distribution_agreement - alexis

1 DISTRIBUTION AGREEMENT

PERJANJIAN DISTRIBUSI

Perjanjian ini dibuat dan diadakan pada hari __________ tanggal ________ 20__, dan antara:

PT ALEXIS MEGAH PRATAMA, suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia dan dengan alamat usahanya di Jl. Narrogong Km 13,5 – Pangkalan V Rt. 001/006,Desa Cikiwul Bantar Gebang, Bekasi 17310, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Alexandro Endy Wibowo menjabat sebagai President Director PT ALEXIS MEGAH PRATAMA dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT ALEXIS MEGAH PRATAMA (untuk selanjutnya disebut “PERUSAHAAN”),

-dan-

PT _____________________________, suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia dan dengan alamat usahanya di _________ _______________________________________ Indonesia dalam perjanjian ini diwakili oleh __________________________________

(untuk selanjutnya disebut “DISTRIBUTOR WILAYAH”)

MENERANGKAN: -

BAHWA, PERUSAHAAN dan cabang-cabangnya menyelenggarakan usaha produksi dan penjualan melalui pedagang besar, minuman dan makanan ringan dengan aneka rasa dan variant;

BAHWA, PERUSAHAAN telah mengembangkan, menetapkan dan merencanakan sistem secara nasional mengenai distribusi, promosi, pemasaran dan penjualan Produk-Produknya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui distributor-distributor independen, sistem mana untuk selanjutnya disebut “SISTEM PENDISTRIBUSIAN WILAYAH;”

BAHWA, berdasarkan SISTEM PENDISTRIBUSIAN WILAYAH, PERUSAHAAN menjual melalui pedagang besar Produk-Produknya kepada DISTRIBUTOR WILAYAH independen tertentu, yang pada gilirannya bertanggung jawab atas distribusi, pemasaran, promosi dan penjualan Produk-Produk dalam wilayah geografis yang terdiri dari gerai-gerai yang ditunjuk (untuk selanjutnya disebut “Daerah Liputan DISTRIBUTOR WILAYAH”);

BAHWA, PERUSAHAAN telah menetapkan kriteria untuk mengangkat distributor-distributor wilayah independen dan telah membangun suatu sistem yang ditinjau secara berkala untuk mengevaluasi kinerja distributor-distributor tentang berbagai aspek distribusi agar Sistem Pendistribusian Wilayah dan PERUSAHAAN mampu menjaga kelangsungan usaha dan daya saingnya;

BAHWA, untuk melaksanakan dan mengimplementasikan SISTEM PENDISTRIBUSIAN WILAYAH, PERUSAHAAN memerlukan jasa DISTRIBUTOR WILAYAH independen yang memiliki modal,

CONFIDENTIAL | of 27


investasi, fasilitas, peralatan, tenaga kerja, keahlian yang cukup, yang secara resmi diberi lisensi untuk menyelenggarakan usaha pendistribusian dan yang siap, cakap dan bersedia memenuhi “SISTEM EVALUASI KINERJA DISTRIBUTOR WILAYAH” dan dengan demikian memajukan distribusi, promosi, pemasaran dan penjualan Produk-Produk PERUSAHAAN;

BAHWA, DISTRIBUTOR WILAYAH menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya memiliki modal, investasi, fasilitas, peralatan, keahlian yang cukup dan bahwa pihaknya diberi lisensi secara resmi untuk melakukan usaha distribusi, promosi, pemasaran dan penjualan Produk-Produk; dan bahwa pihaknya wajib mengikuti “SISTEM EVALUASI KINERJA DISTRIBUTOR WILAYAH” dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat SISTEM PENDISTRIBUSIAN WILAYAH ini;

BAHWA, DISTRIBUTOR WILAYAH telah menawarkan jasanya kepada PERUSAHAAN;

BAHWA, atas dasar pernyataan dan jaminan DISTRIBUTOR WILAYAH, PERUSAHAAN telah menerima penawaran DISTRIBUTOR WILAYAH untuk melaksanakan distribusi, promosi, pemasaran dan penjualan Produk-Produknya berdasarkan suatu PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN EKSKLUSIF;

MAKA, SEKARANG, untuk dan berdasarkan hal-hal tersebut dimuka dan persetujuan, ketetapan, ketentuan dan syarat bersama kemudian, para pihak dalam perjanjian ini telah secara bersama menyetujui, menyepakati dan menetapkan sebagai berikut:

PASAL 1. EKSKLUSIVITAS – Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini, PERUSAHAAN dengan ini mengangkat DISTRIBUTOR WILAYAH, selama jangka waktu Perjanjian ini, sebagai distributor eksklusif untuk Produk-Produk PERUSAHAAN dalam Daerah Liputan DISTRIBUTOR WILAYAH yang ditentukan untuk Perdagangan Umum, dan DISTRIBUTOR WILAYAH dengan ini menerima pengangkatan tersebut. PERUSAHAAN tidak boleh, selama Perjanjian ini berlaku, memberikan kepada pihak, orang atau badan apapun setiap hak, hak istimewa, atau konsesi untuk melaksanakan distribusi dan penjualan Produk-Produk PERUSAHAAN yang sama dalam Daerah Liputan DISTRIBUTOR WILAYAH kecuali kepada dirinya atau afiliasinya. “Afiliasi” adalah setiap pihak atau badan yang, secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, dikendalikan atau dalam pengendalian bersama dengan Pihak tertentu. “Pengendalian” untuk maksud definisi ini, berarti pemilikan lebih dari lima puluh persen (50%) dari hak suara di dalam dan pada suatu badan, atau lainnya, kekuasaan untuk mengelola atau suruh mengelola manajemen dan kebijakan suatu badan.

PASAL 2. PRODUK-PRODUK - DISTRIBUTOR WILAYAH adalah distributor eksklusif Produk-Produk PERUSAHAAN, dalam perjanjian ini secara khusus tercantum dalam Lampiran “A” dalam Wilayah Liputan DISTRIBUTOR WILAYAH. PERUSAHAAN berhak sesuai kebijakannya sendiri untuk melakukan kualifikasi, modifikasi, tambahan atau penghapusan Produk- Produk tertentu dari daftar Produk-Produk yang ditangani oleh DISTRIBUTOR WILAYAH. Setiap penambahan atau penghapusan Produk-Produk berlaku setelah diterbitkannya pemberitahuan 1 (satu) bulan dimuka kepada DISTRIBUTOR WILAYAH.



PASAL 3. DAERAH LIPUTAN DISTRIBUTOR Daerah Liputan DISTRIBUTOR WILAYAH adalah daerah yang diuraikan dalam suatu Peta yang dilampirkan pada perjanjian ini sebagai Lampiran “B.” DISTRIBUTOR WILAYAH tidak boleh melanggar batas atau menjual Produk-Produk kepada gerai-gerai diluar Daerah Liputan dan harus menahan diri dari meminta perintah, mendistribusikan, memasarkan, memperdagangkan atau mengiklankan Produk-Produk kepada pihak manapun diluar wilayah yang ditentukan. Setiap pelanggaran atas ketentuan ini oleh DISTRIBUTOR WILAYAH dianggap sebagai pelanggaran mendasar atas Perjanjian ini untuk mana PERUSAHAAN mempunyai pilihan untuk segera memutuskan Perjanjian ini disamping pemulihan lain apapun yang tersedia bagi PERUSAHAAN menurut hukum atau demi keadilan

DISTRIBUTOR WILAYAH juga wajib berusaha untuk mengembangkan pasar di dalam Daerah Liputannya berkenaan dengan upaya-upaya distribusi dan pemasaran produk secara luas dan bermutu sesuai dengan arahan PERUSAHAAN. DISTRIBUTOR WILAYAH juga wajib berperan serta secara aktif dalam promosi dan perdagangan yang diprakarsai oleh PERUSAHAAN, dan juga berusaha untuk memprakarsai atau memerintahkan kegiatan-kegiatan pemasarannya sendiri dengan persetujuan PERUSAHAAN.

