lain:

1) Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas:




a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kebersihan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan kebersihan;

1. Penyelenggaraan kebersihan;

2. Pengawasan dan pengendalian kebersihan;

3. Pembinaan usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh

masyarakat;

4. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

5. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

6. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

7. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah

dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

8. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah.

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kebersihan;


dengan tugasnya.

2) Seksi Angkutan Sampah mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan sampah;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis angkutan sampah meliputi

penyediaan sarana prasarana pengangkutan sampah;

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis angkutan sampah;


dengan tugasnya.

3) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah :

1. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah;

2. Pembinaan usaha-usaha pengelolaan sampah yang dilaksanakan

oleh masyarakat;

3. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

4. Kebijakan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu;




5. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

produsen/industri;

6. Pembinaan pendaurulangan sampah;

7. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan

produk;

8. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pemrosesan akhir sampah;

9. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem

pembuangan open dumping;

10. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah;

11. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir

sampah;

12. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

13. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

swasta;

14. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja

pengelolaan sampah;

15. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah.

c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah;



dengan tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis

1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;

b. Menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan

pengambilan sampel;

c. Melaksanakan penerimaan / pengambilan dan pengujian sampel dari

komponen lingkungan pengujian Laboratorium;

d. Melaksanakan pengembangan metode dan standar analis pengujian;




e. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang

diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;

f. Melaksanakan verifikasi data dan hasil pengujian Laboratorium;

g. Melaksanakan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya

berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;

h. Melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen Laboratorium

sesuai dengan standar yang berlaku;

i. Melaksanakan dan mengembangkan prosedur quality analisis (QA) atau

quality control (QC) sesuai dengan standar yang berlaku;

j. Membuat laporan dan saran atas quality analisis (QA) atau quality control

(QC) untuk peningkatan kualitas Laboratorium;

k. Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan

pendapatan;

l. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana,

kepegawaian dan keuangan;

m. Menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian

atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;

n. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana

prasarana;

o. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;

b. Menerima dan mengolah sampah;

c. Melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah agar tidak

menimbulkan pencemaran lingkungan;

d. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA);

e. Melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan atau

penambahan fasilitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang rusak

atau kurang;




f. Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan

pendapatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

g. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana,

kepegawaian dan keuangan;

h. Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku ;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan keahlian.

Dampak perubahan SOTK Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang

berlandaskan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah penggabungan dari 2

instansi yakni Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

menjadi 1 yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Hal ini berimplikasi pada

semakin banyaknya fungsi dan memudahkan koordinasi antar sektor dibidang

lingkungan hidup dan kebersihan.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam

menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti

Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha

yang masih operasional. Berikut ini disampaikan uraian terkait sumber daya –

sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya

memelihara lingkungan hidup.




Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus

menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui

berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme

pendidikan dan latihan yang ada.

Jumlah personil PNS dan Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 sebanyak 334 PNS, 622 tenaga harian

lepas dan 37 tenaga kontrak.

Ditinjau dari pangkat / golongan dan tingkat pendidikan maka kondisi personil

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Data Personil berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan, terlihat bahwa sebagian besar personil di

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai golongan I dan II yang sangat

banyak. Kedua golongan ini didominasi oleh Petugas Lapangan di Bidang

Kebersihan maupun Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Banyaknya personil berdasarkan golongan disajikan dalam Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah Personil DLHK Kab Sidoarjo Berdasarkan Jenis Golongan

No Golongan Jumlah

1 Golongan IV 6

2 Golongan III 48

3 Golongan II 151

4 Golongan I 129

Sumber: DLHK 2017

2. Data Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, terlihat bahwa rata rata personil

memiliki tingkat pendidikan SMA. Banyaknya personil berdasarkan tingkat pendidikan

disajikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Personil DLHK Kab Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Uraian Jumlah

1 Doktor 1

2 Pasca Sarjana 7

3 Sarjana 30

4 Diploma 3 6

5 SMA 74

6 SMP 100

7 SD 116

Sumber: DLHK 2017




Kesimpulan yang dapat diambil pada gambaran sumber daya manusia Dinas

Lingkungan dan Kebersihan adalah pendidikan pegawai DLHK masih didominasi

oleh SDM dengan tingkat pendidikan SMA dan SD. Artinya adalah mayoritas SDM

DLHK diisi jabatan fungsional disektor kebersihan yang memang cukup dengan latar

belakang pendidikan SD sampai dengan SMA.

Dari jumlah personil berdasarkan tingkat pendidikan masih ada kekurangan

personil dengan tingkat pendidikan S1. Hal ini dikarenakan di bidang lingkungan

hidup kekurangan personil tenaga teknis dengan kualifikasi tingkat pendidikan S1

dan bidang kebersihan kekurangan personil tenaga administrasi dengan kualifikasi

tingkat pendidikan S1.

Kedepan upaya peningkatan kualitas SDM DLHK yang dapat dilakukan

adalah dengan memberikan bimtek atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi

maupun skill dan mengusulkan ke Badan Kepegawain Daerah untuk kekurangan

personil kualifikasi tingkat pendidikan S1 di bidang lingkungan hidup maupun di

administrasi bidang kebersihan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan

prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Sidoarjo antara lain (Tabel 2.3):

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana di DLHK Kab Sidoarjo Tahun 2017

No Sarana Jumlah

I Kendaraan Dinas

1 Sepeda Motor Roda 2 48 Unit

2 Sepeda Motor Roda 3 70 Unit

3 Roda 4 Station 10 Unit

4 Roda 4 Pick Up 17 Unit

5 Truk Tangki Penyiraman 10 Unit

6 Truk Tangki Tinja 3 Unit

7 Truk Sky Master Listrik 5 Unit

8 Dump Truck Angkutan Sampah 30 Unit

9 Truk Arm Roll Angkutan Sampah 26 Unit

II Alat Berat

1 Excavator 5 Unit

2 Buldozer 4 Unit




No Sarana Jumlah

III Peralatan Kantor

1 Laptop 30 Unit

2 Komputer PC 55 Unit

3 Printer 60 Unit

4 Mesin Ketik 5 Unit

5 Scanner 4 Unit

6 AC Ruang 23 Unit

Sumber: DLHK, 2017

Berdasarkan tabel diatas, Sarana Prasarana kurang memadai untuk

melayani pengangkutan sampah di Sidoarjo. Hal ini dikarenakan kendaraan

pengangkut sampah masih kurang karena timbulan sampah yang semakin meningkat

setiap tahun akibat dari semakin bertambahnya penduduk.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2011-

2015

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian

/ Lembaga.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang

berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan gabungan dari

Dinas Keberihan dan Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup, maka capaian

renstra kedua instansi tersebut digunakan untuk menjawab sub bab ini. Berikut hasil

kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo periode Tahun

2010-2015 (Tabel 2.4):




Tabel 2.4 Hasil Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Periode 2010-2015

No

Indikator Kinerja DLHK

Target Renstra DLHK pada tahun- Realisasi Capaian pada tahun- Rasio Capaian pada tahun-

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegarahan pencemaran air

60% 80% 100%

100%

100%

60% 80% 100%

100%

60,53%

100% 100% 100% 100% 0.61%

2 Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara

60% 80% 100%

100%

100%

60% 80% 100%

100%

95% 100% 100% 100% 100% 0.95%

3 Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status keruskaan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

60% 80% 100%

100%

100%

60% 80% 100%

100%

0.33%

100% 100% 100% 100% 0.0033%




No

Indikator Kinerja DLHK

Target Renstra DLHK pada tahun- Realisasi Capaian pada tahun- Rasio Capaian pada tahun-

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011 2012 2013 2014 2015

4 Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

60% 80% 100%

100%

100%

60% 80% 100%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase wilayah Sidoarjo bersih 44,00%

50,00%

55,00%

70,00%

75,00%

44,00%

50,00%

56,00%

67,00%

78,00%

100,00%

100,00%

101,82%

95,71%

104,00%

6 Luas RTH yang dikelola menjadi taman 12,60%

16,80%

10,00%

27,00%

28,00%

11,51%

12,16%

12,78%

27,94%

29,52%

91,35%

72,38%

127,80%

103,48%

105,43%

7 Persentase PJU dalam kondisi baik 60,00%

61,00%

65,00%

79,00%

89,00%

37,80%

44,20%

47,00%

51,00%

62,00%

63,00%

72,41%

72,31%

64,56%

69,66%

Sumber: Renstra BLH dan DKP 2016-2021




Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015

No

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Angga Reali

ran sasi

1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

68.5

30.0

00,

00

- - - - -

10.6

55.0

00,

00

- - - - -

16%

- - - - -

2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.1

45.2

96.0

00,0

0

Rp

632.8

01.5

00

2.5

08.9

24.9

00,0

0

1.3

27.3

63.3

25,0

0

3.4

45.1

48.0

00,0

0

2.0

65.8

93.7

79,0

0

925.2

98.2

10

,00

566.6

05.2

00

,00

2.0

05.3

4.4

5

8

1.2

33.4

68.0

18,0

0

2.6

49.6

57.5

70,0

0

1.3

38.8

67.0

87,0

0

81%

90% 80% 93% 77% 65%

1.8

36.8

34.5

79,0

0

1.1

53.8

07.4

45,0

0

3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 396.2

27.5

00

,00

449.2

75.0

00

,00

239.6

00.0

00

,00

373.6

45.0

00

,00

88.8

50.0

00,

00

40.3

00.0

00,

00

357.4

31.2

00

,00

427.5

01.6

00

,00

129.5

54.6

00

,00

350.8

81.8

00

,00

78.6

24.7

00,

00

375.3

83.1

80

,00

90%

95% 54% 94% 88% 93%

(38.9

45.5

00,

00)

303.8

96.9

40

,00

4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

136.2

45.0

00

,00

60.1

05.0

00,

00

52.7

25.0

00,

00

50.7

50.0

00,

00

50.0

00.0

00,

00

80.0

00.0

00,

00

128.8

67.5

00

,00

59.1

92.5

00,

00

52.0

05.0

00,

00

49.8

10.0

00,

00

49.5

90.0

00,

00

74.5

33.8

96,

00

95%

98% 99% 98% 99% 93%

52.7

51.0

00,

00

48.7

60.3

96,

00

5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

599.1

69.4

50

,00

193.8

54.0

00

,00

315.8

84.0

00

,00

625.9

23.5

00

,00

80.0

00.0

00,

00

100.0

00.0

00

,00

258.0

38.4

00

,00

186.4

94.5

00

,00

259.2

97.5

00

,00

516.2

56.8

75

,00

70.8

91.5

00,

00

55.1

62.7

00,

00

43%

96% 82% 82% 89% 55%

(19.8

33.8

90,

00)

3.5

55.0

20,0

0




No



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Angga Reali

ran sasi

6 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

49.0

00.0

00,

00

- - - - -

47.2

96.5

00,

00

- - - - -

97%

- - - - -

7 Program Sistem Informasi Lingkungan

-

25.0

00.0

00,

00

34.0

00.0

00,

00

5.0

00.0

00,0

0 - - -

15.8

60.0

00,

00

31.1

00.0

00,

00

5.0

00.0

00,0

0 - -

- 63% 91% 100%

- -

8 Program Pengendalian Pencemaran bagi Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya

- - - -

111.0

62.5

00

,00

150.0

00.0

00

,00

- - - -

93.9

93.5

00,

00

104.1

22.6

07

,00

- - - - 85% 69%

9 Program Pembinaan Ketrampilan Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah di Lingkungan Indutri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

- - - -

Rp

138.9

37.5

00

150.0

00.0

00

,00

- - - -

Rp

130.7

43.5

00

Rp

100.8

34.5

00 - - - - 94% 67%

10

Program Pengembang an kinerja pengelolaan persampahan

19.6

73.4

47.

400,0

0

19.6

73.4

47.

400,0

0

19.6

73.4

47.

400,0

0

19.6

73.4

47.

400,0

0

19.6

73.4

47.

400,0

0

19.6

73.4

47.

400,0

0

19.6

73.4

47.

400,0

0

19.6

73.4

47.

400,0

0

19.6

73.4

47.

400,0

0

19.6

73.4

47.

400,0

0

97,68 92,67

97,27

92,73

58,3

63.6

60.8

25.

064,0

0

35.5

62.9

82.

438,0

0

11

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persam pahan

15.8

61.9

43.

000,0

0

15.8

61.9

43.

000,0

0

15.8

61.9

43.

000,0

0

15.8

61.9

43.

000,0

0

15.8

61.9

43.

000,0

0

15.8

61.9

43.

000,0

0

15.8

61.9

43.

000,0

0

15.8

61.9

43.

000,0

0

15.8

61.9

43.

000,0

0

15.8

61.9

43.

000,0

0

97,5 94 96,48

96,87

42,74

43.1

31.4

86.

400,0

0

16.6

97.4

60.

561,0

0




No



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Angga Reali

ran sasi

12

Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana & sa rana persampah an

3.2

13.3

14.4

00,0

0

3.2

13.3

14.4

00,0

0

3.2

13.3

14.4

00,0

0

3.2

13.3

14.4

00,0

0

3.2

13.3

14.4

00,0

0

3.2

13.3

14.4

00,0

0

3.2

13.3

14.4

00,0

0

3.2

13.3

14.4

00,0

0

3.2

13.3

14.4

00,0

0

3.2

13.3

14.4

00,0

0

98,62

89,39

99,65

95,49

92,64

13.1

64.2

26.

664,0

0

12.1

56.6

57.

687,0

0

13

Pengembangan Teknologi Pe ngelolaan Persampahan

253.6

90.0

00

,00

253.6

90.0

00

,00

253.6

90.0

00

,00

253.6

90.0

00

,00

253.6

90.0

00

,00

253.6

90.0

00

,00

253.6

90.0

00

,00

253.6

90.0

00

,00

253.6

90.0

00

,00

253.6

90.0

00

,00

98,27

82,3 98,39

95,74

67,97

9.2

62.0

00,0

0

(9.0

78.5

00,0

0)

14

Sosialisasi kebijakan penge lolaan persampahan

344.5

00.0

00

,00

344.5

00.0

00

,00

344.5

00.0

00

,00

344.5

00.0

00

,00

344.5

00.0

00

,00

344.5

00.0

00

,00

344.5

00.0

00

,00

344.5

00.0

00

,00

344.5

00.0

00

,00

344.5

00.0

00

,00

96,77

92,17

97,34

77,45

85,84

825.1

00.0

00

,00

700.6

96.0

65

,00

15

Peningkatan pengelolaan tem pat pembuangan sampah

89,16

92,14

6.5

30.7

50.0

00,0

0

6.0

17.2

46.5

85,0

0

16

Program Penge lolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4.3

42.0

75.1

50,0

0

4.3

42.0

75.1

50,0

0

4.3

42.0

75.1

50,0

0

4.3

42.0

75.1

50,0

0

4.3

42.0

75.1

50,0

0

4.3

42.0

75.1

50,0

0

4.3

42.0

75.1

50,0

0

4.3

42.0

75.1

50,0

0

4.3

42.0

75.1

50,0

0

4.3

42.0

75.1

50,0

0

95,81

81,61

96,37

91,72

95,72

21.2

52.0

00.

