disusun oleh : muhammad firman (akuntansi fe ui … · terjadilah hubungan satu sama lain yang...

Disusun oleh : Muhammad Firman (Akuntansi FE UI 2012)

PE1 2065

A. Pengertian Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum 1. Pengertian Ilmu hukum Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmuhukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknyahukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancingpendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979 : v). Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengandemikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenaiasal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dankedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukummenelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini darimasa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlumempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukumbesar perannya dalam hal tersebut. 2. Pengertian Pengantar ilmu hukum Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerapkali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitumata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum.Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yangmempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. B. Tujuan dan Kegunaan Pengantar Ilmu Hukum Tujuan Pengantar Imu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagianbagianpenting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuanhukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukumlainnya. C. Kedudukan dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuandari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai matakuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertianpengertiandasar baik secara garis

besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitandengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikapadil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. D. Ilmu Bantu Pengantar Ilmu Hukum Sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal usul terbentuknya dan perkembangansuatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbedakarena dibatasi oleh perbedaan waktu Sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajarihubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain (Soerjono Soekanto) Antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa danpenyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami prosesperkembangan dan pembangunan/proses modernisasi (Charles Winick). Perbandingan hukum, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukumantara negara yang satu dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsayang satu dengan bangsa yang lain Psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudanperkembangan jiwa manusia (Purnadi Purbacaraka). E. Metode Pendekatan Mempelajari Hukum 1. Metode Idealis ; bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilaitertentu dalam masyarakat 2. Metode Normatif Analitis ; metode yg melihat hukum sebagai aturan yg abstrak. Metode ini melihathukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal2lain yang berkaitan dengan peraturan2. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalamsetiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan. Apabiladitulis, maka sangat penting adalah pilihan dan susunan kata-kata. 3. Metode Sosiologis; metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untukmengatur masyarakat. 4. Metode Historis ; metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.

PERTEMUAN 1

PENGANTAR ILMU HUKUM

PENGANTAR HUKUM BISNIS


PE1 2066

5. Metode sistematis; metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem 6. Metode Komparatif; metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalamberbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. MANUSIA, MASYARAKAT DAN KAIDAH SOSIAL A. Hubungan antara manusia, masyarakat dan kaidah sosial Manusia sebagai makhluk monodualistik : Artinya adalah manusia selain sbg makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa ygmenyendiri namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusialahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Menurut Aristoteles (Yunani, 384-322 SM), bahwa manusia itu adalah ZOON POLITICON artinya bahwamanusia itu sbg makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusialainnya, jadi makhluk yg suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya suka bergaul satu sama lain, makamanusia disebut makhluk sosial. Terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, dimana kepentingan tsb satu samalain saling berhadapan atau berlawanan dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Disinilahperan hukum mengatur kepetingan2 tersebut agar kepentingan masing-masing terlindungi, sehinggamasing-masing mengetahui hak dan kewajiban. Pada akhirnya dengan adanya hukum masyarakat akanhidup aman, tentram, damai, adil dan makmur. Kesimpulan : dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societes ibi ius). Hukum ada sejak masyarakatada. Dapat dipahami disini bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itusendiri yang merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai,atau budaya yang hidup di masyarakat.Bagaimana corak dan warna hukum yang dikehendaki untuk mengatur seluk beluk kehidupan masyarakatyang bersangkutanlah yang menentukan sendiri.Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dalam berlakunya tatahukum itu artinya artinya tunduk pada tata hukum hukum itu disebut masyrakat hukum. Mengapa masyarakat mentaati hukum karena bermacam-macam sebab (Menurut Utrecht) : Karena orang merasakan bahwa peraturan2 itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benarberkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan hukum secararasional (rationeele aanvaarding). Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidakmendapatkan kesukaran2 orang memilih untuk taat

saja pada peraturan hukum karena melanggar hukummendapat sanksi hukum. B. Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (Kaidah Sosial) 1. Definisi masyarakat : Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Menurut Selo Soemarjan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Menurut CST. Kansil, SH, masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadimasyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama sehingga dalam pergaulan hiduptimbul berbagai hubungan yang mengakibatkan seorang dan orang lain saling kenal mengenal danpengaruh mempengaruhi. Unsur masyarakat : – manusia yang hidup bersama – berkumpul dan bekerja sama untuk waktu lama – merupakan satu kesatuan – merupakan suatu sistem hidup bersama. Dalam masyarakat terdapat pelbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan itu beraneka ragamdan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri akan tetapi kepentingan bersamamengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupanbersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah peraturan hidup. Agar supaya dapat memenuhi kebutuan-kebutuhannya dengan aman dan tentram dan damai tanpagangguan, maka tidap manusia perlu adanya suatu tata (orde – ordnung). Tata itu berwjud aturan yangmenjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masingmasingdapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban.Tata tersebut sering disebut kaidah atau norma. 2. Kaidah/norma Sosial : Adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perikelakuan yang diharapkan.Kaidah berasal dari bahasa Arab atau Norma berasal dari bahasa LatinKaidah berasal dari bahasa Arab atau Norma berasal dari bahasa Latin Kaidah/Norma berisi : Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat2nyadipandang baik. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatakibatnyadipandang tidak baik.Guna kaidah/norma tersebut adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harusbertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatanmana pula yang harus dihindari. Kaidah sosial dibedakan menjadi :


PE1 2067

1. Kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia yang dibagi lebih lanjut menjadi : a. Kaidah kepercayaan/agama, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman (PurnadiPurbacaraka 1974 : 4). Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan. Sumbernya adalahajaran-ajaran kepercayaan/agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan,misalnya : – Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatujalan yang buruk (Al Isra’ : 32). – Hormatilah orang tuamu agar supaya engkau selamat (Kitab Injil Perjanjian Lama : Hukum yang ke V). b.Kaidah kesusilaan, yang bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani. Kaidah inimerupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia (insan kamil). Sumberkaidah ini adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir tetapiditujukan kepada sikap batin manusia juga, misalnya : – Hendaklah engkau berlaku jujur. – Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia. Dalam kaidah kesusilaan tedapat juga peraturan-peraturan hidup seperti yang terdapat dalam normaagama misalnya : – Hormatilah orangtuamu agar engkau selamat diakhirat – Jangan engkau membunuh sesamamu 2. Kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi : a.Kaidah kesopanan, bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Kaidah inimerupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, misalnya : – Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua – Janganlah meludah dilantai atau disembarang tempat. – Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bis dll (terutama wanita tua, hamil ataumembawa bayi) b. Kaidah hukum, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Kaidah iniadalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikatsetiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negaramisalnya “Dilarang mengambil milik orang lain tanpa seizin yang punya”. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya : 1. Perbedaan antara kaidah dengan kaidah agama dan kesusilaan dapat ditinjau dari berbagai segi sbb : Ditinjau dari tujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat danmelindungi manusia beserta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kesusilaan bertujuan untukmemperbaiki pribadi agar menjadi manusia ideal.

Ditinjau dari sasarannya : kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiappelanggarnya, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagaipribadi. Kaidah hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan sedangkan kaidah agamadan kaidah kesusilaan menghendaki sikap batin setia pribadi itu baik. Ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama sumber sanksinya berasal dari luar dandipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), sedangkan kaidah kesusilaan sanksinyaberasal dan dipaksakan oleh suara hati masing2 pelanggarnya (otonom). Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaandari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada asasnya tergantng pada yangbersangkutan. Ditinjau dari isinya kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban (atribut dan normatif) sedang kaidahagama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja (normatif). 2. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan – Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. – Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi (negara), sanksi kaidah kesopanandipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. 3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan – Asal kaidah kesopanan dasri luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadimanusia – Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia, kaidah agama dan kaidahkesusilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia – Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban, kaidah agama dan kaidahkesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya : – Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan – Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah – Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat – Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat – Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman) Mengapa kaidah hukum masih diperlukan, sementara dalam kehidupan masyarakat sudah ada kaidah yangmengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya ? Hal ini karena : – Masih banyak kepentingan-kepentingan lain dari manusia dalam pergaulan hidup yang memerlukanperlindungan


PE1 2068

karena belum mendapat perlindungan yang sepenuhnya dari kaidah agama, kesusilaan dankaidah sopan santun, kebiasaan maupun adat. – Kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari kaidah-kaidah tersebutdiatas, dirasa belum cukup terlindungi karena apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah tersebut akibatatau ancamannya dipandang belum cukup kuat. PENGERTIAN, UNSUR DAN SIFAT-SIFAT HUKUM A. Aneka arti hukum 1. Hukum dalam arti ketentuan penguasa Disini hukum adalah perangkat-peraturan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badanyang berwenang 2. Hukum dalam arti para petugas Disini hukum adalah dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadaporang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat, seperti petugasPolisi patroli, Jaksa dan hakim dengan toganya. Disini hukum dilihat dalam arti wujud fisik yg ditampilkandalam gambaran orang2 yang bertugas menegakkan hukum. 3. Hukum dalam arti sikap tindak Yaitu hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur. Hukum ini tidak nampak sepertidalam arti petugas yang patroli, yang memeriksa orang yang mencuri atau hakim yang mengadili, melainkanmenghidup bersama dengan perilaku individu terhadap yang lain secara terbiasa dan senantiasa terasawajar serta rasional. Dalam hal ini sering disebut hukum sebagai suatu kebiasaan (hukum kebiasaan). Contoh seorang mahasiswa “A” numpang sewa kamar kepada keluarga “Z”, ia tiap bulan bayar uang ygmenjadi kewajibannya kepada “Z” sedangkan “Z” menerima haknya, disamping melakukan kewajibannyamenyediakan segala sesuatu yang diperlukan “A”. Tiap pagi “A” ke kampus naik becak, tawar menawar, ianaik sampai ke tempat tujuan tanpa pikir ia membayarnya. Lama kelamaan “A” mengenal tukang becakdengan baik, maka untuk kuliah begitu melihat tukang becak segera naik tanpa pikir-pikir ia bayar, malahankadang2 ia hanya berkata bayarnya nanti saja sekalian seminggu. Ini dilihat dari “A” dan masyarakatsekelilingnya dan apabila pengalaman2 semacam ini digabungkan maka hubungan menjadi luas dan rumit,namun tetap terwujud keteraturan karena bekerjanya hukum yang mewarnai sikap tindak atau perilakumasing2 individu dalam masyarakat secara biasa. Disini hukum bekerja mengatur sikap tindak wargamasyarakat sedemikian rupa sehingga hukum terlihat sebagai sikap tindak yang tanpak di dalam pergaulansehari2, ia merupakan suatu kebiasaan (Hukum kebiasaan). 4. Hukum dalam arti sistem kaidahadalah : a. Suatu tata kaidah hukum yang merupakan sistem kaidah-kaidah secara hirarkis b. Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas meliputi :

– Kaidah-kaidah individual dari badan2 pelaksana hukum terutama pengadilan – Kaidah-kaidah umum didalam UU hukum atau hukum kebiasaan – Kaidah-kaidah konstitusi c. Sahnya kaidah2 hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi. 5. Hukum dalam arti jalinan nilai Hukum dalam artian ini bertujuan mewujudkan keserasian dan kesinambungan antar faktor nilai obyektifdan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam hubungan antara individu di tengahpergaulan hidupnya. Nilai objektif tsb misalnya ttg baik buruk, patut dan tidak patut (umum), sedangkannilai subjektif memberikan keputusan bagi keadilan sesuai keadaan pada suatu tempat ,waktu dan budayamasyarakat (khusus). Inilah yg perlu diserasikan antara kepentingan publik, kepentingan privat dan dengankepentingan individu. 6. Hukum dalam arti tata hukum Hukum disini adalah tata hukum atau kerapkali disebut sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlakudisuatu tempat, pada saat tertentu (sekarang misalnya di Indonesia). Hukum positif tsb misalnya hukumpublik (HTN, HAN, Pidana, internasional publik), hukum privat (perdata, dagang, dll) 7. Hukum dalam ilmu hukum Disini hukum berarti ilmu tentang kaidah atau normwissenschaft atau sallenwissenschaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistematikhukum. Dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau science yang merupakan karyamanusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri, sistimatis, logis, empiris,metodis, umum dan akumulatif. Normwissenschaft adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah/norma Sollenwissenschaft adalah ilmu pengetahuan tentang seharusnya. 8. Hukum dalam arti disiplin hukum atau gejala sosial Dalam hal ini hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada ditengah masyarakat. Secara umum disiplinhukum menyangkut ilmu hukum ((ilmu pengertian, ilmu kaidah dan ilmu kenyataan), politik hukum danfilsafat hukum (ketiganya akan dibicarakan dimuka).Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup danmembicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Politik hukum adalah mencakup kegiatan2 mencari dan memilih nilai2 dan menerapkan nilai2 tersebut bagihukum dalam mencapai tujuannya.Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai2, juga mencakup penyesuaian nilai2, misalnyapenyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan dan antarakelanggengan dan pembaharuan. Ilmu tentang pengertian hukum (begriffeissenschaft) yg dibahas adalah :

1. Masyarakat hukum 2. Subyek hukum


PE1 2069

3. Objek hukum 4. Hubungan hukum (peristiwa hukum) 5. Hak dan kewajiban

Ilmu tentang kaidah (Normwiseenschaft) yg dibahas adalah: 1. Perumusan norma/kaidah hukum 2. Apa yg dimaksud kaidah abstrak dan konkret 3. Isi dan sifat kaidah hukum 4. Esensialia kaidah hukum 5. Tugas dan kegunaan kaidah hukum 6. Pernyataan dan tanda pernyataan kaidah hukum 7. Penyimpangan terhadap kaidah hukum 8. Berlakunya kaidah hukum

Ilmu tentang kenyataan (taatsashenwissenschaft) hukum yang dibahasa adalah :

1. Sejarah hukum 2. Sosiologi hukum 3. Psikologi 4. Perbandingan hukum 5. Antropologi hukum

Nilai-nilai dasar hukum (Radbruch) :

1. Keadilan 2. Kemamfaatan/kegunaan 3. Kepastian hukum

B. Berbagai Definisi Hukum : Begitu banyak definisi hukum dikemukakan oleh ilmuan hukum yang tentu saja sangat berguna dalam halberikut : 1. Berguna sebagai pegangan awal bagi orang yang ingin mempelajari hukum, khususnya bagi kalanganpemula. 2. Berguna bagi kalangan yang ingin lebih jauh memperdalam teori hukum, ilmu hukum, filsafat hukumdan sebagainya. Arnold (Achmad Ali, 1996 : 27) salah seorang sosiolog, mengakui bahwa dalam kenyataan hukum memangtidak akan pernah dapat didefinisikan secara lengkap, jelas dan tegas. Sehingga sampai sekarang ini tidak ada kesepakatan bersama tentang definisi hukum. Namun Arnold juga menyadari bahwa bagaimanapunpara juris tetap akan terus berjuang mencari bagaimana hukum didefinisikan sebab definisi hukummerupakan bagian yang substansial dalam meberi arti keberadaan hukum sebagai ilmu. Hukum jugamerupakan sesuatu yang rasional dan dimungkinkan untuk dibuatkan definisi sebagai penghormatan parajuris terhadap eksistensi hukum.Sebagai pegangan bagi mahasiswa atau bagi orang yang baru belajar hukum, perlu ada definisi hukumsebagai pegangan dalam mencoba mengetahui dan memahami hukum baik secara praktis maupun secaraformil Berikut beberapa definisi hukum yang dikemukakan para ahli hukum (juris) berdasarkan aliran atau pahamyang dianutnya : 1. Van Apeldoorn, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakanyadalam (satu) rumusan yang memuaskan. 2. I Kisch, oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera maka sukarlah untuk membuatdefinisi tentang hukum yang memuaskan.

3. Lemaire, hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkinorang membuat suatu definisi apapun hukum itu sebenarnya. 4. Grotius, hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksiyang djatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian. 5. Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekadar mengatur dan mengekpresikanbentuk dari kontitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusannya dipengadilan untk menjatuhkan hukuman terhadap pelangggar. 6. Schapera, hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan. 7. Paul Bohannan, hukum adalah merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalampranata hukum. 8. Pospisil, hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksiyang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatuotoritas pengendalian. 9. Karl von savigny, hukum adalah aturan yang tebentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitumelalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimanaakarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat. 10. Marxist, hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat padasuatu tahap perkembangan tertentu. 11. John Austin, melihat hukum sebagai perangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung daripihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen,dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) meruipakan otoritas tertinggi. Kelemahan pandangan John Austin sebagai berikut :

1. Hukum dilihat semata-mata sebagai kaidah bersanksi yang dibuat dan diberlakukan oleh negara, padahaldi dalam kenyataannya kaidah tersebut belum tentu berlaku. 2. Undang-undang yang dibuat oleh negara, hanya salah satu sumber-sumber hukum 3. Hanya warga masyarakat yang dilihat sebagai subjek hukum, padahal dalam kenyataannya dikenal pulaadanya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dsb.

12. Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. 13 Paul 13. Scholten, hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layakdilakukan dan apa yang tidak layak untuk dilakukan yang bersifat perintah. 14. van Kan, hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungikepentingan manusia di dalam masyarakat.


PE1 2070

15. Eugen Ehrlich (Jerman), sesuatu yang berkaitan denagan fungsi kemasyarakatan dan memandangsumber hukum hanya dari legal history and jurisprudence dan living law (hukum yang hidup didalammasyarakat). 16. Bellefroid, hukum adalah kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat yang mengatur tata tertibmasyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. 17. Holmes (HakimAmerika Serikat), hukum adalah apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan. 18. Salmond, hukum adalah kumpulan-kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara didalam pengadilan. 19. Roscoe Pound, hukum itu dibedakan dalam arti :

1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum, mempunyai pokok bahasan : – hubungan antara manusia denagan individu lainnya – tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya. 2. Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakanadministrasi. Pandangan Roscoe Pound tergolong dalam aliran sosiologis dan realis.

20. Liwellyn, hukum adalah apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan adalahhukum itu sendiri. 21. Drs. E. Utrecht, SH, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan)yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 22. SM. Amin, SH, Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. 23. J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifatmemaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadanresmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnyatindakan yaitu hukuman tertentu 24. M.H. Tirtaatmidjaja, SH ,Hukum adalah semua aturan (norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalampergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian —- jika melanggar aturan-aturan itu akanmembahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, di denda dsb. 25. Van Vollenhoven (Het adatrecht van Nederlandsche Indie), Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulanhidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengangejala lainnya. 26. Wirjono Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan2 mengenai tingkah laku orang-orang sebagaianggota suatu masyarakat. 27. Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan2 hidup yang bersifat memaksa, berisikansuatu perintah, larangan atau perizinan untuk bebruat tidak bebruat sesuatu serta dengan maksud untukmengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

C. Isi kaidah hukum : Ditinjau dari segi isinya kaidah hukum dapat dibagi menjadi tiga : 1. Berisi tentang perintah, artinya kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati,misalnya ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak dsb. 2. Berisi larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan misalnyadilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secarasah dsb. 3. Berisi perkenan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan melainkan suatu pilihanboleh digunakan atau tidak, namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya, misalnyamengenai perjanjian perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihakatas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatperkawinan. Ketentuan ini boleh dilakukan boleh juga tidak dilaksanakan. Unsur-unsur kaidah hukum : Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia diatas, dapatlahdisimpulkan bahwa kaidah hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu : a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib c. Peraturan itu bersifat memaksa d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas TUJUAN, FUNGSI DAN SUMBER-SUMBER HUKUM A. Tujuan hukum menurut teori 1. Teori etis (etische theorie) Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isihukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidakadil. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles filsuf Yunani dalam bukunya Ethica Nicomachea danRhetorica yang menyatakan ”hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhakmenerimanya”. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu : 1. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya.Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknyaatau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. 2. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang samabanyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaandalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.Keadilan menurut Aristoteles bukan berarti penyamarataan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.


PE1 2071

2. Teori utilitas (utiliteis theorie) Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemamfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknyapada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham. Dalam bukunyayang berjudul “introduction to the morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untukmewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dantidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan Bethamini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhinilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggesernilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu,hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan. 3. Teori campuran Teori ini dikemukakan oleh Muckhtar Kusmaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalahketertiban. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi danukurannya menurut masyarakat dan zamannya. 4.Teori normatif-dogmatif Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (JohnAustin dan van Kan). Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban.Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu danterjaminnya kepastiannya. 5. Teori Peace (damai sejahtera) Menurut teori ini dalam keadaan damai sejahtera (peace) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindasyang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat. Hukumharus dapat menciptakan damai dan sejahtera bukan sekedar ketertiban. B. Tujuan hukum menurut pendapat ahli : 1. Purnadi dan Soejono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputiketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi 2. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukummenghendaki perdamaian. Perdamain diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungikepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta bendaterhadap pihak yg merugikan. 3. R. Soebekti, tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yaitumendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebutdengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. 4.Aristoteles, hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhakmenerimanya. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuatadanya keadilan saja.

5. SM. Amin, SH tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehinggakeamanan dan ketertiban terpelihara. 6.Soejono Dirdjosisworo, tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubngannya denganmasyarakat, sehingga dengan demikian dapat diiharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil 7. Roscoe Pound, hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sebagai alat perubahansosial (as a tool of social engeneering), Intinya adalah hukum disini sebagai sarana atau alat untuk mengubahmasyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. 8.Bellefroid, tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitukesejahteraan atau kepentingan semua anggota2 suatu masyarakat. 9.Van Kant, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap2 manusia supaya kepentingan itu tidak dapatdiganggu 10.Suharjo (mantan menteri kehakiman), tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktifmaupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisikemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksudsecara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaanhak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya : – mewujudkan ketertiban dan keteraturan – mewujudkan kedamaian sejati – mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat – mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Kesimpulan Tujuan Hukum : 1. Tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan,ketentraman, kebahagiaan,damani sejahtera setiap manusia. 2. Dengan demikian jelas bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang baiksecara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkankepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. 3. Inti tujuan hukum adalah agar tercipta kebenaran dan keadilan C. Fungsi Hukum 1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sbg petunjuk bertingkahlaku untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsihukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir. 2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yg bersifat mengikat,memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukanpelanggaran karena ada


PE1 2072

ancaman hukumanya (penjara, dll) dan dapat diterapkan kepada siapa saja.Dengan demikian keadilan akan tercapai. 3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat danmemaksa dapat dimamfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yg maju. 4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakatsemata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupunaparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan ygberlaku dan masyarakt pun akan merasakan keadilan. 5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertingkaian. Contoh kasus tanah. D. Sumber-sumber hukum : 1.Pengertian sumber hukum Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yg mempunyai kekuatanmengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yangtegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnyahukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukumitu dapat ditemukan. dsb.ansil , SH sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyaikekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan2 yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dannyata. Meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam, sejalan dengan pendekatan yangdigunakan dan sesuaio dengan latar belakang dan pendidikannya, secara umum dapat disebutkan bahwasumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti yang pertama untuk menjawab pertanyaan “mengapahukum itu mengikat ?” Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan “apa sumber (kekuatan) hukum hinggamengikat atau dipatuhi manusia”. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumbe hukum dalam artimateriil. Kata sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu menjawab pertanyaan “dimanakah kita dapatkanatau temukakan aturan-aturan hukum yanmg mengatur kehidupan kita itu ?” Sumber dalam arti kata inidinamakan sumber hukum dalam arti formal”. Secara sederhana, sumbe rhukum adalah segala sesuatu yangdapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukakannya aturan-aturan hukum. 2. Macam-macam sumber hukum Sebagaimana diuraikan diatas ada 2 sumber hukum yatu sumber hukum dalam arti materil dan formil. a. Sumber hukum materiil Sumber hukum materiil adalah faktor yg turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagaisudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dll. Dalam kata lain sumber hukum materiladalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuatUU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb). Atau faktor yang ikut

mempengaruhi materi (isi) dariaturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil inimerupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentukUU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturanaturanyang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi,kebiasaan, adat istiadat, dll Dalam berbagai kepustakan hukum ditemukan bahwa sumber hukum materil itu terdiri dari tiga jenis yaitu(van Apeldoorn) : 1) sumber hukum historis (rechtsbron in historischezin) yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnyadalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi :

a) Sumber hukum yg merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis : dokumen-dokumenkuno, lontar, dll. b) Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.

2) sumber hukum sosiologis (rechtsbron in sociologischezin) yaitu Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitumerupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandanganagama, kebudayaan dsb. 3) sumber hukum filosofis (rechtsbron in filosofischezin) sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua : a) Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :

– pandangan theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan – pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia – pandangan mazhab hostoris; menurut pandangan isi hukum berasal dari kesadaran hukum.

b). Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan mengikat, mengapakita tunduk pada hukum b. Sumber hukum formal Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunyahukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturanagar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Apa beda antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan ? Undang-undang dibuat olehDPR persetujuan presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenangmasing-masing pembuatnya, seperti PP, dll atauPeraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabatyang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 2004)


PE1 2073

Macam-macam sumber hukum formal : A. Undang-undang yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikatdiadakan dan dipelihara oleh penguasa negaraMenurut Buys, Undang-Undang itu mempunyai 2 arti :Dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara pembuatannya(misalnya, dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)Dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk.Menurut UU No. 10 tahun 2004 yang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yangdibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3)Syarat berlakunya ialah diundangkannya dalam lembaran negara (LN = staatsblad) dulu olehMenteri/Sekretaris negara. Sekarang oleh Menkuhham (UU No. 10 tahun 2004). Tujuannya agar setiap orangdapat mengetahui UU tersebut (fictie=setiap orang dianggap tahu akan UU = iedereen wordt geacht de wet tekennen, nemo ius ignorare consetur= in dubio proreo, latin).Konsekuensinya adalah ketika seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwaketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu sudahdiberlakukan (diundangkan) maka dianggap (difiksikan) bahwa semua orang telah mengetahuinya danuntuk itu harus ditaati. Berakhirnya/tidak berlaku lagi jika : a. Jangka waktu berlakunya telah ditentukan UU itu sudah lampau b. Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi . c. UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. d. Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dgn UU yg dulu berlaku. Lembaran negara (LN) dan berita negara : LN adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan negara danpemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu UU dimuat dlm tambahan LN, yg mempunyainomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg disebut dgn tahun penerbitannya dan nomorberurut, misalnya L.N tahun 1962 No. 1 (L.N.1962/1) Berita negara adalah suatu penerbitan resmi sekretariat negara yg memuat hal-hal yang berhubungandengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti :Akta pendirian PT, nama orang-orang yang dinaturalisasi menjadi WNI, dll, Catatan : Jika berkaitan dengan peraturan daerah diatur dalam lembaran daerah Kekuatan berlakunya undang-undang : UU mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu orang wajib mengakui eksistensinya UU. Sedangkan kekuatan berlakunya UU berarti sudah menyangkut berlakunya UU secara operasional. Agar UU mempunyai kekuatan berlaku ahrus memenuhi persyaratan yaitu 1). Kekuatan berlaku yuridis,

2).Kekuatan berlaku sosiologis 3) kekuatan berlaku fiolosofis. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut (Pasal 7 UU No. 10/2004) : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah (propinsi, kabupaten, desa) B. Kebiasaan (custom) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabilasuatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukansedemikan rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaranperasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidupdipandang sebagai hukum. Contoh apabila seorang komisioner sekali menerima 10 % dari hsil penjualan atau pembelian sebagai upahdan hal ini terjadi berulang dan juga komisioner yg lainpun menerima upah yang sama yaitu 10 % maka olehkarena itu timbul suatu kebiasaan yg lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.Namun demikian tdk semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yg baik dan adil oleh sebab itu belumtentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal. Adat kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yg justru sekarang ini dilarang untuk diberlakukankarena dirasakan tidak adil dan tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan denagan Pancasila yangmerupakan sumber dari segala sumber hukum, misalnya jika berbuat susila/zinah, perlakunya ditelanjangikekeliling kampung. Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan beberapa syarat : 1. Adanya perbuatan tertentu yg dilakukan berulang2 di dalam masyarakat tertentu (syarat materiil) 2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (opinio necessitatis = bahwa perbuatan tsbmerupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya) = syarat intelektual 3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakimdalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan adalah sumber hukum.Kebiasaan adalah bukan hukum apabila UU tidak menunjuknya (pasal 15 AB = (Algemene Bepalingen vanWetgeving voor Indonesia = ketentuan2 umum tentang peraturan per UU an untuk Indonesia Disamping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adatistiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebihbanyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembangdi masyarakat tertentu dan dapat menjadi hukum adat jika mendapat dukungan sanksi hukum. ContohPerjanjian bagi hasil antara pemilik sawah


PE1 2074

dengan penggarapnya. Kebiasaan untuk hal itu ditempat atauwilayah hukum adat tertentu tidak sama dengan yang berlaku di masyarakat hukum adat yang lain.Kebiasaan dan adat istiadat itu kekuatan berlakunya terbatas pada masyarakat tertentu. C. Jurisprudensi (keputusan hakim) Adalah keputusan hakim yang terdahulu yag dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehinggakemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwahukum tertentu.Seorang hakim mengkuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dgn isi keputusantersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenaisuatu perkara yang sama. Ada 2 jenis yurisprudensi : 1. Yurisprudensi tetap keputusan hakim yg terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dandijadikan dasar atau patokanuntuk memutuskan suatu perkara (standart arresten) 2. Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan standart arresten. D.Traktat (treaty) Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masingnegara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan. Macam-macam Traktat : a. Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian internasional yangdiadakan diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwikewarganegaraan”. b.Traktat multilateral, yaitu perjanjian internaisonal yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjiantentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa. E. Perjanjian (overeenkomst) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untukmelakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai halhalyang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya (asas (pact sunt servanda). F. Pendapat sarjana hukum (doktrin) Pendapat sarjanan hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yangterkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalammenjatuhkan putusannya. Sumber hukum menurut Algra : 1. Sumber materiil, yaitu tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakanfaktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik,situasi sosial ekonomi, kebudayaan, agama, keadaan geografis, dsb. 2. Sumber hukum formil, yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatanhukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku,misalnya UU, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Sumber hukum menurut Ahmad Sanusi : 1. Sumber hukum normal : a.Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan UU yaitu, UU, perjanjian antar negara dankebiasaan. b. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan UU, yaitu perjanjian doktrin danyurisprudensi. 2. Sumber hukum abnormal yaitu : a. Proklamasi b. Revolusi c. Coup d’etat Sumber hukum menurut van Apeldoorn : 1. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah ataudari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi : a. Sumber hukum yg merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis : dokumendokumen kuno, lontar, dll. b. Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya. 2. Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif,seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dsb. 3. Sumber hukum dalam arti filosofis, sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua : a. Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :

– pandangan theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan – pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia – pandangan mazhab hostoris; menurut pandangan isi hukum berasal dari kesadaran hukum.

b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan mengikat, mengapakita tunduk pada hukum 4. Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positifmerupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. PENGERTIAN DASAR / KONSEP DALAM HUKUM A. Subyek hukum dan obyek hukum 1. Pengertian subyek hukum – segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum – sesuatu pendukung hak/kewajiban, jadi memiliki wewenang hukum Pembagian subyek hukum : a. Manusia (natuurlijke persoon) b. Badan hukum (rechtspersoon) Manusia Manusia sebagai subyek hukum berarti manusia adalah pembawa hak dan kewajiban sehingga dapatmelakukan


PE1 2075

sesuatu tindakan hukum; ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuatwasiat, dan sebagainya.Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggaldunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak(dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris). Jadi pada hakikatnya setiap manusia sejak ia lahir mempeoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggaldunia maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Bahkan oleh hukum anak yang adadalam kandungan seorang perempuanpun sudah mempunyai hak, karena dianggap telah dilahirkandengan catatan jika kepentingannya menghendaki (hak waris). Hal diatur dalam pasal 2 ayat 1 KUHPerdataberbunyi “anak yg ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”. Pada ayat 2 berbunyi “mati sewaktu dilahirkan dianggap ia takpernah ada”. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban si anak baru dianggap ada jika ia dilahirkan hidup,apabila ia dilahirkan mati maka haknya dianggap tidak ada, misalnya kepentingan si anak untuk menjadiahli waris dari orang tuanya, walaupun ia masih berada dalam kandungan ia dianggap telah dilahirkan danoleh karena itu harus diperhitungkan hak-haknya sebagai ahli waris. Tetapi jika ia dilahirkan mati maka haksi anak dianggap tidak pernah ada. Disamping itu juga berdasarkan undang-undang seseorang dianggap telah meninggal dunia jika hilang atautidak diketahui dimana ia berada dan tidak ada kepastian apakah ia masih hidup dalam tenggang waktusetelah lewat 5 tahun sejak ia meninggalkan tempat kediamannya (Pasal 467, 468, 469 KUHPerdata).Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka hak dan kewajiban orang yang telah dinyatakanmenurut hukum meninggal dunia itu telah berakhir dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahliwarisnya Cakap dan tidak cakap cakap melakukan perbuatan hukum : Cakap melakukan perbuatan hukum artinya subyek itu dapat melakukan atau bertindak baik sendirimaupun bersama orang lain di dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pada prinsipnya setiap orangtidak kecuali dapat memiliki dan melaksanakan hak-hak akan tetapi tidak semua orang dinyatakan cakap didalam melaksanakan hak-haknya itu, namun untuk dapat dikatakan itu harus memenuhi syarat-syaratsebagai berikut :

1. Orang tersebut telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. 2. Orang tersebut mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban (misalnya iaberwenang menjual barang, dimana barang dikakarenakan tersebut benar miliknya) 3. Orang tersebut harus memiliki jiwa dan akal yang sehat.

Pengertian dewasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata) seseorang yang dikatakan sudah dewasaadalah saat berusia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut Undang-undangNomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, kedewasaan seseorang adalah saat berusia 19 tahun bagi laki-lakidan 16 tahun bagi wanita. Lain hal pula menurut hukum adat kedewasaan seseorang apabila sudah mampubekerja atau mencari nafkah sendiri.Lalu acuan apa yang kita pakai dalam hal ini. Acuan yang dipakai adalah berdasarkan Kitab Undang-UndangHukum Perdata karena ketentuan ini masih berlaku secara umum. Sedangkan ketentuan lainnya hanayaberlaku secara khusus. Pentingnya arti kecakapan menurut hukum tentunya mempunyai 2 (dua) maksud, yaitu pertama maksudyang dilihat dari sudut keadilan yaitu perlunya orang yang membuat perjanjian mempunyai cukupkemampuan untuk menginsyafi/menyadari secara benar akan tanggung jawab yang dipikulnya denganperbuatan tersebut. Dan kedua, maksud yang dilihat dari sudut ketertiban hukum, yang berarti orang yangmembuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum, artinya subyek hukum sekalipun pendukung hak dankewajiban, namun dinyatakan subyek tersebut dinyatakan tidak dapat bertindak sendiri di dalammelaksanakan hak dan kewajibannya dalam berbagai perbuatan-perbuatan hukum (handelingsonbekwaam). Adapun orang tersebut adalah :

1. Orang yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 tahun = belum dewasa) 2. Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, mereka ditaruh dibawahpengampuan (curatele) 3. Orang yang dilarang oleh UU untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yangdinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo UU Kepailitan)

Catatan : Dalam ketentuan KUHPerdata kecakapan adalah merupakan salah satu syarat untuk sahnya suatu perikatan/perjanjian yang berarti bahwa segala perikatan yg dilakukan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atau diminta pembatalannya melalui hakim. Tetapi sebaliknya dalam hal perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad, ketidakcakapan seseorang tidak mempengaruhi timbul atau tidaknya “akibat hukum” dari perbuatan itu. Badan hukum Badan hukum adalah bukan orang tapi merupakan badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukumdiberi status “persoon” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia.Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia,misalnya; dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas darikekayaan anggota-anggotanya. Badan hukum dapat dibagi menjadi : a. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah/negara yang lapanganpekerjaannya adalah untuk kepentingan umum, misalnya negara RI, daerah tingkat I, II/kotamadya, Bank-Bank Negara dsb. b. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat danmenurut tujuannya yang dikejar dapat dibeda-bedakan dalam :

o Perikatan dengan tujuan materiil (perkumpulan, mesjid, gereja)

o Perikatan dengan tujuan memperoleh laba (PT)


PE1 2076

o Perikatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan materil para anggotanya (Koperasi)

Disamping penggolongan tersebut dapat pula dibagi-bagi badan hukum itu menjadi 2 jenis yaitu : 1) Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagaisatu subyek hukum tersendiri (personifikasi), misalnya PT, Dati-Dati, Koperasi dsb. 2) Yayasan ialah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yangdiberi tujuan tertentu, misalnya Yayasan Badan Wakaf UII dsb. 2. Pengertian Obyek Hukum : Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) danyang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh subyekhukum. Biasanya obyek hukum disebut benda.Benda menurut Pasal 499 KUHPerdata ialah semua barang, semua hak yang dapat dimiliki subyek hukum. Macam-macam benda Menurut pasal 503 KUHPerdata benda dibedakan antara : 1. Benda berwujud (bertubuh), yaitu yang dapat diraba oleh panca indera (buku, rumah, meja, dsb) 2. Benda tidak berwujud (tak bertubuh) yaitu segala macam hak, seperti hak cipta, hak mereka, paten,piutang, dll. Menurut pasal 504 KUHPerdata membeda-bedakan benda : Benda bergerak yang dibedakan sbb : 1) Menurut sifatnya dapat bergerak sendiri (hewan dsb) 2) Yang dapat dipindahkan (buku, meja, dsb) 3) Karena penetapan undang-undang (hak-hak atas benda 1 dan 2 diatas) Benda tidak begerak, dibeda-bedakan sebagai berikut : 1) Karena sifatnya (tanah dan semua yang didirikan diatasnya seperti rumah dsb) dan yang ada di dalamtanah (kekayaan alam yang terpendam). 2) Karena maksud tujuan (yaitu benda-benda yang oleh pemilik dihubungkan dengan benda tersebut di(1) diatas), misalnya gambar-gambar atau kaca-kaca yang dipasang dalam gedung percetakan. 3) Karena penetapan undang-undang (hak-hak atas benda tersebut 1 dan 2 diatas), misalnya Hak GunaUsaha. B. Hak dan Kewajiban 1. Hak Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subyek hukum.Hak itu dapat dibedakan antara : a. Hak mutlak (hak absolut) dan, b. Hak nisbi (hak relatif) Hak mutlak (hak absolut) Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan,hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaiknya setiap orang juga harus menghormatihak tersebut. Hak mutlak dapat pula dibagi dalam 3 (tiga) golongan :

a. Hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatunegara. b. Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya c. Hak Keperdataan, misalnya :

1. Hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya

2. Hak/kekuasan orang tua (ouderlijke macht) 3. Hak perwalian (voogdij) & hak pengampuan (curatele)

Hak Nisbi (hak relatif) Hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentuuntuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukansesuatu atau tidak melakukan sesuatu.Hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuanpersetujuandari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dari persetujuan jual beli terdapat hak nisbi/ralatifseperti : a. Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepadapembeli. b. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual. 2. Kewajiban: Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual (asas pact suntservanda). Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara 2 pihak yang berdasarkan padasuatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir,maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya.Kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturanhukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban disini merupakan keharusan untukmentaati hukum yang disebut wajib hukum (rechtsplicht) misalnya mempunyai sepeda motor wajibmembayar pajak sepeda motor. C. Peristiwa, Hubungan dan Akibat Hukum 1. Peristiwa hukum Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggotamasyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum.Peristiwa hukum dibedakan menjadi : a. Perbuatan subyek hukum (manusia dan badan hukum) b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum Perbuatan subyek hukum dapat pula dibedakan antara lain : a. Perbuatan hukum yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untukmenimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalauperbuatan itu oleh hukum diberi akibat (mempunyai akibat hukum) dan akibat itu dikehendaki oleh yangbertindak. Perbuatan hukum itu terdiri dari ; 1) Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja danmenimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat, pemberianhadiah sesuatu benda (hibah), dsb.