PERUSAHAAN berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk merubah, menambah atau mengurangi Daerah Liputan yang diberikan kepada DISTRIBUTOR WILAYAH guna memberikan layanan perdagangan yang lebih baik. Perubahan, penambahan atau pengurangan tersebut berlaku dengan pemberitahuan satu (1) bulan dimuka kepada DISTRIBUTOR WILAYAH.

PASAL 4. JANGKA WAKTU - Terkecuali diputuskan lebih cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Perjanjian ini, Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu enam (6) bulan, mulai dari ____________ sampai ___________ Para pihak dapat mengusulkan untuk memperbaharui perjanjian ini dengan menyampaikan kepada pihak lainnya pemberitahuan tertulis untuk memperbaharuinya sekurang-kurangnya enam puluh (60) hari sebelum berakhirnya jangka waktu dan berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pihak, sedemikian bergantung kepada persetujuan tertulis khusus atas usul untuk pembaharuan tersebut yang disampaikan oleh pihak lainnya kepada pihak pengusul. Para pihak setuju bahwa berapa kalipun Perjanjian ini diperbaharui, Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk dirubah menjadi kesepakatan dengan jangka waktu tidak terbatas atau kesepakatan “untuk selamanya”.

PASAL 5. BATAS KREDIT - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib mengisi Formulir Permohonan Kredit (CAF) dimana batas kredit yang berlaku akan ditentukan setelah disetujui. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam CAF tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, DISTRIBUTOR WILAYAH wajib dalam tiga puluh (30) hari mulai tanggal



penandatanganan Perjanjian ini menjamin diterbitkannya asuransi kredit atau Garansi Bank dalam jumlah yang setara dengan 70% (tujuh puluh persen) dari batas kredit yang disetujui. Asuransi kredit tersebut harus dijamin oleh lembaga perbankan yang dapat diterima secara resmi oleh PERUSAHAAN.

PASAL 6. JANGKA WAKTU KREDIT – Jangka waktu kredit DISTRIBUTOR WILAYAH adalah tiga puluh (30) hari dari tanggal penerimaan di gudang DISTRIBUTOR WILAYAH yang ditentukan sebelumnya. PERUSAHAAN berhak untuk memperpendek atau memperpanjang jangka waktu kredit yang diberikan kepada DISTRIBUTOR WILAYAH sebagaimana dianggapnya tepat, dan bergantung kepada persyaratan-persyaratan yang dapat dikenakan oleh PERUSAHAAN dari waktu ke waktu.

PASAL 7. PERUBAHAN DALAM SEGI PENDISTRIBUSIAN – Selama berlakunya Perjanjian ini, dan pengakuan atas hak istimewa yang melekat pada PERUSAHAAN untuk merubah Sistem Evaluasi Kinerja Distributor yang terlampir pada perjanjian ini sebagai Lampiran “C” dan segi-segi lainnya dari Pendistribusian untuk memperhatikan kondisi usaha yang berubah dengan cepat, PERUSAHAAN dapat mengajukan perubahan-perubahan atau modifikasi-modifikasi yang wajar dalam Pendistribusian yang dibahasnya terlebih dahulu dengan DISTRIBUTOR WILAYAH dan DISTRIBUTOR WILAYAH setuju dan menjamin untuk mengikuti dan melaksanakannya dalam tujuh (7) hari dari diterimanya pemberitahuan untuk mengikuti perubahan-perubahan dan modifikasi-modifikasi tersebut. PERUSAHAAN berhak untuk memutuskan Perjanjian ini apabila DISTRIBUTOR WILAYAH gagal melaksanakan perubahan-perubahan dan modifikasi-modifikasi tersebut.

PASAL 8. ORGANISASI DISTRIBUTOR DAN PENJUALAN - DISTRIBUTOR WILAYAH dengan persetujuan PERUSAHAAN wajib membentuk organisasi penjualan yang eksklusif dengan daftar gaji DISTRIBUTOR WILAYAH yang susunannya harus mencerminkan liputan gerai DISTRIBUTOR WILAYAH dan tanggap terhadap kebutuhan usaha yang berubah, seperti perputaran penerimaan uang, peningkatan jumlah gerai, pengembangan keterampilan tenaga kerja DISTRIBUTOR WILAYAH. PERUSAHAAN wajib mengelola, mengawasi, [membiayai] [mengganti setiap biaya yang dikeluarkan oleh DISTRIBUTOR WILAYAH untuk ) pembayaran gaji dan menawarkan skema bonus kepada tenaga penjualan yang eksklusif.

PASAL 9. PERWAKILAN-PERWAKILAN - Masing-masing pihak wajib menyediakan untuk pihak lainnya daftar nama-nama dan contoh-contoh tandatangan dari perwakilan-perwakilan resmi yang diberi kewenangan untuk bertransaksi untuk dan atas nama mereka, setiap perubahan dalam daftar tersebut wajib diberitahukan secara resmi kepada pihak lainnya secara tertulis dan dalam waktu dua puluh empat (24) jam sebelum berlaku. Juga, kepada masing-masing pihak harus disediakan nama dari perwakilan-perwakilan mereka masing-masing yang tidak lagi berhubungan dengan mereka sekurang-kurangnya 24 jam sebelum penghentian jasa mereka.



PASAL 10. VOLUME PENJUALAN - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib memenuhi target volume dan standar kinerja minimum yang ditentukan oleh PERUSAHAAN, antara lain sebagai berikut:

10.1. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib membeli dan menjual kotak-kotak Produk ALEXIS sesuai dengan target volume yang ditentukan oleh PERUSAHAAN melalui pemberitahuan tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran “D”. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib memenuhi standar kinerja mengenai volume atau target bulanan dan lainnya yang diperlukan oleh PERUSAHAAN.

10.2. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib membeli dan memperoleh dari kantor penjualan PERUSAHAAN yang ditentukan, Produk-Produk PERUSAHAAN dalam berbagai merek untuk mengangkut, menyimpan, mendistribusikan dan menjualnya dengan aman.

PASAL 11. POTONGAN DAN UANG JASA DISTRIBUSI – Kepada DISTRIBUTOR WILAYAH diberikan tarif potongan untuk setiap kasus Produk PERUSAHAAN tertentu yang dibeli dari PERUSAHAAN sesuai dengan jadual yang terlampir pada Perjanjian ini sebagai Lampiran E.” Tarif potongan tersebut akan ditinjau kembali bergantung pada kondisi usaha yang ada. Keputusan akhir mengenai tarif potongan terletak hanya pada PERUSAHAAN dan PERUSAHAAN berhak untuk memodifikasi potongan dengan pemberitahuan satu (1) bulan sebelumnya kepada DISTRIBUTOR WILAYAH.

PASAL 12. KETERSEDIAAN PRODUK/MUTU - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menyesuaikan dengan tanggal dan frekuensi permintaan PERUSAHAAN yang telah ditentukan atas gerai-gerai tertentu di Daerah Liputannya. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib memastikan bahwa kehabisan persedian Produk-Produk PERUSAHAAN di gudang dan dalam perdagangan tidak akan terjadi dalam keadaan normal kecuali ada masalah yang berkaitan dengan produksi atau keadaan memaksa. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib memperhatikan rotasi Produk-Produk secara wajar dalam perdagangan guna memastikan kesegaran produk. Dengan demikian, praktek persediaan First-In-First-Out (FIFO) harus selalu diperhatikan secara ketat.

DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menjual hanya Produk-Produk yang dapat dipasarkan yang tidak melampaui tanggal daluwarsanya. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menjaga tingkat persediaan sesuai dengan kebijakan PERUSAHAAN sekurang-kurangnya dua minggu dan sebanyak-banyaknya satu bulan, yang dapat diubah dari waktu ke waktu sebagaimana dianggap perlu. Seluruh persediaan yang daluwarsa harus ditarik oleh DISTRIBUTOR WILAYAH dari gerai-gerainya.

PASAL 13. PENGEMBALIAN DAN PENGGANTIAN PRODUK-PRODUK - Setiap Produk-Produk yang telah diorder oleh atau diserahkan kepada DISTRIBUTOR pada dasarnya tidak dapat dikembalikan kepada PERUSAHAAN. PERUSAHAAN hanya akan menerima pengembalian Produk-Produk berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tersebut dalam Lampiran “F” terlampir.



PASAL 14. SUMBER LOGISTIK, PERALATAN KANTOR DAN STANDAR STRUKTURAL - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib memastikan sumber logistik, kendaraan penjualan, organisasi dan fasilitas efesien yang cukup ditempatkan untuk mempromosikan dan menjual Produk-Produk. Kecuali dengan izin PERUSAHAAN, DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menggunakan kendaraan tertutup untuk distribusi Produk-Produk PERUSAHAAN.

PASAL 15. PEDOMAN HARGA - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menggunakan Rekomendasi Harga Eceran (SOBP), (RBP) yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN sebagai harga rujukannya untuk seluruh gerai dalam Daerah Liputannya. DISTRIBUTOR WILAYAH dan perwakilan-perwakilannya harus menyediakan bagi gerai-gerai tersebut daftar harga yang menujukkan SOBP,RBP Produk-Produk.

PASAL 16. PERPANJANGAN KREDIT UNTUK GERAI-GERAI - DISTRIBUTOR WILAYAH dapat memperpanjang atas risikonya sendiri, kredit kepada pengecer-pengecernya untuk meningkatkan volume penjualan, mencegah kejadian kehabisan persediaan dalam perdagangan dan menahan persaingan. Namun demikian, tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang ditafsirkan sebagai berarti adanya hubungan kontrak dengan PERUSAHAAN, dengan DISTRIBUTOR WILAYAH yang dengan demikian bertanggung jawab dan menanggung pembayaran segera atas bebannya.

PASAL 17. POTONGAN PERDAGANGAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN PERDAGANGAN - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib mematuhi sistem potongan PERUSAHAAN yang ada atau berlaku bagi pengecer-pengecer dan pedagang-pedagang besar sebagaimana ditentukan oleh PERUSAHAAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran “E”. Dalam keadaan bagaimanapun potongan keatas atau kebawah tidak diperbolehkan kecuali hal tersebut sebagai bagian kampanye promosi yang diprakarsai oleh PERUSAHAAN atau oleh DISTRIBUTOR WILAYAH dengan persetujuan terlebih dahulu dari PERUSAHAAN. Kegagalan mematuhi persyaratan ini dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diperlakukan sebagai berikut:

a) Pelanggaran Pertama — Peringatan tertulis. DISTRIBUTOR WILAYAH diminta mematuhi kebijakan syarat perdagangan/potongan PERUSAHAAN dalam 30 hari dari diterimanya surat peringatan. Kegagalan melakukannya berarti pemutusan kontrak dengan segera.

b) Pelanggaran Kedua — Pemutusan

PERUSAHAAN berhak untuk memodifikasi, merubah dan/atau memperbaiki skema pemberian harga dan potongan yang dipandangnya tepat. Modifikasi, penambahan atau penghapusan tersebut berlaku dengan pemberitahuan satu (1) bulan dimuka kepada DISTRIBUTOR WILAYAH. PERUSAHAAN wajib memberitahu DISTRIBUTOR WILAYAH tentang perubahan harga sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum berlakunya.

PASAL 18. PELANGGARAN BATAS — Tindakan DISTRIBUTOR WILAYAH meminta order atau menjual Produk-Produk diluar Daerah Liputan DISTRIBUTOR WILAYAH dinyatakan



sebagai pelanggaran batas. Pelanggaran batas juga dianggap sebagai perbuatan terlarang dan meliputi tetapi tidak terbatas pada sebagai berikut:

1. Apabila DISTRIBUTOR WILAYAH meminta order dari, menjual kepada dan menyerahkan Produk-Produk PERUSAHAAN kepada pelanggan-pelanggan diluar wilayah yang ditentukan;

2. Apabila DISTRIBUTOR WILAYAH meminta order dari, menjual dan memperbolehkan pengambilan produk-produk PERUSAHAAN di gudangnya oleh pelanggan-pelanggan (termasuk pedagang-pedagang besar) dari luar wilayah DISTRIBUTOR WILAYAH yang ditentukan;

3. Apabila DISTRIBUTOR WILAYAH menggunakan pihak ketiga untuk meminta order dari, menjual kepada, menyerahkan dan memperbolehkan pengambilan Produk-Produk PERUSAHAAN dari gudang DISTRIBUTOR WILAYAH oleh pelanggan-pelanggan dari luar wilayah DISTRIBUTOR WILAYAH yang ditentukan;

4. Apabila DISTRIBUTOR WILAYAH menjual kepada, menyerahkan dan memperbolehkan pengambilan Produk-Produk PERUSAHAAN oleh rekan DISTRIBUTOR WILAYAHnya, tanpa persetujuan PERUSAHAAN.

Setiap pelanggaran ketentuan ini dianggap sebagai suatu cidera janji dan dikenai ketentuan-ketentuan Pasal 37 (a) dibawah ini.

PASAL 19. NON PERSAINGAN / USAHA-USAHA LAIN - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PERUSAHAAN sebelum melakukan usaha berkaitan dengan Produk-Produk yang bersaing dengan Produk-Produk PERUSAHAAN sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran “A”

PASAL 20. ALAT-ALAT PERDAGANGAN – Dari waktu ke waktu, sebagaimana disediakan oleh PERUSAHAAN, PERUSAHAAN harus melengkapi DISTRIBUTOR WILAYAH dengan alat-alat perdagangan dengan jumlah yang wajar, alat-alat bantu perdagangan untuk digunakan oleh DISTRIBUTOR WILAYAH untuk mengiklankan dan menjajakan Produk-Produk PERUSAHAAN. Alat-alat tersebut disediakan tanpa biaya bagi DISTRIBUTOR WILAYAH.

PASAL 21. PROMOSI DAN PERDAGANGAN - DISTRIBUTOR WILAYAH bertanggung jawab atas perdagangan gerai dan pelaksanaan program promosi sebagaimana direncanakan, ditargetkan dan disetujui oleh PERUSAHAAN. Para pihak setuju untuk secara bersama menetapkan, meninjau ulang dan menyesuaikan program-program dan target-target secara teratur sekurang-kurangnya sekali setiap kuartal dan/atau sebagaimana disetujui dalam Rencana Promosi.

Program-program promosi, pemasaran dan perdagangan, apakah dilakukan oleh DISTRIBUTOR WILAYAH atas prakarsa dan biayanya sendiri atau didanai oleh PERUSAHAAN, harus hanya dilakukan oleh DISTRIBUTOR WILAYAH dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.