420,0

0

20.3

40.8

25.

670,0

0

17

Penyediaan sarana & prasarana pertamanan

92,72

98,55

84,4 96,71

5.5

85.1

40.4

50,0

0

5.4

01.3

14.8

50,0

0




No



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Angga Reali

ran sasi

18

Pemeliharaan RTH

814.5

68.7

00

,00

814.5

68.7

00

,00

814.5

68.7

00

,00

814.5

68.7

00

,00

814.5

68.7

00

,00

814.5

68.7

00

,00

814.5

68.7

00

,00

814.5

68.7

00

,00

814.5

68.7

00

,00

814.5

68.7

00

,00

98,62

98,32

96,09

98,66

95,97

1.4

20.2

36.2

60,0

0

1.3

58.7

33.5

10,0

0

19

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

647.7

67.8

50

,00

647.7

67.8

50

,00

647.7

67.8

50

,00

647.7

67.8

50

,00

647.7

67.8

50

,00

647.7

67.8

50

,00

647.7

67.8

50

,00

647.7

67.8

50

,00

647.7

67.8

50

,00

647.7

67.8

50

,00

97,27

97,92

96,5 72,06

(4.9

28.5

70,0

0)

(36.2

21.0

20,

00)

20

Pengawasan dan pengendalian RTH

1.1

55.6

22.6

00,0

0

1.1

55.6

22.6

00,0

0

1.1

55.6

22.6

00,0

0

1.1

55.6

22.6

00,0

0

1.1

55.6

22.6

00,0

0

1.1

55.6

22.6

00,0

0

1.1

55.6

22.6

00,0

0

1.1

55.6

22.6

00,0

0

1.1

55.6

22.6

00,0

0

1.1

55.6

22.6

00,0

0

98,77

96,36

98,54

95,7 98,6

73.2

25.4

80,

00

71.7

92.2

60,

00

21

Pengembangan aman Rekreasi

1.7

24.1

16.0

00,0

0

1.7

24.1

16.0

00,0

0

1.7

24.1

16.0

00,0

0

1.7

24.1

16.0

00,0

0

1.7

24.1

16.0

00,0

0

1.7

24.1

16.0

00,0

0

1.7

24.1

16.0

00,0

0

1.7

24.1

16.0

00,0

0

1.7

24.1

16.0

00,0

0

1.7

24.1

16.0

00,0

0

91,96

92,65

94,63

92,2 96,3

12.0

48.1

76.

800,0

0

11.6

17.3

72.

070,0

0

22

Penyusunan Program Pengembangan RTH

90,5

2.1

30.1

50.0

00,0

0

1.9

27.8

34.0

00,0

0

23

Program Pengelalaan Areal pema kaman

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

98,37

98,08

88,53

97,2 85,62

1.2

69.4

10.0

00,0

0

1.0

74.0

47.3

50,0

0




No



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Angga Reali

ran sasi

24

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

504.9

50.0

00

,00

98,37

98,08

88,53

97,2 85,62

1.2

69.4

10.0

00,0

0

1.0

74.0

47.3

50,0

0

25

Program Penerangan jalan dan lingkungan

15.1

81.5

12.

200,0

0

15.1

81.5

12.

200,0

0

15.1

81.5

12.

200,0

0

15.1

81.5

12.

200,0

0

15.1

81.5

12.

200,0

0

15.1

81.5

12.

200,0

0

15.1

81.5

12.

200,0

0

15.1

81.5

12.

200,0

0

15.1

81.5

12.

200,0

0

15.1

81.5

12.

200,0

0

97,79

85,07

91,46

89,85

90,35

102.1

53.6

49

.023,0

0

92.0

66.7

35.

854,0

0

26

Pembangunan Penerangan jalan Umum

7.9

99.6

92.5

00,0

0

7.9

99.6

92.5

00,0

0

7.9

99.6

92.5

00,0

0

7.9

99.6

92.5

00,0

0

7.9

99.6

92.5

00,0

0

7.9

99.6

92.5

00,0

0

7.9

99.6

92.5

00,0

0

7.9

99.6

92.5

00,0

0

7.9

99.6

92.5

00,0

0

7.9

99.6

92.5

00,0

0

98,66

86,85

94,76

88,8 95,27

27.8

31.4

61.

500,0

0

26.4

61.4

80.

510,0

0

27

Pemeliharaan rutin / berkala PJU

7.1

81.8

19.7

00,0

0

7.1

81.8

19.7

00,0

0

7.1

81.8

19.7

00,0

0

7.1

81.8

19.7

00,0

0

7.1

81.8

19.7

00,0

0

7.1

81.8

19.7

00,0

0

7.1

81.8

19.7

00,0

0

7.1

81.8

19.7

00,0

0

7.1

81.8

19.7

00,0

0

7.1

81.8

19.7

00,0

0

96,81

65,8 88,52

90,9 88,43

74.3

22.1

87.

523,0

0

65.6

05.2

55.

344,0

0

Sumber: Renstra BLH dan DKP 2016-2021




Berdasarkan tabel 2.5 diketahui bahwa dari 14 program pada rencana

strategis periode sebelumnya, rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan

anggaran sudah cukup baik karena rata-rata realisasi penyerapan anggaran selama

tahun 2010-2015 mencapai 80 % akan tetapi masih kurang maksimal karena kurang

dari 100 %. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan

dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja

pelayanan.

Kurangnya penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

dapat dikarenakan berbagai faktor, antara lain:

a. Kurangnya sumber daya manusia khususnya Tenaga Ahli di bidang Lingkungan

b. Kurangnya anggaran yang disediakan untuk Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan

Dengan kondisi dan perkembangan pembangunan pada saat ini, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu melakukan perbaikan dan meningkatkan

pengawasan dan pengendalian terkait lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan

maupun PJU, antara lain:

a. Meningkatkan kualitas SDM yang kurang merata dan kuantitas SDM untuk

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait lingkungan hidup,

kebersihan, pertamanan maupun PJU;

b. Dukungan pendanaan pemerintah perlu ditingkatkan;

c. Meningkatkan Sarana prasarana dalam pelayanan bidang lingkungan

hidup, kebersihan, pertamanan maupun PJU.

Tantangan atas kondisi dan perkembangan tersebut memang perlu

ditindaklanjuti karena pertumbuhan aktivitas industri, permukiman, perdagangan, jasa

semakin tinggi, sehingga sangat perlu menjaga daya dukung dan daya tampung

lingkungan agar tetap seimbang.

1. Peluang

a. Semakin banyaknya isu lingkungan dan kegiatan bertema penyelamatan

lingkungan hidup di Indonesia yang telah dilakukan sehingga dapat

menjadi inspirasi bagi Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja dan

mengembangkan program maupun kegiatan;




b. Telah banyaknya support dari pemerintah terkait penyelamatan lingkungan

hidup;

c. Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki kewajiban untuk CSR

(Corporate Social Responsibility) dapat diajak bekerjasama untuk

melaksanakan program penyelamatan lingkungan hidup;

d. Meningkatnya kesadaran/ kepedulian masyarakat dalam rangka

melestarikan lingkungan ;

e. Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah penyanggah ibukota Provinsi;

f. Pembangunan PJU di akses perumahan dan jalan alternatif di desa.

2. Ancaman

a. Tidak semua perusahaan maupun pabrik dan home industry yang peduli

akan efek dari limbah yang mereka hasilkan;

b. Semakin majunya teknologi dan tuntutan ekonomi membuat semakin

banyak polusi dan pencemaran yang menurunkan kualitas lingkungan;

c. Peningkatan jumlah penduduk dan ketersediaan lahan tidak seimbang;

d. Pandangan masyarakat terhadap TPST masih buruk (TPST masih

dipandang menimbulkan polusi bau dan kumuh);

e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kebersihan

lingkungan;

f. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan taman / ruang

terbuka hijau serta fasum lampu penerangan jalan;

g. Berkurangnya lahan terbuka hijau sebagai akibat berubahnya fungsi lahan;

h. Jumlah sampah anorganik makin banyak;

i. Kurangnya tempat / tong sampah yang berada pada fasum.

2.4.1 Telaahan Capaian Sasaran Renstra DLHK Kabupaten terhadap Sasaran

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra

Provinsi

Telaah capaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

terhadap renstra kementerian dan provinsi dilakukan untuk mengetahui apakah

indkator dan program yang ada berkontribusi terhadap instansi diatas.




Tabel 2.6 Komparasi Capaian Sasaran Resntra DLHK Kabupaten terhadap Sasaran Renstra

PD Provinsi dan Renstra K/L

No Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra DLHK

Sasaran pada renstra PD Provinsi Tahun 2009-

2014

Sasaran pada Renstra K/L Tahun 2015-2019

1

Persentase wilayah Sidoarjo bersih

104,00%

Meningkatkan

Manajemen dan

Pengolahan Limbah

(BLH Provinsi JATIM)

Penurunan beban

pencemaran lingkungan

(Kementerian Lingkungan

Hidup)

2

Luas RTH yang dikelola menjadi taman

105,43%

meningkatnya luasan

lahan krisis terehabilitasi

(BLH Provinsi JATIM)

Peningkatan Kapasitas

pengelolaan Sumber

daya alam dan

lingkungan hidup

(Kementerian Lingkungan

Hidup)

meningkatnya instrumen

perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

hidup (BLH Provinsi

JATIM)

meningkatnya kualitas

pelayanan perijinan

lingkungan(BLH Provinsi

JATIM)

3 Persentase PJU dalam kondisi baik

69,66%

Meningkatkan sarana

dan prasaran jalan (PU

Binamarga JATIM)

meningkatnya

keterpaduan

pembangunan

infrastruktur aksesbilitas

sarana dan prasarana

perhubungan

Berdasarkan komparasi pada tabel 2.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa

adanya kesinergisan antara program dan indikator dalam Renstra Badan Lingkungan

Hidup maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010-2015 atau kinerja

dengan sasaran yang dimiliki oleh BLH Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan.

2.4.2 Telaahan Capaian Sasaran Renstra DLHK Kabupaten terhadap Sasaran

RTRW Kabupaten Sidoarjo

Telaah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan untuk mengetahui

apa saja kebutuhan Kabupaten Sidoarjo sehingga program DLHK berkontribusi

sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah Kabupaten Sidoarjo




Tabel 2.7 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No Rencana Struktur Ruang Struktur

Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan

PD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Orde K1 (Pusat Kegiatan Nasional) adalah Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo

Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan limbah cair

Melakukan sosialisasi dan atau Bimtek terkait peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah cair

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

b. Program pengelolaan dan penanganan limbah yang dibuang ke sungai

Melakukan pemantauan kualitas air di sungai dan pelaku usaha yang membuang limbah di sungai tanpa ijin

c. Koordinasi dan kerjasama wilayah hulu dan hilir DAS (Daerah Aliran Sungai)

Meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan terutama di wilayah hulu dan hilir DAS (Daerah Aliran Sungai)

d. Program Penerangan Jalan dan Lingkungan

Sebagai Pedoman dalam pemenuhan penerangan jalan

e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sebagai masukan dalam memberikan pelayanan dan sarana prasara kebersihan di pemukiman penduduk

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sebagai arahan dalam pengembangan ruang terbuka hijau





Ruang Saat Ini





PD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Orde K2 (Pusat Kegiatan Wilayah) adalah Kecamatan Prambon, Krian, Pesisir Kecamatan Sedati)









d. Program Pengelolaan RTH dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan

Sebagai arahan dalam pengembangan ruang terbuka hijau Sebagai masukan dalam memberikan pelayanan dan sarana prasara kebersihan di pemukiman penduduk





Ruang Saat Ini





PD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Orde K3 (Pusat Kegiatan Lokal) adalah Kecamatan Candi, Tanggulangin, Sukodono, Porong, Tulangan, Buduran, Wonoayu)









d. Program Penerangan Jalan dan Lingkungan

Sebagai Pedoman dalam pemenuhan penerangan jalan

e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sebagai arahan dalam pengembangan ruang terbuka hijau




Berdasarkan hasil telaah terhadap rencana struktur ruang, diketahui bahwa

untuk menunjang rencana struktur ruang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

perlunya keterlibatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mengelola

lingkungan.