PE1 2077

2) Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkanhak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak (timbal balik) misalnya membuat persetujuanjual beli, sewa menyewa, dll b. Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dibedakan : 1) Zaakwaarneming, yaitu perbuatan memperhatikan (mengurus) kepentingan orang lain dengan tidakdiminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya. Perbuatan yang akibatnya diatur olehhukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang melakukanperbuatan itu. Jadi akibat yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukumtetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Menurut Pasal 1354 KUHPerdata, pengertian Zaakwarneming adalah mengambil alih tanggung jawab dari sesorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk mengurus dirinya sendiri. Pasal 1354 KUHPerdatamenyebutkan,” jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili oranglain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, maka dia secara diam-diam telah mengikatkan dirinyauntuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya itudapat mengerjakan sendiri urusan tersebut. Ia diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang harusdipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. 2) Onrechtmatige daad (perbuatan yang bertentangan dengan hukum). Akibat suatu perbuatan yangbertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun akibat itu itu memang tidak dikehendakioleh yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini siapa yang melakukan suatu perbuatan yangbertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karenaperbuatan itu. Jadi, karena suatu perbuatan bertentangan dengan hukum timbulah suatu perikatan untukmengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum atau peristiwa hukum lainnya yaitu peristiwahukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subyek hukum,misalnya kelahiran seorang bayi, kematian seseorang , lewat waktu (kadaluarsa). Kadaluarsa dibagi 2 yaitu : 1. Kadaluarsa aquisitief adalah kadaluarsa atau lewat waktu yang menimbulkan hak. 2. Kadaluarsa extincief adalah kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban. Kelahiran langsung menimbulkan hak anak yang dilahirkan untuk mendapat pemeliharaan dari orangtuanya dan menimbulkan kewajiban bagi orang tuanya untuk memelihara anaknya. Kematian jugamerupakan peristiwa hukum karena dengan adanya kematian seseorang menimbulkan hak dan kewajibanpara ahli warisnya. Kemudian, lewat waktu dapat mengakibatkan seseorang memperoleh suatu hak(acquisitieve verjaring) atau dibebaskan dari suatu tanggung jawab/kewajiban (extinctieve verjaring) setelahhabis masa tertentu dan

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi. D. Hubungan Hukum : Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatupihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Atau dalam kata lain isi adanya hubungantersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum.Hubungan hukum memiliki 3 unsur : 1. Orang-orang yang berhak/kewajibannya saling berhadapan contohnya A menjual rumahnya kepada B,maka : – A wajib menyerahkan rumahnya kepada B, – A berhak meminta pembayaran kepada B – B wajib membayar kepada A – B berhak meminta rumah A setelah dibayar 2. Obyek terhadap nama hak/kewajiban diatas tadi berlaku (dalam contoh tersebut : terhadap rumah) 3. Hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap obyek yangbersangkutan, contoh A dan B sewa menyewa rumah Tiap hubungan hukum mempunyai 2 segi yakni :kekuasaan/hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht). Adanya hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat : 1. Adanya dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu 2. Timbul Peristiwa hukum Contoh : – A dan B mengadakan peristiwa jual beli rumah – Diatur oleh Pasal 1474 dan 1513 KUHperdata (dasar hukumnya) – Terjadi peristiwa hukum (disebut perjanjian jual beli) Hubungan hukum dibagi 2 : 1. Hubungan hukum sepihak yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagimasing-masing pihak secara berlawanan. Contoh kasus penghibahan atas tanah dari orang tua angkatkepada anak angkatnya. 2. Hubungan hukum timbal balik yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajibanbagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Contoh perjanjian jual beli sebidang tanah Dalam halini timbul hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli tanah E. Akibat hukum Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukanguna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Atau akibat hukumadalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukumAkibat hukum dapat berupa : a. Lahirnya — ubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum . Contoh : – Menjadi umur 21 tahun cakap untuk melakukan tindakan hukum – Dalam pengampuan jadi kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum diatas.


PE1 2078

b. Lahirnya—ubahnya atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum (hubungan antara dua subyek hukumatau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yg lain.Contoh A mengadakan perjanjian jual beli dengan B lahir hubungan hukum A/B. Sesudah dibayar lunaslenyap hubungan itu. c. Sanksi—apabila melakukan tindakan melawan hukum, Contoh A menabrak seseorang hingga berakibatluka berat, A harus mendapat sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda F. Asas Hukum 1. Beberapa pendapat tentang asas hukum : a. Bellefroid, menyebutkan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif danyang ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakanpengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. b. Van Eikama Hommes, menyebutkan asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukumyang konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yangberlaku. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukumpositif. c. P. Scholten, mengatakan bahwa asas hukum adalah kecendrungan-kecendrungan yang disyaratkan olehpandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannyasebagai pembawaan yang umum itu tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. d. Sudikno Mertokusumo, menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturanhukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakangdari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang menjelmadalam peraturan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dandapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Kesimpulan asas hukum : Pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalamperaturan hukum dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilaietis. Peraturan hukum adalah ketentuan konkrit tentang cara berperilaku di dalam masyarakat. Iamerupakan konkritisasi dari asas hukum.Asas hukum bukanlah norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum itu. Normahukum merupakan penjabaran secara konkrit dari asas hukum. Dikatakan asas hukum sebagai jiwanyanorma hukum atau peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Asas hukummerupakan petunjuk arah arah bagi pembentuk hukum dan pengambil keputusan. Asas hukum tidakmempunyai sanksi sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. Pada umumnya asas hukum tidakdituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal misalnya asas fictie hukum, asas pact suntservanda. Akan tetapi tidak jarang asas hukum itu

dituangkan dalam peraturan konkrit seperti asaspresumption of innocence, dll. 2. Pembagian asas hukum : a. Asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semuabidang hukum itu, seperti asas equality before the law, asas lex posteriore derogate legi priori, asas bahwa apayang lahirnya tanpak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) olehpengadilan. Menurut P. Scholten ada 5 asas hukum umum, yaitu : 1) Asas kepribadian 2) Asas pesekutuan 3) Asas kesamaan 4) Asas kewibawaan, dan 5) Asas pemisahan antara baik dan buruk. Dalam asas kepribadian manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk padapengakuan kepribadian manusia bahwa manusia adalah obyek hukum, penyandang hak dan kewajiban.Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan dan cinta kasih, keutuhanmasyarakat.Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum(equality before the law), setiap orang diperlakukan sama. Sedangkan asas kewibawaan memperlihatkanadanya ketidaksamaan. b. Asas hukum khusus, ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidanghukum perdata, hukum pidana dsb. 3. Fungsi asas hukum a. Fungsi dalam hukum, mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang danhakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif danmengikat para pihak. b. Fungsi dalam ilmu hukum, hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuan adalahmemberi ikhtiar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif Contoh asas-asas hukum : a. Asas legalitas “tiada suatu perbuatanpun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yangtelah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat 1 KUHPidana = asas undang-undang tidak berlakusurut) = Nullum delictum sine praevia lege poenali”Asas Presumption Of Innocence (asas praduga tidakbersalah), bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakanbahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) b. Asas In Dubio Pro Reo ialah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi siterdakwa. c. Asas Similia Similibus ialah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa). d. Asas Pact Sunt Servanda yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undangbagi para pihak yang bersangkutan.


PE1 2079

e. Asas Geen Straft Zonder Schuld ialah asas tiada hukuman tanpa kesalahan. f. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu asas undang-undang yang berlaku kemudian membatalkanundnag-undang terdahulu, sejauh undnag-undang itu mengatur objek yang sama. g. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yakni suatu asas undang-undang dimana jika ada 2 undang-undangyang mengatur objek yang sama maka undang-undang yang lebih tinggi yang berlaku sedangaka undang-undangyang lebih rendah tidak mengikat. h. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yakni undang-undang yang khusus mengenyampingkan yangumum.

Klasifikasi / Pembagian Hukum Pembagian hukum menurut beberapa asas pembagian, sebagai berikut : A. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi : Hukum Undang-Undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.Hukum kebiasaan (adat) yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antaranegara (rakyat) . Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.B. Menurut bentuknya,hukum dapat dibagi dalam : 1. Hukum tertulis (Statute Law = Written Law), yaitu hukum yang dirumuskan secara tertulis di dalamberbagai peraturan perundang-undangan baik yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi.Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis danlengkap.Tujuan kodifikasi hukum tertulis adalah untuk memperoleh : – kepastian hukum – penyederhanaan hukum dan – kesatuan hukum. 2. Hukum tak tertulis (unstatutery law = unwritten law = hukum kebiasaan) yaitu hukum yang masih hidupdalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturanperundang-undangan). B. Menurut tempat berlakunya dapat dibagi dalam : 1. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. 2. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. 3. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. 4. Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh Gereja untuk para anggota-anggotanya C. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam : Ius Constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakattertentu dalam suatu

daerah tertentu. Singkatnya : Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakatpada suatu waktu tertentu, dalam suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakanhukum positif itu “Tata Hukum”. Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum Asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu danuntuk segala bangsa didunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untukselama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Ketiga macam hukum diatas adalah hukum duniawi. D. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam : 1. Hukum material/materil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengaturkepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah danlarangan-larangan. Contoh hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dll. 2. Hukum formal (hukum proses atau hukum acara) yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturanyang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mepertahankan hukum material atauperaturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke mukapengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan. Contoh Hukum Acara Pidana,Hukum Acara Perdata. E. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagidalam : 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus danmempunyai paksaan paksaan. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yangbersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. F. Menurut wujudnya, hukum dibagi dalam : 1. Hukum objektif, yaitu dalam suatunegara yang berlaku umum hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubunganhubunganhukum antara dua orang atau lebih. 2. Hukum subyektif, yaitu hukum yangtimbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subyektifdisebut juga HAK. H. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam :

1. Hukum sipil (hukum privat) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubunganantara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.Hukum sipil terdiri dari :Hukum sipil dalam arti luas yang meliputi : hukum perdata dan hukum dagang.Hukum sipil dalam arti sempit yang meliputi hukum perdata saja. 2. Hukum publik (hukum negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alatperlengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warganegara).Hukum publik (hukum negara) terdiri dari :Hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu hubunganantara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah).Hukum administrasi negara (hukum tatausaha negara atau hukum tata pemerintahan yaitu

PERTEMUAN 2

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA


PE1 2080

hukum yangmengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara.Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikanpidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkaraperkara ke muka pengadilan.Hukum internasional, yang tediri dari :

1. Hukum perdata binternasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warganegara-warganegarasuatu negara dengan warganegara-waraganegara dari negara lain dalam hubunganinternasional. 2. Hukum publik internasional (hukum antar negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antaranegara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional. Jika orangberbicara tentang hukum internasional, maka hampir selalu yang dimaksudkannya ialah hukumpublik internasional.

Sistematika Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasikan di Indonesia pada tahun 1848 pada intinya mengatur hubunganhukum antara orang perorangan, baik mengenai kecakapanseseorang dalam lapangan hukum; mengenai hal-hal yangberhubungan dengan kebendaan; mengenai hal-hal yangberhubungan dengan perikatan dan hal-hal yang berhubungandengan pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa. Sistematika atau isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan berlaku di Indonesia, ternyata bila dibandingkandengan Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang ada danberlaku di negara lain tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal inidimungkinkan karena mengacu atau paling tidak mendapatkanpengaruh yang sama, yaitu dari hukum Romawi ( Code Civil ).Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang adadan berlaku di Indonesia mempunyai sistematika yang terdiri dari4 buku ( Buku-Titel-Bab- ( Pasal-Ayat), yaitu : Buku I Van Personen ( mengenai orang ) Buku II Van Zaken ( mengenai Benda ) Buku III Van Verbinsissen ( mengenai Perikatan ) Buku IV Van Bevijs En Verjaring ( mengenai bukti dan kadaluarsa ) Mengenai pembagian Hukum Perdata tersebut sudahbarang tentu menimbulkan berbagaim komentar dan analisis daripara ahli ilmu Hukum, Kansil ( 1993 : 119 ) merasakan, bahwapembagian sistematika sebagaimana diatur dalam KUH Perdatatersebut kurang memuaskan, karena : 1. Seharusnya KUH Perdata hanya memuat ketentuan-ketentuanmengenai Hukum Privat Materiil. Dalam KUH Perdata terdapat aturan mengenai Hukum Perdata Formil, yaitu A. Ketentuan mengenai lewat waktu extinctief B. Ketentuan mengenai lewat waktu acquisitief 2. KUH Perdata berasal dari BW yang berasaskan liberalisme danindividualisme, sehingga perlu dilakukan berbagai perubahanuntuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatIndonesia 3. Hukum waris bukan hanya bagian dari hukum benda, tetapi jugamerupakan bagian dari hukum kekeluargaan

4. Hukum Perdata lebih tepat dibagi menjadi 5 Buku, yaitu : a. Buku I tentang : Ketentuan Umum b. Buku II tentang : Perikatan c. Buku III tentang : Kebendaan d. Buku IV tentang : Kekeluargaan e. Buku V tentang : Waris

Adapun hal-hal yang diatur dalam KUH perdata sebagaimanaberlaku di Indonesia saat ini, ( kecuali beberapa bagian yang sudahdinyatakan tidak berlaku) adalah sebagai berikut : Buku Kesatu tentang Orang ( van persoon ) yang terdiri dari18 bab, yaitu mengatur : I tentang menikmati dan kehilangan hak-hakkewenangan II tentang akta-akta catatan sipil III tentang tempat tinggal atau domisili IV tentang perkawinan V tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan VI tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undangdan pengurusannya VII tentang perjanjian kawin VIII tentang persatuan atau perjanjian kawin dalamperkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya IX tentang perpisahan harta kekayaan X tentang pembubaran perkawinan XI tentang perpisahan meja dan ranjang XII tentang kebapaan dan keturunan anak-anak XIII tentang kekeluargaan sedarah dan semenda XIV tentang kekuasaan orang tua XVa tentang menentukan,mengubah dan mencabuttunjangan-tunjangan nafkah XV kebelum-dewasaan dan perwalian XVI tentang beberapa perlunakan XVII tentang pengampuan XVIII tentang keadaan tak hadir Buku kedua tentang Kebendaan ( van zaken ) yang terdiri dari21 bab, yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut : I tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya II tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya III tentang hak milik ( eigendoom ) IV tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilikpekarangan yang satu sama lain bertetanggaan V tentang kerja rodi VI tentang pengabdian pekarangan VII tentang hak numpang karang VIII tentang hak usaha ( erfpacht ) IX tentang bunga tanah dan hasil se persepuluh X tentang hak pakai hasil XI tentang hak pakai dan hak mendiami XII tentang perwarisan karena kematian XIII tentang surat wasiat XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan XV tentang hak memikir dan hak istimewa untukmengadakan pendaftaran harta peninggalan XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan XVII tentang pemisahan harta peninggalan XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus XIX tentang piutang-piutang yang diistimewakan XX tentang gadai XXI tentang hipotik


PE1 2081

Buku Ketiga tentang Perikatan ( van Verbintenis ) yang terdiridari 18 bab, yaitu lengkapnya sebagai berikut : I tentang Perikatan-perikatan umumnya II tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan darikontrak atau persetujuan III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang IV tentang hapusnya perikatan-perikatan V tentang jual-beli VI tentang tukar menukar VII tentang sewa-menyewa VIII tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan IX tentang persekutuan X tentang hibah XI tentang penitipan barang XII tentang pinjam-pakai XIII tentang pinjam-meminjam XIV tentang bunga tetap atau bunga abadi XV tentang persetujuan-persetujuan untung-untungan XVI tentang pemberian kuasa XVII tentang penanggungan XVIII tentang perdamaian Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kadaluarsa ( van bewijs en verjaring ) yang terdiri dari 7 bab, selengkapnya adalahsebagai berikut : I tentang pembuktian pada umumnya II tentang pembuktian dengan tulisan III tentang pembuktian dengan saksi-saksi IV tentang persangkaan-persangkaan V tentang pengakuan VI tentang sumpah di muka Hakim VII tentang daluwarsa Berdasarkan rincian materi yang termuat dalam KUHPerdata tersebut, maka agr tidak membingungkan berikut inidikutipkan hal-hal yang pokok saja dari setiap Buku yang ada dalamKUH Perdata, yaitu : Buku I tentang orang antara lain memuat : a. Subyek hukum atau hukum tentang orang b. Perkawinan dan hak suami isteri c. Kekayaan perkawinan d. Kekuasaan orang tua e. Perwalian dan Pengampuan Buku II tentang benda yang memuat : a. Bezit b. Eigendom c. Opstal d. Erfpacht e. Hipotek f. Gadai Buku III tentang perikatan yang memuat: a. Istilah perikatan pada umumnya b. Timbulnya perikatan c. Persetujuan-persetujuan tertentu, seperti : 1) Jual beli 2) Tukar menukar 3) Sewa menyewa 4) Perjanjian perburuhan 5) Badan Usaha 6) Borgtocht

7) Perbuatan melanggar hukum Buku IV tentang Pembuktian dan lewat waktu yg memuat : a. Macam-macam alat bukti, seperti : 1) Surat 2) Saksi 3) Persangkaan 4) Pengakuan 5) Sumpah b. Lewat waktu Sedangkan para ilmu hukum sebagaimana dikemukakan olehKansil ( 1994 : 16-17 ) mengemukakan sistematika Hukum Perdatasebagai berikut: 1. Hukum tentang diri seseorang Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan-peraturantentang manusia sebagai subyek dalam hukum;peraturan-peraturan perihal kecakapanuntuk memiliki hak-hakdan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknyaitu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapanitu. 2. Hukum Kekeluargaan Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubunganhukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan,yaitu:Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukumkekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dananak,perwalian dan curatele. 3. Hukum Kekayaan Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihalhubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segalakewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hakdan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapatdipindahkan kepada orang lain. 4. Hukum Warisaan Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal dunia.Hukumwarisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluargaterhadap harta peninggalan seseorang. Berdasarkan sistematika sebagaimana disebutkan dalamKUH Perdata dan menurut para ahli ilmu hukum, ternyata HukumKekeluargaan yang di dalam KUH Perdata atau BW dimasukkan kedalam Hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungankeluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapanseseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untukmempergunakan hak-haknya tersebut.Sedangkan Hukum warisandimasukkan ke dalam hukum tentang kebendaan, karena dianggaphukum warisan itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hakatas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan oleh seseorang. Sementara itu perihal pembuktian dan lewat waktusebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan ke dalam KUH Perdata, yang pada asasnya mengaturhukum perdata materiil, tetapi pernah ada pendapat yangmenyatakan bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagianmateriil dan formil. Persoalan-persoalan yang mengenai alat-alatpembuktian dapat dimasukkan


PE1 2082

hukum acara materiil yangdapat diatur dalam suatu undang-undang tentang hukum perdatamateriil. Sekedar perbandingan mengenai sistematika HukumPerdata, berikut ini dapat disajikan sistematika yang ada danberlaku di negara-negara lain, seperti Sistem Kitab Undang-UndangHukum Perdata Perancis dan Jerman sebagaiman dikemukakan oleh Subekti ( 1990 : 9-10 ),yaitu : 1. Perancis yang termuat dalam Code Civil yang juga sebagaisumber dari BW menganut sistematika sebagai berikut : Buku I : Hukum Perseorangan ( perkawinan, keluarga dan sebagainya ) Buku II : Tentang barang dan macam-macam kekayaan ( des biens et des differentes modifications de la propiete) Buku III : Tentang berbagai cara untuk memperoleh kekayaan( des differentes manieres dont on acquiert la propiete ),yaitu : pewarisan, perjanjian (termasuk perjanjianperkawinan atau yang dalam bahasa Belanda dinamakanhuwelijkese voorwaarden ),perbuatan melanggar hukum dansebagainya, dan juga tentang gadai dan hipotik dan akhirnyatentang pembuktian 2. Jerman yang dinamakan Burgerliches Gesetzbuch ( daritahun 1896 ) terbagi atas. Buku I : Bagian umum, yang memuat ketentuan-ketentuantentang orang, tentang badan hukum, tentangpenegrtian barang, tentang kecakapan melakukanperbuatan-perbuatan hukum, tentang perwakilandalam hukum, tentang daluwarsa dan lain-lain. Buku II : Tentang hukum mengenai hutang-piutang, yang memuat hukum perjanjian. Buku III: Hukum Benda, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak milik dan hak-hak kebendaan lainnya Buku IV : Hukum Keluarga, yang memuat ketentuan-ketentuantentang perkawinan yang dalam code civilPerancis digolongkan pada hukum perjanjian;tentang hubungan-hubungan kekeluargaan,kekuasaan orang tua,perwalian dan sebagainya. Buku V : Hukum waris, yang mengatur soalpewarisan pada umumnya dan perihal surat wasiat atau testament. Sementara itu Kansil ( 1993 : 135-136 ) mengemukakansistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di negara Swisdan Yunani sebagai berikut : 1. KUH Perdata Swis SchwizerichesZivilgesetzbuch” yang terdiri atas 5 bagian ( Kansil, 1993 :135 ),yaitu : Bagian I : Hukum Orang pribadi Bagian II : Hukum Kekeluargaan Bagian III : Hukum Waris Bagian IV : Hukum Kebendaan Bagian V : Hukum Perikatan 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yunani, yang terdiri dari 5buku ( Kansil,1993:136), yaitu : Buku I : Asas-asas umum Buku II : Hukum Perikatan Buku III : Hukum Kebendaan Buku IV : Hukum Kekeluargaan Buku V : Hukum Waris Romawi yangtermuat dalam Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 bagiansebagaimana dikemukakan oleh Kansil ( 1993 : 97 ), yaitu :

I. Institutiones : Yaitu memuat segala sesuatu tentang pengertian (lembagalembaga)dalam Hukum Romawi dan dianggap sebagaihimpunan segala macam undang-undang. II. Pandecta : Yaitu kumpulan pendapat-pendapat para ahli hukum bangsaRomawi yang termasyhur. III. Codex : Yaitu Himpunan undang-undang yang telah dibukukan olehpara ahli hukum atas perintah kaisar Romawi. IV. Novelles : Yaitu himpunan tambahan-tambahan pada codex itu denganpemberian penjelasan-penjelasan atau komentar. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata ( Tugas Softskill) 1. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang Hukum Dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukanperdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antaramanusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan .Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubunganhukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakanhukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut,maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinyahukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapatdisimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakanbahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang HukumDagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yangdisinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hubungan antara KUHD dengan KUH perdata adalah sangat erat, hal ini dapat dimengertikarena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodefikasi. Pemisahankeduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulaninternasional dalam hal perniagaan.Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum Perdata, atau dengan kata lain Hukum Dagangmeruapkan perluasan dari Hukum Perdata. Untuk itu berlangsung asas Lex Specialis dan LexGeneralis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atauhukum umum. KUHPerdata (KUHS) dapat juga dipergunakan dalam hal yang daitur dalamKUHDagang sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara khusus. 2. Kapan berlakunya hukum dagang di Indonesia Sebelum tahun 1938 hukum dagang hanya mengikat kepada parapedagang saja yangmelakukan perbuatandagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian dagang dirubah menjadiperbuatanperusaan yang artinya lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan). Hukumdagang di Indonesia bersumber pada :

Hukum tertulis dikodifikasi KUHD KUHP


PE1 2083

Perkembangan hukum dagang sebenernya telah dimulai sejak abad eropa ( 1000/1500 ) yang terjadidi Negara dan kota-kota di eropa, dan pada zaman itu di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kotasebagai pusat perdagangan, tetapi hukum romawi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalahyang berkaitan dengan hubungan perdagangan maka dibuatlah hukum baru yang berdirisendiri pada abad 16 & 17, yang disebut dengan hukum pedagang khususnya mengatur dalamdunia perdagangan dan hukum ini bersifat Unifikasi. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasitanggal 30 April 1847, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 KUHD Indonesia itu hanyaturunan belaka dari “Wetboek Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas korkondansi (pasal 131. I.S ).Pada tahun 1906 kitab III KUHD Indonesia diganti dengan peraturan kepailitan yang berdiri sendiri diluar KUHD. Sehingga sejak tahun 1906 Indonesia hanya memiliki 2 kitab KUHD, yaitu kitab I & kitab I ( C.S.T. Kansil, 1985 : 14 ). Karena asas konkordansi juga, maka 1 Mei 1948 di Indonesia berasaldari KUHS. Adapun KUHS Indonesia berasal dari KUHS Netherland pada 31 Desember 1830. 3. Hubungan pengusaha dan pembantu pengusaha Pengusaha (pemilik perusahaan) yang mengajak pihak lain untuk menjalankan usahanya secarabersama-sama,atau perusahaan yang dijalankan dan dimiliki lebih dari satu orang, dalam istilahbisnis disebut sebagai bentuk kerjasama. Bagi perusahaan yang sudah besar, Memasarkan produknya biasanya dibantu oleh pihak lain, yang disebut sebagai pembantu pengusaha. Secaraumum pembantu pengusaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu: a.Pembantu-pembantu pengusaha di dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling,pengurus fillial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan. b. Pembantu pengusaha diluar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, noratis,makelar, komisioner. 4. Kewajiban-kewajiban sebagai pengusaha Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijinpenyimpangan Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturanperusahaan Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja3 bulan secara terus menerus atau lebih Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek

Hukum Perorangan I. Pendahuluan Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan

antar seseorang dengan oranglain. Bisa dikatakn hukum perdata mengatur antar satu individu dengan individu lain ataudisebut dengan hukum privat. Tidak ada campur tangan pemerintah di dalam penyelesaianhukumnya. Berbeda dengan hukum pidana, yang mana yang terlibat didalam hukumadalah si pelaku (subyek hukum) dengan penyidik yang telah dibentuk oleh pemerintah. Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: (1)Hukum Perorangan; (2) Hukum Keluarga; (3) Hukum Harta Kekakyaan; (4) HukumWaris. Di dalam makalah ini kita akan membahas tentang salah satu bagian dari hukum perdata yaituHukum Perorangan. Yang pertama akan dibahas oleh penyusun ialah, pengertian HukumPerorangan. Kemudian penyusun akan membahas subyek hukum dan tempat tinggal atau domisili.Dan terakhir yang akan dibahas adalah catatan sipil. II. Pengertian Hukum Perorangan Istilah hukum Tentang orang berasal dari terjemahan kata Personenrecht (Belanda) atauPersonal Law (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subyekhukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindaksendiri, melksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Pengertian inimerujuk kepada hukum orang dari aspek ruang lingkupnya, yang meliputi subyek hukum ,kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum perorangan memiliki dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit,: A. Hukum Perorangan dalam Arti luas: 1. Hukum Perorangan, adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kedudukanmanusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, danmempergunakan hak – hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum sertakecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak – haknya, juga hal – hal yangmempengaruhi kedudukan subjek hukum. 2. Hukum Kekeluargaan, adalah hukum yang mengatur perihal hubungan – hubunganhukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan besertahubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antaraorang tua dan anak, perwalian, dan curatele. B. Hukum Perorangan dalam arti sempit Hukum yang mengatur tentang orang sebagai subjekhukum III. Subyek Hukum Perorangan Istilah subyek hukum yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda rechtsubject atau law ofsubject (inggris). Secara umum rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitumanusia dan badan hukum. Selain subyek hukum dikenal juga objek hukum, sebagai lawan dari objek hukum. Objekhukum adalah benda yang tidak mempunyai hak dan kewajiban dan berguna bagi subyek hukumyang mana dijadikan pokok hubungan hukum oleh subyek hukum. Yang menjadi objek hukumialah benda atau barang

PERTEMUAN 3

PELAKU HUKUM,KEDUDUKAN PELAKU HUKUM DAN

OBYEK HUKUM


PE1 2084

Dalam hukum perdata yang menjadi benda atau barang mempunyai ketentuan yaitu: (1) Memiliki nilai uang yang efektif; (2) merupakan Satu kesatuan; (3) bisa dikuasaimanusia. Obyek hukum dalam hukum perdata di bahas secara khusus dalam hukum bendaNatuurilijke person yang di sebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari tiga pengertian: 1. Mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai anggota tubuh,kepala,tangan, kaki dan sebagainya. 2. Persoon, yaitu manusia dalam pengertian yuridis,baik sebagi individu/pribadi maupunsebagai makhluk yang melakukan hubungan Hukum dalam masyarakat. 3. Rehts Subject (Subjek Hukum).yaitu manusia dalam hubungan dengan hubungan hukum(rechts relatie), maka manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada azasnyamanusia(naturlijk persoon) merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban)sejak lahirnya sampai meninggal. Bahkan pasal 2 KUH Perdata mengatakan: “ Anak ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan (menjadisubjek hukum) bila mana kepentingan sianak menghendakinya misal mengenai pewarisandan jika sianak mati sewaktu dilahirkan dianggap sebagai tidak pernah ada.” Manusia pribadi atau Natuurlijke person sebagai subjek hukum mempunyai hak dankewajiban menjalankan hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subjek hukum itu diatur secara luas pada buku I tentang orang(van personen) KUHPer, undang-undang kewarganegaraan , undang-undang orang asingdan beberapa perundang-undangan lainnya Menurut hukum modern, seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiapmanusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinnya diakui sebagai orang atau person. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (rechspersonlijkheid) yaitupendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban itu dapat bertindak sendiri untukkepentingan-kepentingannya dan berkedudukan sebagai orang asli (Natuurlijke person).Dengan demikian setiap pribadi sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah lakuseperti yang dikehendaki tetapi mempunyai akibat hukum.Walaupun dapat berbuat sekehendak yang diinginkan dengan kewajiban menanggung akibat hukum namun tidaksemua orang dapat diktakan sebagai orang yang cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid). Orang-orang yang menurut Undang-Undangdinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum: a). Orang-orang yang belum desa yaitu orang yang belum mencpai umjur 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 1330 BW jo. Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974).; b). orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi berada di bawahpengawasan atau pengampuan (Curatele) ; dengan alasan :

1). Kurang atau tidak sehat ingatannya (orang-orang yang terganggu jiwannya); 2). Pemboros; dan 3), Kurang cerdas pikirannya dan segala sebab lainnya yang pada dasarnnyamenyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segalakepentingan sendiri (Pasal 1330 BW jo. Pasal 433 BW) Tujuan dinyatakannya orangorang tersebut tidak mampu melakukan perbuatanhukum ialah untuk melindungi mereka dari segala macam tipu daya dalam hidupbermasyarakat yang mungkin akan merugikan mereka atas perbuatan mereka sendiri.Pada pasal 2 KUHPer menegaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorangperempuan, dianggap sbagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinnya,dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah ada. Secara riil menurut KUHPer manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir danberakhir dengan kematian , sehingga dikatakn bahwa selam manusia hidup,maka ia menjadi manusia pribadi. Pengecualian diadakan oleh pasal 2 KUHPer, yaitu: a). Anak yang dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anakmenghendaki. b). Apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya maka dianggap tidakpernah ada. Adanya pasal 2 KUHPer mengatur secara fiksi terhadap anak dalam kandungandianggap ada apabila kepentingan anak itu menghendaki, umpamanya apabila ada seorangyang mewariskan harta atau meninggalkan harta kepada si anak ang akan lahir itu, tetapiapabila anak itu tidak mempunyai kepentingan dianggap secara riil tidak ada, seperticontohnnya seorang ibu sedang hamil pergi menonton bioskop atau naik bus tidaklahdiminta untuk mebayar dua karcis, karena kepentingan anak tidak ada terhadap tontonan atau bus itu. Badan Hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (Natuurlijke person) danmungkin pula kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai menuruthukum yang berlaku.Ada beberapa pandangan pendapat dan teori mengenai badan hukum, yaitu: 1. Teori fisik yang diajarkan oleh Fiedrich Carl von Savigny, C.W dan diikuti juga olehHouwig, Opzomer (belanda) dan Salmond.Menurut teori ini badan hukum itusemata-ata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fictie, yakni sesuatu yangsesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagaisubjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Contohnya:Direktur atau pengurus dlam suatu perseroan terbatas atau koperasi. 2. Teori Harta kekayaan Bertujuan (Doel vermogenstheorie) ini dianut oleh Brinz dan VanHeijden dari Belanda. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjekhukum dan badan hukum untuk melayani kepentingan tertentu.Namun, kata teori ini,ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan sesorang, tetapi kenyataan itu terikat


PE1 2085

pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan terikat padatujuan tertentu. Misalnnya: Yayasan, Badan usaha milik negara, Badan Usaha milikdaerah. 3. Teori organ (Organnen Theory) dari Otto’van gierke inin dianut oleh Otto’van Gierkedan Z.E Polano. Menurut teori ini badan hukum bukNLh sesuatu yang fiksi tetapimerupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.Misalnya: pada koperasi memilik alat perlengkapan organisasi seperti RUPS, Pengurusdan lain-lain. 4. Teori Harta Karena Jabatan atau van het ambtelijk vermogen yang diajarkan oleh holderdan binder. Menurut teori ini badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai hartabenda yang berdiri sendiri. Yang dimilik oleh badan itu tetapi oleh pengurusnya dan karenajabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut. 5. Teori Milik Bersama (Propriete Collectief Theory) yang diajarkan dan dianut oleh W.LP.A Molengraaf dan Marcel Planiol. Teori ini mengajarkan bahwa badan hukum padahakikatnya adalah hak dan kewajiban seluruh anggota. Kekayaan badan hukum adalahkepunynyaan bersama-sama seluruh anggotanya. Jadi orang-orang yang berhimpuntersebut menjadi satu kesatuan dan membentuk pribadi yang dinmakan badan hukum. Dengan demikian menurut teori di atas untuk menjadi suatu badan hukum, badan/organsasi/ perkumpulan harus memenuhi persyaratan antara lain: 1. Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya; 2. Di sahkan oleh yang berwenang; 3. Mempunyai tujuan. Suatu pekumpulan dapat dimintaka pengesahan sebagai badan hukum dengan cara: 1. Didirikan dengan akte notaris; 2. Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat; 3. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada menteri Kehakiman; dan 4. Diumumkan dalam berita negara. Syarat-syarat berdirinya badan hukum adalah: 1. Adanya Harta kekayaan yang terpisah; 2. Mempunyai tujuan tertentu; 3. Mempunyai kepentingan sendiri; 4. Ada organisasi yang teratur; dan 5. Perbuatan badan hukum. Badan hukum public atau Publiek Rechtspersoon adalah badn huum yang didirikanberdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik Badan hukum inimerupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilyah atau merupakanlembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh pemrintah. Cthnya adalah: Negara Republik Indonesia,Pemerintah daerh tingkat I,II dan kecamatan yang dibentuk menurut Undang-undang No.5tahun 1975, Bank Indonesia , dan perusahaan negara. Badan hukum Sipil atau privat

Badan hukum yag didirikan berdasarkan hukum sipilatau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.Contohnya: Perseroan terbatas atau disingkat PT, Koperasi, Partai politik, Yayasan, danBadan amal wakaf Syarat-syarat badan hukum Untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum maka suatu badanhukum harus memp[unyai syarat-syarat yang telah ditentukan olehhukum, yaitu : a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. b. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah daari hak dan kewajiban anggota-anggotanya. Macam-macam Badan Hukum Badan hukum itu Bermacam-macam a. Menurut bentuk badan hukum di bedakan menjadi dua yaitu ·Badan Hukum Public ( Public Rechtpersoon ) ·Badan Hukum Privat/Perdata(Privat Rechtpersoon ) 1. Badan Hukum Public ( Public RechtPersoon) Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yangmenyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara padaumumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara yangmempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yangdibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perUndang-undangan yangdijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurusyang diberitugas untuk itu. Contoh badan hukum public : --Negara Republik Indonesia dasarnya adalah konstitusitertulis dalam bentuk UUD.·Pemerintah daerah TK I,II dan kecamatan dibentuk atasdasar UU No 5 Thn 1974 dan PerUndang-undangan lainya.·Bank Umum, Diatur dalam peraturan pemerintah No.70 Thn 1992 . --Pertamina, Didirikan berdasakan UU No.8 Thn 1971. 2. Badan hukum privat (Privat RechtPersoon) Beberapa penjelasan,Badan hukum privat/perdata atau sipil ialah badan hukum yangdidirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkutkepentingan pribadidi dalam badan hukum itu. Badan hukum inimerupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi oranguntuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan,sosialpendidikan,ilmu pengetahuan,politik,kebudayaan,kesenian,olah ragadan lain-lain, sesuai dengan/ menurut hukumyang berlaku secara sah.Bantuk serta susunannya diatur oleh hukum privat. Menurut tujuan badan hukum privat di bagi/dibedakan dalam : Perserikatan dengan tujuan tidak materialistis / amal. Misalnya : Badan Wakaf , Perkumpulan gereja dengan tujuansosial, ilmu pengetahuan , kesenian dan kebudayaan. Pengaturannya berdasarkan kebiasaan yang anggaranpendirian dibuat oleh notaris. Perserikatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materiil paraanggotannya. Misalnya : Koperasi Partai Politik dan Golongan Kaya,didirikan dan dimasuki olehwarga negara sebagaialat


PE1 2086

demokrasi, yang akan mewakili kepentinganrakyatseprti MPR,DPR dan DPRD .Dasarnyaadalah UU No. 3 Thn 1975 (diubah ,No. 3/1985). Menurut jenis badan hukum dapat dibagi dalam dua jenis golongan , yaitu : - Korporasi dan - Yayasan 1). Korporasi. Yang dimaksud dengan korporasi adalahsuatugabungan orang-orang yang dalam pergaulan hukumbertindak bersama sebagain satu objek hukumtersendiri ( personifikasi). Korporasi merupakanbadan hukum yang ber anggotatetapi mempunyai hak /kewajiban sendiri. Ada beberapa macam Korporasi , yaitu : - Perhimpunan, yang dibentuk dengan sengaja dandengan suka rela oleh orang yang bermaksut untukmemperkaut kedudukan ekonomi mereka, memeliharakebudayaa, mengurus soal-soal sosial dansebagainya.Misalya : Perseroan Terbatas, V.V, P.N - Persekutuan Orang ( gameenschap van mensem )yangada karena perkembangan faktor-faktor sosial danada karena perkembangan faktor-faktor sosial danpolitik dalam sejarah.Misalnya : Pemerintah Daerah Tk I ,II Desa. 2). Yayasan. Yang dimaksud dengan yayasan adalah tiap kekayaan( vermogen ) yang tidak merupakan kekayan orang ataukekayaan badan dan yang diberi tujuan tertent. Yayasan adalahsebagian pendukung hak dan kewajiban sendiri dan didirikanoleh para pendiri/anggota dengan tujuan sosial, pendidikan, ilmupengetahuan, kesenian dan kebudayaan. Pengaturanyaberdasarkan kebiasaan dan anggaran pendirianya diaturoleh notaris.Contoh : Yayasan Lektur Jakarta , Wakaf dalam hukumIslam. Menurut Tata/aneka warna hukum di indonesia badan hukumdi bedakan . 1). Badan hukum menurut hukum eropa adalah badan hukumyang diatur menurut hukum yang dikodifikasikan hukum yangberlaku dinegri belanda.Misalnya : Negara , PT, 2). Badan Hukum Adat, adalah badan hukum menurut hukumbumi putra ( yang pada umumnya tidak tertulis )Misalnya : Badan Wakaf , Yayasan-Yayasan, dll Teori Badan Hukum Beberapa teori yang ( maksudnya ) memberi dasar bagi baadan-badanhukum itu, yaitu teori tentang dasar yuridis badan hukum, yangterkenal ialah : A, Teori fiksi (F.C von Savigny, C.W. Opzoomer & Hauwing ) Menurut teori ini badan hukum dianggap buatan negara, sebenarnyabadan hukum itu tidak ada, hanya orang menghidupkan bayanganyauntuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yangmembuat berdasarkan hukum. Jadi merupakan orang buatan hukumatau “ persoon ficta “. B. Teori Kekayaaan Tujuan ( A.Brinz & EJJ van der Heyden ). Menurut teori ini kekayaan badan hukum itu bukan kekayaanseseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya(zweckvermogen ). Tiap hak tidak ditentukan oleh suatu subjektetapi ditentukan oleh suatu tujuan. C. Teori Duguit

sesuai dengan ajaran fungsi sosial maka juga dalam teori ini Duguittidak mengakui adanya badab hukum sebagai subjek hukum tetapihanyafungsi sosial yang harus dilaksanakan. Manusia sajalahsebagai subjek hukum, lain dari pada manusia tidak ada subjekhukum. D. Teori Organ atau Teori Peralatan atau Kenyataan ( Otto VanGierke ). Menurut Teori ini badan hukum adalah sesuatu yangsunguh-sungguh ada di dalam pegaulan yang mewujudkan kehendakdengan perantaraan alat-alatnya ( organ ) yang ada padanya (pengurusan ), Tempat Tinggal (DOMICILE) Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal atau domisili. Tempat tinggal sesorang ialahtept pada pokoknya berada/ berdiam. Menurut Volmar, tempat tinggal merupakan tempatsesorang melakukan perbuatan hukum. Adapaun yang dimaksud dengan perbuatan hukum ialahperbuatan yang dapat berakibat hukum. Contohnya: Jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar,dan lain sebagainya. Tujuan dari penentuan domisli sendiri adalah untuk mempermudah para pihakdlam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya .Contohnya: apabila sesorangmenikah maka domisili sangatlah penting, agar dia mengetahui dimana dia harus menikah danmengurusnya di pengadilan agama sesuai dengan domisilinya. Macam-macam domisili dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: A. Tempat tinggal sesungguhnya (Eigenlijke woonplaats) Tempat tinggal sesungguhnya adalah tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya.Tempat tinggal sesungguhnya dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Tempat Tinggal Sukarela atau Mandiri (Vrijwillige, Onafhankelijke Woonplatts)Tempat tinggal sukarela atau mandiri adalah tempat tinggal yang tidak bergantung oleh hubungannya dengan orang lain. Di dalam pasal 17 BW, menentukan bahwa setiap orangdianggap memeliki tempat tinggal pokok, yaitu tempat tinggal yang mempunyai hubungantertentu secara terus menerus dengan orng yang bersangkutan. 2. Tempat Tinggal Wajib atau Tempat Tinggal Menurut Hukum (Afhankelijke,Noodzakelijke of ontlendee Woodplaats)Tempat tinggal wajib merupakan tempat tinggal yang tidak bergantung pada keadaan-keadaanorang yang bersangkutan, tetapi tergantung pada keadaan-keadaan orang lain.Dalam arti yuridis, tempat tinggal wajib terikat erat dengan orang yang pertama disebut. Jadipengertian tempat tinggal wajib, adalah tempat tinggal yang ditentukan oleh hubungan antaraseseorang dengan orang lain. B. Tempat Tinggal yang dipilih (Gekozen Woonplaats) Pada saat lalu lintas hukum ada dua orang yang mengadakan suatu perjanjian(perdagangan) dengan memilih di kantor seorang notaris atau kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri, dlam hal demikian berarti mereka dapat menetukan domisi pilihan lain.Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dlam menentukan domisilipilihan, Yaitu: 1. Pilihan harus terjadi dengan perjanjian; 2. Perjanjian harus diadakan secara tertulis;


PE1 2087

3. Pilihan hanya dapat terjadi untuk satu atau lebih perbuatan hukum atau hubungan hukumtertentu; dan 4. Untuk pilihan itu diperlukan adanya kepentingan yang wajar. Catatan Sipil Yang dimaksud dengan catatan sipil ialah suatu badan yang diusahakan olehnegara yang bertugas untuk membukukan selengkap-lengkapnya tentangkeperibadian manusia, sehingga dapat memberi kepastian terhadap segalakenyataan yang berguna bagi pencatatan jiwa dari setiap orang. Misalnya pencatatanmengenai: A. Perkawinan B. Kelahiran C. Pengakuan anak D. Perceraian E. Kematian F. Dan sebagainya Jenis-jenis catatan sipil berdasarkan keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 54tahun 1983 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya, disebutkan lima jenis akta catatan sipil, yaitu: A. Akta kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yangberkaitan dengan adanya kelahiran. Akta kelahiran bermanfaat antara lain: 1. Memudahkan pembuktian dalam hal kewarisan; 2. Persyaratan untuk diterima di lembaga pendidikan; dan 3. Persyaratan bagi sesorang yang masuk sebagai pegawai pemerintahan. B. Akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya perkawinan. Pejabat yang berwenangmengeluarkan akta perkawinan adalah: 1. Kepala KUA bagi yang beragama islam; dan 2. Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-islam. C. Akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalamurusan perceraian setelah adanya putusan dari pengadilan. Pejabat yangberwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi yang beragama Islam adalahPanitera bagi non islam adalah Kantor Catatan Sipil yaitu: 1. Ada penetapan perceraiandari pengadilan negeri yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap; 2. Harus ada kata perkawinan. D. Akta pengakuan dan pengesahan anak akta yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang, yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadapa anakluar kawin. E. Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (kantorcatatan sipil), yan berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematianterbagai menjadi dua macam, yaitu: 1. Akta kematian Umum yaitu akta kematian yang diterbitkan, dimana laporankematian belum melewati 10 hari bagi WNI Asli dan bagi eropa tiga hari kerja.

