disertasi peranan lembaga mediasi perbankan dalam

DISERTASI

PERANAN LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN DALAM

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI

(The Role Of The Institute Of Banking

Mediation Settlement In Litigation )

WILHELMUS RENYAAN

P0400311428

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2017

ii

LEMBARAN PENGESAHAN

UJIAN PROMOSI

PERANAN LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI

(The Role Of The Institute Of Banking Mediation Settlement In Litigation)

Disusun dan diajukan oleh

WILHELMUS RENYAAN

Nomor Pokok P0400311428

Menyetujui

Komisi Penasehat

Prof, Dr. Juajir Sumardi.,SH.,MH

Promotor

Prof.Dr.H.AbdullahMarlang.,SH.,MH Prof.Dr.H.M. Arfin Hamid.,SH.,MH ko-Promotor ko-Promotor

Ketua Program Studi

Program Doktor

Ilmu Hukum

Prof.Dr.Abdul Rasak.,SH.,MH

iii

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WILHELMUS RENYAAN

Nomor Pokok : P0400311428

Program Studi : Doktor / Ilmu Hukum

JudulDisertasi : Peranan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian

Sengketa Non Litigasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini

benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makasar,Desember 2017

Pembuat Pernyataan,

WILHELMUS RENYAAN

iv

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa

atas rahmat dan perlindungan IlahiNya yang dicurahkan kepada penulis

sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi

ini sebagaimana adanya.

Penulisan disertasi ini tidak mungkin rampung tanpa bantuan dari

berbagai pihak. Untuk menyatakan rasa hormat dan bakti yang tulus,

maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar–besarnya

kepada Bapak Prof, Dr. Juajir Sumardi.,S.H.,M.H sebagai Promotor,

Bapak Prof.Dr.H.Abdullah Marlang.,S.H.,M.H sebagai Ko –Promotor dan

Bapak Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid.,S.H.,M.H sebagai Ko- Promotor atas

bantuan, petunjuk dan bimbingan yang diberikan dalam menggarahkan

penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. Demikian juga penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar–besarnya kepada Bapak Prof.

Dr. Ahmadi Miru,S.H,M.H, Ibu Prof Dr. Hj. Badriyah Rifai, S.H, Ibu Dr.

Nurfaida Said, S.H.,M.H.,M.Si, dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H.,

L.LM sebagai Tim Penguji atas kesediaan meluangkan waktu memberikan

saran-saran yang berharga untuk penulisan disertasi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makasar yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menumpuh kuliah program doktor

2. Pimpinan dan Staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin yang telah menuntun dan menyiapkan segala

v

fasilitas penunjang belajar bagi penulis sehingga mampu

menyelesaikan semua kegiatan akademik secara baik dan lancar.

3. Departemen Pendidikan Nasional, yang telah memberikan Beasiswa

Program Penggembangan Study (BPPS) kepada penulis.

4. Para Dosen Program Pascasarjana di bidang kedoktoran Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah mengasuh dan menuntun

penulis hingga sampai pada tahap akhir study ini.

5. Bapak Prof Dr, Sutarman Yodo, SH,MH, selaku penguji eksternal

yang telah meluangkan waktu untuk dapat menguji penulis pada saat

sidang Promosi Doktor

6. Bapak Eko Waluyo Purwoko selaku Deputi Kepala Perwakilan Kantor

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

7. Bapak Ganjar selaku kepala Bagian Adminstrasi pada Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua yang telah memberikan

informasi – informasi terkait dengan data penelitian ini.

8. Bapak Taufik Ariesta Ardhiawan selaku Analis Manajer pada Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang telah

memberikan informasi maupun data-data terkait dengan penelitian ini

9. Bapak Prio Anggoro Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Papua

dan Papua Barat yang telah memberikan kesemapatan kepada

Penulis untuk memperoleh data maupun informasi

vi

10. Bapak Niko Jefta, Staff Otoritas Jasa Keuangan Papua dan Papua

Barat yang telah sangat membantu dan menfasilitasi penulis dalam

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi ini.

11. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, Bapak Martinus

Balla, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk

melakukan penelitian maupun memberikan informasi-informasi terkait

dengan data-data penelitian ini.

12. Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Makasar, Bapak Kemal

Tampubolon,SH,MH yang telah memberikan kesempatan kepada

peneliti untuk melakukan penelitian maupun memberikan informasi-

informasi terkait dengan data-data penelitian ini

13. Bapak Jems Simanjuntak ,S.H.,M.H, Bapak Aloysius Renwarin,

SH.MH, dan Bapak Johanes Sudiman Bakti, SH.MH selaku Advokat /

Penasehat hukum yang teleh memberikan informasi maupun data-

data yang terkait dengan penelitian disertasi ini.

14. Para Nasabah yang menjadi responden dalam pengumpulan data

penelitian ini.

15. Pondokan Batari yang telah memberi tumpangan bagi penulis sejak

tiba di Makassar hingga menyelesaiakan study.

16. Terkhusus pada Orang Tua penulis (Bapak Mathias Bun Renyaan)

atas segala dukungan baik moril maupun matril. Teriring doa kepada

(Almarhumah Ibu Pudentiana Renyaan - Dumatubun) tercinta yang

telah berpulang kerumah Bapa di Surga.

vii

17. Istri tercinta Adventina Iradiana Nani, S.E, atas segala pengorbanan,

ketabahan yang telah memberikan dorongan serta senantiasa

membantu dalam doa selama penulis menempuh pendidikan pada

Program Doktor PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin.

18. Rekan-rekan program study Doktor ilmu hukum angkatan 2011 atas

segala bantuan, diskusi, buah pikiran dan dukungan yang diberikan

selama proses kuliah terutama dalam penyelesaian disertasi ini.

19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan moril hingga selesainya

penulisan disertasi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa memberkati dan

memberikan berkatnya kepada bapa, ibu, sdr/sdri.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini

masih banyak kekurangan, dan untuk itu kritik dan saran demi perbaikan

disertasi ini penulis terima dengan senang hati. Semoga disertasi ini dapat

menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia bisnis khususnya

dalam Hukum Perbankan.

Makassar, Desember, 2017

Penulis

WILHELMUS RENYAAN

viii

ABSTRAK

WILHELMUS WILL RENYAAN. “Peranan LembagaMediasiPerbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi” (dibimbingolehJuajirSumardi, AbdullahMarlangdanArfin Hamid). Penelitianinibertujuanuntukmengetahuikedudukanhokummediasiperbankandalampenyelesaiansengketanonlitigasi di Indonesia khususnyapada Bank Indonesia Kantor PerwakilanProvinsi Papua danUntukmengetahuisejauhmanapelaksanaanmediasiperbankandapatmenyelesaikansengketa di bidangperbankanpada Bank Indonesia Kantor PerwakilanProvinsi Papua serta Pelaksanaan Putusan Perdamaian bagi Bank dan Nasabah. Penelitianinidilaksanakan dengan menggunakan metodepenelitianhukum (legal research) yang bersifatempiris, yaknipenelitianuntukmengkajikonsep–konsephokumterkaitdenganlembagamediasiperbankandalampelaksanaannya di lapangan. Pendekatan yang digunakanadalahpendekatanperundang-undangan (statuta approach), pendekatankonseptual (conceptual approach), pendekatankasus (case approach), danpendekatansosiologi Hasilpenelitianmengungkapkanbahwa kedudukan hukum mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa non litigasi,sudah dilaksanakan sesuai ketentuan aturan hukum tetapi di dalam pelaksanaannya belumberjalansecaraefektifhalini di sebabkanbelumterbukanyainformasidaripihak Bank Indonesia terhadapnasabahmenyangkutpenyelesaianpengaduanmaupunkewenangannasabahdalamkaitannyadenganmediasiperbankan, di sampingitu, pelaksanaan mediasi perbankan dapat di laksanakan apabila memiliki unit atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaiakan sengketa atau konflikantaranasabahdenganpihak bank, kemudian terkait dengan pelaksanaan putusan hukum antara para pihak yang bermasalah, maka perlu adanya kesepakatan perdamaian yang jelas yang mengikat kedua belah pihak baik itu nasabah maupun pihak bank, karna kesepakatan yang terjadi antara para pihak yaitu kesepakatan berdasarkan itikad baik yang bisa saja salah satu pihak tidak setuju Kata Kunci :Peranan, Mediasi, Perbankan, Penyelesaian Sengketa

ix

ABSTRACT

WILHELMUS WILL RENYAAN. "The Role of Banking Mediation Institution in Non-litigation Dispute Settlement" (guided by JuajirSumardi, Abdullah Marlang and Arfin Hamid). This study aims to determine the legal position of banking mediation in the settlement of non-litigation disputes in Indonesia, especially at Bank Indonesia Representative Office of Papua Province and To know how far the implementation of banking mediation can resolve dispute in the banking field at Bank Indonesia Representative Office of Papua Province and Implementation of Peace Decision for Bank and Customer. This research is conducted by using the method of legal research (legal research) that is empirical, namely research to examine legal concepts related to banking mediation institution in its implementation in the field. The approach used is the approach of legislation (statuta approach), conceptual approach (approach concept), case approach (case approach), and sociology approach The result of the research revealed that the legal position of banking mediation in non-litigation dispute settlement has been implemented in accordance with the rule of law but in its implementation has not been run effectively this is caused by the unavailability of information from Bank Indonesia to the customer concerning the settlement of the complaint and the authority of the customer in relation to Banking mediation, in addition, the implementation of banking mediation can be carried out if it has units or institutions that have the authority to resolve disputes or conflicts between customers with the bank, then associated with the implementation of legal decisions between the troubled parties, the need for a peace agreement that Clearly binding both parties either the customer or the bank, because the agreement that occurs between the parties is a good faith based agreement that could be either party disagree Keywords: Role, Mediation, Banking, Dispute Settlement

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL......................................................................................i

LEMBAR PENGESAHAN...........................................................................ii

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI....................................................iii

PRAKATA...................................................................................................iv

ABSTRAK.................................................................................................viii

ABSTRAC..................................................................................................ix

DAFTAR ISI................................................................................................x

DAFTAR TABEL.......................................................................................xiii

DAFTAR BAGAN......................................................................................xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....................................................,,.......................1

B. Rumusan Masalah..............................................,.........................9

C. Tujuan Penelitian...............................................,..........................9

D. Kegunaan Penelitian........................................,...........................9

E. Orisionalitas Penelitian...............................................................10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perbankan....................................................................13

1. Penerapan Hukum Ekonomi Sebagai Dasar Hukum

Perbankan............................................................................13

2. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Perbankan....................15

B. Tinjauan Umum Terhadap Bank................................................19

B. 1. Bank Sebagai Lembaga Pembiayaan...............................19

B. 2. Kegiatan Usaha Bank........................................................29

B. 3. Sengketa yang Timbul Dalam Kegiatan Perbankan.........32

C. Tinjauan Umum Alternative Disepute Resolution.......................37

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Di Bidang

Perbankan.................................................................................73

E. Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Peneyelesaian

Sengketa...................................................................................84

xi

F. Landasan Teoritis.......................................................................95

a. Teori Keadilan (Grand Theory).............................................95

b. Teori Perlindungan Hukum (Middle Theory).........................99

c. Teori Konflik (Applied Theory)............................................102

d. Teori Penyelesaian Sengketa (Applied Theory).................108

G. Kerangka Pikir...........................................................................112

H. Defensi Operasional.................................................................116

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian..........................................................................118

B. Lokasi Penelitian.......................................................................118

C. Populasi dan Sampel................................................................119

D. Jenis dan Sumber Data.............................................................121

E. Teknik Pengumpulan Data........................................................121

F. Analisis Data.............................................................................122

BAB IV HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum...................................................................123

1. Kewenangan.......................................................................123

2. Kompetensi.........................................................................141

3. Struktur Kelembagaan........................................................156

B. Peranan Lembaga Mediasi.......................................................163

1. Penyelesaian Sengketa Perkreditan..................................163

2. Penyelesaian Sengketa Kartu Kredit..................................184

3. Penyelesaian Sengketa ATM.............................................199

C. Pelaksanaan Putusan/Kesepakatan.........................................207

1. Terhadap Bank...................................................................215

2. Terhadap Nasabah.............................................................217

xii

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan...............................................................................225

B. Saran........................................................................................226

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1Pengertian Tentang Mediasi yang Terdapat Pada Sumber

Hukum yang Terkait..............................................................136

Tabel 4. 2. Langka – Langka / Tahapan Dalam Mediasi

Perbankan............................................................................162

Tabel 4. 3 Tangapan Responden Terhadap Faktor Terjadinya Kredit

Bermasalah...........................................................................165

Tabrel 4. 4 Tangapan Responden Terhadap Pilihan Penyelesaian

Sengketa Di Bidang Perbankan..........................................183

Tabel 4. 5 Penyebab Pengunaan Kartu Kredit Bermasalah...............188

Tabel 4. 6 Jumlah Pengaduan yang Di Terima Oleh Bank Indonesia

Kantor Perwakilan Provinsi Papua periode tahun 2013 –

2016.......................................................................................191

Tabel 4 . 7 Kasus-Kasus yang Terjadi Pada Nasabah Kaitanya

Dengan Pengunaan ATM.................................................201

Tabel 4. 8 Tangapan RespondenTerhadap Mediasi Setelah

Terwujudnya Perdamaian......................................................218

xiv

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pikir.........................................................................115

Bagan 2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Oleh Bank Indonesia

Kantor Perwakilan Jayapura..................................................... 174

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank dalam perekonomian moderen sudah menjadi

kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh

kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Kalau dahulu

masyarakat masih dapat menyimpan uang di bawah bantal atau

dalam sebuah celengan, saat ini masyarakatakan lebih senang

menyimpan uang di bank, karena uang tersebut dapat menghasilkan

bunga dan lebih aman. Sementara itu, masyarakat yang

membutuhkan dana akan lebih mudah datang ke bank dari pada

mencari orang yang dapat dan mau meminjamkan dana kepada yang

memerlukan.1

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998

tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan menjelaskan pengertian bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Dilihat dari pelayanan (service) atau produk yang ditawarkan

1 Abdullah Piter, Suseno, 2003, Sistim Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia. Pusat

Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, halaman 1

2

kepada konsumen, bank adalah institusi yang menerima simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman2.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara pihak-pihak

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan

dana maka menimbulkan adanya hubungan hukum antara bank

dengan nasabah. Hubungan hukum yang terjalin ini dapat

menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank.

Lemahnya perlindungan terhadap nasabah terlihat dari semakin

banyaknya kasus yang muncul dalam kaitan dengan perkembangan

perbankan. Hal ini juga semakin jelas terlihat dari banyaknya keluhan

nasabah melalui media massa yang intinya nasabah tidak puas atas

pelayanan yang diberikan oleh bank yang tidak sesuai dengan iklan

yang ditawarkan.3

Berdasarkan data dari Bank Indonesia Tahun 2013 sebanyak

884.454 pengaduan yang disampaikan oleh Bank Umum, dari

banyaknya pengaduan tersebut tidak semua dapat di mediasi karna

tidak sesuai dengan peraturan, proses dan tahapan untuk dapat

dimediasi oleh Bank Indonesia. Dari jumlah pengaduan masuk, yang

dapat di mediasi atau yang layak dimediasi ada 194

pengaduan dan yang sudah di lakukan mediasi ada 16 pengaduan,

2Ibid, hal 2

3Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan

dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini), ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.3.

3

tetapi juga ada yang bisa di selesaikan antara nasabah dan bank

tanpa melibatkan Bank Indonesia.4

Terkait dengan pelaksanaan mediasi maka adanya ketentuan

hukum Di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi

tersebut yang dikenal dengan istilah atau sebutan alternatif

penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) 5 yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-

Undang-Nomor 30 Tahun 1999 diatur bahwa:

”alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati

para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan

cara konsultasi, negosiasi,mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Kemudian menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No 30

Tahun 1999 tersebut juga diatur bahwa:

atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau beda pendapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli

maupun seorang mediator

4(http: // kabarwarta.com / berita- 2310 – di – tahun – 2013 – ada – 884454 – pengaduan

– nasabah – ke - bank indonesia . html ). diakses tanggal 13 oktober 2013, jam 19:53

wita 5Jacquelin M.Nolan-Haley dalam bukunya Alternative Dispute Resolution In A Nutshell

yang dikutip oleh Bismar Nasution dalam makalah “Penyelesaian Sengketa AlternatifMelalui Mediasi” yang disampaikan pada Dialog Interaktif PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan, Medan 2003 menyebutkan bahwa Istilah Alternative Dispute Resolution pertama kalinya lahir di Amerika Serikat seiring dengan pencarian alternatif pada tahun 1976, yaitu ketika “Chief Justice Warren Burger mengadakan the Roscoe E.Pound Conference on the Cause of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice” (“Pound Conference) di Saint Paul, mencari cara-cara baru dalam menyelesaikan konflik

http://kabarwarta.com/berita-2310-di-tahun-2013-ada-884454-pengaduan-nasabah-ke-bank%20indonesia.html


4

Disamping itu juga Undang-Undang No 30 Tahun 1999, Pasal 6

ayat (7), menyatakan kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda

pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak

untuk dilaksanakan dengan itikad baik.6

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu pilihan

bagi para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa mereka

dengan tidak melalui pengadilan maupun arbitrase. Pilihan tersebut

sepenuhnya bergantung pada keinginan dari masing-masing pihak

yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada saat

ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja. Hal ini

dilatar belakangi oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak

merugikan masyarakat secara umum. 7

Untuk menjaga hubungan hukum yang terjalin antara bank dan

nasabah perbankan berusaha untuk menjaga kepercayaan dari

masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap

kepentingan masyarakat, terutama kepentingan dari nasabah bank

yang bersangkutan. Untuk itu Bank Indonesia menetapkan standar

minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang

Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh

seluruh bank.

6Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT RajaGrafido

Persada, Jakarta. 2005. hlm 90 7Jimmy Jose Sembiring . Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi,

Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase) Jakarta; Visimedia, 2011. hlm 25-26

5

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 ini dalam

kenyataannya tidak selalu dapat memuaskan nasabah.

Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan

nasabah bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi

menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank.8

Untuk menyelesaikan sengketa antara bank dengan nasabah,

maka Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan sebagai perlindungan

terhadap hak-hak nasabah yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan

merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang

ditawarkan oleh pihak bank dalam menyelesaikan perselisihan atau

sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 Pasal 1 ayat

(5), maka yang dimaksud dengan Mediasi adalah proses

penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu

para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam

bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh

permasalahan yang di sengketakan

8Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaaduan Nasabah

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Ketentuan+Perbankan/pbi+8506.htm

6

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 PBI No 8/5/PBI/2006, yang

membentuk lembaga mediasi perbankan independen adalah Asosiasi

Perbankan. Asosiasi Perbankan yang membentuk lembaga mediasi

perbankan independen dapat terdiri dari gabungan asosiasi perbankan

untuk menjaga independensinya, serta dapat pula dilakukan

perekrutan dari kalangan bankir.

Untuk menjaga kualitas dari lembaga mediasi perbankan ini, maka

Bank Indonesia dapat memberi akreditasi pada lembaga mediasi

perbankan indonesia tersebut. Lembaga mediasi mempunyai

kewajiban melaporkan secara berkala pada Bank Indonesia mengenai

sengketa yang pernah dimediasikan.Kemudian dari laporan tersebut

Bank Indonesia dapat mengevaluasi kinerja dari lembaga mediasi

perbankan indpendent tersebut dan memberikan akreditasinya.

Dalam Lembaga mediasi ini dimungkinkan adanya

mediator independen yang dapat memberikan saran sesuai dengan

profesinya masing-masing, misalnya ada konflik antara nasabah

dengan bank mengenai masalah hukum, maka harus ada seorang

mediator yang ahli di bidang hukum perbankan, yang dapat berasal

dari pihak indepedent

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak

nasabah tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menimbulkan

sengketa 9 antara nasabah dengan bank, yang apabila tidak dapat

9

Tata hukum bukan hanya untuk memuaskan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya, tetapi menghasilkan suatu kompromi di antara

7

terselesaikan dengan baik oleh bank, maka berpotensi merugikan

nasabah dan atau bank.

Sengketa dapat terjadi karena tidak adanya titik temu antara para

pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena

adanya perasaan tidak puas dimana ada pihak yang merasa dirugikan

dan kemudian perasaan tidak puas ini menjadi conflict of interest yang

tidak terselesaikan sehingga menimbulkan suatu konflik.10

Penyelesaian konflik hukum tersebut dapat dilakukan melalui dua

cara yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi 11 . Konflik hukum

antara bank dengan nasabah yang diselesaikan melalui forum

pengadilan pada akhirnya dapat memenangkan salah satu pihak

karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada dasarnya

menggunakan prinsip win-lose. Sebaliknya, penyelesaian sengketa

alternatif sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif

dan berdasar kepentingan. setelah pengalihan fungsi pengawasan

perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan, membuat otoritas memiliki

tugas baru dalam hal perlindungan konsumen. Perpindahan

kewenangan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perlindungan

konsumen atau nasabah perbankan. Selama ini tak sedikit nasabah

kepentingan-kepentingan yang bertentangan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya friksi-friksi, yang memiliki harapan hidup relatif lama, Lihat Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Alih bahasa oleh Somardi (Jakarta : Bee Media Indonesia, 2007), hlm.15. 10

Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.34. 11

Litigasi merupakan penyelesaian suatu sengketa hukum melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum melalui jalur luar

pengadilan.

8

merasa tertipu oleh produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank.

Seiring beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia

ke Otoritas Jasa Keuangan, agar sengketa antara konsumen atau

nasabah dengan pelaku jasa keuangan tak melebar lebih jauh,

Otoritas Jasa Keuangan telah mengingatkan pelaku jasa keuangan

untuk melindungi nasabahnya. Dunia bisnis pada dasarnya

menghendaki penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif dimana

prosesnya tidak berbeli-belit, namun dalam prakteknya pihak-pihak

yang bersengketa lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses

litigasi di Pengadilan. Hal ini juga terjadi pada sengketa antara bank

dan nasabahnya, sehingga lembaga mediasi diharapkan dapat

berperan dalam melakukan penyelesaian sengketa secara non-litigasi,

bahkan masih banyak pihak bank yang belum membentuk unit

pengaduan atau mediasi perbankan dalam lingkup interen bank

tersebut, hal ini menimbulkan isu bahwa kedudukan hukum mediasi

perbankan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya di samping itu

pelaksanaan mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa non-

litigasi cenderung belum dapat perhatian serius dan juga pelaksanaan

putusan perdamaian yang di tetapkan belum memberikan suatu

kepastian hukum yang kuat baik terhadap pihak bank maupun

nasabah

9

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari isu penelitian sebagaimana yang diuraikan pada

latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian yang

akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum mediasi perbankan sebagai

salah satu penyelesaian sengketa nonlitigasi ?

2. Sejauhmanakah pelaksanaan mediasi perbankan dapat

menyelesaikan sengketa di bidang perbankan ?

3. Bagaimanakah pelaksanaan putusan atau kesepakatan mediasi

perbankan yang di tujukan kepada pihak bank maupun nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum mediasi perbankan sebagai

salah satu penyelesaian sengketa nonlitigasi di Indonesia

2. Untuk mengetahui peran mediasi perbankan dapat menyelesaikan

sengketa di bidang perbankan

3. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan atau kesepakatan

mediasi perbankan yang di tujukan kepada pihak bank maupun

nasabah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

10

1. Manfaat teoritis, menambah pengetahuan, wawasan dan

pemahaman mengenai peranan lembaga mediasi perbankan

dalam penyelesaian sengketa non litigasi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai

bahan masukan bagi kalangan perbankan untuk memerankan

lembaga mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa non

litigasi

E. Orisinalitas Penelitian

Spesifiknya penelitian ini terletak pada orisinalitas penelitian yang

khusus meninjau tentang Peranan Lembaga Mediasi Perbankan

Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penelitian yang mirip dengan rencana penelitian ini, antara lain:

1. Pujiono dengan judul peneletian : Mediasi Perbankan, Disertasi

2008. Program studi Ilmu Hukum, Program PasacaSarjana

Universitas Sebelas Maret (UNS) solo, temuan penelitiannya

tentang resolusi sengketa antara nasabah dengan bank dengan

lebih adil dan memuaskan, lebih lanjut Pujiono menekankan juga

jika terjjadi sengketa antara nasabah dengan bank, umumnya

menggunakan jalur pengadilan sebagai resolusi sengketa, seperti

termuat dalam akad/perjanjian antara nasabah dengan bank,

padahal jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan justru

tidak menguntungkan, baik bagi nasabah maupun bank.

11

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji secara komprehensif

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan

Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian

Sengketa Non Litigasi

2. Syarifah Lisa Andriati, dengan judul penelitian :Penyelesaian

Sengketa Perdata Antara Nasabah Dengan Bank Melalui Mediasi

Perbankan, Tesis 2008, Program Studi S2 Ilmu Hukum, Program

PascaSarjana Universitas Sumatera Medan, dimana

pembahasannya lebih mengarah kemediasi perbankan merupakan

alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa

yang terjadi antara nasabah dengan bank.

kemudian yang membedakan dari penelitian ini adalah Penelitian

yang telah ada sebelumnya mengkaji secara terbatas mediasi

yang telah di tetapkan oleh bank indonesia menurut ketentuan

peraturan bank indonesia, sedangkan dalam penelitian ini

membahasa bentuk pengaturan , kewenangan dan struktur

kelembagaan.

3. Ayu Endah Damastuti dengan judul penelitiannya :Peranan

Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Melindungi Nasabah Bank di

Indonesia. Tesis 2008, Program Studi S2 Ilmu Hukum, Program

PascaSarjana Universitas Indonesia Jakarta dimana

pembahasannya mengacu pada perlindungan terhadap nasabah

bank.Dalam prakteknya bentuk perlindungan nasabah bank

12

diterapkan berdasarkan hubungan kontrak dalam bentuk

perjanjian, baik terhadap nasabah penyimpan maupun nasabah

peminjam.

Dalam Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya tersebut

memang membahas tentang lembaga mediasi namun hanya

membahas secara terbatas lembaga mediasi yang diamanatkan

dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan dalam

penelitian ini lebih mengarah pada proses pembentukan lembaga-

lembaga mediasi pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi

Papua serta legitimasi hukum terkait dengan putusan maupun

mekanisme penyelesaian sengketa tersebut .

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perbankan

1. Penerapan Hukum Ekonomi Sebagai Dasar Hukum Perbankan

Hukum ekonomi sebagai dasar hukum yang mengatur kegiatan

bidang ekonomi meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan

eksistensinya, hubungannya dengan bidang hukum yang lain, serta

bidang-bidang yang dikajinya. Dimana yang dimaksud dengan

esensi dan efektifitas tersebut antara lain: Pertumbuhan ekonomi;

Kesejahteraan; dan Pemerataan kesempatan yang seimbang.1

Hukum ekonomi juga merupakan semua aturan yang mengatur

tentang hukum ekonomi, yang dikeluarkan oleh pemerintah, semua

kebijakan dan adanya keterlibatan pemerintah di dalamnya. Untuk

Indonesia ruang lingkup hukum ekonomi disusun berdasarkan

Pasal 33 UUD 1945, yang selanjutnya dapat disimpulkan sebagai

peciptaan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri positif yaitu

:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

(3) Bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

1Sumantoro, Hukum Ekonomi, Jakarta : Universitas Indonesia (UI) Pers 1986, hal 5

14

(4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan

dalam permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan

pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga

Perwakilan Rakyat pula.

(5) Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan

yang dikehendaki serta mempunyai hak akan perkejaan dan

penghidupan yang layak.

(6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfataannya tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

(7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara

diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak

merugikan kepentingan umum.

(8) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh

Negara

Demokrasi ekonomi tersebut dihindarkan dari ciri-ciri negatif yaitu :

(1) Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi

terhadap manusia dan bangsa, dan dalam sejarahnya di

Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan

struktural posisi indonesia dan ekonomi dunia.

(2) Sistem etatisme dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi

negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan

potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.

(3) Pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam

bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Prinsip hukum ekonomi juga berkembang dari kaidah-kaidah dan

dasar teori hukum ekonomi itu sendiri, yang meliputi hal-hal

sebagai berikut :2

a. Prinsip efisiensi

Prinsip yang merujuk pada cara bertindak dengan

berusaha mencapai hasil yang optimal, sejumlah konsep yang

2(Bahan Kuliah – Hukum – Ekonomi – Hubungan – Hukum – dengan – Ekonomi)

Marthen Arie, Hubungan Hukum dengan Ekonomi, Oktober, 2012

15

terkaitpada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan

seluruh sumber daya produksi ekonomi.

b. Prinsip efektivitas

Prinsip ini adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa

jauh target yang telah dicapai. Dimana makin besar target yang

dicapai, makin tinggi efektfitasnya.

c. Prinsip maksimalitas

Prinsip yang mendasarkan pada pemerataan kesempatan

dalam keadaan yang seimbang

d. Prinsip kemanfaatan

Prinsip yang menunjukkan kemanfaatan dalam pertumbuhan

ekonomi yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

masyarakat

e. Prinsip keseimbangan

Prinsip yang menekankan pada prediktibilitas ekonomi yang

seimbang

2. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Perbankan

Hukum perbankan (banking law), yakni merupakan

seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang

mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan

aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi

oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban,

16

tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan

bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh

bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan

dunia perbankan tersebut.3

Menurut Muhammad Djumhana4 mengenai hukum perbankan

yakni :

“Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum

yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi

segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta

hubungannya dengan bidang kehidupan lain”

Adapun perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan

mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan

efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan

dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini, bank

menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan

masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka

masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau

dananyadi bank. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan

dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di

3Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998,

Cet-1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999. hal 14 4Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 1996

17

bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk

menggerakkan perekonomian bangsa.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu

negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan.

Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang

efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai,

tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling

penting dalam kehidupan ekonomi. Kedua, dengan menerima

tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada para pihak

yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana

untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif5

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk

terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan

perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

a. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan

untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

5

Lukman Santoso, Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Cet-1, Yogyakarta:

Pustaka Yustisia, 2011. hal 32

18

demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

b. Asas kepercayaan (fiduciary principle)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank

dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan

nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari

masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan,

sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan

tetap mempertahankan kepercayaannya.

c. Asas kerahasiaan (Confidential Principle)

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan

segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-

lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia

perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa

bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah

penyimpan dan simpanannya.

d. Asas kehati-hatian (Prudential Principle)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan

prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat

yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

19

bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas

kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak

lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.6

B. Tinjauan Umum Terhadap Bank

B. 1. Bank Sebagai Lembaga Pembiayaan

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan

umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima

simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes

atau yang dikenal sebagai banknote.7 Kata bank berasal dari

bahasa Italia bancaberarti tempat penukaran uang Sedangkan

menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan,

yang dimaksud dengan bank adalah :

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak

Ada dua sifat khusus industri perbankan:

1. Sebagai salah satu sub sistem industri jasa keuangan.

Bank disebut sebagai jantung atau motor penggerak roda

perekonomian suatu negara dan salah satu leading

indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara.

Jika perbankan mengalami keterpurukan, hal ini adalah

6Ibid, hal 36-38

7Nindiyo Pramono, Hukum Perbankan, Kuliah Hukum Perbankan, Fakultas Hukum UGM

Yogjakarta,2007, hlm 1

20

indikator perekonomian negara yang bersangkutan sedang

tidak sehat8.

2. Industri yang sangat bertumpu kepada kepercayaan

masyarakat (fiduciaryfinancial institution). Kepercayaan

masyarakat adalah segala-galanya bagi bank. Begitu

masyarakat tidak percaya pada bank maka bank akan

menghadapi rush dan akhirnya collapse. Di AS pada abad

ke-19 dan ke-20, setiap 20 tahun sekali terjadi krisis

perbankan sebagai akibat krisis kepercayaan9. Karena dua

sifat khusus tersebut, industri perbankan adalah industri

yang sangat banyak diatur oleh pemerintah (most heavily

regulated industries). Revisi serta penegakannya harus

dilakukan sangat hati-hati dengan memperhatikan akibat

ekonomi dan fungsi perbankan dalam perekonomian

negara serta kepercayaan masyarakat yang harus dijaga10.

Berdasarkan fungsinya, fungsi pokok bank ada lima di

antaranya11, yaitu :

1. Menghimpun dana.

2. Memberi kredit.

3. Memperlancar lalulintas pembayaran.

4. Media kebijakan moneter.

5. Penyedia informasi, pemberi jasa konsultasi dan bantuan

penyelenggaraan administrasi.

Di dalam operasional usaha bank dikenal pula prinsip-

prinsip atau asas hukum dalam perbankan12, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan (fiduciary principle, fiduciary relation).

2. Prinsip kerahasiaan (confidential principle, confidential

relation).

3. Prinsip kehati-hatian (prudentialprinciple, confidential

relation).

8Ibid, hlm 4

9Ibid, hlm 5

10Ibid, hlm 6

11Ibid, hlm 9

12Nindiyo Pramono, Prinsip Atau Asas Hukum Perbankan, Kuliah Hukum Perbankan,

Fakultas Hukum UGM Yogjakarta, 2007, hlm 1

21

4. Prinsip mengenal nasabah (know your customer/KYC).

5. Perlindungan Nasabah

Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang

menyimpan dananya di bank baik sebagai penabung, deposan

maupun pembeli surat berharga (obligasi atau commercial

paper) maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai

kreditur. Pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam

berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dari

semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabah

merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan

jasa di sektor usaha perbankan13.Fokus perlindungan nasabah

tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta

ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank

dengan nasabahnya. Sisi lain dalam sektor jasa perbankan

yaitu pelayanan di bidang perkreditan. Pelayanan jasa

perbankan yang juga mendapatkan perhatian yaitu pelayanan

jasa perbankan seperti penerbitan kartu kredit, bank garansi,

transfer uang, penyewaan safe deposit box dan pelayanan jasa

lainnya. Permasalahan sering timbul terutama yang berkaitan

dengan tindakan dari bank itu sendiri maupun tindakan pihak

ketiga yang terkait.Usaha perlindungan konsumen tidak hanya

bergantung pada penerapan hukum perdata semata

sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme

13

Ibid, hlm 282

22

gugatan ganti rugi14.Ketentuan hukum lainnya seperti hukum

pidana dan hukum administrasi negara juga memuat ketentuan

aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme

perizinan dan pengawasan yang diperketat.

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka

perlindungan nasabah bank15, yaitu:

1. Pembuatan peraturan baru.

2. Pelaksanaan peraturan yang sudah ada.

3. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi

deposito.

4. Memperketat perizinan bank.

5. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank seperti

permodalan, manajemen, kualitas aktiva produktif,

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan kesehatan bank.

6. Melakukan pengawasan bank.

Sektor perbankan memiliki peranan yang sangat vital,

antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional.

Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung

kegiatan ekonomi.Dengan demikian, kondisi sektor perbankan

yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari

kebijakan di sektor perbankan.Peran sektor perbankan dalam

pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat

transmisi kebijakan moneter.Disamping itu, perbankan

merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan

transaksi pembayaran, baik nasional maupun

14

Ibid, hlm 284 15

Munir Fuady, Hukum Perbankan Moderen Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm 104-107

23

internasional.Mengingat pentingnya fungsi itu, maka upaya

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi

bagian yang sangat penting untuk dilakukan.16Seiring dengan

pertumbuhan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat akan

produk serta jasa bank, bisnis perbankan kini kian kompleks.

Kompleksitas bisnis bank dapat dilihat baik dari sisi produk dan

layanan maupun dari jaringan usaha dengan lembaga yang

dibangun bank guna memperkuat daya tarik produk dan

layanan bank yang bersangkutan. Kita dapat merasakan bahwa

setiap bank melakukan penambahan outlet, fitur dan benefit

produk banknya.Bekerjasama dengan beberapa lembaga non

bank, dengan beberapa mitra usaha seperti Telkom, Telkomsel,

PLN, Indovision/Cable Vision dan sebagainya. Upaya

pengembangan fitur produk, layanan maupun jaringan usaha

yang dilakukan setiap bank, akan menambah jumlah interaksi

nasabah dengan bank.

Dalam pelaksanaan kegiatan bank sebagai lembaga

pembiayaan maka ada beberapa jenis-jenis bank yang terdiri

dari :

16

Sutedi Adrian, 2007, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan Kepailitan, Sinar Grafika Jakarta, hlm 130

24

a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1 Bank Sentral

Bank Sentral adalah lembaga negara yang

mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat

pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan

dan melaksanakan kebijkan moneter, mengatur dan

menjaga kelancaran system pembayaran, mengatur dan

mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai

“lender of the last resort”.Bank sentral yang dimaksud

adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga

negara yang independen dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya, bebas dari campur tangan

pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal

yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

2 Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank

Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.Jasa yang diberikan oleh bank umum

bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa

25

perbankan yang ada.Bank umum sering disebut bank

komersial (commercial bank).