Tabel 2.8 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

pada Periode Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan PD

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan

PD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Kawasan Permukiman Pedesaan :

Kec. Sidoarjo

Kec. Buduran

Kec. Candi

Kec. Tanggulangin

Kec. Jabon

Kec. Porong

Kec. Tulangan

Kec. Krebung

Kec. Taman

Kec. Waru

Kec. Gedangan

Kec. Sukodono

Kec. Krian

Kec. Tarik

Kec. Prambon

Kec. Wonoayu

Kec. Balongbendo

Kawasan Permukiman Perkotaan :

Kec. Waru

Kec. Sedati

Kec. Gedangan

Kec. Taman

Kec. Sukodono

Kec. Buduran

Kec. Sidoarjo

Kec. Candi

Kec. Tanggulangin

Kec. Tulngan

Kec. Krembung

Kec. Porong


Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perkotaan

Program peningkatan lingkungan perumahan kampung pedesaan

Meningkatkan luasan lahan ruang terbuka hijau yang telah dialihfungsikan menjadi kawasan terbangun Menyediakan 60-40% lahan non efektif (dilihat dari daya dukung lahan) Mempertahankan kualitas lingkungan hidup dengan melihat daya dukung dan daya tampung dalam pembangunan permukiman perkotaan

Tidak ditemukan dokumen penunjang untuk menjawab kebutuhan pelayanan





Pola Ruang Saat Ini



Berkenaan


terhadap Kebutuhan

Pelayanan PD

Arahan Lokasi


PD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kec. Jabon

Kec. Krian

Kec. Balongbendo

Kec. Tarik

Kec. Prambon

Kec. Wonoayu

2 Kawasan Peruntukan Lahan Sawah :

Kec. Sidoarjo

Kec. Candi

Kec. Sukodono

Kec. Tanggulangin

Kec. Porong

Kec. Tulangan

Kec. Krembung

Kec. Jabon

Kec. Krian

Kec. Balongbendo

Kec. Tarik

Kec. Prambon

Kec. Wonoayu


Program pembangunan an pengembangan kawaan sentra produksi (KSP)

Program pengembangan kawasan agropolitan tanaman pangan

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan terhadap dampak dari pengembangan kawasan sentra produksi (KSP) Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pelaku usaha yang membuang limbah pangan secara langsung ke lingkungan


3 Kawasan Perikanan :

Kec. Waru

Kec. Sedati

Kec. Buduran

Kec. Sidoarjo

Kec. Candi

Kec. Tanggulangin

Kec. Porong

Kec. Jabon


Program pengaturan penguasaan dan pemanfaatan areal budidaya tambak

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian aktivtas pembangunan yang berdampak pada kualitas lingkungan


4 Kawasan Industri :

Kec. Sidoarjo

Kec. Buduran

Kec. Candi

Kec. Tanggulangin

Kec. Jabon

Kec. Porong

Kec. Tulangan


Program penyiapan lahan untuk kawasan industry estate

Program penyiapan infrastruktur pendukung industry dan perdagangan

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian aktivtas pembangunan yang berdampak pada kualitas lingkungan






Pola Ruang Saat Ini



Berkenaan


terhadap Kebutuhan

Pelayanan PD

Arahan Lokasi


PD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kec. Krembung

Kec. Taman

Kec. Waru

Kec. Gedangan

Kec. Sukodono

Kec. Krian

Kec. Tarik

Kec. Prambon

Kec. Wonoayu

Kec. Balongbendo

Kec. Sedati

5 Kawasan Pariwisata :

Kec. Buduran

Kec. Candi

Kec. Tulangan

Kec. Krembung

Kec. Wonoayu

Kec. Krian

Kec. Tarik

Kec. Prambon

Kec. Sukodono

Kec. Porong

Kec. Waru


Program pengembangan obyek wisata

Program pengembangan sarana dan prasarana wisata

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian aktivtas pengembangan obyek wisata yang berdampak pada kualitas lingkungan


6 Kawasan mix use :

Kec. Jabon

Kec. Sidoarjo, Buduran, Candi

Kec. Sedati

Kec. Waru

Kec. Sukodono

Kec. Wonoayu


-

7 Rencana Ruang di Dalam Bumi :

Kec. Sidoarjo

Kec. Waru

Kec. Taman

Kec. Gedangan

Kec. Krian

Kec. Balongbendo

Kec. Porong

Kec. Tanggulangin


Program pengembangan jaringan distribusi air bersih

Meningkatkan kualitas air bersih Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Menyediakan teknologi pengolahan air bersih

Tidak ditemukan dokumen

penunjang untuk

menjawab kebutuhan pelayanan




Berdasarkan hasil telaahan pola ruang Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa

berdasarkan pola ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu meningkatkan

luasan lahan terbuka hijau karena adanya alih fungsi lahan karena adanya

pembangunan, selain itu perlunya keterlibatan peran serta masyarakat dan pelaku

usaha dalam mengelola lingkungan.

2.4.3 Telahaan Capaian Sasaran Renstra DLHK Kabupaten terhadap Sasaran

KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS adalah sebuah rangkaian

analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dan meruakan upaya untuk

mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan,

rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah

dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal

proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang

akan diraih. Telaah ini dilakukan untuk mengetahui apa implikasi pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS).

Tabel 2.9 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Sidoarjo

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap

Pelayanan PD

Catatan bagi Perumusan

Program dan Kegiatan

PD

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Penurunan kualitas

lingkungan akibat

pertumbuhan aktivitas

permukiman-industry-

perdagangan- jasa-

transportasi

(pencemaran)

Parameter isu

strategis antara

lain Sampah/

Limbah, B3, Air

tanah, kawasan

pesisir, air sungai

dan air baku,

kualitas udara

Pembatasan air

limbah yang dibuang

dilakukan dengan

cara menetapkan

baku mutu air limbah

dari masing-masing

jenis sumber

pencemaran

sehingga setiap

kegiatan usaha yang

berpotensi

menghasilkan limbah

akan diawasi dengan

ketat

Peningkatan frekuensi

kegiatan prokasih di

semua sungai yang

berlokasi dekat dengan

aktivtas industri

Melakukan pembinaan

kepada masyarakat

terkait pengelolaan

sampah dengan cara 3R

Frekuensi uji emisi/polusi

udara karena aktivitas

industri perlu ditingkatkan

lagi





Pelayanan PD



PD

(1) (2) (3) (4) (5)

Pertumbuhan

permukiman

berbanding lurus

dengan jumlah

sampah yang

dihasilkan sehingga

pelayanan terhadap

volume sampah perlu

ditingkatkan lagi

Sumber pencemaran

udara paling dominan

berasal dari sumber

tidak bergerak yaitu

industri, karena

pertumbuhan

kegiatan industri

semakin meningkat

maka perlu dilakukan

peningkatan layanan

pencegahan

pencemaran udara

dengan pengujian

emisi/polusi udara

akibat aktivitas

industri

Kerusakan wilayah

pesisir disebabkan

oleh aktivitas industri

dan aktivitas manusia

sehingga untuk

menjaga kualitas dan

ekosistem di pesisir

tetap seimbang,

perlunya

meningkatkan

pelayanan terhadap

kawasan pesisir

Melakukan Inventarisasi

pemetaan kawasan

pesisir yang tertutup

vegetasi yang

ditindaklanjuti oleh

Kepala Daerah dan

instansi terkait dan

penyusunan kajian

konservasi di wilayah

pesisir





Pelayanan PD



PD

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Tingginya alih fungsi

lahan dan adanya

pemanfaatan ruang

yang tidak memenuhi

ketentuan teknis

Parameter isu

strategis antara

lain RTH, Banjir,

Alih fungsi lahan,

kawasan

permukiman,

kawasan pesisir,

infrastruktur dan

prasarana

a. Dengan adanya

pertumbuhan

aktivitas

permukiman

menyebabkan

tingginya lahan

yang beralih

fungsi, sehingga

untuk menjaga

keseimbangan

lingkungan,

perlunya

menambahkan

ruang terbuka hijau

b. Instrument

penegakan hukum

dalam hal

pengendalian alih

fungsi lahan perlu

diperketat

a. Peningkatan luasan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH) di wilayah

yang padat

permukiman

b. Meningkatkan

pengawasan dalam

proses perijinan alih

fungsi lahan dengan

PD terkait yang

mengeluarkan produk

perjinan seperti

Advice Plan dari

Bappeda, ijin Lokasi

dan IMB dari BPPT,

Site Plan (ijin tapak)

dari Dinas PU Cipta

Karya dan Tata

Ruang, dan UKL-UPL

dari Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kebersihan




BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan


Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang telah dilaksanakan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2011-2015 dapat dirasakan manfaat maupun dampak

positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala

yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran

sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan

datang. Jika ditelaah berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan analisa isu-isu strategis

RPJMD, permasalahan atau isu strategis yang muncul antara lain :

1. Sarana prasarana / fasilitas perkantoran untuk memenuhi kebutuhan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas -

tugas intern Dinas kurang memadai terutama kendaraan pengangkut

sampah. Kendaraan pengangkut sampah ini dalam rangka melayani

timbulan sampah yang semakin meningkat di Sidoarjo

2. Sidoarjo adalah kota urban, indikator paling nyata adalah pertumbuhan

penduduk yang tinggi sehingga berimplikasi pada volume produksi sampah

domestik yang terus meningkat, terjadi kenaikan volume sampah sebesar

17,5% pada tahun 2016. Penyediaan investasi TPA sangat mahal, disisi lain

masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kebersihan lingkungan dan

pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah tidak hanya tanggung jawab

pemerintah tetapi juga masyarakat.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah

disungai. Pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh sampah dapat

mempengaruhi rendahnya kualitas air sungai.

4. Adanya regulasi terkait penyediaan 30% dari total luas wilayah untuk RTH.

Akan tetapi hal ini tidak diimbangi ketersediaan pemanfaatan ruang publik

(fasilitas umum dan fasilitas sosial) untuk Ruang terbuka hijau (RTH).

Sehingga luasan RTH di Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi regulasi.




5. Jumlah ruas jalan Kabupaten Sidoarjo cukup banyak, sehingga berimplikasi

terhadap penyediaan PJU. Disisi lain, keterbatasan anggaran yang dialami

DLHK untuk menyediakan PJU.

6. Selama ini pengukuran kualitas udara hanya dilakukan diwaktu tertentu

(mobile), hal ini dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana untuk

melakukan uji pemantauan udara. Kedepannya DLHK perlu mengadakan

alat uji pemantauan udara untuk uji kualitas udara yang fix dan continue.

Selanjutnya identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

sesuai dengan permendagri nomor 54 tahun 2010 ditunjukkan pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi


Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat

ini Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan PD

Internal

(Kewenangan PD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan PD)

Kajian Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

a. Pengendalian pencemaran

b. Pengendalian perubahan iklim

Pelayanan pencegahan pencemaran air 60,53% Dan Pelayanan pencegahan pencemaran udara 95% Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran sebanyak 25 pengaduan Cakupan titik pengawasan air, udara, tanah dan pengelolaan limbah sebanyak 40 pengawasan SKPL, 200 peserta bimtek/sosialisasi pengelolaan limbah, 30 kegiatan / usaha yang mengajukan izin pengelolaan limbah

SPM Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan

Perlu nya meninjau kembali titik pantau uji Kualitas Air di Badan Air di sungai (afvour dan kanal) Perlunya meninjau kembali waktu serta tempat pelaksanaan pengujian kualitas udara ambien Membuat kajian daya dukung dan daya tampung beban pencemaran lingkungan

Rendah nya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama yang berdomisili di sekitar sungai Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM Keterbatasan tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi di bidang lingkungan hidup Kurangnya kesadaran pentingnya kelengkapan data secara berkala untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan, rencana dan program





ini Standar yang

Digunakan



Internal

(Kewenangan PD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan PD)

Jumlah perusahaan yang menerapkan dokumen lingkungan sebanyak 35 perusahaan (Renja, 2016) Jumlah industri yang dipantau dan diukur kualitas lingkungannya sebanyak 16 industri (renja,2016)

Menindak lanjuti permasalah an lingkungan melalui penegakan hukum Terselengga ranya kegiatan Car Free Day dan uji emisi kendaraan bermotor dan terselengga ranya uji udara pada fasilitas umum Melakukan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)

Kurangnya kesadaran pentingnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperhatikan aspek lingkungan sejak dini sebagai upaya antisipasi dampak lingkungan Belum ada punishment secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan pelaku usaha yang telah melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan

Kajian Renstra Provinsi :

Meningkatkan kualitas LH melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Jumlah peserta sosialisasi laut dan pantai lestari sebanyak 50 peserta (renja, 2016) Jumlah luasan kawasan pesisir yang berpotensi tercemar seluas 183,05 km2

Jumlah peserta sosialisasi bimtek pengelolaan limbah, B3 dan limbah non B3 sebanyak 200 peserta (renja, 2016) Jumlah penanganan pengawasan terkait pengelolaan limbah sebanyak 20 pengawasan (renja,2016) Jumlah kegiatan/usaha yang melakukan ijin pengelolaan limbah B3 sebanyak 30 kegiatan/usaha

SPM Belum lengkapnya ketersediaan data inventarisasi potensi lingkungan

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Mahalnya teknologi pengolahan air limbah Penegakan hukum berdasarkan UU no 32/2009 belum terimplementasi





ini Standar yang

Digunakan



Internal

(Kewenangan PD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan PD)

Kajian RTRW : Adanya dampak luapan Luapan Lumpur di Kecamatan Porong dan Tanggulangin yang secara tidak langsung mengubah tata guna lahan dan struktur ruang Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, luapan Lumpur Lapindo juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi penduduk sekitar

adanya upaya penutupan lahan vegetasi di kawasan lumpur lapindo oleh BPLS seluas 2.397.630 m2 (Data BPLS,2015)

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 Penanganan masalah sosial kemasyarakatan lumpur Sidoarjo oleh Pemerintah

Belum optimalnya pengelolaan area terdampak lumpur sidoarjo

Semakin meningkatnya koordinasi antara DLHK dan BPLS

Kajian KLHS: a. Penurunan

kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman-industry- perdagangan- jasa- transportasi (pencemaran)

b. Tingginya alih fungsi lahan dan adanya pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan teknis

a. 86% tersusun dokumen kajian keanekaragaman hayati dan ekosistem

Permen PU No 05 Tahun 2008

Belum lengkap nya ketersediaan data inventarisasi RTH

Rendah nya kesadaran penting nya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi

dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah (KDH) dan Wakil

Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan

visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2026. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo




adalah “Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”. Sehubungan

dengan itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 ini adalah

“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Mandiri: Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu

mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara

layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki

guna mencapai kesejahteraan.

b. Sejahtera: Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam

gangguan, baik material maupun spiritual pada aspek ekonomi, sosial, budaya,

hukum dan HAM.

c. Berkelanjutan: Proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.

Sedangkan poin inovatif merupakan jiwa semangat yang akan digunakan untuk

mencapai ketiga unsur tersebut.

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun

2016-2021 dijabarkan dalam 5 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis

serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan

sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo

yang mandiri. Adapun 5 misi tersebut adalah:

Misi 1: Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipasif dan transparan.

1.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan

transparan.

1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

1.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi

Informasi.

Misi 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri

pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta

pemberdayaan masyarakat.

2.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.

2.1.1 Meningkatnya pendapatan Perkapita Masyarakat;

2.1.2 Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat.




Misi 3 : Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan.

3.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;

3.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi 4: Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul

Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan yang Maha YME, Serta dapat

Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban

4.1 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman

Tertib, Nyaman dan Berkeadilan

4.1.1 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yaang

berkeadilan.

Misi 5: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang

pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

5.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta kelestarian lingkungan

hidup

5.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Daerah;

5.1.2 Meningkatnya kelestarian lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan lebih diarahkan untuk mencapai

Misi 5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu Infrastruktur publik yang

memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam upaya sejalan dengan tugas dan fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, maka rumusan Visi dan Misi dalam RPJMD

menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk menselaraskan

aspek program. Hasil telaahan menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Sidoarjo mempunyai peran strategis di bidang lingkungan dalam

mendukung kesuksesan pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.




Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

No

Misi dan Program KDH

dan Wakil KDH terpilih


Faktor

Penghambat Pendorong

1 Misi 5: Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Program: a) Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran b) Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Semakin banyaknya jumlah kegiatan usaha yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban sungai semakin menurun sehingga perlu kajian daya dukung dan daya tampung beban pencemaran lingkungan

a. Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi

b. Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di sekitar sungai

a. Dukungan dari instansi / PD terkait

Belum optimalnya pengelolaan area terdampak lumpur Sidoarjo

Pengaliran lumpur ke Kali Porong menimbulkan dampak lain terhadap lingkungan


Perlunya peningkatan pengawasan seiring dengan pertumbuhan industri yang semakin pesat

Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum ada jabatan fungsional Bidang Lingkungan Hidup

a. Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan Limbah B3 serta pembuangan air limbah

b. Semakin tingginya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan/atau industri serta berbagai sektor instansi terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup





No




Faktor


Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih professional

Terkadang pengaduan yang diajukan lebih pada permasalahan sosial dibanding permasalahan pencemaran lingkungan

Meningkatnya koordinasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan PD/instansi terkait, pelaku usaha, LSM dan masyarakat

Perlunya meninjau kembali titik pantau uji kualitas Air Badan Air di sungai (Afvour dan Kanal)

a. Kurangnya informasi data usaha/ kegiatan yang berada di sekitar sungai (Afvour dan Kanal)

b. Kualitas air sungai Kab. Sidoarjo masih belum memenuhi target penurunan konsentrasi BOD

Meningkatnya koordinasi antar PD/instansi dalam penentuan titik pantau

Perlunya meninjau kembali waktu dan tempat pelaksanaan uji kualitas udara ambien

Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten

Adanya informasi dari pedoman IKLH terkait penentuan kawasan pelaksanaan uji kualitas udara ambien

Semakin tingginya potensi kerusakan lahan/tanah kering di Kab. Sidoarjo

Semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (permukiman, industri, perdagangan/jasa, transportasi)

a. Pemkab Sidoarjo lebih selektif terhadap persetujuan pemanfaatan ruang dan ijin lokasi

b. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti tercantum dalam Perda RTRW 2009-2029

Terbatasnya peralatan dalam melakukan uji pemantauan air dan udara

Terkadang pengadaan bahan/material dan peralatan terkalahkan dengan kepentingan ekonomi

Antusias UPTB Laboratorium DLHK Kab. Sidoarjo dalam mendapatkan sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional

Terbatasnya bahan/material dalam melakukan uji laboratorium





No




Faktor


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan dan Lingkungan

Informasi keberadaan RTH di Kab. Sidoarjo yang jauh dari proporsi ideal sehingga perlu kajian atau inventarisasi RTH

Kurang tegasnya PD/instansi penanggung jawab pengelolaan RTH di Kab. Sidoarjo

Adanya Masterplan RTH Kab. Sidoarjo

1. Sumber daya manusia yang masih terbatas sehingga belum optimal dalam melayani penerangan jalan umum.

2. Jumlah sarana dan prasarana penerangan jalan yang masih terbatas

Sarana dan prasarana dalam pemeliharaan PJU yang masih belum memadai.

Revitalisasi PJU konvensional ke Modern (Lampu sodium menjadi LED)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Sumber daya manusia yang masih terbatas sehingga belum optimal dalam melayani kebersihan, pertamanan.

2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah

3. Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan yang masih terbatas

Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Pandangan masyarakat terhadap TPST masih buruk (TPST masih dipandang menimbulkan polusi bau dan kumuh)

Manajamen Pengelolaan Sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) kawasan sudah baik.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup

Propinsi Jawa Timur dan DLHK Kabupaten Sidoarjo, dimaksudkan untuk melihat

kesesuaiannya antara ketiganya, selanjutnya juga dianalisis faktor-faktor yang menjadi

penghambat dan pendorong pelayanan DLHK dalam rangka pencapaian sasaran

jangka menengah dari Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Propinsi Jawa

Timur dan DLHK Kabupaten Sidoarjo tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 3.3 berikut :




Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Kementerian LH dan Kehutanan

Permasalahan Pelayanan DLHK

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja IKLH berada pada kisaran 66,5-68,6


- Kurangnya informasi data usaha/ kegiatan yang berada di sekitar sungai (Afvour dan Kanal)

- Kualitas air sungai Kab. Sidoarjo masih belum memenuhi target penurunan konsentrasi BOD







- Pemkab Sidoarjo lebih selektif terhadap persetujuan pemanfaatan ruang dan ijin lokasi

- Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti tercantum dalam Perda RTRW 2009-2029

Pembangunan TPST yang terkendala atas persetujuan masyarakat sekitar

Pandangan masyarakat terhadap TPST masih buruk (TPST masih dipandang menimbulkan polusi bau dan kumuh)

Sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terkait TPST




No

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Kementerian LH dan Kehutanan

Permasalahan Pelayanan DLHK

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

2 Pengendalian kerusakan lingkungan hidup


- Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi

- Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di sekitar sungai

- Kurang tegasnya PD/instansi penanggung jawab pengelolaan RTH di Kab. Sidoarjo

- Dukungan dari instansi / OPD terkait

- Adanya Masterplan RTH Kab. Sidoarjo





Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan

Masih kurangnya tingkat kebersihan lingkungan

Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

Landscape taman sudah melalui perencanaan yang baik

meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan

Sarana dan prasarana dalam pemeliharaan PJU yang masih belum memadai

Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan penerangan jalan di seluruh jalan yang ada

Data kondisi penerangan setiap titik jalan yang terupdate




Tabel 3.4 Telaah Renstra Provinsi

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra PD

Provinsi


Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan



- Kurang tegasnya PD / instansi penanggung jawab pengelolaan RTH di Kab. Sidoarjo

- Dukungan dari instansi / PD terkait


2

Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan

Perlunya peningkatan jumlah desa/kelurahan yang aktif dan peduli dan mengelola lingkungan

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan

Adanya reward dari Pemerintah Daerah bagi desa yang aktif dan peduli dalam mengelola lingkungan

3

Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan

Perlunya peningkatan jumlah sekolah yang dibina menjadi sekolah yang berbudaya lingkungan

Kurangnya kesadaran sekolah tentang pentingnya kelestarian lingkungan

Adanya reward dari Pemerintah Daerah bagi sekolah yang berbudaya lingkungan

4

Meningkatnya instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kurangnya pengawasan permasalahan lingkungan yang terkait dengan penegakan hukum

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan

Adanya produk hukum yang terkait dengan permasalahan lingkungan

Belum adanyan TPA yang representatif (belum menerapkan sistem sanitary landfill)

Keterbatasan sarana dan prasaran serta SDM terkait guna pengembangan sistem sanitary landfill

Dukungan peningkatan anggaran APBD dalam peningkatan kebersihan di Kabupaten




No


Provinsi


Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

5

Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup




6

Meningkatnya penaatan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industri



- Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan Limbah B3 serta pembuangan air limbah

- Semakin tingginya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan/atau industri serta berbagai sektor instansi terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup

7

Meningkatnya kualitas air titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air





8

Meningkatnya kualitas pelayanan dan kapasitas UPT Laboratorium Lingkungan

- Terbatasnya peralatan dalam melakukan uji pemantauan air dan udara

- Terbatasnya bahan/material dalam melakukan uji laboratorium

Terkadang pengadaan bahan/material dan peralatan terkalahkan dengan kepentingan ekonomi

Antusias UPTB Laboratorium DLHK Kab. Sidoarjo dalam mendapatkan sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional




No


Provinsi


Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

9

meningkatnya kualitas udara embifien pada titik yang dipantau dengan metode indeks pencemaran udara

Keterlibatan CSR dalam mendukung pemenuhan luas RTH publik di Kabupaten Sidoarjo masih minim

Minimnya informasi atau sosialisasi kepada sektor swasta dalam pemberian CSR untuk pengembangan RTH

Dukungan dana APBD dalam pengembangan RTH

10

meningkat dan berkembangnya pelaksanaan program Good Environment Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik

Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Sidoarjo

Keterbatasan alat transportasi pengangkut sampah

Dukungan Dana APBD dalam pengadaan Tanah guna pembangunan TPA dan TPST guna meningkatkan pelayanan kebersihan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah

mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan

dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi,

dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk terciptanya

kesejahteraan masyarakat.

Sidoarjo berkembang menjadi wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta

permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Arahan pengembangan wilayah Jawa-

Bali (termasuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo) sebagai pusat

pengembangan utama sentra pangan nasional, pengembangan sumberdaya alam yang

hemat ruang (intensif) terutama perikanan tangkap darat, perkebunan dengan agro-

tourism, pertambangan migas dan non migas, pengembangan industri pengolahan

yang hemat ruang dan air serta ramah lingkungan, pengembangan permukiman yang

terkendali, pusat pertumbuhan utama ekonomi dan pintu gerbang utama global dan

nasional termasuk pelayanan pemerintahan nasional. Kawasan ekonomi Potensial di

Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan dalam RTRW Propinsi adalah Kapuk (Kawasan




Pengembangan Utama Komoditi). Berikut merupakan isu strategis terkait RTRW dan

KLHS.

Tabel 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Tabel 3.6

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo

No

Kajian Lingkungan

Hidup Strategis terkait Tugas

dan Fungsi PD


Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1

Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman-industri-perdagangan-jasa-transportasi (Pencemaran)



- Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di sekitar sungai

- Dukungan dari instansi / PD terkait




No Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD


Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

Adanya dampak luapan lumpur lapindo di Kecamatan Porong dan Tanggulangin yang secara tidak langsung mengubah tata guna lahan dan struktur ruang Kabupaten Sidoarjo



Semakin meningkatnya koordinasi antara DLHKdan BPLS




No

Kajian Lingkungan


dan Fungsi PD


Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)







- Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan Limbah B3 serta pembuangan air limbah

- Semakin tingginya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan/atau industri serta berbagai sektor instansi terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup







No

Kajian Lingkungan


dan Fungsi PD


Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

2

Tingginya alih fungsi lahan dan adanya pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan teknis


Kurang tegasnya PD/instansi penanggung jawab pengelolaan RTH di Kab. Sidoarjo




- Pemkab Sidoarjo lebih selektif terhadap persetujuan pemanfaatan ruang dan ijin lokasi

- Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti tercantum dalam Perda RTRW 2009-2029

Tingginya alih fungsi

lahan dan adanya

pemanfaatan ruang yang

tidak memenuhi

ketentuan teknis (Tata

ruang)

Lemahnyanya

pengawasan terhadap

tata ruang

Peningkatan

jumlah ruang

terbuka hujau di

Kabupaten

Sidoarjo

3

Sampah/Limbah

B3, Air tanah,

Kualitas

permukiman/

Kawasan

Pesisir, Air

Sungai dan air

Baku, kualitas

udara

Penurunan kualitas

lingkungan akibat

pertumbuhan aktivitas

permukiman, industri,

perdagangan, jasa,

transportasi

(Pencemaran)

Semakin bertambahnya

pemukiman dan industri

Peningkatan

jumlah TPA dan

Sarana-

prasarana

pengelolaan

sampah




3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan DLHK antara lain dapat

dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan

para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.

2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:

a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan,

dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:

b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan

berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7

Contoh Skor Kriteria/Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab PD 10

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Total 100

Berdasarkan analisa kajian oleh seluruh stakeholder PD terhadap kondisi dan

gambaran pelayanan DLHK serta potensi permasalahan pelayanan PD maupun isu

strategis yang ada di Kabupaten Sidoarjo menurut telaahan terhadap Renstra K/L,

Renstra PD Provinsi, RTRW 2009-2029 dan KLHS 2016-2021, dapat dirumuskan isu

strategis yang menjadi prioritas perhatian bersama, antara lain:

1. Penurunan Kualitas air di lingkungan Sidoarjo

2. Penurunan kualitas udara ambien karena aktivitas industri

3. Beralih fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian

4. Belum optimalnya pengelolaan area terdampak lumpur lapindo sidoarjo

5. Belum ada hukuman secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan

pelaku usaha yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan




6. Kurangnya kesadaran pentingnya komunikasi dan kerjasama antar

pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang

berkelanjutan

7. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kualifikasi

di bidang lingkungan

8. Kurangnya kesadaran pentingnya kelengkapan data secara berkala untuk

mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar

dalam menentukan suatu kebijakan

9. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup

10. Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Sidoarjo

11. Belum adanya TPA yang representatif (belum menerapkan sistem sanitary

landfill)

12. Sarana dan prasarana dalam pemeliharaan PJU yang masih belum memadai

13. Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan

keindahan Taman

14. Pandangan masyarakat terhadap TPST masih buruk (TPST masih

dipandang menimbulkan polusi bau dan kumuh)

Tabel 3.8 Skor Kriteria/Penentuan Isu-isu Strategis DLHK Kabupaten Sidoarjo

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Ke-

Total Skor 1 2 3 4 5 6

1 Penurunan Kualitas air di lingkungan Sidoarjo

325 210 350 90 300 240 1515

2 Penurunan kualitas udara ambien karena aktivitas industri

325 210 350 90 300 240 1515

3 Beralih fungsinya lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian

325 210 350 90 300 240 1515

4 belum optimalnya pengelolaan area terdampak lumpur lapindo sidoarjo

325 210 350 90 300 240 1515

5

belum ada hukuman secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan

425 165 450 255 360 300 1955

6

kurangnya kesadaran pentingnya & komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan

450 180 375 225 200 160 1590




No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Ke-

Total Skor 1 2 3 4 5 6

7

Kurangnya kesadaran pentingnya kelengkapan data secara berkala untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan

325 210 350 90 300 240 1515

8

kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

675 405 450 90 240 200 2060

9 Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Sidoarjo

600 405 450 150 150 240 2005

10 Belum adanya TPA yang representatif (belum menerapkan sistem sanitary landfill)

600 405 450 150 150 240 2005

11 Sarana dan prasarana dalam pemeliharaan PJU yang masih belum memadai

575 360 350 165 280 220 1950

12 Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan keindahan Taman

450 180 375 225 200 160 1590

13

Pandangan masyarakat terhadap TPST masih buruk (TPST masih dipandang menimbulkan polusi bau dan kumuh)

450 180 375 225 200 160 1590




BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Review

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun

2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat

pelaksana pada jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangungan

selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh tujuan dan sasaran, strategi dan

kebijakan yang rasional. Berikut penjelasan masing-masing dari tujuan hingga

kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Sedangkan Misi adala rumusan mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi diperlukan dalam organisasi untuk

mengarahkan semua aktivitas organisasi. Sebelumnya seluruh perangkat daerah

memiliki visi dan misi organisasi, tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat 2 menyebutkan

bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah hanya memuat tujuan, sasaran, program

dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang

telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dalam hal ini yang dimaksud adalah RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

Visi jangka menengah Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Sidoarjo yang

tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 adalah

“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”.




Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dilakukan penjabaran dalam 5 misi. Misi

tersebut kemudian dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta

memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber

daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran Masyarakat yang mandiri.