PASAL 22. KEPUASAN PELANGGAN - PERUSAHAAN wajib menetapkan standar untuk mencapai kepuasan pelanggan. Terhadap penanganan permintaan/keluhan produk, DISTRIBUTOR WILAYAH dengan ini setuju untuk mengikuti dan melaksanakan Sistem Pemantauan Permintaan Pelanggan PERUSAHAAN (CIMS).

PASAL 23. PENGELOLAAN KEUANGAN - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib selalu melakukan atau melaksanakan pengungkapan keuangan sepenuhnya atas semua informasi yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi operasinya kepada PERUSAHAAN. Penyampaian laporan keuangan atau laporan kondisi keuangan DISTRIBUTOR WILAYAH harus dalam bentuk yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN, terlampir sebagai Lampiran “G”

PASAL 24. HARGA/PEMBELIAN KREDIT; DENDA KETERLAMBATAN PEMBARAYAN – Harga-harga yang harus dibayar untuk masing-masing Produk harus sesuai dengan Lampiran “E”. Harga-harga tersebut dapat dirubah dari waktu ke waktu oleh PERUSAHAAN, dengan pemberitahuan dimuka sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari kepada DISTRIBUTOR WILAYAH.

DISTRIBUTOR WILAYAH dapat membeli Produk-Produk PERUSAHAAN sesuai dengan Perjanjian Batas Kredit dan kebijakan PERUSAHAAN lainnya. DISTRIBUTOR WILAYAH harus mentaati dengan ketat ketentuan-ketentuan Perjanjian Batas Kreditnya dengan PERUSAHAAN. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menyediakan jaminan yang dapat diterima dalam bentuk asuransi kredit sebagaimana ditentukan oleh dan sesuai dengan kebijakan kredit PERUSAHAAN. DISTRIBUTOR WILAYAH dapat membeli kebutuhan-kebutuhannya atas dasar Kredit Reguler dan semua Produk-Produk yang dibeli secara kredit wajib dibayar dalam jangka waktu kredit yang ditetapkan dalam Faktur atau cek bertanggal mundur yang mencakup pembelian tanpa diharuskan atau diminta.

Setiap jumlah yang belum dibayar setelah berakhirnya jangka waktu tersebut memperoleh bunga dengan tingkat tiga persen (2%) diatas bunga Bank Indonesia per tahun yang berlaku.

PERUSAHAAN, atas kebijakannya sendiri, dapat menyetujui dan memperbolehkan DISTRIBUTOR WILAYAH untuk memperoleh pembelian kredit melebihi Batas Kredit Reguler. Seluruh perolehan lebih oleh DISTRIBUTOR WILAYAH sebagaimana tercantum dalam faktur penjualan PERUSAHAAN atau cek bertanggal mundur DISTRIBUTOR WILAYAH dalam pembayaran untuk pembelian dianggap sebagai pembelian kredit yang sah oleh DISTRIBUTOR WILAYAH dan merupakan bagian dari dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini dan Perjanjian Batas Kredit sampai dibayar lunas dan menyeluruh.



Apabila DISTRIBUTOR WILAYAH, dengan alasan apapun, menawarkan pembayaran untuk pembeliannya dengan cek, wesel bank dan/atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan yang ditolak oleh bank, DISTRIBUTOR WILAYAH wajib untuk mengganti secara tunai cek, wesel bank atau instrumen yang dapat dicairkan tersebut dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan penolakannya. Pembelian dengan kredit harus ditunda sampai penggantian cek yang ditolak dengan tunai dilakukan. Hal ini tanpa mengurangi hak PERUSAHAAN atas cara dan pemulihan lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.

PASAL 25. PELATIHAN – Pelatihan tenaga dan staf penjualan DISTRIBUTOR WILAYAH (termasuk pengalihan informasi teknologi) dapat disediakan oleh PERUSAHAAN sebagaimana telah dijamin. Kecuali dianggap lain, pelatihan dan bahan-bahan tersebut, demikian juga informasi teknologi dianggap sebagai milik dan hak istimewa PERUSAHAAN. Hak milik PERUSAHAAN harus dilindungi dalam hal ini.

PASAL 26. SISTEM INFORMASI PENJUALAN DISTRIBUTOR - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menyampaikan kepada PERUSAHAAN Laporan Persediaan dan Penjualan Mingguan dan Bulanan yang ditentukan oleh PERUSAHAAN kepada DISTRIBUTOR WILAYAH berkaitan dengan bentuk-bentuk tersebut dan informasi untuk dimuat didalamnya.

PASAL 27. TRANSPARANSI OPERASIONAL - DISTRIBUTOR WILAYAH diwajibkan untuk menyampaikan informasi/laporan secara teratur tentang pasar, pelanggan-pelanggan dan perdagangannya, persaingan dan lain-lain sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PERUSAHAAN.

PASAL 28. PENILAIAN KINERJA - DISTRIBUTOR WILAYAH harus dinilai dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran “C”. Harus ada akses bebas kepada data dan tempat DISTRIBUTOR WILAYAH sepanjang waktu. Nilai minimum atau untuk lulus harus ditetapkan dan merupakan salah satu pertimbangan untuk kelangsungan atau penghentian Perjanjian Distribusi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN

PASAL 29. PENDISTRIBUSIAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN - DISTRIBUTOR WILAYAH tidak boleh menjual, mengalihkan, memindahkan, memberikan atau menjaminkan Perjanjian ini atau setiap hak atau kepentingan didalamnya atau mengizinkan terjadinya pengalihan, pemindahan atau penjaminan tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN. Setiap pengalihan kepentingan selain yang diatur dalam perjanjian ini merupakan pelanggaran mendasar atas Perjanjian ini, untuk mana Perjanjian ini dapat diputuskan oleh PERUSAHAAN disamping pemulihan lainnya yang tersedia bagi PERUSAHAAN menurut hukum atau demi keadilan.



PASAL 30. PAJAK-PAJAK - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib membayar semua pajak, pembebanan, uang jasa, baik nasional atau setempat yang berhubungan dengan usaha pendistribusian.

PASAL 31. MEREK DAGANG PERUSAHAAN - DISTRIBUTOR WILAYAH mengakui dan menerima bahwa merek dagang untuk Produk-Produk PERUSAHAAN dan rancangannya merupakan hak milik PERUSAHAAN dan/atau afiliasinya dan DISTRIBUTOR WILAYAH akan, atas biaya PERUSAHAAN yang dapat dianggap wajar, mengambil semua langkah yang diperlukan oleh PERUSAHAAN untuk memastikan agar hak milik dalam merk dagang tersebut melekat dan tetap melekat pada PERUSAHAAN termasuk tetapi tidak terbatas pada, memberitahu PERUSAHAAN setiap tindakan atau maksud pihak ketiga yang dapat merugikan merk dagang dan memberikan semua dukungan yang diperlukan dalam setiap tindakan yang diprakarsai oleh PERUSAHAAN dalam perlindungan hak-haknya atas merk dagang. DISTRIBUTOR WILAYAH tidak boleh menggunakan merk tersebut atau merk yang pada dasarnya sama dengan cara apapun selain sehubungan dengan pengiklanan, promosi, pemasaran dan distribusi Produk-Produk PERUSAHAAN yang dibeli dari PERUSAHAAN sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN. DISTRIBUTOR WILAYAH harus menghentikan pemasangan atau penggunaan merk tersebut atau merubah cara dimana merk tersebut dipajang atau digunakan apabila diminta sedemikian oleh PERUSAHAAN. DISTRIBUTOR WILAYAH tidak boleh mengubah, menghapus atau merusak dengan label atau alat identifikasi lain yang dilekatkan pada Produk-Produk PERUSAHAAN. DISTRIBUTOR WILAYAH tidak boleh dianggap telah memperoleh hak atau kemauan baik (good will) pada atau atas tanda label yang digunakan sehubungan dengan penjualan Produk-Produk PERUSAHAAN dan atas permintaan PERUSAHAAN, DISTRIBUTOR WILAYAH harus segera menyerahkan hak-hak PERUSAHAAN tersebut yang dapat berlangsung terus bagi DISTRIBUTOR WILAYAH dengan alasan aplikasi, penggunaan dan pendaftaran Merk Dagang (dan PERUSAHAAN dengan ini diangkat secara tidak dapat ditarik kembali sebagai kuasa DISTRIBUTOR WILAYAH untuk maksud tersebut.)

