djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
TRANSCRIPT
11
MEKANISME PERENCANAAN MEKANISME PERENCANAAN DAN DAN
PENYUSUNAN ANGGARANPENYUSUNAN ANGGARAN
(RPJMD, RKPD, KUA DAN PPAS, SERTA (RPJMD, RKPD, KUA DAN PPAS, SERTA EVALUASI APBD/RANPERDA APBD)EVALUASI APBD/RANPERDA APBD)
MEKANISME PERENCANAAN MEKANISME PERENCANAAN DAN DAN
PENYUSUNAN ANGGARANPENYUSUNAN ANGGARAN
(RPJMD, RKPD, KUA DAN PPAS, SERTA (RPJMD, RKPD, KUA DAN PPAS, SERTA EVALUASI APBD/RANPERDA APBD)EVALUASI APBD/RANPERDA APBD)
22
22
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHSIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/
Mendagri
Rancangan DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
R P-APBD
Penatausahaan Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pendapatan
Kekayaan dan Kewajiban daerah
• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• LRA• Neraca• Lap. Arus Kas• CaLKYg dilampiri:
• ikhtisar realisasi kinerja,• dan LKBUMD/PD
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel APBD
Perda APBD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan disajikan Sesuai
SAP
Persetujuan Bersama (KDH +
DPRD)
Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15
hari
7 hari penyesuaian o/
Pemda
Perda PJ Pel APBD
EvaluasiR P-APBD
Oleh Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
setelah 3 hari
PEDUM APBD o/ MDN
33
PERENCANAAN :1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
PENGANGGARAN :1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah4. PP 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran
44
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.waktu tertentu.
55
DEFINISI
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
66
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(PP 8/2008)
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi, yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global
5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
77
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNANPENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN(UU 25/2004)(UU 25/2004)
1. 1. PolitikPolitikPenjabaran dari agenda‑agenda pembangunan yang Penjabaran dari agenda‑agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengahmenengah (RPJM) (RPJM)
2. 2. Teknokratik Teknokratik Menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh Menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itubertugas untuk itu
3.3. PartisipatifPartisipatifMelibatkan semua pihak yang berkepentingan Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) (stakeholders) terhadap pembangunanterhadap pembangunan
4.4. Atas‑bawah Atas‑bawah (top‑down); (top‑down); dan Bawah‑atas dan Bawah‑atas (bottom‑up)(bottom‑up)Menurut jenjang pemerintahanMenurut jenjang pemerintahan dan r dan rencana hasil proses encana hasil proses atas‑bawah atas‑bawah sertaserta bawah‑atas diselaraskan melalui bawah‑atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
88
UU 17/2003UU 17/2003 UU 1/2004UU 1/2004 UU 15/2004UU 15/2004UU 25/2004UU 25/2004 UU 33/2004UU 33/2004
PPPP PPPP PPPP
PERMENDAGRI 13 / 2006Pedoman Pengelolaan
keuangan Daerah
PERMENDAGRI 13 / 2006Pedoman Pengelolaan
keuangan Daerah
PP 58/2005:Pengelolaan Keuda
(Omnibus Regulation)
UU 32/2004UU 32/2004
DASAR HUKUM DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004
Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004Pasal 155 PP 58 /2005
Perda Pokok-PokokPengelolaan Keu Daerah
Perkada ttg Sistem & ProsedurPengelolaan Keu Daerah
Psl 330 Permendagri 13/2006
Kandungan lokal berdasarkan kesepakatan
bersama yg tidak bertentangan dng
peraturan perUUan
SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD
1
Psl 151 Ayat 1 PP 58/2005
Psl 151 Ayt 1 PP 58 /2005
Diubah dengan Permendagri 59/2007
99
RPJMNASIONAL RKP RAPBN APBN
RPJMDAERAH
RKPD RAPBD APBD
RENSTRASKPD
RENJASKPD
RKASKPD
PENJABARAN
APBD
RENSTRAKL
RENJAKL
RKA - KL RINCIANAPBN
dijabarkan
Ped
om
an
Pedoman
Pedoman
dijabarkan
dia
cu
Pedoman
PedomanPedoman
Ped
om
an
PEM
ER
INTA
H
PU
SA
T
PEM
ER
INTA
H
DA
ER
AH
PERENCANAAN PENGANGGARAN
dia
cu
dip
erh
atik
an
Diserasikan melalui MUSRENBANG
Pedoman
Pedoman
Pedoman
RPJPNASIONAL
Pedoman
KUA PPAS
RPJPDAERAH
1010
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
RPJMDRPJMD
RenstraSKPD
RenstraSKPD
RenjaSKPDRenjaSKPD RKPDRKPD
KUAKUA PPASPPAS
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDAAPBD
RAPERDAAPBD
TAPDTAPD
RKA-SKPDRKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKPRKP
RPJMRPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DENGAN
KDH
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DENGAN
KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
1 tahun
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBNSINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBNSINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
1111
NONO URAIANURAIAN WAKTUWAKTU KETKET
KUA, PPAS dan RAPBDKUA, PPAS dan RAPBD1.1. Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD Akhir bulan MeiAkhir bulan Mei
2.2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDHPenyampaian KUA dan PPAS kpd KDH Minggu I bulan JuniMinggu I bulan Juni 1 bulan1 bulan
3.3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRDDPRD
Pertengahan bulan JuniPertengahan bulan Juni 3 minggu3 minggu
4.4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRDDPRD
Akhir bulan Juli Akhir bulan Juli
5.5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPDSE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan AgustusAwal bulan Agustus 1 minggu1 minggu
6.6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKDPenyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I OktoberMg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan2 1/2 bulan
7.7. Penyampaian RAPBD kepada DPRD Penyampaian RAPBD kepada DPRD Minggu pertama bulan OktoberMinggu pertama bulan Oktober 2 bulan2 bulan
8.8. Pengambilan Keputusan Bersama (DPRD Pengambilan Keputusan Bersama (DPRD & KDH)& KDH)
Paling lama 1 (satu) bulan sebelum Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan tahun anggaran yang bersangkutan ( bulan Nopember)( bulan Nopember)
9.9. Hasil evaluasi RAPBDHasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)15 hari kerja ( bulan Desember)
10.10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dengan hasil ttg Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasievaluasi
Akhir Desember (31 Desember)Akhir Desember (31 Desember)
JADWAL PENYUSUNAN & PENETAPAN APBD(SESUAI PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)
JADWAL PENYUSUNAN & PENETAPAN APBD(SESUAI PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)
1212April 13, 2023
PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA & PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA & PPASPPAS
DPRDDPRD
RancanganKUA & PPAS
Disampaikan ke DPRDPaling lambat padaPertengahan bulan Juni
(Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBD thn berikutnya )
TAPD
KOORDINATOR TAPDKOORDINATOR TAPDKOORDINATOR TAPDKOORDINATOR TAPD
RancanganKUA&PPAS
KDHKDHKDHKDH
RancanganKUA & PPAS
Disampaikan kepada KDHpaling lambatMinggu I Juni
Sekda selakuKoordinatorTAPD
Rancangan KUA&PPASdibahas bersama
Rancangan KUA&PPASdibahas bersama
BadanAnggara
nDPRD
PEMERINTAH DAERAH
Nota KesepakatanNota Kesepakatan
Paling lambat
Akhir BulanJuli
Paling lambat
Akhir BulanJuli
RKPD
RancanganKUA&PPAS
1313
Penyusunan RKA-Penyusunan RKA-SKPD + Pembahasan SKPD + Pembahasan
TAPDTAPD
PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERSETUJUAN RAPERDA APBDPERSETUJUAN RAPERDA APBD
(Pelaksanaan Fungsi DPRD :(Pelaksanaan Fungsi DPRD : Legislasi, Anggaran & Pengawasan)Legislasi, Anggaran & Pengawasan)
Pembahasan & Penetapan Pembahasan & Penetapan Persetujuan Bersama RAPBDPersetujuan Bersama RAPBD
Pengajuan Pengajuan KUA KUA
(TAPD + (TAPD + Panggar)Panggar)
Pengajuan Pengajuan PPASPPAS
(TAPD + (TAPD + Panggar)Panggar)
Pembahasan & Penetapan Nota Pembahasan & Penetapan Nota Kesepakatan KUA & PPASKesepakatan KUA & PPAS
(Psl 35 ayat (4) PP 58/2005)(Psl 35 ayat (4) PP 58/2005)
Tingkat ITingkat I Penyampaian Penyampaian Nota Keuangan Nota Keuangan & Raperda & Raperda APBDAPBD
Tingkat IITingkat II Pemandangan Pemandangan Umum Fraksi Umum Fraksi & Jawaban & Jawaban KDHKDH
Tingkat IIITingkat III Pembahasan Pembahasan Komisi/Gabungan Komisi/Gabungan Komisi atau Komisi atau Pansus dgn KDH Pansus dgn KDH atau pjbt yg atau pjbt yg ditunjukditunjuk
Tingkat IVTingkat IV Pendapat Akhir & Pendapat Akhir & Pengambilan Pengambilan Keputusan Keputusan Persetujuan Persetujuan Bersama Bersama Raperda APBDRaperda APBD
Minggu II Minggu II (Juni)(Juni)
Minggu II Minggu II (Juli)(Juli)
Nota Nota Kesepakatan Kesepakatan
PPAPPA
Nota Nota Kesepakatan Kesepakatan