Adapaun kelima misi tersebut adalah:

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan

yang aspiratif, partisipasif dan transparan;

2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri

pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta

pemberdayaan masyarakat;

3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan;

4. Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul

Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan yang Maha YME, Serta dapat

Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban;

5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang

pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mendorong ketercapaian visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka

peran serta Dinas Lingkungan Hidup terletak pada misi kelima yakni :

Misi V : Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai

Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan

Kelestarian Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta kelestarian

lingkungan hidup

Sasaran : Meningkatnya kelestarian lingkungan Hidup

4.2 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan

Guna menjawab tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap

PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Berikut dirumuskan tujuan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yaitu Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup. Untuk menjawab tujuan yang ada, diperlukan sasaran organisasi.

Maka, sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara;

2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo




Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD selanjutnya

terlihat dalam Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Pada tabel disajikan target capaian setiap tahun.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

KONDISI

AWAL TARGET KINERJA PADA TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara

Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air

23 % 28 % 33 % 38 % 43 % 48 %

Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO2 dan NO2 sesuai Baku Mutu Udara

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo

Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan

1,66 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,69 % 1,69 %

Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi

74 % 76 % 78 % 80 % 82 % 84 %

Persentase sampah yang terkelola

46,3 % 49,8 % 53,6 % 57,3 % 60,9 % 64,4 %




4.3 Strategi dan Kebijakan PD

4.3.1 Strategi

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pengembangan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang berdasarkan pada

RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021, meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya dunia usaha agar

terlibat aktif dalam pengelolaan limbah

2. Meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi antara masyarakat, dunia

usaha dan pemerintah dalam penanggulangan limbah padat, cair dan gas.

3. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat terkait 3R

(reduce, reuse & recycle) sampah

4.3.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan untuk mencapai tujuan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016-2021. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Sidoarjo adalah:

1. Melaksanakan program konservasi sumber daya alam dan

pengkoordinasian dokumen tehnis lingkungan setiap tahun

2. Melaksanakan upaya fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan, serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup dan konservasi sumber daya alam setiap tahun;

3. Melaksanakan upaya peningkatan & pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan setiap tahun.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI KABUPATEN SIDOARJO : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan berkelanjutan

MISI 5 KABUPATEN SIDOARJO : Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan




Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan



1. Meningkatkan

kesadaran

masyarakat,

khususnya dunia

usaha agar terlibat

aktif dalam

pengelolaan

limbah

2. Meningkatkan

upaya kerjasama

dan koordinasi

antara

masyarakat, dunia

usaha dan

pemerintah dalam

penanggulangan

limbah padat, cair

dan gas.

1. Melaksanakan

program

konservasi

sumber daya alam

dan

pengkoordinasian

dokumen tehnis

lingkungan setiap

tahun

2. Melaksanakan

upaya fasilitasi

peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan,

serta

pengendalian

pencemaran dan

perusakan

lingkungan hidup

dan konservasi

sumber daya alam

setiap tahun


Meningkatkan

sosialisasi dan

fasilitasi kepada

masyarakat terkait 3R

(reduce, reuse &

recycle) sampah

Melaksanakan upaya

peningkatan &

pengembangan

kinerja pengelolaan

persampahan setiap

tahun.




BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selain

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dilakukan penyesuaian sesuai

dengan perkembangan dan kondisi di lapangan (existing) terdiri dari Program Tata

Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran; Program Penaatan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan

Penerangan Jalan dan Lingkungan; dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan. Pada masing-masing program tersebut mencakup beberapa kegiatan

baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah

Kabupaten yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam

mewujudkan pencapain tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,

perlu dilakukan kebijakan\operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat

memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2016-2021.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang meliputi :

1. Input (Masukan): Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat

dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi,dll.

2. Output (Keluaran): Segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik/nonfisik) sebagai

hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

3. Outcome (Hasil): Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsi output kegiatan

pada jangka menengah atau beberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.

4. Benefit (Manfaat): Kegunaan suatu output yang langsung dirasakan masyarakat,

atau tersedianya fasilitasyang dapat diakses oleh publik.

5. Impact (Dampak): Ukuran tingkat pengaruh sosial-ekonomi, lingkungan atau

kepentingan dari setiap indikator.




5.1 Rencana Program

Bentuk perwujudan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo,

diwujudkan dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan

kegiatan operasional DLHK adalah peningkatan dukungan dalam bidang lingkungan

hidup dan kebersihan. Pelaksanaan strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan

pada bab sebelumnya dijabarkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi

pembangunan, dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tahun 2016-2021 akan direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

a. Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan

b. Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak

c. Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak

d. Pelaksanaan teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan

e. Pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan

f. Pelaksanaan teknis pengelolaan B3 dan Limbah B3

2. Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a. Pengawasan dan implementasi dokumen dan penaatan lingkungan

b. Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan

terkait pengelolaan lingkungan hidup

c. Penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

d. Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan

hidup

e. Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah

Adiwiyata

f. Koordinasi Penilaian Kota sehat / Adipura

g. Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan

pengelolaan lingkungan hidup

h. Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab

i. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri

3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan dan

Lingkungan

a. Pemeliharaan RTH




b. Pembangunan / revitalisasi RTH

c. Penyediaan dan pemeliharaan sarpras Pertamanan

d. Penyediaan dan Pemeliharaan sarpras keindahan kota

e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keindahan

lingkungan

f. Pembangunan Penerangan Jalan Umum

g. Pemeliharaan penerangan jalan umum

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a. Penyelenggaraan Kebersihan Permukiman, Jalan, Saluran dan Selokan

b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan

sampah

c. Penyediaan sarpras pengolahan / angkutan sampah

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

e. Operasional dan Pemeliharaan TPA

f. Pengelolaan operasional UPTD




Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-

2021 (Review)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) / Indikator Kinerja

Kegiatan (Output)

Definisi Operasional/

Formulasi Perhitungan

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Berdasarkan KUA-PPAS

Kondisi Akhir (Thn 2021) Thn I

(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



1. Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air 2. Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO2 dan NO2 sesuai Baku Mutu Udara

Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

a Persentase pelaporan dokumen lingkungan

(Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan / Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan (UKL UPL dan AMDAL)) x 100 %

11,36 % 1.378.482.000

10,22 % 1.831.450.000

12,06 % 1.600.787.600

12,82 % 1.920.945.120

13,57 % 2.305.134.144

14,16 % 2.766.160.973

14,16 %

b Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan

(Jumlah ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan / Jumlah kebutuhan ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan di Kab Sidoarjo) x 100 %

15 % 23 % 30 % 30 % 39 % 46 % 46 %





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c Persentase Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan

(Jumlah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan (UKL UPL dan AMDAL)) x 100 %

1,61 % 1,12 % 1,21 % 1,10 % 1,36 % 1,42 % 7,82 %

d Persentase Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan

(Jumlah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan atau pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan (UKL UPL dan AMDAL)) x 100 %

8,96 % 6,23 % 5,83 % 5,31 % 5,43 % 5,51 % 37,27 %





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

e Persentase pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD

(Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD / Jumlah pemantauan yang ada) x 100 % Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah nilai hasil pengujian BOD yang semakin menurun / tetap dibandingkan tahun sebelumnya

27 % 34 % 36 % 41 % 41 % 43 % 43 %

f Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2

(Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2 / Jumlah pemantauan yang ada) x 100 % Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah nilai hasil pengujian SO2 dan NO2 yang semakin menurun / tetap dibandingkan tahun sebelumnya

1 % 42 %

42 % 43 % 43 % 44 % 44 %





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan

Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan

Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL UPL dan AMDAL)

204 Laporan

303.000.000

228 Laporan

220.450.000

300 Laporan

468.873.200

350 Laporan

562.647.840

400 Laporan

675.177.408

450 Laporan

810.212.89

0

450 Laporan

2 Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak

Persentase keterisian Tabel IKPLHD Kabupaten Sidoarjo

(Jumlah tabel yang terisi / Jumlah tabel yang tersedia) x 100 % IKPLHD adalah

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sidoarjo

72 % 192.900.000

74 % 528.325.000

77 % 163.050.000

81 % 195.660.000

85 % 234.792.000

89 % 281.750.40

0

89 %

Persentase luasan tutupan lahan atau vegetasi

(Luas tutupan lahan atau vegetasi / Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo) x 100 %

0,65 % 0,80 % 14 % 14,5 % 15 % 15,5 % 15,5 %

3 Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak

Jumlah Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak yang telah disusun


2 Kajian 470.432.000

1 Kajian 245.825.000

1 Kajian 155.975.000

2 Kajian 187.170.000

2 Kajian 224.604.000

2 Kajian 269.524.80

0

10 Kajian





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4 Pelaksanaan teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah informasi pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia


285 Data 258.650.000

432 Data 343.000.000

560 Data 437.340.000

561 Data 524.808.000

730 Data 629.769.600

860 Data 755.723.52

0

860 Data

Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD

Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD. Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah nilai hasil pengujian BOD yang semakin menurun / tetap dibandingkan tahun sebelumnya

23 Pemanta

uan

29

Pemanta

uan

31

Pemanta

uan

45

Pemanta

uan

47

Pemanta

uan

47

Pemanta

uan

47

Pemanta

uan

Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2

Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2. Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah nilai hasil pengujian SO2 dan NO2 yang semakin menurun / tetap dibandingkan tahun sebelumnya

2 Pemanta

uan

60

Pemanta

uan

60

Pemanta

uan

86

Pemanta

uan

88

Pemanta

uan

88

Pemanta

uan

88

Pemanta

uan





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 Pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan

a Jumlah Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan

Jumlah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air yang diterbitkan

29 Rekomtek

-- 25 Rekomtek

-- 30 Rekomtek

161.100.000

30 Rekomtek

193.320.000

40 Rekomtek

231.984.000

45 Rekomtek

278.380.80

0

199 Rekomtek

b Persentase pencemaran yang dapat ditanggulangi dan / atau dipulihkan fungsi lingkungan hidup

(Jumlah penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran lingkungan yang ditangani / Jumlah penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran lingkungan yang ada) x 100 %

- - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 Pelaksanaan teknis pengelolaan B3 dan Limbah B3

Jumlah Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan

Jumlah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan atau pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan

161 Rekomtek

153.500.000

139 Rekomtek

493.850.000

145 Rekomtek

214.449.400

145 Rekomtek

257.339.280

160 Rekomtek

308.807.136

175 Rekomtek

370.568.56

3

925 Rekomtek





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a Persentase pengawasan pelaku usaha dan kegiatan

(Jumlah pengawasan pelaku usaha dan kegiatan yang dilakukan / Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan (UKL UPL dan AMDAL)) x 100 %

2,2 % 1.625.373.400

2,7 % 7.097.500.210

3,2 % 3.078.988.800

3,3 % 3.654.786.560

3,1 % 4.345.743.872

3,0 % 5.174.892.646

3,0 %

b Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditangani

(Jumlah penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditangani / Jumlah pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup) x 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

c Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup

(Jumlah sekolah dan desa yang dibina / Jumlah Desa, Kelurahan, Sekolah) x 100 %

7,9 % 8,7 % 9,5 % 5,9 % 6,7 % 7,4 % 7,4 %





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Pengawasan dan implementasi dokumen dan penaatan lingkungan

Jumlah pengawasan pelaku usaha dan kegiatan


39 pengawa

san

290.950.000

60 pengawa

san

1,251,870,000

80 pengawa

san

1,084,968,200

90 pengawa

san

1.301,961,840

100 pengawa

san

1.562.354.208

110 pengawa

san

1.874.825.050

110 pengawa

san

2 Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup

a Persentase pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani

(Jumlah pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani / Jumlah pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang ada) x 100 %

100 % 133.050.000

100 % 190.000.000

100 % 103.424.400

100 % 124.109.280

100 % 148.931.136

100 % 178.717.36

3

100 %

b Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan

100 Peserta

100 Peserta

360 Peserta

90 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

3 Penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

a Persentase kasus sengketa lingkungan hidup yang tertangani

(Jumlah kasus sengketa lingkungan hidup yang tertangani / kasus sengketa lingkungan hidup yang ada) x 100 %

-- -- -- -- 100 % 15.950.000

100 % 19.140.000

100 % 22.968.000

100 % 27.561.600

100 %





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

b Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup

-- -- 100 Peserta

90 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

4 Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup

a Persentase penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani

(Jumlah penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani / Jumlah penegakan hukum lingkungan hidup yang ada) x 100 %

-- -- -- -- 100 % 34.550.000

100 % 41.460.000

100 % 49.752.000

100 % 59.702.400

100 %

b Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup

-- -- 100 Peserta

90 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah Adiwiyata

a.

Jumlah Kelembagaan Pokmas yang dibina

Jumlah sekolah dan desa yang dibina

124 Kelembag

aan

497.673.400

137 Kelembag

aan

1.267.203.000

152 kelembag

aan

257.325.400

93 kelembag

aan

308.790.480

105 kelembag

aan

370.548.576

117 kelembag

aan

444.658.29

1

117 kelembag

aan

b.