PASAL 32. PENGHENTIAN PENGGUNAAN SETELAH PEMUTUSAN – Pada saat pemutusan Perjanjian ini, DISTRIBUTOR WILAYAH, atas biayanya sendiri, wajib segera menghentikan penggunaan setiap merk dagang PERUSAHAAN dalam lambang-lambang, iklan atau dengan cara lain. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menghancurkan semua bahan sedemikian yang mencantumkan nama atau merk dagang tersebut kecuali hal tersebut milik PERUSAHAAN, dalam hal mana, harus dikembalikan kepada PERUSAHAAN.

Setelah itu, DISTRIBUTOR WILAYAH tidak akan menggunakan, baik secara langsung atau tidak langsung, merk dagang tersebut karena cenderung menyebabkan kebingungan atau kesalahan atau untuk mengelabui masyarakat. Apabila DISTRIBUTOR WILAYAH menolak atau lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban DISTRIBUTOR WILAYAH berdasarkan pasal ini, PERUSAHAAN mempunyai serangkaian tindakan untuk mengatasi kerugian atau pemulihan atau keduanya terhadap DISTRIBUTOR WILAYAH, dan DISTRIBUTOR WILAYAH wajib mengganti PERUSAHAAN untuk biaya, uang jasa hukum



dan biaya-biaya lain yang ditanggung oleh PERUSAHAAN sehubungan dengan tindakan hukum tersebut.

PASAL 33. PENGGANTIAN KERUGIAN - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib mempertahankan, mengganti rugi, menjadikan PERUSAHAAN, afiliasinya dan setiap pejabat, direktur, komisaris, dan pegawainya bebas dan tidak dirugikan dari dan terhadap beban, klaim dan kewajiban, kehilangan, kerugian, tuntutan yang dapat diajukan terhadap PERUSAHAAN dengan alasan atau berdasarkan, atau timbul dari (i) setiap tindakan atau tanpa tindakan dari DISTRIBUTOR WILAYAH atau setiap pemilik, direktur, komisaris, pejabat, pegawai dan agennya, (ii) setiap pernyataan yang keliru oleh DISTRIBUTOR WILAYAH yang tercantum dalam Perjanjian ini dan (iii) setiap pelanggaran oleh DISTRIBUTOR WILAYAH atas setiap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini.

PASAL 34. KERAHASIAAN - DISTRIBUTOR WILAYAH setuju untuk menjaga kerahasiaan dari semua informasi, data, dokumen, perangkat lunak dan salinan lainnya dari informasi tersebut yang disampaikan atau dikirimkan oleh PERUSAHAAN kepada DISTRIBUTOR WILAYAH sehubungan dengan jasa-jasa dan selama berlakunya Perjanjian ini atau setiap modifikasi, pembaharuan atau perluasannya dan bahkan setelah pengakhiran hal tersebut. Tanpa memperhatikan yang disebut dimuka, istilah “Informasi Rahasia” tidak termasuk data atau informasi :

a. yang merupakan atau menjadi pengetahuan umum atau bagian dari wilayah publik tanpa pelanggaran Perjanjian ini oleh DISTRIBUTOR WILAYAH;

b. DISTRIBUTOR WILAYAH dapat memperlihatkan:

i. berada dalam pemilikannya atau diketahuinya melalui penggunaan olehnya atau terekam dalam arsipnya atau sarana perekaman lainnya sebelum diterima dari PERUSAHAAN dan tidak diperoleh olehnya dari PERUSAHAAN berdasarkan kewajiban kepercayaan, atau

ii. telah dikembangkan oleh atau untuk DISTRIBUTOR WILAYAH pada setiap waktu terbebas dari informasi yang diungkapkan kepadanya oleh PERUSAHAAN;

c. bahwa, sebelum pengungkapan oleh DISTRIBUTOR WILAYAH:

i. telah disetujui untuk dirilis dengan persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN;

ii. diwajibkan untuk diungkapkan oleh perintah pengadilan;

iii. disampaikan kepada pihak ketiga oleh PERUSAHAAN tanpa pembatasan atas hak pihak ketiga tersebut untuk mengungkapkan Informasi tersebut.

Dengan ini disepakati bahwa setiap Informasi Rahasia yang diterima oleh DISTRIBUTOR WILAYAH atau para direktur, komisaris, pejabat dan pegawainya adalah sangat rahasia, dan para direktur, komisaris, pejabat atau pegawai DISTRIBUTOR WILAYAH tidak dapat tanpa persetujuan PERUSAHAAN, mengungkapkan kepada setiap pihak ketiga komunikasi yang dilakukan oleh PERUSAHAAN kepada mereka atau nasehat yang



diberikan atasnya sepanjang ikatan kontraktual. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib melindungi informasi dari penggunaan, akses atau pengungkapan yang tidak sah sekurang-kurangnya dengan cara yang sama sebagaimana DISTRIBUTOR WILAYAH melindungi informasi rahasia atau hak miliknya yang sama sifatnya dan dengan perawatan yang tidak kurang kewajarannya.

Pengungkapan yang tidak sah kepada setiap pihak ketiga atas Informasi Rahasia, apakah sengaja atau tidak diketahui merupakan pelanggaran Perjanjian ini dan memberi hak kepada PERUSAHAAN untuk dengan segera memutuskan Perjanjian tanpa mengurangi kewajiban DISTRIBUTOR WILAYAH berdasarkan hukum.

Pada saat pemutusan Perjanjian ini, DISTRIBUTOR WILAYAH wajib segera mengembalikan seluruh informasi rahasia (apakah dokumen, data, perangkat lunak, informasi, dan kertas kerja, dan apakah setiap sistem penyimpanan dan pengarsipan informasi elektronik dalam setiap sarana penyimpanan lainnya dalam pemilikan atau pengendalian DISTRIBUTOR WILAYAH) kepada PERUSAHAAN.

PASAL 35. HUBUNGAN MAJIKAN-PEGAWAI - Tidak ada hubungan majikan-pegawai antara PERUSAHAAN dan DISTRIBUTOR WILAYAH, tidak juga antara para pegawai, perwakilan, agen atau pekerja dimana DISTRIBUTOR WILAYAH dapat memperkerjakannya secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 36. Pernyataan dan Jaminan DISTRIBUTOR WILAYAH

DISTRIBUTOR WILAYAH dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

1. DISTRIBUTOR WILAYAH adalah perusahaan yang secara sah didirikan, secara resmi berada dan dalam keadaan baik berdasarkan hukum Indonesia dengan kekuasaan dan kewenangan perusahaan penuh dan memiliki semua perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya yang saat ini dilakukannya dan untuk memiliki, menyewa dan mengoperasikan kekayaannya ditempat dimana pihaknya mempunyai kantor-kantor dan/atau usaha;

2. DISTRIBUTOR WILAYAH dan/atau masing-masing para Direktur, Komisaris, pemegang sahamnya dan penanggung jawab Distributor Wilayah tidak tunduk pada perintah, keputusan, peraturan, perintah pengadilan, ketetapan, perjanjian dan pengertian yang dapat mencegah pelaksanaan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini;

3. Perjanjian ini telah secara sah ditandatangani dan diserahkan oleh Distributor Wilayah, dan dengan asumsi pemberian kewenangan yang sah dan berlaku, penandatanganan dan penyerahan oleh Perusahaan, Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat Distributor Wilayah yang dapat diberlakukan terhadap Distributor Wilayah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;



4. Distributor Wilayah wajib menandatangani, mengakui dan menyerahkan atau suruh menandatangani, mengakui dan menyerahkan semua dokumen dan instruksi lebih lanjut sedemikian sebagaimana Perusahaan memerlukannya untuk pelaksanaan dengan itikad baik transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

5. DISTRIBUTOR WILAYAH menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya wajib mematuhi semua ketentuan dalam semua hukum tenaga kerja dan peraturan sosial.

