disampaikan pada kegiatan : komite koordinasi bersama ...ke-imigrasi cekal oa status keimigrasian oa...
TRANSCRIPT
Komite Koordinasi Bersama World Friends KOICA Volunteer Program (WFKV)
Hotel Crown Plaza, 26 September 2019
Disampaikan pada kegiatan :
Shely Marfuah. S.Sos
Kasi IMTA Sektor Pertanian & Maritim
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjadan Perluasan Kesempatan Kerja
Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERATURAN PRESIDENNomor 20 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PEMBERI KERJA TKA
Pemberi Kerja TKA meliputi :
a. Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing,
Badan-Badan Internasional, dan Organisasi
Internasional
b. Kantor Perwakilan Dagang Asing, Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing, dan Kantor Berita
Asing yang melakukan Kegiatan di Indonesia
c. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi
yang berwenang
d. Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum
Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau
Yayasan
e. Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan
Lembaga Pendidikan
f. Usaha Jasa Impresariat
TKA Hanya Dapat
Dipekerjakan oleh
Pemberi Kerja TKA
Dalam Hubungan Kerja
Untuk Waktu Tertentu
dan Jabatan Tertentu
(Positif List);
TKA Dilarang
Menduduki Jabatan yang
Mengurusi Personalia
dan/atau Jabatan
Tertentu (Negatif List);
Jabatan Tertentu yang Dapat diduduki dan Jabatan
Tertentu yang dilarangdiduduki TKA ditetapkan
Oleh Menteri setelahMendapat Masukan dariKementerian/lembaga
terkait
PRINSIP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
NO PERMEN 16 jo. 35/2015 PERMEN 10/2018
1 Izin Penggunaan TKA Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA)
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTKA)
2 Pengesahan
Penggunaan TKA
RPTKA dan IMTA RPTKA dan Notifikasi
3 Waktu Pelayanan 6 Hari
• 3 hari RPTKA
• 3 hari IMTA
4 Hari
• 2 hari RPTKA
• 2 hari Notifikasi
4 Rekomendasi K/L Ada Rekomendasi Tanpa Rekomendasi
• Kementerian berhak
menetapkan syarat, larangan, &
kebutuhan jabatan bagi TKA
5 Bentuk Pelayanan • Semi Online
• Sistem Terintegrasi Parsial
• Online
• Sistem Terintegrasi Penuh
6 Masa berlaku RPTKA 1 tahun dan dapat diperpanjang Sesuai Perjanjian Kerja atau
Perjanjian Pekejaan
PENYEDERHANAAN TATA CARA PENGGUNAAN TKA
NO PERMEN 16 jo. 35/2015 PERMEN 10/2018
7 Direktur / Komisaris:a. Sebagai Pemegang Saham Menggunakan Izin
Tidak menggunakan izin• Sebagai Investor• Tidak dalam hubungan kerja
b. Sebagai Pekerja Menggunakan Izin Tetap Menggunakan Izin
8 Pelatihan Bahasa Indonesia Pemberi Kerja tidak wajib memfasilitasipendidikan & pelatihan Bahasa Indonesia
Pemberi kerja wajib memfasilitasipendidikan & pelatihan Bahasa Indonesia
9 Rangkap Jabatan Hanya untuk Direktur / Komisaris 1. Jabatan Direktur atau Komisaris2. Jabatan yang sama Pada Sektor :
• Pendidikan dan Pelatihan Vokasi• Migas (K3S)• Ekonomi Digital
10 RPTKA Bersifat Darurat RPTKA diajukan bersamaan dengankedatangan TKA
RPTKA diajukan paling lama 2 hari setelahTKA bekerja
PENYEDERHANAAN TATA CARA PENGGUNAAN TKA
LANJUTAN:
A
B
C
D
E
F
G
H
Memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
Membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)
Menjamin keikutsertaan TKA memiliki polis asuransi
Menjamin keikutsertaan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional
Menunjuk Tenaga Kerja Pendamping
Melaksanakan pendidikan danpelatihan
Memfasilitasi pendidikan danpelatihan bahasa Indonesia kepadaTKA
Melaporkan setiap tahunkepada Menteri
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA
Anggota Direksi
Internasional
InstansiPemerintah
Badan
atau anggota dewan komisaris
dengan kepemilikan saham
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
PerwakilanNegara Asing
PENGECUALIAN RPTKA
Perjanjian Kerja VITAS
DKP-TKA TKA Online
Jangka Waktu NotifikasiSesuai DenganPerjanjian Kerja.