Jumlah sekolah yang dikembang kan menjadi sekolah adiwiyata

Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah adiwiyata

23 Sekolah

10 Sekolah

15 Sekolah

10 Sekolah

10 Sekolah

10 Sekolah

78 Sekolah

6 Koordinasi Penilaian Kota sehat/ Adipura

Persentase penilaian Adipura yang terpenuhi


100 % 100 % 100 % 56.500.000

100 % 67.800.000

100 % 81.360.000

100 % 97.632.000

100 %

7 Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah peserta sosialisasi / pelatihan pengelolaan lingkungan hidup


790 Peserta

558 Peserta

700 Peserta

254.300.000

400 Peserta

305.160.000

450 Peserta

366.192.000

500 Peserta

439.430.40

0

500 Peserta





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab

a Persentase parameter layanan uji lab yang terakreditasi

(Jumlah parameter layanan uji lab yang terakreditasi / Jumlah seluruh parameter layanan uji lab) x 100 %

22 % 503.700.000

4 % 4.188.427.210

19 % 1.071.970.800

19 % 1.286.364.960

19 % 1.543.637.952

19 % 1.852.365.542

100 %

b Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara

Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara

11 Jenis 27 Jenis 27 Jenis 27 Jenis 27 Jenis 27 Jenis 27 Jenis

c Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan

Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan


9 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri

Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium yang diadakan /

dipelihara

Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium

yang diadakan / dipelihara

- 200.000.000

55 Jenis 200.000.000

47 Jenis 200.000.000

11 Jenis 200.000.000

11 Jenis 200.000.000

11 Jenis 200.000.00

0

11 Jenis





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Penerangan Jalan dan Lingkungan

a Luas RTH yang dikelola

Luas RTH yang dikelola

24,05 Ha 92.003.590.40

0

26,05 Ha 88.559.765.00

0

28,05 Ha 103.547.686.200

30 Ha 124.307.223.440

32 Ha 149.168.668.1

28

34 Ha 179.002.401.754

34 Ha


b Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik

Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik = (Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang dalam kondisi baik / Jumlah PJU yang terpasang) x 100 %

74 % 76 % 78 % 80 % 82 % 84 % 84 %

1 Pemeliharaan RTH

a Jumlah tanaman di RTH yang dipelihara

Jumlah tanaman di RTH yang dipelihara

120 jenis 1.087.325.000

130 jenis 1.584.200.000

135 jenis 1.702.050.000

135 jenis 2.042.460.000

135 jenis 2.450.952.000

135 jenis 2.941.142.400

135 jenis

b Jumlah tanaman di RTH yang diadakan

Jumlah tanaman di RTH yang diadakan


2 Pembangunan/ revitalisasi RTH

Luasan RTH yang dibangun/ direvitalisasi


24,05 Ha 4.126.900.000

2 Ha 1.389.200.000

2 Ha 1.738.350.000

0,0985 Ha

2.086.020.000

2 Ha 2.503.224.000

2 Ha 3.003.868.800

34 Ha





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 Penyediaan dan pemeliharaan sarpras Pertamanan

a Jumlah sarpras pertamanan yang diadakan

Jumlah sarpras pertamanan yang diadakan

37 Jenis 4.668.124.000

38 Jenis 10.495.360.00

0

60 Jenis 14.161.666.800

42 Jenis 16.994.000.160

42 Jenis 20.392.800.19

2

42 Jenis 24.471.360.230

42 Jenis

b Jumlah sarpras pertamanan yang dipelihara

Jumlah sarpras pertamanan yang dipelihara

742 unit 747 unit 752 unit 151 unit 151 unit 151 unit 151 unit

4 Penyediaan dan Pemeliharaan sarpras keindahan kota

a Jumlah sarpras keindahan kota yang diadakan

Jumlah sarpras keindahan kota yang diadakan

13 Jenis 350.700.000

13 Jenis 1.342.750.000

17 Jenis 1.710.500.000

16 Jenis 2.052.600.000

16 Jenis 2.463.120.000

16 Jenis 2.955.744.000

16 Jenis

b Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara

Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara


5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keindahan lingkungan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keindahan lingkungan


30 Peserta

20.000.000

50 Peserta

55.000.000

- -- 60 Peserta

50.000.000

60 Peserta

60.000.000

60 Peserta

72.000.000

60 Peserta





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Jumlah Titik PJU yang terbangun

Jumlah Titik PJU yang terbangun dan direvitalisasi

32486 Titik

18.646.621.00

0

401 Titik 201.500.000

826 Titik 15.058.694.000

412 Titik 18.070.432.800

500 Titik 21.684.519.36

0

600 Titik 26.021.423.232

35225 Titik

7 Pemeliharaan penerangan jalan umum

Jumlah Titik PJU yang dipelihara


24040 Titik

63.103.920.40

0

24994 Titik

73.491.755.00

0

26097 Titik

69.176.425.400

28000 Titik

83.011.710.480

29240 Titik

99.614.052.57

6

31338 Titik

119.536.863.091

31338 Titik

Persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna


Persentase penduduk yang terlayani oleh TPST

(Jumlah penduduk yang terlayani unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) / Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo) x 100 %

17,1 % 78.043.661.17

0

18,1 % 54.508.670.00

0

21,2 % 81.092.803.500

20 % 97.311.364.200

19,3 % 116.773.637.0

40

20 % 140.128.364.448

20 %

Persentase penduduk yang terlayani pengangkutan sampah

(Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah / Jumlah penduduk

Kabupaten Sidoarjo) x 100 %

20 % 19 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 %





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Persentase berat sampah yang terlayani pengangkutan

(Jumlah berat sampah yang terlayani pengangkutan sampah per tahun / berat timbulan sampah per tahun) x 100 %

20 % 19 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 %

1 Penyeleng garaan Kebersihan Permukiman, Jalan, Saluran dan Selokan

Ruas Jalan Kabupaten yang bersih

Ruas Jalan Kabupaten termasuk saluran dan selokan di Kabupaten Sidoarjo yang bersih

269 Ruas Jalan

10.104.041.80

0

274 Ruas Jalan

10.764.998.00

0

274 Ruas Jalan

17.887.104.000

276 Ruas Jalan

21.464.524.800

278 Ruas jalan

25.757.429.76

0

280 Ruas Jalan

30.908.915.712

280 Ruas Jalan

2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah

a Jumlah angkutan sampah yang ber operasional

Jumlah angkutan sampah yang ber operasional (Dump Truck, Arm Roll, Kendaraan Roda 3, Kendaraan Pick Up)

85 Unit 8.432.804.370

95 Unit 13.548.070.00

0

235 Unit 6.948.500.000

260 Unit 8.338.200.000

285 Unit 10.005.840.00

0

310 Unit 12.007.008.000

310 Unit

b Jumlah angkutan sampah yang dipelihara

Jumlah angkutan sampah yang dipelihara (Dump Truck, Arm Roll, Kendaraan Roda 3, Kendaraan Pick Up)

85 Unit 95 Unit 235 Unit 260 Unit 285 Unit 310 Unit 310 Unit





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c Jumlah berat sampah yang terlayani pengangkutan sampah per tahun

Jumlah berat sampah yang terlayani pengangkutan sampah per tahun (dalam kg)

77.088.00

0 Kg

77.088.00

0 Kg

120.888.0

00 Kg

151.548.0

00 Kg

182.208.0

00 Kg

212.868.0

00 Kg

212.868.0

00 Kg

d Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah

Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah = (Kapasitas kendaraan pengangkut sampah per hari / Berat timbulan sampah per hari per penduduk)

422400

Orang

422400

Orang

662400

Orang

830400

Orang

998400

Orang

1166400

Orang

1166400

Orang

3 Penyediaan sarpras pengolahan/ angkutan sampah

Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan


100 Unit 7.557.830.00

0

99 Unit 99 Unit

190 Unit 23.080.862.500

2 Unit 27.697.035.000

5 Unit 33.236.442.0

00

10 Unit 39.883.730.400

406 Unit





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

a Jumlah penduduk yang terlayani oleh TPST

Jumlah penduduk yang terlayani oleh unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) = Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) x Kapasitas per unit TPST dalam melayani masyarakat

370000 Orang

19.117.490.00

0

400000 Orang

9.554.802.000

470000 Orang

24.920.375.000

430000 Orang

29.904.450.000

470000 Orang

35.885.340.00

0

500000 Orang

43.062.408.000

500000 Orang

b Jumlah orang yang mengikuti pem berdayaan peduli lingkungan

Jumlah orang yang mengikuti pem berdayaan peduli lingkungan

- 1000 Orang 2000 Orang 3000 Orang 3500 Orang 4000 Orang 4000 Orang

c Jumlah sarpras TPST yang dibangun

Jumlah sarpras TPST yang dibangun


d Jumlah sarpras TPST yang dipelihara

Jumlah sarpras TPST yang dipelihara

17 Jenis -- 1 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 Operasional dan Pemeliharaan TPA

a Jumlah sarpras TPA yang dipelihara

Jumlah sarpras TPA yang dipelihara

7 Jenis 32.786.495.00

0

5 Jenis 19.329.300.00

0

7 Jenis 4.558.730.000

3 Jenis 5.470.476.000

3 Jenis 6.564.571.200

3 Jenis 7.877.485.440

3 Jenis

b Jumlah sarpras TPA yang tersedia

Jumlah sarpras TPA yang tersedia


c Jumlah sampah yang tertampung

Jumlah sampah yang tertampung (dalam ton)

500 Ton 450 Ton 420 Ton 400 Ton 400 Ton 400 Ton 400 Ton

6 Pengelolaan operasional UPTD

Jumlah kebutuhan UPTD TPA yang terpenuhi


8 Jenis 45.000.000

7 Jenis 1.311.500.000

9 Jenis 3.697.232.000

29 Jenis 4.436.678.400

29 Jenis 5.324.014.080

29 Jenis 6.388.816.896

29 Jenis

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

(Jumlah aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Jumlah seluruh aparatur SKPD) x 100 %

80 % 2.658.300.800

82 % 3.111.857.600

- - - - - - -





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Biaya rekening air, listrik, dan telepon yang dibayarkan


12 Bulan 520.400.000

12 Bulan 648.000.000

- - - - - - -

2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan


6 Jenis 148.750.000

5 Jenis 100.000.000

- - - - - - -

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah STNK / Uji KIR kendaraan bermotor yang diurus


132 Unit 175.000.000

132 Unit 200.000.000

- - - - - - -

4 Penyediaan jasa kebersihan/ keamanan kantor pengemudi

a Jumlah tenaga kebersihan/ keamanan kantor/ pengemudi yang dibayar

Jumlah tenaga kebersihan/ keamanan kantor/ pengemudi yang dibayar

29 Orang 831.300.000

29 Orang 884.957.600

- - - - - - -

b Jumlah alat kebersihan/ keamanan yang diadakan

Jumlah alat kebersihan/ keamanan yang diadakan

34 Jenis 34 Jenis - - - -





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 Penyediaan alat tulis kantor

Jenis alat tulis kantor yang disediakan


97 Jenis 195.000.000

50 Jenis 206.000.000

- - - - - - -

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jenis barang cetakan dan penggandaan


18 Jenis 70.000.000

14 Jenis 100.000.000

- - - - - - -

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang disediakan

Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang disediakan

3 Jenis 50.000.000

-- -- - - - - - - -

8 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan


2 Jenis 230.000.000

2 Jenis 249.600.000

- - - - - - -

9 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah mamin yang disediakan


1480 Kotak

31.100.000

800 Kotak 14.000.000

- - - - - - -

10

Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

a Jumlah rapat koordinasi

dalam daerah yang

dilaksanakan

Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

80 Kali 194.470.800

85 Kali 476.500.000

- - - - - - -





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

b Jumlah rapat koordinasi luar daerah

yang dilaksanakan

Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan

45 Kali 120 Kali - - - -

c Jumlah rapat koordinasi luar negeri

yang dilaksanakan

Jumlah rapat koordinasi luar negeri yang dilaksanakan

-- -- - - - -

11

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan barang


27 Orang 200.280.000

27 Orang 200.800.000

- - - - - - -

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jenis komponen listrik/ penerangan kantor yang disediakan


-- -- 3 Jenis 20.000.000

- - - - - - -

13

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan


7 Jenis 12.000.000

7 Jenis 12.000.000

- - - - - - -





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi


42 % 360.650.000

45 % 335.000.000

- - - - - - -

1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan


16 Jenis 194.150.000

4 Jenis 5.000.000 - - - - - - -

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah unit gedung kantor yg dipelihara


-- -- 1 Unit 200.000.000

- - - - - - -

3 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional

Jenis dan Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara


8 Unit 66.500.000

8 Unit 70.000.000

- - - - - - -

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara


9 Jenis 90.000.000

4 Jenis 60.000.000

- - - - - - -





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 Pemeliharaan rutin berkala mebeleur

Jumlah mebeleur yang dipelihara


3 Jenis 10.000.000

-- -- - - - - - - -

Program peningkatan disiplin aparatur

Prosentase aparatur yang disiplin

(Jumlah pegawai dengan tingkat kehadiran 90 % / Jumlah pegawai yang ada) x 100 %

79 % -- 80 % 112.860.000

- - - - - - -

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan nya

Jumlah pakaian dinas harian yang diadakan


-- -- 342 Pakaian

112.860.000

- - - - - - -

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

(Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu/ Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang dikerjakan) x 100 %

100 % 276.000.000

100 % 159.575.000

- - - - - - -





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja PD

a Jumlah sistem

informasi PD yang dikelola

Jumlah sistem informasi PD yang dikelola

1 Jenis 276.000.000

1 Jenis 159.575.000

- - - - - - -

b Jumlah dokumen

perencanaan PD yang disusun

Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun

7 Dokumen

7 Dokumen

- - - -

c Jumlah laporan capaian

kinerja PD yang disusun

Jumlah laporan capaian kinerja PD yang disusun

19 Laporan

19 Laporan

- - - -

Program Pelayanan Kesekretariatan

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan

(Jumlah aparatur peranfgkat daerah yang puas terhadap pelayanan kesekretariatan / Jumlah seluruh aparatur perangkat daerah) x 100 %

- - - - - - 84 % 4.614.404.730

86 % 4.798.980.918

88 % 5.081.722.756

88 %

1 Penyediaan barang/jasa perkantoran

a Jumlah surat keluar masuk yang dikelola

Jumlah surat keluar masuk yang dikelola

- - - - - - 5400 Buah

3.104.363.990

5500 Buah

3.228.538.549

5600 Buah

3.352.713.108

5600 Buah

b Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar

Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar

- - - - - - 27 Orang/

Bulan

27 Orang/

Bulan

27 Orang/

Bulan

27 Orang/

Bulan





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c Jumlah BBM yang disediakan

Jumlah BBM yang disediakan

- - - - - - 13200

Liter

13200

Liter

13200

Liter

13200

Liter

d Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya

Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya

- - - - - - 132 Unit 132 Unit 132 Unit 132 Unit

e Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan

Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan

- - - - - - 800 Kotak 800 Kotak 800 Kotak 800 Kotak

f Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar

Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar

- - - - - - 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

g Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar

Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar

- - - - - - - - - -

h Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia

Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia

- - - - - - 10 Buah 10 Buah 10 Buah 10 Buah





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

i Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia

Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia


j Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

- - - - - - - - - -

k Jumlah alat tulis kantor

dan cetak penggandaan yang tersedia

Jumlah alat tulis kantor

dan cetak penggandaan yang tersedia

- - - - - - 4000

Buah

4000

Buah

4000

Buah

4000

Buah

l Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

- - - - - - 29 Orang 29 Orang 29 Orang 29 Orang

m Jumlah jam lembur yang terbayar

Jumlah jam lembur yang terbayar

- - - - - - 2000 Jam 2000 Jam 2000 Jam 2000 Jam

2 Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

Persentase surat perintah tugas

yang ditindaklanjuti

(Surat perintah tugas yang ditindaklanjuti / surat perintah tugas yang masuk) x 100 %