3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran.Kegiatan BPR jauh lebih

sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank

terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta

nasional, dan bank milik swasta asing.17

1 Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta

pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah,

sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh

pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia

(BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik

pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan

tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI,

Bank Jateng, dan sebagainya.

17

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm 283

26

2 Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta

nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh

swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga

dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank

Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank

Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

3 Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang

ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau

pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar

negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan

lain-lain.

c. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasinya18

1 Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus

Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang

sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

“berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat,

kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian itu, bank

18

Ibid, hlm 284

27

konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya

menerapkan metode bunga, karena metode bunga

sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah

dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode

bagi hasil. Bank konvensional pada umumnya beroperasi

dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap

dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan

deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah

dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain

kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif,

kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan

antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit,

dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga,

bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan

perdagangan efek. Bank konvensional dapat

memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah

berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito,

dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini

merupakan pendapatan bank yang paling besar.

Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk

cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit,

dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum

dan BPR.

28

2 Bank Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah.

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun

1990-an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di

Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.Bank syariah adalah

bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam

operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam,

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah

secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank

syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya

adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi

mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis

untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi,

ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi

masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu

pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat

untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank

syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat

berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga

bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara

29

bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan

jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan

menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan

diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang

berlaku pada bank syariah.19

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

(mudharabah).

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal

(musharakah).

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh

keuntungan (murabahah).

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni

tanpa pilihan (ijarah).

e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa

iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah

harus berlandaskan pada Alquran dan hadis.

Banksyariah mengharamkan penggunaan harga

produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah,

bunga bank adalah riba.

B. 2. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai

berikut :

19

Munir Fuady, Hukum Perbankan Moderen Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm 104-108

30

1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan

membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga

dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat

dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis

simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening

atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini

adalah:

a. Simpanan Giro (Demand Deposit),

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit),

c. Simpanan Deposito (Time Deposit),

2. Menyalurkan Dana (Lending)

Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai

kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah.Kelayakan ini

meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan

dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank

yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat

mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan

utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga

simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan

meliputi :

a. Kredit Investasi,

b. Kredit Modal Kerja,

c. Kredit Perdagangan

d. Kredit Produktif,

e. Kredit Konsumtif,

31

f. Kredit Profesi

3. Memberikan Jasa- Jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang

untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan

menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang,

kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi

bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini

memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi

keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based

semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga

simpanan lebih besar dari bunga kredit).Semakin lengkap

jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka

akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari

permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan

SDM yang handal. Disamping itu ,juga perlu didukung oleh

kecanggihan teknologi yang dimilikinya.

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi :

a. Kiriman Uang (Transfer)

b. Kliring (Clearing)

c. Inkaso (Collection)

d. Safe Deposit Box

e. Bank Card (Kartu kredit)

f. Bank Notes

g. Bank Garansi

h. Bank Draft

i. Letter of Credit (L/C)

j. Cek Wisata (Travellers Cheque)

k. Menerima setoran-setoran.

32

l. Melayani pembayaran-pembayaran.

m. Bermain di dalam pasar modal.20

B. 3. Sengketa yang Timbul Dalam Kegiatan Perbankan

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja, sengketa dapat

terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan

kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara

perusahaan dengan perusahaandan sebagainya. Dengan kata

lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat

keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkungan nasional

maupun internasional.

Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa

dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan

menyampaikan ketidakpuasaan ini kepada pihak kedua dan

apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak

pertama, serta menunjukan perbedaan pendapat, maka

terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah

perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menunjukan

adanya perbedaan pendapat. Penyelesaian sengketa

tergantung bagaimana pengelolaan atas sengketa tersebut21

Sektor Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan

agen pembangunan (agent of development), karena bank

20

Ibid, hlm 201 21

Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di

Pengadilan, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, hlm 12-13

33

merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai

lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary

institution) yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatan

penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk

kredit atau pembiayaan. 22 Di samping itu perbankan juga

merupakan agen kepercayaan (agent of trust) mengingat

adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip

kepercayaan (fiduciary principle).

Semakin banyaknya interaksi bisnis antara nasabah

dengan bank, maka semakin banyak pula peluang terjadinya

keluhan, pengaduan bahkan sengketa finansial antara nasabah

dengan bank.Hal ini berawal dengan terjadinya komplain yang

diajukan nasabah kepada bank karena merasa dirugikan

secara finansial. Upaya yang dilakukan nasabah antara lain

dengan datang langsung ke bank, menelepon pada call

centerbank yang bersangkutan, menulis di media cetak

misalnya pada surat pembaca, atau menyampaikan keluhan

secara tertulis langsung kepada bank. Di sisi lain terkadang ada

bank yang kurang memperhatikan pengaduan nasabah, atau

bahkan mengabaikannya. 23 Padahal bank memiliki kewajiban

untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang ada

22

Anonim, 2007, “Pelaksanaan Fungsi Mediasi Perbankan”, Direktorat Investigasi dan

Mediasi Perbankan Bank Indonesia, www.bi.go.id, tanggal akses 28 Oktober 2014. 23

Ibid, hlm 130

34

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

(PBI) No. 7/7PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan

Nasabah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan

Bank Indonesia Nomor. 10/10/PBI/2008.

Sengketa finansial dapat terselesaikan dengan beberapa

cara. Disamping melalui cara litigasi, juga dapat dilakukan

dengan cara mediasi. Cara ligitasi sebagaimana praktek

selama ini, disamping memiliki kelebihan juga terdapat

kekurangan, antara lain mengenai proses, biaya dan waktu.

Untuk menutup kekurangan cara litigasi inilah muncul cara

mediasi yang selama ini terbukti produktif dalam menyelesaikan

sengketa finansial antara nasabah dengan bank. Sedangkan

dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah

bank selaku konsumen antara lain adalah dengan

diintrodusirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan

hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas

simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana

penyangga, atau skim lainnya.

Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah

antara lain adanya pengaturan menggenai penyelesaian

pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan

35

Bank Indonesia (PBI). 24 Mengingat penyelesaian pengaduan

nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005

tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan

Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila

tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank,

mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga

perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu

dibentuk lembaga mediasi yang khusus menangani sengketa

perbankan.

Ketika nasabah menerima putusan yang diberikan oleh

bank tersebut maka permasalahan selesai. Akan tetapi

terkadang ada nasabah yang merasa bahwa bank tidak

memberikan solusi seperti yang diinginkannya sehingga pada

gilirannya berbagai cara akan ditempuh antara lain melaporkan

kepada lembaga konsumen, lembaga ombudsman,

mengajukan gugatan secara perdata, bahkan terkadang ada

nasabah yang melaporkan bank kepada polisi. Sudah menjadi

rahasia umum bahwa penyelesaian melalui lembaga-lembaga

dimaksud seringkali berlarut-larut dan terlalu prosedural

sehingga harapan kedua belah pihak untuk memperoleh solusi

terbaik secara sederhana, murah, dan cepat belum tentu dapat

tercapai.

24

“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah”, www. Goole.com, diakses 4 Oktober 2013

36

Ketidakpuasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa

antara nasabah dengan bank semakin berkepanjangan dan

apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi

bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga

perbankan dan merugikan hak-hak nasabah.

Kewenangan bank indonesia sebagai regulator dan

supervisi tersebut dapat diwujudkan antara lain berupa

pemberian pengaturan terkait dengan penyelesaian sengketa

antara nasabah dan perbankan. Hal ini sejalan dengan salah

satu pilar yang terdapat dalam Aristektur Perbankan Indonesia,

yaitu Perlindungan Konsumen berupa nasabah bank.Di

samping itu, kita ketahui bahwa hubungan antara nasabah

dengan bank adalah hubungan transaksional biasa yang diikat

oleh hukum perdata. Salah satu syarat terjadinya hubungan itu

adalah kesepakatan dan kesetaraan di antara keduanya dalam

membuat perikatan. Akan tetapi, apakah pada kenyataannya

nasabah deposan mempunyai kedudukan yang setara dan

telah terjadi kesepakatan sesuai dengan Pasal 1320

KUHPerdata.25

Ada dua masalah dominan yang sering dikeluhkan

konsumen jasa perbankan.Pertama, pengaduan soal produk

perbankan, seperti ATM (AutomaticTeller Machine), Kartu

25

Goodpaster, Garry, 1999, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Jakarta: Elip.

37

Kredit, dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk keluhan

produk perbankan terkait dengan janji hadiah dan iklan produk

perbankan. Kedua, pengaduan soal cara kerja petugas yang

tidak simpatik dan kurang profesional khususnya petugas

service point, seperti teller, customerservice, dan

satpam.Argumentasi inilah yang mendasari perlunya sebuah

lembaga independen yang dapat menjadi alternatif bagi para

pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Pada akhirnya tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas,

dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi perbankan

telah beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas jasa

Keuangan (OJK), peralihan ini dilakukan untuk pengaturan dan

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari

Bank Indonesia ke OJK. Hal tersebut merupakan realisasi dari

amanat Pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Bank Indonesia

yang berisi bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen

dan dibentuk dengan undang-undang.26

C. Tinjauan Umum Alternative Dispute Resolution

Suatu persoalan besar yang di hadapi bangsa kita adalah dilema

yang terjadi dibidang penegakan hukum. disatu sisi kuantitas dan

26 Ahmad Taqiyuddin, 2012, Undang-Undang OJK Dalam Kajian Hukum dan

Pembangunan Ekonomi, Banjarmasin : Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

38

kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan disisi lain,

pengadilan negara yang memegang kewenangan menggadili menurut

undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas.

Terlebih-lebih lagi akhir-akhir ini pengadilan negara sedang di landa

krisis. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena

cukup potensial memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri

(eigenrichting) atau peradilan massa, yang dapat menimbulkan

kekacauaan (chaos) dalam masyarakat. Solusinya pengembangan

penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia merupakan hal yang

tidak dapat ditawar-tawar lagi27

Di Indonesia jiwa alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada

dari nenek moyang bangsa indonesia, hal itu terlihat dalam budaya

musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di

masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa di

antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa

permasalahan tersebut ke pangadilan, namun diselesaiakan secara

kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan

antara pihak yang bersengketa, maka akan membawa sengketa

tersebut kehadapan kepala desa. Dengan semangat “musyawara

untuk mufakat” yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa indonesia,

alternatif penyelesaian sengketa mempunyai potensi yang sangat

27

Rachmadi Usman, 2012, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik. PN Sinar

Grafika Jakarta Timur, hlm 1-2

39

besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di

Indonesia. Pentingnya peran alternatif penyelesaian sengketa

semakin besar dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999.28

Penyelesaian sengketa alternatif atau alternative

disputeresolution (ADR), adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa

di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang

dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun

dengan bantuan pihak ketiga yang netral 29 Alternative Disepute

Relation (ADR) merupakan istilah yang perlu dicarikan pandananya

dalam bahasa Indonesia. Alternative DisputeResolution sering

diartikan sebagai alternative to litigation namun seringkali juga

diartikan sebagai alternative to adjudication. Pemilihan terhadap salah

satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang

berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (alternative

to litigation), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar

pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Apabila

ADR ( di luar litigasi arbitrase) merupakan bagian dari ADR,

pengertian ADR sebagai alternative to adjudication dapat meliputi

mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau

28

Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta Sinar Grafika, 2011, hlm 11 29

Rachmadi Usman, Op,Cit, hlm 2

40

kooperatif seperti halnya, konsultasi, negosiasi, mediasi, penilaian ahli

dan konsiliasi.30

Gerakan ADR (Alternative Disepute Relation) lahir di Amerika

Serikat pada era 1970-an yang kemudian menyebar keberbagai

negara dalam bentuk antara lain arbitrase dan mediasi. Secara teori

ADR dapat memberikan prosedur yang lebih murah, cepat, tidak

kompleks seperti litigasi formal. Penggunannya tidak hanya ditujukan

untuk mengatasi hambatan finansial terhadap pengadilan, akan tetapi

juga menghadapi permasalahan yang mengandung faktor budaya,

geografi, dan psikologi.31

Istilah ADR memberi kesan bahwa pengembangan mekanisme

penyelesaian sengketa secara konsensual hanya dapat dilakukan

diluar pengadilan (out court). Sedangkan saat ini membutuhkan

pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara

konsensual juga diperlukan di dalam pengadilan (court annexed atau

court connected). Alasan pengertian ADR ke ADR juga dilandasi juga

oleh pertimbangan psikologis untuk mendapatkan dukungan terhadap

penyelesaian ADR dari pihak pengadilan. Istilah ADR seolah

merupakan jawaban atas kegagalan pengadilan memberikan akses

keadilan bagi masyarakat, sehingga pemasyarakatan istilah ini

30

Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis AlternativeDispute Resolution (ADR)

Teknik & Strategi dalam Negosiasi Mediasi & Arbitrase (Jakarta Ghalia Indonesia,2010)

hal 30 31

Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di

Pengadilan, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, hlm 14

41

mengundang rasa tidak aman dan kecemburuan bagi insan

pengadilan.

ADR merupakan label atau merek yang diberikan untuk

mengelompokan proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitase.

Masalah pilihan istilah adalah suatu hal yang perlu dipikirkan lebih

jauh, untuk menjamin keberhasilan upaya menyebarluaskan

penerapan ADR di Indonesia, diperlukan istilah yang singkat dan

mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kerancuan pengertian.32

1. Penyelesaian Sengketa Secara Ajudikasi

Proses ajudikasi, dalam hal ini litigasi dan arbitrase melibatkan

pihak ketiga dan melepaskan hak para pihak untuk memutuskan

sengketa kepada pihak ketiga sebagai ajudikator.

a. Litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan atas konflik

yang diritualisasikan yang menggantikan konflik sesunggunya,

dimana para pihak dengan memberikan kepada seorang

pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi

merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para

lawyer, dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang

mempunyai kekuatan untuk memutuskan (to impose) solusi

diantara para pihak yang bersengketa33

32

Suyud Margono, Op, Cit, hlhm 30-31 33

Ibid , hlm 17

42

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan

peradilan (court and administrative proceedings). Esinberg

mengatakan bahwa:34

Court and administrative Proceddings, the most familiar

proccess to lawyer, feature a third party with power to

imposed a solution upon the disputants. It Usually produces

a “win/lose” result

Pengadilan dan Proses administrasi, proses yang paling

akrab bagi pengacara, faktor pihak ketiga dengan

kekuasaan untuk memberlakukan solusi atas berselisih. Ini

Biasanya menghasilkan "menang / kalah" hasil

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak , litigasi

sekurang-kurangnya dalam batasan tertentu menjamin bahwa

kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat

menjamin ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan

umum, sebagai suatu proses gugatan, litigasi sangat baik

Penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dikatakan

sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui

pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut

memiliki karakteristik, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan

sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu

pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan

pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki sifat

eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan

dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.

34Esinberg, Private Ordering Through Negotiation : Dispute Settlement and Rule making,

89 Harv, L. 637 (1976)

43

3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya

dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat sehingga

biaya yang dibutuhkan relatif besar.

4. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tertentu harus

mengikuti persyaratan-persyaratan dan proseur-prosedur

formal di pengadilan, akibatnya jangka waktu untuk

sengketa menjadi lebih lama.

5. Proses penyelesaian sengketa litigasi bersifat terbuka

berarti bahwa setiap siapa saja dapat menyaksikan

jalannya persidangan, kecuali untuk perkara-perkara

tertentu, misalnya perkara perceraian.

Sekaitan dengan hal tersebut Lord Woolf menguraikan

dalam laporannya, in my interim report I identified a number of

principles which the civil justice system should meet in order to

ensure access to justice. The system should:35

Dalam laporan interim saya, saya mengidentifikasi sejumlah

prinsip yang harus dihadapi sistem peradilan sipil untuk

memastikan akses terhadap keadilan. Sistem seharusnya

a. Be just in the results it delivers;memberikan hasil

b. Be fire in the way it treats litigants; jangan menimbulkan

amrah dikala berpekara

c. Offer appropriate procedures at a reasonable cost;

menawarkan prosedur yang tepat dengan biaya yang

wajar

d. Deal with cases with reasonable speed; sepakat

menangani kasus-kasus dengan cepat dan memuaskan

e. Be understandable to those who use it; bisa dipahami oleh

mereka yang mengunakannya

f. Be responsive to the needs of those who use it;

bertanggung jawab terhadap kebutuhan bagi yang

menggunakannya

g. Provide as much certanty as the nature of particular cases

allows; and, memberikan sifat-sifat kasus tertentu dan,

h. Be effective: adequately resourced and organized, efektif :

sumber daya yang cukup dan terorganisir

35

The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rools, Acces to Justice: Final Report (1996, HMSO), hal. 22. www.justice.gov.uk. Diakses tanggal 22 Agustus 2015.

http://www.justice.gov.uk/

44

b. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di

luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian

arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak. 36

Sedangkan Priyatna Abdurasyid, berpendapat, “arbitrase

merupakan suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang

menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua

orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada

seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama

dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan

mengikat”.37

Arbitrase mirip dengan sistem penyelesaian sengketa

secara litigasi karena hasil akhirnya sama-sama berbentuk

putusan yang berisi pernyataan menang dan kalah. Menurut

Setiawan, disamping kemiripan dari hasil akhir tersebut,

penyelesaian sengketa melalui arbitrase kadang-kadang bisa

memakan waktu yang lama dan melalui proses yang

berbelit-belit, tidak kalah rumitnya apabila dibandingkan

dengan poses peradilan.38

36

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 37

Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution di Indonesia. CV. Mandar Maju. Bandung, 2010. hal. 51 38

D.Y. Witanto,2011,Hukum Acara Mediasi ,Penerbit Alfabeta Bandung hal. 11

45

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Ajudikasi

Penyelesaian sengketa secara non-ajudikasi meliputi

alternatif penyelesaian sengketa yang selama ini diwujudkan

dalam kehidupan sehari-hari, yang sering disebut ADR. Alternatif

Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,

negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli.39

Menurut F.D. Holleman, prinsip fundamental ADR sebenarnya

bersumber dari hukum adat, yaitu prinsip atau asas rukun yang

unsurnya meliputi:40

1. Mengusahakan agar mendapat kesepakatan;

2. Menyelesaikan secara damai;

3. Mencapai persetujuan; dan

4. Mendapat pemecahan.

Di Australia, ADR menjadi isu yang cukup actual, sesuai

uraian Trevor Buck:41

“The Federal Court‟s annual report also notes the increasing

interest in other types of ADR, for example,‟early neutral

evalution‟ ant that „judges are increasingly looking to other

informal procedures that will encourage the parties to identify

and deal with, the central issues with a view to assisting

settlement.

Laporan tahunan Pengadilan Federal juga mencatat

meningkatnya minat dalam jenis lain dari ADR, misalnya,

perubahan yang netral dan hakim mencari prosedur informal 39

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 40 http://irfaninurfaqih.files.wordpress.com/2009/07/aps.pdf.Perkembangan Penyelesaian

Sengketa Alternatif Di Indonesia, hlm 2,diakses tanggal tgl 5 – 09 – 2014 41

Trevor Buck, 2005, Administrative Justice and Alternative Dispute Resolution: The Australian Experience,Departmentfor Constitutional Affairs. hal. 15

http://irfaninurfaqih.files.wordpress.com/2009/07/aps.pdf

46

lainnya yang mengdorong para pihak untuk mengidentifikasi

dan menangani, isu sentral dengan tujuan untuk membantu

penyelesaian.

Beberapa bentuk penyelesaian sengketa non-ajudikasi yang

dikenal dan sering dilakukan dalam praktik sehari-hari, antara lain

konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli.

a. Konsultasi

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak banyak mengatur

tentang konsultasi.Konsultasi hanya disinggung dalam Pasal 1

angka (10), itu pun tanpa menguraikan secara jelas dan tegas

mengenai pengertian konsultasi, mekanisme, dan hal-hal

lainnya.

Candra Irawan mengutip Black‟s Law Dictionary yang

mengatur: “consultation is the of asking the advice or opinion

of same one (such as a lawyer)” yang bilamana diterjemahkan

berarti:

“konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta

nasihat atau pendapat kepada seseorang (seperti yang

dilakukan penasihat hukum)”.

Orang yang memberi konsultasi disebut konsultan yaitu orang

yang karena pendidikan, pengalaman, dan keahlian mengenai

hal tertentu.42

b. Negosiasi

Negosiasi sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa,

diartikan sebagai, “suatu tindakan yang dilakukan oleh para

42

Candra Irawan, Op. Cit, hal.27

47

pihak yang bersengketa untuk menyatukan dua kepentingan

yang saling bertentangan melalui proses tawar-menawar agar

tercapai suatu kompromi (perdamaian) yang saling

menguntungkan (win-win solution).43

Kata negosiasi berasal dari kata “negotiation” dalam

bahasa inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia dengan kata “berunding” atau “bermusyawarah”.

Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator.

Menurut Joni Emerson, secara umum negosiasi dapat

diartikan sebagai suatu tujuan untuk mencapai kesepakatan

bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan

kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara

seksama mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi

dengan cara kooperatif dan saling terbuka satu sama lain.44

Christopher W. Moore memberikan definisi,

“negotiation is a bargaining relationship between parties

who have a perceiver or actual conflict of interest.”45

Negosiasi adalah hubungan tawar-menawar antara pihak-

pihak yang memiliki perseptor atau konflik kepentingan

c. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa inggris “consiliation” yang

berarti perdamaian. Dari beberapa pengertian yang diberikan

oleh pakar hukum dapat diketahui bahwa konsiliasi tidak jauh

43

Candra Irawan, Op.Cit, hal. 30 44

Abdul Manan, Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Proses Penyelesaian Perkara.Majalah Suara Udilag Vol.II No.6 April 2005, Jakarta, hal. 2-3 45

D. Y. Witanto, Op. Cit., hal. 16

48

pengertiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 sampai

dengan Pasal 1863 KUH Perdata yakni kesepakatan antara

pihak untuk mengakhiri sengketa luar pengadilan dan

kesepakatan ini dibuat tertulis.

Menurut Christopher W. Moore.46

Conciliation is the psychological component of mediation, in

which the party attempt to create an atmosphere of trust and

cooperation that promotes positive relationships and is

conductive to productive negotiation”.

Konsiliasi adalah komponen psikologi mediasi, dimana

upaya pihak untuk menciptakan suasana kepercayaan dan

kerjasama yang mempromosikan hubungan yang positif dan

konduktif untuk negosiasi produktif

Menurut Michael Noone, “Consiliation process are commonly

much more interventionist than private mediations”.47

Proses konsiliasi umumnya jauh lebih intervensionis dari

mediasi pribadi

Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga sulit

membedakan antara konsiliasi dengan mediasi adalah karena

keduanya memiliki ciri-ciri yang hamper mirip yaitu dalam

hal:48

1. Konsiliasi dan mediasi sama-sama memiliki sifat

kooperatif dalam proses penyelesaiannya:

2. Sama-sama menggunakan pihak ketiga yang netral;

3. Masuknya pihak ketiga bertujuan untuk membantu

penyelesaian damai di antara para pihak;

4. Pihak ketiga yang membantu para pihak sama-sama tidak

memiliki kewenangan untuk memutuskan;

46

D.Y Witanto, Op. Cit., hal. 19-20. 47

Jimmy Joses Sembiring,Cara Menyelesaiakan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase) Visi Media Jakarta Selatan, 2011, hal. 46 48

D.Y Witanto, Op. Cit., hal. 19-21.

49

5. Sama-sama bertujuan untuk mencapai kesepakatan

secara damai.

d. Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari

kosakata Inggris, yaitu mediation. Para penulis dan sarjana

Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya

menjadi “mediasi” seperti istilah-istilah lainnya, yaitu

negotation menjadi “negosiasi”, arbitration menjadi arbitrase,

dan ligitation menjadi “litigasi”. Orang awam yang tidak

menggeluti ranah penyelesaian sengketa tidak jarang salah

sebut atau menyamakan antara mediasi dan meditasi yang

berasal dari kosakata Inggris meditation yang berarti

bersemedi. Sudah pasti keduannya amat berbeda karena

mediasi bekaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau

bernuansa sosial dan legal, sedangkan meditasi berkaitan

dengan cara pencarian ketenangan bathin atau bernuansa

spiritual.49

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan

melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki

kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-

49

Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,

Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 12

http://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_konflik

50

pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang

diterima oleh kedua belah pihak.50

Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya

merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang

bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang

bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin

memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang

solider.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu

suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa

menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator

(seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih

yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa

biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya

oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga

(mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat.

Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa,

mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan

kepada berbagai kasus konflik.

50

Felix Oentoeng Soebagjo,Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan, Bahan Diskusi Terbatas ”Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh BI dan Pembentukan Lembaga Independent Mediasi Perbankan”, Kerja Sama Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan UGM Yogjakarta Dan BI, Yogjakarta 21 Maret 2007, halaman 7

51

Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif

penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih

di Indonesia:

a. Faktor Ekonomis, dimana mediasi sebagai altematif

penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana

untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik

dari sudut pandang biaya maupun waktu.

b. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki

kemampuan untuk membahas agenda permasalahan

secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.

c. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana mediasi yang

mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif

sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya

hubungan baik antar manusia (relationship), yang telah

berlangsung maupun yang akan datang.51

Mediasi semakin popular dalam kalangan teoritisi dan

praktisi melahirkan pendekatan yang berbeda dalam

mendefinisikan mediasi sesuai dengan cara pandangan

masing-masing. Hal ini sejalan dengan tulisan Laurence

Boulle:52

“There are two approaches to defining the practice of

mediation, as there are to defining the practices of law

yering, counseling, or medicine. Some writers, practitioners

and academics define the process in ideal terms which

emphasise certain values, principles and objectives. This

can be referred to as the conceptualist approach. the

second approach is to define mediation not in terms of an

idealized concept or theory, but in terms of what actually

happens in practice. This can be referred to as the

descriptive approach.”

51

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama,2006), hlm 119 52

Laurence Boulle, Mediation: Priniciples, Process, Practice, Butterwonths, Sydney Australia, 1996, hal. 4-5

52

“Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan praktek

mediasi, karena ada untuk mendefinisikan praktek hukum,

konseling, atau kesehatan. Beberapa penulis, praktisi dan

akademisi mendefenisikan proses dalam hal yang ideal

yang menekankan nilai-nilai tertentu, prinsip-prinsip dan

tujuan. Ini dapat disebut sebagai pendekatan konseptual,

pendekatan kedua adalah untuk mendefenisikan mediasi

tidak dalam hal konsep ideal atau teori, tetapi dalam hal

apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek. Hal ini dapat

disebut sebagai pendekatan deskriptif.”

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa

Latin, mediare yang berarti „berada di tengah‟.Makna ini

menunjukkan pada peran pihak ketiga sebagai mediator

dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan

sengketa antara para pihak.„Berada di tengah‟ juga bermakna,

mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak

dalam menyelesaikan sengketa.Ia harus mampu menjaga

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan

seimbang, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari

pihak yang bersengketa (disputans).53

Mediasi sangat sulit didefinisikan.Dimensinya sangat

jamak dan tidak terbatas, sehingga banyak orang yang

menyebutkan mediasi tidak mudah diberi definisi.

Mediation is easy to define. It does not provide a single

analytical model which can be neatly described and

distinguished from other decision-making processes.54

53

Syahrizal Abbas,Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 1-2. 54

Laurence Boulle, Op. Cit. hal. 3

53

mediasi mudah untuk menentukan. ini tidak memberikan

model analisis tunggal yang dapat dijelaskan dan

dibedakan dari proses pengambilan keputusan

Hal ini disebabkan karena mediasi tidak memberi satu

model yang dapat diuraikan secara terinci dan dibedakan dari

proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat

tergantung kepadaperan yang dimainkan oleh pihak yang

terlibat dalam penyelesaian masalah yakni para pihak dan

mentor.

Meskipun sulit didefinisikan, Boulle menguraikan:55

“mediation is a decision-making process in which the

parties are assisted by a third party, the mediator; the

mediator attempts to improve the process of decision

making and to assist the parties reach an outcome to which

each of them can assent”.

Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana

para pihak dibantu pihak ketiga, mediator, mediator

berupaya untuk meningkatkan proses pengambilan

keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai hasil

yang masing-masing dari mereka dapat persetujuan”

Berbagai literature menguraikan sejumlah prinsip dalam

mediasi.Prinsip dasar (basic principles) merupakan landasan

filosofis dilakukannya kegiatan mediasi.Prinsip atau filosofi ini

merupakan kerangka kerja yang harus dipahami oleh

mediator, sebab mediator sebagai pihak yang bertugas

mewujudkan perdamaian bagi para pihak sehingga perlu

memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Ruth Charlton,

55

Laurence Boulle, Loc. Cit.

54

sebagaimana dikutip oleh David Spencer dan Michael Brogan

(2006:84-85) menyebutkan sebagai “the five basic

philosophies of mediation”,/ "Lima filosofi dasar mediasi",

yakni prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip

kesukarelaan (voluntariness), prinsip pemberdayaan

(empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip

solusi yang unik (a unique solution).56

Karakteristik utama dari proses mediasi, adalah:57

a. Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak

ketiga yang netral;

b. Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi

keinginan para pihak untuk berdamai;

c. Para pihak secara bersama menentukan sendiri

keputusan yang akan disepakati;

d. Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran

penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada

kewenangan memaksa dan memutuskan;

e. Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang

dicapai dalam mediasi.

Karakteristik tersebut menunjukkan, mediasi merupakan

kelanjutan negosiasi, namun dipandu oleh mediator.Beberapa

model mediasi yang dikenal selama ini diuraikan oleh

Laurence Boulle, professor of law dan associate director of the

Dispute Resolution Center, Bond University. Boulle

mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada

model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak

56

Syahrizal Abbas, Op. Cit. hal 28-30 57

Chandra Irawan, Op. Cit., hal. 42-43

55

dicapai dan cara mediator melihat posisi dan peran mereka.

Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu

settlement mediation, facilitative mediation, therapeutic

mediation, dan evaluative mediation.58

Terkait dengan model mediasi, maka ada empat model

mediasi yang biasanya dipergunakan

1. Model Penyelesaian / Settlement Mediation

a. Biasanya mediator adalah orang yang ahli dalam

bidang yang didiskusikan / dipersengketakan, tetapi

tidak memiliki keahlian teknik mediasi

b. Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang

sedang disengketakan.

c. Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan.

d. Penyelesaiannya menjadi lebih cepat.

e. Kelemahannya para pihak akan merasa tidak memiliki

hasil kesepakatan tersebut.

2. Model Fasilitasi / Facilitative Mediation

a. Yang diutamakan adalah teknik mediasi tanpa harus

ahli pada bidang yang sedang disengketakan.

b. Kelebihannya adalah para pihak ketika selesai

sengketa akan merasa puas, karena yang diangkat

adalah kepentingannya dan bukan sekedar hal yang

dipersengketakan.

c. Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi

lebih lama.

d. Fokus pada kepentingan.

3. Mediasi Therapeutic / Mediasi Terapi

a. Diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para

pihak benar-benar menjadi baik / tetap berhubungan

baik.

58

Lourence Boulle, Op. Cit. hal 28-29

56

b. Biasanya digunakan dalam family dispute (kasus

keluarga).

4. Mediasi Evalutive / Evaluative Mediation

a. Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan

memberikan semacam pemahaman bahwa apabila

kasus ini terus berlangsung, maka siapa yang akan

menang dan siapa yang akan kalah.

b. Lebih berfokus pada hak dan kewajiban.

c. Mediator biasanya ahli pada bidangnya atau ahli dalam

bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan

adalah pada hak dan standar penyelesaian atas kasus

yang serupa.

d. Ada pemberian advice kepada para pihak berupa

nasihat-nasihat hukum dalam proses mediasi, bisa juga

menjadi semacam tempat dimana para pihak hadir dan

ada porsi keputusan dari mediator atau semacam jalan

keluar yang diberikan oleh si mediator.

e. Kelemahannya adalah para pihak akan merasa tidak

memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani

bersama.59

Model penyelesaian sengketa juga terdapat didalam

hukum hukum ekonomi, yang dikenal dengan penyelesaian

sengketa ekonomi. Hal ini didasari atau penyelesaian

sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan

mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu

persengketaan antar negara. Menurut Pasal 33 ayat (1)

(Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa

dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

59

Nurnaningsih Amriani, Op, Cit hlm 85-86

57

1. Negosiasi (perundingan)

Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan

usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu

persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

2. Enquiry (penyelidikan)

Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak

memihak dimaksud untuk mencari fakta.

3. Good offices (jasa-jasa baik)

Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika

pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan

secara langsung persengketaan yang terjadi diantara

mereka.

Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan:

1. Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih

memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga besar

atau orang kaya.

2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa

(ordinary citizens) untuk perkara di pengadilan.

Tujuan memperkarakan suatu sengketa:

1. adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan

memuaskan,

2. dan pemecahannya harus cepat (quickly), wajar (fairly)

dan murah (inexpensive)60

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan

berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan.Modal

60

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/pengertian-sengketa-ekonomi/diakses

tanggal 12-01-2014

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/pengertian-sengketa-ekonomi/

58

utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad

baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan

mereka.Keinginan dan itikad baik ini kadang-kadang

memerlukan bantuan pihak ketiga dalam

mewujudkannya.Mediasi merupakan salah satu bentuk

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi

dapat memberikan sejumah keuntungan antara lain:61

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa

secara cepat dan relativ murah dibandingkan dengan

membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau

lembaga arbitrase.

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada

kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan

emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan

hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk

berprestasi secara langsung dan secara informal dalam

menyelesaikan perselisihan mereka.

4. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk

melakukan control terhadap proses dan hasil lainnya.

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan

arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui

suatu konsensus.

6. Mediasi memberikan hasil tahan uji dan akan mampu

menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara

para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang

memutuskannya.

7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan

yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang

bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di

pengadilan.

61

Syahrizal Abbas, Op. Cit, hlm. 26-27

59

Terkait dengan teknik mediasi, ada beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian dari seorang mediator agar proses

mediasi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang

maksimal. Mediator perlu bersikap squarely, open stance, lean

forward, eye contact, and relax yang disingkat solder dalam

melakukan praktek mediasi.62

Mediasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan,

yaitu:63

1. Tahap Pertama, setuju untuk menengahi (agree to

mediate);

2. Tahap Kedua, menghimpun sudut pandang (gather points

of view)

3. Tahap Ketiga: memusatkan perhatian pada kebutuhan

(focus on interest);

4. Tahap Keempat: menciptakan pilihan terbaik (create win-

win options);

5. Tahap Kelima: mengevaluasi pilihan (evaluate options);

6. Tahap Keenam: menciptakan kesepakatan (create an

agreement).

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau dikenal juga dengan istilah pendapat

ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak

yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang

dianggap lebih memahami tentang suatu sengketa yang

terjadi.Permintaan pendapat ahli adalah karena adanya

62

Muslih MZ, Pengatar Mediasi: Teori dan Praktik, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Imlementasi Resolusi Konfllik, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007) hal. 6-10. 63

Ibid. hal. 5-6

60

perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak.Pendapat

ahli dimintakan, terkait dengan baik mengenai pokok sengketa

maupun di luar pokok sengketa bilamana diperlukan.Pendapat

ahli dibutuhkan dengan tujuan memperjelas duduk persoalan

yang disengketakan.

f. Perdamaian sebagai Wujud Penyelesaian Sengketa

Secara etimologis, perdamaian berarti penghentian

konflik.Dalam syariat, perdamaian adalah akad yang

mengakhiri persengketaan antara dua orang yang

bersengketa. 64 Menurut bahasa, kata damai berarti rukun,

aman, tentram, tenang, tidak ada permusuhan, perselisihan

atau persengketaan.Berdamai artinya berbaik kembali,

berhenti bermusuhan, dan berunding untuk mencari

kesepakatan. 65 Mendamaikan berarti mengusahakan agar

kedua belah pihak yang bersengketa mau menghentikan

persengketaan, berunding untuk mencari kesepakatan

penyelesaian sengketa, dan agar mereka dapat berbaik

kembali dan hidup rukun bersama. Dengan demikian, esensi

perdamaian adalah:66

a. Berhenti bersengketa;

b. Berunding untuk mencari kesepakatan dalam

penyelesaian sengketa;

64

Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juzu‟3 , (Cairo: Dar Al-Fath, 2000) hal. 208 65

A. Mukti Arto, 2001, Mencari Keadilan, Kritik dan saran Terhadap Praktik Peradilan

Perdata di Indonesia, PustakaPelajar, Yogyakarta., hal. 208. 66

Ibid,hlm 322

61

c. Berbaik kembali dan hidup rukun bersama.