2. Akta kematian Khusus yaitu akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri atau keluarga telah melewati waktu 10 hari. Objek Hukum Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum(manusia/badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dankepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai olehsubyek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zaak. Pengetahuantentang benda terdapat penjelasannya secara luas pada Buku II KUH Perdatatentang hukum kebendaan atau zaken recht yang berasal dari hukum barat. Menurut pasal 503,504 dan 505 KUH Perdata, benda dapat dibagi dalambeberapa kelompok : Benda yang bersifat kebendaan, yang terdiri atas: 1. Benda bertubuh (bergerak / tidak tetap seperti mobil, perhiasan, beras,minyakdanlain-lain, serta tidak bergerak/tetap seperti rumah, sawah dan lain-lain). 2. Benda tidak bertubuh seperti merek, paten, hak cipta dan sebagainya. Berkaitan dengan manusia, seiring dengan perkembangan zaman telah terjadiperubahan yang sangat fundamental. Beberapa abad yang lalu, dimanaperbudakan masih terjadi, manusia terkadang dapat menjadi sebagai obyekhukum, yakni pada saat hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum dicabutatau dilenyapkan. Namun seiring perkembangan demokrasi dan juga martabatmanusia, maka pada zaman modern dimana sistem perbudakan sudah tidakdiperkenankan lagi maka manusia tidak dapat lagi dijadikan sebagai obyekhukum. Jika hal tersebut terjadi maka dapat dikategorikan melanggar HAM. ( Objek hukum dibedakan karena : · Bezit (kedudukan berkuasa) · Lavering (penyerahan) · Bezwaring (pembebanan) · Daluwarsa (Verjaring) Contohnya : benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapatdiperoleh manusia memerlukan “pengorbanan” dahulu sebelumnya. Hal pengorbanan dan prosudur perolehan benda-benda tersebut inilahyang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hakdan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomitersebut menjadi objek hukum. Sebaliknya benda-benda non ekonomi tidaktermasuk objek hukum karena untuk memperoleh benda-benda non ekonomi tidakdiperlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut dapat diperoleh secarabebas. Akibatnya, dalam hal ini tidak ada yang perlu diatur oleh hukum. Karenaitulah akan benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum. Misalkansinar matahari, air hujan, hembusan angin, aliran air di daerah pegunungan yangterus mengalir melalui sungai-sungai atau saluran-saluran air.Untuk memperoleh itu semua kita tidak perlu membayar ataumengeluarkan pengorbanan apapun juga, mengingat jumlahnya yang tak terbatasdan selalu ada. Lain halnya dengan benda-benda ekonomi yang jumlahnyaterbatas dan tidak selalu ada, sehingga untuk memperolehnya diperlukan


PE1 2088

suatupengorbanan tertentu, umpamanya melalui, pembayaran imbalan, dansebagainya. Akibat hukum ialah segala akibat.konsekuensi yang terjadi dari segalaperbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukumataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yangoleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagaiakibat hukum.Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dankewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contoh Kasus Masyarakat Hukum : Masyarakat kota Liverpool Masyarakat hukum dalam kasus ini adalah masyarakat kota Liverpool.karena kasus hukum tersebut berada di wilayah kota Liverpool Di mana kasushukum tersebut akan di kenakan sanksi hukum/membayar denda sesuai denganperaturan yang berlaku di kota Liverpool. Subjek Hukum : Alex curran sebagai pemegang kewajiban danmasyarakat kota Liverpool sebagai pemegang hak dalam kasus ini.Subjek hukum dalam kasus ini adalah alex curran di karenakan alex curranseenak nya memarkirkan mobil mewah nyadengan roda yang menginjak dua gariskuning tanpa putus, di mana hal tsb melanggar peraturan di kota Liverpool. Objek Hukum : Mobil mewah Aston DBS Objek hukum dalam kasus ini adalah mobil mewah Aston DBS milik alexcurran, di mana merupakan hak benda berwujud yang menjadi pokok masalahdalam kasus ini. Peristiwa hukum : Masyarakat kota Liverpool merasa di rugikan karenaperbuatan alex curran yang tidak menaati peraturan yang berlaku di wilyah tsb.Peristiwa hukum dalam ksus ini masyarakat kota Liverpool merasa dirugikan karena perbuatan alex curran yang melanggar peraturan di manaperbuatan nya menimbulkan ketidak nyamanan bagi pengendara kendaraan dikota Liverpool dan dapat mengakibat kan terjadi nya kecelakaan. Akibat hukum : Alex curran harus membayar denda yang di kenakankepadanya.Akibat hukum dari kasus ini ialah alex curran harus membayar denda yangdi kenakan kepadanya, di karenakan perbuatanya melanggar peraturan yangberlaku di kota Liverpool.

Pengertian Hukum Perikatan Hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaanantara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibathukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkanperikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukumharta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law),dalam bidang hukum waris

(law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi(pers onal Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungandalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atassesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikanpengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orangatau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban(debitur) atas suatu prestasi. Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuatsesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatanyang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian.Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatantertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya; perjanjian untuk tidak mendirikanbangunan yang sangat tinggi sehingga Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orangatau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini,timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatanyang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Azas-azas hukum perikatan ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN 1. ASAS KONSENSUALISME Asas konsnsualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPdt.Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat sarat : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (3) suatu hal tertentu (4) suatu sebab yang halal. Pengertian kesepakatan dilukiskan dengan sebagai pernyataan kehendak bebas yang disetujuiantara pihak-pihak 2. ASAS PACTA SUNT SERVANDA Asas pacta sun servanda berkaitan dengan akibat suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (1)KUHPdt: · Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang….” · Para pihak harus menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itumerupakan kehendak bebas para pihak 3. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Pasal 1338 KUHPdt : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang membuatnya”Ketentuan tersebut memberikan kebebasan parapihak untuk : · Membuat atau tidak membuat perjanjian; · Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

PERTEMUAN 4

HUKUM PERJANJIAN


PE1 2089

· Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; · Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Di samping ketiga asas utama tersebut, masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional,yaitu : 1. Asas kepercayaan; 2. Asas persamaan hukum; 3. Asas keseimbangan; 4. Asas kepastian hukum; 5. Asas moral; 6. Asas kepatutan; 7. Asas kebiasaan; 8. Asas perlindungan; Hapusnya Perikatan Dalam KUHpdt (BW) tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud berakhirnyaperikatan, tetapi yang diatur dalam Bab IV buku III BW hanya hapusnya perikatan. Pasal 1381secara tegas menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah:

· Pembayaran. ·Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi). · Pembaharuan utang (novasi). · Perjumpaan utang atau kompensasi. · Percampuran utang (konfusio). · Pembebasan utang. · Musnahnya barang terutang. · Batal/ pembatalan. · Berlakunya suatu syarat batal. · lewatnya waktu (daluarsa).

Terkait dengan Pasal 1231 perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatanyang lahir karena perjanjian. Maka berakhirnya perikatan juga demikian. Ada perikatan yangberakhir karena perjanjian seperti pembayaran, novasi, kompensasi, percampuran utang,pembebasan utang, pembatalan dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan berakhirnyaperikatan karena undang–undang diantaranya; konsignasi, musnahnya barang terutang dandaluarsa. Agar berakhirnya perikatan tersebut dapat terurai jelas maka perlu dikemukakanbeberapa item yang penting, perihal defenisi dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnyasehinga suatu perikatan/ kontrak dikatakan berakhir: Pembayaran Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1382 BWsampai dengan Pasal 1403 BW. Pengertian pembayaran dapat ditinjau secara sempit dan secara yuridis tekhnis.Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur,pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan pengertianpembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasaseperti jasa dokter, tukang bedah, jasa tukang cukur atau guru privat. Suatu maslah yang sering muncul dalam pembayaran adalah masalah subrogasi.Subrogasi adalah penggantian hak-hak siberpiutang (kreditur) oleh seorang ketiga yangmembayar kepada siberpiutang itu. Setelah utang dibayar, muncul seorang kreditur yang barumenggantikan

kreditur yang lama. Jadi utang tersebut hapus karena pembayaran tadi, tetapipada detik itu juga hidup lagi dengan orang ketiga tersebut sebagai pengganti dari kreditur yanglama. Konsignasi Konsignasi terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan olehdebitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika krediturmasih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Novasi Novasi diatur dalam Pasal 1413 Bw s/d 1424 BW. Novasi adalah sebuah persetujuan,dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan,yang ditempatkan di tempat yang asli. Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan suatu novasiatau pembaharuan utang yakni: 1.Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yangmengutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya. Novasi inidisebut novasi objektif. 2.Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yangoleh siberpiutang dibebaskan dari perikatannya (ini dinamakan novasi subjektif pasif). 3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untukmenggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya (novasisubjektif aktif) Kompensasi Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 BW s/d Pasal 1435 BW.Yang dimaksud dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalansaling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur (vide:Pasal 1425 BW). Contoh: A menyewakan rumah kepada si B seharga RP 300.000 pertahun. Bbaru membayar setengah tahun terhadap rumah tersebut yakni RP 150.000. Akan tetapi padabulan kedua A meminjam uang kepada si B sebab ia butuh uang untuk membayar SPP untukanaknya sebanyak Rp 150.000. maka yang demikianlah antara si A dan si b terjadi perjumpaanutang. Konfusio Konfusio atau percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 BW s/d Pasal 1437BW. Konfusio adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu (vide: Pasal 1436). Misalnya si debitur dalam suatutestamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau sidebitur kawin dengankrediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Pembebasan utang Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisikreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya. Musnahnya barang yang terutang Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapatdiperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masihada, maka hapuslah perikatannya, jika barang tadi musnah atau hilang


PE1 2090

di luar kesalahan siberutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Batal/Pembatalan Menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuatantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syaratsubyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian. Menurut Prof. Subekti permintaan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syaratsubyektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim; (ii) Secara pembelaan maksudnya adalah menunggu sampai digugat di depan hakimuntuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari perjanjian itu. Berlakunya suatu syarat batal Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabilaterpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaansemula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian. Lewat waktu Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untukmemperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatuwaktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yangbersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yangtelah dibuat tersebut menjadi hapus Standar Kontrak Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus. Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu olehkreditur dan disodorkan kepada debitur. Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baikadanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.Menurut Remi Syahdeini, keabsahan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagidipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya sudah merupakan kenyataan.Kontrak baru lahir dari kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsungdengan kontrak baru yang masih dipersoalkan. Suatu kontrak harus berisi: 1. Nama dan tanda tangan pihak-pihak yang membuat kontrak. 2. Subjek dan jangka waktu kontrak 3. Lingkup kontrak 4. Dasar-dasar pelaksanaan kontrak 5. Kewajiban dan tanggung jawab 6. Pembatalan kontrak B. Macam – Macam Perjanjian 1. Perjanjian Jual-beli 2. Perjanjian Tukar Menukar 3. Perjanjian Sewa-Menyewa 4. Perjanjian Persekutuan 5. Perjanjian Perkumpulan

6. Perjanjian Hibah 7. Perjanjian Penitipan Barang 8. Perjanjian Pinjam-Pakai 9. Perjanjian Pinjam Meminjam 10. Perjanjian Untung-Untungan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harusmemenuhi empat syarat yaitu : 1. Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yangmengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidakada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan untuk membuat suatuperjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mEngadakanhubungan hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannyaadalah cakap menurut hukum. 3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukanuntuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatupokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. 4. Sebab yang halal Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksuduntuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak halal ialah jikaia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarangtidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum. Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian Pembatalan Perjanjian Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yangmembuat perjanjian ataupun batal demi hokum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihakbiasanya terjadi karena; 1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangkawaktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki. 2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atausecara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya. 3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan 4. Terlibat hokum 5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjianE. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum KontrakDalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian prestasi dan wanprestasidalam hukum kontrak. Pengertian Prestasi Pengertian prestasi (performance) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagaisuatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkansuatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkandiri untuk


PE1 2091

itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimanadisebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa : · Memberikan sesuatu; · Berbuat sesuatu; · Tidak berbuat sesuatu. Pengertian Wanprestasi Pengertian wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannyaprestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihakpihaktertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yangdirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan gantirugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karenawanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : · Kesengajaan; · Kelalaian; · Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeure,yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya). Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukansyarat, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yangmengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yangakan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. 2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakapmenurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakapmelakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuatsuatu perjanjian yakni: – Orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut: (i) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yangmembuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudahmenikah dan sehat pikirannya. (ii) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapanbagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telahmencapai umur 16 tahun. – Mereka yang berada di bawah pengampuan. – Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (denganberlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi). – Semua orang yang dilarang oleh

3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebutharus mengenai suatu obyek tertentu. 4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkanhal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orangorangnyaatau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat No.3 dan No.4disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hakuntuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalanitu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya(perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yangmengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yangberhak meminta pembatalan tersebut.Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan bataldemi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidakpernah ada suatu perikatan. Kelalaian/Wanprestasi Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian,tidak melakukan apa yang diperjanjikan.Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam,yaitu: 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian. 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. STRUKTUR PERJANJIAN Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian, pada umumnya terdiri dari: 1. Judul/Kepala 2. Komparisi yaitu berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau ataspermintaan siapa perjanjian itu dibuat. 3. Keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atauyang lazim dinamakan “premisse”. 4. Isi/Batang Tubuh perjanjian itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuandari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Penutup dari Perjanjian. BENTUK PERJANJIAN Perjanjian dapat berbentuk: Lisan Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu: – Di bawah tangan/onderhands – Otentik Pengertian Akta Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan buktitentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.Berdasarkan


PE1 2092

ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antaralain: a. Akta Di bawah Tangan (Onderhands) b. Akta Resmi (Otentik). Akta Di bawah Tangan Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta iniyang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidakmenyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehinggasesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatanpembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.Perjanjian di bawah tangan terdiri dari: (i) Akta di bawah tangan biasa (ii) Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat danditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanyadidaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tandatangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak. (iii) Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihaknamun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris,namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notarishanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dantanggal ditandatanganinya dokumen tersebut. Akta Resmi (Otentik) Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuatatau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yangdimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil,dan sebagainya.Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihakbeserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehinggaapabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya danmenganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehinggahakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (i) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. (ii) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. (iii) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyaiwewenang untuk membuat akta itu.

LEGALITAS BADAN USAHA

Memutuskan untuk memulai berbisnis mungkin lebih mudah, namun bila Anda tidakmemperhitungkan aspek legalitas maka akan menjadi resiko yang besar bagi Bisnis yang Andabangun. Hal ini harus Anda perhitungkan bila ingin kelangsungan Bisnis yang anda banguntetap ada, karena untuk membangun sebuah bisnis membutuhkan waktu yang lama bahkanseumur hidup Anda dan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Untuk itu bila bisnis Anda ingin tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu lama, makamerupakan suatu hal yang mutlak bagi Anda untuk mensahkan bisnis anda pada pihak yangberwenang, dilegalisasi dan mendapatkan ijin dari pemerintah. Hal ini dimaksud agar merek,nama, logo (identitas perusahaan) dilindungi dari pengambilalihan oleh pesaing yang barumuncul. Secara definisi sebuah Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, danekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakandengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, BadanUsaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itumengelola faktor-faktor produksi. Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yangdiperlukan untuk menjalankan usaha. Keberadaan badan hukum usaha akan melindungiperusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukummemberikan kepastian dalam kegiatan bisnis/berusaha, sehingga kekhawatiran ataspelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum usaha memiliki rambu-rambuyang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhikewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang adadi dalam maupun di luar perusahaanPendirian suatu badan hukum usaha haruslah memenuhi persyaratan yang telahditetapkan. Ada beberapa faktor untuk memilih badan usaha yang akan dijalankan. Dalampraktiknya, pertimbangan utama pemilihan bentuk badan hukum perusahaan antara lain: 1. Keluwesan untuk beraktivitas Pertimbangan tentang luasnya bidang usaha yang akan dimasuki oleh pemilik, misalnyatanpa dibatasi oleh modal, wilayah, atau batasan lainnya. Pertimbangan keluwesanberaktivitas ini biasanya bagi mereka yang memiliki modal relatif besar dan memilikihubungan dengan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta, maupun asing.Sebaliknya, bagi mereka yang tidak terlalu memperhatikan keluwesan beraktivitasbiasanya hanya berfokus pada bidang/wilayah tertentu saja. 2. Batas wewenang dan tanggung jawab pemilik Pertimbangan yang memperhatikan masalah tanggung jawab terhadap utang piutangperusahaan terhadap harta pribadi. Dalam hal pengembanan wewenang dan tanggung jawab, pemilik biasanya memikirkan faktor resiko yang akan dihadapi. Pada perusahaanyang jenis badan usahanya memiliki tanggung jawab tidak terbatas, apabila perusahaan mengalami resiko kerugian, maka harta pribadi ikut menjadi atas utang/kewajibannya. 3. Kemudahan pendirian

PERTEMUAN 5

HUKUM PERSEROAN DAN BENTUK-BENTUK KEGIATAN

USAHA


PE1 2093

Pertimbangan untuk pemilik yang ingin memulai usaha yang berskala kecil. Pemilik hanyaperlu memenuhi syarat yang sederhana dan langsung dapat menjalankan usahannya. Yangmenjadi pertimbangan biasanya faktor biaya dan modal yang harus dipenuhi. 4. Kemudahan memperoleh modal Kemudahan perusahaan dalam mendapatkan modal usaha, mengingat perusahaan yangdijalankan semakin besar. Kemudahan memperoleh modal ini, baik berupa modal sendiriatau modal pinjaman dari berbagai pihak seperti bank, atau bantuan dari berbagai pihak. 5. Kemudahan untuk memperbesar usaha Pertimbangan bagi mereka yang berpikir jauh ke depan dan optimis bahwa usaha yangdijalankan akan semakin besar, menjadi pertimbangan badn usaha yang akan dipilih.Perusahaan yang semula kecil terpaksa mengubah badan usahanya karena usahanyamakin besar dan terus mengalami perkembangan. 6. Kelanjutan usaha Pemilik berharap usaha yang dijalankan memiliki umur yang panjang. Oleh karena itu,pemilihan badan usaha untuk jangka waktu yang panjang menjadi pertimbangan gunaperkembangan usaha ke depannya. BENTUK BENTUK BADAN HUKUM Untuk memilih badan usaha yang tepat, sesuai dengan dasar-dasar pertimbangantersebut, perlu mengetahui definisi, peraturan perundangan-perundangan yang mengatur,serta kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Berikut ini beberapabentuk badan hukum beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 1) Perusahaan Perseorangan Pengertian: Merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hakmilik pribadi engan hak milik perusahaan (Indriyo, 2005). Menurut Swasta (2002),perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorangdan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan.Dengan tidak adanya pemisahan pemilikan antara hak milik pribadi dengan milikperusahaan, maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan, yangsetiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan. Peraturan Perundangan: tidak ada peraturan untuk pendirian perusahaan perseorangan,yang diperlukan hanya izin permohonan dari kantor perizinan setempat.Kelebihan dan Kekurangan bentuk badan usaha Perseorangan:

Usaha perorangan sebaiknya dimulai dengan jenis usaha yang disukai dan dikuasai sertasesuai dengan hobi Anda. Karena pada saat usaha baru mulai berjalan, sering kalimenuntut beban kerja yang melebihi beban kerja yang biasa. Apabila beban kerja yangberlebihan itu dilakukan dianggap sebagai hobi, maka hal itu tidak akan dirasakan sebagaibeban, justru sebaliknya menikmatinya sebagai sesuatu yang menyenangkan.Wirausaha yang memilih bentuk perusahaan perorangan dapat dikatakan berhasil,apabila dalam mengelola keuangannya benar dan memperhatikan efisiensi produksi. Tahapan pertama ini, hanya dijadikan sebagai batu loncatan oleh wirausaha untukmembuat bentuk usaha lain yang mungkin lebih besar dan lebih baik dari perusahaanperorangan yang dijalankannya. Langkah-langkah mendirikan badan usaha perseorangan: 1) Persiapan

Meyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan

Menentukan calon nama perusahaan Menentukan tempat kedudukan perusahaan 3. Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari

perusahaan perseorangantersebut 2) Pendaftaran ke notaris Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalahmendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan 2) Firma (Fa) Pengertian: Merupakan persekutuan/perserikatan untuk menjalankan usaha antara duaorang atau lebih dengan nama bersama, dengan tanggung jawab masing-masing anggotafirma tidak terbatas. Sedangkan, laba yang diperoleh dari usaha tersebut untuk dibagibersama-sama, begitupun sebaliknya bila terjadi kerugian, semua anggota firma ikutmenanggungnya(Indriyo, 2005). Sedangkan menurut Manulang (2003), persekutuandengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai namabersama. Jadi, ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatuperusahaan. Para anggota yang berkumpul merupakan anggota aktif sehingga satuperusahaan dikelola dan dimiliki oleh beberapa orang. Peraturan Perundangan: Ketentuan-ketentuan tentang Firma diatur dalam pasal 16 KitabUndang-Undang Hukum


PE1 2094

Dagang yang bunyinya: “Perseroan di bawah firma adalah suatupersekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama”. Selain itu, Pasal18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan inti dari firma, yaitu bahwa tiap-tiapanggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab terhadap perjanjianfirma tersebut. Agar lebih jelas peraturan-peraturan tersebut diperkuat oleh pasal 16 dan18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa persekutuan adalahsuatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih sepakat untuk bersama-samamengumpulkan sesuatu dengan maksud laba yang diperoleh dibagi antara mereka. Kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Firma

Langkah-langkah mendirikan Firma adalah sebagai berikut: 1) Para pihak yang berkehendak mendirikan Firma menyiapkan akta yang didalamnyaminimal memuat (Pasal 26 KUHD):

4. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri Firma;

5. Nama Firma yang akan didirikan (termasuk juga tempat kedudukan Firma);

6. Keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan Firma di kemudian hari;

7. Nama Sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas namaFirma;

8. Saat mulai dan berakhirnya Firma; 9. Klausula-klausula yang berkaitan dengan hubungan

antara pihak ketiga denganFirma 2) Akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 22KUHD) 3) Akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada register Kepaniteraan PengadilanNegeri dimana Firma berkedudukan (Pasal 23 KUHD) 4) Akta yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri selanjutnya diumumkan dalamBerita Negara. 3) Perserikatan Komanditer (CV) Pengertian: merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersamaantara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan memilikitanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yangmemberikan pinjaman, dan tidak bersedia memimpin perusahaan, serta memilikibertanggung tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalamperusahaan tersebut. Dengan perkataan lain Commanditaire Vennootschap (CV) adalahsebuah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, sehingga dalam CV, ada duamacam anggota, yaitu: anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggotayang mengelola usahanya serta

bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan,sedangkan anggota pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya sajadan tidak ikut mengelola perusahaan, bertanggung jawab sebatas pada modal yangdisetorkan saja. Peraturan Perundangan: Ketentuan-ketentuan tentang Perserikatan Komanditer (CV)diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bunyinya : “Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer didirikanantara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uangpada pihak lain” . Kelebihan dan Kekurangan Badan Perserikatan Komanditer (CV)

Perusahaan berbentuk CV merupakan bentuk usaha yang sederhana. Akan tetapi,jangkauan yang begitu luas sekali dengan memperhatikan aspek penghasilan dansebagainya. Tanggungan pajak yang dibayar CV tidak sebesar pajak yang dibayar PT. Olehkarena itu, banyak orang yang memilih bentuk usaha ini yang dianggap memiliki nilai lebihberupa pemasukan keuntungan dari perusahaannya. Langkah-langkah mendirikan badan usaha Perserikatan Komanditer (CV): 1) Persiapan

10. Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk Perserikatan

3. Komanditer (CV) 4. Menyiapkan KTP pihak yang membentuk CV 5. Menentukan calon nama yang akan digunakan oleh

CV 6. Menentukan tempat kedudukan CV 7. Menentukan pihak yang akan bertindak selaku

anggota aktif dan pihak yang akanbertindak selaku anggota pasif

8. Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari Perserikatan Komanditertersebut

2) Pendaftaran ke notaris, Untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian CV 3) Pendaftaran ke Pengadilan Negeri, Untuk memperkokoh posisi CV, sebaiknya Perserikatan Komanditer yang telah


PE1 2095

didirikan dengan akta notaris didaftarkan pada pengadilan negeri setempat denganmembawa kelengkpaan berikut:

9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV

yang bersangkutan 4) Perseroan Terbatas (PT) Pengertian: Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuanuntuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepadamasyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membelisaham perusahaan Peraturan perundangan: Ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Undang-Undangtersebut menyatakan: “ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalahbadan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha denganmodal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Kelebihan dan Kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas

Kekayaan PT terpisah dengan kekayaan para pemiliknya (pemegang saham). Kekuasaantertinggi dalam PT dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan setiappemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum. Besarnya hak suara tergantungpada banyaknya saham yang dimiliki dan bila seorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat umum, maka hak suaranya dapat diserahkan kepada orang lain. Hasilkeputusan rapat umum pemegang saham biasanya dilimpahkan kepada komisaris yangmembawahi dewan direksi untuk menjalankan kebijaksanaan manajemennya. Saham-sahamyang dikeluarkan pada umumnya ada dua, yaitu saham biasa (commond stock) dansaham istimewa (preference stock) Langkah-langkah mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas (PT): 1) Pembuatan akta notaris

3. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dankewarganegaraan pendiri

4. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dankewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang kali pertama diangkat

5. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlahsaham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telahditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

2) Anggaran dasar

6. Nama dan tempat kedudukan perseroan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

yang sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Jangka waktu berdirinya perseroan Besarnya jumlah modal dasar, modal yang

ditempatkan dan modal yang disetor Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada

jumlah saham untuk tiapklasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiapsaham

Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris

Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Tatacara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotadireksi dan komisaris

Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang

Perseroan Terbatas (UUPT)

3) Pengesahan Menteri Kehakiman Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakimanuntuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 Undang-UndangPerseroan Terbatas disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahandalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahanPT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai denganalasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga. 4) Pendaftaran wajib Akta pendirian/Anggaran Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakimanselanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelahtanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan. 5) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Apabila pendafataran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukanpermohonan pengumuman perseroan di dalam Tambahan Berita Negara (TBN) palinglambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran 4.) BUMN Menurut UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal darikekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memberikan kontribusi yang positif untukperekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalammenghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usahahampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan,


PE1 2096

kehutanan,manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri,dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaanalam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT DirgantaraIndonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT PosIndonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untukmeningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektoryang strategis dan yang kurang menguntungkan. Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini. a) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. b) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secaraefektif dan efisien. c) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi. d) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Ciri-ciri umum BUMN

4. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. 5. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun

secara fungsional dilakukan olehpemerintah. 6. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan

usaha berada di tangan pemerintah. 7. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang

berkaitan dengan kegiatan usaha. 8. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan

tanggung jawab pemerintah. 9. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah

satu sumber penghasilan negara. 10. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha

yang menguasai hajat hidup orangbanyak. 11. Melayani kepentingan umum atau pelayanan

kepada masyarakat. 12. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak

mempunyai tujuan utama mencari keuntungan,tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.

13. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.

14. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsipekonomi.

15. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

16. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat,besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.

17. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. 18. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. 19. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan

untuk kesejahteraan rakyat. 20. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan

bukan bank. 21. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,

pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegahmonopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang

dan jasa yang memenuhi hajat hidup orangbanyak, maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibatdari tingkat harga yang cenderung meningkat.

Manfaat BUMN: Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alatpemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakatbanyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. Bentuk-bentuk BUMN di Indonesia Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yangseluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yangberasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yangbertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar padakepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisadimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yangdipimpin oleh seorang Menteri BUMN.BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan.Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnyaterbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atasnama negara) yang Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan ataujasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilaiperusahaan. Ciri-ciri BUMN sebagai persero peerintah adalah sebagai berikut:

4. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden

5. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundangundangan

6. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang

7. Modalnya berbentuk saham 8. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik

negara dari kekayaan negara yangdipisahkan 9. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris 10. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai

pemegang saham milik pemerintah 11. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka

menteri berlaku sebagai RUPS, jikahanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalamperusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi perseroadalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluarpengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ perseroyang


PE1 2097

bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS. Pada beberapa persero, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannyadengan membuat persero tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki olehpublik. Contohnya adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualansebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yangtidak bisa diubah ialah:

4. Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN

5. Persero yang bergerak di bidang hankam negara 6. Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan

masyarakat 7. Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam

yang secara tegas dilarangdiprivatisasi oleh UU Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah : PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT BankBNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (padaakhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan inibukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA). Perusahaan jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal darinegara. Besarnya modal perjan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri perjan antara lain sebagai berikut:Memberikan pelayanan kepada masyarakatMerupakan bagian dari suatu departemen pemerintahDipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri ataudirektur jenderal departemen yang bersangkutanStatus karyawannya adalan pegawai negeriPada saat ini, tidak ada lagi BUMN yang berstatus perjan karena statusnya telah dialihkan menjadibentuk-bentuk badan hukum/usaha lainnya. Perjan yang beralih status menjadi persero 1. Perjan Kereta Api. Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah DepartemenPerhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadiPerusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI). 2. Perjan Pegadaian (sekarang telah beralih status lagi menjadi persero) Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah DepartemenKeuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah namamenjadi Perum Penggadaian. 3. Perjan yang beralih status menjadi badan layanan umum

Perjan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi Perjan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Perjan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Perjan Rumah Sakit Dr. Sardjito Perjan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Perjan Rumah Sakit Fatmawati

Perjan Rumah Sakit Hasan Sadikin Perjan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah

Harapan Kita Perjan Rumah Sakit Kanker Dharmais Perjan Rumah Sakit Persahabatan Perjan Rumah Sakit Sanglah Perjan yang beralih status menjadi lembaga

penyiaran publik Perjan Radio Republik Indonesia Perjan Televisi Republik Indonesia

Perusahaan umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atassaham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yangbermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Ciri-ciri perum:

3. Melayani kepentingan masyarakat umum. 4. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. 5. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di

perusahaan swasta. Artinya, perusahaanPerusahaan umumumum (PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.

6. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.

7. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. 8. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. 9. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi

perusahaan yang go public 10. Dapat menghimpun dana dari pihak

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,PerumPeruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka Ciri-ciri badan usaha milik daerah (BUMD) adalah sebagai berikut:

3. Pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usahaPemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalanperusahaan

4. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakanperusahaan

5. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang

6. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan

7. Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyatSebagai sumber pemasukan negara

8. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara lain, baik berupa bank maupunnonbank

9. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

10. Tujuan pendirian BUMD: 11. Memberikan sumbangsih pada perekonomian

nasional dan penerimaan kas negara 12. Mengejar dan mencari keuntungan 13. Pemenuhan hajat hidup orang banyak 14. Perintis kegiatan-kegiatan usaha 15. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha

kecil dan lemah 6) Yayasan Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, “Yayasan adalah badan usaha


PE1 2098

yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dandiperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang soial, keagamaan, dankemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperolehyayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, ataupihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dalam menjalankankegiatannya sehari-hari yayasan mempunyai organ yang terditri atas: Pembina, Pengurusdan Pengawas. Langkah-langkah mendirikan Yayasan adalah: 1) Penyampaian dokumen yang diperlukan

Fotokopi KTP para badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus

Nama yayasan Maksud & tujuan yayasan serta kegiatan usaha

yayasan Jangka waktu berdirinya yayasan Modal awal yayasan Susunan badan pendiri, badan pembina, dan badan

pengurus 2) Penandatangan akta pendirian yayasan 3) Pengurusan surat keterangan domisili 4) Pengurusan NPWP 5) Pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Dep. Keh dan HAM

Salinan akta pendirian yayasan yang dibubuhi materai

Fotokopi NPWP atas nama yayasan telah dilegalisir notaris

Fotocopy surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa

Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan

Berita Negara menunggu 3. diterbitkan PP

6) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) 7) Koperasi Kata koperasi berasal dari kata Co yang artinya bersama dan operation yang artinyabekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukumkoperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban,melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan paraanggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukumkoperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”. Dari batasan atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah: a. Badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsi-prinsip koperasi

b. Anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyaikepentingan dan tujuan yang sama c. Menggabungkan diri sebagai anggota secara sukarela dan mempunyai hak dantanggung jawab yang sama sebagai pencerminan adanya demokrasi dalam koperasi. d. Kerugian dan keuntungan akan ditanggung dan dinikmati bersama menurutperbandingan yang adil. e. Pengawasan dilakukan oleh anggota. f. Adanya sifat saling tolong-menolong (mutual aids). g. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib, sebagaisyarat dan kewajiban anggota Langkah-langkah dalam mendirikan Koperasi: 1) Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota yang menjadi pendiriditungkan dalam rapat pembentukkan dan akta pendirian yang memuat anggarandasar koperasi. Sebaiknya pejabat Departemen Koperasi menyaksikan. 2) Para pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yang dilampirkan 2rangkap akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukkan, surat buktipenyetoran modal dan rencana awal kegiatan usaha. 3) Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu 3 bulan setelah permintaan 4) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

PengertianPersekutuanKomanditer(CommanditaireVennootschap (CV)atau LimitedPartnership ) PersekutuanKomanditer (CV)adalah suatu bentukbadan usahapersekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yangmempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapaorang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagaipemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkatketerlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Pengertian Persekutuan Komanditer (CV) atau ComanditerVennotschap menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yangmempersekutukan modal dari dua orang atau lebih yang terbagidalam dua jenis sekutu. Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1. Sekutu aktif atau sekutu Komplementer (Pengurus), adalahsekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukanperjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakanperusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif seringjuga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurusatau sekutu aktif adala sekutu yang bertanggung jawabpenuh terhadap jalannya perusahaan termasukbertanggungjawab atas utang piutang (harta pribadinya) Pasal18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 2. Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer (Tidak Kerja), adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan.

PERTEMUAN 6

PERUSAHAAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM


PE1 2099

Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabilauntung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modalyang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapatdisamakan dengan seorang yang menitipkan modal padasuatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungandari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalamkepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usahaperusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai perserodiam (Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan denganseorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatuperusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasilkeuntungan dari modal yang dipinjamkan atau ditanamkan tersebut.Sekutu komanditer sama sekali tidak ikut terlibat mencampuri pengurusan dan pengelolaan CV. Seolah-olah sekutu komanditer initidak berbeda dengan ”pelepas uang” (geldschieter, financial backer)yang diatur dalam UU Pelepas Uang (GeldschietersordonantieStaatsblad 1938-523). Menurut Pasal 20 KUHD mengenal Sekutu Komanditer denganpenanaman modal, dimana bahwa status dan tanggung jawabnyaadalah sebagai berikut : 1. Tidak mencampuri pengurusan perusahaan atau tidak bekerjadalam CV tersebut; 2. Sekutu Komanditer ini hanya menyediakan modal atau uanguntuk mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan, sehingga Sekutu Komanditer disebut juga sekutu penanam modal terbatas (commanditeire vennootschap, limited by shares); 3. Kerugian CV yang ditanggung oleh Sekutu Komanditer, hanyaterbatas pada sejumlah modal atau uang yang disetorkan atauditanamkan (beperkte aansprakelijkheid, limited liability); 4. Nama Sekutu Komanditer tidak boleh diketahui, itu sebabnyadisebut komanditer atau commanditeire vennoot yang berartisleeping partner atau silent partner. Anggota atau sekutu dalam CV yang bertindak ke luar adalahanggota yang melakukan pengurusan. Mereka inilah yang disebut”Sekutu Komplementaris” (daden van beheer). SekutuKomplementaris berbeda kedudukannya dengan Sekutu Komanditer.Dimana bahwa Sekutu Komplementaris dapat bertindak ke luar dansebagai pengurus CV sedangkan Sekutu Komanditer hanya sebagaipenanam modal. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakanbeberapa patokan : 1. Hanya anggota penguruslah yang dapat bertindak ke luar dariCV yang disebut dengan ”Sekutu Komplementaris”; 2. Apabila anggota Sekutu Komanditer ikut mencampuripengurusan CV, maka anggota tersebut harus mamikul akibathukumnya yakni dianggap dengan sukarela ikut mengikatkandiri terhadap semua tindakan pengurusan CV. Oleh karena itu,anggota tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadimemikul seluruh utang CV secara solider; dan 3. Kepada mereka berlaku ketentuan mengenai keanggotaanFirma (Fa), sehingga ikut bertanggung jawab terhadaptindakan yang dilakukan anggota Fa lainnya sebab merekamencampuri pengurusan itu.