Pemberi Kerja TKA setelahmenerima Notifikasipenggunaan TKA wajibmembayar DKP-TKA paling lama 1 (satu) hari kerja
Notifikasi dipergunakanoleh Direktur JenderalImigrasi untuk Proses
Penerbitan VITAS.
Permohonan Notifikasimelalui TKA Online.
NOTIFIKASIPersetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar Penerbitan ITAS.
Diplomatik
Direksi Konsuler
Anggota DireksiDewan Komisaris
Dengan KepemilikanSaham Sesuai
Dengan KetentuanPeraturan
Perundang-undangan
Pejabat Diplomatik
Konsuler
PENGECUALIAN NOTIFIKASI
Notifikasi Dikecualikan Bagi:
PERSYARATAN NOTIFIKASI
Instansi
Pemerintah
Direksi Lembaga
Anggota DireksiDewan Komisaris
Dengan
Kepemilikan
Saham Sesuai
Dengan Ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan
Instansi Pemerintah,
Perwakilan Negara
Asing, dan Badan
Internasional
Lembaga Sosial
Lembaga
Keagamaan, dan
Penggunaan TKA
pada Jabatan
Tertentu di Lembaga
Pendidikan
PENGECUALIAN DKPTKA
Kewajiban Pembayaran DKPTKA
Dikecualikan Bagi:
PEMBERIKERJA
APLIKASI SIPPTKA
APLIKASI VISA-
ONLINE
VERIFIKASITKA
TOLAK
PERSETUJUANNOTIFIKASI
PEMBAYARANDKPTKA
PENGIRIMANNOTIFIKASI
KE-IMIGRASI CEKAL OA
STATUSKEIMIGRASIAN OA
TRIGGER PENGIRIMANKODE PEMBAYARAN
BIAYA KEIMIGRASIAN
PERSETUJUAN VISA (KAWAT),VISA STIKER, ITAS, IMK &
PENGUNAAN TI
LAT. BELAKANGORANG ASING
PERSETUJUANVISA BEKERJA
12
3
45
6
7
8
9
1011
CETAK VISASTIKER
PERWAKILAN RIDI LUAR NEGERI
12
PEMBERIAN ITAS (QR CODE)& TANDA MASUK
TKA MASUK KE INDONESIAMELALUI TPI TERTENTU
13
BY APLIKASI ITAS ONLINE
PERPANJANGANITAS
14
EPO & MENINGGALKAN WIL. INDONESIA
TKA BERAKHIR MASA KERJA
: PADA TAHAPAN INI TERDAPAT POTENSI UNTUK DILAKUKAN PENOLAKAN
KET :
Melalui AplikasiTKA Online Terintegrasi Imigrasi
Verifikator 2
ALUR PERMOHONAN PENGGUNAAN TKA
[email protected] 021-5255733 ext. 700,
021-5227585 (Fax) 081519193369
Informasi
Kementerian Ketenagakerjaan RI
Ditjen Binapenta dan PKK
Direktorat PPTKA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta 12950
KUA
LIFI
KASI
JA
BAT
AN Pendidikan dan pelatihan
bagi Tenaga Kerja Pendamping dilaksanakansesuai dengan kualifikasijabatan yang diduduki oleh TKA.
DLM
& L
UA
R N
EGER
I
LEM
B. T
ERA
KRED
ITA
SISE
RT.