- - - - - - 85 % 540.000.000

85 % 561.600.000

85 % 561.600.00

0

85 %





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah

Jumlah laporan barang milih daerah yang

disusun


disusun

- - - - - - 4 Laporan - 4 Laporan - 4 Laporan - 4 Laporan

4 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

a Jumlah gedung kantor/ rumah jabatan/ dinas yang di bangun

Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangun

- - - - - - 1 Unit 168.065.300

1 Unit 174.787.912

1 Unit 188.233.13

6

1 Unit

b Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan


c Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan






Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

d Jumlah luas gedung/ kantor / rumah dinas /jabatan yang direhab sedang/ berat

Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat

- - - - - - 525 m2 525 m2 525 m2 525 m2

5 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

a Jumlah luas gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang dipelihara

Jumlah luas gedung/ kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara

- - - - - - 525 m2 439.535.290

525 m2 457.116.701

525 m2 474.698.11

2

525 m2

b Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara


c Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara






Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur

a Jumlah pakaian dinas/ kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia

Jumlah pakaian dinas/ kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia

- - - - - - - - - - 313 Buah 112.860.00

0

-

b Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia

Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia

- - - - - - - - 313 Buah -

7 Peningkatan kapasitas aparatur

a Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek

Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek

- - - - - - 10 Orang - 10 Orang - 10 Orang - 10 Orang

b Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/ seminar

Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/ seminar

- - - - - - 313

Orang

313

Orang

313

Orang

313

Orang

8 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD

a Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun


- - - - - - 3 Dok 193.400.400

3 Dok 201.136.416

3 Dok 208.872.40

0

3 Dok

b Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)

Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)

- - - - - - 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok





Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c Jumlah data dan informasi yang disusun

Jumlah data dan informasi yang disusun

- - - - - - 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok

9 Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD

a Jumlah dokumen Monev PD yang disusun

Jumlah dokumen Monev PD yang disusun

- - - - - - 16 Dok 159.950.000

16 Dok 166.348.000

16 Dok 172.746.00

0

16 Dok

b Jumlah Dokumen SKM yang disusun

Jumlah Dokumen SKM yang disusun

- - - - - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

c Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun

Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun

- - - - - - 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

10

Penyusunan laporan keuangan

Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun


- - - - - - 16

Laporan

9.089.750 16

Laporan

9.453.340

16

Laporan 10.000.000

16

Laporan




BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan

dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan

indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan

syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini

mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di

masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media

perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di

masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat

capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran

dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan

tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga

benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat

mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD, diperlukan

penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program

pembangunan SKPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja

organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan

memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,

(2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,

(3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program

pembangunan daerah, dan

(4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan DLHK

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan bidang lingkungan hidup dan

kebersihan, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :




Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengacu RPJMD

No

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Indikator Sasaran SKPD

(IKU SKPD)

Kondisi Awal

Target Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

Renstra (Tahun 2021)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1


Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air

23 % 28 % 33 % 38 % 43 % 48 % 48 %

Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO2 dan NO2 sesuai Baku Mutu Udara

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2



1,66 % 1,67 % 1,67 % 1,67 %

1,69 %

1,69 %

1,69 %


74 % 76 % 78 % 80 % 82 % 84 % 84 %

Persentase sampah yang terkelola

46,3 % 49,8 % 53,6 % 57,3 %

60,9 %

64,4 %

64,4 %

MATRIKS RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO


TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada kabupaten

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup

2. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup

4. Pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Tujuan : 1. Indeks Kualitas Air

2. Indeks Kualitas Udara

3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Satuan

Target Indikator

Tujuan

2016 2021

Indeks

49,54 54,54

84,04 89,04

22,97 27,97

No.

SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PENGHITUNGAN

KONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN

PROGRAM / KEGIATAN SUMBER DATA/

PENJAB URAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara

1.1

1.2

Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO2 dan NO2 sesuai Baku Mutu Udara

Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air = (Jumlah titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air / Jumlah titik pantau air sungai yang diuji) x 100 % Standar Baku Mutu Air berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Standar Baku Mutu Air parameter BOD yang digunakan adalah Kelas 2 yaitu 3 mg/ L Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO2 dan NO2 sesuai Baku Mutu Udara = (Jumlah titik pantau udara ambien yang memenuhi SO2 dan NO2 sesuai Baku Mutu Udara / Jumlah titik pantau udara ambien yang diuji) x 100 % Standar Baku Mutu Udara Ambien berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur SO2 = 262 µg/ Nm3 NO2 =92,5 µg/ Nm3

23%

100 %

28%

100 %

33%

100 %

38%

100 %

43%

100 %

48%

100 %

PROGRAM TATA LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN







No.


KONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN


PENJAB URAIAN


2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

PROGRAM PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP







No.


KONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN


PENJAB URAIAN


2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13



UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN


2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo

2.1 Persentase sampah yang terkelola

Persentase sampah yang terkelola = (Berat Sampah yang terkelola per tahun / Berat Timbulan Sampah per tahun) x 100 %

46,3 % 49,8 % 53,6 % 57,3 % 60,9 % 64,4 %

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

BIDANG KEBERSIHAN

1 Penyelenggaraan Kebersihan Permukiman, Jalan, Saluran dan Selokan



No.


KONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN


PENJAB URAIAN


2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13



UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)


2.2 Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan

Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan =

(Realisasi Luasan RTH Publik / Rencana Luas RTH dalam Masterplan) x 100 % Rencana Luas RTH dalam Masterplan = 2510,88 Ha

1,66 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,69 % 1,69 %

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DAN PENERANGAN JALAN DAN LINGKUNGAN

BIDANG PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

1 Pemeliharaan RTH





No.


KONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN


PENJAB URAIAN


2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3 Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi

Panjang Jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi -------------------------------- X 100% Panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU

74% 76% 78% 80% 82% 84% 6 Pembangunan Penerangan Jalan Umum


Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Review)


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



1. Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air 2. Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO2 dan NO2 sesuai Baku Mutu Udara

Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

a Persentase pelaporan dokumen lingkungan

(Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan / Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan (UKL UPL dan AMDAL)) x 100 %

11,36 % 1.378.482.000

10,22 % 1.831.450.000

12,06 % 1.600.787.600

12,82 % 1.920.945.120

13,57 % 2.305.134.144

14,16 % 2.766.160.973

14,16 %

b Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan

(Jumlah ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan / Jumlah kebutuhan ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan di Kab Sidoarjo) x 100 %

15 % 23 % 30 % 30 % 39 % 46 % 46 %

c Persentase Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan

(Jumlah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan (UKL UPL dan AMDAL)) x 100 %

1,61 % 1,12 % 1,21 % 1,10 % 1,36 % 1,42 % 7,82 %


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

d Persentase Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan

(Jumlah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan atau pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan / Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan (UKL UPL dan AMDAL)) x 100 %

8,96 % 6,23 % 5,83 % 5,31 % 5,43 % 5,51 % 37,27 %

e Persentase pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD

(Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD / Jumlah pemantauan yang ada) x 100 % Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah nilai hasil pengujian BOD yang semakin menurun / tetap dibandingkan tahun sebelumnya

27 % 34 % 36 % 41 % 41 % 43 % 43 %


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

f Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2

(Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2 / Jumlah pemantauan yang ada) x 100 % Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah nilai hasil pengujian SO2 dan NO2 yang semakin menurun / tetap dibandingkan tahun sebelumnya

1 % 42 %

42 % 43 % 43 % 44 % 44 %


Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan

Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL UPL dan AMDAL)

204 Laporan

303.000.000

228 Laporan

220.450.000

300 Laporan

468.873.200

350 Laporan

562.647.840

400 Laporan

675.177.408

450 Laporan

810.212.89

0

450 Laporan


Persentase keterisian Tabel IKPLHD Kabupaten Sidoarjo

(Jumlah tabel yang terisi / Jumlah tabel yang tersedia) x 100 % IKPLHD adalah Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sidoarjo

72 % 192.900.000

74 % 528.325.000

77 % 163.050.000

81 % 195.660.000

85 % 234.792.000

89 % 281.750.40

0

89 %


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Persentase luasan tutupan lahan atau vegetasi

(Luas tutupan lahan atau vegetasi / Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo) x 100 %

0,65 % 0,80 % 14 % 14,5 % 15 % 15,5 % 15,5 %




2 Kajian 470.432.000

1 Kajian 245.825.000

1 Kajian 155.975.000

2 Kajian 187.170.000

2 Kajian 224.604.000

2 Kajian 269.524.80

0

10 Kajian




285 Data 258.650.000

432 Data 343.000.000

560 Data 437.340.000

561 Data 524.808.000

730 Data 629.769.600

860 Data 755.723.52

0

860 Data

Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD

Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD. Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah nilai hasil pengujian BOD yang semakin menurun / tetap dibandingkan tahun sebelumnya

23 Pemanta

uan

29

Pemanta

uan

31

Pemanta

uan

45

Pemanta

uan

47

Pemanta

uan

47

Pemanta

uan

47

Pemanta

uan


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2

Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2. Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah nilai hasil pengujian SO2 dan NO2 yang semakin menurun / tetap dibandingkan tahun sebelumnya

2 Pemanta

uan

60

Pemanta

uan

60

Pemanta

uan

86

Pemanta

uan

88

Pemanta

uan

88

Pemanta

uan

88

Pemanta

uan


a Jumlah Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan

Jumlah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air yang diterbitkan

29 Rekomtek

-- 25 Rekomtek

-- 30 Rekomtek

161.100.000

30 Rekomtek

193.320.000

40 Rekomtek

231.984.000

45 Rekomtek

278.380.80

0

199 Rekomtek

b Persentase pencemaran yang dapat ditanggulangi dan / atau dipulihkan fungsi lingkungan hidup

(Jumlah penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran lingkungan yang ditangani / Jumlah penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran lingkungan yang ada) x 100 %

- - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Jumlah Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan

Jumlah Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan atau pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan

161 Rekomtek

153.500.000

139 Rekomtek

493.850.000

145 Rekomtek

214.449.400

145 Rekomtek

257.339.280

160 Rekomtek

308.807.136

175 Rekomtek

370.568.56

3

925 Rekomtek

Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

a Persentase pengawasan pelaku usaha dan kegiatan

(Jumlah pengawasan pelaku usaha dan kegiatan yang

dilakukan / Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan (UKL UPL dan AMDAL)) x 100 %

2,2 % 1.625.373.400

2,7 % 7.097.500.210

3,2 % 3.078.988.800

3,3 % 3.654.786.560

3,1 % 4.345.743.872

3,0 % 5.174.892.646

3,0 %

b Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditangani

(Jumlah penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditangani / Jumlah pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup) x 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup

(Jumlah sekolah dan desa yang dibina / Jumlah Desa, Kelurahan, Sekolah) x 100 %

7,9 % 8,7 % 9,5 % 5,9 % 6,7 % 7,4 % 7,4 %




39 pengawa

san

290.950.000

60 pengawa

san

1,251,870,000

80 pengawa

san

1,084,968,200

90 pengawa

san

1.301,961,840

100 pengawa

san

1.562.354.208

110 pengawa

san

1.874.825.050

110 pengawa

san


a Persentase pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani

(Jumlah pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani / Jumlah pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang ada) x 100 %

100 % 133.050.000

100 % 190.000.000

100 % 103.424.400

100 % 124.109.280

100 % 148.931.136

100 % 178.717.36

3

100 %

b Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan

100 Peserta

100 Peserta

360 Peserta

90 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta


a Persentase kasus sengketa lingkungan hidup yang tertangani

(Jumlah kasus sengketa lingkungan hidup yang tertangani / kasus sengketa lingkungan hidup yang ada) x 100 %

-- -- -- -- 100 % 15.950.000

100 % 19.140.000

100 % 22.968.000

100 % 27.561.600

100 %


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

b Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup

-- -- 100 Peserta

90 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta


a Persentase penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani

(Jumlah penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani / Jumlah penegakan hukum lingkungan hidup yang ada) x 100 %

-- -- -- -- 100 % 34.550.000

100 % 41.460.000

100 % 49.752.000

100 % 59.702.400

100 %

b Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup

-- -- 100 Peserta

90 Peserta

100 Peserta

100 Peserta

100 Peserta


a.

Jumlah Kelembagaan Pokmas yang dibina

Jumlah sekolah dan desa yang dibina

124 Kelembag

aan

497.673.400

137 Kelembag

aan

1.267.203.000

152 kelembag

aan

257.325.400

93 kelembag

aan

308.790.480

105 kelembag

aan

370.548.576

117 kelembag

aan

444.658.29

1

117 kelembag

aan


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

b.

Jumlah sekolah yang dikembang kan menjadi sekolah adiwiyata

Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah adiwiyata

23 Sekolah

10 Sekolah

15 Sekolah

10 Sekolah

10 Sekolah

10 Sekolah

78 Sekolah




100 % 100 % 100 % 56.500.000

100 % 67.800.000

100 % 81.360.000

100 % 97.632.000

100 %




790 Peserta

558 Peserta

700 Peserta

254.300.000

400 Peserta

305.160.000

450 Peserta

366.192.000

500 Peserta

439.430.40

0

500 Peserta


a Persentase parameter layanan uji lab yang terakreditasi

(Jumlah parameter layanan uji lab yang terakreditasi / Jumlah seluruh parameter layanan uji lab) x 100 %

22 % 503.700.000

4 % 4.188.427.210

19 % 1.071.970.800

19 % 1.286.364.960

19 % 1.543.637.952

19 % 1.852.365.542

100 %

b Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara

Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara



Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan

Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan



Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium yang diadakan / dipelihara

Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium yang diadakan / dipelihara

- 200.000.000

55 Jenis 200.000.000

47 Jenis 200.000.000

11 Jenis 200.000.000

11 Jenis 200.000.000

11 Jenis 200.000.00

0

11 Jenis



Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Penerangan Jalan dan Lingkungan

a Luas RTH yang dikelola

Luas RTH yang dikelola

24,05 Ha 92.003.590.40

0

26,05 Ha 88.559.765.00

0

28,05 Ha 103.547.686.200

30 Ha 124.307.223.440

32 Ha 149.168.668.1

28

34 Ha 179.002.401.754

34 Ha


b Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik

Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik = (Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang dalam kondisi baik / Jumlah PJU yang terpasang) x 100 %