KUAKUA
Program & Program & kegiatan serta kegiatan serta pagu indikatif & pagu indikatif & asumsi serta hal-asumsi serta hal-hal lain yg hal lain yg disepakati utk disepakati utk ditindaklanjuti ditindaklanjuti dlm PPASdlm PPAS
bahas KUAbahas KUA bahas PPASbahas PPAS
Mengacu pada KUA Mengacu pada KUA & PPAS yang telah & PPAS yang telah disepakati bersamadisepakati bersama
− skala prioritas urusan skala prioritas urusan wajib dan pilihanwajib dan pilihan,,
− urutan program masing-urutan program masing-masing urusanmasing urusan, ,
− plafon anggaran plafon anggaran setiap setiap programprogram yang yang disepakati disepakati
− hal-hal lain yang hal-hal lain yang disepakati dlm disepakati dlm pembahasan Raperda pembahasan Raperda APBDAPBD
Pasal 97 PP 25/2004Pasal 97 PP 25/2004
Dibahas Dibahas Komisi- Komisi- KomisiKomisi
Dibahas Dibahas Komisi- Komisi- KomisiKomisi
Minggu I Minggu I (Agustus)(Agustus)
Minggu I Minggu I (Oktober)(Oktober)
1414
FUNGSI APBDFUNGSI APBDFUNGSI APBDFUNGSI APBD Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi
dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
1515
PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARANPRINSIP-PRINSIP PENGANGGARANPRINSIP-PRINSIP PENGANGGARANPRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBDbarang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara brutodianggarkan secara bruto
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-andapat dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an
Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinyahukum yang melandasinya
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBDbarang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara brutodianggarkan secara bruto
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-andapat dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an
Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinyahukum yang melandasinya
1616
EVALUASI RAPERDA APBDEVALUASI RAPERDA APBD EVALUASI RAPERDA APBDEVALUASI RAPERDA APBD
Evaluasi APBD bertujuan untuk tercapainya Evaluasi APBD bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya yang berlaku di dan peraturan daerah lainnya yang berlaku di daerah bersangkutan. daerah bersangkutan.
Evaluasi APBD bertujuan untuk tercapainya Evaluasi APBD bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya yang berlaku di dan peraturan daerah lainnya yang berlaku di daerah bersangkutan. daerah bersangkutan.
1717
DASAR HUKUM EVALUASI RAPERDA DASAR HUKUM EVALUASI RAPERDA APBD APBD
DASAR HUKUM EVALUASI RAPERDA DASAR HUKUM EVALUASI RAPERDA APBD APBD
Pasal 186 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun Pasal 186 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 20042004
Pasal 186 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun Pasal 186 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 20042004Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.dievaluasi.
Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.dievaluasi.
1818
DPRDDPRD DPRDDPRD Dibahas bersamaDPRD & Pemda
Dibahas bersamaDPRD & Pemda
PenyampaianRAPERDA APBD &RAPERBUP/WAL
APBD(3 hari)
PenyampaianRAPERDA APBD &RAPERBUP/WAL
APBD(3 hari)
Membuat RAPERBUP/WAL
Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu(15 hari)
Membuat RAPERBUP/WAL
Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu(15 hari)
Pengesahan Gubernur(30 Hari)
Pengesahan Gubernur(30 Hari)
Hasil Evaluasi Hasil
Evaluasi
Sesuaidgn UU Sesuaidgn UU
Tdk Disempurnakan
Tdk Disempurnakan
GUB membatalkanBerlaku Pagu APBD
Sebelumnya
GUB membatalkanBerlaku Pagu APBD
Sebelumnya
Bupati/WalikotaBupati/Walikotamenetapkan menetapkan PER-BUP/WALPER-BUP/WAL
PROSES EVALUASI PERDA APBD KABUPATEN/KOTA &PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TTG PENJABARAN
APBD
PROSES EVALUASI PERDA APBD KABUPATEN/KOTA &PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TTG PENJABARAN
APBD
Setuju Setuju
RAPERDA APBD
RAPERDA APBD
RAPERBUP/WALPENJABARAN APBD RAPERBUP/WAL
PENJABARAN APBD
Bupati/WalikotaBupati/Walikotamenetapkan menetapkan
PERDA & PERDA & PER-BUP/WALPER-BUP/WAL
Penyempurnaan(7 Hari)
Penyempurnaan(7 Hari)
MelewatiBatas waktu
Evaluasi
MelewatiBatas waktu
Evaluasi
Laporan kpdMDN
Laporan kpdMDN
GUBERNURGUBERNUR(15 hari)
GUBERNURGUBERNUR(15 hari)
Tidak Setuju Tidak Setuju
Tdk SesuaiDgn UU
Tdk SesuaiDgn UU
1919