Rukun perdamaian adalah ijab dan Kabul dengan semua

lafal yang menunjukkan perdamaian. Ketika perdamaian telah

terlaksana, ia menjadi akad yang mengikat bagi kedua orang

yang berdamai. Salah seorang dari keduanya tidak boleh

membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan yang

lain. 67 Perdamaian memerlukan persyaratan agar sah dan

mengikat.Diantara syarat perdamaian itu adalah mengenai

orang (subjek) yang berdamai, hak (objek) yang

disengketakan, dan mengenai kompensasi perdamaian.68

Kerukunan yang merupakan titik awal terpeliharanya

keharmonisan hidup yang mewujudkan nilai-nilai kedamaian,

didasarkan kepada tiga asas yakni asas rukun, patut, dan

laras.69

Lederach (2003-23) menguraikan, “Conflict happens. It is

normal and it is continuosly present in human relationship.

Change happens as well. Human community and

relationship are not static but ever dynamic, adapting,

chaging.70

Konflik yang terjadi. Hal yang biasa dan itu terus menerus

hadir dalam hubungan manusia. Perubahan terjadi juga.

Komunitas masyarakat dan hubungan tidak statis tetapi

dinamis, beradaptasi, berubah

67

Ibid. hlm. 322 68

Ibid. hlm. 322 69

Moh.Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini. Airlangga University Pres. Surabaya, 1979, hal. 44 70

Andre Hynan Poeloengan. Materi Pelatihan Mediasi di PMN. Dengan judul: Akses Kepada Keadilan, Manfaat Mediasi dan Pembangunan Perdamaian, Pusat Mediasi Nasional, Jakarta. 2012. Hal. 1

62

Menurut Satjipto Rahardjo, sekalipun Ishlah tidak

tercantum dalam hukum positif, itu tidak berarti tidak ada

dalam masyarakat dan arena itu harus diabadikan saja. Ini

termasuk positivism atau legal dogmatism yang sempit.Di atas

hukum sebenarnya masih ada keadilan. Dalam suasana

hukum modern yang sarat dengan prosedur dan rumusan-

rumusan yang legalistik, keadilan memang menjadi perkara

yang susah dicapai. Oleh karena itu, piagam ishlah

merupakan sumbangan yang sangat berharga di saat kita

berfikir keras tentang bagaiman memulihkan keadilan dan

wibawa di negari ini.71

Sehubungan dengan hal itu, jika ishlah dimodifikasi

sedemikian rupa bisa dijadikan model penyelesaian sengketa

mengunakan pendekatan konsensus bagi masyarakat

Indonesia.Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan

budaya musyawarah di dalam masyarakat, sehingga dapat

mengikis budaya „dendam‟ yang terbukti mengganggu

produktivitas dalam masyarakat dalam menjalankan

aktivitasnya.72Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup

secara damai.Hukum menghendaki perdamaian.Selanjutnya

van Apeldoorn menyimpulkan tujuan hukum adalah tata tertib

71

Adi Sulistiyono, Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-win Solution dalam Perspektif Hukum, Jurnal Hukum Bisnis Volume 25-No.1 Tahun,2000. hal. 77 72

Ibid

63

masyarakat yang damai dan adil. 73 Sedangkan menurut

Montesquieu, perdamaian merupakan hukum kodrat yang

pertama.74

Seorang Filosofis abad pertengahan, Pendeta ST.

Agustinus (354-430 M) dalam karya tulisnya yang terkenal

Civitas Dei (Kerajaan Tuhan) merumuskan keadilan adalah

asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian, sedangkan

perdamaian adalah ikatan semua orang yang

menginginkannya dalam kesukaan bergaul

mereka.75Agustinus melihat tatanan hukum sebagai sesuatu

yang didominasi oleh tujuan perdamaian.76

Di samping itu, Franz von Benda-Beckmann menyatakan,

masyarakat juga memiliki mekanisme dan kapasitas untuk

menciptakan hukum dan keadilannya sendiri. Sejalan teori

tersebut adalah yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln:

“Perkecillah peran pengadilan.Bujuklah para tetangga anda

untuk berkompromi sepanjang yang anda dapat

lakukan.Tunjukkan pada mereka bagaimana orang yang

namanya saja disebut pemenang, tetapi sering dalam

kenyataannya lebih merupakan pihak yang nyata-nyata

kalah, yaitu kalah dalam biaya, pembayaran, dan

pemborosan waktu.”77

73

L.J van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan oleh Mr. Oetarid Sadino. Cetakan Ketigapuluhempat, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2011, hal. 10 74

Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.Hal.83. 75

Sunarjo, Pengadilan di Indonesia. Bagaimana Memperoleh Respek dari Masyarakat. Inspiring, Bantul Yogyakarta, 2010, hal. 96 76

Bernard L. Tanya dkk, Loc. Cit. hal. 54 77

Achmad Ali. 1998 Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT.Yarsif Watampone,

Jakarta.hal. 18.

64

Teori sistem hukum Lawrence M. Fridman digunakan

untuk menganalisis implementasi mediasi di pengadilan.

Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga elemen,

yakni struktur, substansi, dan budaya hukum.78

“legal systems, first of all, have structure. They have from,

patterns, and persistent style. Structure is the body, the

framework, the long-lasting shape of the system: the way

courts or police departments are organized, te lines of

jurisdiction, the table of organization.Substance is what we

call the actual rules or norms used bay institutions, (or as

the case may be) the real, observable behavior patterns of

actors within the system.

Sistim hukum, pertama-tama, memiliki struktur. Berasal dari

pola, dan struktur gaya gigih adalah tubuh, kerangka,

bentuk tahan lama dari sistim : cara pengadilan atau

departemen kepolisian terorganisir dalam garis yuridiksi

dalam bentuk organisasi adalah apa yang kita sebut aturan

atau norma yang digunakan lembaga ( atau kemungkinan

sebagai kasus) nyata, pola perilaku yang dapat diamati dari

aktor dalam sistem yang sebenarnya.

Besides structure and substance, then there is a third and

vital element of the legal system. It is element of demand.

What creates a demand? One factor, for want of a better

term, we calls legal culture. By this we mean ideals,

attitudes, beliefs, expectations, and opinion about law”

selain struktur dan substansi,

maka ada unsur ketiga dan penting dari sitem hukum. ini

adalah elemen pemerintah. Apa yang menciptakan

tuntutan? Salah satu faktor , karena ingin istilah yang lebih

baik, kita menyebut budaya hukum. dengan ini

dimaksudkan cita-cita, sikap, keyakinan, harapan, dan

pendapat tentang hukum”

3. Perdamaian menurut Hukum Acara Perdata

Perdamaian atau yang dikenal dengan istilah “dading” dalam

praktek hukum acara perdata, yakni persetujuan atau perjanjian

78

Lawrence M. friedman, 1997 ,Law and Society an Introduction,Prentice-Hall, inc.,

Englewood Cliffs. hal. 6-7

65

yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk

mengakhiri perselisihan di pengadilan.Perdamaian yang dilakukan

tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg.,

dan Pasal 1851 HUH Perdata.

Pasal 130 HIR menyebutkan bahwa apabila pada hari sidang

yang ditetapkan kedua belah pihak hadir maka hakim

berkewajiban untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini sesuai

dengan kehendak HIR hakim dapat mengambil peranan yang

aktif. Untuk memberikan kesempatan terwujudnya perdamaian itu,

sidang diundurkan.Pada hari sidang berikutnya seandainya pihak-

pihak berhasil mewujudkan perdamaian, hasilnya diserahkan

kepada hakim. Perdamaian itu biasanya berupa perjanjian dibawa

tangan yang ditulis di atas kertas bermetarai. Berdasarkan adanya

perdamaian diantara kedua belah pihak kemudian hakim

menjatuhkan putusan yakni berdasarkan acte van vergelijk atau

surat penyelesaian perselisihan. Keputusan hakim tersebut berisi

hukuman terhadap kedua belah pihak untuk memenuhi isi

perdamaian yang telah mereka buat sendiri. Akta perdamaian

tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu putusan.

Hakim yang biasayang menetapkan putusan tersebut yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

Perdamaian dapat dilakukan sepanjang proses berjalan bahkan

hingga taraf banding di Pengadilan Tinggi. Menurut ketentuan

66

Pasal 130 HIR permohonan banding atas ketentuan perdamaian

tidak dibenarkan. Sebabnya karena jawaban itu terwujud atas

kehendak kedua belah pihak. Karena itu bersifat mau sama mau.

Proses dengan akta perdamaian itu dianggap selesai sama sekali.

Karena itu apabila suatu waktu apa yang telah diatur didalam akta

perdamaian itu diajukan lagi dalam suatu guggatan baru maka

guggatan itu akan dinyatakan ne bis in idem dan karenanya tidak

akan diterima. Selain di dalam persidangan suatu perdamaian

dapat pula lahir diluarnya. Perdamaian yang demikian hanya

mengikat kedua belah pihak dan karena itu apabila salah satu

pihak tidak mentaatinya, persoalan tetap harus diajukan ke depan

pengadilan79

Menurut Code Civil Prosedur (CCP) di Jepang yang

berhubungan dengan wakai:80

a. Pengadilan dapat mengupayakan wakai pada setiap tahap

litigasi (Pasal 89);

b. Wakai dicapai dan dicatat, maka ia memiliki efek yang sama

seperti putusan final hakim (Pasal 267).

Oleh karena mekanisme dan teknik upaya perdamaian tersebut

diserahkan kepada hakim, maka berhasil atau tidaknya upaya

perdamaian tergantung pada usaha maksimal hakim yang

bersangkutan. Hakim menganjurkan para pihak berdamai dan

79

Krisna Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitrase &

Alternatif, Penerbit PT Grafitri Budi Utami, hlm 61-62 80

Yoshiro Kusano,2008,WAKAI, Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa,Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu hal. 18-19

67

hakim tidak terlibat dalam proses damai. Hakim kurang berperan

aktif dalam upaya perdamaian.81

Peranan hakim mediator termasuk majelis hakim yang

memeriksa perkara dalam usaha menyelesaikan perkara secara

damai adalah sangatpenting. Proses perdamaian mempunyai arti

yang sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat pada

umumnya, khususnya bagi pihak yang berperkara karena sifatnya

yang mengikat dan kekuatannya sama dengan putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu penyelesaiannya

cepat, biaya ringan, dan menghilangkan permusuhan kedua belah

pihak yang berperkara.Putusan perdamaian Adalah lebih baik dan

bermanfaat bagi kedua belah pihak, jika dibandingkan apabila

perkara diputus dengan putusan biasa.82

Apabila dicermati ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg

dan Pasal 1851 KUH Perdata tersebut di atas, maka terdapat

beberapa syarat formal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam

pelaksanaannya, antara lain:

Kedua belah pihak yang bersengketa hendaknya menyetujui

secara sukarela untuk menghadiri sengketa yang sedang

berlangsung di pengadilan. Persetujuan sukarela itu harus timbul

dari kehendak murni kedua belah pihak, artinya persetujuan untuk

81

Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Media. Yogyakarta, 2006.hal. 78-79 82

Zainuddin Mappong. Disertasi.Eksekusi Putusan Serta Merta.. Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan serta PelaksanaanEksekusi dalam Perkara Perdata. Tunggal Mandiri Publishing. Malang. 2010. hal. 75

68

berdamai itu bukan kehendak salah satu atau kehendak hakim.

Dengan demikian berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni:83

a. Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming);

b. Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan

(bekwamheid);

c. Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bepaalde

onderwerp); dan

d. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (geoorlosfde

oorzaah)

Jadi putusan perdamaian haruslah tunduk kepada asas

umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321

KUH Perdata.Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh

terkandung cacat pada setiap unsur pokok atau esensial dari

persetujuan. Dengan demikian suatu persetujuan yang diberikan

kepada semua pihak tidak boleh mengandung unsur: a.

kekeliruan/kekhilafan (dwaling); b. paksaan (dwang); dan c.

penipuan (bedrog).Pasal 1859 KUH Perdata mengatur, putusan

perdamaian “dapat dibatalkan” apabila terjadi kekhilafan mengenai

orangnya atau pokok yang diperselisihkan.Pasal 1860 KUH

Perdata menguraikan beberapa faktor kesalahpahaman putusan

perdamaian, seperti kesalahpahaman tentang duduk perkara, atau

tentang suatu alas hak yang batal, merupakan alasan untuk

membatalkan putusan perdamaian.

83

Victor M. Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata.

Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 6-7

69

Putusan perdamaian harus benar-benar mengakhiri suatu

sengketa secara menyeluruh dan tuntas.Suatu putusan

perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang

sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi

syarat formal.Putusan perdamaian seperti itu dianggap tidak sah

dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak.

Adapun syarat lain yang menjadi dasar putusan perdamaian

adalah harus didasarkan kepada persengketaan yang telah ada.

Putusan perdamaian hanya terjadi atas sengketa perdata dan

persengketaannya secara nyata telah terwujud murni. Menurut

ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata, persengketaan itu harus: a.

sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan, b. sudah nyata

terwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke pengadilan,

sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah

terjadinya perkara di siding pengadilan.

Jadi keliru pendapat yang menyatakan bahwa putusan

perdamaian hanya dapat dilakukan dari sengketa perkara yang

telah diperiksa atau masih tergantung di pengadilan.Pendapat

tersebut mengurangi kebolehan yang diberikan oleh ketentuan

Pasal 1851 KUH Perdata.Sebab Pasal 1851 KUH Perdata

memuat ketentuan bahwa putusan perdamaian dapat saja

dilahirkan dari suatu persengketaan perdata yang belum diajukan

ke pengadilan.

70

Syarat keempat persetujuan perdamaian tersebut adalah

menuangkan persetujuan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan

dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang mengatur: Persetujuan ini

tidak sah, melainkan jika dibuat lisan. Sedangkan sahnya suatu

persetujuan perdamaian apabila dibuat secara tertulis, syarat ini

sifatnya imperativ (memaksa).

4. Eksistensi Putusan Perdamaian

Perdamaian yang dilahirkan melalui penyelesaian sengketa

secara ajudikasi atau non-ajudikasi pada dasarnya tidak

memerlukan eksekusi bilamana para pihak taat dan tunduk pada

isi perjanjian perdamaian. Namun, bilamana salah satu pihak

ingkar atau enggan untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian

tersebut akan menimbulkan perasaan yang kesal atau

kekecewaan bagi pihak yang seharusnya menerima pelaksanaan

suatu prestasi.

Terdapat beberapa ketentuan mengenai kekuatan putusan

perdamaian, yakni Pasal (1) KUH Perdata dan Pasal 130 HIR atau

Pasal 154 R.Bg. Pasal antara para pihak suatu kekuatan seperti

suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan.84

Selanjutnya ditegaskan: “Putusan yang sedemikian tidak

diizinkan dibanding”. 85 Ketentuan ini memberikan konsekuensi

hukum jika putusan perdamaian kedudukannya sama dengan

84

Pasal 130 ayat (2) HIR 85

Pasal 130 ayat (3) HIR

71

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kekuatan hukum tetap yang melekat pada putusan perdamaian

ditegaskan dalam Undang-undang sendiri, sesuai dengan

ketentuan beberapa pasal tersebut di atas. Ketentuan Pasal 1858

KUH Perdata dengan tegas mengatur: “mempunyai kekuatan

seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan”. Pasal

130 ayat (2) HIR memakai istilah: “berkekuatan hukum dan akan

dijalankan sebagi putusan yang biasa”. Meskipun kedua pasal

tersebut tidak persis sama redaksinya, namun maksud dari kedua

istilah itu sama dengan pengertian bahwa putusan perdamaian

serupa dengan “putusan hakim (pengadilan) yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata)”.

Persetujuan perdamaian tidak tunduk kepada asas ne bis in

idem yang diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Lagipula dalam

ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR ditegaskan, hanya putusan

perdamaian yang mempunyai nilai sama dengan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kekuatan eksekutorial putusan perdamaian adalah terhadap

putusan perdamaian melekat dua kekuatan hukum, yakni

kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum eksekusi.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1245

K/Sip/1974, yang menentukan:

“Pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian

tidak didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian

72

tersebut, tetapi juga berdasarkan sifat objek persetujuan serta

tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian (bestending en

gebruikneliijh beding).”86

Akta perdamaian memiliki beberapa kekhususan

dibandingkan dengan putusan pengadilan pada umumnya, hal ini

didasarkan pada beberapa hal, antara lain:87

1. Putusan pengadilan akan bisa langsung di eksekusi sejak

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sedangkan akta

perdamaian belum tentu bisa langsung dieksekusi sejak

setelah diucapkan. Adakalanya masih harus digantungkan

pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para

pihak.

2. Putusan pengadilan hanya akan menghukum salah satu pihak

saja, kecuali dalam hal gugatan konvensi dan rekkonvensi

dikabulkan secara bersamaan, sedangkan dalam akta

perdamaian kedua belah pihak akan dihukum untuk menaati

isi perdamaian.

3. Putusan pengadilan akan membebankan biaya perkara

kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam akta perdamaian

biaya perkara akan dibebankan kepada kedua belah pihak

secara berimbang kecuali para pihak menghendaki lain.

Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan, suatu sebab (causa)

adalah kesusilaan atau kepatutan.Jika suatu putusan perdamaian

mengandung kausa yang haram atau putusan perdamaian

bertentangan dengan undang-undang, bagaimana kekuatan

eksekutorial yang melekat pada putusan perdamaian

tersebut?Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt/1991 tanggal

7 April 1993 sebagai bahan kajian. Ali Boediarto mengurairkan

86

Victor M. Situmorang, Op. Cit. hal. 20 87

D.Y. Witanto, Op. Cit. hal. 219-220

73

abstrak hukum putusan tersebut:88 Suatu “perjanjian perdamaian”

untuk mengakhiri sengketa dalam suatu gugatan perdata, isinya

tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

Sesuai Pasal 130 HIR, isi putusan perdamaian tidak boleh

mengandung cacat juridis materiil dan bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang.

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan

Penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah telah

dilaksanakan oleh bank Indonesia, melalui Direktorat Investigasi dan

Mediasi Perbankan. Regulasi berkenaan dengan mediasi perbankan

telah pula diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Hal ini sejalan

dengan pengaturan kewenangan bank Indonesia dalam pengawasan

bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang bank Indonesia, bahwa bank Indonesia mengatur

dan mengawasi bank. Tugas yang terakhir yaitu mengatur dan

mengawasi bank inilah yang nantinya akan dipegang oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor.21/2011, Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki

fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur dan memberikan

pengawasan terhadap jasa keuangan.Dalam hal ini, Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) mengambil alih fungsi bank Indonesia dalam

88

Ali Boediarto, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VIII No. 92 Mei 1993,

74

melakukan pengawasan terhadap aktivitas perbankan, demi

menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi tiga aspek

yaitu kesanggupan memelihara kepentingan masyarakat, mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pengendalian moneter serta agar mampu

mengembangkan usahanya secara wajar.

Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung pengawasan

yang independen dan efektif seperti yang tertuang di dalam Pilar

Ketiga API. Pengawasan independen dan efektif sangat diperlukan

baik kini maupun jangka panjang, sebagai jawaban atas

meningkatnya kegiatan usaha maupun kompleksitas risiko perbankan.

Bank-bank tidak lagi hanya menjual produk dan jasa perbankan

melainkan juga produk keuangan lain seperti asuransi, efek beragun

aset, dan reksa dana sehingga diperlukan pengawasan yang lebih

kompleks.89

Konteks pengawasan bank melalui mediasi perbankan yang oleh

Undang-undang bank Indonesia diberikan kewenangan pengawasan

bank kepada bank Indonesia sangat penting untuk diterapkan. Bank

Indonesia berdasarkan undang-undang tersebut diberikan

kewenangan untuk mengawasi bank. Kewenangan tersebut

mencakup empat aspek yaitu, power to lincense, power to regulate,

power to control dan power to impose sanction.90

89

Agus Sugiarto, Membangun Fundamental Perbankan Yang Kuat,

http://www.ppatk.go.id, diakses tanggal 8 November 2013. 90

Bismar Nasution, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah,

disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, diselenggarakan oleh Bank

75

Pengawasan yang dilaksanakan bank Indonesia terhadap bank

dapat berupa pengawasan langsung yaitu berbentuk pemeriksaan

yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, juga dapat berupa

pengawasan tidak langsung yaitu suatu bentuk pengawasan dini

melalui penelitian analisis, dan evaluasi laporan bank. 91Penerapan

pengawasan bank itu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat

terhadap bank. Karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

suatu bank mempunyai dampak domino yang dapat mempengaruhi

kepercayaan terhadap lainnya, sehingga perbankan secara

keseluruhan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan

mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.92

Tujuan pengawasan bank untuk meningkatkan keyakinan

masyarakat, bahwa bank dari segi keuangan tergolong sehat, bank

dikelola secara baik dan profesional serta tidak terkandung ancaman

terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

Tekanan dan perhatian diberikan aspek-aspek di dalam individual

bank yang diharapkan dapat melindungi pengembalian dana

masyarakat. Tujuan umum pengawasan dan pembinaan bank adalah

menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga

Indonesia bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tiara Convention Center Medan, Kamis, 14 Februari 2007, hlm.9. 91

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia,PT Citra Aditya Bakti, Bandung

2000, hlm.104. 92

Zulkarnain Sitompul,2005. Problematika Perbankan, (Bandung: BooksTerrace &

Library.,hlm.218.

76

aspek yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan

masyarakat dengan baik dan perbankan yang berkembang secara

wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.93Pemeliharaan

kepentingan masyarakat dapat tercipta dengan mengupayakan agar

secara individual bank beroperasi dengan sehat dan efisien.

Dengan demikian akan tercipta perbankan yang aman serta

mampu memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Perbankan

harus berkembang secara wajar sehingga pelayanan jasa perbankan

dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Perbankan sebagai

pusat teknologi dan inovasi mampu secara aktif mencari dan

mengembangkan potensi ekonomi yang belum tergali di dalam

masyarakat. Bank harus dapat tumbuh namun pertumbuhan tersebut

hendaknya berlangsung secara wajar. Bank yang sehat dan efisien

bermanfaat bagi perkembangan ekonomi dan dapat menunjang

pengendalian moneter.94

Berkenaan dengan mediasi perbankan sejalan dengan

kewenangan bank Indonesia dalam power to regulate. Melalui itu

memungkinkan otoritas pengawas (bank Indonesia) mengatur

kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga

dapat terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat, sekaligus dapat

93

Bismar Nasution, op.cit., hlm.9. 94Ibid

77

memenuhi harapan masyarakat atas kecukupan dan kualitas

pelayanan jasa perbankan.95

Sengketa merupakan fenomena sosial yang terjadi sejak manusia

saling berinteraksi.Manusia mempunyai kepentingan yang terhadap

sesuatu atau kadang-kadang berbeda pendapat dalam memahami

sesuatu.Kompleksitas dan tingginya dalam kehidupan modern

semakin berpeluang menimbulkan sengketa.

Hubungan hukum yang lahir dari perikatan atau undang-undang

memungkinkan terjadinya sengketa antara para pihak. Terkait dengan

hal tersebut, Phill Haris menulis:96

Every social group contains within in the elements and conditions in

which disputes will arise. Even the smallest social group will

experience disputes between its members, and as we would

expect, the larger and frequent, will be the disputes which crop up

within it. Hardly a day goes by in people‟s everyday lives without

some problem occuring, some arguments arising or same

resentment or frustation being felt by one person or group over

activities of another.”

“Setiap kelompok sosial mengandung dalam unsur-unsur dan

kondisi dimana sengketa akan muncul. Bahkan kelompok sosial

terkecil akan mengalami perselisihan antar anggotanya, dan seperti

yang kita harapkan, semakin besar dan sering, akan menjadi

perselisihan didalamnya. Hampir sehari lewat dalam kehidupan

masyarakat sehari-hari tanpa terjadi masala. Beberapa argumen

yang timbul atau kebencian atau frustasi yang sama dirasakan oleh

satu orang atau kelompok atas kegiatan yang lainnya”

Sengketa biasanya timbul karena adanya permasalahan dalam

masyarakat.Bagaimana sebab timbulnya masalah? Ada dua hal yang

menimbulkan masalah, yaitu:97

95

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Op.Cit., hlm.204 96

Phil Harris. An Introduction to Law, Seventh Edition, Cambridge University Press, Cambridge New York, 2007, hal. 150.

78

1. Karena adanya perbedaan antara das sollen dan das sein; dan

2. Karena adanya perbedaan antara apa yang dinginkan dengan apa

yang terjadi.

Konsep yang akan digunakan mengacu pada pendapat Nader dan

Tood yang secara eksplisit membedakan antara:98

a. Pra-konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas

orang;

b. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau

mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut, dan

c. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di

muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.

Jika makna penyelesaian sengketa sebagai produk, artinya

sengketa itu telah berakhir dan tidak ada lagi masalah, dengan kata

lain telah “selesai” segalanya. Suatu sengketa dapat dikatakan

selesai:99

1. Secara Yuridis, apabila telah diputus oleh hakim dengan putusan

yang mempunyai dasar hukum, dapat memberi kepastian hukum

dan perlindungan hukum;

2. Secara empirik, apabila putusan hakim itu telah memenuhi rasa

keadilan, dapat memulihkan hubungan sosial antara pihak yang

bersengketa dan dapat memberi kemanfaatan;

3. Secara psikologis, apabila hakim dapat memberi rasa aman dan

tentram, memberi rasa damai dan memberi rasa puas,

4. Secara praktik, apabila putusan hakim itu telah menyelesaikan

semua aspek sengketa, dapat dilaksanakan dan tidak

menimbulkan sengketa baru antara para pihak.

97

A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik dan saran Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 28-29. 98

Valerine J.L. Kriekhoff, Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum) dalam Antopologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai, T.O. Ihromi (Penyunting). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2003, hal. 225. 99

D. Y. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi , Penerbit Alfabeta Bandung, hl. 56

79

Penyelesaian sengketa ada masyarakat tradisional dan modern

masih tetap mempertahankan metode yang mampu menyelesaikan

sengketa dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Achmad

Ali yang menyatakan, masyarakat modern, hanya pranata

pengadilanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa. Di luar

pengadilan masih terdapat cara-cara penyelesaian persengketaan

lain, seperti: mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.100

Menurut Satjipto Rahardjo, ada beberapa pilihan bagi seseorang

untuk menyelesaikan perkaranya. Cara berperkara lebih dari satu

tempat berlaku bagi Indonesia yang begitu majemuk, terdiri atas

sekian ratus komunitas adat atau lokal.Satjipto menyatakan barangkali

sudah waktunya „out of court settlement‟ diterapkan di

Indonesia. 101 David M. Trubek menguraikan, kecenderungan

menghindari pengadilan, selain karena faktor biaya dan waktu, juga

karena tidak semua sengketa cocok diselesaikan melalui proses

pengadilan. Trubek menyebutkan, ada beberapa sengketa yang

kurang cocok untuk diselesaikan melalui proses pengadilan, yaitu

sengketa keluarga, kontoversi antar tetangga, tuntutan yang

mencakup sejumlah uang yang tidak banyak, serta problem yang

timbul dalam manajemen hubungan perdagangan jangka panjang.102

100

Achmad Ali, Sosiologi Hukum. Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. BP. IBLAM, Jakarta, 2004, hal. 17 101

Harian Kompas, edisi Jumat 15 Januari 2010, hal. 6 102

Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 27

80

Hal ini sesuai dengan uraian Lawrence M. Friedman, faktor budaya

ikut menentukan perilaku seseorang yang sedang terlibat suatu

sengketa untuk membawa sengketanya pada lembaga peradilan atau

lembaga peradilan atau membawa sengketanya melalui jalur non-

ligitimasi.103

Terkait dengan sindiran terhadap pengadilan muncul anekdot seperti

yang dikemukakan oleh Ambrose Bierce (Stan Ross: 1996):

“Litigation is a machine which you go into as a pig and come out as a

sausage.”

(Pengadilan adalah sebuah mesin dimana anda memasukinya dalam

wujud seekor babi yang utuh, tetapi ketika anda keluar sudah dalam

bentuk sosis).104

Abraham Lincoln once said. “Persuade your neighbors to

compromise whenever you can. Point out to them how the nominal

winner is often the real loser-in fees, expenses, and waste of

time.”105

Abraham Lincoln pernah berkata:

“Bujuklah para tetangga anda untuk berkompromi sepanjang yang

anda dapat lakukan.Tunjukkan pada mereka bagaimana orang yang

namanya saja disebut pemenang, tetapi sering dalam kenyataannya

lebih merupakan pihak yang nyata-nyata kalah; yaitu kalah dalam

biaya pembayaran dan pemborosan waktu.”106

Harry C. Bredemeir dalam tulisannya berjudul, Law as n Integrative

Mechanism menyatakan, “Hukum itu bagi kebanyakan orang

merupakan sesuatu yang sedapat mungkin dihindari saja.”107

103

Adi Sulistyono, Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-win Solution dalam Perspektif Hukum, Jurnal Hukum Bisnis Volume 25-No.1 Tahun, hal. 74 104

Achmad Ali, Op, Cit, hal. 2 105

As quated in Lincoln the lawyer, Fredrick Trevor Hill dalam James F. Haggerty, ESQ. In The Court of Public Opinion. Winning Your Case with Public Relations. Published byJohn Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA. 2003. Hal. xix. 106

Achmad Ali. Op, Cit, hal. 18 107

Anthon Freddy Susanto. Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna, PT. Refika Aditama, Bandung. 2005, hal. 139.

81

Mahatma Gandhi selama menjadi pengacara senantiasa

memperjuangkan penggunaan jalur non litigasi, walaupun untuk itu

harus kehilangan banyak uang. Hal ini sesuai pernyataan Gandhi

(1927);108

“realised that the true function of a lawyer was to unite parties ... A

large part of my time during about private compromise of hundreds

of cases. I lost nothing therebeby not even money, certainly not my

soul.”

“menyadari bahwa fungsi sebenarnya dari seorang pengacara

adalah untuk menyatukan pihak......sebagaian besar waktu saya

selama kompromi tentang pribadi ratusan kasus”

Terkait hal tersebut, Lawrence M. Friedman menulis:109

“societies without lawyers are common; societies without judges

and courts are much more rare Institutions that resolve, or help

resolve, disputes are ubiquitous; all but very simplest societies have

them. Perhaps the judges evolved from the mediator, that is, a third

person who tries to help people iron out difficulties by themselves-a

kind of go between, without power to force the parties to

settle”“masyarakat tanpa pengacara yang umum; masyarakat tanpa

hakim dan pengadilan jauh lebih jarang lembaga yang

menyelesaikan, atau membantu menyelesaikan, sengketa dimana-

mana, semua tapi sangat sederhana masyarakat memiliki mereka

mungkin hakim berevolusi dari mediator sebagai orang ketiga”

Teori penyelesaian sengketa yang sejalan dengan berbagai

pandangan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Marc Galanter

yaitu “justice in many roams” (keadilan didapatkan di banyak tempat),

tanpa prosedur yang formal.Ahmadi Miru lebih lanjut menguraikan

penyelesaian sengketa secara patut merupakan harapan setiap orang

yang menghadapi sengketa dengan pihak lain, termasuk penyelesaian

108

Adi Sulistiyono, Op. Cit, hal. 78 109

Lawrence M. Friedman, Law and Society an Introduction, Prentice-Hall, inc., Englewood Cliffs, 1977, hal. 27-28

82

sengketa secara patut atas sengketa yang timbul antara konsumen

dengan produsen.110

Disamping itu juga Ahmadi Miru dan Sutarman

Yodo (2004 : 235-236) yang menyatakan bahwa penyelesaian

sengketa melalui pengadilan sangat lambat, diakibatkan oleh proses

pemeriksaan yang sangat formalistik dan teknis. Disamping itu, arus

perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani

dengan beban yang terlampau banyak.111Marc Galanter lebih lanjut

menguraikan, dalam hal menyelesaikan sengketa, masyarakat dapat

memperoleh keadilan melalui forum resmi yang telah disediakan oleh

negara (pengadilan), maupun forum tidak resmi yang disediakan oleh

masyarakat.112

Begitu pula teori dari Franz von Benda-Beckmann yang dikutip

Sulistyowati Irianto, 113 masyarakat juga memiliki mekanisme dan

kapasitas untuk menciptakan hukum dan keadilannya

sendiri.Pendapat senada diuraikan oleh Norber Rouland, “tatkala

sebuah kelompok atau komunitas berkesempatan menarik diri dari

wewenang negara dan undang-undang, kelompok itu tidaklah lenyap

dalam jurang non-hukum.Mekanismenya lalu diatur oleh sistem

mereka sendiri.”114

110

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, 2011,

hal 209 111

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,Hukum PerlindunganKonsumen. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004 hal 235-236 112

Adi Slistyono, Op. Cit. Hal, 78. 113

Sulistyowati Irianto, Menuju Perkembangan Hukum Pro-Keadilan Rakyat, dalam Antonius Cahyadi dan Donny Danardono (ed.). hal. 7. 114

Bernard L. Tanya, Op, Cit, hal. 19

83

Terkait hal tersebut Syed Khalid Rashid dan Syed Ahmad Idid

menulis:115

“In the past, every civilization had its own means of amicable

settlement disputes. Islam gave prominence to shulh (which covers

negotiation, mediation, conciliation, and compromise of action) and

tahkim (arbitration); Chinese preferred xieshang (negotiation and

consultation) and tiaojie (mediation); while Hindu had panchayat

(village tribunal of five elders) in the past and Lok Adalats at

present.”

“ dimasa lalu, setiap perbedaan memilik cara sendiri penyelesaian

damai Islam memberikan keunggulan (yang meliputi negosiasi,

mediasi, konsiliasi, dan kompromi tindakan) tahkim (arbitrase);

xieshang disukai Cina (negosiasi dan konsultasi) dan tiaojie

(mediasi), sedangkan Hindu memiliki panchayat ( pengadilan lima

desa tetua) dimasa lalu dan saat ini “

Daniel S. Lev dalam tinjauannya mengenai kultur hukum di

Indonesia, cara-cara penyelesaian konflik mempunyai karakteristiknya

sendiri disebabkan oleh karena dukungan nilai-nilai tertentu.

Sekalipun terdapat perbedaan intensitas di sana-sini, namun pada

umunya kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang

mendapatkan dukungan kuat masyarakat.116

Menurut Moh. Koesnoe, asas kerukunan dalam kaitanya dengan

penyelesaian sengketa, memunculkan dua ajaran, yakni:117

a. Ajaran penyelesaian sengketa, yakni berangkat dari pandangan

bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan sedemikian rupa

sehingga para pihak kembali berada dalam keadaan semula

sebelum sengketa terjadi.

115

Syed Khalid Rashid dan Syed Ahmad Idid, Mediation and Arbitration in Asia Pacific. IIUM Pres, International Islamic University Malaysia. 2009. hal. xxi. 116

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, hal. xxi 117

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006, hal. 277

84

b. Ajaran pengambilan keputusan, yakni berangkat dari pemikiran

bahwa tidak setiap sengketa dapat diselesaikan melalui ajaran

penyelesaian sengketa.

E. Mediasi Perbankan serbagai Alternatif Peneyelesaian Sengketa

Upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan dan

arbitrase tidakmudah dilakukan,terutama bagi nasabah kecil dan

usaha mikro. Penyelesaian melalui litigasi di pengadilan dan arbitrase

pada umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit, prosedur yang

tidak sederhana dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.

Memperhatikan karekteristik nasabah kecil dan usaha mikro yang

spesifik serta berbeda dengan nasabah menengah dan

besar, penyelesaian sengketa antara bank dengannasabah kecil dan

usaha mikro seyogjanya dapat dilakukan secara sederhana,

murah, dan cepat. Salah satu alternatifnya adalah melalui mediasi

perbankan. Agar hak-hak nasabah dapat terjaga, terlindungi dan

terpenuhi dengan baik perlu segera dibentuk lembaga mediasi

perbankan. Sebelum lembaga tersebut dapat dibentuk, sesuai dengan

kewenangan yang dimilikinya, untuk sementara waktu bank

Indonesia melaksanakan fungsi mediasi perbankan tersebut.118

Dasar hukum Mediasi di Indonesia adalah Undang-Undang No.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa yang berlaku tanggal 12 Agustus 1999. Ketentuan

mengenai mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5). Pada

118

PP BI Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

85

Pasal 6 ayat (3) merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan

dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut

ketentuan Pasal 6 ayat (2). Rumusan Pasal 6 ayat (3) mengatakan

bahwa “atas kesepakatan tertulis para pihak” sengketa atau beda

pendapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat

ahli” maupun melalui “seorang mediator”. UU No. 30 Tahun 1999 tidak

memberikan definisi atau pengertian yang jelas mengenai mediasi

maupun mediator. Dari literatur hukum ada beberapa pengertian

mediasi yang dapat disebutkan disini, antara lain :

1. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa)

dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja

dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang

bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang

memuaskan119.