6. DISTRIBUTOR WILAYAH dengan ini menjamin PERUSAHAAN, afiliasinya dan para direktur, komisaris, pejabat dan pegawainya bebas dan tidak dirugikan dari setiap klaim, kewajiban, kerugian, tindakan dengan jenis dan sifat apapun yang dapat dikenakan terhadap PERUSAHAAN sebagai akibat dari pelanggaran pernyataan dan jaminan DISTRIBUTOR WILAYAH yang ditetapkan dalam Pasal 36.

PEMUTUSAN

PASAL 37 . Perjanjian ini dapat diputuskan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Kegagalan DISTRIBUTOR WILAYAH untuk mematuhi setiap kewajiban atau syarat dan/atau melaksanakan setiap tindakan yang dilarang yang tercantum dalam perjanjian ini merupakan cidera janji dan memberikan hak kepada PERUSAHAAN untuk menyampaikan kepada pihak lainnya pemberitahuan untuk memperbaiki cidera janji tersebut. Apabila cidera janji tersebut tidak diperbaiki dalam tiga puluh (30) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, PERUSAHAAN berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berlaku segera.

b) Kegagalan DISTRIBUTOR WILAYAH untuk mematuhi setiap kewajiban atau persyaratan yang tercantum dalam perjanjian ini yang mengakibatkan ancaman mendasar terhadap mutu dan keselamatan Produk-Produk atau yang dapat menyebabkan kerugian mendasar terhadap reputasi atau kemauan baik (good will) PERUSAHAAN atau Merk Dagang, memberi hak kepada PERUSAHAAN utuk memutuskan Perjanjian ini dengan segera dengan pemberitahuan tertulis kepada DISTRIBUTOR WILAYAH.

c) Apabila DISTRIBUTOR WILAYAH mengajukan permintaan sukarela dalam keadaan pailit, penundaan pembayaran atau pemulihan perusahaan, dinyatakan pailit atau tidak mampu, melakukan penyerahan untuk kepentingan para kreditor atau menghadapi mengangkatan kurator atau wali-amanat atas aset-asetnya atau apabila PERUSAHAAN secara wajar menyimpulkan bahwa DISTRIBUTOR WILAYAH tidak mampu membayar hutangnya yang jatuh tempo, berarti DISTRIBUTOR WILAYAH melanggar Perjanjian ini dan PERUSAHAAN berhak untuk memutus Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berlaku segera.



d) Perjanjian ini dapat diputus setiap waktu oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis apabila lebih dari lima puluh persen (50%) saham yang ditempatkan dan belum disetor dari pihak lainnya diambil alih, baik secara langsung maupun tidak langsung pada setiap waktu oleh pihak ketiga yang tidak menguasai saham tersebut pada tanggal perjanjian ini.

e) Perjanjian ini dapat diputus dimuka dengan persetujuan bersama para pihak dalam perjanjian ini pada setiap waktu dengan alasan apapun yang diberikan berdasarkan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari kepada pihak lainnya.

f) Perjanjian ini dapat diputus dimuka oleh salah satu pihak dengan alasan apapun dengan menyampaikan kepada pihak lainnya pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki. Selama jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut, PERUSAHAAN, oleh sendiri atau melalui pengaturan dengan badan-badan usaha lainnya, dapat melaksanakan opsi untuk mengambil alih pelaksanaan pendistribusian, seluruhnya atau sebagian untuk memastikan bahwa Produk-Produk PERUSAHAAN selalu tersedia bagi para pelanggan.

Pada saat pemutusan Perjanjian ini:

1. DISTRIBUTOR WILAYAH ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada PERUSAHAAN untuk menyisipkan tanggal pada surat pernyataan yang ditandatangani secara sah dalam bentuk yang terlampir pada perjanjian ini sebagai Lampiran H.

2. PERUSAHAAN berhak untuk membeli dari DISTRIBUTOR WILAYAH dengan harga faktur setiap Produk-Produk yang disediakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang berada dalam pemulihan atau pengendalian DISTRIBUTOR WILAYAH pada tanggal pemutusan atau berakhirnya Perjanjian ini. Berakhirnya atau diputusnya Perjanjian ini tidak akan memutus kewajiban-kewajiban DISTRIBUTOR WILAYAH untuk membayar faktur yang belum dibayar atau jumlah yang jatuh tempo.

3. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menyerahkan kepada PERUSAHAAN atau perwakilan resminya semua persediaan bahan periklanan dan/atau pameran atau benda-benda atau persediaan lainnya ang mungkin telah dibayar atau diberikan secara cuma-cuma oleh PERUSAHAAN dan yang mungkin berada dalam pemilikan atau dibawah pengendalian DISTRIBUTOR WILAYAH pada saat pemutusan atau pengakhiran Perjanjian ini.

3. DISTRIBUTOR WILAYAH tidak berhak atas setiap kompensasi kerugian atau pembayaran berkenaan dengan kemauan baik (goodwill) yang telah dibangun atau untuk kerugian apapun yang disebabkan oleh prospek keuntungan atau perkiraan penjualan dan DISTRIBUTOR WILAYAH tidak berhak atas setiap penggantian untuk setiap pelatihan, pengiklanan, investasi, pengembangan pasar, persewaan atau biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak sebelum pemutusan



Perjanjian ini, kecuali pengeluaran tersebut telah secara khusus diketahui dan disetujui secara tertulis dari PERUSAHAAN yang timbul dari pemutusan atau pengakhiran Perjanjian ini oleh PERUSAHAAN. Selanjutnya, DISTRIBUTOR WILAYAH dengan ini mengesampingkan dan sepakat untuk tidak menuntut hak untuk meminta pelaksanaan khusus dari Perjanjian ini. Untuk maksud ini, DISTRIBUTOR WILAYAH mengesampingkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Untuk terlaksananya pemutusan berdasarkan Perjanjian ini, para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang pemutusan itu secara lain mensyaratkan keputusan pengadilan untuk pemutusan Perjanjian ini.

KLAIM DAN TINDAKAN

PASAL 38. KLAUSULA PEMBEBASAN DAN TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN - DISTRIBUTOR WILAYAH wajib menjamin PERUSAHAAN, afiliasinya, setiap direktur, komisaris, pejabat dan pegawainya bebas dari dan tidak dirugikan oleh semua kewajiban, klaim, tindakan, kehilangan atau kerugian apapun selain yang secara langsung disebabkan oleh kelalaian PERUSAHAAN, afiliasinya dan setiap direktur, komisaris, pejabat dan pegawai masing-masing termasuk kewajiban sebagai akibat dari cidera atau kematian setiap orang atau orang-orang atau kerugian terhadap harta yang timbul dari setiap tindakan, tanpa tindakan, kelalaian, pelanggaran atas penjaminan atau cidera janji Distributor atau agen-agen, perwakilan-perwakilan atau pegawai-pegawainya. DISTRIBUTOR WILAYAH wajib membayar setiap dan semua jumlah uang yang jatuh tempo atau diputuskan secara hukum dalam setiap tindakan untuk setiap kerugian atau cidera tersebut.