Dalam praktiknya telah terjadi perkembangan CV. Dimana perkembangan yang terjadi berkenaan dengan kedudukan permodalan. Apabila modal SC dianggap belum mencukupi, maka CVyang semula atas nama perseorangan dapat dikembangkan menjadiCV (yang terdiri dari Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementaris)yang terbagi atas saham. Melalui cara ini, tujuannya untuk dapatmenghimpun dana yang besar. Kekurangan modal yang diperlukandibagi-bagi atas beberapa saham dan masing-masing pemegangsaham bertindak sebagai Sekutu Komanditer dalam kedudukannyasebagai pemegang saham CV tersebut. Ada dua cara untuk memperoleh pemilikan saham oleh SekutuKomanditer : 1. Dibayar penuh secara tunai. Apabila Komanditaris membayarsaham penuh secara tunai, kepadanya dapat diberikan “sahamatas tunjuk” atau pembawa (aandelen aantonder, bearershares) atau disebut juga dengan share issue in bearer form.Jadi, nama Komanditaris sebagai pemegang saham ataupemilik saham tidak disebut dan siapa yang dapatmenunjukkan saham tersebut dianggap sebagai pemilik. Dalamkehidupan sehari-hari, saham atas tunjuk yang tidakdisebutkan pemiliknya sering dinamai dengan istilah “sahamblanko”. Peralihan haknya kepada orang lain, cukup dilakukandengan penyerahan biasa tanpa formalitas, namun harusmelalui persetujuan Komplementaris atau SekutuKomplementer dalam CV. 2. Tidak dibayar penuh secara tunai. Kalau pengambilan sahamoleh Komanditaris tidak dibayar penuh secara tunai, makayang harus diberikan kepadanya saham “atas nama”(aandelen op naam, registered share). Sehingga, namaKomanditaris harus disebut di atas saham agar pemiliknyatertentu. Pihak yang berwenang mangalihkannya kepada pihaklain, hanya dapat dilakukan Komanditaris yang bersangkutanatau penggantian persero dengan cara “endosemen” yangdisertai dengan penyerahan saham tersebut. Dalam hal inidapat dilihat, terdapat persamaan kedudukan pemegang saham (shareholders) dalam PT dengan CV atas saham. Terlepas dari adanya persamaan itu, terdapat pula perbedaankedudukan pemegang saham (shareholders) dalam PT dengan CVatas saham sebagai berikut : 1. Anggota atau pemegang saham dalam CV yang bertindak sebagai pengurus (daden van beheer) yang disebut Sekutu Komplementaris memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas(unlimited liability) sampai meliputi harta pribadinya; 2. Sebaliknya, anggota Direksi dalam PT yang bertindak sebagaipengurus, tidak ikut memikul tanggung jawab pelaksanaanperjanjian maupun utang PT. Mereka hanya bertanggungjawab sebatas pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan yangdiberikan kepadanya sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) Dapat dikatakan bahwa CV atas saham merupakan bentukperusahaan antara CV dengan PT. Maka dalam praktiknya, terhadapbentuk CV atas saham berlaku ketentuan yang mengatur tentang CV,di sampin itu diterapkan pula secara analogis ketentuan-ketentuanyang berlaku terhadap PT terutama yang berkenaan dnegan bidangyang mengatur perusahaan.Perlu diketahu bahwa apabila anggota dalam Sekutu Komanditer(Komanditaris) atau Pemegang Saham CV meninggal dunia ataupailit, sama


PE1 2100

sekali tidak mempengaruhi eksistensi kelangsungan CVtersebut. Sebaliknya, kalau yang meninggal dunia atau pailit ituadalah anggota dalam Sekutu Komplementer (Komplementaris) ataupengurus CV, maka CV tersebut berakhir dan bubar, selanjutnyadiadakan pemberesan. Hal ini berbeda dengang PT.bahwameninggalnya atau digantinya anggota Direksi, tidak mempengaruhieksistensi kelanjutan kehidupan PT. Unsur-unsur Persekutuan Komanditer (CommanditaireVennootschap (CV) atau Limited Partnership ) Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap (CV) atauLimited Partnership ) sebagai bentuk badan usaha persekutuanmemiliki unsur-unsur, sebagai berikut : Unsur CV sebagai perkumpulan : 1. Kepentingan bersama; 2. Kehendak bersama; 3. Tujuan bersama; dan 4. Kerja sama. Sebagai persekutuan perdata : 1. Perjanjian timbal balik; 2. Inbreng; dan 3. Pembagian keuntungan. Sebagai firma: 1. Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD); 2. Dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD); dan 3. Tanggung jawab sekutu (kerja) bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD). Unsur kekhususan persekutuan komanditer : Persekutuankomanditer merupakan persekutuan firma dengan bentukkhusus. Bentuk khususnya adalah adanya sekutu komanditer. Ciri Dan Sifat Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap (CV) atau Limited Partnership ) Adapun di bawah ini beberapa ciri dari CV, yang diantaranya sebagaiberikut : 1. Keanggotaan pada CV ada 2 (dua) macam diantaranya anggota aktif dan anggota pasif; 2. Sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan; 3. Sedangkan sekutu yang pasif hanyalah anggota yang menanamkan modal saja; dan 4. Tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkantanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang diatanam. Sifat Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap (CV)atau Limited Partnership ):

4. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor; 5. Modal besar karena didirikan banyak pihak; 6. Mudah mendapatkan kridit pinjaman; 7. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab

tidak terbatas 8. dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan; 9. Relatif mudah untuk didirikan; 10. Kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu.

Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan Komanditer mempunyai beberapa bentuk yaitu :

1. CV diam-diam adalah CV yang belum menyatakan diri secaraterang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Jadi,persekutuan ini keluar menyatakan diri sebagai persekutuanfirma, tetapi ke dalam sudah menjadi CV karena terdapat satuatau beberapa Sekutu Komanditer. 2. CV terang-terangan adalah CV yang secara terang-teranganmenyatakan diri sebagai CV kepada pihak ketiga. Misalnyapapan nama, kop surat, tindakan-tindakan hukum bagikepentingan persekutuan dengan mengatasnamakan CV. 3. CV atas saham adalah CV terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham (biasanya adalah saham atas nama). Tujuan Pendirian Persekutuan Komanditer (CommanditaireVennootschap (CV) atau Limited Partnership ) Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendiriannya, salahsatunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama denganperseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuaidengan keinginan para pendiri persero. Namun ada beberapa bidangusaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan harusberbadan hukum PT. Selain itu tujuan dari pendirian CV adalahsebagai Badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi danlegal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri,misalnya “pengadaan barang”, perlu suatu sarana melakukankerjasama, selain itu biasanya juga diisyaratkan apabila akanmenjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau pihal lainadanya pembentukan suatu badan usaha. Contohnya : untukpengadaan barang di kantor atau instansi pemerintah dengan nilais/d Rp 200 juta, harus menggunakan CV atau PT dengan klasifikasikecil. PERSEKUTUAN FIRMA A. Pengertian Firma, Bentuk Dan Kedudukan Hukum Persekutuan Firma Ada beberapa pengertian firma menurut para ahli dan undang-undang. 1. Persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankanperusahaan dengan nama bersama yang terdiri dari dua orang atau lebih (Pasal 16KUHD)[1]. 2. Firma adalah suatu perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaandibawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggungjawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. (Mollengraff) 3. Firma adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yang tidak sebagai perseroan komanditer. (Wery) 4. Firma adalah suatu perjanjiann yang ditujukan kearah kerjasama di antara dua orangatau lebih secara terus menerus untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah namabersama, agar memperoleh keuntungan atas hak kebendaan bersama guna mencapaitujuan pihak-pihak di antara mereka mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang,nama baik, hak-hak atau kombinasi daripadanya kedalam persekutuan. Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan, firma adalah persekutuan antara dua orangatau lebih untuk menjalan perusahaan yang di buat dengan nama bersama.Firma juga dapat dikatakan sebagai persekutuan


PE1 2101

perdata. Persekutuan perdata adalahperjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu keperusahhan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfatan yang di perolehkarenanya (Pasal 1618 KUHPerdata). Sehingga dapat disimpulkan bahwa firma adalah sebuahketentuan husus dari ketentuan yang umum yang mengatur mengenai persekutuan perdata. Firma mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut: 1. Persekutuan perdata 2. Menjalankan perusahaan 3. Dengan nama bersama 4. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan Persekutuan firma bukan merupakan badan hukum karena persekutuan firma tidak memenuhisyarat untuk menjadi badan hukum. Adapun syarat sebuah persekutuan disebut badan hukumapabila kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi dan mendapatkan mempunyaiperaturan resmi atau husus oleh pemerintah. Sedangkan persekutuan firma, kekayaanpersekutuan dengan kekayaan pribadi tidak terpisah dan tidak ada undang-undang husus yangmengatur mengenai firma. Oleh karena itu dalam mendirikan persekutuan firma tidak adakeharusan untuk mengesahkan akta pendirian oleh menteri kehakiman.[ Seperti halnya persekutuan yang lain, firma juga memiliki sifat atau ciri-ciri. Adapun sifat atauciri-ciri firma antara lain: 1. Bentuk firma ini telah digunakan baik untuk kegiatan usaha berskala besar maupunkecil. 2. Dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang pada satu lokasi, atau perusahaanbesar yang mempunyai cabang atau kantor di banyak lokasi 3. Masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan firma untuk tujuanusahanya 4. Pembubaran persekutuan firma akan tercipta jika terdapat salah satu sekutumengundurkan diri atau meninggal. 5. Tanggung Jawab seorang sekutu tidak terbatas pada jumlah investasinya. 6. Harta benda yang diinvestasikan dalam persekutuan firma tidak lagi dimiliki secaraterpisah oleh masing-masing sekutu. 7. Masing-masing sekutu berhak memperolah pembagian laba persekutuan firma. PENDIRIAN FIRMA Suatu firma dapat dibentuk dengan membuat akta pendirian oleh mereka yang mendirikannya,akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam manafirma tersebut berdomisili.Dalam mendaftarkan akta pendirian firma, ada beberapa hal yang perlu di cantumkan dalamakta tersebut. 1. Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma; 2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukahterbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan jika persekutuanfirma itu usaha yang husus maka harus disebutkan usaha yang husus itu 3. Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma 4. Saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya 5. Dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakaiuntuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperolehsalinannya atas biaya sendiri. (KUHD Pasal 25)Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawakepada panitera. (KUHD Pasal 27) KEDUDUKAN AKTA PENDIRIAN FIRMA Akta autentik pendirian persekutuan firma merupakan bukti keberadaan atau eksistensipersekutuan firma tersebut. Akan tetapi akta ini hanya merupakan dokumen internal diantarapara sekutu yang mendirikan persekutuan firma tersebut. Kehidupan dunia usaha sehari-hariseringkali menunjukkan bahwa tidah semua pelaku usaha cukup cakap untuk mengerti danmerasa perlu untuk mengetahui secara detail tentang eksistensi suatu firma. Jika kenyataan sehari-hari menunjukkan suatu pelaku usaha yang menjadi mitranya memperkenalkan diri danterlibat dalam dunia usaha dengan menggunakan suatu nama bersama yang dikenal dikalanganluas dengan berdasarkan pada hal tersebut, undang-undang sudah memungkinkan pelakuusaha tersebut untuk menggugat mitra usahanya yang cidra janji sebagai suatu persekutuanfirma, jadi dalam hal ini beban pembuktian mengenai eksistensi dari persekutuan firma dalamdunia bisnis menjadi lebih mudahadapun tugas dari mitra usahanya tersebut (yang digugatsebagai persekutuan firma) untuk membuktikan bahwa tidak ada suatu persekutuan firmadiantara para sekutunya tersebut. Bagi sekutu dalam persekutuan firma itu sendiri, keberadaan persekutuan firma diantara parasekutu tersebut, dalam hal sekutu atau persekutuan firma hendak mengugat pihak ketiga yangcidera janji terhadap persekutuan firma tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan aktapembentukan firma yang autentik, yang merupakan akta notaris Keharusan Mendaftarkan Dan Mengumumkan Akta Pendirian Firma Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian firma dalam register yangdisediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukumtempat kedudukan perseroan itu (KUHD Pasal 23) . Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabarresmi (KUHD Pasal 28)Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihakketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktuyang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hakuntuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu. Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadappihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yangdicantumkan dalam surat kabar resmi. (KUHD Pasal 29)Dari rumusan pasal 28 dan 29 KUHD dan penjelasan sebelumnya mengenai pendirianpersekutuan firma, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pendaftaran dan pengumuman dalam pembentukan atau pendirian suatu firma adalahuntuk memenuhi syarat publisitas, berdasarkan teori fiksi yang berlaku dalam ilmuhukum. Menurut teori fiksi tersebut, dengan


PE1 2102

dilakukannya pengumuman, maka seluruhanggota masyarakat di nilai dan dianggap mengetahui mengenai keberadaan ataueksistensi dari hal-hal yang dimuat dalam pengumuman tersebut. 2. Pengumuman yang dilakukan tersebut menjadi alat bukti yang kuat bagi pihak ketigamengenai hal-hal yang di sebutkan dalam pengumuman tersebut. Dalam hal adaperbedaan antara yang diumumkan dan yang didaftarkan, maka yang berlaku adalahyang diumumkan, oleh karena melalui pengumuman, masyarakat luas, dengan teorifiksi, dianggap terikat dengan pengumuman tersebut. 3. Untuk mencegah terjadinya pertentangan dalam pendaftaran dan pengumuman, makaoleh undang-undang ditentukan bahwa apa yang diumumkan itu adalah atau bersumberpada apa yang telah didaftarka di kepaniteraan pengadilan negeri, yang meliputitempat kedudukan persekutuan firma tersebut. 4. Oleh karena pengumuman tersebut bersifat dan bertujuan untuk mengikat pihak ketiga,dalam berhubungan hukum dengan persekutuan firma, maka isi dari hal-hal yang adadalam pengumuman tersebut adalah yang menurut persekutuan relevan dan perludiketahui. 5. Jika persekutuan firma (dan atau sekutu firma dalam persekutuan tersebut) lalai untukmelakukan pendaftaran dan pengumuman, maka undang-undang memberikanperlindungan kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan persekutuan firmatersebut. Perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk: A. Pihak ketiga tidak perlu menunjukkan adanya akta pendirian persekutuan firmauntuk membuktikan bahwa ada persekutuan firma diantara para sekutu tersebut. Pihak ketiga tersebut dapat mempergunakan segala alat bukti yangdiperbolehkan undang-undang, yaitu baik saksi, persangkaanm, maupunsumpah. Sedangkan bagi persekutuan firma tersebut atau sekutu dalampersekutuan tersebut, untuk membuktikan adanya persekutuan firma merekahanya dapat membuktikannya denga alat bukti tertulis, yaitu akta autentik yangmembuktikan adanya persekutuan firma tersebut. B. Dalam hal yang tersebut diatas, maka undang-undang menetukan bahwapersekutuan firma yang ada tersebut adalah persekutuan yang didirikan: 1) Untuk menjalankan perusahaan dalam segala lapangan usaha untuk segala maksud dantujuan; 2) Didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas 3) Tidak ada sekutu yang di kecualiakan dari kegiatan untuk melakukan perwakilan ataskegiatan perusahaan yang dijalankan oleh persekutuan firma tersebut. Dalam konteks ini perlu dibedakan antara kegiatan pengurusan dan perwakilan yang di aturdalam ketentuan mengenai persekutuan dalam KUHPerdata, dengan fungsi perwakilan dalammenjalankan perusahaan yang diatur dalam KUHD. 1. Selama tidak ada pendaftaran dan pengumuman, setiap pihak ketiga yang melakukanhubungan hukum atau transaksi dengan seorang sekutu dalam dalam suatu persekutuandemi hukum dilindungi. Pihak ketiga tersebut berhak menuntut pelaksanaanperikatannya dengan sekutu tersebut dan juga dari persekutuan firma menurut

segalaketentuan dan tata cara yang dimungkinkan oleh undang-undang. 2. Dengan didftarkannya akta pendirian persekutuan firma dan atau petikannya yangrelevan denga pihak ketiga dalam kepaniteraan pengadilan negeri yang meliputi tempatkedudukan firma, dan selanjutnya diumumkan dalam berita negara, maka terhitungsejak saat itu pihak ketiga baru dianggap mengetaui mengenai kekhususan dari suatupersekutuan firma, baik mengenai bidang usaha dan kegiatannya, baik mengenaijangka waktunya, dan termasuk pula batasan-batasan kewenangan dalam perwakilankegiatan menjalankan perusahaan dalam persekutuan firma tersebut. Hubungan Hukum Antara Sekutu Firma Setiap sekutu mempunyai hak dan kewajiban terhadap persekutuan. Hak dan tanggung jawabsekutu firma: 1. Setiap anggota berhak untuk melakukan pengumuman dan bertindak keluar atas namafirma 2. Perjanjian yang dibuat oleh seorang anggota, juga mengikat anggota lainnya 3. Segala sesuatu yang diperoleh oleh seorang anggota menjadi harta firma 4. Tiap-tiap anggota secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnyaatas perikatan firma yang disebut dengan tanggung jawab soliderHubungan hukum antara sekutu-sekutu dalam firma meliputi ketentuan-ketentuan berikutini: 1. Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam akta sekutu yang di tunjuk sebagaipengurus firma 2. Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma 3. Semua sekutu memberikan persetujuan jika persekutuan firma menambah sekutu baru 4. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam akta pendirian 5. Seorang sekutu dapat menggugat persekutuan firma apabila ia berposisi sebagaikreditur firma dan pemenuhannya disediakan dari kas persekutuan firma . Hubungan Hukum Antara Sekutu Firma Dengan Pihak Ketiga Hubungan hukum antara sekutu firma dengan pihak ketiga meliputi ketentuan: 1. Sekutu yang telah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasarperjanjian yang belum dibereskan pembayarannya. 2. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentinganpersekutuan, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangan itu 3. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan persekutuanfirma, meskipun di buat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena perbuatanmelawan hukum 4. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan persekutuan firma tidak adakarena tidak ada akta pendirian, maka pihak ketiga itu dapat membuktikan adanyapersekutuan firma dengan segala macam alat pembuktian. Tanggung jawab para sekutu terhadap pihak ketiga tidak di laksanakan secara langsung, artinyasegala hutang persekutuan firma dipenuhi terlebih dahulu dari kas persekutuan firma. Apabilakas tidak mencukupi, maka


PE1 2103

kekayaan pribadi masing-masing sekutu dipertanggungjawabkansampai hutang terpenuhi semua. Berakhir Dan Pemberesan Persekutuan Firma Pembubaran Persekutuan Firma diatur dalam ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD.Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan Persekutuan Firmaberakhir, yaitu : 1. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian; 2. Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya; 3. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma; 4. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; 5. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan ataudinyatakan pailit. Pasal 31 KUHD menyebutkan bahwa firma dapat berahir karena berakhirnya jangka waktu yangditetapkan dalam akta pendirian. Juga dapat bubar sebelum berahir jangka waktunya sebagaiakibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Pembubaran persekutuan firma harusdilakukan dengan akta autentik di muka notaris, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeridan di umumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman inimengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, atau perubahanterhadap pihak ketiga. Jika terjadi hal-hal seperti yang disebutkan dalam pasal 31 tersebutmaka persekutuan firma harus dibubarka terlebih, meskipun nantinya persekutuan firma dapatdilanjutkandengan nama bersama yang sama. Dalam pembubaran atau berakhirnya suatu firma diperlukan pemberesan. Yang bertugasmelakukan pemberesan ialah mereka yang ditetapkan dalam akta pendirian. Jika terjadiperbedaan pendapat dalam pembubaran persekutuan, husunya pengambilan keputusan, makaharus dilakukan pemungutan suara, suara terbanyak bisa menunjuk orang lain sebagaipemberes pembubaran persekutuan firma. Artinya pemberesan pembubaran persekutuanfirma bisa dilakukan oleh sekutu yang bukan pengurus. Jika dalam pemungutan suara samabanyak, maka keputusan harus diserahkan kepada pengadilan negeri, denganmempertimbangka kepentingan persekutuan firma yang telah dibubarkan tersebut. (Pasal 32KUHD ) Pemberes bertugas menyelesaikan semua hutang persekutuan firma dengan menggunakanuang kas. Jika masih ada saldo, maka saldo tersebut dibagi di antara para sekutu. Jika adakekurangan, maka kekurangan itu harus ditanggung dari kekayaan pribadi para sekutu.Setelah pemberesan selesai dilakukan, segala buku-buku persekutuan firma yang telahdibubarkan harus tetap disimpan oleh salah satu sekutu firma, yang berdasarka suaraterbanyak atau, dalam hal kesamaan jumlah suara, maka harus disimpan oleh sekutu yangditunjuk pengadilan negeri. (Pasal 35 KUHD) PERSEKUTUAN PERDATA Maatschap atau Persekutuan Perdata, adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama danberkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan

nama bersama. Maatschap sebenarnya adalah bentuk umum dari Firma danPerseroan Komanditer (Comanditaire Venotschap). Dimana sebenarnya aturan dari Maatschap, Firma dan CV pada dasarnyasama, namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya. Pada dasarnya pendirian suatu Maatschap dapat dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu: 1 . Untuk kegiatan yang bersifat komersial 2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi. Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah associate,partner, rekan atau Co (compagnon).Mengenai Maatschap ini diatur dalam bab ke VIII bagian pertama dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum PerdataIndonesia (selanjutnya akan kita sebut BW). Karakteristik dari Maatschap yang tidak dimiliki oleh Firma dan CV adalah: Maatschap merupakan kumpulan dari orang-orangyang memiliki profesi yang sama. Oleh karena itu, didalam pembukaan suatu Maatschap Akuntan misalnya, maka parasekutunya harusnya hanya orang-orang yang berprofesi sebagai Akuntan saja. Jadi tidak boleh dibuat misalnya: Kantor AkuntanPublik Suswinarno, Ak dan Rekan, tapi ternyata para sekutunya terdiri dari Notaris, Pengacara ataupun konsultan manajemen. Demikian pula untuk Maatschap yang dibentuk oleh para Notaris ataupun para pengacara.Seperti halnya firma, maka dalam Maatschap para sekutu masing-masing bersifat independen. Artinya, masing-masingsekutu berhak untuk bertindak keluar dan melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, khususnya untuk tindakanpengurusan sepanjang hal tersebut tidak dilarang dalam anggaran dasarnya. Pembatasan tindakan keluar tersebut biasanya mengacupada perbuatan yang bersifat kepemilikan, ataupun yang berarti Maatschap tersebut dengan suatu hutang atau kewajibantertentu. Dalam hal demikian, maka perbuatan hukum dimaksud harus mendapat persetujuan dari sekutu yang lain.Dalam pendirian suatu Maatschap, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan Maatschap tersebut.“Kontribusi” ini dalam istilah hukumnya disebut “inbreng”(pemasukan ke dalam Perseroan). Para sekutu dapat berkontribusidalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, good will, dan know how. Good Will itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti: pangsapasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun Merek (brand image). Sedangkan Know how bisa berupa keahlian di bidang tertentu,seperti: dalam Maatschap Kantor Hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya.Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomisdalam bahasaIndonesia Syarat pendirian suatu Maatschap (Persekutuan Perdata), sama dengan Firma ataupun CV, yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan pejanjian dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena, padadasarnya akta pendirian Maatschap sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-samadan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut .Maatschap atau yang lebih dikenal


PE1 2104

sebagai persekutuan perdata /perkongsian/kompanyon diatur dalam pasal 1618 hinggapasal 1652 KUHPer dan diartikan sebagai: “suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, denganmaksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (pasal 1618 KUHPer)” ‘sesuatu’ disini dapat diartikan dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang-barang lain, ataupunkerajinan yang dimasukkan kedalam persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau mitra yang bersangkutan. ‘kerajinan’ yangdimaksud juga bisa berupa tenaga atau ketrampilan yang dimasukkan kedalam persekutuan karena hal ini merupakan syarat mutlakbagi terbentuknya maatschap.Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPer, dapat disimpulkan bahwa maatschap setidaknya mengandungunsur-unsur dibawah ini: a. bertindak secara terang-terangan b. harus bersifat kebendaan c. untuk memperoleh keuntungan d. keuntungan dibagi-bagikan antara anggota e. kerjasama ini tidak nyata tampak keluar atau tidak diberitahukan kepada umum f. harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai sifat yang dibenarkan dan diizinkan g. diadakan untuk kepentingan bersama anggotanya Mengenai pendiriannya sendiri, maatschap dapat didirikan melalui perjanjian sederhana, dan tanpa pengajuan formal, atautidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan secara lisan, namun tidak menutup kemungkinan juga bilaingin dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat secara otentik. Maatschap biasanya bertindak di bawah nama para anggota ataumitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum.Mengenai tanggung jawab, dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu tanggung jawab intern para sekutu, dan tanggung jawabekstern terhadap pihak ketiga. Untuk yang pertama (intern), maka para sekutu dapat menunjuk salah seorang diantara mereka ataupihak ketiga untuk menjadi Pengurus Maatschap guna melakukan semua tindakan kepengurusan atas nama maatschap (pasal 1637KUHPer). Bila tidak dijanjikan demikian, maka setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa, supaya yangsatu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama maatschap dan atas nama mereka (pasal 1639 KUHPer). Untuk yang kedua (ekstern), dalam pasal 1642 KUHPer dinyatakan bahwa “para sekutu tidaklah terikat masing-masing untukseluruh utang maatschap dan masing-masing mitra tidak bisa mengikat mitra lainnya apabila mereka tidak telah memberikan kuasakepadanya untuk itu.”Dengan demikian, dapat disimpulkan, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian, maka setiap sekutu berhak untukbertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu, dengancatatan diberikan hak khusus bagi sekutu yang tidak setuju untuk dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut untuk mengajukankeberatan pada waktu yang telah ditentukan sehingga terbebas dari tanggung jawab atas tindakan tersebut.

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, para sekutu bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan maatschapakan dibagikan diantara mereka. Apabila hal ini tidak diatur, maka keuntungan atau kerugian akan dibagikan seimbang menurutkontribusi setiap sekutu dan sekutu yang hanya mengkontribusikan ketrampilan, jerih payah, akan memperoleh keuntungan ataukerugian yang sama dengan sekutu yang kontribusinya paling kecil baik dalam hal uang maupun barang (pasal 1635 KUHPer).Namun perlu dicatat disini bahwa suatu janji untuk memberikan seluruh keuntungan pada salah seorang sekutu adalah batal, namunsebaliknya, janji yang mengatakan bahwa seluruh kerugian akan ditanggung oleh salah seorang sekutu adalah diperbolehkan Bagaimana halnya bila maatschap bubar? Apa yang terjadi dengan kekayaan maatschap tersebut? Dalam pasal 1646KUHPer, suatu maatschap dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini: 1 - lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian maatschap; 2 - musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok permitraan; 3 - atas kehendak beberapa atau sesorang sekutu; 4 - jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit Bila maatschap bubar, maka harta kekayaan maatschap akan dibagi kepada anggota maatschap berdasarkan perjanjianterdahulu, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bagaimana bila kekayaan maatschap justru tidak cukup untukmembayar utang? Kembali pada karakteristik maatschap itu sendiri, maka utang tersebut akan ditanggung bersama (tanggungrenteng) oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Cara yang tersebut pertama kiranya tidak memerlukan penjelasan. Sebagaimana halnya dengan semua perjanjian yangdibuat untuk suatu waktu tertentu, maka suatu perjanjian persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu yang ditetapkan dalamperjanjian berakhir apabila waktu itu habis.Para pembentuk perseroan (maatschap) dapat menyimpang dari penentuan ini yaitu menentukan cara-cara lain untukterhentinya perseroan.Misalnya ada cara terhenti maatschap yang tidak disebutkan oleh pasal 1646, yaitu pembubaran maatschap oleh hakim,yang dimaksudkan oleh pasal 1647 KUHPer, dan lagi kalau ada persetujuan baru antara segenap peserta untuk menghentikanpersetujuan perseroan semula. Cara yang tersebut ke-2, diatur lebih lanjut oleh pasal 1648 KUHPer, sebagai berikut: Apabila yang dimaksudkan dalam maatschap ialah hanya pemakaian saja dari suatu barang dan hak milik atas barang itutetap berada di tangan si peserta yang memasukkan barang itu maka maastchap tentu berhenti kalau barangnya musnah terbakar. Apabila yang dijanjikan dimasukkan dalam maastchap ialah hak miliknya atas barang, maka perbedaan, apakah barang itusudah atau belum dimasukkan. Kalau belum, maka maastchap terhenti dengan musnahnya barang. Kalau sudah, maka maastchapmenderita kerugian akibat dari


PE1 2105

musnahnya barang, dan kerugian ini mungkin sekali telah ditanggung dengan suatu asuransi. Cara yang tersebut ke-3 diatur lebih lanjut oleh pasal 1619 dan 1650 sebagai berikut: Kalau umur maastchap tidak ditetapkan lebih dulu, maka tiap peserta berhak menghentikan maastchap secaramemberitahukan kepada peserta-peserta lain (opzegging) tetapi penghentian ini harus dilakukan secara jujur dan tidak padawaktu, yang tidak layak maastchap dihentikan (ontijding).Sebagai contoh dari ketiadaan kejujuran disebutkan peristiwa, dalam mana seorang peserta yang menghentikan itu,bermaksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan, yang semula oleh segenap peserta diharapkan akan dinikmati bersama. Sebagai contoh daripada waktu yang tidak layak (ontijdig) untuk penghentian maastchap, disebutkan keadaan dalam manabarang-barang kekayaan adalah baru berkurang, tetapi ada harapan kemudian barang tersebut akan bertambah, maka ada bainyaterhentinya maastchap ditangguhkan dahulu.Hak untuk menghentikan maastchap ini dapat ditiadakan pada waktu pembentukan maastchap.Tetapi kalau ini terjadi, masih ada jalan untuk menghabiskan perhubungan hukum yang tidak diingini, dengan jalanmempergunakan pasal 16478, yaitu dari hukum dapat diminta supaya membubarkan maastchap, kalau ada alas an sah (wettigeredden). Dan sebagai contoh disebutkan: apabila peserta lain tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan, atau apabila peserta lainoleh karena sakit tidak dapat mengurus maastchap sebai-baiknya, dan selanjutnya ditegaskan, bahwa hakimlah yang menentukanketetapan atau pentingnya dari alasan yang dikemukakan untuk membubarkan maastchap.Dari dua contoh disebutkan oleh pasal 1647 tadi, dapat disimpulkan, bahwa, pada umumnya sebagai alasan yang sah dapatdianggap perbuatan-pernuatan dari peserta lain atau keadaan-keadaan, yang mengakibatkan kerjasama antara para peserta untuktujuan maastchap adalah tidak mungkin lagi atau menjadikan amat sukar. Dalam hal kematian salah seorang peserta, menurut pasal 1651dasar dijanjikan, bahwa, apabila seorang peserta meninggaldunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya, atau diantara para peserta lainnya.Kalau terjadi peristiwa yang belakangan ini disebutkan ini menutur ayat (2), para ahli waris dari almarhum peserta hanyadapat minta pembagian kekayaan maastchap menurut keadaan pada waktu wafatnya si almarhum itu,akan tetapi apabila padawaktu itu masih ada hal-hal yang harus dilaksanakan, maka untung rugi dari pelaksanaan itu dinikmati atau diderita pula oleh paraahli waris. Pada akhirnya, pasal 1652 menentukan, kalau sebagai akibat dari penghentian, kekayaan harus dibagi diantara parapeserta, maka berlakulah pasal-pasal dari BW mengenai pembagian boedel-warisan dari seorang yang meninggal dunia (pasal1066 dan seterusnya).Pembagian ini yang lazimnya juga dinamakan “liquidate”, mungkin sekali baru dapat dilaksanakan agak lama sesudahmaastchap dihentikan

Pengertian Perseroan Terbatas PERSEROAN TERBATAS adalah badan usaha yang berbentuk badan hukumyang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, danmelakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham – Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT). Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggaplayaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatanhukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut sertamenuntut di depan pengadilan.Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhipersyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalamUUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tatacara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akandidirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar olehMenteri.Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnyaterbagi dalam bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambilbagian modal itu dalam bentuk saham – dan mereka mendapat bukti suratsaham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para pemegangsaham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkanya ke dalamperseroan (limited liability). Segala hutang perseroan tidak dapat ditimpakkankepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanyasebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepadaperseroan. Pendirian PT dilakukan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, pendirian PT harus dilakukanoleh lebih dari satu orang yang saling berjanji untuk mendirikan perseroan, dan mereka yang berjanji itumemasukan modalnya ke dalam perseroan dalam bentuk saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dalambentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia – notaris yang dimaksud adalah notaris yang wilayah kerjanyasesuai dengan domisili perseroan. Agar sah menjadi Badan Hukum, akta notaris itu harus disahkan olehMenteri Hukum dan HAM RI. Modal Perseroan Terbatas Modal Perseroan Terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapatdinilai berdasarkan permodalannya. Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena belumsepenuhnya modal tersebut disetorkan – hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai totalperusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan.Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya kedalam perseroan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnyadisetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggupdimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan.

PERTEMUAN 7

PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM


PE1 2106

Modal Disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkankedalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalamperusahaan. Menurut UUPT, Modal Ditempatkan harus telah disetor penuh oleh para pemegang saham.Organ Perseroan TerbatasOrgan PT berarti organisasi yang menyelenggaran suatu Perseroan Terbatas, yaitu yang terdiri dari Rapat Umum pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organtersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggidalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dan wewenang yangtidak di serahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Wewenang tersebut meliputi penetapan danperubahan Anggaran Dasar perseroan, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuanserta pengesahan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentianDireksi dan Dewan Komisaris, penetapan mengenai penggabungan dan peleburan serta pengambilalihanperseroan, serta penetapan pembubaran perseroan. Direksi Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dantujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugasmenjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi memilikikewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksibiasanya dibantu oleh Manajemen. Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umumdan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalammenjalankan kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroanserta mencocokkannya dengan keadaan keuangan perseroan. Sesuai kewenangannya tersebut, DewanKomisaris juga berhak memberhentikan Direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan denganAnggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkandan Modal Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham.Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besarperusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Penilaian inisangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan. ModalDasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Menurut Undang-undangperseroan Terbatas (UUPT), besarnya Modal Dasar adalah minimal Rp.50.000.000 – undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapatmenentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari Rp. 50.000.000. Modal Dasar bukan merupakan modal riil, karena Modal Dasarhanya menentukan sampai seberapa

kuat perusahaan tersebut dapatmenyediakan modalnya – sampai seberapa besar perusahaan tersebut mampumenghimpun aset-aset dan kekayaannya. Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untukmenanamkan modalnya di dalam perseroan. Jika para pemegang saham hanyasanggup memasukan modalnya sebesar 35% dari Modal Dasar, makabesarnya Modal Ditempatkan perseroan itu adalah sebesar 35%. Seperti halnyaModal Dasar, Modal Ditempatkan bukanlah modal riil karena modal tersebutbelum benar-benar disetorkan. Modal Ditempatkan hanya menunjukankesanggupan pemegang saham, yaitu sampai seberapa banyak parapemegang saham dapat menanamkan modalnya kedalam perseroan. Menurutpasal 33UUPT, besarnya Modal Ditempatkan adalah minimal 25% dari ModalDasar. Modal Disetor adalah modal perseroan yang dianggap riil karena telah benar-benar disetorkan kedalamPT. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan.Besarnya Modal Disetor, menurut UUPT, adalah sebesar Modal Ditempatkan – paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh (pasal 33 ayat (1) UUPT).Penyetoran itu dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, misalnya bukti pemasukan uang daripemegang saham kedalam rekening bank perseroan.Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Jikapenyetoran modal saham itu dilakukan dalam bentuk lainnya, maka penilaian setoran modal sahamtersebut ditentukan berdasarkan “nilai wajar” yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli.Apabila penyetoran saham itu dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak – misalnya tanah – makapenyetoran itu harus diumumkan dalam minimal satu surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah AktaPendirian ditandatangani. Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, termasuk juga dimiliki oleh perseroan lainyang sahamnya langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan – kepemilikan silang (crossholders). Pelarangan ini tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihankarena hukum, hibah, atau hibah wasiat – namun dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal perolehanharus dialihkan kepada pihak lain yang tidak di larang memiliki saham dalam perseroan. Penambahan Modal PT Perseroan dapat melakukan penambahan modal, namun harus dengan persetujuan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) – kewenangan persetujuan itu dapat diserahkan kepada Dewan Komisarisuntuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Keputusan RUPS untuk melakukan penambahan modalditempatkan dan disetor adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suarayang dikeluarkan – kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Seluruh saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkankepada setiap pemegang saham. Penawaran terlebih dahulu itu tidak


PE1 2107

berlaku dalam hal pengeluaransaham ditujukan kepada karyawan perseroan, ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yangdapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau dilakukandalam rangka reorganisasi dan restrukturisasi perseroan. Jika para pemegang saham yang telahditawarkan terlebh dahulu tidak menggunakan haknya untuk membeli saham tersebut dalam jangka waktu14 hari sejak tanggal penawaran, maka perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil itukepada pihak ketiga. Pengurangan Modal PT Selain penambahan modal, perseroan juga dapat melakukan pengurangan modal. Pengurangan modal ituharus dilakukan dengan persetujuan RUPS dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suarasetuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan UUPT dan Angagran Dasar. Direksi wajibmemberitahukan pengurangan modal itu kepada semua kreditur dengan mengumumkannya dalam 1surat kabar atau lebih – dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan RUPS.Pemberitahuan dalam surat kabar itu bertujuan untuk menampung adanya keberatan dari pihak lain(kreditur) yang berkepentingan. Pengurangan modal perseroan dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapatpersetujuan Menteri. Persetujuan itu diberikan apabila tidak ada keberatan dari kreditur lain, atau telahdicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditur, atau gugatan kreditur ditolak oleh pengadilan.Keputusan RUPS tentang pengurangan modal dilakukan dengan cara penarikan kembali saham ataupenurunan nilai nominal saham Permintaan Diadakannya RUPS RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenanganekslusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-UndangPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.Dalam bentuk kongkret-nya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keteranganketeranganmengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris.Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukankebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusansebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaianketerangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuaiagendanya. Dalam forum RUPS, para peserta tidak dapat memberikanketerangan dan keputusan diluar agenda rapat – kecuali RUPS itu dihadiri olehsemua pemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapatitu dengan suara bulat.Sebagai sebuah forum, pada prinsipnya RUPS harus diselenggarakan diIndonesia. Penyelenggaraan itu dilakukan di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat Perseroan melakukan kegiatan utamanya. Selain di tempatPerseroan, RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik,misalnya media telekonferensi atau video konferensi. Semua peserta RUPSyang diselenggarakan dengan media elektronik harus bisa saling melihat danmendengar secara langsung serta berpartisipasi di

dalam rapat. Meskipunsifatnya telekonferensi, RUPS itu juga harus dibuatkan risalah rapatnya danditandatangani oleh semua peserta rapat. Jenis RUPS dapat terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan wajibdiselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan,Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Lainnya dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Sebelum diselenggarakannya RUPS, terlebih dahulu dilakukan Pemanggilan RUPS, dan sebelumPemanggilan RUPS para pemegang saham yang memiliki hak suara mengajukan Permintaan RUPS.Permintaan diadakannya RUPS dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi – dantembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setelah Direksi menerima surat tercatat,selanjutnya Direksi wajib melakukan Pemanggilan RUPS. Pemanggilan itu dilakukan dalam jangka waktu15 hari sejak tanggal permintaan dengan surat tercatat itu diterima oleh Direksi.Ada kalanya Direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan – 15hari sejak menerima surat tercatat. Jika Direksi tidak juga melakukan Pemanggilan RUPS dalam bataswaktu itu, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembali dengan surat tercatat oleh pemegangsaham, namun kali ini bukan kepada Direksi melainkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, DewanKomisaris yang melakukan Pemanggilan RUPS – juga dengan jangka waktu 15 hari sejak penerimaansurat tercatat.Ada kemungkinan juga baik Direksi maupun Dewan Komisaris, setelah diajukannya Permintaan RUPSoleh pemegang saham, tidak melakukan Pemanggilan RUPS. Jika hal ini yang terjadi maka pemegangsaham dapat mengajukan permohonan itu sekali lagi melalui pengadilan. Kepada ketua pengadilan negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, pemegang saham mengajukanpermohonan untuk dibuat penetapan pengadilan agar: memberikan izin kepada pemohon (pemegang saham) untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPS. Pengadilan, setelah mempelajari keterangandan bukti dari pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris, selanjutnya menetapkan pemberian izinpenyelenggaraan RUPS. Permohonan dapat ditolak jika pemegang saham tidak dapat membuktikanalasannya – persyaratan dan kepentingannya. Pemanggilan RUPS Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham – atau oleh Dewan Komisarisdan pemegang saham sendiri dalam hal Direksi tidak melaksanakan pemanggilan. Pemanggilan RUPSdilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum RUPS diselenggrakan. Selain dengan surattercatat, pemanggilan RUPS dapat juga dilakukan melalui surat kabar. Dalam pemanggilan itu harusdicantumkan “tanggal”, “waktu”, “tempat”, dan “agenda” rapat. Selain deskripsi rapat, dalam pemanggilanjuga wajib disertakan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS telah tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan RUPS diadakan. Perseroan wajibmemberikan


PE1 2108

salinan bahan tersebut kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Hak Suara Pemegang Saham dalam RUPS Pada prinsipnya setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan memiliki setidaknya satu hak suara.Namun, Perseroan juga dapat menentukan hak suara itu lebih besar atau lebih kecil, selama hal ituditentukan dalam Anggaran Dasarnya. Meskipun setiap saham memiliki setidaknya satu hak suara,namun hak suara itu tidak berlaku bagi saham-saham berikut: a. Saham yang dikuasai sendiri oleh Perseroan. b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak Perseroannya – baik langsung maupuntidak langsung. c. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya langsung atau tidaklangsung telah dimiliki Perseroan. Hak suara para pemegang saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS – kecualisaham yang tidak memiliki hak suara. Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan, suara yangdikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham yang dimilikinyadengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sertakaryawan Perseroan, dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegangsaham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan untuk mewakili kehadirannya menjaditidak berlaku untuk rapat tersebut. Kuorum RUPS RUPS baru dapat diselenggarakan jika 1/2 lebih dari seluruh saham dengan hak suara menghadirinya –kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika kuorum tersebut tidak tercapai,Direksi dapat melakukan Pemanggilan RUPS Kedua. Pemanggilan RUPS Kedua harus menyebutkanbahwa RUPS Pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. RUPS Kedua sah dan berhakmengambil keputusan jika RUPS itu dihadiri oleh minimal 1/3 dari jumlah seluruh saham dengan haksuara. Jika kuorum RUPS Kedua juga tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilannegeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga. Selanjutnya, RUPS Ketiga itu dilangsungkan dengandasar kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS Ketiga harusmenyebutkan bahwa RUPS Kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPSKedua dan RUPS Ketiga masing-masing dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS Kedua atau RUPS Ketiga itu dilaksanakan. RUPS Kedua dan RUPS Ketiga diselenggarakan dalamjangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinyadilangsungkan.Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal upaya musyawarah untukmufakat itu tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat palingsedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya sahjika disetujui paling sedikit 2/3 bagian

dari jumlah suara yang dikeluarkan – kecuali Anggaran Dasarmenentukan kuorum kehadiran yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapatdiselenggarakan RUPS Kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapatpaling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dankeputusannya sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Risalah Rapat Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, ketua rapat wajib membuat dan menandatangani risalah RUPS.Selain ketua rapat, minimal 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS jugamenandatangani risalah tersebut. Tanda tangan itu tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat denganakta notaris. Selain dalam rapat, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutanDireksi Mengurus Perseroan Terbatas Direksi Perseroan Terbatas bisa terdiri dari satu orang atau bisa juga lebih darisatu orang, hal itu tergantung dari kebutuhan operasional Perseroan. Kecualiuntuk Perseroan yang usahanya menghimpun dan mengelola danamasyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan Perseroan terbuka(Tbk.), wajib memiliki minimal 2 orang anggota Direksi. Pembagian tugas danwewenang Direksi yang anggotanya terdiri dari 2 orang atau lebih ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS. Jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugasdan wewenang semacam itu, maka anggota Direksi sendiri yangmenetapkannya berdasarkan Keputusan Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan pengurusanPerseroan. Meski pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, namunharus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapatmemberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada oranglain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan.Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatasdan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang danAnggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebihdari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggotaDireksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain – misalnya AnggaranDasar menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang.Menurut Undang-undang, anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan di pengadilan untuksengketa yang terjadi diantara Perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan. Ketidakberwenanganmewakili itu juga berlaku apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingandengan Perseroan. Dalam keadaan tersebut, yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksiyang lainnya, atau jika seluruh anggota Direksi mempunyai perbenturan kepentingan maka kewenanganitu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.