2. Menurut Christopher W Moore, mediasi adalah intervensi dalam

sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang

bersengketa dan bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak

serta bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang

untuk mengambil keputusan, hanya bertugas membantu pihak-

pihak yang bertikai agar secara sukarela mau 120mencapai kata

119

Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 79 120

Ibid, halaman 80

86

sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah

persengketaan121

.

3. Di dalam Black‟s Law Dictionary dikatakan bahwa mediasi dan

mediator adalah122:

“Mediation is private, informal dispute resolution process in which

a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to

reach an agreement”. “The Mediator has no power to impose a

decision on the parties”.

Mediasi bersifat pribadi, proses penyelesaian sengketa informal,

dimana orang ketiga yang netral, mediator, membantu pihak

yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak

memiliki kekuasaan untuk memaksakan keputusan pada pihak”

4. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan

mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna

mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela

terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang

disengketakan123.

Dari perumusan-perumusan diatas dapat menunjukkan bahwa:124

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar

pengadilan berdasarkan perundingan.

2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa

dalam perundingan.

3. Tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang

mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan)

untuk memutus sengketa para pihak.

121

Felix Oentoeng Soebagjo, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan, Makalah Disampaikan pada Diskusi Terbatas: Pelaksanaan MediasiPerbankan oleh Bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Mediasi Independen, 21 Maret 2007, Yogyakarta, Hlm. 1 122

Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan 21 123

Felix Oentoeng Soebagjo, op.cit., hal. 1 124

Ibid., hal. 1

87

4. Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan

memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai

suatu keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang

hal-hal yang disengketakan.

5. “The assumption…….is that third party will be able to alter the

power and social dynamics of the conflict relationship by

influencing the beliefs and behaviors of individual parties, by

providing knowledge and information , or by using a more

effective negotiation process and thereby helping the

participants to settle contested issues”.

“ asumsinya adalah bahwa..... pihak ketiga akan mampu

mengubah kekuasaan dan dinamika sosial hubungan konflik

dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan perilaku masing-

masing pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi,

atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif

dan dengan demikian membantu para peserta untuk

menyelesaikan masalah.

6. Mediasi adalah Non-Coercive. Ini berarti bahwa tidak ada suatu

sengketa (yang diselesaikan melalaui jalur mediasi) akan dapat

diselesaikan, kecuali hal tersebut disepakati / disetujui bersama

oleh pihak-pihak yang bersengketa125.

Perbedaan antara Mediasi (ADR) dengan Litigasi /Arbitrase126

1. jika kesepakatan hasil mediasi dilanggar, harus ajukan gugatan,

tidak bisa langsung eksekusi;

2. pihak yang bersengketa membuat kesepakatan;

3. para pihak yang menentukan jalannya mediasi;

4. kesepakatan merupakan restrukturisasi dari kontrak yang

disengketakan;

5. win-win solution;

6. jika putusan tidak dilaksanakan,dapat diminta eksekusi ke

pengadilan;

7. hakim/arbiter yang membuat putusan;

8. persidangan ditentukan oleh hukum acara yang berlaku;

9. keputusan didasarkan pada kontrak yang disengketakan;

10. win-lose judgement;

125

Iswahjudi A. Karim, Arbitrase dan Mediasi, Karimsyah Law Firm, Jakarta, 2005, hal. 2 126

Ibid, hal. 2

88

Ada beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil

mediasi127

, yaitu:

1. Keputusan yang hemat;

2. Penyelesaian secara cepat;

3. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak;

4. Kesepakatan-kesepakatan komperehensif dan customized;

5. Praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah

secara kreatif;

6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;

7. Pemberdayaan individu;

8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri

hubungan dengan cara yang lebih ramah;

9. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan;

10. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil

kompromi atau prosedur menang-kalah;

11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu

Sesuai ketentuan Pasal 4 PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

Perbankan dinyatakan bahwa Mediasi Perbankan yang dilaksanakan

oleh bank Indonesia bersifat fasilitatif, dimana bank Indonesia melalui

mediatoryang ditunjuk akan membantu nasabah dan bank untuk

mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka

memperoleh kesepakatan. Sengketa antara nasabah dengan bank

yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh

bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah dapat diupayakan

penyelesaiannya melalui mediasi perbankan.

Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi

perbankan independen yang dibentuk asosiasi

perbankan.Pembentukan lembaga Mediasi perbankan independen

127

Rachmadi Usman, Op, Cit hlm. 83-85

89

sebagaimana dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember

2007.Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga mediasi perbankan

independen melakukan koordinasi dengan bank Indonesia.

fungsimediasi perbankan dilaksanakan oleh bank Indonesia. Fungsi

mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh bank Indonesia pada

upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa

secara mendasar dalam rangka memperoleh Kesepakatan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi mediasi perbankan bank

Indonesia menunjuk mediator. Mediator tersebut harus memenuhi

syarat paling kurang sebagai berikut:

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau

hukum;

b. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas

penyelesaian sengketa; dan

c. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan

Bank.

Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilaksanakan untuk setiap Sengketa yang memiliki nilai tuntutan

finansial paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang

diakibatkan oleh kerugian immateriil.128

Begitu pula dengan ketentuan di dalam Pasal 41 POJK No.

1/POJK.07/2013 yang menentukan bahwa OJK mempersyaratkan

kerugian yang diderita nasabah paling banyak Rp 500.000.000,-. Hal

128

PasaL 2 PP BI Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

90

ini menunjukkan bahwa pihak yang bersengketa yaitu bank dan

nasabah dengan melalui Ootoritas Jasa Keuangan maksimal adalah

Rp. 500.000.000,- 129 Mengaju kepada ketentuan Pasal 2 diatas

apakah sudah memberikan rasa keadilan bagi para nasabah, artinya

apabila nasabah yang memiliki kerugian di bawa Rp. 500.000.000.00

apakah dia berhak juga untuk menagajukan tuntutan. Disinilah perlu

adanya pemahaman hukum terkait dengan tuntutan ganti kerugian

yang harus di cermati oleh pihak bank

Bank indonesia melalui regulasi ketentuan perundang-undangan

dibentuklah lembaga mediasi perbankan, yang mana lembaga ini

telah disosialisasikan melalui Peraturan Bank Indonesia No.

8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 sehingga dengan

demikian bank Indonesia telah menjalankan fungsi mediasi perbankan

sebagai sarana yang sederhana, murah, dan cepat dalam hal

penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank belum dapat

memuaskan nasabah dan menimbulkan sengketa antara nasabah

dengan bank. Pengajuan penyelesaian sengketa dimaksud dapat

disampaikan kepada bank Indonesia oleh nasabah atau perwakilan

nasabah dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa keperdataan yang

timbul dari transaksi keuangan.

129Pasal 41 POJK Nomor : 1 / POJK/.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

91

2. Sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa yang timbul dari

hasil penyelesaian pengaduan nasabah yang telah dilakukan oleh

bank.

3. Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang

diakibatkan oleh kerugian immaterial. Yang dimaksud kerugian

immaterial antara lain adalah kerugian karena pencemaran nama

baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

4. Nilai tuntutan finansial diajukan dalam mata uang rupiah dengan

jumlah maksimal adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah). nilai tuntutan finansial sama juga yang di atur di dalam

ketentuan OJK mempersyaratkan kerugian yang diderita nasabah

paling banyak Rp 500.000.000,-.Jumlah tersebut dapat berupa

kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada nasabah,

potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat

dilaksanakannya transaksi keuangan Nasabah dengan pihak lain,

dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah untuk

mendapatkan penyelesaiannya sengketa.

5. Batas waktu pengajuan adalah paling lambat 60 (enampuluh) hari

kerja, yang dihitung sejak tanggal surat hasil penyelesaian

pengaduan nasabah dari bank. Dalam ketentuan OJK di jelaskan

juga dikatakan bahwa fasilitas pengaduan nasabah oleh OJK

adalah maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari

setelah akta kesepakatan dilakukan.

6. Nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada lembaga

Mediasi perbankan secara tertulis dengan menggunakan formulir

terlampir atau dibuat sendiri oleh nasabah dan dilengkapi dokumen

pendukung antara lain:

a. Foto copy surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan

bank kepada nasabah.

b. Foto copy bukti identitas nasabah yang masih berlaku.

c. Surat penyataan yang ditandatangani di atas meterai yang

cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam

proses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga

arbitrase, peradilan, atau lembaga Mediasi lainnya dan belum

pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh

Bank Indonesia.

d. Foto copy dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa

yang diajukan

92

e. Foto copy surat kuasa, dalam hal pengajuan penyelesaian

sengketa dikuasakan.

Menurut Badriyah Harun, ada beberapa hal yang merupakan

aturan mediasi, antara lain sebagai berikut :

a. Nasabah dan bank wajib menyampaikan dan mengungkapkan

seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok sengketa

dalam pelaksanaan mediasi

b. Seluruh informasi dari para pihak yang berkaitan dengan proses

mediasi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak

dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain diluar pihak-

pihak yang terlibat dalam proses mediasi, yaitu pihak-pihak selain

nasabah, bank dan mediator

c. Mediator bersifat netral, tidak memihak dan berupaya membantu

para pihak untuk menghasilkan kesepakatan.

d. Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah

kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan

bukan merupakan rekomendasi atau keputusan mediator.

e. Nasabah dan bank tidak dapat meminta pendapat hukum

(legaladvice) maupun jasa konsultasi (legal counsul) kepada

mediator.

f. Nasabah dan bank dengan alasan apapun tidak akan mengajukan

tuntutan hukum terhadap mediator, pegawai maupun Bank

Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan, baik atas

kerugian yang mungkin timbul karena pelaksanaan atau eksekusi

akta kesepakatan, maupun oleh sebab-sebab lain yang terkait

dengan pelaksanaan mediasi.

g. Nasabah dan bank yang mengikuti proses mediasi berkehendak

untuk menyelesaiakan sengketa. Dengan demikian, nasabah dan

bank bersedia, melakukan proses mediasi dengan itikad baik,

bersikap kooperatif dengan mediator selama proses mediasi

berlangsung dan menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan

tanggal dan tempat yang telah disepakati130

Apabila dalam proses mediasi tercapai kesepakatan antara

nasabah, perwakilan dengan bank maka kesepakatan yang

130

Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta Pustaka Yustia, hlm 129

93

dihasilkan tersebut harus dituangkan dalam akta kesepakatan yang di

tanda tangani oleh nasabah, atau perwakilan nasabah dengan bank.

Akta kesepkatan ini bersifat final dan mengikat bagi bank dan

nasabah. Berdasar ketentuan Surat Edaran BI No.8/14/DPNP tanggal

1 Juni 2006 Tentang Mediasi Perbankan, akta kesepakatan bersifat

final dan mengikat. Artinya sengketa yang telah diselesaikan tidak

dapat diajukan untuk proses fasilitasi ulang di OJK dan berlaku

sebagai undang undang bagi konsumen dan bank dan apabila tidak

ada kesepakatan, maka konsumen dan bank menandatangani berita

acara hasil fasilitasi OJK yang menyatakan tidak ada kesepakatan di

antara para pihak, sehingga dalam hal ini konsumen dapat

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Bank wajib

melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara

nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam

akta kasepakatan.

Apabila tidak tercapainya kesepakatan melalui mediasi antara

nasabah atau perwakilan dengan bank tentu pihak yang merasa

dirugikan akan melakukan upaya lanjutan penyelesaian sengketa

melalui proses arbitrase atau peradilan. Jika nasabah atau perwakilan

nasabah dan bank melakukan upaya lanjutan, maka mereka sepakat

untuk :

a. Tidak melibatkan mediator maupun bank Indonesia sebagai

pelaksana fungsi mediasi perbankan untuk memberikan

keasaksian dalam pelaksanaan peradilan dimaksud

94

b. Tidak meminta mediator maupun bank Indonesia menyerahkan

sebagaian atau seluruh dokumen mediasi yang di tatausahakan

bank Indonesia, baik berupa catatan, laporan, risalah, laporan

proses mediasi dan atau berkas lainnya yang terkait dengan

proses mediasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia

bahwa pelaksanaan mediasi pelaksanaan proses mediasi sampai

dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak nasabah atau

perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi.

Namun jangka waktu proses mediasi dapat diperpanjang sampai 30

(tiga puluh) hari kerja berikut berdasarkan kesepakatan nasabah atau

perwakilan nasabah.

Pengajuan penyelesaian sengketa disampaikan kepada Direktorat

Investigasi dan Mediasi Perbankan. Namun peraturan bank Indonesia

tidak mengatur dimana saja mediasi dapat dilaksanakan. Pengaduan

disampaikan oleh nasabah kepada alamat diatas, namun

pelakasanaan mediasi dapat dilakukan pada wilayah hukum kantor

perwakilan bank Indonesia di seluruh indonesia, tergantung dimana

nasabah dan bank bersengketa. Hal ini untu memudahkan para pihak

untuk melakukan proses mediasi.131

131

Susilawetty, 2013 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Penerbit Gramata Publishing, Komp Jatiwarna Indah Jln. Bunga Matahari V Blok E No 1 Pondok Gede Bekasi, hlm 141-143

95

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak

biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga

manfaat mediasi dapat dirasakan.

F. Landasan Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir

pendapat teori,mengenai suatu masalah yang dapat dijadikan sebagai

bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis. Teori adalah

serangkaian preposisi atau keterangan yang saling berhubungan

dalam sistim deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atau

suatu gejala132

a. Teori Keadilan (Grand Theory)

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori

hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan.Konsep keadilan

tindak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli

saja.Banyak para pakar dari berbegai didiplin ilmu memberikan

jawaban apa itu keadilan. seperti Thomas Aqunas, Hari Chand,

Aristoteles, John Rawls, R. Dowkrin, R. Nozick dan Posner

sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep

keadilan.133Tetapi dalam penerapan teori keadilan peneliti lebih

132

Teori merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabugkan dengan pengalaman empiris, sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasaan yang rasional sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskannya dan untuk mendapat verivikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran. M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Peneltian ( Bandung Mandar Maju,1994) 133

Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of Justice, (Massachussetts, Havard University Press, 1971), hal 22

96

condong mengunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John

Rawls.

John Rawls, dalam buku A Theory of Justice.Teori keadilan

Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:134

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap

kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu

sendiri,

2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam

kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk

pemanfaatan kekayaan alam (“social goods”). Pembatasan

dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan

keuntungan yang lebih besar.

3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan

terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk meberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan

3 (tiga) prinsip kedilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera

ahli yakni:

1. Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty of principle)

2. Prinsip perbedaan (differences principle)

3. Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: Equal

liberty principle /Prinsip kebebasanharus diprioritaskan dari pada

prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, Equal opportunity principle/

Prinsip persamaan kesempatan harus diprioritaskan dari pada

differences principle / Prinsip Perbedaan.

Keadilan adalah Kejujuran (Justice As Fairnes) Masyarakat

adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu

134

Ibid, hlm 27

97

karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu – tetapi

disisi yang lain – masing-masing individu memiliki pembawaan

serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam

kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan

jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak

dan pembawaan yang berbeda disatupihak dengan keinginan

untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama?,setiap

orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan

tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin

tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan

tentang keadilan yang tengah berkembang.Orang-orang atau

kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui

konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan. Situasi yang sama

dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat Tidak ada

pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang

lainnya.

Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan

dengan pihak lainnya secara seimbang.“Posisi Original” yang

bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh

ciri Rasionalitas (rationality), Kebebasan (freedom), dan

Persamaan (equality).135Guna mengatur struktur dasar masyarakat

(basic structure of society).Setiap orang memiliki hak yang sama

135

Ibid

98

atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel

dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap

orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”Dalam hal ini

kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

a. kemerdekaan berpolitik (political of liberty),

b. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi

(freedom of speech and expression),

c. kebebasan personal (liberty of conscience and though).

d. kebebasan untuk memiliki kekayaan (freedom to hold property)

e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.136

Difference principle (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial

dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat

sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak

diuntungkan.Equal opportunity principle (prinsip persamaan

kesempatan)- Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi

semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan

kesempatan yang adil.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prisip keadilan Rawls, yakni equal

liberty principle/ Prinsip kebebasan yang sama dan inequality

principle / Prinsip ketidaksetaraan Akan tetapi inequality principle/

Prinsip ketidaksetaraanmelahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni

Difference principle/prinsip perbedaandan Equal opportunity

principle / prinsip persamaan kesempatan yang akhirnya berjumlah

136

Ibid

99

menjadi 3 (tiga) prisip, dimana ketiganya dibangun dari kotrusi

pemikiranOriginal Positio / Posisi asli

b. Teori Perlindungan Hukum (Middle Theory)

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

setiap objek hukum. Berkaitan dengan teori perlindungan hukum

terhadap nasabah, penulis mengambil pendapat dari Marulak

Pradede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan

Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah

penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 teori yaitu, teori

perlindungan secara impilisit (implicit deposit protection) ,

d a n t e o r i p e r l i n d u n g a n s e c a r a e k s p l i s i t (Explicit

deposit protection). 137 Mengenai teori perlindungan secara

implisit(implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang

dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif,

yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.

Perlindungan ini yang diperoleh melalui:

(1) peraturan perundang-undangan dibidang perbankan,

(2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan

pembinaan yang efektif, yangdilakukan oleh bank

Indonesia,

(3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah

lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap

sistem perbankan padaumumnya,

(4) memelihara tingkat kesehatan bank,

137Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,Kencana Pernada Media grup,

Jakarta2011, hlm., 145

100

(5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

(6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan

kepentingan nasabah, dan

(7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.138

Mengenai teori perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit

protection),yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu

lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga

apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut

yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank

yang gagal tersebut, perlindungan ini diperoleh melalui

pembentukan lemabaga yang menjamin simpanan masyarakat,

sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26

Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum.139

Beberapa mekanisme yang digunakan dalam rangka

perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut :140

1. Pembuatan Peraturan Baru

Lewat pembuatan peraturan baru atau merevisi peraturan

yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan

perlindungan kepada nasabah suatu bank. Banyak peraturan

yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan

melindungi nasabah. Akan tetapi lebih banyak lagi diperlukan

seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.

138

Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, (Jakarta Sinar Harapan, 1998) hlm 133 - 134 139

Ibid, hlm 146 140

Munir Fuady, Arbitase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), (Bandung: Citra

Aditya Bakti,2003) hlm 104-105

101

2. Pelaksanaan Peraturan yang sudah ada

Salah satu cara lain memberikan perlindungan kepada

nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada

dibidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas

moniter, khususnys peraturan yang bertujuan melindungi

nasabah sehingga dapat dijamin law enforcement yang baik.

Peraturan perbankan tersebut harus ditegakan secara objektif

tanpa melihat siapa deriktur, komisaris, atau pemegang saham

dari bank yang bersangkutan.

3. Perlindungan Nasabah Deposan lewat Lembaga Asuransi

Deposito

Perlindungan nasabah, khususnya lembaga deposan

melalalui lembaga asuransi deposan yang adil dan predictable

ternyata juga membawa hasil yang positif.

4. Memperketat Perizinan Bank

Memperketat perizinan untuk suatu pendirian bank baru

adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan

qualifiedsehingga dapat memberikan keamanan bagi para

nasabahnya

5. Memperketat Pengaturan di Bidang Kegiatan Bank

Ketentuan yang menyangkut kegiatan bank banyak juga

yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk

melindungi nasabah. Pengaturan-pengaturan tersebut misalnya

102

ketentuan mengenai permodalan, manajamen, aktiva produktif,

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan kesehatan bank

6. Memperketat Pengawasan Bank

Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis

bank, maka pihak otoritas, khususnya bank Indonesia (juga

dalam hal ini menteri kuangan) harus melakukan tindakan

pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada,

baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank

swasta. Hanya saja perlu diperhatikan disini bahwa sebagai

pengawas, bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara

langsung interen dari bank yang diawasinya itu. Sebab

pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan

pengurus bank tersebut. Karena itu, harus jelas batas-batas

dari ikut campur tangan bank Indonesia sehingga tidak

mengambil porsi kewenangan dari pengurus bank tersebut.

c. Teori Konflik (Applied Theory)

Teori ini dikemukakan Schuyt, bahwa konflik merupakan

situasi yang didalamnya dua pihak atau lebih mengejar tujuan-

tujuan yang satu dengan yang lain yang tidak dapat di selesaikan

dan dimana mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar

menentang tujuan-tujuan pihak lain141

141

Theo Hubjers , Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah ( Yogyakarta ; Kanisius, 1982) hal 128-129

103

Dalam situasi ini dibedakan bentuk-bentuk penyelesaian

sengketa secara yuridis dan non yuridis penyelesaian konflik

dapat timbul ke permukaan dalam berbagai bentuk seperti melalui

musyawarah atau perundingan. Kedua belah pihak yang ada

dalam konflik dapat menyelesaikan secara internal jadi kedua

belah pihak memiliki kebebasan untuk menyelesaiakan konflik

tersebut dengan baik.

Menurut Satjipto Raharjo Mengatakan bahwa :

Hukum melindungi kepentingan seorang dengan cara

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak

dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian

dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keleluasaannya

dalam masyarakat itu biasa di sebut sebagai hak, melainkan

hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh

hukum kepadanya.142

Achmad Ali Mendefenisikan :

Konflik adalah setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang

memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-

masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain

gagal mencapai suatu pendapat dan masing-masing pihak

saling berusaha untruk memperjuangkan se4cara sadar tujuan-

tujuan pokok mereka143

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari

konflik pada umumnya.Salah satu fungsi hukum adalah untuk

menyelesaikan konflik di dalam masyarakat.Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Harry. C. Bredemeier :

142

Satjipto Raharjo, Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (teaching Order

Finding Disorder), Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Unversitas Diponegoro Semarang 15 desember 2008, hal 8 143

Achmad Ali,2004,Sosiologi Hukum. Kajian Empiris Terhadap PengadilanBP.

IBLAM, Jakarta, hlm 64

104

The function of the law is the ordely resolution of conflicts. As

this implies, the law, (the clarest model of which I shall take to

be the court system) is brought into operatiohnj after there hes

been a conflict. Someonev claimst that is interests have been

violated by someone else. The court‟s task is to render a

decesion that will prevent the conflict – and all potential confict

lake it from disrupting productive cooperartion...144

fungsi hukum adalah resolusi sistem konflik. Karena ini berarti,

hukum, (model yang harus diambil untuk menjadi sistem

pengadilan) dibawa kekegiatan setelah ada konflik. Tugas

pengadilan adalah untuk membuat suatu keputusan yang akan

mencegah konflik dan semua konflik potensial dari yang

mengganggu kerjasama produktif.

Menurut Bredemeier, fungsi hukum adalah menertibakan

pemecahan konflik-konflik. Secara tidak langsung hukum baru

berfungsi setelah ada konflik. Yaitu jika sesoarang mengkalim

bahwa kepentingan-kepentinganya telah diganggu oleh orang lain.

Sering dikemukakan bahwa pembicaraan tentang hukum baru di

mulai apabila terjadi suatu konflik antara dua pihak kemudian

diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga.Gary Goodpaster

dalam “ tinjauan terhadap penyelesaian sengketa” dalam buku

Arbitrase di Indonesia mengatakan bahwa :

Setiap masyarakat memiliki berbagai cara untuk memperoleh

kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaiakan

sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa

tertentu jelas memilki konsekuensi, baik bagi para pihak yang

bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya.

Karena adanya konsekuensi itu, maka sangat di perlukan untuk

menyalurkansengketa-sengketa tertentu kepada suatu

mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi

mereka145

144

Ibid, hlm 59 145

Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase (Jakarta Raja Grafindo Persada 2000) hal 3

105

Hal ini berarti dalam dalam penyelesaian suatu konflik terdapat

berbagai cara yang di tempuh oleh sesorang atau masyarakat.

Setiap penyelesaian sengketa mempunyai konsekuensi yang

berbeda-beda. Oleh karena itu dalam suatu proses penyelesaian

sengketa harus diperhatikan juga kebiasaan masyarakat setempat

sehingga diperoleh suatu penyelesaian sengketa yang

tepat.Alternative dispute resolution (ADR) merupakan suatu istila

asing yang perlu dicarikan padannya dalam bahasa indonesia.

Berbagai istilah dalam bahasa indonesia telah di perkenalkan

dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti Pilihan

Penyelesaian Sengketa (PPS) 146 mekanisme penyelesaian

sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar

pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara

kooperatif.

ADR sering diartikan sebagai alternative to litigation dan

alternative to adjudication.Pemelihan terhadap salah satu dari dua

pengertian tersebut menimbulkan impilikasi yang berbeda.Apabila

pengertian pertama menjadi acuan (alternative to litigation),

seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

termasuk arbitrase yang merupakan bagian dari ADR. Apabila

ADR (diluar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari

146

Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) memperkenalkan dan memberikan sarana penyelesaian linfgkungan hidup di luar Pengadilan (ADR) didayagunakan /diefektifkan sebatgai pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif

106

pengertian ADR sebagai alternative to adjudication dapat meliputi

penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif

seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dilihat dari

perkembangan ADR di Amerika serikat, maka ADR yang

dimaksud adalah ADR sebagai alternative to adjudication. Hal ini

disebabakan keluaraan (outcome)adjudication baik pengadilan

maupun arbitrase cenderung menghasilkan win-lose bukan win-

win sehingga solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang

bersengketa (mutual acceptable solution) sangat kecil tercapai.147

Altschul yang dikutip oleh H. Priyatna Abdulrassyid dalam

bukunya “Albitrase dan Penyelesaian Sengketa” mengatakan

bahwa ADR ialah :

“a trial of a case before a private tribunal agreed to by the

parties so as to save legal costs, avoid public, and avoid

lenghty trial delays”.

"Sebuah persidangan kasus di depan pengadilan swasta yang

disepakati oleh para pihak sehingga dapat menghemat biaya

hukum, menghindari masyarakat, dan menghindari penundaan

pengadilan yang ketat

Kemudian Philip D. Botswick (going private with the juficial

system, 1995 atau menjadi pribadi dengan sistem juficial)

mengatakan bahwa Alternative Dispute Resolation (ADR) adalah

147

Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembangaan dan Aspek Hukum (Jakiarta Ghalia Indonesia,) 2000, hlm 36

107

sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang

bertujuan:148

a) Menyelesaiakan sengketa hukum diluar pengadi9lan demi

keuntungan para pihak.

b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran

waktu yang biasa terjadi.

c) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya di

ajukan ke pengadilan.

Jacqueline M Nolan-Harley menjelaskan bahwa ADR “ is umbrella

term which refers generally to alternatives to court adjudication of

dispute such a negotation, mediation, arbitration, mini trial and

summary jury trial.”149

Disini Jacqueline M Nolan-Harley menekankan bahwa

penyelesaian sengketa alternatif itu sebagai istila protektif yang

merunjuk secara umum kepada alternatif-alternatif ajudikasi

pengadilan atas konflik, tanpa menyinggung konsiliasi sebagai

bentuk penyelesaian sengketa alternatif.

Blacks Law Dictionary menjelaskan ADR adalah :

Terems refers to procedures setting disepute by means other

than litigation; e.g by arbitration, mediation, mini trial. Such

prosedures which are usually less costly and more

expeditiousm, are increasingly being used in commercial and

labor disepute, divorcee action, in resolving motor vehicle and

medical malpractice tort claims, and in other dispute that would

likely otherwise involve court litigatio150

mengacu pada prosedur pengaturan perselisihan dengan cara

selain litigasi, misalnya melalui arbitrase, mediasi, mini trial.

Dimana prosedur seperti yang biasanya lebih murah semakin

sering digunakan dalam komersial dan perselisihan tenaga

kerja, dalam menyelesaikan kendaraan bermotor dan gugatan

klaim malpraktek medis dan dalam sengketa lain yang

kemungkinan akan dinyatakan melibatkan litigasi pengadilan

148

H Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar (Jakarta, Fikahati Aneka, 2002) hal 15 149

Jacqueline M Nolan-Harley, Alternative Dispute Resolution In Arbitration Nushell, (St. Paul. Minn; West Publishing Co. 1992), hal 1-2 150

Henry Campebell, Blacks Law Dictionary, editon ( st Paul..Minn West publising. Co, 1990) hal 78

108

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternative

Penyelesian Sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati

para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara

konsiliasi, mediasi, konsilidasi, atau penilaian para ahli (Pasal 1

angka 10).Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ADR atau

APS adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para

pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam

menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi atau melibatkan pihak

ke tiga yang netral.

d. Teori Penyelesaian Sengketa (Applied Theory)

Teori hukum yang dikemukakan oleh Lucy V. Kazt, 151 yaitu

keberhasilan proses penyelesaian sengketa alternatif melalui

mediasi dikarenakan adanya “equitable and legal remedies” yang

memberikan adanya kesederajatan yang sama dan penggantian

kerugian secara hukum yang harus dihormati oleh para pihak. Para

pihak mempunyai keyakinan bahwa penyelesaian sengketa

melalui mediasi akan mendapat remedy for damages bagi mereka

dengan win-win solution bukan winlose solution. Di sini, para pihak

“sama-sama menang” tidak saja dalam arti ekonomi atau

keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan

151 Lucy V. Katz., “Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?,” American Business Law Journal 575, (1988), hal. 588.

109

reputasi (nama baik dan kepercayaan). Selanjutnya, mediasi

memiliki prinsip bahwa putusan tidak mengutamakan

pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar

kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan. Selain dapat

mempersingkat waktu penyelesaian, mediasi juga diharapkan

mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai

sikap dan kegiatan pihak yang berperkara. Proses mediasi juga

menimbulkan efek sosial, yaitu semakin mempererat hubungan

sosial atau hubungan persaudaraan. Dengan mediasi, dapat

dihindari cara-cara berperkara melalui pengadilan yang mungkin

menimbulkan keretakan hubungan antara pihak-pihak yang

bersengketa.

Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi

dapat berjalan lebih informal, terkontrol oleh para pihak serta lebih

mengutamakan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa

untuk mempertahankan kelanjutan hubungan yang telah dibina.

Dalam persfektif equitable apabila terjadi perdamaian tidak

semata-mata atas dasar keputusan hukum atau ekonomi, tetapi

atas dasar pertimbangan kejujuran, hubungan antar pribadi, dan

banyak keinginan yang sulit dimengerti seperti; kebutuhan akan

permintaan maaf, dan pengakuan akan adanya harga diri. Hal ini,

mengakui bahwa kesederajatan dalam mediasi di pengadilan

dapat mengungkapkan sifat manusia yang sering kali sembunyi

110

dibalik topeng hukum (masks of the law).152Equitable and legal

remedies meliputi specific performance, damage remedies, dan

liquidated damages.153 Sebagian besar yang paling sesuai dalam

upaya-upaya hukum untuk penyelesaian (remedy) terhadap

pelanggaran ketentuan penyelesaian sengketa alternatif

berdasarkan keputusan specific performance. Equity akan

memberikan specific performance suatu kontrak ketika upaya-

upaya hukum untuk penyelesaian tidak cukup. Dalam proses

mediasi specific performance (pelaksanaan apa yang dijanjikan

dalam kontrak) akan memerlukan pemeliharaan hubungan baik

antara para pihak, hal ini berada dalam pemecahan masalah yang

akan dirundingkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Kedua belah pihak itu akan saling berinteraksi dalam suatu proses

yang dirancang untuk mengurangi permusuhan dengan

meningkatkan komunikasi, memperbaiki hubungan dan membantu

para pihak mencapai kesepakatan. 154 Damage remedies, bagi

pihak yang tidak melanggar mungkin mampu mendapatkan

kembali pentingnya ganti rugi (damages). Hak untuk mendapatkan

ganti rugi karena itikad buruk (bad faith) dalam penyelesaian

sengketa alternatif dapat diterima. Suatu perbuatan berdasarkan

152Jacqueline M. Nolan Haley. “Court Mediation And The Search For Justice Through Law”, Washington University Law Quartely 74, (1996), hal. 84. 153

Lucy V. Katz, Op.Cit. 590. 154

Joel Lee, “The Enforceability of Mediaton Clauses in Sngapore,” Singapore Journal of Legal Studies 229, (1999), hal. 243.

111

itikad buruk atau berbohong dalam perjanjian merupakan

kesalahan, karena bersumber dari :

“that covenant of good faith and fair dealing requires that

neither party do anything which will deprive the other of the

benefit of the agreement.”

"Bahwa perjanjian itikad baik dan kesepakatan yang adil

mensyaratkan bahwa kedua belah pihak tidak melakukan

sesuatu yang akan menghilangkan manfaat lain dari

kesepakatan tersebut."

Upaya hukum untuk penyelesaian ganti rugi terhadap itikad

buruk dari kesepakatan ada ketika setiap pihak menyangkal

kewajiban atau menolak untuk melaksanakan tanpa alasan.

Selanjutnya, dalam liquidated damages dapat dilaksanakan

dengan syarat-syarat tertentu yang meliputi ganti rugi yang sulit

diperkirakan dan kerugian yang dapat diantisipasi. Dimana harus

ada beberapa indikasi pada waktu kesepakatan itu dirundingkan

dapat diterima dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun,

bagaimanapun proses pengakuan ganti rugi itu sendiri terjadi tidak

berubah dari prinsipnya yaitu melalui sebuah proses penyelesaian

yang adil dan jujur. Berbeda dengan proses pengadilan yang

menciptakan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah

(win-lose), dan bahkan sering juga pihak yang menang di

pengadilan merasa seperti pihak yang kalah karena ada

112

pembatasan terhadap ganti kerugian, dan ada penundaan

terhadap biaya kerugian.155

Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga dapat mengurangi

permusuhan dan mengizinkan para pihak mengontrol hasil

penyelesaian sengketanya dengan satu penekanan kenetralan,

tanggung jawab individu, dan kewajaran timbal balik yang ada

dalam mediasi. Penyelesaian sengketa dengan mediasi juga

mengizinkan para pihak menemukan suatu penyelesaian yang

sesuai dengan keinginan mereka, bahkan terhadap persetujuan

yang mereka sepakati bersama.156 Selain itu, mediasi juga memiliki

kapasitas untuk mengakui adanya secara psikologis akan adanya

kebutuhan-kebutuhan rohani dari para pihak, termasuk kebutuhan

untuk berdamai, memaafkan, dan untuk dimaafkan.157

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini dititk beratkan pada peranan lembaga mediasi

perbankan dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi. Didalam

ketentuan bank Indonesia lembaga khusus yang menangani yaitu

lembaga mediasi perbankan bank Indonesia (BI). Lembaga ini

bertugas untuk menyelesaikan penyelesaian secara nonlitigasi (di luar

pengadilan).Lembaga ini terbentuk sesuai dengan Peraturan Bank

155Danny Ciraco, “Forget The Mechanics And Bring In The Gardeners,” University of Baltimore Intellectual Property Law Journal 9, (2000), hal. 81 156

Bridget Genteman Hoy, “The Draft Uniform Mediation Act In Context: Can It Clear Up The, Clutter?”, Saint Louis University Law Journal 44, (Summer 2000), hal. 1125. 157

Jacqueline M. Nolan-Haley, “The Merger Of Law And Mediation: Lessons From Equity Jurisprudence And Roscoe Pound,” Cardozo Journal of Conflict Resolution 6, (2004), h. 69.

113

Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006. Mediasi adalah proses penyelesaian

sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang

bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan

sukarela terhadap sebagian atau seluruh masalah yang

disengketakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji lebih

lanjut peranan lembaga mediasi perbankan dalam penyelesaian

sengketa nonlitigasi, dengan variabel pertamanya bagaimana

kedudukan hukum mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa

nonlitigasi dengan indikatornya bentuk pengaturan, kewenangan dan

struktur kelembagaan variabel pertama tersebut termasuk dalam tipe

penelitian hukum normatif (legal research) pendekatan yang

dipergunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan

perundang-undangan (status approach), 158 dan pendekatan

konseptual (conseptual approach) 159 dan pendekatan perbandingan

(comparativeapproach), 160 yang fokus penelitiannya tertuju pada

bahan-bahan hukum tertulis, kemudian mengkaji secara mendalam

dengan menganalisa isi (content analysis) peraturan perundang-

undangan yang ada.