PASAL 39. ASURANSI KEWAJIBAN ATAS KERUGIAN – Setiap waktu selama berlakunya Perjanjian ini, DISTRIBUTOR WILAYAH wajib mengadakan asuransi kewajiban atas kerugian pada perusahaan asuransi yang resmi terakreditasi oleh PERUSAHAAN untuk menutup kerugian atas cidera pribadi dan harta dalam jumlah yang dianggap wajar dan cukup oleh PERUSAHAAN.

PASAL 40. HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU - Perjanjian ini:

40.1 diadakan di Bekasi dan tunduk dan ditafsirkan oleh hukum Republik Indonesia,

40.2 ditulis dalam bahasa Inggris dan ditandatangani dalam dua (2) rangkap, masing-masing dianggap sebagai asli. Naskah bahasa Inggris Perjanjian ini berlaku melebihi setiap penerjemahannya.

PASAL 41. KEADAAN MEMAKSA



41.1 Tidak satu pihak pun wajib bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas kegagalan dalam pelaksanaan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang berhubungan dengan waktu dan sepanjang kegagalan atau penundaan tersebut disebabkan oleh kerusuhan, huru-hara sipil, perang, permusuhan antar negara, undang-undang pemerintah, perintah atau peraturan, embargo, tindakan pemerintah atau instansinya, kehendak Tuhan, badai, kebakaran, kecelakaan, pemogokan, sabotase, ledakan atau keadaan darurat serupa atau berbeda (secara terpisah atau bersama-sama, “Peristiwa Keadaan memaksa”) diluar kekuasaan wajar dari Pihak yang terkena.

41.2 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal dimulainya Peristiwa Keadaan Memaksa, Pihak yang bermaksud meminta Peristiwa Keadaan Memaksa tersebut sebagai alasan yang dapat diterima untuk penundaan pelaksanaan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini wajib menyampaikan pmberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan menyebutkan tanggal, sifat dan lamanya perkiraan Peristiwa Keadaan Memaksa tersebut.

41.3 Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa mereka wajib berupaya secara wajar untuk memperkecil dampak setiap Peristiwa Keadaan Memaksa.

PASAL 42. PENYELESAIAN SENGKETA

42.1 Apabila sengketa timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan dalam 30 (tigapuluh) hari setelah diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya maka setiap pihak dapat mengajukan sengketa tersebut kepada arbitrasi di Indonesia (“Arbitrasi”).

42.2 Sehubungan dengan Arbitrasi, para pihak setuju bahwa:

a. Arbitrasi akan dilakukan berdasarkan Peraturan Arbitrasi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (”BANI”) dalam bahasa Indonesia;

b. majelis arbitrasi terdiri dari tiga arbiter, satu dipilih oleh penggugat, satu dipilih oleh tergugat dan seorang ketua oleh para arbiter yang ditunjuk oleh penggugat dan tergugat;

c. keputusan majelis arbitrasi bersifat final dan mengikat mereka;

d. keputusan harus meliputi perintah untuk membayar biaya-biaya;

e. peradilan arbitrasi akan memutuskan masalah secepat mungkin namun tidak dikenai batas waktu;

f. Pasal 56 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 berlaku dan karenanya para arbiter hanya dapat mencapai keputusan mereka dengan menerapkan peraturan yang ketat terhadap fakta-fakta dan tidak boleh seolah-olah memutuskan setiap sengketa secara seadil-adilnya (ex aequo at bono);



g. keputusan arbitrasi harus meliputi ketetapan pihak mana yang wajib membayar biaya-biaya arbitrasi, namun dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak wajib menanggung biaya-biaya mereka sendiri termasuk uang jasa hukum, penghadiran saksi-saksi dan bukti berkenaan dengan arbitrasi.

h. Masing-masing pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan Pasal 15 dan 108 Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dan setiap persyaratan hukum Indonesia lainnya yang secara lain memberikan hak banding atas keputusan arbitrasi dan setuju bahwa sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, tidak satu pihakpun berhak untuk naik banding atas keputusan arbitrasi. Dengan demikian tidak ada banding kepada pengadilan atau badan lain apapun atas keputusan (atau setiap keputusan sementara) dari para arbiter dan tidak satu pihakpun akan mempersengketakan atau memasalahkan keputusan dihadapan badan peradilan apapun di Republik Indonesia atau ditempat lain; dan

i. para pihak megesampingkan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No 30 tahun 1999 sehingga kewenangan dewan arbitrasi yang resmi diberikan sesuai dengan aturan-aturan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai keputusan akhir arbitrasi dikeluarkan oleh dewan arbitrasi.

j. sambil menunggu pengajuan arbitrasi dan sampai peradilan arbitrasi mengeluarkan keputusannya, masing-msing pihak harus, kecuali dalam hal pengakhiran, pemutusan atau kegagalan oleh pihak lainnya untuk mengindahkan atau mentaati perintah atau keputusan khusus peradilan arbitrasi, melanjutkan pelaksanaan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa mengabaikan penyesuaian akhir sesuai dengan keputusan tersebut.

KETENTUAN – KETENTUAN UMUM

PASAL 43. HUBUNGAN ANTARA PARA PIHAK - PERUSAHAAN DAN DISTRIBUTOR WILAYAH tidak dan tidak boleh dianggap sebagai telah mengadakan usaha patungan, mitra atau agen dari pihak lainnya dan tidak satu pihakpun memiliki kekuasaan untuk menundukkan atau mewajibkan pihak lainnya bertanggung jawab atas setiap hutang atau kewajiban lainnya yang disebabkan oleh atau jatuh tempo dari pihak lainnya dan masing-masing akan menjamin pihak lainnya bebas dan tidak dirugikan atasnya.

PASAL 44. KETERPISAHAN – Pernyataan atau setiap ketentuan Perjanjian ini oleh setiap pengadilan dari yurisdiksi yang berwenang sebagai tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan tidak boleh mempengaruhi ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak secara lain dinyatakan demikian, dan ketentuan tersebut tetap berkekuatan dan berlaku penuh dan dapat diberlakukan dengan cara sedemikian sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

PASAL 45 PERSETUJUAN-PERSETUJUAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH – Masing-masing pihak menyatakan bahwa tindakan perusahaan yang diperlukan untuk pemberian kewenangan, penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini oleh pihak tersebut dan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini telah



diselesaikan. DISTRIBUTOR WILAYAH menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada izin atau persetujuan instansi pemerintah yang disyaratkan sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan secara sah Perjanjian ini.

Kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN, DISTRIBUTOR WILAYAH tidak boleh mendaftarkan, mengajukan atau mengungkapkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian kepada setiap pihak atau badan termasuk setiap instansi pemerintah. Tanpa mengabaikan hal tersebut dimuka, DISTRIBUTOR WILAYA bertanggung jawab atas pendaftaran Perjanjian ini pada waktunya pada badan-badan pemerintah manapun.

PASAL 46 Perjanjian ini meniadakan semua perjanjian lisan atau tertulis lain manapun antara Para Pihak.

PASAL 47. MODIFIKASI. Tidak ada pergantian, amandemen, pengesampingan, pembatalan atau perubahan lain apapun dan ketentuan atau syarat Perjanjan ini akan berlaku atau mengikat salah satu pihak kecuali hal tersebut telah disetujui bersama secara tertulis oleh kedua pihak oleh perwakilannya yang secara sah diberi kewenangan.