PE1 2109

Bagaimana jika sengketa itu juga melibatkan kepentingan DewanKomisaris? Dalam keadaan yang demikian, RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk mewakili kepentinganPerseroan.Karena pengurusan Perseroan merupakan tanggung jawab Direksi, maka Direksi bertanggung jawab pulaterhadap kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelaliannya dalam menjalankantugasnya. Anggota Direksi menanggung secara pribadi kerugian tersebut – dalam hal Direksi terdiri dari 2orang atau lebih maka tanggung jawab itu berlaku secara tanggung renteng. Anggota Direksi dapatterlepas dari tanggung jawab kerugian itu jika mereka dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibatkesalahan atau kelalaiannya, dan Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati,tidak mempunyai benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan pencegahan. Pemegang saham,atas nama Perseroan, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya itu menimbulkan kerugian Perseroan. Kewajiban Direksi Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan, Direksi wajib membuat DaftarPemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. Selain dokumen-dokumentersebut, Direksi juga berkewajiban membuat Laporan Tahunan Perseroan dan DokumenKeuangan Perseroan, serta memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan itu. Direksiwajib memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dokumen-dokumen itu ataspermohonan tertulis. Dalam mengurus saham Perseroan, anggota Direksi wajib melaporkan kepadaPerseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan keluarganya, untukselanjutnya dicatat dalam Daftar Khusus. Dalam mengurus harta kekayaan Perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untukmengalihkan kekayaan tersebut atau untuk menjadikannya jaminan hutang. Kekayaan Perseroan yangwajib mendapat persetujuan RUPS itu adalah kekayaan Perseroan yang terdiri lebih dari 50% jumlahkekayaan bersih Perseroan – baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lainmaupun tidak. Transaksi itu adalah transaksi pengalihan kekayaan yang terjadi dalam jangka waktu satutahun buku, atau bisa juga jangka waktu yang lebih lama asalkan diatur dalam Anggaran Dasarnya. Persetujuan RUPS tidak diperlukan jika tindakan pengalihan atau penjaminan itu telah diatur dalamAnggaran Dasarnya. Tindakan Direksi dalam mengalihkan atau menjaminkan kekayaan Perseroan,meskipun dilakukan tanpa persetujuan RUPS dan tidak diatur dalam Anggaran Dasarnya, tetap mengikatPerseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum itu beritikad baik. Pengangkatan Direksi Orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukanperbuatan hukum. Selain syarat umum tersebut, secara khusus undang-undang juga mengatur bahwaseseorang tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi jika dalam waktu 5 tahun sebelumpengangkatannya ia pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukantindak

pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Pada saat pendirian, pengangkatan itu untuk pertama kalinyadilakukan oleh Pendiri Perseroan dan dicantumkan dalam akta pendiriannya. Pengangkatan itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali. Anggaran dasar dapat mengaturtentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, termasuk tata carapencalonannya. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.Jika RUPS tidak menetapkannya, maka mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi harus diberitahukan kepada MenteriHukum dan HAM – Departemen Hukum dan HAM. Pemberitahuan itu bertujuan agar perubahan anggotaDireksi dicatat dalam Daftar Perseroan. Dengan pencatatan tersebut, maka calon anggota Direksi telahsah menjadi anggota Direksi, dan efektif dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Pemberitahuan itudilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Jika pemberitahuan itu belumdilakukan, Menteri akan menolak setiap permohonan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang baru – yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan. Segala ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkankeputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut juga dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalamhal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya besarnya gaji dan tunjangananggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pemberhentian Direksi Pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS – denganmenyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian itu diambil setelah anggota Direksi diberi kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri itu tidak diperlukan dalamhal anggota Direksi yang akan diberhentikan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.Selain oleh RUPS, anggota Direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh DewanKomisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertuliskepada anggota Direksi, dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenangmelakukan tugas-tugasnya. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentiansementara harus diselenggarakan RUPS. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Jika jangka waktu 30 hari itu telahlewat dan RUPS tidak juga diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal.


PE1 2110

Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Dalam hal kepailitan, Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendirikepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS. Undangn-undang PT telahmensyaratkan, bahwa persetujuan untuk menyatakan pailitnya Perseroan harus dengan persetujuanRUPS. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan harta pailit tidak cukupuntuk membayar seluruh kewajiban Perseroan, maka setiap anggota Direksi secara tanggung rentengbertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Tanggung jawab tersebutjuga berlaku terhadap anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggotaDireksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota Direksi dapatmenghindar dari tanggung jawab kepailitan apabila dirinya dapat membuktikan: 1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. 2. Anggota Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya. 3. Anggota Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukannya. 4. Anggota Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Tugas Dewan Komisaris Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikannasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan nasihat itu dilaksanakan olehDewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan olehDewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalammelakukan pengurusan Perseroan Terbatas, serta jalannya pengurusantersebut secara umum – baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuanuntuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan. Jumlah anggota Dewan Komisaris seperti juga Direksi, bisa terdiri dari satuorang anggota atau bisa juga lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari satuorang anggota bersifat “majelis”, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidakdapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewandapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan DewanKomisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan mengeloladana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta PerseroanTerbuka (Tbkk.) wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota DewanKomisaris. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris Syarat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah cakap melakukanperbuatan hukum. Selain syarat umum tersebut, secara khusus calon anggotaDewan Komisaris tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisarisapabila dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakanpailit, atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yangdinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karenamelakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Untuk pertama kalinya (pada saatpendirian Perseroan), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam aktapendirian Perseroan. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan setelahnyadapat diangkat kembali. Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur tentang tata cara pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentangpencalonannya. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota DewanKomisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM agardicatat dalam Daftar Perseroan. Pemberitahuan itu dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan, Menteri dapat menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yangdisampaikan kepada Menteri oleh Direksi. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dantunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris mengikuti tata cara yang berlaku bagipemberhentian anggota Direksi. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktuberdasarkan keputusan RUPS – dengan menyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian itudiambil setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS .Pemberian kesempatan untuk membela diri itu tidak diperlukan dalam hal anggota Dewan Komisaris yangakan diberhentikan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan komisaris Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Setiapanggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan akibat darikesalahan dan kelaliannya dalam menjalankan tugas. Jika Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggotaatau lebih, tanggung jawab itu berlaku secara tanggung renteng diantara anggota Dewan Komisaris.Anggota Dewan Komisaris dapat menghindari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikanbahwa ia telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak mempunyai kepentinganpribadi atas pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan telah memberikan nasihat untukmencegah kerugian. Pemegang saham dapat menggugat ke pengadilan terhadap anggota DewanKomisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya itu menimbulkan kerugian Perseroan.Dalam hal terjadinya kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukanpengawasan Direksi, dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajibanPerseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikutbertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi Perseroan. Tanggungjawab tersebut berlaku juga bagi orang yang dalam 5 tahun


PE1 2111

sebelum putusan pailit diucapkan menjabatsebagai Dewan Komisaris. Selain tugas-tugas umum, Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban untuk membuat risalah rapat DewanKomisaris dan menyimpan salinannya. Selain itu Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melaporkankepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada Perseroan tersebut danPerseroan lain. Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugaspengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Perbuatan Hukum Tertentu Dewan Komisaris Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukanperbuatan hukum tertentu diluar tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Wewenang tersebutditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk syarat-syaratnya. Tanpa persetujuan ataubantuan Dewan Komisaris berdasarkan syarat-syarat dalam Anggaran Dasar, perbuatan hukum Direksi tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Diluar tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris juga dapat melakukan tindakanpengurusan Perseroan dalam “keadaan tertentu”. Tindakan tersebut dilakukan hanya untuk “jangka waktutertentu”. Tindakan Dewan Komisaris dalam keadaan dan jangka waktu tertentu itu berlaku terhadapsemua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Prosedur Pembubaran Perseroan Terbatas Praktek pembubaran Perseroan menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun2007 akibat keputusan RUPS ternyata terdapat inkonsistensi pelaksanaan pasal 152ayat 5 UU 40/2007 yang mengatur tentang pencatatan berakhirnya status badanhukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dalam Daftar Perseroan. Pembubaran Perseroan dalam UU 40/2007 diatur dalam pasal 142 sampaidengan pasal 152, dimana yang berbeda dengan pengaturan dalam UU 1/1995 (pasal114 s/d pasal 124) adalah mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan.Dalam UU 40/2007 ditegaskan bahwa Menteri akan mencatat berakhirnya statusbadan hukum Perseroan yaitu setelah mendapatkan pemberitahuan dari Likuidatortentang hasil akhir proses likuidasi yang dicantumkan dalam RUPS "terakhir".Untuk lebih jelasnya berikkut ini diuraikan langkah-langkah pembubaran PTberdasarkan RUPS : 1. Pelaksanaan RUPS dengan materi acara Pembubaran PT diikuti denganpenunjukan Likuidator untuk melakukan proses likuidasi ( pasal 142 ayat 1 dan2)

2. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan,Likuidator harus mengumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negara RepublikIndonesia serta memberitahukan kepada Menteri ( pasal 147 ayat 1). Catatan :Dalam tahap ini Menteri hanya mencatat bahwa Perseroan dalam likuidasi. 3. Dalam tahap pemberesan harta kekayaan Perseroan, Likuidator wajibmengumumkan dalam Surat Kabar dan BNRI mengenai Rencana pembagiankekayaan hasil likuidasi (pasal 149 ). 4. Dan terakhir diadakan RUPS tentang pertangggung jawaban Likuidator dalammelaksanakan proses likuidasi, sekaligus memberikan pelunasan danpembebasan kepada Likuidator; yang diikuti pengumuman dalam Surat Kabarmengenai hasil akhir proses likuidasi dan pemberitahuan kepada Menteri.(pasal152 ayat 3) 5. Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapusnama Perseroan dari Daftar Perseroan diikuti dengan pengumuman dalam BNRI(pasal 152 ayat 5 jo ayat 8). Singkatnya Likuidator harus mengumumkan 3 kali dalam Surat Kabar(mengenai pembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan hasil akhirproses likuidasi) dan 1 kali dalam BNRI (mengenai pembubaran), sertamemberitahukan kepada Menteri 2 kali (mengenai pembubaran dan hasil akhirlikuidasi). Dalam praktek ketika memasukkan data untuk memenuhi ketentuan pasal 152ayat 3 (proses pemberitahuan hasil akhir likuidasi) ternyata data di databasesisminbakum telah dihapus. Rupanya pada waktu pertama kalimelaporkan/memberitahukan pembubaran Perseroan, seketika itu pula Menteri(melalui Sisminbakum) melakukan pencatatan berakhirnya status badan hukumPerseroan. (seharusnya Menteri hanya melakukan pencatatan bahwa Perseroan dalamproses likuidasi). Jadi dalam praktek Berita Acara RUPS "terakhir" yang berisi hasil akhirproses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan likuidator tidak dapat diberitahukankepada Menteri melalui Sismnbakum, oleh karena data Perseroan telah dihapus.Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakanpersekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Oleh sebabitu, dapat dikatakan bahwa Perseroan sesungguhnya adalah : a) badan hukum b)persekutuan modal c) wadah perwujudan kerja sama dari para pemegang saham. Dengan memperhatikan bahwa Perseroan adalah persekutuan modal, sudahsewajarnya bahwa RUPS selaku organ Perseroan yang merupakan wadah perwujudankepentingan para pemegang saham mempunyai segala wewenang dalam Perseroanyang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undang-undang Perseroan dan atau anggaran dasar Perseroan (Pasal1 angka 4 dan Pasal 75 ayat (1) UU PT No. 40/2007).

PERTEMUAN 8

BERAKHIRNYA PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN

HUKUM


PE1 2112

Dengan memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakilikepentingan para pemegang saham, maka sudah sewajarnya bahwa semua keputusanyang berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegangsaham, misalnya perubahan anggaran dasar, permohonan agar Perseroan dinyatakanpailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal Perseroan dan pengeluaran sahambaru dan penggunaan laba Perseroan adalah wewenang RUPS.Namun demikian, tentunya menjadi permasalahan jika pembubaran Perseroandalam hal saham perseroan dimiliki oleh dua kubu pemegang saham yang memilikimasing-masing 50% (lima puluh persen) saham, yang menyebabkan RUPS tidakdapat mengambil keputusan yang sah. Pembubaran Perseroan Menurut Pasal 142 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2007, pembubaran Perseroandapat terjadi: 1. Berdasarkan Keputusan RUPS a. Direksi, Dewan Komisaris atau 1 pemegang saham atau lebih yang mewakilipaling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapatmengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. b. Keputusan RUPS: 1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat. 2. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 bagian darijumlah seluruh pemegang saham hadir dengan hak suara atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan lain. 3. Jika quorum 3/4 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua yangdianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat palingsedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh palingsedikit 3/4 dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan lain. 4. Jika quorum RUPS rapat kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohonkepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan agar ditetapkan quorum untuk RUPS ketiga 5. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai quorum yang ditetapkan dan RUPSketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan olehketua Pengadilan Negeri. 2. Karena jangka waktu berdirinya PT berakhir. 3. Berdasarkan penetapan pengadilan. a. Atas permohonan kejaksaan dengan alasan Perseroan melanggar kepentinganumum atau peraturan perundang-undangan b. Permohonan pihak yang berkepentingan, dengan alasan adanya cacat hukumdalam akta pendirian; c. Permohonan Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. 4. Dengan dicabutnya kepalitan

berdasarkan keputusan pengadilan niaga yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untukmembayar biaya kepailitan. 5. Karena harta perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaaninsolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 6. Karena dicabutnya izin usaha PT Jika hal tersebut ditelaah lebih lanjut dengan ketentuan-ketentuan di atas,maka suatu perseroan yang yang sahamnya dimiliki oleh dua kubu pemegang sahamyang memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham dan salah satu darikubu pemegang saham menghendaki pembubaran Perseroan, maka upaya yang dapatdilakukan tentunya adalah berdasarkan penetapan Pengadilan melalui pengajuanpermohonan pembubaran Perseroan. Mengingat alasan pembubaran perseroanberdasarkan keputusan RUPS tidak akan dapat pernah tercapai. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses pembubaranperseroan yang sahamnya dimiliki oleh 2 dua kubu pemegang saham yang memilikimasing-masing 50% (lima puluh persen) saham. Kita perlu merujuk kembali ke UUPT.Dalam Pasal 146 ayat 1 huruf c UU PT No. 40/2007, disebutkan bahwaPengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham,Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin untukdilanjutkan. Adapun caranya adalah melalui proses permohonan pembubaranperseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dapat diajukan oleh PemegangSaham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin untukdilanjutkan.Mengenai alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan lebih lanjutternyata diatur dalam penjelasan Pasal 146 ayat 1 (c) UU PT No. 40/2007, yangmenyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan,antara lain: a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahunatau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikankepada instansi pajak; b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnyawalaupun telah dupanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidakdapat diadakan RUPS; c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikian rupasehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua)kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen)saham; d. Kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengankekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatanusahanya. Dengan memperhatikan penjelasan dari ketentuan Pasal 146 ayat 1 (c) UU PTNo. 40/2007, maka yang menjadi dasar atau alasan-alasan Perseroan tidak mungkinuntuk dilanjutkan adalah tidak berlaku secara kumulatif. Hal ini terlihat jelas daripenggunaan kata antara lain dan kata atau sebagai kata penyambung antara poin cdan d. Dengan demikian bilamana salah satu dari alasan tersebut


PE1 2113

terpenuhi, makamenurut hukum Perseroan dimaksud seharusnya dapat dibubarkan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan kapan status badan hukum suatuPerseroan benar-benar berakhir; yaitu bukan oleh karena pencatatan yang dilakukanoleh Menteri namun pada saat telah dilakukan pemberesan dan pertanggungjawabanlikuidator telah diterima oleh RUPS demikian sesuai pasal 143 UU 40/2007 ayat 1. Tahap-Tahap Likuidasi Perseroan Terbatas Definisi likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah“pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputipembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagaian hartayang tersisa kepada para pemegang saham (Persero)”. Tujuan utamadari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan danpemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahaplikuidasi wajib dilakukan ketika sebuah Perseroan dibubarkan, dimana pembubaran Perseroan tersebut bukanlahakibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatanhukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Tahap-Tahap Likuidasi Dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan sesuai yang tercantum dalam pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT menentukan bahwasetelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) UUPT wajib diikutidengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Berikut ini adalah tahap-tahap Likuidasi sebuah Perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 sampaidengan pasal 152 UUPT: 1. Tahap Pengumuman dan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Likuidatorwajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan BeritaNegara Republik Indonesia. Selanjutnya, Likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepadaMenteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. (Pasal 147 ayat (1) UUPT).Kemudian, likuidator melakukan pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara RepublikIndonesia. sebagaimana yang dimaksud diatas, pemberitahuan harus memuat pembubaran Perseroan dan dasarhukumnya; nama dan alamat likuidator; tata cara pengajuan tagihan dan jangka waktu pengajuan tagihan. Jangkawaktu pengajuan tagihan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaranPerseroan. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri tentang pembubaran Perseroan, likuidator wajib melengkapidengan bukti dasar hukum pembubaran Perseroan dan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar. (Pasal147 ayat (2), (3) dan (4) UUPT).orang ketiga. Jika likuidator lalai melakukan pemberitahuan tersebut, likuidator secara tanggung renteng denganPerseroan

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. (Pasal 148 ayat (1) dan (2) UUPT). 2. Tahap Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan Selanjutnya, menurut Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaanPerseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan: 1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan 2. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagiankekayaan hasil likuidasi. 3. Pembayaran kepada para kreditor. 4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. 5. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Kemudian dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan,likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan laindan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.(Pasal 149 ayat (2) UUPT). 3. Tahap Pengajuan Keberatan Kreditor Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu palinglambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangkawaktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan (Pasal 149 ayat (3) dan (4)).Kemudian kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu tersebut, dan kemudian ditolak olehlikuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariterhitung tanggal penolakan, sebaliknya kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melaluipengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran perseroan diumumkan (Pasal 150ayat (1) dan (2)). Tagihan yang diajukan kreditor tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasillikuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dengan demikian pemegang saham wajib mengembalikansisa kekayaan hasil tersebut secara proposional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan (Pasal 150ayat (3), (4) dan (5) UUPT).Apabila dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur, atas permohonan pihakyang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan ketua pengadilan negeri dapat mengangkat Likuidator barudan memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator tersebut, dilakukan setelah yang bersangkutandipanggil untuk didengar keterangannya (Pasal 151 ayat (1) dan (2) UUPT). 4. Tahap Pertanggung Jawaban Likuidator Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroaan yangdilakukan dan kurator bertanggung jawab kepada


PE1 2114

hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan (Pasal152 ayat (1) UUPT). 5. Tahap Pengumuman Hasil Likuidasi Kemudian, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalamSurat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilanmenerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kurator yangpertanggung jawabannya telah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT).Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftarPerseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi. Ketentuan iniberlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan(Pasal 152 ayat (5) dan (6) UUPT). Selanjutnya, pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT dilakukandalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator ataukurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas (Pasal 152 ayat (7) UUPT).Tahapan-tahapan likuidasi telah dinilai selesai pada saat Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Permohonan Pernyataan Pailit. Kepailitan terhadap PT dapat terjadi karena permohonannya sendiriatau permohonan satu atau lebih kreditornya. Sebagaimana diaturdalam Pasal 2 UUKPKPU: Pasal 2 (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuhwaktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusanPengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih Kreditornya. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek,Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanandan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit diajukanoleh Badan Pengawas Pasar Modal. (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi,Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiunm atau Badan UsahaMilik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan olehMeneteri Keuangan. Permohonan sendiri agar PT tersebut dinyatakan pailit harusdilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dengan kuorumkehadiran adalah paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian darijumlah seluruh saham dan keputusan adalah sah jika disetujui palingsedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUPT: (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonanagar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan

jangkawaktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapatdilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tigaperempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusanadalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecualianggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah danberhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusanadalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tigaperempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS yang lebih besar. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5),ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjangtidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Dalam rangka pembubaran PT, Likuidator wajib mengajukan permohonan pailit PT tersebut apabila utang PT lebih besar daripada kekayaan PT (Vide Pasal 149 UUPT). Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua PengadilanNiaga di wilayah tempat kedudukan hukumnya sebagaimanadimaksud dalam Anggaran Dasar PT (Vide Pasal 3 ayat 5UUKPKPU). Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang Advokat(Vide Pasal 7 UUKPKPU).Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailitdiselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (duapuluh)hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonanDebitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapatmenunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. (vide Pasal 6 ayat 6dan 7 UUKPKPU).Pengadilan dapat memanggil Kreditor dengan surat kilat tercatatpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertamadiselenggarakan, dalam hal permohonan pailit diajukan oleh Debitordan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailittelah terpenuhi (Vide Pasal 8 ayat 1b jo. ayat 2 UUKPKPU). Putusan Pailit. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harusdiucapkan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggalpermohonan penyataan pailit didaftarkan, diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum(Vide Pasal 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 UUKPKPU). Dalam putusan


PE1 2115

pernyataan pailit, harus diangkat Kurator danseorang Hakim Pengawas (Vide Pasal 15 UUKPKPU). Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ataupemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkanmeskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi ataupeninjauan kembali (Vide Pasal 16 UUKPKPU) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggalputusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan HakimPengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara RepublikIndonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yangditetapka oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusanpernyataan pailit (Vide Pasal 15 ayat 4 UUKPKPU).Kreditor dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada MahkamahAgung terhadap putusan pernyataan pailit paling lambat 8 hari sejaktanggal putusan putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan melaluiPanitera Pengadilan Niaga yang memutus permohonan pernyataanpailit (Vide Pasal 11 UUKPKPU). Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60(enampuluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima olehMahkamah Agung (Vide Pasal 13). Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembaliyang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara RepublikIndonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian (vide Pasal17 UUKPKPU).Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerimapemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikatDebitor (Vide Pasal 16 ayat 2 UUKPKPU). Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitanmaka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas setelah mendengarPanitia Kreditor Sementara jika ada, serta setelah memanggildengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskanpencabutan putusan pernyataan pailit (Vide Pasal 18).Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit,diumumkan oleh Paniter Pengadilan dalam Berita Negara RepublikIndonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian (Vide Pasal19 UUKPKPU). Akibat Kepailitan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusanpernyataan pailit diucapkan segala sesuatu yang diperolehselama kepailitan (Vide Pasal 21 UUKPKPU). Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai danmengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit,sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (VidePasal 24 UUKPKPU).Semua Perikatan Debitor yang terbit sesudah putusanpernyataan pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkanharta pailit (Vide Pasal 25 UUKPKPU). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut hartapailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator (Vide Pasal26 UUKPKPU).Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadapDebitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhankewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan,gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataanpailit terhadap Debitor (Vide

Pasal 29 UUKPKPU).Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapanpelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian darikekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan,harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatuputusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga denganmenyandera Debitor. Pengurusan Harta Pailit Kurator harus melaksanakan semua upaya untukmengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat,dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Vide Pasal 98UUKPKPU).Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepadaPengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan hartapailit, melalui Hakim Pengawas (Vide Pasal 99 UUKPKPU).Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2(dua) hari setelah menerima surat pengangkatannya sebagaiKurator dan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untukdapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (VidePasal 100 UUKPKPU). Rapat Kreditor Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu,dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harusdiselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat30 (tigapuluh) hari setelah tanggal putusan pailitdiucapkan (Vide Pasal 86 UUKPKPU).Dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah putusanpernyataan pailit diterima oleh Kurator dan HakimPegawas, Kurator wajib memberitahukanpenyelenggaraan Rapat Kreditor pertama kepadaKreditor yang dikenal dengan surat tercatat ataumelalui kurir dan dengan iklan paling sedikit dalam 2(dua) surat kabar harian (Vide Pasal 86 ayat 3UUKPKPU). Kecuali ditentukan lain dalam UUKPKPU, segalakeputusan Rapat Kreditur ditetapkan berdasarkansuara setuju sebesar ½ (satu per dua) jumlah suarayang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasanyayang pada Rapat (Vide Pasal 87 UUKPKPU). Pencocokan Piutang Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusanpernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harusmenetapkan (Vide Pasal 113 UUKPKPU) :

4. Batas akhir pengajuan tagihan 5. Batas akhir verifikasi pajak untukmenentukan

besarnya kewajiban pajaksesuai dengan peraturan perundangundangandi bidang perpajakan

6. Hari, tanggal, waktu, dan tempat RapatKreditor untuk mengadakan pencocokanpiutang.

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelahpenetapan pencocokan piutang wajibmemberitahukan penetapan tersebut kepada semuaKreditor yang alamatnya diketahui dengan surat danmengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) suratkabar harian (Vide Pasal 114 UUKPKPU). Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masingmasingkepada Kurator disertai perhitungan atauketerangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifatdan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atausalinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknyaKreditor mempunyai hak istimewa, hak gadai, hakjaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, hak agunanatas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahanbenda (Vide Pasal 115 UUKPKPU).


PE1 2116

Dalam pencocokan piutang, Kurator wajib (Pasal116 UUKPKPU:

Mencocokan perhitungan piutang yangdiserahkan oleh Kreditor dengan catatanyang telah dibuat sebelumnya danketerangan Debitor Pailit.

Berunding dengan Kreditor jika terdapatkeberatan terhadap penagihan yangditerima.

Kurator wajib memasukan piutang yang disetujuinyake dalam suatu daftar piutang yang sementara diakuisedangkan piutang yang dibantah termasukalasannya dimasukan ke dalam daftar tersendiri(Vide Pasal 117 UUKPKPU).

Kurator wajib memberitahukan dengan surattentang adanya daftar piutang kepada Kreditor yangdikenal, disertai dengan panggilan untuk menghadirirapat pencocokan piutang (Vide Pasal 120UUKPKPU).

Dalam rapat pencocokan piutang, Debitor Pailitharus hadir sendiri, agar dapat memberikanketerangan yang dimintaoleh Hakim Pengawasmengenai sebab musabab kepailitan dan keadaanharta pailit (Vide Pasal 121 UUKPKPU).Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam beritaacara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetapdalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapatdituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasanadanya penipuan. Berita acara rapat ditandatanganioleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti (VidePasal 126 UUKPKPU). Dalam hal ada bantahan sedangkan HakimPengawas tidak dapat mendamaikan kedua pihaksekalipun perselisihan tersebut telah diajukan kepengadilan, Hakim Pengawas memerintahkankepada kedua belah pihak untuk menyelesaikanperselisihan tersebut di pengadilan (Vide Pasal 127UUKPKPU). Setelah berakhirnya pencocokan piutang Kuratorwajib memberikan laporan mengenai keadaan hartapailit dan selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikansemua keterangan yang diminta oleh mereka (VidePasal 143 UUKPKPU). Pemberesan Harta Pailit Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencanaperdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidakditerima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkanputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demihukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (VidePasal 178 UUKPKPU). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua hartapailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuanDebitor apabila (Vide Pasal 184 UUKPKPU):

4. Usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidakdiajukan atau usul tersebut telah diajukan namunditolak;

5. Pengurusan terhadap perusahaan Debitordiberhentikan

6. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan(Vide Pasal 185 UUKPKPU).

7. Dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai makapenjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izinHakim Pengawas (Vide Pasal 185 ayat (2) UUKPKPU).

8. Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uangtunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagiankepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan (VidePasal 188 UUKPKPU).

9. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untukdimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftarpembagian tersebut membuat rincian penerimaan danpengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, namaKreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, danbagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor (Vide Pasal189 UUKPKPU).

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawaswajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dan diumumkandalam 2 (dua) surat kabar agar dapat dilihat oleh Kreditorselama tenggang waktu yang ditetapkan oleh HakimPengawas pada waktu daftar tersebut disetujui (Vide Pasal192 UUKPKPU).Selama tenggang waktu Kreditor dapat melawan daftarpembagian tersebut dengan mengajukan keberatan disertaialasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tandabukti penerimaan (Vide Pasal 193 UUKPKPU). Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yangmerupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang telah dijualsendiri oleh Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, haktanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya(Vide Pasal 191 UUKPKPU). Kurator bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas ataspemberesan (likuidasi) PT yang dilakukannya (Vide Pasal152 UUPT). Kurator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum danHAM dan mengumumkan hasil akhir proses pemberesandalam surat kabar paling lambat 30 hari setelah HakimPengawas memberikan pelunasan dan pembebasan kepadaKurator (Vide Pasal 152 ayat (4) UUPT). Dengan diterimanya pemberitahuan Menteri Hukum dan HAMtersebut maka status badan hukum yang dimiliki PT berakhir(Vide Pasal 152 ayat 5 UUPT). Perbedaan prinsip antara merger, konsolidasi, dan akuisisi Merger, konsolidasi, akuisisi (MKA ) lebih bany ak digunakan untuk tujuanmemperbesar aset dan penguasaan pasar. MKA dapat digunakan untuk“meny embuhkan” perusahaan y ang sedang “sakit”. Merger : Penggabungan perusahaan Konsolidasi : Peleburan perusahaan Akusisi : Pengambilalihan perusahaan Merger Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaanatau lebih. Dalam merger hany a ada satu perusahaan y ang dibiarkan hidup,sementara perusahaan lainny a dibubarkan tanpa likuidasi. Contoh : penggabungan tiga perusahaan farmasi pada tahun 2005y aitu PT Kalbe Farma Tbk, PT Dankos Laboratories Tbk, dan PT Ensev al.Dalam penggabungan ini, badan hukum y ang dipertahankan adalah PTKalbe Farma Tbk, sedangkan kedua perusahaan lainnya dibubarkan. Semuaaset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri (PT Dankos dan PT Ensev al)selanjutnya


PE1 2117

akan beralih ke dalam PT Kalbe Farma. Karena PTKalbe Farma dan PT Dankos sudah menjadi perusahaan terbuka y angmenjual sahamnya di Pasar Modal Indonesia, proses mergernya juga wajibdilakukan menurut aturan Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam). Konsolidasi Berdasarkan Pasal 1 angka 1 0 UU RI Nomor 40 Tahun 2007 ,peleburan (konsolidasi) adalah perbuatan hukum y ang dilakukan oleh duaperseroan terbatas atau lebih, untuk meleburkan diri dengan caramendirikan satu perseroan tebatas y ang baru y ang karena hukummemperoleh akitv a dan pasiv a dari perseroan terbatas y ang meleburkandiri dan status badan hukum perseroan tebatas yang meleburkan diriberakhir karena hukum. Sementara Pasal 1 angka PP Nomor 27 Tahun1 998, peleburan (konsolidasi), adalah perbuatan hukum yang dilakukanoleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan caramembentuk satu perseroan terbatas baru dan masing-masing perseroanterbatas yang meleburkan diri menjadi bubar. Contoh : pembentukan Bank Mandiri yang berasal dari peleburanempat Bank BUMN yang sedang sekarat akibat dampak krisis moneter1997 /1 998, y aitu Bank BDN, Bank Bumi Day a, Bank Ekspor Impor, danBank Bapindo. Kebijakan peleburan empat Bank BUMN tersebut diambilpemerintah guna menyelematkan bank dari risiko kebangkrutan karenapada saat itu modal keempat Bank BUMN tersebut sudah negatif. Akuisisi Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan Sebagaipengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritasperusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalamperistiwa akuisisi, baik perusahaan y ang mengambil alih (pengakuisisi)maupun perusahaan y ang diambil alih (diakuisisi) tetap hidup sebagaibadan hukum y ang terpisah. Pengambilalihan perusahaan (akuisisi), sesuai Pasal 1 angka 1 1 UURINomor 40 Tahun 2007 tentang Persoroan Terbatas, adalah perbuatanhukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untukmengambil alih saham perseroan y ang mengakibatkan beralihny apengendalian atas perseroan tersebut. Sementara itu, pengambilalihan(akuisisi), sesuai pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 Tahun 1 998, adalahperbuatan hukum y ang dilakukan oleh badan hukum atau orangperseorangan untuk mengambilalih perusahaan baik seluruh ataupunsebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihny apengendalian terhadap perseroan tersebut. Pengambilalihan (akuisisi), sesuai pasal 1 angka 3 PP Nomor 57Tahun 201 0, adalah perbuatan hukum y ang dilakukan oleh pelaku usahauntuk mengambilalih saham badan usaha y ang mengakibatkan beralihnyapengendalian atas badan usaha tersebut. Pelaku usaha, sesuai dengan pasal1 angka 8 PP Nomor 57 Tahun 201 0, adalah setiap orang perorangan ataubadan usaha baik y ang berbentuk badan hukum maupun bukan badanhukum y ang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalamwilay ah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasamamelalui perjanjian meny elenggarakan berbagai kegiatan usaha dalambidang ekonomi.