158

Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta; 2007. hal 93, bahwa pendekatan-pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 159

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang

2005, hal 252, bahwa pengunaan pendekatan konsep tertuju pada hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian . 160

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hal 132 bahwa pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

114

Selanjutnya dalam variabel yang kedua adalah pelaksanaan

mediasi perbankan dapat menyelesaiakan sengketa di bidang

perbankan indikatornya penyelesaian sengketa perkreditan,

penyelesaian sengketa kartu kredit dan penyelesaian sengketa ATM

dan pada variabel yang ketiga adalah pelaksanaan

putusan/kesepakatan dengan indikatornya terhadap bank maupun

terhadap nasabah. Kemudian baik variabel yang kedua maupun yang

ketiga mengunakan kajian secara empiris dengan pendekatan

sosiologi terhadap fakta hukum/ data hukum yang ada yang bertujuan

untuk mengetahui secara faktual keadaan yang sebenarnya yang

terjadi dilapangan (masyarakat).

Dengan demikian, jika ketiga variabel tersebut berserta masing-

masing indikatornya terharmonisasi dengan baik, maka diharapkan

akan dapat terwujudnya penyelesaian sengketa dibidang perbankan

yang efisensi dan berkeadilan. Untuk lebih jelasnya dapat tercermin

dalam bagan kerangka pikir berikut ini

115

Bagan 1 :

Bagan KerangkaPikir :

Peranan Lembaga Mediasi

Perbankan

Landasan Teori :

- Teori Keadilan

- Teori Perlinduangan Hukum

- Teori Sengketa

- Teori Penyelesaian Sengketa

Landasan Hukum :

- UU No. 30 Tahun 1999

- PBI No 7/7/PBI/2005

- Perma No 1tahun 2016

- PBI No 8/5/2006

- POJK No 1/POJK.07/2013

- POJK No 1/POJK.07/2014

-SEOJK No 2/SOJK.07/2014

Pelaksanaan MediasiPerbankan

1. Penyelesaian Sengketa

Perkreditan

2. Penyelesaian Sengketa Kartu

Kredit

3. Penyelesaian Sengketa ATM

Pelaksanaan Putusan/

Kesepakatan

1. Terhadap BANK

2. Terhadap

Nasabah

Kedudukan Hukum

1. Kewenangan

2. Kompetensi

3. Struktur

Kelembagaan

Terwujudnya Lembaga Mediasi

Perbangkan Yang Efektif Dalam

Menyelesaikan Sengketa Antara

Bank Dan Nasabah Bank.

116

H. Defenisi Operasional

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dipahami

secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka

perlu dikemukakan batasan-batasan dari beberapa istilah yang

digunakan, antara lain :

1. Mediasi ialah proses penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh

mediator dengan tidak memiliki kewenangan memutus atau

memaksakan sebuah penyelesaian.

2. Kedudukan Hukum ialah hukum memiliki kekuasaan penuh dalam

mengatur aplikasi keadilan dalam penyelenggaraan negara atau

menjunjung tinggi hukum sebagai dasar bersikap dan berperilaku.

3. Kewenangan ialah kekuasaan membuat keputusan memerintah

dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

4. Kompetensi ialah ketentuan yang terkait dengan kewenangan

dalam penyelesaian sengketa

5. Struktur kelembagaan ialah kerangka organisasi yang merupakan

visualisasi dari tugas dan wewenang serta tanggung jawab.

Jabatan dan jumlah pejabat serta batas-batas formal dalam hal

apa lembaga itu beroprasi.

6. Peranan lembaga Mediasi Perbankan ialah sebuah lembaga atau

unit yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaiakan

pertikaian atau perselisihan antara pihak nasabah dan bank guna

117

mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela

terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang

disengketakan.

7. Penyelesaian sengketa Perkreditan ialahpenyelesaian kredit

bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan

debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit

sehingga diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk

menyelesaikan kredit.

8. Penyelesaian sengketa Kartu Kredit ialah penyelesaian kartu

kredit bermasalah Sebagai alat transaksi yang tidak lepas dari

kekeliruan yang bersifat teknis maupun kesalahan yang bersifat

yuridis yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban para pihak yang terkait dengan transaksi menggunakan

kartu kredit.

9. Penyelesaian sengketa ATM ialah penyelesaian yang terkait

dengan pengunaan ATM, yang sering menimbulkan kerugian bagi

nasabah ketika mengunakan mesin ATM untuk menarik uangnya

10. Pelaksanaan Putusan atau Kesepakatan ialah pelaksanaan atau

penerapan hasil dari penyelesaian sengketa tersebut.

11. Terhadap Bank ialah bank harus melaksanakan putusan

kesepakatan yang telah di mediasi

12. Terhadap Nasabah ialah nasabah wajib melaksanakan putusan

kesepakatan dengan itikad baik

118

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah metode penelitian hukum (legal research)

yang bersifat empiris, yakni penelitian untuk mengkaji konsep-konsep

hukum terkait dengan lembaga mediasi perbankan dalam

pelaksanaannya di lapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual

approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan

sosiologi

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Provinsi Papua

tepatnya di Bank Indonesia Perwakilan Propinsi Papua terletak di Kota

Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, yang memiliki wilayah

pengawasan terhadap bank-bank dengan karakteristik penelitian

kesamaan di berbagai daerah, khususnya berkaitan dengan peranan

lembaga mediasi perbankan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura

alasan pemilihan ini terkait dengan ada tidaknya penetapan

pengadilan terkait dengan akta perdamaian yang di laksanakan oleh

mediasi perbankan. Advokat atau pengacara pemilihan advokat atau

pengacara terkait dengan adanya kewenangan mereka dalam

119

penaganan kasus-kasus perdata dalam kaitannya dengan mediasi

perbankan.

Kabupaten kerom, dengan melakukan pemilihan kabupaten ini

sebagai tempat penelitian karna terdapat beberapa nasabah yang

belum mengetahui atau mendapat informasi terkait dengan proses

penyelesaian pengaduan maupun proses mediasi perbankan ketika

terjadi sengketa antara nasabah dengan bank.

Kabupaten Jayapura (sentani),dengan melakukan pemilihan

kabupaten ini penelitian ini sebagai tempat penelitian karna terdapat

beberapa nasabah yang belum mengetahui atau mendapat informasi

terkait dengan proses penyelesaian pengaduan maupun proses

mediasi perbankan ketika terjadi sengketa antara nasabah dengan

bank

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa

mediasi perbankan seperti pimpinan pada Bank Indonesia

Perwakilan Provinsi Papua, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas

1A Jayapura, Advokat / Pengacara serta Nasabah.

120

2. Sampel Penelitian

Sampel yang ditarik dalam penelitian purposif sampling, yaitu

sampel ditentukan sendiri oleh penulis. Dengan demikian maka

sampel dalam penelitian ini adalah :

a. Bank Indonesia Perwakilan Propinsi Papua 2 orang. alasan

pemilhan 2 orang tersebut berkaitan dengan kewenanganya

yaitu sebagai pimpinan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi

Papua dan Kepala Bagian Kredit yang berkaitan dengan

mediasi perbankan.

b. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura sebanyak 3

orang, alasan pemilihan hakim tersebut di karenakan ingin

mengetahui informasi tentang ada atau tidaknya penetapan

pengadilan terkait akta perdamaian yang berasal dari mediasi

perbankan.

c. Advokat atau Pengacara sebanyak 3 orang, alasan pemilihan

advokat ini di karenakan mereka sering mendampingi klein

yang terkait dengan kasus perbankan maupun pada saat

mediasi perbankan serta tangapan terhadap pelaksanaan

ketentuan mediasi perbankan

d. Kabupaten Kerom yaitu nasabah pada Bank BNI Kantor

Cabang Pembantu Kabupaten kerom sampel yang di ambil

berjumlah 15 orang

121

e. Kabupaten Jayapura yaitu terkait dengan nasabah pada Bank

Mandiri Cabang Pembantu Kabupaten Jayapura dan Bank

Danamond sampel yang di ambil berjumlah 30 orang, dengan

demikian jumlah responden 53 orang

D. Jenis dan Sumber Data

penelitian ini adalah penelitian data kualitatif yang terdiri dari data

primer dan data sekunder, keduanya saling melengkapi dan

mendukung. Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk

menunjang hasil penelitian adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

lapangan penelitian yang bersumber dari:

a. nasabah,

b. pimpinan maupun kepala perkerditan pada kantor Bank

Indonesia Perwakilan Propinsi Papua

c. Hakim dan

d. advokat atau Pengacara

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa sumber-sumber

resmi seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan

lainnya seperti majalah maupun ketentuan perundang-undangan

yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan

membaca buku-buku, majalah-majalah dan sejenisnya yang relevan

122

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam topik permasalahan

ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (field research) dilakukan untuk

memperoleh data primer dengan melakukan kuisoner atau daftar

pertanyaan dan wawancara yaitu mendatangi responden dengan

melakukan tanya jawab.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yaitu analisis

untuk menganalisis data yang tidak dapat di kuantifikasi seperti bahan

pustaka, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan masalah yang di kaji

Adapun data yang di peroleh dari responden melalui angket secara

terstruktur dilapangan untuk kepentingan kuantifikasi data, di

pergunakan dalam bentuk deskriptif dengan analisis tabel frekuensi

atau persentase dengan rumus :

P = f/N x 100% = ...keterangan : P = Persentase , F = Frekuensi.

N = Jumlah responden

123

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum

1. Kewenangan

Kedudukan hukum Bank Indonesia (Bank Indonesia

Perwakilan Provinsi Papua) mempunyai kewenangan hanya

mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di wilayahnya.

Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan mengambil

keputusan atau menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan

bank. Bank indonesia harus memiliki independesi atau

kemandirian dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. hal

ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang

Bank Indonesia yang menyatakan bahwa “ Bank Indonesia adalah

lembaga negara yang indepeden dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya”. Namun Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia maka

dibentuk lembaga pengawas pada jasa keuangan melalui Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

(untuk selanjutnya disebut UU OJK). OJK merupakan lembaga

negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan

supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor

jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa

124

keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor

pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,

dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan

lainnya.

Kemudian Ketentuan yang di atur didalam Peraturan Bank

indonesia Nomor 8 / 5 / PBI / 2006 tentang mediasi perbankan

sebagaimana telah di ubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor

10 / 1 / PBI / 2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8 / 5 / PBI / 2006 tentang mediasi perbankan

belum mencerminkan sifat sukarela dari para pihak yang

bersengketa dalam memilih lembaga mediasi dan mediator

sebagai alternative penyelesaian sengketa.

OJK sendiri telah menerbitkan Peraturan No.1/POJK.07/2013

Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Pada Pelaku Jasa Keuangan dan Peraturan No 1/POJK.07/2014

Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa

Keuangan, namun tidak menjelaskan secara mendetail mengenai

prosedur mediasi perbankan, melainkan menjelaskan secara

umum mengenai prosedur mediasi jasa keuangan meliputi pasar

modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan

lembaga jasa keuangan lainnya. Berbeda dengan Bank Indonesia

yang sebelumnya mengatur mediasi perbankan secara khusus

melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang

125

Mediasi Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

8/14/DPNP/2006 Tentang Mediasi Perbankan, dimana Peraturan

Bank Indonesia dan Surat Edaran tersebut telah memberikan

pemahaman secara mendetail mengenai prosedur mediasi

perbankan.

OJK memiliki berbagai kewenangan, baik dalam rangka

pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan.

Kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam

mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam

Undang – Undang OJK maupun Undang- Undang di sektor jasa

keuangan lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan OJK

maupun Peraturan Dewan Komisioner. Adapun untuk

melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa

wewenang antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan,

penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap

Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan

jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk

kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Secara substansial bisa dikatakan bahwa kewenangan OJK

merupakan amanat konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa

keuangan berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan, serta

126

akuntabel.Tujuan ini pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan

sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.1

Peraturan Bank Indonesia adalah sebuah aturan hukum.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004, sumber hukum fomal yang berlaku saat ini adalah Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, dan Peraturan Daerah 2 sebagaimana diatur dalam Pasal

7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004, bahwa jenis peraturan

perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi. Kemudian dalam Penjelasan dinyatakan bahwa jenis

peraturan perundang-undangan tersebut antara lain peraturan yang

dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, dan Iain-

lain.

Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana

telah diubah Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan, tidak terdapat pengaturan secara khusus tentang

1 Hermansyah, 2012, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ed.2, Kencana, Jakarta, hlm 228 2 Febrian, Eksistensi Kelembagaan Mediasi Perbankan Dalam Peraturan Bank Indonesia

Terhadap Sistem Aturan Hukum, disampaikan pada “Diskusi Terbatas Mengenai Mediasi

Perbankan, Kerjasama Bank Indonesia dengan Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum

Sriwijaya”, (Palembang, tanggal 12 April 2007), hal. 13

127

mediasi perbankan. Namun jika dikaitkan dengan Undang - Undang

Nomor 10 tahun 2004, maka Peraturan Bank Indonesia mediasi

perbankan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. 3 Adapun peraturan yang lebih tinggi atau

berkaitan dengan mediasi perbankan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l999

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang

Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476)4

6. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK No.1/2013”);

3 Ibid, hal. 14

4 Lihat Konsiderans PBI Mediasi Perbankan

128

7. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa (“POJK No. 1/2014”); dan5

8. Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari

2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“SE OJK No.

2/2014”)

Perlindungan nasabah yang kuat diperlukan untuk

pembentukan sebuah sistem perbankan yang mantap, yang pada

akhirnya bermuara pada sebuah sistem perbankan yang efisien,

kuat, dan mantap guna menciptakan stabilitas sistem keuangan

yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itulah

terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, maka

peneliti ingin memperkuat hal tersebut dengan teori hukum yang di

kemukakan oleh Marulak Pardede dengan dua teori yaitu teori

perlindungan secara impilisit (implicit deposit protection), d a n

teori perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection).6

Mengenai teori perlindungan secara implisit (implicit deposit

protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan

dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan

terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh

melalui: (1) peraturan perundang-undangan dibidang perbankan,

(2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan

5 lihat salinan konsiderans POJK tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan & salinan Konsiderans POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa serta SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan Bab IV, hlm 5 6 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Pernada Media grup,

Jakarta2011, hlm., 145

129

yang efektif, yang dilakukan oleh bank Indonesia, (3) upaya

menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada

khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada

umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan

usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian

kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan

(7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.7

Mengenai teori perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit

protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga

yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank

mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti

dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal

tersebut, perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga

yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam

Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan

terhadap Kewajiban Bank Umum.8

Kemudian dalam rangka mewujudkan perlindungan yang kuat,

maka Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan

terkait yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/6/PBI/2005,

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005, dan Peraturan

Bank Indonesia Nomor.8/5/PBI/2006, di samping itu juga OJK

sendiri juga dalam hal yang sama mengelurkan beberapa peraturan

7 Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, (Jakarta Sinar Harapan,

1998) hlm 133 - 134 8 Ibid, hlm 146

130

terkait dengan perlindungan konsumen seperti Peraturan OJK No.

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan, Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran OJK No.

2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan

Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa

Keuangan

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/6/PBI/2005

tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk

Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” dan Peraturan Bank

Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang

“Penyelesaian Pengaduan Nasabah” yang menjadi bagian dari

Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005 merupakan titik tolak

dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor .8/5/PBI/2006

tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan” sebagai

bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2006, yang

merupakan realisasi dari upaya bank Indonesia untuk

menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat Undang

– Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya

kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan

konsumen (nasabah), Sebagai bagian dari Paket Kebijakan

Perbankan, penerbitan ketiga ketentuan tersebut akan dapat

membawa dimensi baru dalam pengaturan perbankan dengan turut

131

diperhatikannya pula kepentingan nasabah secara eksplisit sebagai

aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan

perbankan. 9Adapun penjelasan lebih lanjut tentang Peraturan Bank

Indonesia yang terkait dengan pembentukan mediasi perbankan

sebagai berikut:

a. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data

Pribadi Nasabah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/6/PBI/2005

diatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa

memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun

calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank,

baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun

produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank.

Peraturan Bank Indonesia ini mensyaratkan bahwa informasi

yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-

kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara

berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada

suatu produk. Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia

diatas diatur pula bahwa penyampaian informasi harus

dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus

dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah

9 Muliaman D. Hadad , “Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur

Perbankan Indonesia,” Http://www.bi.go,id, diakses tgl 19 Nov 2015

132

dimengerti. Pada bagian lainnya, Peraturan Bank Indonesia

tersebut juga mengatur mengenai pembatasan penggunaan

data pribadi nasabah hanya untuk kepentingan internal bank.

Dari perspektif regulator, penerbitan Peraturan Bank

Indonesia tersebut memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi

dan memberdayakan nasabah serta untuk meningkatkan aspek

good governance pada bank. 10 Dari sisi perlindungan dan

pemberdayaan nasabah, implementasi efektif dari Peraturan

Bank Indonesia tersebut akan dapat meningkatkan

pemahaman nasabah mengenai suatu produk sehingga

nasabah akan memiliki bekal yang cukup untuk memutuskan

apakah produk bank yang akan dimanfaatkannya sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Agar

informasi yang diterima oleh nasabah tidak simpang siur dan

terdapat kejelasan mengenai karakteristik produk bank yang

sebenarnya, maka pemberian informasi tersebut diarahkan

untuk memenuhi kriteria tertentu dan terstandarisasi. Oleh

karena itu, diperlukan pengaturan yang secara spesifik dapat

mengarahkan pemberian informasi yang lengkap, akurat,

terkini, dan utuh. Selain itu, pembatasan penggunaan data

pribadi nasabah akan meningkatkan rasa aman dan nyaman

nasabah dalam berhubungan dengan bank karena untuk dapat

10 http://lawyerindonesia.blogspot.eom/2007/8/pei-lindungan-nasabah-dalara-sistem.litml, diakses pada tanggal 29 November 2015

http://lawyerindonesia.blogspot.eom/2007/8/pei-lindungan-nasabah-dalara-sistem.litml

133

memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk

tujuan komersial bank harus terlebih dahulu meminta ijin

kepada nasabah yang bersangkutan (kecuali ditetapkan lain

oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

Pada sisi lain, penerapan Peraturan Bank Indonesia

Nomor. 7/6/PBI/2005 secara konsisten dan efektif juga akan

membawa manfaat pada bank berapa peningkatan good

governance karena mekanisme dan tata cara penggunaan

produk, termasuk hak dan kewajiban nasabah dan bank, wajib

diungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi

produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak langsung

akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam

kegiatan operasional bank. Selain itu, pembatasan penggunaan

data pribadi nasabah hanya untuk keperluan internal bank juga

akan memberikan perlindungan kepada bank dari tuntutan

hukum karena hak-hak pribadi nasabah terlindungi dengan

baik.

b. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005

tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bank Indonesia

mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap

pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi

kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam POJK No.1/2013

134

mewajibkan setiap bank untuk memiliki unit yang dibentuk

secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan

menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen tanpa

dipungut bayaran. hal yang sama juga di atur di dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005 tentang

Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 4 ayat (1) Bank

wajib memiliki unit dan atau fungsi yang di bentuk secara

khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan

menyelesaikan pengaduan yang di ajukan oleh nasabah dan

atau perwakilan nasabah. Kemudian dalam Peraturan Bank

Indonesia ini diatur mengenai tata cara penerimaan,

penanganan, dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan.

Selain itu, bank diwajibkan pula untuk memberikan laporan

triwulanan kepada bank Indonesia mengenai pelaksanaan

penyelesaian pengaduan nasabah tersebut, dengan demikian

maka baik Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan OJK

dalam pelaksanaannya harus mementingkan nasabah /

konsumen

Pada prinsipnya, baik Peraturan Bank Indonesia maupun

Peraturan OJK diatas mengatur bahwa bank atau OJK tidak

diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan

secara lisan maupun tertulis. Untuk pengaduan lisan, bank

wajib menyelesaikannya dalam waktu 2 hari kerja sedangkan

135

untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20

hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja

berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.11

Untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan

ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap

triwulan bank diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bank

Indonesia mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang dan

telah diselesaikan oleh bank. Laporan ini nantinya akan disusun

sedemikian rupa sehingga akan mudah diketahui produk apa

yang paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling

sering dikemukakan nasabah. Melalui laporan ini pula bank

Indonesia akan dapat memantau permasalahan yang

kemungkinan dapat berkembang menjadi permasalahan yang

bersifat sistemik sehingga dapat segera dilakukan langkah-

langkah preventif untuk mencegah ekskalasi permasalahan

yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada

lembaga perbankan. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia

Penyelesaian Pengaduan Nasabah ini memiliki dua tujuan

utama yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat pada lembaga perbankan dan untuk menurunkan

11

Lihat Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

136

publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi

reputasi bank tersebut 12

Tabel 4.1 Pengertian tentang Mediasi Perbankan yang Terdapat

Pada Sumber Hukum yang Terkait

No

Nama dan Bentuk Peraturan

Perundang-Undangan

Di ataur dalam

Pasal /Penjelasan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Peraturan Bank Indonesia

Nomor : 10 / 1 / PBI / 2008


Nomor : 8 / 5 / PBI / 2006

Surat Edaran Nomor : 8 / 14 / DPNP


Nomor : 7 / 7 / PBI / 2005

Surat Edaran Nomor : 7 / 24 / DPNP


Nomor : 10 / 10 / PBI / 2008

Surat Edaran Nomor : 10 / 13 /

DPNP

Peraturan OJK No.

1/POJK.07/2013

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014

Surat Edaran OJK No.

2/SEOJK.07/2014

Pasal 3 Ayat (1)

Bab II Pasal 3

Perihal : Mediasi

Perbankan

Pasal 2 Ayat (2)

Perihal :

Penyelesaian

Pengaduan

Pasal 16 Ayat (1),

(2), (3)

Perihal :

Perubahan atas

surat Edaran

Nomor : 7 / 24 /

DPNP Tentang

Penyelesaian

Pengaduan

Bab I Ketentuan

Umum Pasal 1

Ayat (3)

Bab I Ketentuan

Umum Pasal 1

Ayat (2)

Bab IV

12

Lihat Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

137

Dari tabel tersebut di atas dapat di jelaskan bahwa pelaksanaan

ketentuan mengenai mediasi perbankan dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Bank Indonesia Nomor .10/I/PBI/2008 tentang

perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor .8/5/PBI/2006

diatur :

Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi

Perbankan Independen yang dibentuk asosiasi Perbankan.

Dari uraian penjelasan pasal tersebut peneliti berpendapat

bahwa pelaksanaan pembentukan lembaga mediasi perbankan ini

harus di perjelas proses pembentukannya, termasuk

pembentukannya pada tingkat atau unit – unit yang terdapat pada

masing-masing bank ataukah pada bank Indonesia dalam hal ini

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua sebagai tempat

pelaksanaan proses mediasi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor .1/POJK.07/2013 mewajibkan setiap bank untuk

memiliki unit yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank

untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan

oleh Konsumen tanpa dipungut bayaran. Pengaduan harus didasari

atas adanya kerugian/potensi kerugian finansial pada Konsumen

karena kesalahan atau kelalaian bank..

Kemudian pada tabel tersebut juga pada penjelasan Bab II

Pasal 3 yaitu tentang penyelenggara mediasi perbankan, menurut

peneliti bahwa sebagaimana yang sudah di amanatkan dalam

Peraturan Bank Indonesia tersebut yang mana penyelengaraan

138

mediasi perbankan di laksanakan oleh bank Indonesia, maka perlu

adanya suatu kajian normatif tidak hanya pelaksanaan mediasi

tersebut di laksanakan oleh pihak bank Indonesia tetapi harus juga

dilaksanakan oleh bank-bank yang bernaung di bawa bank

Indonesia dalam bentuk pembentukan unit-unit kecil yang

mempunyai kewenangan dalam penyelenggaran mediasi

perbankan atau juga di perkuat dengan ketentuan yang di

tetapakan di dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Terkait dengan surat edaran yang di keluarkan oleh Bank

Indonesia kepada seluruh bank dan nasabah bank tentang perihal

mediasi perbankan sebagaimana yang tertera di dalam tabel

tersebut diatas, maka menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh

penelti, barangkali untuk pihak bank menyangkut surat edaran hal

tersebut sudah menjadi bagian yang harus dilksanakan oleh setiap

bank tentang pelaksanaan mediasi perbankan tersebut. Namun

sebaliknya untuk nasabah informasi tentang surat edaran

pelaksanaan mediasi perbankan tidak menggetahui atau tidak

mendapat informasi bahwa adanya pelaksanaan mediasi

perbankan sebagai mana yang di jelasakan dalam surat edaran

dimaksud hal ini lah yang harus di perhatikan dan di pahami oleh

pihak bank dalam memberikan informasi tentang pelakasanaan

mediasi perbankan sebagaimana yang di amantakan dalam surat

edaran tersebut

139

Dalam tabel tersebut diatas terkait dengan Pasal 1 ayat (2),

menyangkut penyelesaian pengaduan nasabah dimana jelaskan

bahwa :

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk

pihak yang telah memiliki rekening namun memanfaatkan jasa

bank untuk melakukan transaksi (walk in customer)

Menurut peneliti dari hasil penelitian bahwa dalam pelaksanan

penyelesaian pengaduan oleh nasabah, maka perlindungan

terhadap nasabah sangatlah penting, sering kali nasabah berada

pada posisi lemah yang harus mengikuti ketentuan yang sudah di

tetapkan oleh pihak bank. seharusnya adanya ketentuan hukum

atau pasal yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor :

7 / 7 / PBI / 2005 yang menyangkut perlindungan hukum terhadap

nasabah bukan hanya tentang proses penyelesaian pengaduan

oleh nasabah, hal inilah yang sering menjadi kelemahan dari

pelaksanaan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Kemudian di dalam tabel diatas dijelasakan pula tentang

pelaksaan surat edaran yang di keluarkan oleh bank Indonesia

menyangkut penyelesaian pengaduan nasabah, maka menurut

peneliti bahwa pelaksanaan surat edaran dimaksud harus juga di

informasikan kepada nasabah sehingga nasabah dapat mengetahui

atau dapat mengimplementasikan surat edaran tersebut . Hal inilah

yang kurang mendapat perhatian dari pihak bank

140

Pada point yang selanjutnya dari tabel tersebut diatas yang

menyangkut Peraturan Bank Indonesia tentang perubahan atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 7 / PBI / 2005 , Pasal 16 ayat

(1), (2) dan (3) serta perubahan surat ederan Nomor : 7 / 24 /

DPNP Tentang Penyelesaian Pengaduan, maka menurut peneliti

bahwa pelaksanan Peraturan Bank Indonesia, maupun penerbitan

surat edaran tentang perubahan penyelesaian pengaduan oleh

nasabah, kiranya di sertai juga adanya penetapan pasal – pasal

maupun penjelasan-penjelasan dalam surat edaran terkait dengan

perlindungan hukum bagi nasabah, karna hal tersebut sangatlah

penting sehingga nasabah merasa nyaman dalam kapasitanya

sebagai nasabah penanam modal maupun nasabah yang

memperoleh kredit dari pihak bank tersebut. disamping itu juga

informasi maupun sosialisasi maupun pembentukan badan atau

lembaga-lembaga ataupun unit-unit kecil pada setiap bank dalam

proses maupun penyelesaian pengaduan yang di ajukan oleh

nasabah tersebut.

Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan

mediasi perbankan juga merupakan bagian dari OJK untuk itu

didalam tabel tersebut juga di jelaskan tentang ketentuan OJK yaitu

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Bab I Ketentuan umum

Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan tentang perlindungan

141

konsumen, kemudian Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (2) yaitu

lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang

melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan Surat

Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014

tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada

Pelaku Usaha Jasa Keuangan pada Bab IV menyatakan bahwa

penyelesaian pengaduan melalui lembaga alternatif penyelesaian

sengketa, menurut peneliti ketentuan hukum dari Pelaksanaan

Peraturan OJK tersebut belum optimal di laksanakan artinya

kurangnya pengetahuan nasabah tentang cara melakukan

pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan, luasnya lingkup fungsi dan

tugas Otoritas Jasa Keuangan yang tidak hanya mengurusi

masalah sengketa antara bank dengan nasabah, tetapi juga lingkup

tugas Otoritas Jasa Keuangan yang juga menangani tentang

asuransi dan pasar modal dan banyaknya pengaduan yang

diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kasus atau sengketa

antara nasabah dengan bank baik melalui pengaduan secara

langsung maupun melalui telepon atau secara online.

2. Kompetensi

Terkait dengan kompetensi kedudukan hukum maka telah

disebutkan bahwa khusus untuk penyelesaian sengketa perbankan

antara nasabah dengan bank, berdasarkan Peraturan Bank

142

Indonesia Nomor . 8/5/PBI/2006 dapat dilaksanakan oleh mediasi

perbankan yang sedianya akan dilaksanakan oleh Lembaga

Mediasi Independen. Namun mengingat Lembaga Mediasi

Independen belum dapat dibentuk oleh Asosiasi Perbankan, maka

fungsi mediasi perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh bank

Indonesia. Kemudian mengenai mediasi perbankan Otoritas Jasa

Keuangan juga telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa yang merupakan amanat dari POJK No.

1/POJK.07/2013. Lembaga ini baru dibentuk pada tanggal 21

Januari 2016. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa ini sebenarnya telah diamanatkan sewaktu masih dalam

kewenangan Bank Indonesia.

Mediasi merupakan suatu proses negosiasi penyelesaian

masalah (sengketa) dimana suatu pihak, tidak memihak, netral,

tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu

mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil

negosiasi yang memuaskan.13 Mediasi biasa dipakai untuk

menyelesaikan case-case keperdataan. Peraturan Bank Indonesia

Nomor .8/5/PBI/2006 memberikan kewenangan kepada bank

Indonesia untuk sementara melaksanakan mediasi perbankan

sebelum terbentuknya lembaga mediasi perbankan indipenden,

13 Garry Goodpaster, 1999, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi

9, Jakarta: Elips.

143

yang selambat-lambatnya dibentuk 31 Desember 2007.14 Artinya,

pelaksanaan mediasi perbankan oleh bank Indonesia bersifat

sementara (temporary) sebelum terbentuknya lembaga baru yang

secara khusus melaksanakan mediasi perbankan nantinya.

Fungsi mediasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terbatas

pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang

permasalahan atau sengketa yang timbul di antara mereka untuk

memperoleh kesepakatan. Adapun yang dimaksud dengan

“membantu nasabah dan bank” adalah bank Indonesia

memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara memanggil,

mempertemukan, mendengar, dan memotivasi nasabah dan bank

untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi atau

keputusan.15

Dalam hal penyelesaian sengketa tersebut dapat peneliti

kaitkan dengan teori hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh

oleh Lucy V. Kazt,16 yaitu keberhasilan proses penyelesaian

sengketa alternatif melalui mediasi dikarenakan adanya “equitable

and legal remedies” yang memberikan adanya kesederajatan yang

sama dan penggantian kerugian secara hukum yang harus

dihormati oleh para pihak. Para pihak mempunyai keyakinan

bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mendapat

14 Pasal 3 ayat 2 dan 4 PBI No 8/5/PBI/2006 (ketentuan ini dihapus melalui PBI N0. 10/1/PBI/2008) 15 Pasal 4 dan penjelasan PBI No 8/5/PBI/2006 16 Lucy V. Katz., “Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?,” American Business Law Journal 575, (1988), hal. 588.

144

remedy for damages bagi mereka dengan win-win solution bukan

winlose solution. Di sini, para pihak “sama-sama menang” tidak

saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga

kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan).

Banyak para ahli berpendapat bahwa Peraturan Bank Indonesia

Nomor. 8/5/PBI/2006 dan SEBI No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006

tentang Mediasi Perbankan, tidak sepenuhnya sesuai prinsip

mediasi, karena:17

a. Pengajuan penyelesaian mediasi hanya dilakukan oleh

nasabah/perwakilan nasabah (Pasal 7 ayat (1) PBI No.

8/5/PBI/2006);

b. Mengandung unsur paksaan (kewajiban) kepada bank untuk

memenuhi panggilan BI dan mengikuti proses mediasi (Pasal 7

ayat (2) PBI No. 8/5/PBI/2006);

c. Terdapat ancaman pengenaan sanksi adimistratif dan tingkat

kesehatan bank (seharusnya dalam rangka pengawasan) jika

bank tidak melaksanakan hal-hal yang ditentukan dalam Akta

Kesepakatan Mediasi ( Pasal 16 PBI No. 8/5/PBI/2006).

Terlepas dari perdebatan yang masih berlangsung, di bawah ini

Penelti akan memaparkan beberapa ketentuan dan mekanisme

penyelesaian sengketa melalui Forum Mediasi Perbankan

sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

Nomor. 8/5/PBI/2006 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor.

17 Mohammad Fajrul Falaakh, 2007, Perlindungan Nasabah Bank Melalui Fungsi Mediasi dan Supervisi Bank Indonesia, Makalah pada Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia & Pembentukan Lembaga Mediasi Independen, Kerjasama Bank Indonesia dan Magister Hukum UGM, Denpasar, 11 April 2007

145

10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Pertama, Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian

sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak

yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk

kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh

permasalahan yang disengketakan (Pasal 1 angka 5 PBI No.

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan).

Adapun yang menjadi penyelenggara mediasi perbankan

sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan

Bank Indonesia Nomor. 8/5/PBI/2006, yakni:

a) Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk

asosiasi perbankan

b) Lembaga ini saat ini belum terbentuk, (akan dibentuk selambat-

lambatnya 31 Des 2007), sehingga fungsi Mediasi Perbankan

untuk sementara dilaksanaan oleh Bank Indonesia.

Penyelengaraan mediasi perbankan juga di laksanakan dalam

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.

01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut antara

lain mengatur mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa

keuangan yang dapat ditempuh melalui 2 tahapan yaitu

penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa

Keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa

146

melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (external

dispute resolution).

Kedua, Proses beracara dalam mediasi perbankan secara

teknis telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.

8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP

tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

a) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka mediasi

perbankan kepada bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau

perwakilan nasabah.

b) Dalam hal nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan

penyelesaian sengketa kepada bank Indonesia, bank wajib

memenuhi panggilan bank Indonesia.

Syarat-syarat Pengajuan penyelesaian sengketa melalui

mediasi perbankan (Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006), yaitu:

a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung

yang memadai;

b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada

bank;

c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum

pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau

belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga

mediasi lainnya;

d) Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;

e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi

perbankan yang difasilitasi oleh bank Indonesia; dan

f) Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam

puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian

pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.

Dalam Ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 menentukan

fasilitas pengaduan nasabah oleh OJK, di dalam ketentuan tersebut

147

juga dikatakan bahwa fasilitas pengaduan nasabah oleh OJK

adalah maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari

setelah akta kesepakatan dilakukan, OJK menunjuk fasilitator untuk

mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka

memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/5/PBI/2006

menyebutkan bahwa proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah

atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian

mediasi (agreement to mediate) yang memuat: Kesepakatan untuk

memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa; dan

persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang

ditetapkan oleh bank Indonesia, kemudian bank wajib mengikuti

dan mentaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh

nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Catatan yang bisa diberikan adalah bahwa perlu pengaturan

dalam hal bank tidak mau menandatangani perjanjian mediasi

(agreement to mediate), padahal nasabah telah melakukan

pengaduan baik secara lisan atau tulisan, serta tidak puas terhadap

penyelesaian yang diberikan oleh bank yang bersangkutan. Untuk

itu di sini diusulkan agar sejak semula para pihak sudah setuju

untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui

mediasi, yaitu dengan mencantumkan klausula mediasi (mediation

clause) dalam perjanjian pokoknya, yakni dalam perjanjian kredit

148

atau perjanjian pembiayaan, serta dalam hal produk penghimpunan

dana dapat disertakan pada buku rekening simpanan nasabah

bahwa dalam hal terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui

lembaga mediasi perbankan setelah terlebih dahulu menempuh

prosedur pengaduan nasabah.

Adanya penetapan klausula mediasi inilah yang disebut sebagai

mandatory mediation18 yang didasarkan pada kesepakatan

bersama oleh para pihak sebagai wujud dari sistem terbuka (open

system) dari hukum perjanjian, yakni perjanjian terkait dengan

penyelesaian sengketa (vide Pasal 1338 Jo Pasal 1320

KUHPerdata). Dengan mencantumkan klausula mediasi dalam

perjanjian pokoknya menyebabkan bank maupun nasabah terikat

untuk melaksanakannya semata-mata karena memang

diperjanjikan (asas pacta sunt servanda).

Ketiga, secara lebih detail dalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, ketentuan dan proses

mediasi perbankan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pengajuan Penyelesaian Sengketa

a. Pengajuan penyelesaian sengketa nasabah hanya dapat

dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah, termasuk

18 Felix Oentoeng Soebagjo, 2007, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di

Bidang Perbankan, Bahan Diskusi Terbatas “Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dan Pembetukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen”, Kerjasama Magíster Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Bank Indonesia, Yogyakarta, 21 Maret 2007.