PASAL 48. PEMBERITAHUAN – Semua pemberitahuan dan komunikasi tertulis yang diatur dalam Perjanjan ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan langsung atau dengan pos tercatat kepada para pihak pada alamatnya sebagaimana tertulis diatas.

PASAL 49. KEWAJIBAN BERSAMA DAN SENDIRI-SENDIRI – Masing-masing pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk kerjasama pendistribusian secara bersama-sama dan sendiri-sendiri terikat dengan DISTRIBUTOR WILAYAH.

DEMIKIAN PERJANJIAN INI, Para Pihak dalam perjanjian ini menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang ditulis diatas.

DISTRIBUTOR WILAYAH: PERUSAHAAN: PT ALEXIS MEGAH PRATAMA

Oleh: Oleh:

Nama : Nama : Alexandro endy Wibowo

Jabatan : Jabatan: President Director



LAMPIRAN A

PRODUK-PRODUK

1. Sancoco Es Teler

2. Sancoco Sari Kelapa

3. Sancoco Es Puter

4. Tamarin Gula Asam

5. Extra Strong

6. Jelly Drink

7.

8.

9.

Dan setiap produk lainnya yang oleh PERUSAHAAN dapat diserahkan kepada DISTRIBUTOR WILAYAH dari waktu ke waktu.

Catatan: 1) Waktu penyerahan produk-produk diatas dalam waktu enam (6) bulan dari t

anggal penandatanganan Perjanjian ini.

2) PERUSAHAAN berhak untuk menambah atau menghapus produk-produk dari

daftar diatas sebagaimana dianggap perlu.



LAMPIRAN B

Daerah Liputan All Bandung

(Peta daerah yang ditunjuk)



LAMPIRAN C

Sistem Evaluasi Kinerja Distributor

1. Pencapaian Target

- Bulanan

- Kuartalan

- Tahunan

2. Ketepatan Pembayaran

3. Penyampaian Laporan pada waktunya



LAMPIRAN D

Target Nilai Penjualan

Target nilai penjualan per merk per SKU yang diserahkan oleh PERUSAHAAN atas dasar bulanan dan kuartalan.

Pencapaian terhadap Target Nilai Penjualan akan diberikan incentive yang besarnya maksimum 1 % (satu persen). Skema incentive akan ditentukan oleh PERUSAHAAN



LAMPIRAN E

Struktur Harga

Description

Distributor Buying Price (DBP)

Distributor Margin

Retailer Buying Price (RBP)



LAMPIRAN F

TATA CARA UNTUK PENGEMBALIAN DAN PENGGANTIAN PRODUK-PRODUK

Kriteria Produk-Produk yang rusak yang dapat dikembalikan (disebabkan kesalahan Penanggung Jawab) adalah sebagai berikut:

1) Pengiriman Produk-Produk tua yang daluwarsa;

2) Produk-Produk yang menjadi rusak, akibat reaksi kimia atau formulasi atau kontaminasi mikroba;

3) Karena kemasan yang rusak, seperti perubahan warna, ketidakstabilan bahan mentah kemasan dan daya tahan fisik kemasan, tidak termasuk yang disebabkan oleh penanganan yang salah oleh Distributor;

4) Karena Produk-Produk rusak seperti kekentalannya telah berubah, bau/bau busuk berubah, dsb;

5) Kesalahan-kesalahan teknis lainnya : label yang tidak benar dan/atau tidak berlabel sama sekali.

Kriteria Produk-Produk yang dapat dikembalikan berdasarkan batas-batas pengembalian dari pabrik (sebagai akibat kesalahan Distributor atau gerai atau toko) sebagai berikut:

1) Kegagalan untuk menyimpan Produk-Produk dengan benar didalam gudang Distributor, gerai-gerai Distributor atau toko-toko dibawahnya. Misalnya, Produk-Produk ditempatkan langsung dibawah sinar lampu atau sinar matahari atau ditempat yang lembab, terendam air, terbakar api, dimakan serangga, tikus/tikus besar dan kekurangan-kekurangan lainnya yang disebabkan oleh salah pengelolaan gudang Distributor dan/atau gerai-gerai Distributor dan/atau toko-toko dibawahnya;

2) Hal-hal lain akibat dari tindakan Distributor dan/atau gerai-gerai Distributor dan/atau toko-toko dibawahnya yang dapat mengakibatkan Produk-Produk tidak dapat dijual misalnya pecah dan/atau karena kesalahan Distributor dalam pengangkutan Produk-Produk dari Distributor ke gerai-gerai atau toko-toko.

3) Produk-Produk dengan sisa umur-rak kurang dari 50% dari total umur-rak.



Ketentuan Pengembalian Produk:

1. Produk-Produk yang dapat dikembalikan adalah yang telah memenuhi kriteria pengembalian diatas (sebagai akibat kesalahan Penanggung Jawab), dan harus dikembalikan dalam batas waktu tidak lebih lama dari empat puluh lima (45) hari dari diterimanya Produk-Produk tersebut.

2. Produk-Produk yang menjadi rusak sebagai akibat kesalahan Penanggung Jawab tidak ditukar dengan Produk-Produk yang bagus (dalam kondisi prima) dari jenis yang sama atau nilai yang sama, tetapi Penanggung Jawab wajib membuat Nota Kredit sebagai gantinya.

3. Penanggung Jawab setuju untuk menyerap semua Produk yang dikembalikan dan memberikan kompensasi (dihitung per harga faktur) untuk Produk-Produk yang dikembalikan tersebut selama tiga (3) bulan pertama pada saat penandatanganan Perjanjian Distribusi.

Mulai bulan ke 4 sampai September, jumlah Produk-Produk yang rusak yang dapat dikembalikan tidak boleh melibihi 1% (satu persen) dari nilai kumulatif Produk-Produk yang diterima / dibeli oleh Distributor selama jangka waktu ini dan setelahnya waktu tersebut adalah dari Oktober sampai September tahun berikutnya, diluar kesalahan produk dari Penanggung Jawab.

4. Untuk enam (6) bulan pertama peluncuran, Produk-Produk yang rusak berdasarkan semua kriteria tersebut menjadi tanggung jawab penuh Penanggung Jawab.

5. Nilai Produk-Produk yang rusak yang dikembalikan adalah Harga-Harga terakhirnya.

Tatacara untuk mengembalikan Produk-Produk sebagai berikut:

1) Distributor wajib menyampaikan kepada Penanggung Jawab pemberitahuan dimuka yang menyatakan rincian alasan-alasan dan keadaan Produk-Produk, termasuk nama dan jumlahnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

2) Selambat-lambatnya empat belas (14) hari setelah pemberitahuan terlebih dahulu, Penanggung Jawab wajib menyampaikan kepada Distributor konfirmasi persetujuannya. Diluar jangka waktu tersebut, permohonan Distributor dianggap telah disetujui oleh Penanggung Jawab;

3) Distributor wajib menyampaikan laporan bulanan tentang Produk dengan umur-rak yang mendekati 50% dari total umur-rak di gudang Distributor kepada Penanggung Jawab guna mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

4) Apabila jumlah Produk-Produk yang akan dikembalikan agak besar, Penanggung Jawab mengirimkan Manager Area Sales & Promotion atau perwakilan dari kantor pusat untuk memeriksa situasi dan keadaan Produk-Produk tersebut;

5) Berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tersebut, perwakilan Penanggung Jawab wajib menandatangani surat persetujuan untuk mengembalikan Produk-Produk dan kemudian mengirim Produk-Produk tersebut ke gudang Penanggung Jawab;



LAMPIRAN G

Laporan Keuangan

Format akan diberikan.


distribution_agreement - alexis

Documents