Contoh : pengambilalihan saham mayoritas pabrik rokok asalIndonesia (PT HM Sampoerna) oleh perusahaan rokok asal Amerika (PhilipMorris Ltd). Akibat akuisisi tersebut, kendali perusahaan PT HMSampoerna tidak lagi berada di tangan keluarga besar Sampoerna tetapisudah beralih tangan Philip Morris Ltd. Langkah y ang perlu dilakukan direksi adalah (PP Nomor 27 Tahun 1 998) : Pihak yang akan mengakuisisi PT meny ampaikan maksud dantujuannya kepada Direksi PT y ang akan diakuisisi. “Pihak Pengakuisisi” dapat berbentuk PT, Koperasi, Yay asan, CV , Firma, atau Perorangan.Direksi PT y ang akan diakuisisi dan Pihak Pengakuisisi masing-masingmenyusun Usulan Rencana A kusisi. Usulan Rencana A kusisi wajibmendapat persetujuan Komisaris PT y ang akan diakuisisi atau lembagaserupa dari Pihak Pengakuisisi. Usulan Rencana A kusisi digunakan sebagai bahan peny usunanRancangan A kuisisi y ang disusun secara bersama-sama antara Direksi PTy ang akan diakuisisi dengan Pihak Pengakuisisi. Ringkasan rancanganA kuisisi wajib diumumkan Direksi PT Pengakuisisi dalam 2 surat kabarharian serta diberitahukan secara tertulis kepada kary awan PT Pengakuisisipaling lambat 1 4 hari sebelum pemanggilan RUPS.Rancangan akuisisi wajib disetujui RUPS dari PT y ang akan diakuisisi.Rancangan akuisisi juga harus disetujui oleh “pemegang kekuasaan” dariPihak Pengakuisisi. A pabila pihak pengakuisisi berbentuk PT, makarancangan akusisi harus disetujui RUPS. Pada pihak pengakuisisi berbentukkoperasi. Jika pihak pengakuisisi berbentuk yayasan maka rancanganakusisi harus disetujui rapat dewan pembina yay asan. Disetujui oleh parasekutu atau pemilik CV dan Firma. Rancangan Akuisisi yang telah disetujui selanjutny a dituangkandalam Akta Akuisisi yang dibuat di hadapan notaris dan ditulis dalambahasa Indonesia. Akta Akuisisi y ang sudah disahkan Notaris selanjutnyadidaftarkan kepada Menkumham.Apabila Akuisisi PT diikuti perubahan A nggaran Dasar (A D) yangmembutuhkan persetujuan Menkumham, maka akuisisi dianggap mulaiberlaku sejak tanggal persetujuan A D oleh Menkumham. A pabila akuisisi dalam Daftar Perusahaan. Di sisi lain, apabila akuisisi PT tidakmengakibatkan perubahan AD, maka akuisisi dianggap mulai berlaku sejaktanggal penandatanganan akta akuisisi di hadapan notaris. Akibat hukum dari akuisisi yaitu beralihny a hak dan kewajiban suatuperusahaan yang diakuisisi kepada pengakuisisi. Pemegang saham yangtidak setuju atas pengambilalihan persoran, diberikan hak khusus yangdisebut appraisal right, yaitu hak milik pemegang saham yang tidak setujuterhadap keputusan RUPS untuk menjual sahamnya kepada perseroandengan harga wajar. Pemegang saham yang tidak setuju terhadapkeputusan RUPS mengenai MKA PP hany a boleh menggunakan haknya sesuai pasal 62 UU RI Nomor 40 tahun 2007 , dan pelaksanaan haktersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan MKA PP. Apabila akuisisi PT diikuti dengan perubahan AD yang membutuhkanpersetujuan Menkumham, akuisisi dianggap


PE1 2118

mulai berlaku sejak tanggalpersetujuan AD oleh Menkumham. Apabila akusisi PT disertai perubahanAD yang tidak memerlukan persetujuan Menkumham, akusisi dianggapmulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta akuisisi dalam daftarperusahaan. Di sisi lain, apabila akuisisi PT tidak mengakibatkan perubahanA D, akuisisi dianggap mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Aktaakuisisi di hadapan notaris.

Pengertian Koperasi Secara etimologi, berasal dari kata dalam bahasa belanda yaitu cooperatie yang artinya adalah kerja sama.Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yangberanggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkanprinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Huk um Perk umpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia,mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurangmampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja. Mohammad Hatta dalam bukunya The cooperative Movement in Indonesia, mengemukakan bahwa koperasiadalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.Dari berbagai definisi dan pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung tetapipada pokoknya sama, yaitu: 1. Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal. 2. Adanya persamaan baik dalam tujuan kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabakanlahirnya beragam bentuk sejenis koperasi. 3. Merupakan usaha yang bersifat social 4. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraananggota. 5. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. 6. Netral. 7. Demokratis. 8. Menghindari persaingan antaranggota. 9. Merupakan suatu sistem. 10. Sukarela. 11. Mandiri dengan kepercayaan diri. 12. Keuntungan dengan manfaat sama. 13. Pendidikan. 14. Moral. 15. Pengaturan beragam untuk setiap anggota dengan prinsip-prinsip koperasi. Hakikat Koperasi Hakikat koperasi dari ungkapan Charles Gide yang berbunyi bahwa koperasi “kalau mau berkembang dan tetapsetia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai-nilai moral yang mendasarinyaharus

merupakan realita-realita dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang koperasi”. Tujuan Koperasi Bahwa tujuan koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan. Sifat Koperasi Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu dalam halkekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Nilai dan Prinsip-prinsip koperasi Nilai-nilai yang menjadi acuan dalam koperasi adalah keadilan, bertanggung jawab, demokrasi, solidaritas,kesetaraan. Sedang nilai etika bagi anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, danperhatian terhadap sesama.Prinsip-prinsip koperasi meliputi: sukarela dan terbuka, demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi daerah dan independen, pendidikan, pelatihan, informasi, kerja sama antar koperasi, perhatian terhadapkomunitas. Jenis Koperasi Pada umumnya jenis koperasi dibedakan menjadi 4 bagian yaitu: 1. Koperasi konsumsi 2. Koperasi produksi 3. Koperasi simpan pinjam 4. Koperasi serba usaha Koperasi adalah Subjek Hukum: Persoonrecht Ketentuan hukum yang menjadi landasan operasional koperasi diwilayah negara kesatuan RI tidak hanyasebatas pada konstitusi (UUD 1945) mulai dari pedoman kebijaksanaan publik disektor ekonomi (GBHN)peraturan dasar (UU), peraturan teknis tentang pelaksanaan perkoperasian (PP, kepress, kepmen), sampaidengan berbagai aspek-aspek dasar dan asas-asas umum hukum yang sering disebut dengan ketentuan yanglex generalis dalam hukum perdata. Dalam pasal 1653 menyebutkan beberapa macam jenis perkumpulan yang dibedakan berdasarkanperuntukannya yang dapat dikategorikan sebagai aspek hukum, yaitu: 1. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. 2. Badan hukum yang diakui keberadaannya. 3. Badan hukum yang diperbolehkan atau diizinkan keberadaannya. 4. Badan hukum yang didirikan dengan maksud tertentu oleh siapa saja. Aspek Hukum Perikatan Dalam Pendirian Koperasi Kitab undang-undang hukum perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatuuntuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuatsesuatu itu disebut sebagai prestasi, kebalikannya jika perikatan itu diabaikan maka pihak tersebut dinyatakansebagai wanprestasi (pasal 1234). Tiap-tipa perikatan dilahirkan baik karena adanya persetujuan maupundisebabkan oleh undang-undang (pasal 1233). Agar persetujuan menjadi sah, maka harus terpenuhi syaratsyaratsebagai berikut: adanya kata sepakat, kesepakatan yang dibuat mereka yang cakap yang inginmengikatkan diri, adanya suatu hal (objek) tertentu, dan dengan maksud halal (pasal 1320).

PERTEMUAN 9

KOPERASI DAN YAYASAN


PE1 2119

Tujuan Pendirian, Rencana Usaha, Bentuk dan Jenis Koperasi. Tujuan Pendirian Koperasi Tujuan mendirikan koperasi adalah untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentinganbersama dari pada pendiri dan anggotanya di bidang ekonomi.Adapun prinsip-prinsip dasar koperasi dalam undang-umdang perkoperasian adalah sebagai berikut: 1. Keanggotaan di dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masimg-masing anggota 4. Pemberian balas jasa usaha yang terbatas terhadap modal 5. Kemandirian Rencana Usaha, Bentuk dan Jenis Koperasi Rencana usaha biasanya sudah terjadi sebelum koperasi didirikan, para calon pendiri telah membicarakanrencana usaha dalam pertemuan-pertemuan yang mereka adakan untuk sebuah koperasi. Setelah itu, makaditentukan usaha yang mereka kehendaki dan disebut dengan bentuk koperasi. Terdapat 2 bentuk koperasi,yaitu koperasi primer (beranggotakan orang per orang) dan koperasi sekunder (beranggotakan koperasikoperasiprimer). Kemudian barulah jenis-jenis koperasi yang dapat dibedakan berdasarkan adanya kesamaandalam melakukan kegiatan usaha. Syarat-syarat Pendirian Syarat mendirikan sebuah koperasi baik yang diatur dalam UU koperasi tahun 1992 maupun yang diatur dalamUU koperasi tahun 1967 sangat simpel, yaitu hanya memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 orang, dari dua puluh orang tersebut kemudian semuanya dapat menjadi anggota, dan diantara mereka dapat dipilihmenjadi anggota pengurus, maupun anggota pengawas.Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan kesemua anggota, maka proses selanjutnya adalahmenuangkan kesepakatan bersama kedalam anggaran dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi. Modal Dasar Pendirian Organisasi koperasi bukanlah organisasi yang didirikan untuk wadah menampung modal atau bantuan daripihak ketiga, orang lain atau pemerintah, tetapi merupakan sebuah organisasi swadaya yang mandiri yangdidirikan menjadi sebuah wadah untuk berkumpul, bekerja sama dalam berusaha untuk meningkatkan kegiatanekonomi para anggotanya. Jadi, organisasi koperasi merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan tanpamodal karena koperasi merupakan salah satu dari organisasi perusahaan, yang didirikan untukmengakumulasikan potensi keuangan (modal).Aturan mengenai permodalan koperasi tidak diatur secara detail; yaitu didalam UU Perkoperasian meliputimodal sendiri, dan modal pinjaman. Nama dan Domisili Koperasi Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi merupakan salah satu dari ketentuan minimal yangharus dicantumkan dalam AD koperasi. UU perkoperasian harus memberikan aturan yang jelas mengenai namayang

bagaimana yang dapat dipergunakan sebagai suatu koperasi, seperti yang diatur oleh ketentuanperundang-undangan terhadap nama yang dapat dipakai oleh sebuah perseroan terbatas, asal tidakbertentangan dengan hak atas kekayaan intelektual dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum,termasuk ketentuan perundang-undangan. Jangka Waktu Berdirinya Koperasi Jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau untuk jangkawaktu yang tidak terbatas, sesuai dengan tujuan dan kehendak para pendiri. Pengesahan dan Penolakan Akta Pendirian oleh Otoritas Perkoperasian Di dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat (autentik) oleh dan ditandatanganidihadapan notaris harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai atau ditunjukuntuk duduk dalam organisasi manajemen koperasi. Pengesahan akta pendirian akan diperoleh dalam jangkawaktu paling lama 3 bulan setelah pengajuan dan diumumkan dalam berita Negara RI. Untuk mengenaipenolakan dalam pengesahan, alasan penolakan itu akan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulisdalam waktu paling lama 3 bulan setelah pengajuan. Perolehan Status Badan Hukum Dengan mendapatkan status badan hukum maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yangmemiliki hak dan kewajiban, sehingga terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegasmengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Merupakan Aturan Main Dalam SebuahKoperasiAnggaran dasar dari suatu perkumpulan merupakan sebuah kumpulan dari aturan-aturan main yang dibuat olehpara pendiri perkumpulan itu; mengatur hubungan hukum dalam kehidupan perkumpulan itu baik secaraeksternal maupun internal. Demikian juga anggaran dasar dari suatu badan usaha koperasi memuat semuaketentuan hukum yang berlaku bagi semua anggota koperasi tersebut.Jadi, anggaran koperasi merupakan kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh para pendiri koperasiatas kesepakatan bersama yang berlaku sebagai undang-undang terhadap para anggota koperasi. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Ada dua cara dalam melakukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yaitu: 1. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum koperasi berstatus badan hukum. 2. Perubahan anggaran dasar setelah koperasi berstatus badan hukum. MODAL-MODAL DAN PRINSIP KEUANGAN Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur permodalan koperasi secara jelas dan tegas makaketerbatasan dalam memformulasikan faktor modal usaha koperasi selama ini dapat dihilangkan salah satujalan misalnya dengan merombak struktur permodalan koperasi selaku sebuah badan usaha, dalam kenyataanbahwa para pendiri dan para anggota koperasi selama ini pada dasarnya secara klasik menghadapi masalahyang sama dari waktu


PE1 2120

kewaktu, yaitu keterbatasan kemampuan ekonomi para anggota dalam memberikankontribusi berupa dana yang cukup dan layak untuk dijadikan sebagai modal usaha. Pengertian Permodalan Dalam Koperasi Setiap perkumpulan atau organisasi baik itu yang dikategorikan sebagai organisasi non-profit orientet maupunorganisasi yang dikategorikan sebagai organisasi yang profit orientet dalam melakukan kegiatan untukmencapai tujuannya, secara logis tentu memerlukan dana tidak terkecuali badan hukum yang disebut koperasi.Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya, dana tersebutdisebut dengan modal yaitu modal usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas usaha koperasi. Beberapaalternatif jalan keluar yang dapat dipakai oleh para pendiri koperasi dan otoritas yang berwenang, yaitu: 1. Karakteristik Koperasi Karakteristik koperasi yaitu merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersamauntuk bekerja sama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka dibidang ekonomi danperekonomian. 2. Peruntukan Modal Ada tiga alasan mendasar mengapa koperasi membutuhkan modal antara lain: pertama, untuk membiayaiproses pendirian sebuah koperasi yang digunakan seperti dalam pembuatan akta pendirian atau anggarandasar, membayar biaya-biaya administrasi, dll. Kedua, untuk membeli barang-barang modal. Ketiga,untukmodal kerja. 3. Sumber Modal Ada dua sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi yaitu: 1. Secara langsung 2. Secara tidak langsung Modal Koperasi Pengertian modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan usaha koperasi adalah sama yaitumodal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Modal koperasi terdiri dari: 1. Modal dasar 2. Modal sendiri 3. Modal pinjaman. 4. Modal Penyertaan Berdasarkan SK menteri koperasi No. 145/menkop/1998, penanaman modal penyertaan dapat diperoleh daripemerintah, dunia usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri,serta dari masyarakat umum. Untuk menawarkan atau mengundang para modal yang mau ikut memasukkanmodal penyertaan ke dalam usaha koperasi, dapat dilakukan melalui media masa. Dari ketentuan inilah makakoperasi dapat menghimpun modal dari masyarakat luas di lingkungan sekitarnya, bahkan menarik modal dariluar negeri, baik secara manual konvensional maupun secara modern. Sisa Hasil Usaha (SHU) Istilah sisa hasil usaha dalam istilah koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukandari cara menghitungnya (pasal 45 ayat 1) UU

Perkoperasian. Dan sisi kedua, sebagai badan usaha yangmempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri. Berikut macam-macam SHU koperasi: 1. SHU koperasi pemasaran 2. SHU koperasi pembelian 3. SHU koperasi simpan pinjam 4. Prinsip Keuangan Prinsip keuangan terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut: 1. Equity atau Ekuitas 2. Modal penyertaan 3. Modal sumbangan 4. Dana cadangan 5. Sisa hasil usaha (SHU) 6. Kewajiban 7. Aktiva 8. Transaksi usaha koperasi AYASAN SUATU BADAN HUKUM Pertumbuhan Badan Hukum Yayasan cukuppesat dalam masyarakat Indonesia. Keberadaanyayasan pada dasarnya merupakan pemenuhankebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanyawadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuansosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanyayayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan dankemanusiaan itu dapat diwujudkan di dalam suatulembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya.Bahkan ada pendapat mengatakan bahwa yayasanmerupakan nirlaba, artinya tujuannya bukan mencarikeuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yangbersifat amal.Namun tidak semua yayasan yang ada dalammasyarakat itu didaftarkan untuk menjadikannya suatubadan hukum menurut peraturan yang berlaku. Di Indonesia kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan yayasan diperkirakanmuncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalamikesusahan. Adapun alasan mereka memilih mendirikan yayasan karena jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yanghanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memilih ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatansosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.[ Pendirian suatu yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor28 Tahun 2004 tentang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi MahkamahAgung. Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka.Oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas, banyak yayasan disalahgunakan dan menyimpangdari tujuan semula yaitu bidang sosial kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakanoleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat. Pada waktu itu ada kecendrungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan proses pendiriansederhana, tanpa pengesahan dari pemerintah, adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyekhukum.


PE1 2121

] Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah berpendapatbahwa yayasan adalah badan hukum. Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untukmemperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, keberadaanlembaga yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan walaupuntidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui pula sebagai badan hukum.Untuk diakui sebagai badan hukum yayasan harus memenuhi : a) Syarat materiil yang terdiri dari, harus ada pemisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu dan mempunyai organisasi. b) Syarat formil yaitu didirikan dengan akta autentik. Umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat bagi terbentuknya suatu yayasan. Namun ada jugayayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan atau dengan suatu Surat Keputusan dari pihak yang berwenanguntuk itu atau dengan akta notaris. Didalam akta notaris yang dibuat tersebut dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaanoleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh lagi dikuasai oleh pendiri. Akta notaris itu tidak didaftarkan di Pengadilan Negeridan tidak pula diumumkan dalam berita negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkanakta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan aktanya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Selama ini beberapa peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan tanpamenjelaskan atau mengatur tentang pengertian yayasan, seperti yang terdapat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal1680 KUHPerdata. Didalam pasal-pasal ini sama sekali tidak memberikan pengertian tentang yayasan.Agar pengertian yayasan tidak menyimpang maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 joUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pengertian yayasan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa : “Yayasan adalah suatu badan hukum yangterdiri atas kekayaan yang dipisahkan untukmencapai tujuan tertentu dibidang sosial,keagamaan, dan kemanusiaan yang tidakmempunyai anggota “ Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun2004 tentang Yayasan, maka penentuan status badanhukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada didalam Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang tersebutmenyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia. Dengan ketentuan tersebut dapat diketahui yayasan menjadi badan hukum karena Undang-Undang atau berdasarkanUndang-Undang bukan berdasarkan sistem terbuka yaitu berdasarkan pada kebiasaan, dokrin dan yurisprudensi. Modal awalnyaberupa kekayaan pendiri yang

dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang lain. Memiliki tujuan tertentu yang merupakan konkretisasinilai-nilai keagamaan, sosial dan kemanusiaan, tidak memiliki anggota.Yayasan sebagai suatu badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang independen, yang terpisah dari hak dan kewajibanorang atau badan yang mendirikan yayasan, maupun para Pengurus serta organ yayasan lainnya. Yayasan merupakan suatubadan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, status badan hukum yang jelas pada sebuah yayasan diperoleh setelahada akta pendirian yayasan, dan syarat-syarat pendiriannya adalah sebagai berikut : 1) Didirikan oleh satu orang atau lebih; 2) Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya; 3) Dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia; 4) Harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 5) Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 6) Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum danatau kesusilaan; 7) Nama yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapatdilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan isinya selain bersifat mengatur, juga bersifat memaksa. Undang-Undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan tersebut berlaku, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang ada sebelum Undang-Undang Yayasan tersebutada. Pada prinsipnya, terkait status badan hukum, yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, berdasarkan pada yurisprudensi dan doktrin, tetap diakuimenjadi badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, sejak berlakunya undangundang tersebut akan muncul dua pengakuan yang berbeda terhadap yayasan. Ada yayasan yang diakui sebagai badan hukum,sementara di sisi lain ada juga yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pengakuan tersebut menimbulkan konsekwensiyuridis bagi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeritetap diakui sebagai badan hukum. Hal ini merupakan hak yang telah diperoleh yayasan sebelumnya, oleh karena itu sesuai denganprinsip hukum yang belaku, hak tersebut tidak dapat hilang begitu saja.Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 71Ayat (1) tentang Yayasan hanya terbatas pada Yayasan yang :


PE1 2122

Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan Mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Dengan pendaftaran tersebut yayasan tetap diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum bukanberlangsung secara otomatis, namun terlebih dahulu yayasan harus memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan untukdilakukan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Persyaratanya adalah yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnyadengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan denganketentuan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini telah melakukan penyesuaian (6 Oktober2008). Sementara itu, yayasan yang belum pernah terdaftar di Pengadilan Negeri dapat memperoleh status badan hukum dengancara menyesuaikan anggaran dasarnya dan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu ) tahun sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut berlaku . Bila dalam batas waktu tersebutpendiri yayasan lalai menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, maka yayasan tidak dapat diakuisebagai yayasan dan permohonan pengesahannya ditolak oleh Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia.Yayasan itu juga wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia setelah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasarnya. Sangsi yang diberikan kepada yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya adalah yayasan dapatdibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum,namun status yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masihlemah, karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber darikebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan denganmaksud untuk berlindung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yangtidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatansosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanyabertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, danPengawas. Pada hal peranan yayasan di sektor sosial, pendididkandan agama sangat menonjol, tetapi tidak ada satu Undang – Undangpun yang mengatur secara khusus tentang yayasan. Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut Stichting, dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia tidak terdapatpengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdata antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680. Dengan ketidakpastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain,bahkan yayasan dijadikan tempat untuk memperkaya para

pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, namun yayasandigunakan untuk usaha – usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya. Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah yayasan-yayasan di Indonesiadengan cepat, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan Undang-Undang yang mengatur bagi yayasan itu sendiri,sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengankebutuhan dan tujuan mereka.Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannyaberdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkanyaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004disahkannya Undang -undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2001 tentangYayasan. Cepatnya perubahan atas Undang -undang yang mengatur tentang Yayasan ini menunjukkan bahwa masalah yayasantidak sederhana dan badan hukum ini memang diperlukan oleh masyarakat. Sejarah PerUndang-Undangan Tentang Yayasan Undang -undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan inihanya sekedar mengubah sebagian Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang-Undang Nomor 28Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan,menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapaitujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaaan dan akuntabilitas.. Undang-Undangini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dankemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan diharapkan akanmenjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan.Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, belum adakeseragaman tentang cara mendirikan yayasan. Pendirian yayasanhanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, kerena belumada peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang caramendirikan yayasan. Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan terjadidengan surat pengakuan (akta) diantara para pendirinya, atau dengansurat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Dalam surat-suratitu ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan dan badanpengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut. Sehingga Pendirian suatu yayasan di dalam hukumperdata disyaratkan dalam dua aspek yaitu:


PE1 2123

1) Aspek material: · Harus ada suatu pemisahan kekayaan · Suatu tujuan yang jelas · Ada organisasi (nama,susunan dan badan pengurus) 2) Aspek formal, pendirian yayasan dengan akta otentikPada saat sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku, umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau olehpemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yangberwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus dari yayasantersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badanhukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam pendirian yayasan. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak adaaturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang-Undang Yayasan ada di Indonesia.Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan,maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada tiga proses yang perludiperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu : a) Proses Pendirian Yayasan b) Proses Pengesahan Akta Yayasan c) Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yangterorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak Sebagailembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukanuntuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapitujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkankesejahteraan hidup orang lain.Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yangbersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Denganadanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan, dankemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya. Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun2004 tentang Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentinganmasyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telahmenyimpang dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada usahayang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya sehingga kepentingan individulah yang diprioritaskan. Selain itu,beberapa yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan. Dengan mengejar keuntungan,Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan

bertentangan dengan kepentingan umum.Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah,dan hampir-hampir tidak terkendali. Tampak disini yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segalaaspek manifestasinya.Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah yayasan-yayasan di Indonesiadengan cepat, pertumbuhan mana tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai bagi yayasan itusendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengankebutuhan dan tujuan mereka. Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannyaberdasarkan prinsip keterbukaan dan akutabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-UndangYayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.Pengundangan Undang-Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, sertamemberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagaipranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan dari Undang-Undang ini, memberikan pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu badan usaha yangdidirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modalmaksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadimasalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasanjelas menegaskan bahwa Yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pada pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 memperkenankan yayasan untuk melakukankegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 menyebutkan : “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha”. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal (3) ini tidak diubah tetapi penjelasan pasal inimempertegas bahwa yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha. Dengan perkataan lain yayasan tidak dapat langsungmelakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasanmengikut sertakan kekayaannya. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :


PE1 2124

“Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan” Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dimana yayasanboleh melakukan kegiatan usaha asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dipergunakan dan diperuntukkan untuktujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar yayasan tidak tergantung selamanyapada bantuan dan sumbangan pihak lain. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dantujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”. Dalam penjelasan Pasal 8 (delapan) ini, dijelaskan bahwa cakupan kegiatan usaha yayasan menyangkut Hak AsasiManusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Daripenjelasan itu, kita dapat menyatakan bahwa tujuan dari sebuah yayasan adalah meningkatkan derajat hidup orang banyak ataumensejahterakan masyarakat. Mengentaskan kemiskinan, memajukan kesehatan, dan memajukan pendidikan merupakan kegiatan usaha yang harus menjadi prioritas bagi yayasan. Semua tujuan yayasan diharapkan berakhir pada aspek kepentingan umum/ kemanfaatan publik sebagaimana maksud dantujuan yayasan yang seharusnya.Sebagai perbandingan di Inggris difinisi dari tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan ini, sering kali dikaitkan denganpengertian charity atau sosial Di Inggris dalam Charitable Uses Acts of 1601 mengemukakan ada 4 klasifikasi dari Charity yaitumengatasi kemiskinan (The Relief Of Poverty), memajukan pendidikan (The Advancement of Education), memajukan agama (TheAdvancement Of religion), dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum (And Other Purpose of Beneficial to The Community). Pada klasifikasi diatas mencakup aspek kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya. Jadi, suatusumbangan atau kegiatan bersifat charitable (sosial) dan kemanusiaan bila ia bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.Yayasan tujuannya bersifar sosial, keagamaan dan kemanusiaan, namun Undang-Undang tidak melarang yayasan untukmenjalankan kegiatan usaha. Namun tidak semata-mata untuk mencari laba, seperti yayasan yang mengusahakan poliklinik ataurumah sakit. Undang-Undang menghendaki rumah sakit atau poliklinik berbentuk yayasan, namun jika dilihat dari kegiatanusahanya, rumah sakit atau poliklinik ditujukan juga untuk mencari laba, namun tujuan yayasan itu bersifat sosial dan kemanusiaan Jadi disini rumah sakit tidak dapat dikatagorikan untuk mencari keuntungan tetapi bertujuan untul sesuatu yang idiil atau filantropisatau amal walaupun tidak mustahil yayasan itu mendapat keuntungan.Yayasan sebagai philantropis adalah suatu kegiatan yang diminati menuju kesejahteraan masyarakat. Arti dari philantropisitu adalah

kedermawanan sosial, yang dijalankan dalam kerangka kesadaran dan kesepakatan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan] Contoh lain dalam pencapaian nilai philantropis pada yayasan adalah melalui yayasan yangdirikan oleh perusahaan atau group perusahaan. untuk pencapaian program Corporate Social Responcibility (CSR). Perusahaanlahyang menyediakan modal awal, dana rutin atau dana abadi pada yayasan yang didirikannya. Yayasan ini lah yang menjalankanprogram CSR perusahaan yang terdorong untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, diterangkan bahwa kegiatan usaha yayasan penting dilakukan dalam rangka tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Agar yayasan bisa melakukan kegiatan usaha, yayasanmemerlukan wadah atau sarana. Untuk itu, yayasan diperbolehkan mendirikan badan usaha supaya bisa melaksanakan kegiatanusahanya,. Bahwa ketika mendirikan badan usaha, yayasan harus mengutamakan pendirian badan usaha yang memenuhi hajathidup orang banyak, misalnya badan usaha yang bergerak dibidang penanganan Hak Asasi Manusia, kesenian, olahraga,perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan dapat kita lihat bahwa disini bidang-bidangusaha tersebut selalu berorientasi pada kepentingan publik. Di samping itu, dalam mendirikan badan usaha tersebut organ yayasanperlu mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu: badan usaha tersebut tidak boleh betentangan dengan kepentingan umum,badan usaha tidak melanggar kesusilaan, badan usaha itu tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

PERJANJIAN KREDIT Pengertian Perjanjian Kredit Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalamhal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajibanmembayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syaratdan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihalPerjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihakbebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan denganundang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati danditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik ituperjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Jenis Perjanjian Kredit Dilihat dari pembuatannya, suatu perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi:

PERTEMUAN 10

PERLUASAN KEGIATAN USAHA


PE1 2125

1. Perjanjian Kredit Di bawah tangan, yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh danantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkanpihak pejabat yang berwenang/Notaris.Perjanjian Kredit Di bawah tangan ini terdiri dari:

1. Perjanjian Kredit Di bawah tangan biasa; 2. Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang dicatatkan di Kantor Notaris (Waarmerking); 3. Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan Notaris namunbukan merupakan akta notarial (legalisasi).

2. Perjanjian Kredit Notariil yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani olehpara pihak di hadapan Notaris.Perjanjian Notariil merupakan akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di hadapanpejabat yang berwenang/Notaris). Struktur Perjanjian Kredit Suatu perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 1. Kepala/Judul 2. Komparisi Komparisi adalah bagian dari perjanjian kredit yang memuat keterangan identitas parapihak. 1. Premis Premis merupakan bagian dari akta yang berisi uraian yang memuat alasan-alasan ataudasar pertimbangan para pihak dalam membuat perjanjian kredit. Dalam premis dimuathal-hal atau pokok-pokok pikiran yang merupakan konstalasi fakta-fakta secara singkatdan yang menggerakkan para pihak untuk mengadakan perjanjian kredit. 2. Batang Tubuh Batang tubuh berisikan hal-hal yang disetujui oleh para pihak, berupa klausula-klausula,baik klausula hukum maupun klausula komersial yang berkaitan dengan pemberianfasilitas kredit. 3. Kolom Tanda tangan (Signature Page) Kolom tanda tangan berisikan tanda tangan para pihak pembuat perjanjian. 4. Isi Perjanjian Kredit Pada umumnya isi klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Klausula Hukum (Legal Clauses), Klausula Hukum adalah klausula yang berisikan ketentuan-ketentuan hukum yangbiasanya berlaku untuk pemberian fasilitas kredit. Termasuk dalam klausula ini antaralain seperti klausula perlindungan Bank, Debet Rekening, Condition Precedent, Pernyataandaan Jaminan (Representation and Warranties), Covenant dan lain-lain. 2. Klausula Komersial (Commercial Clauses), Klausula Komersial adalah klausula yang berkaitan dengan aspek komersial dalampemberian fasilitas kredit, seperti jenis fasilitas kredit, jumlah fasilitas kredit, jangka waktukredit, ketentuan pembayaran besarnya angsuran, ketentuan tentang denda dan bunga,asuransi, dan lain-lain.

5.Klausula-Klausula Perjanjian Kredit

Dalam praktek, bentuk dan materi Perjanjian Kredit tidak selalu sama, disesuaikan denganjenis fasilitas yang diberikan. Namun demikian dalam suatu perjanjian kredit padaumumnya berisi klausula-klausula sebagai berikut: a. ) Klausula Fasilitas Kredit : Ketentuan–ketentuan yang berkaitan fasilitas kredit umumnya terdiri dari:

4. Perubahan mata uang pinjaman (klausula ini digunakan terutama untuk pinjaman non-Rupiah).

5. Penarikan fasilitas kredit 6. Pembuktian hutang antara lain berupa

Promes/CAR/atau PK tersebut,Cara Pembayaran kembali (installment atau langsung)

7. Pembayaran kembali lebih cepat/awal (Voluntary or Mandatory)

8. Bunga denda (apabila terjadi keterlambatan pembayaran).

9. Pembukuan (lokasi dimana Bank akan membukukan pinjaman tersebut).

b. ) Klausula Kuasa Mendebet Rekening : Klausula ini dicantumkan sebagai dasar dari hak Bank untuk melakukan pendebetan darirekening-rekening Debitur yang ada di Bank. c.) Klausula Penggunaa n Fasilitas Kredit : Tujuan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur. d.) Klausula Syarat Penarikan Pinjaman (Drawdown Condition) Sebelum penandatanganan perjanjian kredit dan sebelum suatu kredit dapat dicairkanDebitur biasanya disyaratkan untuk menyerahkan beberapa dokumen –dokumen ataudata yang dianggap penting oleh Bank antara lain:

3. Dokumen-dokumen perusahaan/Identitas Debitur. 4. Asli surat kuasa. 5. Salinan surat izin usaha perdagangan dan/atau

surat-surat izin lainnya. 6. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Jaminan 7. Invoice/Daftar tagihan-tagihan/dokumen lain yang

sejenis yang mencantumkanketentuan bahwa pembayaran melalui rekening Debitur yang ada di Bank.

8. Semua Perjanjian Jaminan telah ditanda tangani dan dalam bentuk dan isi yangdisetujui Bank.

Debitur tidak sedang dalam keadaan lalai berdasarkan ketentuan-ketentuanyangtermaktub dalam Perjanjian ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan baikBank. e.) Klausula Pernyataan Debitur (Representations and Warranties) : Klausula ini berisikan pernytaan-pernyatan dari Debitur mengenai: Kewenanganbertindak, Kekuatan Perjanjian, Tidak ada tuntutan/sengketa dari pihak ketiga terutamayang dapat berakibat secara materiil, kebenaran data-data yang diberikan oleh Debiturtermasuk diantaranya Laporan Keuangan, keabsahan Debitur untuk menjalankan usahayang dibuktikan dengan perijinan dari lembaga-lembaga yang berwenang, Tidak adanyatunggakan Pajak yang harus dibayar, serta Debitur tidak dalam keadaan pailit atau digugatpailit oleh Pihak ketiga. f.) Klausula Affirmative Covenant : Dalam pelaksanaan pemberian kredit Bank harus memberikan batasan-batasan yangharus dipenuhi oleh Debitur (Affirmative Covenant) selama dalam masa pemberian kredit.Ada beberapa


PE1 2126

covenant standard yang biasanya wajib dicantumkan dalam perjanjiankredit antara lain adalah:

3. Menggunakan Fasilitas Kredit seperti yang dipersyaratkan;

4. Mengasuransikan seluruh barang-barang yang dijadikan jaminan/agunan FasilitasKredit;

5. Memberikan ijin kepada Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bankuntuk: (a) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan danadministrasi Debitur serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan, dan (b)melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantoryang digunakan Debitur;

6. Memberikan segala informasi/keterangan/data-data (seperti, namun tidak terbataspada laporan keuangan Debitur): (a) segala sesuatu sehubungan dengan keuangan danusaha Debitur, (b) bilamana terjadi keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usahaatau keuangan Debitur, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bank;

7. Menyerahkan data yang diminta oleh Bank dalam rangka pengawasan pemberiankredit yaitu, antara lain namun tidak terbatas pada Laporan keuangan, laporaninventory, daftar tagihan dan lain-lain.

Selain covenant di atas, dapat pula ditambahkan affirmative covenant lain yangdisesuaikan dengan struktur dari fasilitas kredit yang diberikan. f.) Klausula Negative Covenant : Pelaksanaan pemberian kredit Bank harus memberikan batasan-batasan yang tidak bolehdilakukan oleh Debitur (Negative Covenant) selama dalam masa pemberian kredit.Pelarangan/pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat posisi Bank selakuPemberi pinjaman. Adapun covenant baku yang wajib dimasukkan dalam perjanjian kreditantara lain adalah:

5. Pelarangan untuk menjual /menyewakan asset; 6. Tidak menjaminkan asset pada pihak lain; 7. Pelarangan untuk menerima pinjaman lain; 8. Pelarangan untuk menjadi Penjamin/Penanggung,

kecuali melakukan endorsemen atassurat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihantransaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;

9. Pelarangan untuk memberikan pinjaman; 10. Pelarangan untuk mengumumkan dan membagikan

deviden saham Debitur; 11. Pelarangan untuk melakukan merger atau akuisisi; 12. Pelarangan untuk membayar atau membayar

kembali pinjaman pemegang saham; 13. Pelarangan untuk merubah sifat dan kegiatan usaha

Debitur seperti yang sedangdijalankan dewasa ini; 14. Pelarangan untuk mengubah susunan pengurus

(Direksi dan Komisaris), susunan parapemegang saham, dan nilai saham.

Selain covenant di atas, dapat pula ditambahkan negative covenant lain yang disesuaikandengan struktur dari fasilitas kredit yang diberikan. g.) Klausula Perlindungan terhadap penghasilan Bank : Selama masa pemberian kredit, Bank selaku kreditur wajib memperhatikan kemungkinankemungkinantimbulnya biaya-biaya yang harus dibayar berkaitan dengan pemberiankredit tersebut. Debitur akan dibebankan biaya–biaya tersebut dan dengan adanyaklausula ini maka Debitur menyadari bawah setiap biaya yang timbul harus dibayar atauditanggung apabila ternyata Bank terpaksa melakukan

pembayaran terlebih dahulu makaDebitur akan menggantinya dalam waktu secepatnya..Adapun biaya-biaya yang biasanya timbul adalah:

Biaya pihak ketiga Biaya yang diwajibkan oleh Undang-undang

h.) Klausula Jaminan : Untuk menjamin pembayaran dari pinjaman yang diberikan, Debitur diminta untukmenyerahkan jaminan kepada Bank dimana jaminan tersebut akan diikat sebagaimanayang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Untuk Nasabah yang mendapatkan beberapa fasilitas (pinjaman tidak dalam satuperjanjian) dimana masing masing fasilitas dijamin oleh jaminan yang berbeda sebaiknyadicantumkan pula ketentuan mengenai Cross Collateral. Penggunaan klausula crosscollateral memberikan keuntungan tambahan dimana jaminan-jaminan yang ada. i.) Klausula Kompensasi : Pasal mengenai Kompensasi ini diatur berkaitan dengan adanya pasal 1425 sampai dengan 1429 KUH Perdata mengenai kompensasi hutang. Klausula Kompensasi ini berisikanpersetujuan dari Debitur untuk melepaskan hak-haknya yang diatur dalam pasal tersebut,sehingga Debitur tidak dapat mengkompensasikan piutang piutang dagang yang ia milikikepada Bank (bila ada) dengan hutangnya kepada Bank. j.) Klausula Pengalihan Hak : Maksud dari pencantuman klausula pengalihan hak ini Debitur telah memberikanpersetujuan kepada Bank untuk mengalihkan pinjaman kepada Pihak ketiga dengan tanpamerubah kondisi yang telah disetujui sebelumnya. Sedangkan Debitur tidak dapatmengalihkan pinjamannya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari Bank. k.) Klausula Kelalaian : Klausula ini mencantumkan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan Debitur dalamkeadaan lalai atau dalam keadaan defalut sehingga seluruh kewajiban Debitur menjadijatuh tempo dan harus dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya,tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan ituapabila terjadi salah satu kejadian di bawah ini:

13. Payment Default / lalai membayar kembali kewajibannya;

14. Pelanggaran atas ketentuan Perjanjian; 15. Memberikan informasi yang tidak benar; 16. Keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas

Debitur mundur sedemikian rupa yangdapat mengakibatkan Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi;

17. Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit atau meminta penundaan pembayaranhutang (“surseance van betaling“);

18. Debitur dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar;

19. Asset Debitur seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib dan dianggapmenjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Pengembalian Kredit;

20. Jaminan disita oleh instansi yang berwenang, atau rusak atau musnah karena sebabapapun juga;

21. Debitur atau Penjamin lalai terhadap perjanjian lain terutama perjanjian yang dapatmeyebabkan Debitur wajib membayar jumlah tertentu;


PE1 2127

22. Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh ijin, persetujuanatau wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yangberwajib dan yang disyaratkan;

23. Nilai asset/kekayaan milik Debitur menurut penilaian Bank menurun.

24. Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Bank apabila Debitur melakukan kelalaianadalah:

5. Menghentikan pemberian fasilitas kredit, apabila belum dicairkan;

6. Meminta pengembalian kredit secara seketika berikut bunga dan jumlah uang lainnyayang terhutang.

7. Melakukan eksekusi terhadap Jaminan apabila Debitur tidak dapat mengembalikanpinjaman secara penuh.

l.) Kaluslua Ketentuan tambahan dan penutup : Pada bagian terakhir dari perjanjian kredit diatur mengenai ketentuan-ketentuan yangbelum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula baku dalam perjanjian kredit.Klausula ini dimaksudkan untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yangmenyimpang dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah tercetak didalam perjanjian kredit. Klausula ini antara lain adalah: m.) Klausula Pilihan Hukum (Choice Of Law) : Dalam klausula ini para pihak menentukan hukum tertentu yang akan diterapkan apabilaterjadi perbedaan penafsiran maupun apabila terdapat dispute (sengketa) di antara parapihak mengenai perjanjian. n.) Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa (Choice Of Forum) , Klausula ini dimaksudkan apabila terjadi dispute (sengketa) maka Para Pihak telah setujuuntuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui lembaga yang telah disepakatibersama. Pilihan lembaga (forum) penyelesaian sengketa ini biasanya adalah Pengadilanatau Arbitrase, khusus untuk Arbitrase harus ditegaskan dimana Arbitrase yangdimaksud.Selain Pengadilan dan Arbitrase, telah berkembang pula wacana penggunaan mekanismeAlternative Dispute Resolution (ADR) hanya saja lembaga ini belum begitu dikenal diIndonesia dan keputusannya belum memiliki kekuatan hukum yang pasti. Hal – Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perjanjian Kredit Dengan berlakunya Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentangPerlindungan Konsumen (“UUPK”), maka dalam isi perjanjian kredit harus pulamemenuhi ketentuan-ketentuan dalam UUPK, seperti mengenai pencantuman klausulabaku. Dimana dalam pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa dalam perjanjian kreditdilarang mencantumkan klausula baku, antara lain: 1. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak olehpelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 2. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha pembebanan haktanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

AKTA PENGAKUAN HUTANG Pengertian Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimanaDebitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditursejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap).Sedangkan yang dimaksud dengan Grosse Akta Pengakuan Hutang adalah salinan darisuatu Akta Pengakuan Hutang Notariil yang diberikan kepada yang berkepentingan. Iamerupakan salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan.Suatu grosse akta yang pada bagian kepala aktanya dicantumkan irah-irah; “DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan mengikat danmempunyai kekuatan eksekutorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihakkreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melaluiproses gugatan perdata. Mengenai grosse akta ini diatur dalam Pasal 224 Herzein Inlandsch Reglement (“HIR”).Berdasarkan Pasal 224 HIR di atas, suatu grosse akta harus memenuhi syarat-syaratsebagai berikut: 1. Syarat Formil: A. Berbentuk Notariil; B. Memuat titel eksekutorial: – Kepala akta dituliskan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; – Pada bagian akhir akta tersebut tercantum kalimat “Sebagai Grose pertamadiberikan atas permintaan kreditur”. 2. Syarat Materiil: A. Memuat rumusan pernyataan sepihak dari Debitur: – pengakuan berhutang kepada kreditur – pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang ditentukan 3. Tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan; 4. Jumlah hutang sudah pasti (fix loan),hutang yang pasti meliputi hutang pokok + bunga (ganti rugi) ). Apabila grosse akta memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal224 HIR maka grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnyaputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak Kreditur dapatlangsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa pelalui prosesgugatan perdata terhadap harta kekayaan Debitur.Namun apabila grosse akta tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diaturdalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut cacat yuridis, akta tersebut tidakmempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila Debitur wanprestasi atau lalai ataskewajibannya maka Bank harus mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan. Hubungan Akta Pengakuan HutangDengan Perjanjian Kredit Berdasarkan Surat Mahkamah Agung No.133/154/86/Um-Tu/Pdt tanggal 18 Maret 1986menyebutkan bahwa perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuanhutang.Akta pengakuan hutang haruslah murni, dibuat tersendiri dan tidak boleh dimasukkanketentuan-


PE1 2128

ketentuan dalam perjanjian kredit. Apabila suatu grosse akta pengakuanhutang dicampuradukkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalamperjanjian kredit, seperti mengenai suku bunga, penalty (denda), pengakhiran jangkawaktu pinjaman dan sebagainya, maka dengan sendirinya melenyapkan kepastian bentukGrosse Akta Pengakuan Hutang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 224 HIR. Sehinggamembuat grosse akta tersebut mengandung cacat yuridis dan mengakibatkan tidak sahsebagai suatu grosse akta. Grosse akta tersebut kehilangan executorial kracht danmenjadikannya sebagi grosse akta yang non-executable.