KO
MPE
TEN
SIPendidikan dan pelatihan bagi
Tenaga Kerja Pendampingdapat dilakukan di dalam negeriatau di luar negeri
Pendidikan bagi Tenaga Kerja Pendamping dilakukan padalembaga pendidikan yang terakreditasi & tanda kelulusannyadiakui oleh pemerintah.
Pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping dilakukan pada lembagapelatihan yang terakreditasi danmemperoleh sertifikat kompetensidari lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi.
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SANKSI
ADMINISTRATIF
TERDIRI DARI:
SANKSI
➢ Penundaanpelayanan;
PENUNDAAN
➢ PencabutanNotifikasi dan/ atau;
PENCABUTAN
➢ PenghentianSementaraProses PerizinanTKA;
PENGHENTIAN
➢ sanksi lain sesuaiperaturanperundangan.
SANKSI LAIN
SANKSI
a. Mempekerjakan TKA pada
jabatan-jabatan yang tidak boleh
diisi oleh TKA atau jabatan yang
tertutup bagi TKA; dan/atau
b. Tidak membayar DKP-TKA untuk
setiap TKA yang dipekerjakan.
Sanksi administratif berupa
“Pencabutan Notifikasi”
diberikan kepada Pemberi
Kerja TKA yang melakukan
pelanggaran:
Sanksi sebagaimana
dimaksud pada angka 2,
angka 3, dan angka 4
ditetapkan dalam
Keputusan Dirjen.
Pencabutan Notifikasi
sebagaimana dimaksud pada
angka 4, Dirjen
merekomendasikan kepada
Direktur Jenderal Imigrasi
untuk dilakukan tindakan
keimigrasian terhadap TKA
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
Bentuk Keputusan Dirjen
tercantum dalam Format
8 Lampiran yang
merupakan bagian tidak
terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
SANKSI PENCABUTAN NOTIFIKASI
DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKP-TKA)
• Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKP-TKA sebesar US$ 100/ jabatan/ orang/ bulan sebagai PNBP atau Penerimaan
Daerah
• Mekanisme Pembayaran
➢ Tahun ke-1 (baru)
➢Lintas Provinsi➢Lintas
Kabupaten/Kota dalam satu Prov
➢Satu Kab/Kota
Jenis Pembayaran
➢ PNBP ➢ Bank Persepsi(Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri)
➢ Tidak Ada
Peringatan PembayaranTempat PembayaranLokasi KerjaTahun Pembayaran Keterangan
➢ Tahun ke-2 dst..
➢Lintas Provinsi
➢ Ada (1 BulanSebelum NotifTerakhir)
➢Lintas Kab/ Kota➢Kab/Kota
setempat
➢ Bank Persepsi(Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri)
➢ Bank Daerah Yang Ditunjuk
➢ Memiliki Perda➢ Penerimaan
Daerah
➢ PNBP
Perubahan RPTKA
Jumlah Jabatan
Loka
si
AlamatNama
PendampingPermohonan
permohonan perubahanRPTKA sebelum berakhirnyajangka waktu RPTKA denganmemberikan alasanperubahan.
Pengajuan 1. Nama Pemberi Kerja TKA;2. Alamat Pemberi Kerja TKA;3. Lokasi kerja TKA;4. Jabatan TKA;5. Jumlah TKA;6. Jangka waktu;7. Sektor usaha; dan/atau8. Jumlah Tenaga Kerja Pendamping
Perubahan meliputi:
RPTKA PERUBAHAN
“Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara
diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan
tidak dapat diperpanjang”
RPTKA Diberikan Untuk:
Pembuatan film yang bersifatkomersial dan telah mendapat
izin dari instasi yang berwenang;
Pelakukan Audit, kendali mutuproduksi, atau inspeksi pada
cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu
lebih dari 1 (satu) bulan;
Pekerjaan yang berhubungandengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual,
atau produk dalam masa penjajakan usaha;
Usaha Jasa Impresariat.