149

lembaga, badan hukum dan atau bank lain yang menjadi

nasabah bank tersebut

b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa keperdataan yang

timbul dari transaksi keuangan

c. Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis

dengan format sesuai Lampiran 1 SEBI (Surat Edaran Bank

Indonesia) dengan menyertakan dokumen yang

dipersyaratkan.

Pelaksana fungsi Mediasi Perbankan dapat menolak

pengajuan penyelesaian sengketa yang tidak memenuhi

persyaratan dimaksud. menurut Niko Jefta,19 penyelesaian

sengketa di luar pengadilan dapat melalui 2 jalur (Pasal 39 )

yaitu

a. melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan

b. melalui fasiltasi oleh OJK

Artinya bahwa ketika terjadi konflik atau sengketa nasabah

bisa mengunakan sarana ketentuan peraturan OJK yang

menjelaskan tentang proses penangangan perkara dengan

mengunakan jalur yang sudah di atur di dalam ketentuan

peraturan OJK tersebut

2. Batas waktu

Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan paling lama

60 (enam puluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal surat

hasil penyelesaian pengaduan nasabah dari bank sampai

dengan tanggal diterimanya pengajuan penyelesaian sengketa

19 Wawancara dengan Bapak Niko Jefta Staf KOJK Papua dan Papua Barat 25 April 2015

150

oleh pelaksana fungsi mediasi perbankan secara langsung dari

nasabah atau tanggal stempel pos apabila disampaikan melalui

pos. Proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang dihitung sejak nasabah dan

bank menandatangani perjanjian mediasi (agreement to

mediate) sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan.

OJK sendiri dalam pelaksanan waktu penyelesaian sengketa

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Peraturan

OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,

proses pelaksanaan fasilitasi oleh OJK paling lama 30 hari

kerja sejak penandatanganan perjanjian fasilitasi, dan dapat

diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja berikutnya

berdasarkan kesepakatan konsumen dan bank. Kesepakatan

hasil dari proses fasilitasi oleh OJK dituangkan dalam

kesepakatan perdamaian yang ditandatangani konsumen dan

bank. Berdasarkan SEBI No. 8/2006 kesepakatan perdamaian

bersifat final dan mengikat, artinya sengketa yang telah

diselesaikan tidak dapat diajukan untuk proses fasilitasi ulang

di OJK dan berlaku sebagai undang-undang bagi konsumen

dan bank

3. Nilai tuntutan finansial

Nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan diajukan

dalam mata uang Rupiah dengan batas paling banyak sebesar

151

Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Begitu pula dengan

ketentuan di dalam Pasal 41 POJK No. 1/POJK.07/2013 yang

menentukan bahwa fasilitas pengaduan oleh OJK

mempersyaratkan kerugian yang diderita nasabah paling

banyak Rp 500.000.000,-. Begitupun dengan syarat lainnya,

dimana Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006 jo PBI No.10/1/PBI/2008

sama dengan Pasal 41 POJK No. 1/POJK.07/2013.

4. Cakupan nilai tuntutan finansial

a. Nilai kumulatif dari kerugian yang telah terjadi pada nasabah

b. Potensi kerugian karena penundaaan atau tidak dapat

dilaksanakannya transaksi keuangan nasabah dengan pihak

lain.

c. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah untuk

mendapatkan penyelesaian sengketa.

d. Nilai tuntutan finansial ini tidak termasuk nilai kerugian

immaterial.

5. Prosedur

a. Atas dasar pengajuan penyelesaian sengketa oleh nasabah,

pelaksana fungsi mediasi perbankan dapat melakukan

klarifikasi atau meminta penjelasan kepada nasabah dan

bank secara lisan dan atau tertulis

b. Pelaksana fungsi mediasi perbankan memanggil nasabah

dan bank untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi

perbankan. Apabila nasabah dan bank sepakat

menggunakan mediasi perbankan sebagai alternatif

penyelesaian sengketa, nasabah dan bank wajib

menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate).

c. Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi dituangkan

dalam suatu Akta Kesepakatan yang bersifat final dan

mengikat bagi nasabah dan bank

.

152

Di dalam OJK juga adanya prosedur penyelesaian

sengketa yaitu didahului dengan penyelesaian pengaduan

konsumen pada bank. Kemudian ketika tidak memenuhi

kesepakatan, baru timbul sengketa. Ketika timbul sengketa,

nasabah dapat memilih penyelesaian sengketa di pengadilan

atau di luar pengadilan. Ketika nasabah memilih penyelesaian

sengketa di luar pengadilan, maka nasabah dapat

menyelesaikan sengketanya melalui Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa atau dengan fasilitas penyelesaian

sengketa oleh OJK

Dalam hal pelaksanaan yang dimaksud dengan bersifat

final adalah sengketa tersebut tidak dapat diajukan untuk

dilakukan proses mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi

perbankan, sedangkan yang dimaksud dengan mengikat

adalah kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi

nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor.

8/5/PBI/2006 disebutkan bahwa bank wajib mempublikasikan

adanya sarana alternatif penyelesaian Sengketa di bidang

perbankan dengan cara mediasi kepada nasabah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP

tanggal 1 Juni 2006 tersebut disebutkan bahwa informasi yang

wajib dipublikasikan oleh bank paling kurang memuat:

153

a. Prosedur yang harus ditempuh nasabah untuk dapat

mengajukan penyelesaian sengketa;

b. Persyaratan pengajuan penyelesaian sengketa;

c. Batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa;

d. Dalam hal pelaksanaan nilai tuntutan finansial maksimum

untuk setiap sengketa, sama halnya dengan OJK yang di

atur di dalam POJK No.1/2013 yaitu berupa kerugian

finansial yang telah terjadi pada nasabah, potensi kerugian

karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya

transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain, dan atau

biaya- biaya yang telah dikeluarkan nasabah untuk

menyelesaikan sengketa; dan

e. Cakupan nilai tuntutan finansial tidak termasuk nilai

kerugian immaterial.

Tugas publikasi ini di samping perlu dilaksanakan oleh setiap

bank, menurut hemat Peneliti hendaknya juga dilaksanakan oleh

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua sejak dini

melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, misalnya

dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan di bidang perbankan

khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini

perlu dilakukan mengingat masyarakat perlu memperoleh edukasi

di bidang mediasi perbankan, sehingga nasabah riil maupun yang

potensial (masyarakat yang belum menjadi nasabah bank) sejak

awal telah mengetahui bahwa ada sarana yang dapat ditempuh

untuk mencegah terjadinya kerugian dalam hal melakukan

transaksi keuangan dengan bank yang dilakukan dengan bantuan

pihak ketiga yang netral dan impartial, serta memenuhi asas

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

154

Lebih lanjut Peneliti berpendapat bahwa ketentuan ini akan

efektif jika klausula yang berisi perjanjian mediasi (agreement to

mediate) tertulis dalam produk-produk yang diberikan oleh bank,

misalnya pencantuman dalam klusula penyelesaian sengketa

pada perjanjian kredit/pembiayaan yang diberikan bank atau

pencantuman dalam rekening nasabah deposan.

Berdasarkan pada pemaparan di atas menunjukkan bahwa

penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan

hampir sama dengan mediasi perbankan di era otoritas jasa

keuangan, khususnya selama masih difasilitasi OJK. Persamaan

tersebut terlihat dari pengaturan mengenai kewajiban menempuh

penyelesaian secara internal dengan bank, syarat, jangka waktu,

dan penandatanganan perjanjian mediasi.

Mediasi perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1)

PBI No. 8/5/PBI/2006 jo PBI No.10/1/PBI/2008 dilaksanakan untuk

setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling

banyak Rp 500.000.000,-. Begitu pula dengan ketentuan di dalam

Pasal 41 POJK No. 1/POJK.07/2013 yang menentukan bahwa

fasilitas pengaduan oleh OJK mempersyaratkan kerugian yang

diderita nasabah paling banyak Rp 500.000.000,-. Begitupun

dengan syarat lainnya, dimana Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006 jo

PBI No.10/1/PBI/2008 sama dengan Pasal 41 POJK No.

1/POJK.07/2013.

155

Proses mediasi dimulai dengan pengajuan penyelesaian

sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank

Indonesia oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Proses mediasi

dimulai ketika nasabah atau perwakilan nasabah dan bank

menandatangani perjanjian mediasi. Proses mediasi paling lama

30 hari setelah perjanjian mediasi ditandatangani dan dapat

diperpanjang selama 30 hari. Ketentuan Pasal 42 sampai dengan

Pasal 45 POJK No. 1/POJK.07/2013 menentukan fasilitas

pengaduan nasabah oleh OJK, di dalam ketentuan tersebut juga

ditentukan bahwa para pihak harus menandatangani perjanjian

mediasi dan fasilitas pengaduan nasabah oleh OJK adalah

maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari setelah

akta kesepakatan dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan menunjuk

fasilitator untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar

dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Perbedaan antara mediasi perbankan yang difasilitasi OJK

dengan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia terletak dalam

pengertian mediasi. Peraturan OJK menggunakan kata

“memfasilitasi”, dimana pengertian memfasilitasi berdasarkan

peraturan OJK adalah upaya mempertemukan konsumen dan

pelaku jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara

mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

156

3. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagan mediasi perbankan dalam kedudukan

hukum menurut Ginanjar, Direktur Konsumer Bank Indonesia

Kantor Perwakilan Provinsi Papua mengarah kepada proses –

proses atau langkah- langkah dalam pelaksanaan mediasi

perbankan. Adapun langka-langkah tersebut adalah sebagai berikut

:20

1. Langkah 1:

Minta penjelasan kepada bank mengenai penyelesaian

sengketa melalui mediasi perbankan Pahami surat hasil

penyelesaian pengaduan dari bank sebagai tanggapan

terhadap permasalahan yang anda adukan. Putuskan sikap

terhadap surat bank, dapat menerima atau menolak keputusan

yang diberikan bank. Apabila tidak sepakat dengan bank maka

mempunyai beberapa pilihan untuk menyelesaikan sengketa

dengan bank, yaitu dengan mediasi perbankan, arbitrase,

alternatif penyelesaian sengketa lainnya, atau jalur pengadilan.

Apabila memilih menggunakan mediasi perbankan sebagai

alternatif penyelesaian sengketa, dapatkan informasi mengenai

prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi

perbankan tersebut dari bank . Pastikan sengketa dapat

dimediasi. Sesuai ketentuan bank Indonesia.

20 Wawancara Bapak Ginanjar, Direktur Konsumer Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua tgl, 4 juni 2015

157

2. Langka 2:

Ajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada

pelaksana fungsi mediasi perbankan sampaikan permohonan

secara tertulis sesuai format yang telah ditetapkan dan

sertakan dokumen pendukung sesuai ketentuan bank

Indonesia, dokumen pendukung yang harus dilampirkan

adalah:

a. Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang

diberikan bank kepada nasabah.

b. Fotokopi bukti identitas yang masih berlaku.

c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang

cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang

diproses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga

arbitrase, peradilan, atau lembaga mediasi lainnya dan

belum pernah diproses melalui mediasi perbankan yang

difasilitasi oleh bank Indonesia.

d. Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan

sengketa yang diajukan; dan

e. Fotokopi surat kuasa khusus tanpa hak substitusi dalam hal

pengajuan penyelesaian sengketa diwakilkan / dikuasakan.

Berikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya kepada

pelaksana fungsi mediasi perbankan mengenai

permasalahan yang diajukan dan upaya-upaya

penyelesaian yang telah dilakukan oleh bank.

3. Langkah 3:

Ikuti proses mediasi dalam membantu penyelesaian

sengketa, pelaksana fungsi mediasi perbankan akan

melakukan beberapa kegiatan yang memerlukan partisipasi

nasabah: Penandatanganan perjanjian mediasi. Penuhi

panggilan pelaksana fungsi mediasi perbankan untuk

158

mendapatkan penjelasan tentang tata cara proses mediasi dan

perjanjian mediasi, yang memuat:

1. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternative

penyelesaian sengketa; dan

2. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada peraturan

Mediasi yang ditetapkan oleh pelaksana fungsi mediasi

perbankan. Apabila nasabah dan bank telah memahami

proses mediasi dan sepakat terhadap isi perjanjian mediasi

maka nasabah dan bank melakukan penandatanganan

perjanjian mediasi pertemuan dalam rangka pelaksanaan

proses mediasi. Ikuti pertemuan dengan bank yang

difasilitasi oleh mediator dalam rangka mencapai

penyelesaian terhadap masalah yang disengketakan.

Dalam rangka pelaksanaan proses mediasi tersebut,

mediator bersikap netral dan tidak memberikan

rekomendasi atau keputusan. Penandatanganan akta

kesepakatan. nasabah harus menandatangani akta

kesepakatan dengan bank yang dihasilkan dari proses

mediasi. Akta kesepakatan dapat memuat kesepakatan

penuh atau kesepakatan sebagian atas hal yang

dipersengketakan, atau pernyataan tidak dicapainya

kesepakatan dalam proses mediasi.

159

4. Langkah 4:

Laksanakan akta kesepakatan dan lakukan seluruh hal-hal

yang disepakati dalam akta kesepakatan. Laporkan kepada

pelaksana fungsi mediasi mengenai realisasi akta kesepakatan.

Apabila nasabah dan bank tidak mencapai kesepakatan dalam

proses mediasi perbankan, nasabah dapat melanjutkan upaya

penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan

Pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan

dilakukan oleh nasabah secara tertulis sebagaimana format yang

ditetapkan Bank Indonesia (Bank Indonesia Perwakilan Provinsi

Papua ). Selain itu, nasabah juga harus menyampaikan dokumen

pendukung terkait, antara lain surat pernyataan yang

ditandatangani diatas meterai yang cukup bahwa sengketa yang

diajukan tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan

keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan, atau lembaga mediasi

lainnya dan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang

difasilitasi oleh bank Indonesia. Dalam rangka membantu nasabah,

bank Indonesia menyediakan format pengajuan penyelesaian

sengketa dan surat pernyataan yang perlu disampaikan nasabah.

Menurut Prio Anggoro, 21Kepala Kantor OJK Provinsi Papua

dan Papua Barat, dalam hal penyelesaian sengketa diluar

pengadilan dapat di tempuh melalui ketentuan Surat Edaran

21 Wawancara Bapak Prio Anggoro, Kepala Kantor Otoritas Jasa keuangan Papua dan Papua Barat , 25 juni 2015

160

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 / SEOJK.07/ 2014 Tentang

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku

Usaha Jasa Keuangan menjelaskan dalam Bab IV (angka 1) dan

(angka 2) bahwa “ pengaduan konsumen wajib terlebih dahulu di

selesaikan oleh PUJK (angka 1), dan apabila dalam hal tidak

tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana

dimaksud dalam (angka 1), konsumen dan PUJK dapat melakukan

penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan

(angka 2). Kemudian disampaikan juga oleh Prio Anggoro bahwa

pelaksanan penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui dua

jalur sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan

(3) Peraturan OJK nomor 1 /POJK/.7/2013 yang menjalaskan

bahwa “dalam hal tidak tidak mencapai kesepakatan penyelesaian

pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di

luar pengadilan dan melalui pengadilan ayat (1), ayat (2)

penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana di maksud

pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian

sengketa dan ayat (3) dalam hal penyelesaian sengketa tidak

dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsumen dapat

menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk

memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan

oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan

161

Mengacu kepada penjelasan yang di sampaikan oleh Prio

Anggoro, maka kaitannya dengan teori hukum yang di kemukakan

oleh Lucy V. Kazt,22 bahwa penyelesaian sengketa melalui

proses mediasi dapat berjalan lebih informal, terkontrol oleh para

pihak serta lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak

yang bersengketa untuk mempertahankan kelanjutan hubungan

yang telah dibina. Dalam persfektif equitable apabila terjadi

perdamaian tidak semata-mata atas dasar keputusan hukum atau

ekonomi, tetapi atas dasar pertimbangan kejujuran, hubungan antar

pribadi, dan banyak keinginan yang sulit dimengerti seperti;

kebutuhan akan permintaan maaf, dan pengakuan akan adanya

harga diri. Hal ini, mengakui bahwa kesederajatan dalam mediasi di

pengadilan dapat mengungkapkan sifat manusia yang sering kali

sembunyi dibalik topeng hukum (masks of the law).23

Dalam hal pelaksanaan mediasi perbankan di dalam

pelaksanaannya, OJK tidak mengunakan istilah mediasi tetapi

mengunakan kata memfasilitasi. Sedangkan pengertian

memfasilitasi terdapat pada Pasal 42 POJK No 1/POJK.07/2013

yang menentukan bahwa

“pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang

dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaiman

dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan

22 Lucy V. Katz., “Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?,” American Business Law Journal 575, (1988), hal. 588. 23 Jacqueline M. Nolan Haley. “Court Mediation And The Search For Justice Through

Law”, Washington University Law Quartely 74, (1996), hal. 84.

162

Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji

ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka

memperoleh kesepakatan penyelesaian”.

Jika pengaduan konsumen tidak dapat diselesaikan oleh bank,

maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui

fasilitas OJK.

Tabel 4. 2. Langka – Langka / Tahapan Dalam Mediasi Perbankan

No

Tahapan

Mediasi

Uraian – uraian

1.

2.

3.

4.

Langka 1

Langka 2.

Langka 3

Langka 4

a. Meminta penjelesan kepada Bank tentang penyelesaian sengketa

b. Memahami surat hasil penyelesaian pengaduan

c. Sikap menerima putusan dari Bank d. Mengunakan prosedur lain apabila tidak

sepakat dengan Bank

a. Permohonan di ajukan kepada pelaksana fungsi mediasi

b. Permohonan di ajukan secara tertulis sesuai format yang telah ditetapkan dan sertakan dokumen pendukung Sesuai ketentuan Bank Indonesia

a. Ikuti Proses Mediasi Dalam membantu penyelesaian sengketa

b. Penandatanganan perjanjian mediasi c. Penuhi panggilan pelaksana fungsi

mediasi perbankan untuk mendapatkan penjelasan tentang tata cara proses mediasi dan perjanjian mediasi

a. Melaksanakan kesepakatan yang disepakati dalam akta kesepakatan

b. Melaporkan kepada pelaksana fungsi mediasi mengenai realisasi akta kesepakatan

c. Apabila Anda dan Bank tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi perbankan, Anda dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan.

163

Dari hasil penelitian maka peneliti dapat menjelaskan bahwa

tahapan dalam pelaksanaan mediasi perbankan baik yang di

laskanakan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan

sangatlah penting di ketahui oleh nasabah karna memberikan

informasi yang sangat penting dalam pelaksanan mediasi

perbankan, sayangngya pelaksanaanya hanya sebatas wacana

yang mana tidak di ketahui oleh nasabah. padahal nasabah

mempunyai hak untuk mengetahui tahapan tersebut bilamana

terjadi sengketa atau konflik antara nasabah dengan pihak bank.

B. Peranan Lembaga Mediasi

1. Penyelesaian Sengketa Perkreditan

Peranan Lembaga mediasi dalam kaitanya dengan

penyelesaian perkreditan adalah hal yang paling mendasar untuk

mencega timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet yaitu

setelah pencairan kredit dimana bila kredit dicairkan bukan berarti

masalah selesai justru sebaliknya.masalah akan dihadapi sampai

lunasnya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu calon debitur

harus dimonitor agar dalam penggunaan uang tidak melenceng

dari rencana semula sesuai dengan perjanjian Kredit, Menurut

Nurcahyono, (2009: 28), langkah-langkah yang praktis untuk

mencegah timbulnya kredit bermasalah adalah:24

24

Nurcahyo. 2009., Mencegah Timbulnya Kredit Macet. (http://jh

thamrin.blogspot.com/2009/04/non-performing-loan.html, diakses 28 Juni 2015).

164

1. Monitor atau kunjungan debitur pada priode tertentu atau

secara teratur.

2. Mengikuti prosedur pemberian kredit secara teratur.

3. Bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan ke petugas

yang lain.

4. Jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila

memang tidak layak untuk diberikan kredit.

5. Melengkapi lebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit

dicairkan.

6. Memantau perkembangan pembayaran angsuran tiap bulan,

bila terjadi keterlambatan maka segera dicari penyebabnya.

7. Meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur

besar atau yang memiliki usaha.

8. Apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan

sering mengalami keterlambatan,harus cukup waspada dan

perlu monitoring lebih aktif.

9. Jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya

jaminan.

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank

dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas

penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak

kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh

praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini

sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut

Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup

signifikan di sejumlah bank tersebut. Berita kredit bermasalah di

sejumlah bank telah menimbulkan implikasi kurang baik bagi bank

itu sendiri. Beberapa debitur berkualitas bagus mulai pindah ke

bank lain. Disinyalir debitur yang pindah tersebut khawatir jangan-

jangan kredit mereka hanya menunggu giliran untuk diungkap di

165

media massa oleh pemeriksa. Kredit bermasalah atau non

performing loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap

pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut

berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada

waktunya (wanprestasi). Berdasarkan hasil penelitian peneliti,

kredit bermasalah atau non performing loan di perbankan itu dapat

di sebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor terjadinnya kredit

bermasalah dapat di uraiakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 3 Tangapan Responden Terhadap Faktor Terjadinya

Kredit Bermasalah

No

Uraian

Banyaknya

Presentasi

1.

2.

3.

Kesengajaan

Keselahan prosedur

Makro Ekonomi

12

18

15

26,66

40

33,33

Total..........................................

45

100

Data primer di olah 2015

Dari tabel tersebut dapat di jelasakan tentang faktor terjadinya

kredit bermasalah, sebanyak 12 (26,66%) responden mengetahui

adanya kesengajaan, kemudian 18 (40%) responden mengetahui

adanya kesalahan dalam prosedur, dan 15 (33,33%) responden

mengetahui adanya makro ekonomi. Dari faktor terjadinya kredit

bermasalah sebagaimana yang telah peniliti uraikan dalam tabel

166

tersebut diatas faktor kesengajaan yang di maksudkan disini yaitu

kurangnya Informasi yang belum memadai mengenai karakteristik

produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank dan juga pemahaman

nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang

masih kurang. Kemudian faktor kesalahan prosedur misalnya

pada saat nasabah merasa dirinya sudah memenuhi syarat untuk

pengajuan kredit usaha, tetapi ternyata pihak bank belum dapat

mencairkan kredit yang diajukan, dalam hal ini pihak bank dalam

memberikan kredit tentu saja melakukan analisa terlebih dahulu

yang dinilai berdasarkan syarat atau ketentuan yang berlaku. dan

yang terakhir faktor makro ekonomi yang di maksudkan disini

adalah nasabah-nasabah yang awam terhadap syarat kredit yang

dari segi usaha masih sangat sederhana begitu juga dengan

dokumen dan hal lain yang berkaitan dengan syarat kredit hanya

berpikir bagaimana pun caranya asalkan dia dapat mendapatkan

kredit usaha.

Dengan demikian maka menurut peneliti peranan lembaga

mediasi dalam hal penyelesaian sengketa perkreditan terkait

dengan berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan

melalui mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator

dalam menguasai dan menerapkan teknis mediasi serta

kemampuan memanfaatkan tahapan- tahapan mediasi secara

optimal untuk mengidentifikasi isu, menetapkan interest, dan

167

menawarkan opsi penyelesaian sengketa. Dengan demikian suatu

proses mediasi akan mempunyai kualitas yang berbeda,

tergantung pada kemampuan mediatornya. Kelemahan mediasi

adalah pada kekuatan eksekusinya. Efektifitasnya sangat

tergantung dari itikad baik para pihak menaati hasil kesepakatan.

Apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan kesepakatan

yang telah dicapai, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan

untuk memaksanya.

Dalam hal kesepakatan penyelesaian sengketa menurut

peneliti dalam teori hukum yang d kemukakan oleh Lucy V.

Kazt,25 yaitu keberhasilan proses penyelesaian sengketa alternatif

melalui mediasi dikarenakan adanya “equitable and legal

remedies” yang memberikan adanya kesederajatan yang sama

dan penggantian kerugian secara hukum yang harus dihormati

oleh para pihak. Para pihak mempunyai keyakinan bahwa

penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mendapat remedy

for damages bagi mereka dengan win-win solution bukan winlose

solution.

Kemudian dalam hal proses penyelesaian sengketa maka

pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005 tentang

Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bank Indonesia mewajibkan

seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah

25 Lucy V. Katz., “Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?,” American Business Law Journal 575, (1988), hal. 588.

168

yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi

nasabah, menurut Niko Jefta 26

OJK sendiri dalam pelaksanaanya

juga wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan-pangaduan

yang di ajukan oleh konsumen.

Terkait dengan kewajiban bank untuk menyelesaikan setiap

pengaduan nasabah, maka Bank Indonesia Kantor Perwakilan

Provinsi Papua harus memfasilitasi adanya mekanisme

menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah atau

perwakilan nasabah. Pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan

Provinsi Papua sengketa yang timbul antara bank dengan

nasabah dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur

pengaduan. Pengaduan dapat diajukan secara lisan maupun

tertulis. Dalam pengaduan secara lisan, Bank Indonesia Kantor

Perwakilan Provinsi Papua wajib menyelesaikan dalam waktu dua

hari kerja. Apabila dalam jangka waktu dua hari kerja tidak dapat

diselesaikan, maka pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan

Provinsi Papua wajib meminta kepada nasabah untuk mengajukan

secara tertulis dengan dilengkapi dokumen- dokumen yang ada.

Setelah nasabah mengajukan secara tertulis, maka Bank

Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua menyampaikan bukti

tanda terima pengaduan nasabah. bukti penerimaan tersebut

memuat:

26 wawancara Bapak Niko Jefta, Staf KOJK Papua dan Papua Barat, 25 Juni 2015

169

a. Nomor registrasi pengaduan

b. Tanggal penerimaan pengaduan

c. Nama nasabah

d. Nama dan nomor telepon petugas bank yang menerima

pengaduan

e. Deskripsi singkat pengaduan

Untuk menyelesaikan pengaduan, dari hasil wawancara

peneliti dengan Bapak Ginanjar Direktur Konsumer Bank

Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua menetapkan

kebijakan dan memiliki prosedur atau tahap yang meliputi :27

a) Penerimaan Pengaduan

Biasanya para nasabah apabila hendak menyampaikan

segala keluhan atau hendak menyampaikan pengaduannya di

layani oleh pihak customer service Bank Indonesia Kantor

Perwakilan Provinsi Papua setelah itu pihak customer service

memproses pengaduan nasabah kepada devisi Kepatuhan,

setelah itu devisi kepatuhan yang menentukan devisi

manakah yang berhak untuk menangani permasahan yang

diajukan oleh nasabah Bank Indonesia Kantor Perwakilan

Provinsi Papua, itu tergantung jenis permasalahan yang

diadukannya misalnya apabila masalah kredit maka akan

diberikan kepada pihak divisi perkreditan selanjutnya divisi

itula yang menangani permasalahan yang diajukan oleh

nasabah tersebut

27

Wawancara Bapak Ginanjar, Direktur Konsumer Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua tgl 4 Juni 2015

170

b) Penanganan dan penyelesaian pengaduan

Dalam hal ini pihak bank berupaya meluruskan segala

masalah yang di ajukan oleh pihak nasabah secara persuasif.

Ini bertujuan untuk menjelaskan apa-apa saja penyebab

terjadi timbulnya sengketa, ini juga upaya untuk

menyelesaiakan permaslahan secara cepat agar tidak

berlanjut ke tahap yang lebih rumit.

c) Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan

Namun apabila dengan cara persuasif tidak memuaskan

pihak nasabah maka nasabah berhak untuk melanjutkan

kembali pengaduan yang diajukannya, tahap selanjutnya

pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua

memilih mediasi sebagai alternatif selanjutnya, sesuai dengan

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia, apabila pengaduan

nasabah tidak terselesaikan, maka untuk selanjutnya dapat

ditempuh proses mediasi perbankan. alternatif mediasi

menggunakan mediator dari pihak Bank Indonesia. Pihak

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua Bank selalu

memantau sampai selesainya sengketa dan sampai saat ini

pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua

selalu patuh apabila ada pemanggilan dari pihak bank

Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dengan nasabah

yang bersangkutan. Singkatnya, mekanisme penyelesaian

171

sengketa antara nasabah dan bank pada Bank Indonesia

Kantor Perwakilan Provinsi Papua ditempuh melalui dua

tahap. Pertama, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi

Papua wajib menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dengan

nasabahnya sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Kedua, apabila sengketa belum dapat diselesaikan dengan

baik, nasabah bank dapat mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh

bank Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor .8/5/PBI/2006

tentang Mediasi Perbankan, ditentukan bahwa mekanisme

mediasi perbankan adalah tahapan proses mediasi sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam usahanya untuk

menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi antara bank dan

nasabah harus memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai

dengan Peraturan Bank Indonesia tentang mediasi pebankan.

Untuk mengetahui apakah persyaratan dan prosedur mediasi

perbankan yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia sudah ideal

atau belum, maka akan dilakukan analisa terhadap proses

beracara dalam mediasi perbankan dengan proses beracara

dalam mediasi di pengadilan. Mengenai prosedur mediasi di

172

pengadilan diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016.

Sesungguhnya mediasi perbankan tidak termasuk dalam ruang

lingkup yang diatur, sebab PERMA ini hanya berlaku untuk

mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan28,

penggunaan PERMA tersebut hanya sarana pembanding saja

dengan proses beracara pada mediasi perbankan. Sebelum

mengajukan suatu sengketa ke lembaga mediasi perbankan,

terdapat syarat-syarat tertentu agar suatu sengeketa dapat

diselesaikan melalui mediasi perbankan. Syarat mediasi

perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank

Indonesia No.8/5/PBI/2006, menyatakan bahwa syarat-syarat

pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan

adalah:

1. Syarat subjektif (Pasal 1 ayat (2) dan (3) PBI

No.8/5/PBI/2006).

Berkenaan dengan pihak yang mengajukan, yaitu

nasabah dan perwakilan nasabah. Nasabah adalah pihak

yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak

memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk

melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). Perwakilan

nasabah adalah perseorangan, lembaga dan atau badan

28

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, Pasal 1 ayat (1).

173

hukum yang bertindak untuk dan atas nama nasabah dengan

berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah.

2. Syarat Objektif (Pasal 6 ayat (1) dan (2) PBI No.8/5/PBI/2006)

Berkaitan dengan objek sengketa yaitu tuntutan untuk

setiap sengketa yang mimiliki nilai paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tanpa tuntutan yang

diakibatkan oleh kerugian imateriil. sama ha pula dengan

ketentuan di dalam Pasal 41 POJK No. 1/POJK.07/2013 yang

menentukan bahwa OJK mempersyaratkan kerugian yang

diderita nasabah paling banyak Rp 500.000.000,-.

bersengketa yaitu bank dan nasabah dengan melalui

Ootoritas Jasa Keuangan maksimal adalah Rp. 500.000.000,-

Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang Jumlah maksimum

nilai tuntutan sebagaimana dimaksud dapat berupa nilai

kumulatif dari kerugian yang telah terjadi pada nasabah,

potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat

dilaksanakannya transaksi keuangan nasabah dengan pihak

lain, dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk

mendapatkan penyelesaian sengketa.

174

Bagan 2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Oleh Bank

Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua


Tahap 1 : PBI No. 7/7/PB/2005 jo. PBI

No. 10/10/PBI/2008

TANGGAPAN

NASABAH ATAS

PENYELESAIAN BANK

PENYELESAIAN

OLEH BANK

20 HK + 20 HK

PENGADUANOLEH

NASABAH

MENERIMA

TIDAK MENERIMA

VERFIKASI

+

KLARIFIKASI

MEDIASI

PERBANKAN

30 HK +30 HK

HHK

PENGAJUAN

SENGKETA

Tahap 2. PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No.

10/1/PBI/2008

175

Dari uraian pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pihak

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, maka dapat di

jelaskan bahwa pelaksanaan mediasi yang di lakukan oleh pihak

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua dapat di laksanakan

dalam beberapa tahapan.

Tahapan yang pertama adalah tahapan pengaduan yang

dilakukan oleh pihak nasabah kepada Bank Indonesia Perwakilan

Provinsi Papua ketika terjadi sengketa yaitu melalui proses

pengaduan, kemudian di terima oleh pihak Bank Indonesia

Perwakilan Provinsi Papua untuk melaksanakan proses

penyelesaian selama kurang lebih 20 hari dalam masa kerja

apabila berkurang bisa di tambahkan lagi 20 hari masa kerja.

kemudian mengundang nasabah untuk menangapi proses

pengaduan apakah di terima atau tidak di terima proses

pengaduan tersebut, kalau di terima maka proses pengaduan

yang di ajukan oleh nasabah di nyatakan selesai. Tetapi ketika

proses pengaduan tersebut tidak dapat di terima oleh pihak

nasabah maka Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua harus

menawarkan proses mediasi terkait dengan tidak di terimanya

tangapan atau proses penyelesaian pengaduan yang di ajukan

oleh nasabah.

Pihak Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua harus

menawarkan tahap yang kedua yaitu tahapan mediasi perbankan

176

artinya proses harus dilaksanakan dengan mengajukan pengajuan

sengketa yang bermasalah, kemudian pihak Bank Indonesia

Perwakilan Provinsi Papua memverikasi atau mengkalarifikasi

terkait dengan pengajuan sengketa tersebut setelah itu

mengundang para pihak baik nasabah maupun bank untuk

mengikuti proses mediasi dan ketika terjadi kesepakatan, maka

proses sengketa tersebut selesai dan akan di tetapkan dalam

suatu akta perdamaian sehingga para pihak baik nasabah

maupun pihak bank yang bermasalah harus melaksanakan

ketentuan kesepakatan tersebut dengan itikad baik. Dari

penjelasan tersebut dapat peneliti sampaikan bahwa apa yang

telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi

Papua dalam hal proses penyelesaian pengaduan maupun

memediasi masih mengalami kendala artinya nasabah ingin agar

ketika terjadi konflik proses pengaduan maupun proses

memediasi harus dilkasanakan tanpa mengurangi ketentuan yang

sdh di atur di dalam Peraturan Bank Indonesia baik menyangkut

proses pengaduan maupun proses memediasi, yang nasabah di

sini inginkan bahwa proses tersebut tidak memakan waktu yang

terlalu lama artinya kalau mengacu pada proses pengaduan

nasabah sangat terlau lama yaitu 20 hari kerja itupun kalau belum

ada kesepakatan maka di tambah 20 hari kerja total 40 hari kerja,

waktu yang sangat lama dan membosankan bagi nasabah kertika

177

harus mengikuti prosedur tersebut, pada hal pihak nasabah ingin

secepatnya proses tersebut di selesaian dengan secepatnya. Jadi

pihak Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua harus dapat

menyelesaikan proses pengaduan maupun mediasi secara efektif

Dalam melaksanakan proses mediasi perbankan para pihak

juga dituntut untuk memenuhi aturan sebagai berikut29:

1. Nasabah dan bank wajib menyampaikan dan mengungkapkan

seluruh informasi penting terkait dengan pokok sengketa dalam

pelaksanaan mediasi;

2. Seluruh informasi dari para pihak yang berkaitan dengan

proses mediasi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan

tidak dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain di luar

pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi yaitu pihak-

pihak selain nasabah, bank, dan mediator;

3. Mediator bersifat netral, tidak memihak, dan berupaya

membantu para pihak untuk menghasilkan kesepakatan;

4. Kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi adalah

kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan

bukan merupakan rekomendasi atau keputusan mediator;

5. Nasabah dan bank tidak dapat meminta pendapat hukum (legal

advice) maupun jasa konsultasi hukum (legal councel) kepada

mediator;

29

Surat Edaran Bank Indonesia No.8/14/DPNP, bagian 3.

178

6. Nasabah dan bank dengan alasan apapun tidak akan

mengajukan tuntutan hukum terhadap mediator, pegawai

maupun bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi

perbankan, baik atas kerugian yang akan timbul karena

pelaksanaan atau eksekusi akta kesepakatan, maupun oleh

sebab-sebab lain yang terkait dengan pelaksanaan mediasi;

7. Nasabah dan bank yang mengikuti proses mediasi

berkehendak untuk menyelesaiakan sengketa, dengan

demikian bersedia :

a. Melakukan proses mediasi dengan itikad baik;

b. Bersikap kooperatif dengan mediator;

c. Menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan tanggal dan

tempat yang telah disepakati.

8. Dalam hal proses mediasi mengalami kebuntuan dalam

mencapai kesepakatan, baik untuk sebagian maupun

keseluruhan pokok sengketa, mediator dapat:

a. Menghadirkan pihak lain sebagai nara sumber atau sebagai

tenaga ahli untuk mendukung kelancaran mediasi;

b. Menangguhkan proses mediasi sementara dengan tidak

melampaui batas waktu proses mediasi; atau Menghentikan

proses mediasi.