PENGERTIAN UMUM - Pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek - Penggerak perkembangan perekonomian negara - Pemerintah mempunyai kepentingan mengatur dinamika pasar modal Pasar Modal ( UU no.8 th 1995) Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, - Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yg diterbitkannya, - Lembaga dan profesi yg berkaitan dgn efek. - Merupakan perdagangan jangka panjang, melalui pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar Modal Dalam arti luas Adalah kebutuhan sistem keuangan yg terorganisasi, - Bank-bank komersial - Semua perantara di bidang keuangan - Surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer dan tidak langsung Pasar modal dalam Dalam arti menengah semua pasar yg terorganisasi & lembaga-2 yg memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun), - Saham-saham, - Obligasi - Pinjaman berjangka, - Hipotek - Tabungan - Deposito berjangka. Pasar Modal Dalam arti sempit pasar terorganisasi yg memperdangkan , saham-saham dan Obligsi dengan memakai jasa makelar, komisioner dan underwriter. SEJARAH PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA Periode Pertama (1912-1942): Periode Zaman Belanda Asosiasi 13 broker “Veriniging voor Effectenchandel” dibentuk :

di Jakarta 14 Desember 1912, cikal bakal pasar modal di Indonesia.

di Surabaya 1 Januari 1925 di Semarang 1 Agustus 1925

Yg diperdagangkan adalah saham-saham perusahaan Belanda dan afiliasinya yang tergabung dalam “ Dutch East Indies Trading Agencies”.Pasar-pasar modal ini beroperasi sampai kedatangan Jepang di Indonesia 1942. Periode Kedua (1952-1960): Periode Orde Lama U.U Darurat No. 12 /1951 ( 1 September 1951) , menjadi U.U. No: 15 Tahun 1952 tentang Pasar Modal.Bursa Efek Jakarta (BEJ) dibuka Tg. 3 Juni 1952. ( Bdsk : KepMen Keuangan No: 289737/ UU tgl 1 November 1951 ) Tujuan

o Menampung Obligasi pemerintah yg sudah dikeluarkan sebelumnya.

o Mencegah perusahaan Belanda “lari” ke luar negeri

Kepengurusan o Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-

efek (PPUE) terdiri atas 3 bank (Bank Indonesia sebagai anggota kehormatan.)

o Penjualan obligasi perusahaan Belanda dan Pemerintah Indonesia melalui Bank Pembangunan Indonesia.

Periode Ketiga (1977-1988): Periode Orde Baru Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976, menetapkan Pendirian / Pembentukan - Pasar Modal, - Badan Pembina Pasar modal, - Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dan - PT Danareksa. BEJ lahir kembali 10 Agustus 1977 PT Semen Cibinong, pertama tercatat di BEJ. Penerbitan saham perdana disetujui pada tanggal 6 Juni 1977, sebanyak 178.750 lembar saham ditawarkan dengan harga Rp.10.000, / per lembar. Sampai dengan. Th 1988 BEJ Periode Tidur Panjang ,Hanya tercatat = 24 perusahaan saja Investor kurang tertarik karena: - Bunga deposito tdk kena pajak - Dividen dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%. Periode Keempat (1988-1995): Periode Bangun dari Tidur Panjang Setelah tahun 1988, jumlah perusahaan yang terdaftar : s/d. 1990 = 127 perusahaan. s/d 1996 = 238 perusahaan Peningkatan di pasar modal ini disebabkan : a. Permintaan dari Investor Asing, Investor asing melihat bahwa pasar modal di Indonesia - Telah maju dengan pesat - Mempunyai prospek yang baik. - Menguntungkan untuk diversifikasi secara internasional4 - Pemilikannya Investor Asing s/d 49% dari sekuritas yg terdaftar di bursa. - S/d 1995, jkepemilikan oleh investor asing mencapai 7,06 miliar lb atau sekitar 29,61% dari semua sekuritas yg terdaftar. b. Pakto 88, Paket Reformasi 27 Oktober 1988 untuk - Merangsang ekspor nonmigas, - Meningkatkan efisiensi bank komersial, - Membuat kebijakan moneter lebih efektif,

PERTEMUAN 11

HUKUM PASAR MODAL


PE1 2129

- Meningkatkan simpanan domestik, dan - Membangkitkan pasarmodal. Hasil dari reformasi Pakto 88 adalah - Mengurangi reserve requirement dari bank-bank deposito, pelepasan dana sebesar Rp.4 triliun dari Bank Indonesia ke sektor keuangan. - Akibat lebih lanjut adalah masyarakat mempunyai cukup dana untuk bermain di pasar saham. c. Perubahan Generasi, Perubahan kultur bisnis yaitu dari Bisnis keluarga tertutup ke kultur bisnis profesional yg terbuka, memungkinkan profesional dari luar keluarga untuk duduk di kursi kepemimpinan perusahaan. - Mulai banyaknya perusahaan yang go public. - Menjadi kebangkitan Bursa Efek Surabaya (BES). Surabaya Stock Exchange (SSX) Periode Kelima (Mulai Tahun 1995): Periode OTOMATISASI Karena kegiatan transaksi yang dirasakan sudah melebihi kapasitas manual, maka BEJ memutuskan untuk mengotomatisasikan kegiatan Iransaksi di bursa. - Semula kegiatan transaksi dicatat di papan tulis - Sekarang jaringan komputer yang digunakan oleh broker. a. BEJ : sistem otomatisasinya diberi nama Jakarta Automated Trading System (JATS) mulai dioperasikan pada tanggal 22 Mei 1995. Kapasitas Sistem manual = 3.800 transaksi / hari. JATS= 50.000 trans / hariSasaran, untuk meningkatkan :

7. Kapasitas untuk mengantisipasi pertumbuhan pasar 8. Integritas (keterkaitan satu pihak dengan pihak

lainnya) dan 9. Likuiditas (kecepatan transaksi sekuritas

diselesaikan). 10. Pamor pasar modal dgn meletakkan BEJ setara dng

pasar modal lain di dunia. JATS mempunyai salah satu sistem komputer pasar modal yang tercanggih di dunia.

b. BES, menerapkan sistem otomatisasi sejak 19 September 1996 diumumkan secara terbuka pada tanggal 10 Maret 1977 . Surabaya Market Information & Automated Remote Trading = S-MART dan Kliring Deposit Efek Indonesia = KDEI untuk menyelesaikan transaksi Fasilitas yang diberikan oleh S-MART a. Trader Workplace, sarana akses langsung secara elektronik oleh anggota bursa atau broker atau WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek) dari kantor mereka masing-masing (remote trading), sehingga btidak lagi harus dilakukan di lantai bursa (floorless trading). b. S-MART Web, yaitu sarana surat elektronik (e-mail).6 c. Fasilitas world-wide-web di internet yg menyediakan informasi penting yang diperlukan. d. S-MART Chart, yaitu fasilitas komunikasi percakapan interaktif antaranggota bursa dengan pemakai internet lainnya Periode Keenam (Mulai Agustus 1997): Periode Krisis Moneter Krisis moneter melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura Penurunan nilai mata uang negara-negara Asia terhadap U.S $, karena : - Spekulasi pedagang-pedagang valuta asing, - Kurang percayanya nilai mata uang negaranya sendiri,

- Kurang kuatnya pondasi perekonomian. Permintaan US $ berlebihan , nilai US$ ,meningkat nilai Rp. Menurun, Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). - Bank swasta menaikkan suku bunga tinggi ( 25 – 50% ) - Pemilik modal , menamamkan ke deposito - Perminat US$ menurun - Perdagangan saham lesu. IHSG yang turun dengan tajam Periode ini merupakan ujian terberat yang dialami oleh Pasar Modal IndonesiaUpaya Pemerintah untuk “mendongkrak” IHSG . Tgl. 3 September 1997,pemerintah Menghapus pembatasan 49% pemilikan asing.menjadi tidak terbatas,ini Tidak berhasil krn saham investor asing hanya mencapai 27%. Pada 1 November 1997,pemerintah Melikuidasi 16 bank swasta nasional.Tindakan tsb tidak banyak membantu memperbaiki lesunya pasar saham.Bahkan IHSG tetap merosot dengan tajam. Periode Kepastian Hukum (Mulai 1995 – sekarang ): UU No. 8/ ’95 dengan tegas mengamanatkan pada Bapepam untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi di Pasar Modal.Bapepam merupakan SRB (self regulatory body ) yang menjadikan Bapepam mudah bergerak dan menegakkan hukum, sehingga menjamin kepastian hukum. Menyongsong Independensi Bapepam. Persiapan menuju Independensi Bapepam harus segera dilaksanakan, karena dasar hukum untuk mengimplementasikannya sudah ada, yaitu : - Amanat GBHN; - UU No, 23 Tahun 1999. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PASAR MODAL Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (investor) yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana, kepada borrower ( pengusaha ) , yaitu pihak yang memerlukan dana.Investor mengharapkan imbalan dari penyerahan dana tersebutBorrowers, memungkinkan melakukan perluasan usaha. tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaanFungsi ini sebenarnya juga dilakukan oleh intermediasi keuangan lainnya, seperti lembaga perbankan,(pasar uang ) Hanya bedanya dalam pasar modal diperdagangkan dana jangka panjang .Daya Tarik Pasar Modal, antara lain sbb 1. Bagi Pengusaha : Pasar modal akan bisa menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan , menghimpun dana masyarakat , meminjamkan ke pengusaha berupa kredit bank (dana pinjaman )berarti pengusaha mempunyai hutang.. Dengan adanya Pasar Modal , pengusaha mendapat dana “segar” tanpa hutang 2. Bagi investor a. Pasar modal memungkinkan para investor mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. b. Sisi likuiditasnya. Investor bisa melakukan investasi hari ini pada industri semen, dan menggantinya minggu depan pada industri farmasi. ( Mereka tidak mungkin melakukan hal itu pada investasi melalui Bank )


PE1 2130

Keberhasilan pembentukan Pasar Modal, dipengaruhi oleh : 1. Supply sekuritas. Berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. 2. Demand sekuritas. Berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk membeli sekuritas. ( individu, perusahaan non keuangan maupun lembaga-lembaga keuangan ) 3. Kondisi politik stabil dan pertumbuhan ekonomi. Ini mempengaruhi supply dan demand sekuritas. 4. Masalah hukum dan peraturan. Tersebut terkait erat dengan informasi yang akurat dan lengkap dan cepat. . Peraturan &penegakan hukum yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan..Pada aspek inilah sering negara-negara dunia ketiga lemah. PELAKU PASAR MODAL 1. Emiten Pihak yang melakukan penawaran umum.Pasal 1 butir ke-6 UU Pasar Modal No: 8 Th. 1995: Perusahaan yang akan melakukan emisi, harus terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untukmenjual atau menawarkan efek kepada masyarakat, dan setelah pernyataan pendaftaran efektif, emiten dapat melakukan penawaran umum 2. Penjaminan Emisi Efek Penjaminan Emisi Efek, yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 3. Investor/Pemodal Investor/pemodal adalah perorangan dan/atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek. 4. Lembaga Penunjang Pasar Modal a.Bursa Efek, Pasal 1 butir 4 UUPM No. 8 Th 1995 - Penyelenggara dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. - Menetapkan kriteria jumlah pemegang saham, persentase minimum saham yang dimiliki publik, minimum kapitalisasi pasar, dan Iain-lain Pasal 6 UUPM Nomor 8 Th. 1995, - Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM.( karena penyelenggaraan sarana perdagangan efek memakai dana masyarakat.) Pasal 11 UU no, 8 th.1995 - Bursa efek merupakan self regulatory body, lembaga yg diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya yang mengikat para pihak yang berhubungan dengan efek,Peraturan tsb baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

Pasal 11 UU no, 8 th.1995 - Bursa efek wajib membentuk satuan pemeriksa untuk menjalankan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu terhadap anggota bursa dan terhadap kegiatan manajemen bursa efek. b. Biro Administrasi Efek, Pihak yg berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek (Pasal 1 butir 3 UUPM No. 8 Th. 1995). 5. Profesi Penunjang Pasar Modal Mempunyai peranan penting dlm penawaran umum.Penawaran umun diawali dengan dikeluarkannya Prospektus oleh emiten. Prospektus dipakai dasar evaluasi /petimbangan investor , membeli efek atau tidak.Setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan penanggung jawab secara profesional , yang sebut sebagai profesi penunjang pasar modal , yang terdiri dari ( Psl 64 (1) UUPM No. 8 Th 1995) - Akuntan publik, - Konsultan hukum, - Penilai, - Notaris, dan - Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah PEMBATALAN Profesi penunjang Psl 65 UU PM No. 8 Th. 1995 : Bahwa pendaftaran batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.Meskipun demikian, jasa yang telah diberikan tidak ikut jadi batal walaupun pendaftaran profesinya batal, kecuali bila jasa yang diberikan merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi.Apabila BAPEPAM memutuskan bahwa jasa yang diberikan tidak berlaku, maka BAPEPAM dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan profesi tersebut untuk menunjuk profesi penunjang pasar modal yang lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian perusahaan tersebut. 6. BAPEPAM Mengawasi kualitas keterbukaan emiten dgn cara memperhatikan kelengkapan, kecukupan,objektifitas, kemudahan utk dimengerti , kejelasan berkaitan dengan dokumen pernyataan pendaftaranBAPEPAM sama sekali tidak memberikan penilaian terhadap keunggulan atau kelemahan saham yang ditawarkan.( Psl. 75 UUPM No. 8 Th 1995 -"BAPEPAM tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini“) FUNGSI BAPEPAM 1) Fungsi mengatur. Pasal 3 UUPM No.8 Th.1995 : BAPEPAM memiliki fungsi membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal yang bertujuan menciptakan kegiatan pasar modal yang wajar, efisien, dan melindungi pemodal dan masyarakat. 2) Fungsi perizinan dan pendaftaran. Psl 5 UUPM No.8 Th.1995: BAPEPAM memberi izin dan persetujuan usaha untuk bursa dan profesi penunjang pasar modal 3) Fungsi kepengawasan Psl 69 UUPM No.8 Th.1995 : Laporan keuangan yg diberikan kepada BAPEPAM harus mengikuti prinsip akuntansi - yang berlaku umum,


PE1 2131

- ketentuan akuntansi yang dibuat oleh BAPEPAM. Psl 85 UUPM No.8 Th.1995 : Mewajibkan pada para pelaku pasar modal seperti bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, wajib memberikan laporan kepada BAPEPAM dan wajib mengikuti ketentuan keterbukaan, izin, persetujuan dan pendaftaran dari BAPEPAM. Pasal 86 UUPM No.8 Th.1995 : Mewajibkan kepada emiten untuk menyampaikan - laporan secara berkala dan -laporan mengenai peristiwa material yg dapat mempengaruhi harga efek - Pasal 87 UUPM No.8 Th.1995 : Mewajibkan direktur dan komisaris untuk melapor kepada BAPEPAM mengenai kepemilikan atau perubahan kepemilikan perusahaan kepada BAPEPAM. 4) Fungsi pemeriksa Pasal 100 UUPM Nomor 8 Tahun 1995 : - Memberi hak bagi Badan Pengawas Pasar Modal untuk meminta keterangan atau kepastian dan mewajibkan pihak yang diduga melanggar UUPM Nomor 8 Tahun 1995 untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan itu serta memeriksa catatan pembukuan dan dokumen lain pihak yang dicurigai tersebut . WEWENANG BAPEPAM dalam Penawaran Umum 1) Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran dan menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya persyaratan pendaftaran. Pasal 5 UUPM Nomor 8 Tahun 1995 2) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran atauPihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi 3) Wewenang administratif - Memberikan peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, - Pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran kepada pihak yang melanggar undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari BAPEPAM. Psl. 102, UUPM No. 8 Th 1995 PERDAGANGAN SAHAM Prinsip, hak kewajiban pelaku, serta peran perdagangan saham Perdagangan saham adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat.Pedoman dasar : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur mengenaiKewajiban untuk memenuhi setiap prinsip keterbukaan, pertimbangan dalam berintervensi, konsekuensi dan tanggung jawab atas kerugian, serta ancaman pidana Bursa efek Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 7 ay at (1) Undang-Undang Pasar Modal).

Tujuan - Menyelenggara kan perdagangan efek yg teratur wajar efisien. - Harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu - Karena informasi menyebar secara merata, maka reaksi harga terhadap informasi baru terjadi seketika karena semua pemain di pasar telah memiliki antisipasi yang cukup Keteraturan yang konsisten Peraturan & Penegakan peraturan, Tercermin dari perilaku para pihak yang terlibat dalam perdagangan efek di bursa - Wakil perantara pedagang efek - Perusahaan efek termasuk organ -organ yang ada di dalamnya - Lembaga penunjang serta para profesional di pasar modal - Investor atau pemodal Keterbukaan Azas keterbukaan yang dilakukan emiten - Apakah tujuannya - Bagaimana perlindungan hukum yang diatur dalam UUPM - Apakah karakteristik yuridis berkaitan dengan azas full and fair disclosure Prinsip keterbukaan (disclosure principle) harus / wajib dilakukan oleh Emiten Untuk kepentingan Pengelola bursa, BAPEPAM, dan Investor.Informasi yg harus di-disclose kpd masyarakat.Seluruh keadaan usahanya yg meliputi aspek Keuangan: - Hukum - Manajemen - Harta kekayaan perusahaan Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi saham menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan investasinya. Pengaturan dlm UU Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Emiten Perusahaan yang (akan ) melakukan emisi saham ] harus memberikan prospektus kepada calon investor mengenai segala fakta materiil yang dapat mempengaruhi pilihan calon investor tersebut.Setiap prospektus yang dikeluarkan oleh emiten dilarang : (a) Memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta materiil (b) Tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta materiil yang diperlukan Agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan Pasal 90-98 Undang-Undang Pasar Modal). Fakta materiil yg diperoleh oleh masyarakat investor secara benar dari Emiten - Memposisikan calon investor pada posisi yg adil - Setiap para pemain bursa mempunyai hak yang sama dlm memutuskan untuk menjual atau membeli saham perusahaan tertentu Posisi berimbang tsb secara tidak langsung dapat mengontrol pasar dari Praktik penipuan, manipulasi pasar,


PE1 2132

insider trading, yg hanya menguntungkan pihak tertentu saja Dilema keterbukaan Prinsip keterbukaan disini adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan rahasia perusahaan 1) Hukum harus memproteksi kepentingan2 tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut, 2) Hukum terus mengejar dgn merinci detailnya tentang hal-hal apa saja yang harus di-disclose oleh pihak-pihak penyandang kewajiban disclosure. Full and Fair disclosure Keselarasan di antara dua kepentingan yang kontradiktif tersebut, tercerrnin dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu disclosure di pasar modal, tidaklah semata-mata full, tetapi juga haruslah fair, seperti yang tersimpul dalamIstilah full and fair disclosure mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut : a. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi. b. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi. c. Prinsip keseimbangan antara efek negatif kepada emiten di satu pihak, dan di pihak lain efek positif kepada publik , dalam hal dibukanya informasi tersebut Informasi positif dan negatif a. Informasi positif : misalnya perusahaan tersebut memperoleh laba yang luar biasa, maka harga sahamnya akan naik, b. Informasi Negatif : misalnya perusahaan tersebut labanya terus menurun bahkan rugi maka harga sahamnya akan turun Informasi tentang perubahan kepemilikan saham Terbukanya kepemilikan saham suatu perusahaan menimbulkan beberapa perubahan yang harus dilakukan oleh pihak emiten, sehingga emiten tidak dapat dengan semaunya sendiri mengelola perusahaan.Selain persoalan manajemen dan visi, emiten diharuskan memberitahukan perkembangannya kepada : - Pemegang saham - Investor - BAPEPAM. (Sbg.pihak pengawas bursa efek ) Perdagangan dan Pencatatan Saham Prosedure / tata urut penjualan sahamEMITEN( Perusahaan yang akan melakukan emisi ) Melakukan pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM untuk menjual / menawarkan efek ke masyarakat . BAPEPAM melakukan penelitian terkait kondisi perusahaan dengan kriteria tertentu .Emiten dapat mencatatkan saham dengan syarat : - Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif; - Tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan; - Bidang usaha tidak dilarang secara langsung maupun tidak langsung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; Khusus pabrikan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan yang dibuktikan dengan sertifikat AMDAL, kalau industri keuangan harus memiliki sertifikat ecolabelling. Untuk bidang pertambangan harus mempunyai izin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun, minimal 1 kontrak karya/ kuasa penambangan / surat izin penambangan daerah,Minimal salah satu anggota

Direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan, sudah memiliki cadangan terbukti / yang setaraYang bidang usahanya memerlukan izin pengelolaan harus memiliki izin tersebut minimal untuk 15 tahun; Anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dari emiten yang sudah listing dimana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di bursaPersyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan audit terakhir sebelum pengajuan permohonan pencatatanKemudian , perdagangan saham ini dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari BAPEPAM a. Pemesanan ,Perdagangan saham perdana Apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dengan rentang harga saham telah ditentukan, maka perdagangan saham dapat mulai dilakukanPerdagangan saham perdana ini dilakukan melalui BANK yg telah ditunjuk, dan BANK tersebut dapat menunjuk bank lain sebagai Bank – DistribusiBANK KUSTODIAN ataupun settlement membuka loket penjualan di berbagai tempat selama beberapa hari yang ditentukan Calon INVESTOR ke loket-penjualan - Membaca prospektus sbg bhn pertimbangan - Mengisi FPPS (Formulir Pemesanan Pembelian Saham) - Membayar saham yg dipesan, dgn harga maksimum ditetapkan. b. Penjatahan Setelah masa pemesanan berakhir maka FPPS diserahkan ke underwriter dan biro administrasi efek, bila pemesanan melebihi dari jumlah saham yg ditawarkan maka maka maka dilakukan penjatahan 1) Fixed allotment ( penjatahan pasti ) , diberikan kepada pemesan berupa pemodal institusional seperti lembaga-lembaga keuangan, dana pensiun, dan Iain-lain. 2) Pooling atau penjatahan dengan undian, dilakukan kpd pemodal retail, dapat dilaksanakan berdasarkan banyaknya formulir yg dimasukkan dan dapat pula dengan banyaknya pesanan yg diajukan. c. Claw Back dan Green Shoe Option Perusahaan yg melakukan penawaran umum di dalam dan di luar negeri, perlu merencanakan struktur penawaran dgn mendapatkan informasi dan mempertimbangkan animo pasar ;Hal ini akan mempengaruhi sukses atau tidaknya penawaran umum yang dilaksanakan.Dalam pelaksanaannya mungkin saja terdapat penyimpangan-penyimpangan dengan posisi jumlah saham yang ditawarkan tidak sesuai ( kurang ) dibandingkan dengan permintaan. Contoh :Suatu perusahaan akan menawarkan sebanyak 35% dari jumlah saham ( = 35.000 saham ) dengan struktur: - 25.000 untuk di luar negeri dan - 10.000 untuk di dalamnegeri. - Dalam permulaan penawaran untuk menjaga perimbangan antara penawaran dan permintaan, - Underwriter dapat menetapkan untuk memulai dengan jumlah


PE1 2133

- 7,500 di dalam negeri, bila pemesanan ternyata melonjak maka ditambah dengan 2,500 lagi. - Apabila pemesanan masih berlebih dapat ditambah 10.000 lagi, dengan mengambil bagian yang diperuntukkan di luar negeri. - Pengambilan kembali porsi luar negeri ini dinamakan claw back - Dengan pengambilan ini maka porsi luar negeri akan berkurang menjadi 15, 000, namun bila permintaan luar negeri juga melebihi 15,000, maka perusahaan diberi kesempatan untuk menambah sebanyak 10.000,sehingga porsi luar negeri menjadi 25,000 kembali. penambahan demikian dinamakan green shoe option d. Pembagian Sertifikat Saham atau Sertifikat Kolektif Saham Setelah proses penjatahan selesai, Investor / pemodal mendapat Sertifikat Saham dalam bentuk Sertifikat Kolektif Saham, 1 lembar SKS mewakili 1 Lot Saham = 500 lembar e. Refund Krn perdagangan saham melalui pemesanan , dan telah dibayar dgn harga tertinggi, maka kondisi akhir dapat sbb:Bila Harga saham lebih rendah dari pembayaran yg tlh dilakukan atau atau atau atau Bila Jumlah saham lebih sedikit dari pembayaran pesanan yg tlh dilakukan, maka kelebihan pembayaran dikembalikan ke investor ( refund) f. Pencatatan di Bursa Efek Perdagangan Perdana di Pasar Sekunder Dengan pencatatan di bursa ini saham perusahaan secara resmi dapat diperdagangkan di bursa hal merupakan / diistilahkan sbg perdagangan / Pasar PerdanaSebenarnya pasar yang terjadi adalah Pasar Sekunder, karena pasar Perdana nya , ketika penjualan dilakukan di loket-loket penjualan yg telah dibahas sebelumnya.Pada perdagangan perdana ini, terjadi penawaran dan permintaan saham berdasrkan animo pasarBdskan kuat / lemahnya penawar ( peminat ) -harga saham – meningkat atau anjlok, kondisi tersebut akan terjadi terus selama beberapa waktu, merupakan kewajiban bagi penjamin emisi untuk melakukan stabilisasi harga yang ideal atas saham tsb g. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) IHSG digunakan sebagai indikator atas kegiatan pasar modal, bila indeks ini cenderung naik berarti kegiatan pasar modal meningkat, bila sebaliknya, berarti bahwa kegiatan pasar modal menurun. Indeks ini tidak berhubungan dgn harga saham perusahaan tertentu. h. Price Earning Ratio (PER) PER adalah perbandingan antara Harga Suatu Saham dgn (perkiraan ) laba bersih yang didapat dari saham tersebut dalam setahun Sebagai contoh : Harga saham per lembar Rp. 2.000 ,- Laba bersih per lembar saham dlm periode 12 bulan adalah Rp.200 ,- PER = 2.000 : 200 atau 10 : 1, Sehingga disebutkan PER saham = 10 kali. TINJAUAN UMUM TENTANG EFEK Pengertian Efek Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalEFEK = surat berharga :yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,

obligasi, tanda bukti utang, unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Derivatif dari efek. ( Penjelasan atas UU No 8 / 1995 ) adalah Turunan dari efek, baik efek yg bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti Opsi dan Warant.Opsi, adalah hak suatu pihak untuk membeli atau rnenjual kepada pihak lain atas sejumlah efek Pada harga dan dlm waktu tertentu. Warant, adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yg memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut, Pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek tersebut diterbitkan Jenis-Jenis Efek SAHAM opnaam & aan tonder Sebagai bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan.Saham atas nama (opnaam) , dikeluarkan atas nama pemiliknya saham ini dapat diperalihkan haknya walau belum sepenuhnya dilunasi harganya.Saham atas unjuk / atas pembawa(aan tonder), nama pemiliknya tidak ditulis di dalam surat saham hanya mengesahkan pemegangnya sebagai pemilik. Posisi kepemilikan saham dari investor Apabila suatu perusahaan mempunyai 100 lembar saham dan seseorang memiliki 1 lembar di antaranya, maka orang tersebut memiliki 1/100 dari perusahaan tersebut.Apabila perusahaan mempunyai 1.000.000 saham yang ditempatkan (share outstanding) dan seseorang memiliki 1.000 lembar, maka orang tersebut adalah pemilik dari 1.000 : 1.000.000 atau 1/100 dari perusahaan tersebut.Persentase kepemilikan seseorang terhadap perusahaan sewaktu-waktu dapat berubah, karena perubahan jumlah saham yang dimiliki oleh Perusahaan tersebut. Jenis saham (stock) : common stock & prefered stock Saham biasa (common stock)Adalah saham yang mewakili jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri Common stock sebagai berikut. 1) Pemiliknya mempunyai tanggung jawab yang terbatas senilai jumlah saham yang dimilikinya., para pemegang saham tidak akan dituntut sampai kepada harta pribadinya. 2) Mempunyai hak suara pada rapat umum para pemegang saham. dengan istilah one share one vote. Dalam mereka memilih dewan direksi dan komisaris untuk mewakili. 3) Adanya hak menuntut bila terjadi kebangkrutan perusahaan. pembayaran atas sahamnya setelah semua kewajiban perusahaan terhadap pihak lain dipenuhi. Hal ini adalah wajar, karena sebagai pemilik, para pemegang saham ini paling belakangan dibayarkan haknya. 4) Hak atas pembagian dividen. ditetapkan dalam RUPS . Dari jumlah laba bersih, setelah disisihkan untuk cadangan dan dana-dana lainnya, sisanya dibagikan dalam bentuk dividen. sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Saham preferen (prefered stock). Prefered stock adalah saham yang memiliki ciri mirip obligasi.Pemegang saham mendpt pembayaran yg tetap setiap tahun. biasanya pembayaran ini dilakukan setiap kuartal .Misal : dijanjikan : Rp.50.000 / tahun - dibayar Rp.12.500 / Kwartal) . Beda dgn obligasi bahwa pemegang saham preferen ini tetap merupakan pemilik perusahaan (


PE1 2134

bukan kreditur )Bila terjadi kepailitan, maka pemegang obligasi didahulukan pemenuhan haknya daripada pemegang saham preferen ini. Analisis saham Bagi para pelaku di bursa efek , baik pihak investor , ataupun pemilik perusahaan, selalu akan melakukan analisis “pergerakan “ saham 1) Saham mana yang akan mengalami kenaikan / penurunan harga; 2) Berapa besar kenaikan / penurunan tersebut; 3) Berapa lama kenaikan / penurunan tersebut bertahan. OBLIGASI Sifat dari surat obligasi adalah merupakan surat pengakuan utang sepihak Termasuk jenis surat kesanggupan membayar sbgm dimaksudkan Psl 1878 (1) KUH Perdata.Obligasi adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan kepada individu / perusahaan.Pembeli obligasi ini disebut kreditur, bukan pemilik perusahaan.Surat obligasi ini memberi hak pada pemegangnya untuk menagih bunga kepada perseroan, meskipun dalam keadaan rugi sekalipun Penerbitan obligasi ini merupakan cara mendapat modal yang sangat efisien dari pasar modal 1) Perusahaan dapat menambah modalnya tanpa delution 2) Bunga pinjaman lebih rendah dari bunga bank 3) Bunga yang tetap untuk jangka panjang. 4) Pinjaman langsung diterima perusahaan dari pemodal tanpa melalui prosedure bank SEKURITAS KREDIT Surat bukti pengakuan utang perusahaan thdp pemegangnya yang berjangka pendek, biasanya tiga tahun. Jarang dikeluarkan .Di Indonesia belum ada perusahaan yang menerbitkannya WARRANT Hak untuk membeli saham dgn harga yg telah ditentukan terlebih dahulu tanpa memperhitungkan berapa harga saham di pasar modal.Pada saat warrant dikeluarkan harganya sedikit lebih tinggi dari harga pasar saham pada waktu itu.Para pemodal yang membeli warrant tidak langsung mendapat keuntungan ketika membeli warrant tersebut.Kecuali apabila harga saham di pasar modal lebih tinggi, maka pemegang warrant akan langsung mendapat keuntungan,Agar harga warrant ini meningkat, harga saham di pasar haruslah terlebih dahulu naik.Perusahaan mengeluarkan warrant ini bertujuan untuk meningkat-kan harga saham bagi pemegangnya RIGHT (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) Right adalah surat berhargaBerupa hak utk membeli saham dengan perbandingan dan harga yang telah ditentukan pada waktu right di emisi.Emisi right ini disebut dengan isti lah right issue.. Misalnya suatu perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek mengadakan right issue dengan mengemisi right, yang mencantumkan :Setiap 3 (tiga) saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham, mempunyai hak untuk membeli 2 (dua) lembar saham baru. Harga pembelian saham baru tsb di bawah harga yg dicatatkan di bursa efek. Jangka waktu untuk pembelian saham tersebut dibatasi dua mingguUntuk mengemisi right ini, perusahaan juga

diwajibkan mendaftar ke BAPEPAM dan mengeluarkan prospektus, meskipun penawaran ini disebut dengan penawaran terbatas.Right atau hak memesan efek terlebih dahulu ini, dapat pula di-perdagangkan di bursa efek. Perusahaan Efek Perusahaan Broker (Pialang). adalah Perusahaan yg bidang usahanya membuat, memperdagangkan, dan membeli efek Dalam perkembangannya , menjadiPerusahaan Efek, Bidang usahanya adalah : - Penjaminan emisi efek, - Perantara pedagang efek, dan - Sebagai manajer investasi Pasal 1 angka 21 UU Nomor 8 /1995 Perusahaan Efek yang besar biasanya mempunyai bagian-bagian sbb a. Bagian modal ventura, Bagian yg khusus mencarikan modal bagi perusahaan-perusahaan kecil : - Untuk memulai usahanya, - Mengembangkan produk baru atau - Pemasaran dan percobaan produk baru. Bidang ini memang sangat berisiko tinggi, karena perusahaan yang baru memerlukan waktu dan tenaga serta modal yang cukup untuk membangun usahanya. b. Bagian pendanaan perusahaan - Bertanggung jawab atas pendanaan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan - Memberi advis bagi perusahaan-perusahaan bagaimana meraih modal yang diperlukan untuk perkembangan usahanya Biasanya dilakukan dengan menerbitkan dan menjual efek dalam bentuk obligasi atau saham c. Bagian sindikasi penjaminan, Bertugas mengkoordinasikan penjaminan dari suatu perusahaan yang merencanakan akan menerbitkan efeknya. Menjalin hubungan dengan para pemodal, baik individu maupun lembaga. d. Bagian-bagian lain Di samping bagian-bagian tersebut, terdapat bagian-bagian yang mempunyai fungsi seperti : - Bagian perdagangan saham dan - Bagian manajemen portofolio, Sesuai dengan besar kecilnya perusahaan efek tersebut. Penjaminan Emisi Efek Apabila suatu perusahaan menjual efeknya kepada masyarakat umum, misal : berupa saham biasa (common stock), di Pasar Perdana . Maka ini berarti perusahaan tersebut menjual sebagian kepemilikannyaPosisi pemilik saham = pemilik sebagian perusahaan - Menanggung sebagian risiko perusahaan - Nilai kepemilikannya dpt berubah setiap waktu = harga saham yg beredar di pasar modal. Penjualan saham oleh pemilik saham ( pada umumnya ) - Pemodal tidak dapat menjual kembali saham tersebut kepada perusahaan - Tetap dapat menjualnya kepada pemodal lain = penjualan ini disebut pasar sekunder.