RPTKA SEMENTARA
Darurat & Mendesak
Sementara
Perubahan Jangka Panjang
RPTKA Darurat &
Mendesak
RPTKA Sementara
RPTKA Jangka
Panjang
RPTKA Perubahan
JENIS RPTKA
Pemberi Kerja
Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan
pelaksanaan penggunaan TKA
setiap 1 (satu) tahun kepada Dirjen
Laporan pemberi
kerja TKA meliputi:
a. Laporan penggunaan TKA;
b. Laporan pelaksanaan Diklat
Tenaga Kerja Pendamping;
c. Laporan Berakhirnya Perjanjian
Kerja.TKA Diklat Dirjen
Pendamping Per-tahun
Penggunaan
Laporan
PELAPORAN PENGGUNAAN TKA
Sosialisasi
Tata cara
Hak & Larangan
Pembinaan
PEMBINAAN
Pembinaan kepada Pemberi
Kerja TKA dilakukan dalam
bentuk:a. Sosialisasi peraturan perundangan-
undangan dan tata cara penggunaan
TKA;
b. Penyuluhan tentang hak , dan larangan
dalam penggunaan TKA.
Pembinaan terhadap Pemberi
Kerja TKA dalam penggunaan
TKA serta pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan
Tenaga Kerja Pendamping
dilakukan oleh:
a. Kementerian Ketenagakerjaan
b. Dinas Provinsi;
c. Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan
kewenangannya.
Daya Saing
Daya saing Indonesia (Peringkat 72 dari 190 negara)
lebih rendah dibandingkan:
Meningkatkan daya saing melalui:
• Deregulasi dan debirokrasi;
• Menyederhanakan Prosedur
• Mempermudah pelayanan melalui system online
• Memastikan & memfasillitasi kepastian berusaha;
LATAR BELAKANG
• Singapura yang menduduki peringkat 2 dengan nilai 84,57
• Malaysia di peringkat 24 dengan nilai 78,43
• Thailand 26 dengan nilai 77,44
• Brunei Darussalam di posisi 56 dengan nilai 70,60
• Vietnam di posisi 68 dengan nilai 67,93
1. MENINGKATKAN DAYA SAING
TERBITNYA PERPRES 20/2018
TID
AK
MEMILIKI
TID
AK
MENUNJUK
RPTKA
yang sah
Tenaga
Pendamping
Melaksanakan
DiklatMemfasilitasi
Diklat
Tidak memfasilitasi
pendidikan dan pelatihan
bahasa Indonesia kepada TKA
yang dipekerjakannya
Tidak Menunjuk
Tenaga Kerja Pendamping
dalam rangka alih teknologi
dan keahlian TKA
Tidak memiliki
RPTKA yang disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang
ditunjuk
Tidak melaksanakan
pendidikan dan pelatihan
bagi Tenaga Kerja
Pendamping dan/ atau
SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES PERIZINAN TKA
Sanksi administratif berupa “penghentian sementara
proses perizinan TKA“ diberikan kepada Pemberi
Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:
TIDAK MELAPORKAN
TID
AK
ME
LA
PO
RK
AN
JAMSOSNAS
Laporan tahunan
TIDAK MELAPORKAN
berakhirnya
penggunaan TKA
TIDAK MENGIKUTSERTAKAN
TKA dalam program
Jaminan Sosial Nasional
yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan
TIDAK MENGIKUTSERTAKANTKA dalam program
asuransi di perusahaan
asuransi berbadan hukum
Indonesia yang bekerja
kurang dari 6 (enam) bulan
TIDAK MELAPORKAN
setiap tahun kepada
Menteri terkait
pelaksanaan
penggunaan TKA
dan/atau pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan
Tenaga Kerja
Pendamping
Akhir penggunaan
Asuransi
SANKSI PENUNDAAN PELAYANANSanksi administratif berupa “penundaan pelayanan” diberikan kepada Pemberi Kerja TKA
yang melakukan pelanggaran:
PENCABUTAN SANKSI
Dalam hal Pemberi Kerja TKA telah
melaksanakan kewajiban, Dirjen
menetapkan PENCABUTAN SANKSI
penundaan pelayanan atau penghentian
sementara proses perizinan TKA.