9. Dalam hal nasabah dan/atau bank melakukan upaya hukum

lanjutan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau peradilan

maka Nasabah dan bank sepakat untuk:

a. Tidak melibatkan mediator maupun bank Indonesia sebagai

pelaksana fungsi mediasi perbankan untuk memberi

179

kesaksian dalam pelaksanaan arbitrase atau pengadilan

dimaksud;

b. Tidak meminta mediator maupun bank Indonesia

menyerahkan sebagian atau seluruh dokumen mediasi yang

ditatausahakan bank Indonesia, baik berupa catatan,

laporan, risalah, laporan proses mediasi dan/atau berkas

lainnya yang terkait dengan proses mediasi.

10. Dalam hal nasabah dan bank berinisiatif menghadirkan

narasumber atau tenaga ahli tertentu, maka nasabah dan bank

sepakat untuk menanggung biayanya.

11. Proses mediasi berakhir dalam hal :

a. Tercapainya kesepakatan

b. Berakhirnya jangka waktu mediasi

c. Terjadi kebuntuan yang mengakibatkan dihentikannya

proses mediasi

d. Nasabah menyatakan mengundurkan diri dari proses

mediasi; atau

e. Salah satu pihak tidak mentaati perjanjian mediasi

(agreement to mediate)

Dari uraian beberapa point dalam hal melaksanakan proses

mediasi perbankan bagi para pihak dituntut untuk memenuhi

aturan, menurut peneliti adalah merupakan suatu keharusan yang

harus dilaksanakan oleh para pihak dengan rasa memiliki dan

rasa tanggung jawab secara adil. Terkait dengan adil atau

keadilan dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Jhon Rawls

memiliki 3 (tiga) prinsip kedilan, yang sering dijadikan rujukan

oleh beberapa ahli yakni:

180

1. Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty of principle)

2. Prinsip perbedaan (differences principle)

3. Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka:

Equal liberty principle / Prinsip kebebasan harus diprioritaskan dari

pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, Equal opportunity

principle/ Prinsip persamaan kesempatan harus diprioritaskan

dari pada differences principle / Prinsip Perbedaan.30

a. Pengadilan Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10

Undang-Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan

merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk

menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan

perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk

setiap badan peradilan. Khusus berkenaan dengan

permasalahan sengketa perkreditan, menurut 31Joko Waluyo

Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura bahwa

Pengadilan Negeri kelas !A Jayapura wajib menyelesaikan

setiap perkara perdata yang diajukan dengan menempuh

proses mediasi.

30 Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of Justice, (Massachussetts, Havard University Press, 1971), hal 22 31 Wawancara Joko Waluyo Hakim Pengadilan Negeri Kelas !A Jayapura, tgl 23 juni 2015

181

Hal yang sama juga di sampaikan oleh 32Irianto Prijatna

bahwa sebagaian pencari keadilan mengharapkan /

menguntungkan penyelesaian pada proses mediasi,

sedangkan sebagian yang lain justru mengangap mediasi

sebagai penghambat proses persidangan. Menurut Bernard

Akasian yang juga Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A

Jayapura bahwa alasan bagi mereka yang mengharapkan

proses mediasi agar gugatan yang dilakukan agar supaya

pihak tergugat memberikan perhatian kepada masalah yang

mereka hadapi, sehingga apabila mereka sudah bertemu di

Pengadilan maka di harapkan pihak tergugat bersedia

menyelesaikan permasalahan dengan mediasi33.

Kompentensi pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura

sebagaimana yang di kemukakan oleh Joko Waluyo34, para

hakim dalam menangani perkara-perkara yang berhubungan

dengan perbankan sering mengalami kebuntuan apalagi yang

berkaitan dengan mediasi, hal ini di sebabkan para pihak tidak

bersedia menyelesaiakan perkaranya melalui prosedur mediasi

lebih banyak melalui proses litigasi. disamping itu proses

mediasi memperlama proses persidangan dan perkarannya

32

Wawncara Irianto Prijatna Hakim Pengadilan Negeri Kelas !A Jayapura, tgl 24 juni 2015 33 Wawancara Bernard Akasian Hakim Pengadilan Negeri Kelas !A Jayapura, tgl 25 juni 2015 34

Wawancara Joko Waluyo Hakim Pengadilan Negeri Kelas !A Jayapura, tgl 23 juni 2015

182

sudah pernah dilakukan mediasi sejak pertemuan-pertemuan di

tingkat keluarga, kepolisian ataupun secara adat.

b. Tangapan Advokat

Tangapan advokat terhadap pelaksanaan ketentuan

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8 / 5 / PBI / 2006 tentang

mediasi perbankan, sebagai mana yang di ungkapan oleh

James Simanjuntak35, Advokat / Penasehat hukum

mengatakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8 /5 / PBI / 2006, sangatlah penting bagi nasabah karna

ketika terjadi konflik antara nasabah dengan pihak bank

ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini sangat di perlukan

karna melalui medasi perbankan yang di atur dalam ketentuan

tersebut, suatu kasus dapat di selesaiakan dengan biaya

murah, cepat, dan para pihak merasa puas.

Lain halnya pendapat yang di kemukakan oleh Johanes

Sudiman Bakti36 bahwa pelaksanaan ketentuan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 8 /5/PBI/2006, merupakan solusi dalam

menyelesaikan persoalan antara nasabah dengan bank tetapi

didalam penetapan kesepakatan perdamaian perlu adanya

legitimasi atau penetapan hukum dari Pengadilan Negeri

setempat sehingga para pihak patuh dan menjalankan

kesepakatan perdamaian tersebut.

35 Wawancara Bapak James Simanjuntak, Advokat / Penasehat Hukum tgl 8 juni 2015 36

Wawancara Bapak Johanes Sudiman Bakti , Advookat / Penasehat Hukum , tgl 11 juni 2015

183

Kemudian menurut Aloyisus Renwarin37 terkait dengan

penerapan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8

/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan dalam hal penunjukan

mediator seharusnya di berikan kewenangan mutlak kepada

nasabah dalam menentukan mediator yang akan

membantunya dalam proses penyelesaian perkara atau

sengketa perbakan, bukan sebaliknya penunjukan langsung

yang di lakukan oleh pihak bank sebagaimana di jelaskan

dalam Pasal 5 ayat (2). Jadi disini perlu adanya kebebasan

kepada pihak nasabah dalam menunjuk mediator tetapi tetap

memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang di jelasakan di

dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan

proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada

bidang perbankan maka dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Table 4. 4. Tangapan Responden Terhadap Pilihan

Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan

No

Uraian

Banyaknya

Presentasi

1.

2.

Non Litigasi

Litigasi

45

0

100

0

Total......................................

45

100

Data primer diolah 2015 37

Wawancara Bapak Aloyisus Renwarin, Advokat / Penasehat Hukum, tgl 21 juli 2015

184

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebanyak 45

(100%) responden dalam hal ini setuju terkait penyelesaian

sengketa yang di laksanakan oleh Bank Indonesia Kantor

Perwakilan Provinsi Papua mengunakan cara non litigasi yaitu

melalaui cara persuasif dengan menitik beratkan pada social

justice ketimbang mengunakan cara yang idealis semata

dengan cara juridis formil namun dengan menggunakan

tahapan-tahapan procedural. sebagaimana yang tertuang

dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 5 / PBI/

2006 tentang mediasi perbankan dan juga ketentuan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 7 / 7 /PBI/ 2005 tentang Penyelesaian

Pengaduan Nasabah

Disamping itu menurut peneliti bahwa pihak nasabah lebih

menginginkan proses penyelesaian sengketa tersebut secara

kekeluargaan atau secara damai hal ini di karenakan pihak

nasabah tidak ingin mengunakan jalur litigasi karna prosesnya

lama dan akan merugikan pihak nasabah itu sendiri

2. Penyelesaian Sengketa Kartu Kredit

Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk

penertiban kartu kredit yang dimanfaatkan oleh pemegangnya

untuk pembelian barang dan / atau jasa. Perusahan pembiayaan

yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit sebagaimana

185

dimaksud, sepanjang berkaitan dengan sistim pembayaran wajib

mengikuti ketentuan bank Indonesia.

Para pihak yang terlibat dalam usaha kartu kredit adalah:

1. Pihak penerbit

a. Bank

b. Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang

penerbitan kartu kredit

c. Lembaga keuangan yang disamping bergerak di dalam

penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan

lainnya

2. Pihak pemegang kartu kredit

a. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang

melebihi batas maksimum.

b. Menandatangani slip pembelian yang disedorkan oleh pihak

penjual barang/jasa.

c. Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai

dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.

d. Melakukan pembayaran

3. Pihak penjual barang atau jasa

Terhadap pihak penjual barang atau jasa, yang mana kartu

kredit akan atau telah di pergunakan, secara hukum

mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

a. Memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk

membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit

b. Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang

penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan

c. Menginformasikan kepada pemegang/ pembeli barang/jasa

tentang charge tambahan selain harga jika ada. Misalnya

charge tambahan sekian persen dari harga penjualan

terhadap pembelian dengan memakai kartu kredit terhadap

beberapa jenis produk tertentu

186

d. Menyodorkan sliip pembayaran untuk ditandatangani oleh

pihak pembeli/pemegang kartu kredit.

e. Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada

perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika

dilakukan langsung kepada penerbit).

4. Pihak perantara

a. Perantara penagihan (antara penjual dan penerbit)

Pihak perantara penagihan yang disebut juga acquirer

adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit

berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan

oleh penjual/barang. Pihak perantara penagihan inilah yang

melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut.

b. Perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit)

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban

/prestasinya maka pihak tersebut dapat dikatakan

melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi dalam

penggunaan kartu kredit yang biasa terjadi adalah pihak

pemegang kartu kredit tidak membayar tagihan dari bank

penerbit hingga jatuh tempo. Wanprestasi dalam

pengunaan kartu kredit oleh pemegangnya tidak bisa

dikenakan sanksi secara langsung oleh pihak bank, hal

tersebut sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian

kerugian atas wanprestasi baru dapat dilakukan setelah

pihak yang melakukan wanprestasi harus dibuktikan

187

adanya kelalaian dari pemegang kartu kredit dan diberi

peringatan karena tidak menepati janjinya,dan ia tetap tidak

bersedia melakukan kewajibannya. Apabila peringatan ini

tidak dihiraukan oleh yang mengalami wanprestasi, maka

pihak bank akan mengirimkan tagihan serta mengingatkan

akan menyita harta benda sesuai dengan perjanjian yang

ada. Pernyataan lalainya pihak pemegang kartu kredit

harus dibuktikan dengan surat perintah peringatan

pembayaran atau surat sejenis lainnya yang diatur dalam

pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.38

Seiring berkembangnya jaman yang semakin modern ini,

perkembangan penggunaan kartu kredit pun semakin banyak dan

hal ini menimbulkan semakin banyaknya pula penyalahgunaan

kartu kredit di masyarakat. Selain itu, yang terjadi adalah para

pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit tidak

selamanya melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak yang

diperjanjikan, baik karena kesengajaan, kekhilafan maupun

karena alasan-alasan yang lain. Terkait dengan hal tersebut maka

akan di uaraikan dalam tabel penyebab pengunaan kartu kredit

bermasalah sebagai berikut:

38 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R.Subekti dan R.Ciptrosudibyo, Jakarta, Pradnya Sasmita.

188

Tabel 4. 5 Penyebab Penggunaan Kartu Kredit Bermasalah

No

Uraian

Banyaknya

Presentasi

3.

4.

Kelalaian

Tidak mampu

membayar

31

14

68,88

31,11

Total........................................

45

100


Terkait dengan tabel 4.6 tentang penyebab pengunaan kartu

kredit bermasalah dalam pengunaannya yang di akibatkan karna

kelalaian dan tidak mampu membayar maka terlihat bahwa jumlah

penyebab kredit bermasalah yang diakibatkan karna kelalaian

sebanyak 31 (68,88%) responden. penyebab kredit bermasalah

dalam pengunaan kartu kredit diakibatkan karna tidak mampu

membayar sebanyak 14 (31,11%) responden, dengan demikian

maka menurut peneliti penyebab kredit bermasalah dalam

penggunaan kartu kredit menyangkut kelalaian maka para pihak

dapat melakukan klarifikasi. Biasanya pihak Bank Indonesia

Kantor Perwakilan Provinsi Papua tidak bertanggungjawab

terhadap kerugian yang disebabkan oleh pemegang kartu maupun

pihak lain yang tidak berwenang dalam penggunaan kartu kredit

tersebut. Akan tetapi pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan

Provinsi Papua bertanggungjawab jika kerugian yang diderita

disebabkan kelalaian dari pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan

189

Provinsi Papua, misalnya kesalahan dalam lembar penagihan

yang diterima oleh pemegang kartu kredit

Kemudian penyebab kredit bermasalah dalam penggunaan

kartu kredit dalam kaitanya dengan ketidak mampuan membayar

menggunakan kartu kredit, maka menurut peneliti para pihak

terlebih dahulu membuat suatu perjanjian. Kemudian atas dasar

perjanjian tersebut akan memunculkan suatu hubungan hukum

yaitu menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihaknya.

Dalam hal ini yang dijadikan obyek kegiatan para pihak adalah

kartu kredit. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum atas

pengakuan dan jaminan hukum dalam rangka melindungi

pemegang kartu kredit.

Penyelesaian penyalahgunaan kartu kredit dapat melalui dua

cara yaitu Litigasi yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal

10 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman39 yang memuat kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan

keadilan serta pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,

mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan.

39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

190

Apabila penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan maka

pihak Card Holder akan dituduh telah melakukan wanprestasi

yang tercantum dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang berbunyi dalam tiap-tiap perikatan untuk

memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang

untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan

merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai

pada saat penyerahan. Penyelesaian masalah yang dimaksud

adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Card Holder dalam hal

dana yang ada pada bank tidak mencukupi untuk pembayaran

transaksi yang dilakukan, sehingga pihak issuer dapat meminta

kepada card holder untuk memenuhi prestasi.

Terkait dengan Pemakai kartu kredit yang sebenarnya bukan

merupakan orang yang berhak dengan melakukan pemalsuan

terhadap tanda tangan dari pemegang kartu yang sah,

tindakannya dikategorikan sebagai penipuan sesuai dengan Pasal

378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barangsiapa

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

191

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana

penjara paling lama empat tahun.

Kemudian dalam kaitanya dengan proses pengaduan yang di

terima oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua

baik itu dari Bank BNI Cabang Jayapura, Bank Mandiri Cabang

Jayapura maupun Bank Danamond Cabang Jayapura dalam

kurun waktu 4 tahun terakhir maka akan diuraikan dalam tabel

sebagi berikut :

Tabel 4. 6, Jumlah Pengaduan yang Di Terima Oleh Bank

Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua Periode

Tahun 2013 – 2016

No

Kasus yang di

terima

2013

2014

2015

2016

1

2.

3.

Bank BNI Cabang

Jayapura

Bank Mandiri

Cabang Jayapura

Bank Danamon

Cabang Jayapura

6

5

4

9

10

8

7

8

6

5

3

3

Total ............................

15

26

21

11

Data Primer di olah 2015

Dari tabel tersebut diatas dapat peneliti gambarkan bahwa

jumlah kasus yang diterima oleh Bank Indonesia Perwakilan

Provinsi Papua yaitu pada tahun 2013 baik itu kasus yang berasal

dari Bank BNI Cabang Jayapura, Bank Mandiri Cabang Jayapura

dan Bank Danamon Cabang Jayapura sebanyak 15 kasus,

kemudian pada tahun 2014 total jumlah kasus yang diterima baik


192

dan Bank Danamon Cabang Jayapura oleh Bank Indonesia

Cabang Jayapura berjumlah 26 kasus, lalu pada tahun 2014

jumlah kasus yang diterima oleh Bank indonesia Perwakilan

Provinsi Papua dari Bank BNI Cabang Jayapura, Bank Mandiri

Cabang Jayapura dan Bank Danamon Cabang Jayapura

berjumlah 21 kasus , dan yang terakhir kasus yang diterima oleh

pihak Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua yang berasal


dan Bank Danamon Cabang Jayapura oleh Bank Indonesia

Cabang Jayapura berjumlah 11 kasus

Kasus – kasus yang sering di tangani oleh pihak Bank

Indonesia Perwakilan Provinsi Papua yaitu menyangkut

penghimpun dana, penyaluaran dana dan sisitim pembayaran

Dalam kasus sistim pembayaran di sini lebih mengarah

kepada penggunaan kartu kredit dan debit paling banyak

dikeluhkan nasabah terutama menyangkut mekanisme kerja dari

kartu sendiri, maupun penagihan dan pengenaan bunga yang

dinilai merugikan nasabah.

Direktur Konsumer Bank Indonesia Kantor Perwakilan

Provinsi Papua Ginanjar40, mengatakan bahwa tingginya keluhan

karena penggunaan kartu disebabkan karena mesin dan sistem

jaringan kadang kala tidak bisa berfungsi seratus persen setiap

40 Wawancara Bapak Ginanjar, Direktur Konsumer Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua tgl, 4 juni 2015

193

saat. Hal ini disebabkan oleh kerusakan mesin atau sedikit

kesalahan pada jaringan. Oleh karena itu untuk dapat menjaga

kepercayaan nasabah, dengan cara menyelesaikan perselisihan

dengan nasabah secara cepat. Selain itu, bank harus lebih

memperhatikan penggunaan mesin-mesin yang handal dan

memantau operasional serta memelihara mesin, sehingga tetap

bekerja maksimal.

Terhadap perselisihan yang sering terjadi antara nasabah

dan bank dalam hal pemegang kartu kredit yang merasa tidak

melakukan transaksi, tetapi tetap saja ditagih bahkan sampai-

sampai dikejar-kejar oleh debt collector meskipun sudah

mengajukan komplain. Apabila perusahaan penyelenggara tetap

melimpahkan kerugian kepada pemegang kartu kredit meskipun

pemegang kartu telah mengajukan komplain dan dapat

membuktikan tidak bertransaksi maka nasabah dapat mengadu ke

bank Indonesia dengan membawa bukti-bukti. Bukti-bukti ini

diperlukan untuk mengantisipasi adanya pemegang kartu kredit

yang nakal.

Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi

Papua Eko Waluyo Purwako41 menilai sistem mediasi sengketa

nasabah di perbankan masih lemah. Hal ini terlihat dari semakin

banyaknya pengaduan yang dilaporkan nasabah ke bank

41

Wawancara Bapak Eko Waluyo Purwako, Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Papua, 7 Juni 2015

194

Indonesia untuk itulah maka di perlukan upaya hukum dalam

penaganan kasus sengketa tersebut yaitu dengan di terbitkannya

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

Perbankan yang diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 10/1/PBI/2008, yang mengharuskan bank memiliki

lembaga mediasi. Dalam penyelesaian sengketa nasabah dengan

perbankan, mekanisme yang ditempuh adalah dengan

penyelesaian antara nasabah dan bank. Bila tidak bisa, maka

kemudian dapat dilaporkan ke bank Indonesia untuk diselesaikan

dan apabila tidak berhasil juga maka dapat ditempuh jalur

pengadilan atau arbitrase.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat

mempercepat proses mediasi perbankan, dengan meningkatkan

peran dan fungsi kepatuhan (compliance) serta pengawasan

bank. Eko Waluyo Purwako Deputi Kepala Perwakilan Kantor

Bank Indonesia Provinsi Papua mengatakan juga bahwa betapa

pentingnya mempercepat penyelesaian pengaduan nasabah

sebagai bagian dari peningkatan layanan supaya reputasi dan

kredibilitas bank dimasyarakat tetap terjaga.42

Dengan pengenalan, pemahaman, ataupun sikap positif

untuk memanfaatkan sarana pengaduan sebagai cara

penyelesaian masalah, nasabah diharapkan dapat mengupayakan

42Wawancara Bapak Eko Waluyo Purwako, Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Papua, 7 Juni 2015

195

penyelesaian permasalahan melalui mekanisme yang telah

disediakan bank dan dapat menghindari terjadinya konflik lebih

lanjut dengan bank yang akhirnya hanya akan merugikan nasabah

dan bank dalam hal waktu, biaya, dan reputasi. Forum tersebut

diharapkan sebagai wadah merumuskan upaya yang diperlukan

dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank, serta

menjadi sumber masukan mengenai regulasi dan arah

perlindungan nasabah ke depan.

Namun pada tahun 2011 telah disahkan Undang-Undang

Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan tugas bank Indonesia

dalam mengatur dan mengawasi bank. Dengan disahkannya

Undang-Undang tersebut maka satuan kerja bank Indonesia yang

berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank akan

dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan dimana salah satu satuan

kerja yang dipindahkan adalah Direktorat Investigasi dan Mediasi

Perbankan. Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan akan

mulai dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan mulai 1 Januari

2014, sehingga dengan dipindahkannya Direktorat Investigasi dan

Mediasi Perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan maka akan

memperkuat posisi Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan

sebagai pelaksana mediasi perbankan.

196

Menurut Nicko Jefta,43 staf KOJK Papua dan Papua Barat

mengatakan bahwa pihak OJK melalui ketentuan surat edaran

telah menetapkan proses penyelesaian sengketa terhadap para

pihak melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa

sebagaimana yang diuraiakan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan (SEOJK) Nomor 2/(SEOJK).07/2014 tentang

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan Pelaku

Usaha Jasa Keuangan pada bagian ke IV ayat (1). (2), (3), dan (4)

tentang Penyelesaian Pengaduan Melalui Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa . Walaupun demikian, Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK.) tidak mencabut keberlakuan Peraturan

Bank Indonesia selama ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Bank Indonesia tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK.)

Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku proses

penyelesaian sengketa antara bank dengan Konsumen

(didefinisikan sebagai pihak yang menempatkan dananya

dan/atau memanfaatkan pelayanan Bank, atau perwakilannya)

dapat dibagi menjadi dua tahapan. Yaitu tahapan penyelesaian

pengaduan Konsumen pada Bank dan tahapan penyelesaian

sengketa melalui OJK.

43 Wawancara Bapak Nicko Jefta, Staf KOJK Papua dan Papua Barat, tgl, 10 juni 2015

197

a. Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Bank

POJK No.1/2013 mewajibkan setiap Bank untuk memiliki

unit yang dibentuk secara khusus di setiap kantor Bank untuk

menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh

Konsumen tanpa dipungut bayaran. Pengaduan harus

didasari atas adanya kerugian/potensi kerugian finansial pada

Konsumen karena kesalahan atau kelalaian Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2005

pengaduan tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis

maupun secara lisan, pada setiap kantor bank terlepas dari

apakah kantor bank tersebut merupakan kantor bank tempat

Konsumen membuka rekening dan/atau melakukan transaksi

keuangan. Atas pengaduan yang dilakukan secara lisan, bank

wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu dua hari kerja

terhitung sejak tanggal pencatatan pengaduan. Apabila

diperkirakan memerlukan waktu lebih lama, maka petugas unit

penanganan dan penyelesaian pengaduan pada kantor bank

pengaduan lisan tersebut disampaikan meminta Konsumen

untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

Setelah menerima pengaduan tertulis dari konsumen,

bank wajib menyelesaikan pengaduan terkait paling lambat 20

hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tertulis oleh

bank, dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20

198

hari kerja lagi dalam kondisi tertentu. kondisi tertentu tersebut

seperti:

1. pengaduan tertulis disampaikan pada kantor bank yang

berbeda dengan kantor bank tempat terjadinya

permasalahan yang diadukan sehingga terdapat kendala

komunikasi di antara kedua kantor bank tersebut;

2. transaksi keuangan yang diadukan konsumen

memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-

dokumen bank; atau

3. terdapat hal-hal lain di luar kendali bank, keterlibatan

pihak ketiga dalam transaksi keuangan yang dilakukan

oleh konsumen. Setiap perpanjangan wajib diberitahukan

kepada konsumen yang bersangkutan.

Penyelesaian pengaduan Konsumen sesuai dengan SEBI

Nomor. 1/2014 dapat berupa pernyataan maaf atau ganti rugi

kepada konsumen. Ganti rugi diberikan untuk kerugian yang

bersifat material, dengan ketentuan, diantaranya: (i) Konsumen

telah memenuhi kewajibannya; (ii) terdapat ketidaksesuaian

antara produk dan/ atau layanan bank yang diterima dengan yang

diperjanjikan; (iii) pengaduan diajukan paling lama 30 hari sejak

diketahuinya produk dan/ atau layanan yang tidak sesuai dengan

perjanjian; dan (iv) kerugian berdampak langsung pada

Konsumen. Ganti rugi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK.) maksimum sebesar nilai kerugian konsumen.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui OJK

Jika pengaduan konsumen tidak dapat diselesaikan oleh

bank, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian

199

sengketa melalui pengadilan atau lembaga alternatif

penyelesaian sengketa di sektor perbankan.

Berdasarkan POJK Nomor. 1/2014 lembaga alternatif

penyelesaian sengketa di sektor perbankan dibentuk oleh

bank-bank yang dikoordinasi oleh asosiasi perbankan, yang

berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya

melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase.

3. Penyelesaian Sengketa ATM

Penggunaan Kartu ATM sudah bukan hal yang baru lagi bagi

masyarakat sekarang ini. Seiring dengan berkembangnya zaman

penggunaan kartu ATM sekarang ini telah banyak digunakan oleh

kalangan masyarakat sebagai nasabah bank. Nasabah yang

semakin banyak yang menggunakan kartu ATM membuat banyak

pihak ketiga yang tergiur untuk dapat memanfaatkan situasi ini. Hal

ini menyebabkan terjadi banyak kasus-kasus yang dikarenakan

pengunaan ATM tersebut . Kasus-kasus yang umum terjadi seperti

kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan, serta

rekening yang terdebet.

Hampir setiap hari kita jumpai keluhan nasabah bank dimuat di

berbagai media cetak. Keluhan nasabah yang dikutip di awal

tulisan ini hanyalah untuk menunjukkan salah satu contoh. Jika

dicermati keluhan yang terjadi pada umumnya tidak jauh dari

masalah transaksi tabungan (baik di ATM maupun di kantor bank),

200

jasa pengiriman uang yang terlambat, dan penagihan kredit oleh

tukang tagih kredit bank yang berperilaku sangat kasar kepada

debitor. yang membuat jengkel, mengapa seolah telah terjadi

semacam “paduan suara” di antara perbankan bahwa untuk

menyelesaikan keluhan nasabah di media cetak, cukup dijawab

dengan kata-kata “keluhan telah dibicarakan dengan nasabah dan

telah diselesaikan dengan baik” sebagaimana contoh kutipan di

awal tulisan ini.

Bagi nasabah yang bersangkutan, permasalahannya mungkin

benar-benar telah diselesaikan, namun bagi masyarakat umum

yang membaca keluhan nasabah tersebut jelas masih penasaran

karena setelah menunggu cukup lama akhirnya mereka tidak

mendapatkan informasi apapun tentang bagaimana bank

menyelesaikan keluhan nasabah. Disini yang diharapkan oleh

masyarakat adalah bank bersedia menjelaskan secara terbuka

proses dan cara penyelesaian keluhan nasabah. Dengan demikian

bagi masyarakat awam akan dapat memperoleh suatu

pembelajaran karena mereka akan mengetahui bagaimana

penyelesaian yang dilakukan bank, sehingga masyarakat lainnya

tidak perlu ramai-ramai mengirim keluhan yang sama ke media

massa ketika mereka mengalami kasus yang sama.

Namun demikian, dengan masih enggannya pihak perbankan

untuk menjelaskan secara terbuka proses penyelesaian keluhan

201

nasabah, maka hal ini akan membuka peluang bagi bank untuk

tetap dapat mengeksploitasi ketidaktahuan nasabah terhadap

produk dan jasa perbankan, karena kasus sebesar apapun

akhirnya toh dapat diselesaikan hanya dengan mempublikasikan

kata-kata sapu jagad di media massa.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi pada nasabah dapat

dibagi menjadi beberapa bentuk sebagaimana di jelaskan dalam

tabel berikut ini :

Tabel 4 . 7 Kasus-Kasus yang Terjadi Pada Nasabah Kaitanya

Dengan Pengunaan ATM

No

Uraian

Banyaknya

Presentasi

1.

2.

Akibat kerusakan Mesin

Akibat kesalahan

Manusia

14

31

31,11

68,88

Total......................................

45

100


Dari tabel tersebut dapat di jelaskan bahwa dari 45 responden

maka di jelaskan sebanyak 14 (31,11%) responden dapat

dikaterogikan mengalami kasus akibat adanya kerusakan pada

mesin kartu ATM. Kerusakan mesin kartu ATM ini merupakan

tanggung jawab bank yang mana kesalahan tersebut bukan dari

pihak nasabah sehingga apabila kerugian maka menjadi tanggung

jawab bank, sehingga nasabah apabila terjadi masalah pada kartu

202

ATM yang diakibatkan kerusakan mesin ATM dapat melaporkan

pada pihak bank sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan

prosedur yang ada.

Kemudian 31 (68,88%) responden mengalami kasus akibat

kesalahan dari manusia itu sendiri maka jika dilihat dalam syarat

dan ketentuan umum pada bank umumnya adalah “Pemegang

kartu setiap waktu akan menjaga kartu dan Personal Identification

Number (PIN) yang merupakan nomor rahasia pemegang kartu

bertanggung jawab penuh atas setiap transaksi dengan

menggunakan kartu dan nomor PIN dengan cara bagaimanapun

transaksi dilakukan.

Terkait dengan kasus –kasus yang terjadi pada nasabah

dalam kaitanaya dengan pengunaan ATM maka menurut peneliti

perlu adanaya penerapan Undang-ndang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai

perlindungan terhadap nasabah atas kerusakan electronic banking

yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan

kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta

perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam

hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya.

Apabila terjadi permasalahan atas kerusakan electronic banking,

maka nasabah selaku konsumen dapat mengajukan pengaduan

kepada bank Indonesia hal ini berdasarkan Peraturan Bank

203

Indonesia Nomor 10/10PBI/2008 tentang perubahan atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7PBI/2005 tentang

Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Tindakan hukum yang dapat

dilakukan terhadap para pihak terkait dalam kerusakan electronic

banking adalah dengan cara diserahkannya penyelesaian

persoalan ke pada pihak ketiga yang secara hukum memiliki

wewenang untuk menangani permasalahan yang ada dan

diselesaikan secara litigasi / melalui pengadilan atau pun secara

non litigasi / di luar pengadilan seperti melalui mediasi, negosiasi,

konsiliasi dan arbitrase menurut aturan hukum yang

berlaku.44Penyelesaian sengketa melalui fungsi mediasi

perbankan.. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu

diinformasikan kepada para nasabah Bank Indonesia Kantor

Perwakilan Provinsi Papua mengenai alternatif penyelesaian

sengketa melalui lembaga mediasi perbankan, sebagaimana yang

telah diatur oleh ketentuan bank Indonesia tersebut.

Rudy Fonataba45 selaku customer service di Bank Mandiri

Cabang Jayapura mengatakan bahwa di Bank Indonesia Kantor

Perwakilan Provinsi Papua belum pernah dilakukan mediasi

perbankan mengenai transaksi bermasalah terhadap nasabah

pengguna jasa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

44 Ronny Prasetya, 2010, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya. Hal. 37. 45 Wawancara Bapak Rudy Fonataba selaku customer service pada Bank Mandiri Cabang Jayapura , tgl 4, agustus 2015

204

Penyelesaian yang dilakukan pihak Bank Indonesia Kantor

Perwakilan Provinsi Papua yaitu dengan tahap-tahap sebagai

berikut:

1. Melapor kepada pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan

Provinsi Papua

2. Mengisi formulir keluhan nasabah serta melengkapi

persyaratannya (foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) +

buku tabungan)

3. Menunggu proses dari pihak bank

4. Mendapatkan penyelesaian dari pihak bank.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah

pengguna jasa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bermasalah,

dari tiga orang nasabah pengguna jasa Kartu Anjungan Tunai

Mandiri (ATM) bermasalah yaitu kepada:

1. Risna Siregar46 pernah mengalami transaksi bermasalah

yakni resi tidak keluar, uang transfer tidak sampai ke nomor

rekening tujuan dan tabungan sudah terdebet sejumlah Rp.

1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada

Tanggal 16 Juni 2013. Jam transaksi yakni 20.10, Lokasi

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Mall Jayapura.

2. Rihi Simon Taihuttu47 pernah mengalami transaksi

bermasalah yakni uang tidak keluar tabungan sudah terdebet

sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Tanggal

46 Wawancara ibu Risna Siregar, selaku nasabah di Bank Mandiri Cabang Jayapura, tgl,22 agustus 2015, 47 Wawancara Rihi Simon Taihuttu selaku nasabah di Bank Mandiri Cabang Jayapura , tgl 23 agustus 2015,

205

27 Januari 2012. Jam transaksi yakni 21.24, Lokasi Lokasi

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Mall Jayapura.

3. Raymundus Renyaan48 pernah mengalami transaksi

bermasalah yakni uang terdebet tanpa melakukan penarikan

sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Ketiga nasabah pengguna jasa kartu anjungan tunai mandiri

(ATM) bermasalah mengatakan bahwa mereka pernah

mengalamai transasksi bermasalah dalam menggunakan kartu

anjungan tunai mandiri (ATM) di Mall Jayapura dan juga telah

mendapatkan penyelesaiannya. Pihak nasabah mengatakan

mereka menunggu konfirmasi dari pihak bank untuk mendapatkan

penyelesaian transaksi bermasalah dengan jangka waktu 5 (lima)

hari maka telah mendapatkan konfirmasi dari pihak bank dan uang

nasabah langsung di transfer ke nomor rekening nasabah.

Retno kusuma Ningrum49 selaku customer service di Bank

BNI Cabang Jayapura mengatakan bahwa pada saat

mengadukan keluhan terkait masalah pelayanan (kartu Kredit atau

terblokir) terkadang pelayanan dari pihak bank kurang cepat /

kurang efektif, sebagai nasabah pada bank harusnya

diprioritaskan karna walaupun sedang ada di luar kota yang hilang

kartu ATMnya agar dapat diproses . masalah seperti ini sering

48 Wawancara Raymundus Renyaan selaku nasabah di Bank Danamond Cabang Jayapura , tgl 7 agustus 2015 49 Wawancara Retno kusuma Ningrum, selaku customer service pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua , tgl 28 agustus 2015

206

terjadi, sehingga harus kembali lagi ke Jayapura pada bank yang

pertama kali di buka. Namun biasanya dari pihak bank meminta

apabila kartu ATMnya hilang melengkapi berita acara kehilangan

dari kepolisian dan foto copy KTP.

Dengan demikian, dari uraian yang di kemukakan oleh

beberapa responden terkait dengan pemahaman menyangkut

mediasi perbankan yang di laksanakan oleh pihak Bank Indonesia

Kantor Perwakilan Provinsi Papua , dalam hal ini menyangkut

mengetahui maupun menginformasikan mengenai adanya

ketentuan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi

perbankan, kemudian mengenai pengajuan pengaduan kepada

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua terkait

permasalahan atau sengketa yang di sengketakan.

Dari uraian tersebut maka menurut peniliti bahwa pihak Bank

Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua harus bisa

memberikan informasi dalam kaitannya dengan ketentuan

Peraturan Bank Indonesia tentang mediasi perbankan sebagai jalur

non litigasi dalam proses penyelesaian sengketa antara para pihak

maupun proses ketentuan hukum Peraturan Bank Indoensia

menyangkut atau terkait dengan pengajuan pengaduan oleh

nasabah

207

C. Pelaksanaan Putusan atau Kesepakatan

Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan

bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan ke dalam suatu

akta kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan

nasabah. Dalam Pasal 1 huruf 7 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang

Mediasi Perbankan dinyatakan kesepakatan adalah persetujuan

bersama antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank

terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa.

Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah

kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank terhadap

sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan dan

bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan mediator. Karena

mediator hanya sebagai fasilitator para pihak untuk mencapai

kesepakatan. Oleh karena itu kesepakatan yang diperoleh adalah

murni bersumber dari para pihak tanpa adanya intervensi mediator.

Kesepakatan damai yang telah dicapai para pihak haruslah

acceptable solution artinya kesepakatan tersebut merupakan

kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan

menguntungkan kedua belah pihak. Tidak harus win-win solution, tapi

ada garis yang dapat diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua

belah pihak sama-sama menerima keputusan itu, karena kalau

208

misalnya kedua belah pihak tidak menerima keputusan itu akan

berpengaruh pada implementasi dari kesepakatan itu.50

Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan lebih mirip

dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai

mufakat. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui

mediasi merupakan hal yang dianggap paling ideal, mengingat

keadilan ,muncul dari para pihak karena tidak ada pihak yang

mengambil keputusan yang menguntungkan keduabelah pihak.