PE1 2135

Berapa pun harga saham tersebut terjual pada pasar sekunder, perusahaan tidak mendapat apa pun dari penjualan saham tersebut,Segala keuntungan ataupun kerugian ada sepenuhnya pada pemegang saham yang membeli atau menjual Peran Underwriter ( perusahaan penjaminan ) Penjualan saham pertama kali disebut pasar perdana (primary market), untuk itu perusahaan memerlukan perusahaan penjaminan (underwriter). . Dua fungsi penting dari underwriter : - Melakukan penilaian atas kondisi perusahaan dan - Menetapkan harga penjualan saham. Ini dapat memakan waktu yg cukup lama bagi underwriter dan manajemen perusahaan, dan-juga memerlukan biaya yg sangat besar.Beberapa faktor yang selalu terdapat dlm proses penilaian : a. Underwriter hrs selalu memperhatikan kondisi pasar modal setiap saat sewaktu proses persiapan penawaran umum perdana berlangsung. b. Harga saham final haruslah merupakan pencerminan dari hasil road show, ( suatu periode di mana perusahaan dan underwriter menggelar bisnisnyadengan memberikan keterangan / penjelasan kepada calon investor-investor potensial ) Apakah memang diperlukan jasa UNDERWRITER Pada dasarnya tanpa bantuan mereka juga bisaAkan tetapi karena prosesnya rumit maka diperlukan pengetahuan yg sangat spesifik. Dengan demikian suatu Perusahaan tidak mungkin memasuki pasar modal tanpa bantuan underwriter Pengetahuan dan kemampuan dari underwriter merupakan jaminan bagi perusahaan penawaran sahamnya akan ditangani dengan baik, Perusahaan akan mendapatkan dukungan yg sangat bermanfaat sebelum maupun setelah pelaksanaan penawaran umum perdana. Underwriter Perusahaan ( managing underwriter = penjamin pelaksana ) Managing Underwriter membentukTim persiapan penawaran , untuk menangani: - Pernyataan pendaftaran dgn segala dokumen kelengkapannya, - Mengkoordinir road show, - Menentukan risiko-risiko penjaminan, Sindikasi Penjamin Emisi ( bila penawaran perusahaan efek cukup besar) . Sindikasi tersebut akan terdiri dari kumpulan perusahaan efek, yang secara bersama menanggung risiko penjaminan emisi, Kelompok-kelompok Penjualan akan berusaha menarik minat dari kliennya baik yang berupa pemodal individu maupun lembaga-lembaga, dan menjual efek apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif. Tugas “ Underwriter Underwriter juga akan memberi dukungan yang diperlukan pasca penawaran perdana, seperti stabilisasi harga efek bila ternyata setelah penawaran perdana terjadi gejolak harga di bursa efek. Kualifikasi Underwriter

Setidaknya harus memiliki keahlian a. Pengalaman dalam pemasaran, hal ini diperlukan dalam menyusun struktur penawaran dan membentuk sindikasi dengan para penjamin emisi dan para broker (agen penjualan) untuk mendukung penawaran efek perusahaan setelah proses pendaftaran; b. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang kondisi pasar dan berbagai tipe investor (pemodal); c. Berpengalaman dalam penetapan harga penawaran efek, dengan demikiandapat membuat perusahaan menjadi kelihatan menarik dan juga menghasilkan keuntungan yang cukup bagi investor d. mempunyai kemampuan untuk membantu perusahaan dalam penawaran efek selanjutnya e. memiliki bagian riset dan pengembangan dengan ruang lingkup kerjanya untuk menganalisis perusahaan kliennya, pesaing, pasar dan juga perekonomian secara mikro dan makro. Diperlukan kerja sama yg baik antara Manager Perusahaan & Under writerPerusahaan harus a. Mempunyai kepercayaan dan keyakinan terhadap underwriter- b. Bersedia untuk menyediakan segala informasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan penawaran umum perdana. Meskipun perusahaan telah membentuk tim yang terdiri dari para konsultan dengan keterampilan dan kemampuan untuk memberikan advis dalam prosespenawaran umum perdana, namun sebenarnya underwriter-\ah yang menetapkan segalanya Kualifikasi Manajemen Perusahaan

5. Membentuk tim yang terdiri dari para konsultan denganketerampilan dan kemampuan untuk memberikan advis dalam proses penawaran umum perdana

6. Menguasai benar-benar proses penawaran umum 7. Memahami cara memilih underwriter yang tepat

bagi perusahaan. 8. Menguasai dasar-dasar perjanjian penjaminan emisi

dengan underwriter meskipun untuk penawaran umum di Indonesia draft perjanjian penjaminan emisi efek ini disusun oleh Notaris,

9. Menguasai masalah penilaian (appraising) dan penetapan harga (valuation)efek yg ditawarkan.

Akan tetapi sebenarnya underwriter yg menetapkan segalanya SCRIPLESS TRADING Pengertian Scripless Trading Scrip = surat saham sementara, Less = tanpa. Trading = perdagangan.Perdagangan tanpa surat saham ( Perdagangan tanpa warkat efek / warkat saham Pelaksanaannya :Perdagangan tanpa wakat adalah sistem perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronikSalah satu tujuannya adalah agar dapat menciptakan efisiensi, akurasi dan keamanan dalam melakukan transaksi. Dasar Hukum Scripless Trading Pasal 55 ayat (I) UUPM no.8 Th 1995 :Penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


PE1 2136

Penjelasan UmumPasal 55 ayat (I) UUPM no.8 Th 1995 Bahwa yg dimaksud "penyelesaian pembukuan" (book entry settlement) adalah adalah adalah adalah adalahPemenuhan hak dan kewajiban akibat adanya transaksi bursa, dilaksanakan dgn mengurangkan efek dari rekening efek yg satu dan menambahkan efek tsb pada rekening efek yg lain pada custodian yg dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik . Bahwa yg dimaksud “Peralihan hak atas efek ”Terjadi pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek tersebut dikurangkan dari rekening efek yg satu dan ditambahkan pada rekening efek yg lain Bahwa yg dimaksud "Penyelesaian fisik " , Penyelesaian transaksi bursa yg dilakukan langsung oleh setiap perantara pedagang efek yg melakukan transaksi berdasarkan serah terima fisik dari warkat ybs Berdasarkan Penjelasan Umum Pasal 55 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan :Karena perdagangan saham dapat dilakukan secara elektronik, maka dapat dilaksanakan secara scripless trading artinya dapat dilakukan tanpa warkat saham. Scripless Trading Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Scripless Trading , perbuatan hukum di bidang keperdataan ( tinjauan tentang asas hukum benda ) - Buku ke-II asas-asas Hukum Benda KUH Perdata (BW). - Buku ke-III asas-asas Hukum Perikatan KUH Perdata (BW). Hak-milik hanya dapat dialihkan apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Psl. 60 (1) UU No : 40 Th.2007 tentang Perseroan Terbatas j.o Psl. 511 KUH Perdata : Terhadap benda bergerak (seperti saham) peralihan haknya (levering) dilakukan dgn penyerahan nyata dari benda tsb (Psl 612 KUH Perdata).Peralihan hak atas surat-surat berharga obligasi, commercial paper, dan seba-gainya) dilakukan dengan jalan membuat suatu akta autentik. Asas KONSENSUAL Pada prinsip-nya jual beli sudah dianggap sah bila ada kata sepakat, persyaratan formal lainnya hanyalah bersifat administratif tanpa berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian tsb Asas OBLIGATOIR Apabila sudah ada kata sepakat, perjanjian sudah mengikat secara obligatoir, akan tetapi hak milik belum berpindah, berpindahnya hak milik diperlukan perjanjian riil ( penyerahan / levering) Konsekuensi Apabila A menjual ke B, dan B menjual ke C, C menjual ke D Tetapi hanya sekali penyerahan, yang berarti penyerahan dari A langsung ke D , Apakah bukti kepemilikan yang dapat ditunjukkan oleh pemegang saham atau investor (pembeli) bahwa dirinya memiliki sejumlah saham tertentu ??.Hal ini menjadi masalah krusial berkaitan dengan pembuktian kepemilikan di pengadilan bagi pemegang saham tanpa warkat tersebut. Hukum pembuktian yang berlaku menganut prinsip pembuktian yang eksklusif, artinya : “selain dari alat bukti yang sudah ditentukan, alat bukti yang lain tidak

mempunyai kekuatan hukum."Pasal 164 HIR (Herziene Inlands Reglement) menentukan bahwaMacam-macam alat bukti adalah: a. bukti tertulis, b. bukti saksi, c. persangkaan, d. pengakuan, dan e. sumpah. Bukti pemilikan dari Pemegang efek tanpa warkat, berupa surat tertulis yang ditandatangani (jadi tidak cukup hanya printing computer tanpa tanda tangan) walaupun hanya dalam bentuk konf irmasi dari pihak yang berwenang, namun dapat menjadi alat bukti yang sah atas keabsahan kepemilikan efek tanpa warkat tersebut.Karena bukti surat tersebut diterbitkan oleh yang berwenang di pasar modal sesuai dengan aturan yang berlaku,Dengan demikian alat bukti tersebut sudah memenuhi persyaratan akta autentik, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 165 HIR (meskipun yang dipegang oleh pemilik / pemegangnya bukanlah fisik sahamnya). Scripless Trading Ditinjau dari Segi Hukum Dagang Apabila dikaitkan dengan KUHD efek yang diperdagangkan merupakan suatu surat berharga.Akan tetapi untuk efek ekuitas (SAHAM) tidak lagi berlaku KUH Dagang, karena sudah berlaku ketentuan sendiri, yaitu diatur dalam UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas.Adapun jenis surat-surat berharga yang diatur di dalam KUH Dagang, yang tetap berlaku adalah : wesel, cek, surat sanggup, kuitansi dan promes atas tunjuk, Obligasi konversi, commercial paper, ( yang mempunyai ciri-ciri dari surat sanggup menurut versi KUH Dagang) . Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UUPM No.8 Th1995, secara yuridis formal tetap dianggap berlaku. Scripless Trading Ditinjau dari Segi Hukum Pasar Modal Dalam pengaturan Psl 55 UUPM no.8 /1995 tersebut memberikan kemungkinan penyelesaian transaksi bursa yang mengakomodasi pelaksanaan scripless trading dgn jalan penyelesaian pembukuan (book entry settlement) sebagai suatu alternatif penyelesaian transaksi, di samping model penyelesaian-penyelesaian lainnya, seperti: a. penyelesaian fisik; b. penyelesaian secara langsung pada daftar pemegang efek tanpa melalui rekening efek pada kustodian; c. penyelesaian secara internasional atau melalui negara lain; d. penyelesaian secara elektronik atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi; dan Iain-lain. Apabila ditinjau dari sistem penyerahan benda di dalam KUHPerdata , terjadi titik kesamaan antara levering secara faktual (feitelijk levering) dengan levering secara legal (juridische levering)Hal tersebut terjadi pada saat efek tersebut dikurangkan dari rekening efek yg satu dan ditambahkan ke rekening efek yg lain.Dengan demikian final dari levering adalah pada saat sudah masuknya efek ke rekening efek untuk pembeli. Saat itulah secara yuridis hak atas kepemilikan saham telah beralih. Pentingnya mengetahui saat perpindahan hak Untuk mendapatkan kepastian tentang perbuatan-perbuatan hukum, sbb: - Sampai kapan saham tersebut dapat disita oleh pengadilan jika pihak penggugat mengajukan sita ke pengadilan.


PE1 2137

- Kepada siapa diberikan hak-hak yang melekat dengan saham, seperti dividen, right, dan Iain-lain. - Siapa yang berhak mengikuti rapat umum pemegang saham. - Sejauh manakah pihak pembeli saham (pihak ketiga) harus dilindungi oleh hukum. Keberadaan badan-badan yang akan bertugas dalam hal scripless trading, yaitu : a) Bursa efek sebagai tempat melakukan transaksi, b) Lembaga kliring dan penjaminan yang melakukan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa c) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang bertugas untuk melakukan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi. Lembaga-lembaga tersebut, diakui dan bahkan diperkenalkan secara eksplisit oleh UUPM No. 8 Th1995 Psl. 6 s.d Psl. 17 PELAKSANAAN TRANSAKSI EFEK MELALUI SCRIPLESS TRADING DI PASAR MODAL Secara garis besar Efek dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis : Efek ekuitas danEfek hutang. Efek ekuitas (equity securities) a. Bersifat penyertaan, Pemilik efek tersebut (investor) telah menyatakan menanamkan atau menyertakan sejumlah modalnya ke dalam perusahaan emiten. b. Penyertaan ini bersifat permanen, Investor tidak dapat menarik kembali dari emiten dan emiten pun tidak dapat mengembalikan jumlah penyetoran kepada investor. Contoh klasik : Saham dan turunannya (derivatifnya) seperti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat HMETD (subscription rights).Jika investor memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penyertaannya dan dengan demikian keluar sebagai pemodal, maka yang dilakukan investor ialah : a. Menjual saham ke investor lainnya dengan kemungkinan capital gain, mendapatkan keuntungan atau capital loss menderita kerugian karena adanya selisih harga beli dan jual saham tersebut b. Menunggu pembubaran atau likuidasi atas emiten, dengan resiko menerima atau tidak menerima sisa hasil likuidasi atas emiten tersebut. Uraian di atas merupakan sifat dari efek ekuitas (yang merupakan penyertaan modal), sehingga selalu ada unsur menanggung risiko dari pemodal pada waktu mereka memasukkan modalnya kepada emiten. Efek hutang ( debt securities) Merupakan piutang investor kepada emiten, ( bukti “pengakuan” hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada para pemodal. )Adalah janji Emiten untuk membayar kembali jumlah yang terutang pada waktu tertentu kepada para pemodal (selaku kreditor) . Contoh : Obligasi yang dikeluarkan, baik oleh perusahaan swasta maupun oleh badan pemerintah. PELAKSANAAN SCRIPLESS TRADING

Efek yg akan diperdagangkan harus disimpan di Pusat Penyimpanan ( Kustodian Sentral) atau Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dibentuk 23 Des.1998, dan pada bulan Juli 2000, melaksanakan implementasi scripless trading di Indonesia. Penitipan kolektif Penitipan atas efek milik bersama oleh lebih dari satu investor yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian = Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), d.h.i PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSFI). yang melakukan pencatatankepemilikan efek Penerimaan termasuk hak-hak lain yang melekat pada efek tersebut yang (akan) dibagikan emiten kepada investor . PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Keuntungan lain dlm sistem scripless trading, adanya jaminan penyelesaian transaksi bursa dari Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) oleh P.T Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).Dasar : SK Dir PT Bursa Efek Surabaya Nomor: SK.022/HK/SES/VII/2000 Tgl.24 Juli 2000 ttg Ketentuan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Tanpa Warkat, yang antara lain mengatur : 1. Perdagangan efek ekuitas di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek yg juga menjadi anggota kliring KPEI. 2. Anggota bursa efek yg bukan anggota kliring KPEI dapat melakukanperdagangan tsb, bila : - Dijamin oleh anggota kliring KPEI. - Telah mendapatkan persetujuan dari KPEI 3. Anggota harus menyerahkan agunan (collateral) yang bentuk dan nilainya setiap saat ditetapkan sesuai dengan peraturan KPEI 4. S-MART tidak akan memproses penawaran jual dan / atau permintaan beli yang dimasukkan ke S-MART oleh anggota bursa efek, sebelum disetujui oleh sistem pengendalian risiko (risk management system) KPEL 5. Apabila sistem pengendalian risiko (risk management system) KPEI mengalami kerusakan, maka perdagangan efek di bursa dihentikan. Pasar Reguler, Pasar Segera , Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi Pasar Reguler, Disediakan bagi anggota bursa efek dan KPEI yang menjual atau membeli efek yang penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke -4, setelah terjadinya transaksi bursa (T +4)(T +4) Pasar Segera, Disediakan bagi anggota bursa dan KPEI yang ingin menjual atau membeli efek yang penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa berikutnya, setelah terjadinya transaksi bursa (T+ l). Pasar Tunai, Disediakan bagi anggota bursa efek dan KPEI yang ingin menjual atau membeli efek yang penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa (T + 0). Pasar Negosiasi,


PE1 2138

Disediakan bagi anggota bursa efek dan KPEI yang ingin menjual atau membeli efek dengan melakukan negosiasi dengan harga dan jumlah tertentu melalui papan tampilan (advertising).Perdagangan efek di Pasar Reguler, Pasar Segera, Pasar Tunai, dan Pasar Negosiasi, dilakukan selama jam perdagangan setiap Hari Bursa. Delivery Versus Payment (DVP) atau Received Versus Payment (RVP) Penyelesaian transaksi pemindah bukuan antar rekening pada KSEI yang dilakukan secara bersamaan ( Delivery Versus Payment = DVP). Pelaksanaan DVP Anggota bursa efek jual wajib memberikan instruksi DVP kepada KSEI , demikian juga Anggota bursa efek beli wajib memberikan instruksi RVP . Instruksi tersebut diberikan sebelum pk. 12.00 WIB pada hari yang ditetapkan untuk penyelesaian transaksi tersebut Price Priority Penawaran beli pada harga yg lebih tinggi, memiliki prioritas terhadap penawaran beli pada harga yang lebih rendah.Penawaran jual pada harga yang lebih rendah, memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yg lebih tinggi. Time Priority Bila penawaran beli atau penawaran jual, diajukan pada harga yang sama, S-MART memberikan prioritas kepada penawaran beli atau jual yang diajukan terlebih dahulu (time priority).Sebelum transaksi bursa terjadi, anggota bursa efek dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan/ atau beli yang sudah dimasukkan ke S-MART. Kesepakatan, agar dapat diproses menjadi transaksi bursa Selama jam perdagangan pada Hari Bursa yg bersangkutan, Anggota bursa efek jual , memasukkan data kesepakatan , dan Anggota bursa efek beli - melakukan konfirmasi melalui S-MART , maka transaksi bursa yg terjadi tsb mulai mengikat ALAT BUKTI KEPEMILIKAN EFEK PADA SCRIPLESS TRADING Anggota bursa efek beli (pembeli efek/saham) mendapatkan 1) Data sementara sebagai alat bukti, melalui facsimile (by facs), sesaat setelah terjadinya transaksi efek 2) Data aslinya akan disampaikan pada Hari Bursa berikutnya Data yang disediakan KPEI 1) Data elektronik paling lambat pada pukul 19.30 WIB, pada setiap Hari Bursa untuk dapat diakses oleh anggota bursa efek dan 2) Dalam bentuk tercetak disediakan paling lambat pukul 09.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya. Materi Informasi Data yang disediakan KPEI Laporan penyelesaian kewajiban tersebut, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai hal-hal berikut. a. Nama anggota bursa efek. b. Tanggal laporan penyelesaian kewajiban. c. Kode efek dan jumlah efek yang telah diserahkan oleh anggota bursa efek jual kepada KPEI. d. Kode efek dan jumlah efek yang telah diserahkan oleh anggota bursa efek beli kepada KPEI. e. Jumlah dana yang telah diserahkan oleh anggota bursa efek beli kepada KPEI.

f. Jumlah dana yang telah diserahkan oleh KPEI kepada anggota bursa efek jual. g. Jumlah dana yang wajib dibayarkan kepada KPEI oleh anggota bursa efek jual yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam DHK Netting dan atau DHK per transaksi. h. Kode efek dan jumlah efek yang ditahan oleh KPEI berkaitan dengan kewajiban anggota bursa efek yang tidak dipenuhi. i. Keterangan mengenai efek atau dana yang ditahan dalam rekening efek jaminan anggota bursa efek tersebut, dengan penjelasanmengenai penjualan efek tersebut oleh KPEI untuk penyelesaian kewajiban anggota bursa efek. Bagi pemegang efek scripless, merupakan suatu kewajaran apabila selamanya ada pegangan tertulis dari laporan transaksi efek melalui scripless trading ini, yang ditandatangani oleh pihak yang berkompeten (tidak cukup hanya dalam bentuk data elektronik atau printing computer tanpa ada tanda tangan). Dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti secara sah atas keabsahan kepemilikan efek scripless tersebut. KEJAHATAN DAN PELANGGARAN Kejahatan pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Kewenangan Ba pepam : - Kasus kejahatan – melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan sampai meneruskan penuntutan kepada kejaksaan; - Kasus pelanggaran – melakukan pemeriksaan, penyelidikan sampai pemberian sanksi administratif. KEJAHATAN Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan : - Kesalahan pelaku; - Kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme; - Kelemahan peraturan. Jenis-jenis Tindak Pidana UUPM : - Penipuan; - Manipulasi pasar; - Perdagangan orang dalam. a. Penipuan Melakukan penipuan – ps. 90 huruf C UUPMPenipuan (spesitik) – terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. b. Manipulasi Pasar Definisi – pasal 91, 92, dan 93. Beberapa pola manipulasi pasar adalah : 1. Menyebarluaskan info palsu mengenaai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang di maksud dibursa efek; 2. Menyebarluaskan info yang menyesatkan atau info yang tidak lengkap.


PE1 2139

Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain :Transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu di mana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Kegiatan yang dapat digolongkan manipulasi pasar : 1. Marking the close, Merekayasa harga pemerintahan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya. 2. Painting the tape, Kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Mirip marking the close, namun dapat dilakukan tiap saat 3. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi atau akuisisi ps dapat memanfaatkan ketentuan Psl. S5 UUPT untuk kepentingan pribadi melalui panipulasi pasar. 4. Cornering the market – membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar. 5. Pools – penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor dimana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar.Manajer dari pools tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut. 6. Wash Sales – order beli dan order jual antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek. 7. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) – Secara teknis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : - Pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik (pihak yang berada dalam fiduciary position), dan - Pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position atau dikenal dengan Tippees) Terjadinya perdagangan dengan menggunakan info orang dalam dapat dideteksi antara lain : - Ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutanmenjadi orang dalam; - Adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkannya info material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar. Perdagangan orang dalam (Insider trading) mengandung beberapa unsur : - adanya perdagangan efek - dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan - adanya inside information - info itu belum diungkap dan terbuka untuk umum - perdagangan tersebut dimotifasi oleh info itu - tujuan untuk mendapatkan keuntungan

Pembuktian kasus insider trading cenderung sulit, karena punya modus yang canggih dan kompleks, maka Bapepam selalu dituntut untuk mampu menuntaskan perkara perdagangan orang dalam secara meyakinkan.

Pengertian Hukum Persaingan Usaha Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segalasesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, hukumpersaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukantentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Menurut Hermansyah hukumpersaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-halyang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan kebijakan persaingan (competition policy) merupakan kebijakan yangberkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harusdipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan melindungikepentingan konsumen. Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjaminterlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dantingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk. Pentingnya Hukum Persaingan Usaha Sebuah persaingan membutuhkan adanya aturan main, karena terkadangtidak selamanya mekanisme pasar dapat berkerja dengan baik (adanya informasiyang asimetris dan monopoli). Dalam pasar, biasanya ada usaha-usaha dari pelakuusaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antaramereka. Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usahamemperoleh laba yang jauh lebih besar. Di Indonesia, pengaturan persainganusaha baru terwujud pada tahun 1999 saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan.Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengantuntutan masyarakat akan reformasi total dalam tatanan kehidupan berbangsa danbernegara, termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segala sektor. Adapunfalsafah yang melatarbelakangi kelahiran undang-undang tersebut ada tiga hal,yaitu:

PERTEMUAN 13

HUKUM PERSAINGAN USAHA

PERTEMUAN 12

DISTRIBUSI BARANG DAN PERIZINAN USAHA


PE1 2140

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnyakesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yangsama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksidan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi danbekerjanya ekonomi pasar yang wajar; 3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasipersaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanyapemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidakterlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara RepublikIndonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu, perlu disusun undang-undang tentang larangan praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkanaturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usahadi dalam upaya untuk meneiptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undangini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatanpembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, sertasebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dengandemikian kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untukmemberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiappelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktikmonopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapandapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapatbersaing secara wajar dan sehat. Adapun beberapa tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain: 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasionalsebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usahayang sehat. 3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha. 4. Berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dampak positif lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalahterciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usahayang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini akan memaksa para pelakuusaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang danjasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan beralih kepadaproduk yang lebih baik dan kompetitif. Ini berarti bahwa, secara tidak langsungUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan memberikan keuntungan bagikonsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing, danpelayanan yang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999 bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yangtelah berdiri sebelum undang-undang ini diundangkan, selama perusahaanperusahaantersebut tidak melakukan praktik-

praktik yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sistematika dan Isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapatdikelompokkan ke dalam 11 Bab dan dituangkan ke dalam 53 Pasal dan 26 Bagian,yang cakupan materi dan sistematikanya sebagai berikut. NO BAB ISI PASAL JUMLAH 1 I Ketentuan dan umum 1 1 pasal 2 II Asas dan tujuan 2-3 2 pasal 3 III Perjanjian yang dilarang 4-16 13 pasal 4 IV Kegiatan yang dilarang 17-24 8 pasal 5 V Posisi dominan 25-29 5 pasal 6 VI Komisi pengawas

persaingan usaha 30-37 8 pasal

7 VII Tata cara penangan persaingan usaha

38-46 9 pasal

8 VIII sanksi 47-49 3 pasal 9 IX Ketentuan lain 50-51 2 pasal 10 X Ketentuan peralihan 52 1 pasal 11 XI Ketentuan penutup 53 1 pasal jumlah 53 53 pasal Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlengkapi puladengan: 1. Penjelasan Umum; dan 2. Penjelasan Pasal Demi Pasal. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999dinyatakan bahwa secara umum, materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999mengandung 6 bagian pengaturan yang terdiri atas: 1. Perjanjian yang Dilarang; 2. Kegiatan yang Dilarang; 3. Posisi Dominan; 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 5. Penegakan Hukum; 6. Ketentuan Lain-lain Perjanjian, Kegiatan dan Posisi Dominan yang Dilarang Dalam HukumPersaingan Usaha Di Indonesia 1. Jenis-Jenis Perjanjian yang Dilarang Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengartikan"perjanjian" adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untukmengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan namaapapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli diatur dalam pasal 4 sampaidengan pasal 16 sebagai berikut: a. Oligopoli (pasal 4); b. Penetapan harga (pasal 5); c. Diskriminasi harga dan diskon (pasal 6 sampai dengan pasal 8); d. Pembagian wilayah (pasal 9); e. Pemboikotan (pasal 10); f. Kartel (pasal 11); g. Trust (pasal 12); h. Oligopsoni (pasal 13); i. Integrasi vertikal (pasal14); j. Perjanjian tertutup (pasal 15); dan k. Perjanjian dengan luar negeri (pasal 16). 2. Jenis-Jenis Kegiatan yang Dilarang


PE1 2141

Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebihpelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatanusahanya. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilarang menurut Undang-UndangAntimonopoli adalah sebagai berikut: a. monopoli (Pasal 17); b. monopsoni (Pasal 18); c. penguasaan pasar (Pasal 19); d. dumping (Pasal 20); e. manipulasi biaya produksi (Pasal 21); dan f. persekongkolan (Pasal 22). 3. Posisi Dominan Pengertian posisi dominan dikemukakan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa posisi dominan adalahkeadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, ataupelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasarbersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuanakses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikanpasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.Lebih lanjut, dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 dinyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usahadianggap memiliki "posisi dominan" apabila: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (limapuluh persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu; b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75%(tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang ataujasa tertentu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapatdiketahui bahwa posisi dominan yang dilarang dalam dunia usaha karena dapatmenimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapatdibedakan menjadi 4 macam yakni: a. kegiatan posisi dominan yang bersifat umum (Pasal 25); b. jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi (Pasal 26); c. kepemilikan saham mayoritas atau terafiliasi (Pasal 27); d. penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan perusahaan (Pasal 28 danPasal 29). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) Di Indonesia, esensi keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pastimemerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat sebagai landasan kebijakan persaingan (competitive policy)diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gunamemastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalamUndang-Undang Antimonopoli tersebut. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalammenangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapatdipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memilikiconflict of interest, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnyabertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga merupakan lembaga quasijudicial yang

mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persainganusaha. a) Tugas KPPU Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalamPasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian diulangi dalamPasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas PersainganUsaha ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapatmengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,seperti perjanjian-perjanjian oligopoli, penerapan harga, pembagian wilayah,pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri; KPPU juga bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kegiataan usahadan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktikmonopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan melakukan penilaianterhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapatmengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,yang disebabkan penguasaan pasar yang berlebihan, jabatan rangkap, pemilikansaham dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha atausaham. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999, di mana pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha telah membuatperjanjian yang dilarang atau melakukan kegiatan yang terlarang ataumenyalahgunakan posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenangmenjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dengan memerintahkanpembatalan atau penghentian perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usahayang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan pelaku usahaatau sekelompok pelaku usaha tersebut. Tugas lain dari Komisi PengawasPersaingan Usaha yang tidak kalah penting adalah memberikan saran danpertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktikmonopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan/ataupublikasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/ataupersaingan usaha tidak sehat. b) Wewenang KPPU Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, secaralengkap kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputikegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaanterjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakanpelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ataupersaingan usaha tidak sehat; c. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktikmonopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan olehmasyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagaihasil dari penelitiannya;


PE1 2142

d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidakadanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadapketentuan undang-undang ini; f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggapmengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f pasal ini, yang tidakbersedia memenuhi panggilan Komisi; h. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya denganpenyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggarketentuan undang-undang ini; i. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; j. memutuskan dan menerapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelakuusaha lain atau masyarakat; k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukanpraktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan undang-undang ini. c) Fungsi KPPU Selain tugas dan wewenang yang telah diuraikan di atas, KPPU jugamemiliki fungsisebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Keputusan PresidenRepublik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas PersainganUsaha. Fungsi tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisidominan. 2) Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan. 3) Pelaksanaan administratif. Tata Cara Penanganan Perkara Penegakan Hukum Persaingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata carapenanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha pada Pasal 38 sampaidengan Pasal 46. Dalam menangani perkara penegakan hukum persaingan usaha,Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukannya secara proaktif ataudapat menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat. Pasal 40 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi Pengawas PersainganUsaha dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaanterjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini walaupun tidak adalaporan, yang pemeriksaannya dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana diaturdalam Pasal 39. Sebelumnya, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999dinyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patutdiduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999ini dapat melaporkannya secara tertulis kepada Komisi Pengawas PersainganUsaha dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, denganmenyertakan identitas pelapor. Demikian pula pihak yang dirugikan sebagai akibatterjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapatmelaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas

Persaingan Usaha denganketerangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran sertakerugian yang ditimbulkan, dengan rnenyertakan identitas pelapor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan penyelidikan,pemeriksaan, dan/atau penelitian terhadap kasus dugaan praktik monopolidan/atau persaingan usaha bisa berasal dari laporan atau pengaduan pihak-pihakyang dirugikan atau pelaku usaha; bahkan dari masyarakat atau setiap orang yangrnengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaranUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini bisa disampaikan kepada KomisiPengawas Persaingan Usaha atau berasal dari prakarsa Komisi PengawasPersaingan Usaha. Sebagai jaminan atas diri pelapor, Pasal 38 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan Komisi Pengawas PersainganUsaha untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelakuusaha yang dirugikan. Mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaranUndang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri dari 7 tahapan, antara lain: 1. Penelitian dan klarifikasi laporan, yang mencakup: penyampaian laporan,kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangkawaktu penelitian dan klarifikasi. 2. Pemberkasan, yang mencakup: pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasilpemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan. 3. Gelar laporan, yang mencakup: rapat gelar laporan, hasil gelar laporan, danjangka waktu gelar laporan. 4. Pemeriksaaan pendahuluan, yang mencakup: tim pemeriksa pendahuluan,kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangkawaktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku. 5. Pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan,hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan. 6. Sidang majelis komisi, yang mencakup: majelis komisi, sidang majelis komisi,dan putusan komisi. 7. Pelaksanaan putusan, yang mencakup: penyampaian petikan putusan,monitoring pelaksanaan putusan.

Sengketa Bisnis Pengertian sengketa bisnis menurut Maxwell J. Fulton “a commercial disputes isone which arises during the course of the exchange or transaction process is central tomarket economy”. Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan ataukonflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atauorganisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu –individu atau kelompok – kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yangsama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satudngan yang lain.Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebihyang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu

PERTEMUAN 14

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA


PE1 2143

kepemilikan atau hak milikyang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa Sengketa adalah perilakupertentangan antara kedua orang atua lembaga atau lebih yang menimbulkan suatuakibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantarakeduanya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macambentuk kerja sama bisnis. mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, makatidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketamuncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya conflict of interest diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantarapara pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangandinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnisdapat berupa sengketa sebagai berikut : 1. Sengketa perniagaan 2. Sengketa perbankan 3. Sengketa Keuangan 4. Sengketa Penanaman Modal 5. Sengketa Perindustrian 6. Sengketa HKI 7. Sengketa Konsumen 8. Sengketa Kontrak 9. Sengketa pekerjaan 10. Sengketa perburuhan 11. Sengketa perusahaan 12. Sengketa hak 13. Sengketa property 14. Sengketa Pembangunan konstruksi Cara penyelesaian Sengketa Bisnis 1. Dari sudut pandang pembuat keputusan a) Adjudikatif : mekanisme penyelesaian yang ditandai dimana kewenangan pengambilankeputusan pengambilan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa diantara para pihak. b) Konsensual/Kompromi : cara penyelesaian sengketa secara kooperatif/kompromiuntuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. c) Quasi Adjudikatif : merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. 2. Dari sudut pandang prosesnya 1. Litigasi : merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan denganmenggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya : 1. Pengadilan Umum 2. Pengadilan Niaga 2. non Litigasi : merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidakmenggunakan pendekatan hukum formal. Lembaga penyelesaiannya melaluimekanisme : a. Arbitrase : merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluarperadilan umum yang didasrkan pada perjanjian yang dibuat secaratertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1 UU No.30Tahun 1999)

b. Negosiasi : sebuah interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibatberusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda danbertentangan untuk mendapatkan solusi dari yang dipertentangkan. c. Mediasi : Negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Dalam mediasi yangmemainkan peran utama adalah pihak-pihak yang bertikai. Pihakketiga (mediator) berperan sebagai pendamping,pemangkin danpenasihat. d. Konsiliasi : Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yangberselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihantersebut. e. Konsultasi f. Penilaian Ahli Penyelesaian Melalui proses Litigasi 1. Pengadilan umum Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik : 1) Prosesnya sangat formal 2) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim) 3) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan 4) Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding) 5) Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah) 6) Persidangan bersifat terbuka 2. Pengadilan niaga Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilanumum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan PermohonanPernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dansengketa HAKI. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1) Prosesnya sangat formal 2) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim) 3) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan 4) Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding) 5) Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah) 6) Proses persidangan bersifat terbuka 7) Waktu singkat. Selain itu banyak cara menyelesaikan suatu pertikaian diantaranya yaitudengan Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Ketiga cara penyelesaian inibisa digunakan agar pertikaian dapat segera teratasi.bermula dari penyelesaian denganmembicarakan baik – baik diantara kedua pihak yang bertikai, berlanjut bila pertikaiantidak dapat diselesaikan diantara mereka maka dibutuhkan pihak ketiga yaitu sebagaimediasi, selanjutnya jika tidak dapat melalui mediasi maka dibutuhkan pihak yangtegas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika tidak dapat diselesaikan jugamaka membutuhkan badan hukum seperti pengadilan untuk menyelesaikan masalahtersebut, cara ini bisa disebut dengan Ligitasi. Secara keseluruhan cara – cara


PE1 2144

tersebutdapat digunakan sehingga pertikaian dapat terselesaikan. Penyelesaian Non Litigasi 1. Arbitrase Pengertian Arbitrase : Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti“kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. 1) Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang ataubeberapa oramg arbiter. 2) Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secaramusyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri; 3) Asas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melaluiarbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hakyang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak; 4) Asa final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir danmengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atauperjanjian arbitrase. Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untukmenyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnyaoleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil,Tanpaadanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang menghambatpenyelisihan perselisihan.Selain itu Pengertian arbitrase juga termuat dalam pasal 1 angka 8 UndangUndang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999: “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untukmemberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalamhal belum timbul sengketa.” Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa: ”Sengketayang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangandan hak yang menurut hukum makalahadedidiikirawandan peraturan perundangundangandikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalamlingkup hukum keluarga. Arbitase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalahperniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik gunamenyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan sebagaipilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrasebersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebutmakalahadedidiikirawanakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjianpokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiappendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berartipelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract - wanprestasi). Oleh

karena itutidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidakdiperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasionaltersebut. Pengaturan Mengenai Arbitrase Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalahcara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkanpada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yangbersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: a) Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat parapihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); b) Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa(Akta Kompromis). Sebelum undang-undang Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diaturdalamasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, padapenjelasanpasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentangPokok-PokokKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwapenyelesaian perkara di luarPengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit(arbitrase) tetap diperbolehkan.Dalam dunia bisnis,banya pertimbangan yang melandasi para pelaku bisnisuntuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau yangdihadapi.Namun demikian,kadangkala pertimbangan mereka berbeda,baik ditinjaudari segi teoritis maupun segi empiris atau kenyataan dilapangan. Sejarah Arbitrase Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketamakalahadedidiikirawansebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarangdipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainyaReglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement(HIR) ataupun Rechtsreglement Buiten Govesten (RBg), karena semula Arbitraseini diatur dalam pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuanketentuantersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1970(tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihatdalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaianperkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrasetetapmakalahadedidiikirawan diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanyamempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untukdieksekusi dari Pengadilan. Objek Arbitrase Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilanmelalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya)menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”)hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hakmenurut hukum dan peraturan perundang-


PE1 2145

undangandikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan,keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5(2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketayang dianggap tidak dapat diselesaikan melaluiarbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapatdiadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III babkedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854. Jenis-jenis Arbitrase Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melaluibadan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturanyang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitarion Rules.Pada umumnya arbitrase ad-hoc direntukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkanpenunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh parapihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badanarbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenalberbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules ofArbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, TheArbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dansistem arbitrase sendiri-sendiri.BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrasesebagai berikut: "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus olehBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedurarbitrase BANI,yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yangbersengketa,sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir". Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofInternationalTrade Law) adalah sebagai berikut: "Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan denganperjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akandiselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.” Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kali adalahklausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknya klausul arbitrase, akanmenentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatnamenjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketatimbul. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang UndangNomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketamelalui

arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah : a) kerahasiaan sengketa para pihak terjamin ; b) keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapatdihindari ; c) para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memilikilatar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil ; d) para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya ; e) para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ; f) putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedursederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memilikikelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitraseadalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturanuntuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. 2. Negosiasi Pengertian Negosiasi : - Proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tak mengubah) sikapdan perilaku orang lain. - Proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik daripihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. - Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak: pihak kita dan pihal lawandimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua pihak. Pola Perilaku dalam Negosiasi: - Moving against (pushing): menjelaskan, menghakimi, menantang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain. - Moving with (pulling): memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui,membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi. - Moving away (with drawing): menghindari konfrontasi, menarik kembali isipembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan. - Not moving (letting be): mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada“here and now”, mengikuti arus, fleksibel, beradaptasi dengan situasi. Ketrampilan Negosiasi: 1) Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lainmengamatinya. 2) Mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihakyang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya. 3) Mampu mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pastidan tuntutan di luar perhitungan. 4) Mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lainakan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan. 5) memahami latar belakang budaya pihak lain dan berusaha menyesuaikandiri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala.


PE1 2146

Negosiasi dan Hidden Agenda: Dalam negosiasi tak tertutup kemungkinan masing-masing pihakmemiliki hiden agenda. Hiden agenda adalah gagasan tersembunyi/ niat terselubungyang tak diungkapkan (tak eksplisit) tetapi justru hakikatnya merupakan hal yangsesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan. Negosiasi dan Gaya Kerja 1) Cara bernegosiasi yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi olehgaya kerjanya. 2) Kesuksesan bernegosiasi seseorang didukung oleh kecermatannya dalammemahami gaya kerja dan latar belakang budaya pihak lain. Fungsi Informasi dan Lobi dalam Negosiasi 1) Informasi memegang peran sangat penting. Pihak yang lebih banyak memiliki informasibiasanya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. 2) Dampak dari gagasan yang disepakati dan yang akan ditawarkan sebaiknyadipertimbangkan lebih dulu. 3) Jika proses negosiasi terhambat karena adanya hiden agenda dari salah satu/ keduapihak, maka lobyingdapat dipilih untuk menggali hiden agenda yang ada sehingganegosiasi dapat berjalan lagi dengan gagasan yang lebih terbuka. Teknik Negoisasi Secara umum terdapat beberapa cara teknik negoisasi yang dikenal dapat dibagikedalam: 1) tahap negoisasi kompetitip 2) tahap negoisasi koperatif 3) tahap negoisasi lunak dan keras 4) tahap negoisasi interest based 3. Mediasi Pengertian mediasi :Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan ataumufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenanganmemutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalahperundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuaidengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh adapaksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selamaproses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan daripara pihak. Prosedur Untuk Mediasi Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudianmajelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediatorberikut pihak-pihak yang berperkara tersebut. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supayaperkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masingmasingpihak yang berperkara. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada harike 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.

Mediator Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam prosesperundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpamenggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri pentingdari mediator adalah : 1) Netral 2) Membantu para pihak 3) Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuahpenyelesaian Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus ataumemaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama prosesmediasi berlangsung kepada para pihak. Tugas Mediator 1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada parapihakntuk dibahas dan disepakati. 2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalamproses mediasi. 3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuanterpisah selama proses mediasi berlangsung. 4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentinganmereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak Daftar Mediator Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, merekaberhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa. 1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakandaftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5(lima) nama dan disertai denganlatar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator. 2) Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikatdalam daftar mediator. 3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakimyang bersertifikat, semua hakim pada pengadilanyang bersangkutan dapat ditempatkandalam daftar mediator. 4) Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilanyang bersangkutan. 5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilanmenempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. 6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator. 7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediatorberdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap,ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku. Honorarium Mediator 1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. 2) Uang jasa mediator bukan Hakim ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkankesepakatan para pihak. 4. Konsiliasi Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untukmencapai persetujuan dan


PE1 2147

penyelesaian. Namun, undang-undang nomor 30 tahun1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi.Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikansengketa.Penyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untukmenyampaikan.pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu,konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atasnama para pihak sehingga keputusan akhir merupakanproseskonsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkandalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

disusun oleh : muhammad firman (akuntansi fe ui … · terjadilah hubungan satu sama lain yang...

Documents