74 % 76 % 78 % 80 % 82 % 84 % 84 %

1 Pemeliharaan RTH

a Jumlah tanaman di RTH yang dipelihara

Jumlah tanaman di RTH yang dipelihara

120 jenis 1.087.325.000

130 jenis 1.584.200.000

135 jenis 1.702.050.000

135 jenis 2.042.460.000

135 jenis 2.450.952.000

135 jenis 2.941.142.400

135 jenis


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

b Jumlah tanaman di RTH yang diadakan

Jumlah tanaman di RTH yang diadakan





24,05 Ha 4.126.900.000

2 Ha 1.389.200.000

2 Ha 1.738.350.000

0,0985 Ha

2.086.020.000

2 Ha 2.503.224.000

2 Ha 3.003.868.800

34 Ha


a Jumlah sarpras pertamanan yang diadakan

Jumlah sarpras pertamanan yang diadakan

37 Jenis 4.668.124.000

38 Jenis 10.495.360.00

0

60 Jenis 14.161.666.800

42 Jenis 16.994.000.160

42 Jenis 20.392.800.19

2

42 Jenis 24.471.360.230

42 Jenis

b Jumlah sarpras pertamanan yang dipelihara

Jumlah sarpras pertamanan yang dipelihara

742 unit 747 unit 752 unit 151 unit 151 unit 151 unit 151 unit


a Jumlah sarpras keindahan kota yang diadakan

Jumlah sarpras keindahan kota yang diadakan

13 Jenis 350.700.000

13 Jenis 1.342.750.000

17 Jenis 1.710.500.000

16 Jenis 2.052.600.000

16 Jenis 2.463.120.000

16 Jenis 2.955.744.000

16 Jenis

b Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara

Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara



Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19




30 Peserta

20.000.000

50 Peserta

55.000.000

- -- 60 Peserta

50.000.000

60 Peserta

60.000.000

60 Peserta

72.000.000

60 Peserta

6 Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Jumlah Titik PJU yang terbangun

Jumlah Titik PJU yang terbangun dan direvitalisasi

32486 Titik

18.646.621.00

0

401 Titik 201.500.000

826 Titik 15.058.694.000

412 Titik 18.070.432.800

500 Titik 21.684.519.36

0

600 Titik 26.021.423.232

35225 Titik




24040 Titik

63.103.920.40

0

24994 Titik

73.491.755.00

0

26097 Titik

69.176.425.400

28000 Titik

83.011.710.480

29240 Titik

99.614.052.57

6

31338 Titik

119.536.863.091

31338 Titik

Persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna


Persentase penduduk yang terlayani oleh TPST

(Jumlah penduduk yang terlayani unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) / Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo) x 100 %

17,1 % 78.043.661.17

0

18,1 % 54.508.670.00

0

21,2 % 81.092.803.500

20 % 97.311.364.200

19,3 % 116.773.637.0

40

20 % 140.128.364.448

20 %

Persentase penduduk yang terlayani pengangkutan sampah

(Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah / Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo) x 100 %

20 % 19 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 %


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Persentase berat sampah yang terlayani pengangkutan

(Jumlah berat sampah yang terlayani pengangkutan sampah per tahun / berat timbulan sampah per tahun) x 100 %

20 % 19 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 %

1 Penyeleng garaan Kebersihan Permukiman, Jalan, Saluran dan Selokan

Ruas Jalan Kabupaten yang bersih

Ruas Jalan Kabupaten termasuk saluran dan selokan di Kabupaten Sidoarjo yang bersih

269 Ruas Jalan

10.104.041.80

0

274 Ruas Jalan

10.764.998.00

0

274 Ruas Jalan

17.887.104.000

276 Ruas Jalan

21.464.524.800

278 Ruas jalan

25.757.429.76

0

280 Ruas Jalan

30.908.915.712

280 Ruas Jalan


a Jumlah angkutan sampah yang ber operasional

Jumlah angkutan sampah yang ber operasional (Dump Truck, Arm Roll, Kendaraan Roda 3, Kendaraan Pick Up)

85 Unit 8.432.804.370

95 Unit 13.548.070.00

0

235 Unit 6.948.500.000

260 Unit 8.338.200.000

285 Unit 10.005.840.00

0

310 Unit 12.007.008.000

310 Unit

b Jumlah angkutan sampah yang dipelihara

Jumlah angkutan sampah yang dipelihara (Dump Truck, Arm Roll, Kendaraan Roda 3, Kendaraan Pick Up)

85 Unit 95 Unit 235 Unit 260 Unit 285 Unit 310 Unit 310 Unit


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c Jumlah berat sampah yang terlayani pengangkutan sampah per tahun

Jumlah berat sampah yang terlayani pengangkutan sampah per tahun (dalam kg)

77.088.00

0 Kg

77.088.00

0 Kg

120.888.0

00 Kg

151.548.0

00 Kg

182.208.0

00 Kg

212.868.0

00 Kg

212.868.0

00 Kg

d Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah

Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah = (Kapasitas kendaraan pengangkut sampah per hari / Berat timbulan sampah per hari per penduduk)

422400

Orang

422400

Orang

662400

Orang

830400

Orang

998400

Orang

1166400

Orang

1166400

Orang




100 Unit 7.557.830.00

0

99 Unit 99 Unit

190 Unit 23.080.862.500

2 Unit 27.697.035.000

5 Unit 33.236.442.0

00

10 Unit 39.883.730.400

406 Unit


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


a Jumlah penduduk yang terlayani oleh TPST

Jumlah penduduk yang terlayani oleh unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) = Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) x Kapasitas per unit TPST dalam melayani masyarakat

370000 Orang

19.117.490.00

0

400000 Orang

9.554.802.000

470000 Orang

24.920.375.000

430000 Orang

29.904.450.000

470000 Orang

35.885.340.00

0

500000 Orang

43.062.408.000

500000 Orang

b Jumlah orang yang mengikuti pem berdayaan peduli lingkungan

Jumlah orang yang mengikuti pem berdayaan peduli lingkungan

- 1000 Orang 2000 Orang 3000 Orang 3500 Orang 4000 Orang 4000 Orang

c Jumlah sarpras TPST yang dibangun

Jumlah sarpras TPST yang dibangun


d Jumlah sarpras TPST yang dipelihara

Jumlah sarpras TPST yang dipelihara

17 Jenis -- 1 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis


a Jumlah sarpras TPA yang dipelihara

Jumlah sarpras TPA yang dipelihara

7 Jenis 32.786.495.00

0

5 Jenis 19.329.300.00

0

7 Jenis 4.558.730.000

3 Jenis 5.470.476.000

3 Jenis 6.564.571.200

3 Jenis 7.877.485.440

3 Jenis


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

b Jumlah sarpras TPA yang tersedia

Jumlah sarpras TPA yang tersedia


c Jumlah sampah yang tertampung

Jumlah sampah yang tertampung (dalam ton)

500 Ton 450 Ton 420 Ton 400 Ton 400 Ton 400 Ton 400 Ton




8 Jenis 45.000.000

7 Jenis 1.311.500.000

9 Jenis 3.697.232.000

29 Jenis 4.436.678.400

29 Jenis 5.324.014.080

29 Jenis 6.388.816.896

29 Jenis

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

(Jumlah aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran / Jumlah seluruh aparatur SKPD) x 100 %

80 % 2.658.300.800

82 % 3.111.857.600

- - - - - - -

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



12 Bulan 520.400.000

12 Bulan 648.000.000

- - - - - - -

2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



6 Jenis 148.750.000

5 Jenis 100.000.000

- - - - - - -


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional



132 Unit 175.000.000

132 Unit 200.000.000

- - - - - - -

4 Penyediaan jasa kebersihan/ keamanan kantor pengemudi

a Jumlah tenaga kebersihan/ keamanan kantor/ pengemudi yang dibayar

Jumlah tenaga kebersihan/ keamanan kantor/ pengemudi yang dibayar

29 Orang 831.300.000

29 Orang 884.957.600

- - - - - - -

b Jumlah alat kebersihan/ keamanan yang diadakan

Jumlah alat kebersihan/ keamanan yang diadakan

34 Jenis 34 Jenis - - - -

5 Penyediaan alat tulis kantor



97 Jenis 195.000.000

50 Jenis 206.000.000

- - - - - - -

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



18 Jenis 70.000.000

14 Jenis 100.000.000

- - - - - - -

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

3 Jenis 50.000.000

-- -- - - - - - - -


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 Penyediaan bahan logistik kantor



2 Jenis 230.000.000

2 Jenis 249.600.000

- - - - - - -

9 Penyediaan makanan dan minuman



1480 Kotak

31.100.000

800 Kotak 14.000.000

- - - - - - -

10

Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

a Jumlah rapat koordinasi

dalam daerah yang

dilaksanakan

Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

80 Kali 194.470.800

85 Kali 476.500.000

- - - - - - -

b Jumlah rapat koordinasi luar daerah

yang dilaksanakan

Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan

45 Kali 120 Kali - - - -

c Jumlah rapat koordinasi luar negeri

yang dilaksanakan

Jumlah rapat koordinasi luar negeri yang dilaksanakan

-- -- - - - -

11

Penyediaan jasa administrasi keuangan



27 Orang 200.280.000

27 Orang 200.800.000

- - - - - - -


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor



-- -- 3 Jenis 20.000.000

- - - - - - -

13

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



7 Jenis 12.000.000

7 Jenis 12.000.000

- - - - - - -

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur



42 % 360.650.000

45 % 335.000.000

- - - - - - -

1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor



16 Jenis 194.150.000

4 Jenis 5.000.000 - - - - - - -

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



-- -- 1 Unit 200.000.000

- - - - - - -

3 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional



8 Unit 66.500.000

8 Unit 70.000.000

- - - - - - -


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor



9 Jenis 90.000.000

4 Jenis 60.000.000

- - - - - - -

5 Pemeliharaan rutin berkala mebeleur



3 Jenis 10.000.000

-- -- - - - - - - -

Program peningkatan disiplin aparatur

Prosentase aparatur yang disiplin

(Jumlah pegawai dengan tingkat kehadiran 90 % / Jumlah pegawai yang ada) x 100 %

79 % -- 80 % 112.860.000

- - - - - - -

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan nya



-- -- 342 Pakaian

112.860.000

- - - - - - -

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

(Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu/ Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang dikerjakan) x 100 %

100 % 276.000.000

100 % 159.575.000

- - - - - - -


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja PD

a Jumlah sistem

informasi PD yang dikelola

Jumlah sistem informasi PD yang dikelola

1 Jenis 276.000.000

1 Jenis 159.575.000

- - - - - - -

b Jumlah dokumen

perencanaan PD yang disusun


7 Dokumen

7 Dokumen

- - - -

c Jumlah laporan capaian

kinerja PD yang disusun

Jumlah laporan capaian kinerja PD yang disusun

19 Laporan

19 Laporan

- - - -

Program Pelayanan Kesekretariatan

Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan

(Jumlah aparatur peranfgkat daerah yang puas terhadap pelayanan kesekretariatan / Jumlah seluruh aparatur perangkat daerah) x 100 %

- - - - - - 84 % 4.614.404.730

86 % 4.798.980.918

88 % 5.081.722.756

88 %

1 Penyediaan barang/jasa perkantoran

a Jumlah surat keluar masuk yang dikelola

Jumlah surat keluar masuk yang dikelola

- - - - - - 5400 Buah

3.104.363.990

5500 Buah

3.228.538.549

5600 Buah

3.352.713.108

5600 Buah

b Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar

Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar

- - - - - - 27 Orang/

Bulan

27 Orang/

Bulan

27 Orang/

Bulan

27 Orang/

Bulan

c Jumlah BBM yang disediakan

Jumlah BBM yang disediakan

- - - - - - 13200

Liter

13200

Liter

13200

Liter

13200

Liter


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

d Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya

Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya


e Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan

Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan

- - - - - - 800 Kotak 800 Kotak 800 Kotak 800 Kotak

f Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar

Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar

- - - - - - 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

g Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar

Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar

- - - - - - - - - -

h Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia

Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia


i Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia

Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia


j Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

- - - - - - - - - -


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

k Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia

Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia

- - - - - - 4000

Buah

4000

Buah

4000

Buah

4000

Buah

l Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia

- - - - - - 29 Orang 29 Orang 29 Orang 29 Orang

m Jumlah jam lembur yang terbayar

Jumlah jam lembur yang terbayar

- - - - - - 2000 Jam 2000 Jam 2000 Jam 2000 Jam

2 Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

Persentase surat perintah tugas

yang ditindaklanjuti

(Surat perintah tugas yang ditindaklanjuti / surat perintah tugas yang masuk) x 100 %

- - - - - - 85 % 540.000.000

85 % 561.600.000

85 % 561.600.00

0

85 %

3 Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah


disusun


disusun

- - - - - - 4 Laporan - 4 Laporan - 4 Laporan - 4 Laporan

4 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

a Jumlah gedung kantor/ rumah jabatan/ dinas yang di bangun

Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangun

- - - - - - 1 Unit 168.065.300

1 Unit 174.787.912

1 Unit 188.233.13

6

1 Unit


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

b Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan


c Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan


d Jumlah luas gedung/ kantor / rumah dinas /jabatan yang direhab sedang/ berat

Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat

- - - - - - 525 m2 525 m2 525 m2 525 m2

5 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

a Jumlah luas gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang dipelihara

Jumlah luas gedung/ kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara

- - - - - - 525 m2 439.535.290

525 m2 457.116.701

525 m2 474.698.11

2

525 m2

b Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara



Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/ kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara


6 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur

a Jumlah pakaian dinas/ kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia

Jumlah pakaian dinas/ kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia

- - - - - - - - - - 313 Buah 112.860.00

0

-

b Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia

Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia

- - - - - - - - 313 Buah -

7 Peningkatan kapasitas aparatur

a Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek

Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek

- - - - - - 10 Orang - 10 Orang - 10 Orang - 10 Orang

b Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/ seminar

Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/ seminar

- - - - - - 313

Orang

313

Orang

313

Orang

313

Orang

8 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD

a Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun


- - - - - - 3 Dok 193.400.400

3 Dok 201.136.416

3 Dok 208.872.40

0

3 Dok

b Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)

Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)

- - - - - - 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok


Program / Kegiatan



Kegiatan (Output)





(2016) Rp

Thn II (2017)

Rp Thn III (2018)

Rp Thn IV (2019)

Rp Thn V (2020)

Rp Thn VI (2021)

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

c Jumlah data dan informasi yang disusun

Jumlah data dan informasi yang disusun

- - - - - - 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok

9 Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD

a Jumlah dokumen Monev PD yang disusun

Jumlah dokumen Monev PD yang disusun

- - - - - - 16 Dok 159.950.000

16 Dok 166.348.000

16 Dok 172.746.00

0

16 Dok

b Jumlah Dokumen SKM yang disusun

Jumlah Dokumen SKM yang disusun

- - - - - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

c Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun

Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun

- - - - - - 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

10

Penyusunan laporan keuangan



- - - - - - 16

Laporan

9.089.750 16

Laporan

9.453.340

16

Laporan 10.000.000

16

Laporan

dlhk.sidoarjokab.go.id dlhk...renstra opd final dinas lingkungan hidup dan kebersihan tahun...

Documents