Dalam teori hukum yang di kemukakan oleh Jhon Rawls51

keadilan adalah Kejujuran (Justice As Fairnes) Masyarakat adalah

kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena

adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu – tetapi disisi yang

lain – masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang

berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial

Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas

pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan

yang berbeda disatupihak dengan keinginan untuk bersama demi

terpenuhnya kebutuhan bersama?, setiap orang dihadapkan pada

tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri,

termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga

membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang

tengah berkembang. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam

50

Felix Oentoeng Soebagjo, op.cit., hlm.5. 51 Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of Justice, (Massachussetts, Havard University Press, 1971), hal 27

209

situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka

tentang kebaikan. Situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang

di dalam masyarakat Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi

antara satu dengan yang lainnya.

Sifat lain dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah

adanya unsur kesukarelaan. Tanpa adanya kesukarelaan di antara

para pihak, maka mekanisme alternatif penyelesaian sengketa tidak

akan bisa terlaksana. Kesukarelaan yang dimaksud meliputi

kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya dan

kesukarelaan terhadap isi kesepakatan.52

Dalam Pasal 1 huruf 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa

“Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat

kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan

bank”.

Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi perbankan

dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang bersifat final dan

mengikat bagi nasabah dan bank. Pelaksanaan yang dimaksud final

adalah sengketa tersebut tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses

mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi perbankan. Sedangkan

yang dimaksud dengan mengikat adalah kesepakatan berlaku sebagai

52

Sefti Williarsih Weblog, Perlindungan Kepentingan Nasabah dan Pentingnya Menjaga Reputasi Bank, http://www.worldpress.com, diakses tanggal 8 Juli 2015

210

undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksanakan

dengan itikad baik.

Terhadap mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan

tersebut merujuk pada Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

yang menyatakan “Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda

pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk

dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan

Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh hari) sejak

penandatanganan.

Apabila dalam jangka waktu tigapuluh hari dan atau dengan

perpanjangan tiga puluh hari untuk kondisi tertentu proses mediasi

perbankan belum berhasil maka para pihak dapat menempuh upaya

hukum lain baik melalui pengadilan atau arbitrase. Tetapi upaya

hukum lain dari para pihak ini tidak boleh melibatkan mediator

maupun bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan

dan tidak boleh mempergunakan dokumen-dokumen yang

dipergunakan dalam proses mediasi. Akan tetapi, akta kesepakatan

yang dihasilkan dari proses mediasi dapat dijadikan sebagai alat bukti

ke Pengadilan Negeri dan dapat dimintakan eksekusinya ke

pengadilan apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan

kesepakatan sebagaimana yang terdapat dalam akta kesepakatan.

211

Pelaksanaan akta kesepakatan hasil mediasi sangat bergantung

dari itikad baik para pihak dalam mentaati hasil-hasil perundingan atau

kesepakatan tersebut. Memang sudah seharusnya kesepakatan yang

diperoleh tanpa ada paksaan dan didasarkan kepada kesukarelaan

para pihak dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik.

Namun demikian apabila dalam kurun waktu tigapuluhari sejak

penandatanganan kesepakatan belum dilaksanakan maka dapat

dikatakan bahwa pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan

telah melakukan wanprestasi.

Kekuatan mengikat dari akta kesepakatan mediasi pada

hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak, yakni bank

dengan nasabah. Mengenai akibat perjanjian diatur dalam Pasal 1338

KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus

dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang

menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut

hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah mengikat

212

sebagai undang-undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul

realisasi asas kepastian hukum.53

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menunjukkan kekuatan

kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak

dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi

dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatakan bahwa

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik54. Hal ini memberi

perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur

menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.55

Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/5/PBI/2006 disebutkan bank melanggar ketentuan sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 56, Pasal 9 ayat (2) 57, Pasal

1358 dan Pasal 1459 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

53

ibid 54

Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (rechtsfiguur) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh civil law. Doktrin itikad baik bermula doktrin ex bona fides. Doktrin yang mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak. Inti konsep bona fides adalah fides. Fides merupakan suatu konsep yang aslinya merupakan sumber yang relegius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. Lihat Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004), hlm.128-133. 55

Ibid., hlm.83. 56

Pasal 7 ayat (2) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan: ”Dalam hal nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia”. 57

Pasal 9 ayat (2) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan: “Bank wajib mengikuti dan menaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank”. 58

Pasal 13 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan: “Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan”. 59

Pasal 14 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan: “Bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan dengan cara mediasi kepada nasabah”.

213

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun

1998 berupa teguran tertulis. Dalam ayat (2) nya disebutkan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan bank.

Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

disebutkan bahwa:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan

Pasal 50 A, bank Indonesia dapat menerapkan sanksi administratif

kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan bank Indonesia

dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.”

Sanksi administratif tersebut, antara lain:

1) Denda uang;

2) Teguran tertulis;

3) Penurunan tingkat kesehatan bank;

4) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang

tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;

6) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan

mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum

Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat

pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang

saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak

biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka,

sehingga manfaat mediasi dapat dirasakan. Mediasi perbankan

pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua sangat

214

terasa manfaatnya dalam segi waktu penyelesaiannya yang relatif

singkat, tetap terjaga hubungan baik dengan nasabah, terjaganya

reputasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua , dan

juga terjaganya kepercayaan masyarakat pada Bank Indonesia

Kantor Perwakilan Provinsi Papua selain itu mediasi perbankan juga

memberikan manfaat membangun perbankan yang sehat, kuat,

dan transparan sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi

sosial perbankan.

. Dalam proses pelaksanaan mediasi, Bank Indonesia Kantor

Perwakilan Provinsi Papua dalam melaksanakan fungsi mediasi

perbankan tidak memberikan keputusan atau rekomendasi

penyelesaian sengketa kepada nasabah dan pada pihak Bank

Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua. Dalam hal ini,

pelaksanaan mediasi perbankan dilakukan dengan cara

memfasilitasi nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok

permasalahan sengketa secara mendasar agar tercapai

kesepakatan. Kesepakatan antara nasabah dan bank inilah yang

untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan

yang merupakan dokumen tertulis yang memuat kesepakatan

yang bersifat final dan mengikat. Kesepakatan yang dihasilkan

merupakan kesepakatan yang dibuat secara sukarela antara

nasabah dengan bank dan bukan merupakan rekomendasi ataupun

keputusan mediator. Sehubungan dengan peran mediator yang

215

hanya menjadi fasilitator, nasabah dan bank tidak dapat meminta

pendapat hukum maupun jasa konsultasi hukum kepada mediator.

Dalam kesepakatannya akta kesepakatan ini hanya dibuat

didepan mediator tanpa keikutsertaan pihak lain yang berwenang

dan juga tidak perlu pendaftran pelaksanaan ke Pengadilan agar

memiliki kekutan eksekutorial. Apabila dibandingkan dengan proses

mediasi lain ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, akta

kesepakatan mediasi perbankan ini agak berbeda pelaksanaanya

benar-benar didasarkan adanya itikad baik dari nasabah dan bank.

Untuk melaksanakannya tanpa adanya pengawasan dari badan

lain. Kewajiban yang jelas diatur hanya terdapat pada Pasal 13

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 bahwa bank wajib

untuk melaksanakan hasil penyelesaian sengketa dengan nasabah

yang telah disepakati dan ditangkan dalam akta kesepakatan.

Pelaksanaan putusan dapat berpengaruh pada para pihak yang

berpekara, baik itu pihak bank maupun pihak nasabah. Berikut ini

pengaruh putusan yakni :

1. Terhadap Bank

Khusus untuk perbankan mengenai mediasi diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan

Bank Indonesia Nomor. 10/1/PBI/2008. Mediasi Perbankan ini

merupakan upaya lanjutan (fase 2) dari upaya penyelesaian

216

pengaduan nasabah (fase 1) yang tidak terselesaikan secara

internal oleh bank.60

Dengan demikian sebelum menempuh

proses mediasi terlebih dahulu pihak nasabah harus telah

mengajukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan dan

ketika tidak menerima putusan dari lembaga pengaduan yang ada

di internal bank, baru kemudian pihak nasabah diperkenankan

untuk menyelesaian sengketa dimaksud ke lembaga Mediasi

Perbankan, yang untuk sementara ini dijalankan oleh Bank

Indonesia (B1).

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/5/PBI/2006 disebutkan bahwa kesepakatan antara nasabah atau

perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses

mediasi dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani

oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. Konsekuensi

hukum setelah penandatangan akta kesepakatan, yaitu bahwa

bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan

antara nasabah dan bank. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal

13 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/5/PBI/2006 yang

menyebutkan bahwa bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian

sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah

disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan. Apabila pihak

bank tidak melaksanakannya, bank Indonesia akan menjatuhkan

60 Anonim, 2007, “Pelaksanaan Fungsi Mediasi Perbankan”, Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, www.qbi.go.id, tanggal akses 28 April 2008

http://www.qbi.go.id/

217

hukuman kepada bank yang bersangkutan, yaitu sanksi

administratif, mulai dari berupa denda uang, teguran tertulis,

penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta

dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu

maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus

bank dan pencantuman anggota pengurus, pegawai bank,

pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang

perbankan.

2. Terhadap Nasabah

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005 tentang

Penyelesaian Pengaduan Nasabah pada praktiknya tidak selalu

dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat

diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik

seluruhnya maupun sebagian mengingat lembaga pengaduan

nasabah berada pada internal bank yang bersangkutan sehingga

penyelesaiannya merupakan kebijakan bank tempat nasabah

melakukan kegiatan transaksi keuangan. Ketika nasabah

menerima putusan yang diberikan oleh bank tersebut maka

permasalahan selesai. Akan tetapi terkadang ada nasabah yang

merasa bahwa bank tidak memberikan solusi seperti yang

diinginkannya sehingga pada gilirannya berbagai cara akan

ditempuh antara lain melaporkan kepada Lembaga Konsumen,

218

Lembaga Ombudsman, mengajukan gugatan secara perdata,

bahkan terkadang ada nasabah yang melaporkan bank kepada

polisi. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa penyelesaian

melalui lembaga-lembaga dimaksud seringkali berlarut-larut dan

terlalu prosedural sehingga harapan kedua belah pihak untuk

memperoleh solusi terbaik secara sederhana, murah, dan cepat

belum tentu dapat tercapai.

Tabel 4. 8 Tangapan Responden Terhadap Mediasi Setelah

Terwujudnya Perdamaian

No

Uraian

Banyaknya

Presentase

1.

2.

3.

Kesepakatan yang dibuat dalam

bentuk akta/putusan perdamaian

memberikan jaminan kepastian

hukum

Para pihak melaksanakan

akta/putusan perdamaian dengan

iklas dan itikad baik

Para pihak ragu akta/ putusan

perdamaian dilaksanakan dengan

iklas dan itikad baik

0

12

33

0

26,66

73,33

Total.......................................................

45

100

Sumber data primer diolah 2015

Dari tabel tersebut diatas bahwa dari 45 responden yang

menyetujui kesepakatan yang dibuat dalam bentuk akta/putusan

perdamaian memberikan jaminan kepastian hukum 0 (0%), kemudian

Para pihak melaksanakan akta/putusan perdamaian dengan iklas dan

itikad baik sebanyak 12 (26,66%) dan Para pihak ragu akta/ putusan

219

perdamaian dilaksanakan dengan iklas dan itikad baik sebanyak 33

(73,33 0%).

Dengan demikian kekuatan hukum dari putusan mediasi mengacu

di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang

intinya menyatakan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau

beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para

pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tersebut

wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib

dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

pendaftaran.61

Kalau kita kaji lebih dalam bahwa kekuatan mengikat hasil

mediasi pada hakikatnya sama seperti undang-undang. Hal ini terjadi

karena penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan

kesepakatan dari para pihak, yakni bank dengan nasabah atau

perwakilan nasabah.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

intinya menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Khusus mengenai kesepakatan para pihak sebagai hasil mediasi di

samping harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata juga berdasarkan

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/5/PBI/2006 harus dituangkan

61

Ibid, hal 92.

220

dalam bentuk akta kesepakatan yaitu dokumen tertulis yang memuat

kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan Bank

Dengan demikian berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan sebagaimana tersebut di atas, kesepakatan yang diperoleh

dari mediasi perbankan mempunyai kekuatan hukum sehingga bagi

para pihak wajib melaksanakannya dengan penuh itikad baik ( in good

faith). Dalam hal pihak bank tidak melaksanakannya, Bank Indonesia

akan memberikan sanksi. Hal ini juga memberikan bukti, bahwa

mediasi perbankan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan

mediasi pada umumnya.

Penyelesian sengketa melalui mediasi perbankan merupakan cara

yang efektif bagi nasabah untuk menjembatani permasalahannya

dengan pihak bank. Hasil keputusan mediasi yang telah di lakukan

oleh bank dengan nasabah, dengan dibantu oleh seorang mediator,

adalah merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak sehingga

harus dipahami dan dilaksanakan bersama.62 Kesepakatan adalah

persetujuan bersama antara nasabah atau perwakilan nasabah bank

terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa.63 Sebuah proses

penyelesaian sengketa tidaklah ada artinya apabila keputusannya

tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga

harus ada kekuatan hukum yang menjamin bahwa akta kesepakatan

62 Ayu Endah, Peranan Lembaga Mediasi Perbankan dalam Melindungi Nasabah Bank di Indonesia, Tesis (Jakarta Universitas Indonesia, 2008) hlm 81-82 63 Intan kusuma Ambarsari, Penyelesaian sengketa Tramsaksi Keuangan Melalui Mediasi Perbankan, Tesis (Jakarta Unviversitas Indonesia,) hlm 73

221

dalam mediasi perbankan akan terlaksana dan ada sangsi tegas yang

dapat di berikan bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari akta

kesepakatan tersebut.

Kesepakatan yang di hasilkan dari proses mediasi adalah

kesepaktan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan

merupakan rekomendasi dan/atau keputusan mediator.64

Kesepakatan damai yang dicapai para pihak haruslah acceptable

solution yang artinya kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan

yang diterima oleh kedua bela pihak dan menguntungkan kedua belah

pihak, sebab jika ada salah satu pihak tidak menerima keputusan ini.

Kemungkinan akan berpengaruh pada implementasi dari kesepakatan

itu.65

Hasil mediasi perbankan sebagaimana di jelaskan dalam PBI No

8/5/PBI/2006 yaitu pada Pasal 12 berbunyi :

“ kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan

bank yang dihasilkan dari proses mediasi di tuangkan dalam akta

kesepakatan yang ditanda tangani oleh nasabah atau perwakilan

nasabah dan bank. Isi kesepakatan dapat berupa kesepakatan

penuh atau kesepakatan sebagian atas hal yang dipersengketakan

atau pernyataan bahwa tidak tercapai kesepakatan dalam proses

mediasi66

Hasil penyelesaian sengketa yang menggunakan sarana mediasi

di dasarkan kepada kesepakatan para pihak secara damai demi

64

ibid 65 Siti Magadianty, Adam dan Clarita Derantini, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Delik 2003 66

ibid

222

kepentingan dan keuntungan bersama. Kesepakatan perdamaian

yang telah di capai oleh para pihak bersifat final dan binding, sehingga

para pihak harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik67

hasil mediasi yang dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh

kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan

Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak yang

berbunyi :

“semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka mereka yang membuatnya”.

Dinyatakan pula dalam pasal ini bahwa suatu perjanjian tidak

dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,

atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup

untuk itu. Disebutkan pula bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikad baik.

Untuk memperkuat kekuatan hukum dan guna lebih memberikan

kepastian kepada para pihak atas hasil kesepakatan mediasi tersebut,

maka terhadap akta kesepakatan tersebut dapat dilakukan

pendaftaran di Pengadilan Negeri. Perlunya pendaftaran ini adalah

menginggat bahwa hasil mediasi perbankan ini hanya mengikat para

pihak, yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase

yang mengikat semua pihak. Pendaftaran hasil mediasi di atur di

67 Andhika Perdana, Perbandingan Penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank Melalui Mediasi Perbankan dengan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan, Tesis ( Jakarta Indonesia 2009)

223

dalam Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbirase dan

Alternatif Penyelesaian sengketa pada Pasal 6, ayat 7, dan 8 yaitu :

Ayat 7, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat

secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk di

laksanakan dengan itikad baik serta wajib di daftarkan di

Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak pendaftaran.

Ayat 8, kesepakatan penyelesiaan sengketa atau beda pendapat

sebagaimana di maksud dalam ayat 7 wajib selesai dilaksanakan

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Namun sayangnya, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 5

/ PBI / 2006, pandaftaran ke pengadilan negeri tidak di atur, pada hal

prosedur tersebut akan makin memperkuat kekuatan hukum hasil

mediasi dan akan dapat makin melindungi nasabah dari kemungkinan

wanprestasi pihak bank. Selain dalam Pasal 13 Peraturan Bank

Indonesia Nomor . 8 /5/PBI/2006, disebutkan bahwa bank wajib

melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara

nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam

akta kesepakatan. Disini juga sebaiknya diatur pula mengenai

tenggang waktu kapan bank harus memenuhi atau menaati akta

kesepakatan tersebut sekaligus sangksi apa yang akan dikenakan

terhadap bank, apabila bank ternyata tidak memenuhi dan atau

terlambat dalam memenuhi hal-hal yang telah disepakati dalam akta di

maksud68

68 Khotibul Umam, catatan krisis PBI 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa & Rekomendasi

224

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 hanya

mengatur sanksi administratif bagi bank yang tidak melaksanakan

hasil penyelesaian sengketa yang telah dituangkan ke dalam suatu

akta kesepakatan. Sanksi administratif ini dapat diperhitungkan dalam

komponen penilaian tingkat kesehatan bank. Akan tetapi tidak

mengatur apabila nasabah yang melanggar isi kesepakatan yang

dituangkan dalam akta kesepakatan. Oleh karena itu harus diatur

sanksi yang tegas terhadap salah satu pihak yang tidak

melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai.

,http://sharialearn.wikidot.com/khotibulumam002, diakses pada tanggal 4 desember 2015 pukul 07.30 Wip

http://sharialearn.wikidot.com/khotibulumam002

225

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dan berpatokan

pada fokus permasalahan dalam penelitian maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum mediasi perbankan dalam penyelesaian

sengketa non litigasi yang di atur di dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang proses pengaduan

nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, dan

juga Peraturan Nomor.1/POJK.07/2013 Tentang Pelayanan dan

Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014

Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa

Keuangan merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian

sengketa sebagaimana yang di atur di dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999.

2. Pelaksanaan mediasi perbankan dalam kaitanya dengan

penyelesaian prekreditan, penyelesaian kartu kredit, maupun

penyelesaian pengunaan kartu ATM dilaksanakan berdasarkan

ketentuan hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005

tentang proses pengaduan nasabah dan Peraturan Bank

226

Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang medasi perbankan serta

Peraturan Nomor.1/POJK.07/2013 Tentang Pelayanan dan

Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan

dan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dapat

dilaksanakan baik dari aspek positif maupun dari aspek negatif .

Dari aspek positif terutama dalam meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pelaksanan ketentuan peraturan tersebut

menyangkut penyelesaian perkreditan, penyelesaian pengunaan

kartu kredit maupun pengunaan kartu ATM. kemudaian dari aspek

negatif keberadaan mediasi perbankan masih belum optimal

dilaksanakan yang disebabkan oleh Jaringan (informasi) yang

masih lemah, rasio (perbandingan) antara petugas bank dengan

jumlah nasabah yang tidak propersional dan belum terbentuknya

unit –unit (lembaga-lembaga yang memediasi dan menyelesaikan

pengaduan) yang ada pada setiap bank .

3. Dalam hal pelaksanaan putusan atau kesepakatan hasil mediasi

perbankan, maka para pihak, dapat menerima kesepakatan yang

telah di tuangkan dalam akta perdamaian untuk dilaksanakan

sesuai dengan rasa tanggung jawab dan itikad.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti anjurkan dalam penulisan

disertasi ini adalah sebagai berikut :

227

1. Perlu adanya informasi dari pihak Bank Indonesia Kantor

Perwakilan Provinsi Papua kepada para nasabah terkait dengan

adanya kedudukan hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/7/PBI/2005 tentang proses pengaduan nasabah dan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang medasi perbankan

serta Peraturan Nomor.1/POJK.07/2013 Tentang Pelayanan dan

Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa

Keuangan dan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa

Keuangan, baik menyangkut kewenangan, kompetensi maupun

strukur kelembagan dan prosedur yang harus ditempuh oleh

nasabah. Penyampaian informasi ini dapat berupa brosur, pamflet,

atau bentuk pengumuman lainnya. karna selama ini kebanyakan

nasabah kurang atau tidak mengetahui adanya ketentuan

pelaksanaan baik yang menyangkut Peraturan Bank Indonesia

maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Sosialisai ini

penting sehingga nasabah dapat mengetahui dan mengunakan

hak-haknya apabila terjadi sengketa yang merugikan bagi pihak

nasabah

2. Pelaksanaan mediasi perbankan yang dilakukan oleh Bank

Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua, maka perlu adanya

pembentukan unit-unit kecil di Bank Indonesia Kantor Perwakilan

Provinsi Papua khususnya yang merupakan kantor perwakilan

228

cabang baik itu menyangkut unit yang terkait dengan mediasi

maupun unit yang mempunyai kewenangan sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/7/PBI/2005 tentang proses pengaduan dalam Pasal 4 (1), hal

yang sama juga diamantakan dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 menyangkut pembentukan

lembaga unit dalam hal penyelesaian pengaduan terhadap

nasabah, mewajibkan setiap Bank untuk memiliki unit yang

dibentuk secara khusus di setiap kantor Bank untuk menangani

dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Konsumen

tanpa dipungut bayaran. Di samping itu sumber daya manusia

terbatas, sehingga hal ini menghambat penyelesaian sengketa

antara bank dengan nasabah. untuk itulah perlu adanya

penambahan atau pembentukan lembaga unit dan pemberdayan

sumber daya manusia yang ada di setiap bank sehingga mediasi

perbankan dapat berjalan secara optimal.

3. Pelaksanaan putusan / kesepakatan perdamaian yang di tujukan

kepada pihak bank maupun nasabah pada prinsipnya harus di

taati dan di laksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan itikad

baik. Namun alangka baiknya kalau putusan perdamaian yang di

buat dalam akta perdamaian antara para pihak di tetapkan atau

disahkan dengan adanya penetapan hukum dari Pengadilan

Negeri sehingga menjadi aturan hukum yang sah yang mengikat

229

para pihak dalam melaksanakan mediasi tersebut. karna kalau

berdasarkan itikad baik bisa saja salah satu pihak tidak setuju

atau kecewa dengan kesepakatan akta perdamaian tersebut.

Untuk itulah dalam peraturan mediasi perbankan perlu adanya

penetapan pasal khususnya menyangkut pasal yang menjelaskan

perlu adanya penetapan hukum dari Pengadilan Negeri, sehingga

lebih mengikatkan para pihak dengan patuh menjalankan akta

perdamaian tersebut dengan rasa tanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Piter, Suseno ,2003, Sistim Dan Kebijakan Perbankan Di

Indonesia, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebank sentralan (PPSK)

Bank Indonesia,Penerbit Pustaka Jakarta.

Ahmadi Miru danYuda Sutarman.2004. Hukum Perlindungan Konsumen

PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Di Indonesia, PT Raja Grtafindo Persada: Jakarta

Achmad Ali, 1998 Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT.Yarsif

Watampone, Jakarta. ................., 2004, Sosiologi Hukum. Kajian Empiris Terhadap Pengadilan

BP. IBLAM, Jakarta.

As quated in Lincoln the lawyer, Fredrick Trevor Hill dalam James

F.Haggerty, ESQ.In The Court of Public Opinion. Winning Your

Case with Public Relations.Publishedby John Willey & Sons, Inc.,

Hoboken, NewJersey, USA. 2003.

Anthon Freddy Susanto. 2005, Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks

Menuju Progresivitas Makna, PT. Refika Aditama, Bandung.

Bernard L. Tanya, 2010, Hukum dalam Ruang Sosial, Genta Publishing,

Yogyakarta.

Bambang Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Media.

Yogyakarta.

Bismar Nasution, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Ban Dan

Nasabah, disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan,

diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas

Sumatera Utara, Tiara Convention Center Medan, Kamis, 14

Februari 2007

Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah,

Yogyakarta Pustaka Yustia

Candra Irawan, 2010, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian

Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution di

Indonesia. CV. Mandar Maju. Bandung.

........................., 2013, Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi

Indonesia, PN Mandar Maju, Bandung

Djumhana, Muhammad.2003 Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung:

PT Citra Aditya Bhakti) Esinberg, Private Ordering Through Negotiation : Dispute Settlement and

Rule making, 89 Harv, L. 637 (1976)

Felix Oentoeng Soebagjo, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian

Sengketa di Bidang Perbankan, Makalah Disampaikan pada

Diskusi Terbatas: Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank

Indonesia dan Pembentukan Lembaga Mediasi Independen, 21

Maret 2007,Jogya.

Febrian, Eksistensi Kelembagaan Mediasi Perbankan Dalam Peraturan

Bank Indonesia Terhadap Sistem Aturan Hukum, disampaikan

pada “Diskusi Terbatas Mengenai Mediasi Perbankan, Kerjasama

Bank Indonesia dengan Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum

Sriwijaya”, (Palembang, tanggal 12 April 2007),

Frans Hendra Winata, 2011, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta

Timur, PN Sinar Grafika,

Fatahiliah A. Syukur, 2012 Mediasi Yudisial Di Indonesia, Peluang Dan

Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan, Penerbit Mandar

Maju, Bandung

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Arbitrase, PT

RajaGrafido Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2005, Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian

Sengketa, PT Raja Grafido Persada, Jakarta.

Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia, (Jakarta

Gramedia Pustaka Utama)

Garry Goodpaster, 1995, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa: Seri

Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia, (Jakarta:

Ghalia Indonesia)

............................, 1999, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Jakarta: Elip.

Hans Kelsen, 1995 Teori hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif

Sebagai Dasar Ilmu Hukum, Rimidi Press.

Henry Campebell, Blacks Law Dictionary, editon ( st Paul..Minn

Westpublising. Co, 1990

Herlien Budiono,2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian

Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana

Pernada Media grup, Jakarta

Iswahjudi A. Karim,2005, Arbitrase dan Mediasi, Karimsyah Law Firm,

Jakarta.

John Rawls,1971,Teori Keadilan Pemahaman Sederhana Buku A Theory

Of Justice, (Massachussetts, Havard University Press).

Jacqueline M Nolan-Harley, 1992, Alternative Dispute Resolution InArbitration Nushell, (St. Paul. Minn; West Publishing Co.)

............................................. “Court Mediation And The Search For Justice

Through Law”, Washington University Law Quartely 74, (1996)

Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaiakan Sengketa di Luar

Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase) Visi Media

Jakarta Selatan

Jhonny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu

Media, Malang

Krisna Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action,

Arbitrase & Alternatif, Penerbit PT Grafitri Budi Utami

Lukman Santoso, 2011, Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Cet-

1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Lawrence M. Friedman, 1997 , Law and Society an Introduction ,Prentice-

Hall, inc., Englewood Cliffs.

Laurence Boulle, 1996, Mediation: Priniciples, Process, Practice,

Butterwonths, Sydney Australia.

Munir Fuady, 2003, Hukum Perbankan Moderen Buku Kesatu, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung.

......................., 2000, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian

Sengketa), (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Muhamad Djumhana,2000,Hukum Perbankan Indonesia, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Muslih MZ, 2007, Pengatar Mediasi: Teori dan Praktik, dalam M. Mukhsin

Jamil (ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi

dan Imlementasi Resolusi Konfllik, (Semarang: Walisongo

Mediation Centre)

Mukti Arto. A, 2001, Mencari Keadilan, Kritikdan saran Terhadap Praktik

Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Moh.Koesnoe,1979, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini

.Airlangga University Pres. Surabaya. Marulak Pardede, 1998, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah,

(Jakarta Sinar Harapan) Nindiyo Pramono, 2007 Hukum Perbankan, Kuliah Hukum Perbankan,

Fakultas Hukum UGM Yogjakarta.

Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perdata di Pengadilan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana PrenadaMedia

Group, Jakarta.

Phil Harris. 2007, An Introduction to Law, Seventh Edition, Cambridge University Press, Cambridge New York.

Priyatna Abdurrasyid. H, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa, Suatu Pengantar (Jakarta, Fikahati Aneka,)

Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar

Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, PN. Sinar Grafika Jakarta Timur

............................., 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia,

Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, Hubungan Bank dan Nasabah

Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum

Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini), (

Bandung: Citra Aditya Bakti,)

Ronny Prasetya, 2010, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban

Kejahatan Perbankan, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya.

Sutedi Adrian,2007,Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang,

Merger, Likuidasi Dan Kepailitan, Sinar Grafika Jakarta.

Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Juzu’3 , (Cairo: Dar Al-Fath, 2000)

Solly Lubis. M, 1994, Filsafat Ilmu dan Peneltian ( Bandung Mandar Maju)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT.Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Satjipto Raharjo, Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan

(teaching Order Finding Disorder), Pidato mengakhiri masa

jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum

Unversitas Diponegoro Semarang 15 desember 2008,

.........................., 2006, Ilmu Hukum , cetakan Keenam, Penerbit Citra

Aditya Bakti, Bandung.

.........................., Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum Kacangan (Jakarta: Kompas, 19 Agustus 2002)

..........................,Hukum dan Masyarakat, Penerbit Citra Aditya Bakti,

Bandung.

Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan

Hukum Nasional Prenada Media Grup, Jakarta

Suyud Margono, 2010, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute

Resolution (ADR) (Jakarta Ghalia Indonesia,)

Syed Khalid Rashid dan Syed Ahmad Idid, Mediation and Arbitration in

Asia Pacific.IIUM Pres, International Islamic University Malaysia.

2009

Sulistyowati Irianto, Menuju Perkembangan Hukum Pro-Keadilan Rakyat,

dalam Antonius Cahyadidan Donny Danardono (ed.).

Susilawetty, 2013, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau

Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Penerbit

Gramata Publishing, Komp Jatiwarna Indah Jln. Bunga Matahari V

Blok E No 1 Pondok GedeBekasi

Sumantoro,1986, Hukum Ekonomi, Jakarta : Universitas Indonesia (UI)

Pers

Theo Hubjers , 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah ( Yogyakarta;

Kanisius).

Trevor Buck, 2005, Administrative Justice and Alternative Dispute

Resolution: The Australian Experience, Department for

Constitutional Affairs

Thy Widiyono, 2006 Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, (Bogor:Ghalia Indonesia).

Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui

Pendekatan Mufakat, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tan Kamello, “Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui

Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah”, disampaikan pada

pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dihadapan Rapat Terbuka

Universitas Sumatera Utara, Medan, 2 September 2006.

Valerine J.L. Kriekhoff, 2003, Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi

Hukum) dalam Antopologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai, T.O.

Ihromi (Penyunting). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Victor M. Situmorang, 1993, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum

Acara Perdata. Rineka Cipta, Jakarta.

van Apeldoorn. L. J, 2011, Pengantar Ilmu Hukum ,terjemahan oleh Mr.

Oetarid Sadino. Cetakan Ketiga puluh empat, PT. Pradnya

Paramita. Jakarta.

Witanto. D. Y, 2011, Hukum Acara Mediasi ,Penerbit Alfabeta Bandung

Yoshiro Kusano,2008, WAKAI, Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa,

Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu.

Yahya Harahap. M, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika.)

Zulkarnain Sitompul, 2005. Problematika Perbankan, (Bandung: Books

Terrace & Library).

Jurnal dan Artikel :

Adi Sulistyono, Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-

win Solution dalam Perspektif Hukum, Jurnal Hukum Bisnis

Volume 25-No.1 Tahun, 2000

Abdul Manan, Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam

Proses Penyelesaian Perkara.Majalah Suara Udilag Vol.II No.6

April 2005

Ali Boediarto, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VIII No. 92

Mei 1993

Andre Hynan Poeloengan. 2012 Materi Pelatihan Mediasi di PMN.

Dengan judul: Akses Kepada Keadilan, Manfaat Mediasi dan

Pembangunan Perdamaian, Pusat Mediasi Nasional, Jakarta

Andhika Perdana, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah

dengan Bank Melalui Mediasi Perbankan dengan Penyelesaian

Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan, Tesis (Jakarta, Universitas

Indonesia, 2009)

Ayu Endah, Peranan Lembaga Mediasi Perbankan dalam Melindungi

Nasabah Bank di Indonesia, (Jakarta Universitas Indonesia, 2008)

Ahmad Taqiyuddin, 2012, Undang-Undang OJK Dalam Kajian Hukum dan

Pembangunan Ekonomi, Banjarmasin : Pascasarjana Ilmu Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Bridget Genteman Hoy, “The Draft Uniform Mediation Act In Context:Can It Clear UpThe, Clutter?”, Saint Louis University Law Journal 44,(Summer 2000)

Danny Ciraco, “Forget The Mechanics And Bring In The

Gardeners,”University of Baltimore Intellectual Property Law Journal 9, (2000),

Lucy V. Katz., 1998, “Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention AllYou

Have ?,” American Business Law Journal 575.

Harian Kompas, edisi Jumat 15 Januari 2010.

Intan kusuma Ambarsari, Penyelesaian sengketa Transaksi Keuangan Melalui Mediasi Perbankan, Tesis (Jakarta Unviversitas Indonesia,)

Joel Lee, “The Enforceability of Mediaton Clauses in Sngapore,”Singapore

Journal of Legal Studies 229, (1999), Jacqueline M. Nolan-Haley, “The Merger Of Law And Mediation: Lessons

From Equity Jurisprudence And Roscoe Pound,” Cardozo Journal of Conflict Resolution 6, (2004)

Marthen Arie, (Bahan Kuliah – Hukum – Ekonomi – Hubungan – Hukum –

dengan – Ekonomi) Hubungan Hukum dengan Ekonomi, Oktober, 2012

Mohamad Fajrul Falak 2007, Perlindungan Nasabah Bank Melalui Fungsi

Mediasi dan Supervisi Bank Indonesia, Makalah pada Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia & Pembentukan Lembaga Mediasi Independen, Kerjasama Bank Indonesia dan Magister Hukum UGM, Denpasar, 11 April 2007

Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta:

Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004).

Siti Magadianty, Adam dan Clarita Derantini, Mediasi Sebagai Alternatif

Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Delik 2003

Zainuddin Mappong. Disertasi. Eksekusi Putusan Serta Merta.. Proses

Gugatan dan Cara Membuat Putusan serta Pelaksanaan

Eksekusi Dalam Perkara Perdata. Tunggal Mandiri Publishing.

Malang. 2010

Referensi Elektronik :

Anonim, 2007, “Pelaksanaan Fungsi Mediasi Perbankan”, Direktorat

investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, www.bi.go.id,

tanggal akses 28 Oktober 2014

http://irfaninurfaqih.files.wordpress.com/2009/07/aps.pdf.Perkembangan

Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia, diakses tanggal tgl

5 – 09 – 2014

http://sharialearn.wikidot.com/khotibulumam002, diakses pada tanggal 4

desember 2015 pukul 07.30 Wip http://lawyerindonesia.blogspot.eom/2007/8/pei-lindungan –nasabah-

dalara-sistem.litml,diakses pada tanggal 29 November 2015

http: // kabarwarta.com / berita- 2310 – di – tahun – 2013 – ada – 884454

– pengaduan – nasabah – ke - bank indonesia . html ). diakses

tanggal 13 oktober 2013, jam 19:53 wita

http;//www.constitution.org/sps/sps02 1-1.htm, diakses tanggal 11-112014

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/pengertian-sengketa-

ekonomi/ diakses tanggal 12-01-2014

Muliaman D. Hadad , “Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia,” Http://www.bi.go,id,

diakses tgl 19 Nov 2015

Nurcahyo. 2009., Mencegah Timbulnya Kredit Macet. (http://jh

thamrin.blogspot.com/2009/04/non-performing-loan.html, diakses 28

Juni 2015).

http://irfaninurfaqih.files.wordpress.com/2009/07/aps.pdf

http://sharialearn.wikidot.com/khotibulumam002





Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, www.klinikhukum.com, diakses

tanggal 15 Februari 2015

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah”, www. Goole.com, diakses 4 Oktober 2013

Sefti Williarsih Weblog, Perlindungan Kepentingan Nasabah dan

Pentingnya Menjaga Reputasi Bank, http://www.worldpress.com, diakses tanggal 8 Juli 2015

The institutes of Justinia Book I, dalam http:// www.thelatinlibrary.com / justinian / institutes 1.shtmldiakses tanggal 11-11-2014

The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rools, Acces to

Justice: Final Report (1996, HMSO), hal. 22. www.justice.gov.uk. diakses tanggal 22 Agustus 2014

http://www.justice.gov.uk/

disertasi peranan lembaga mediasi perbankan dalam

Documents