direktur konservasi dantaman nasional laut
TRANSCRIPT
Dasar Hukum :
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Permen 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara
Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan
perlindungan jenis ikan
Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang pemanfataan jenis
dan genetika ikan
Memiliki sensitivitas yg tinggi thd pengaruh
iklim maupun pengaruh musim serta
aspek2 keterkaitan (conectivity) ekosistem
antar wilayah perairan (lokal, regional,
global), tidak mengenal pemisahan
wewenang maupun batas-batas wilayah
administrasi pemerintahan.
Maka pengelolaan KSDI perlu didasarkan
pada prinsip kehati-hatian serta
terintegrasi dengan perencanaan wilayah
Upaya KSDI tidak dapat dipisahkan dg
Pengelolaan SDI dan lingkungannya
Definisi KSDI :
Upaya P3 SDI, termasuk ekositem, jenis
dan genetik untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan kesinambungannya dg
tetap memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai dan keanekaragaman SDI
1) Pemanfaatan KSDI meliputi
Pemanfaatan KKP
Pemanfaatan jenis dan genetik ikan
2)Pemanfaatan KKP dilakukan melalui
kegiatan:
Penangkapan Ikan
Pembudidayaan Ikan
Pariwisata Alam Perairan; atau
Penelitian dan Pendidikan
Pemanfaatan KKP untuk penangkapan ikan
dilakukan di zona Perikanan Berkelanjutan
(Pasal 31, ayat 1)
Ijin Penangkapan Ikan didalam KKP
diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/
Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai
kewenangannya
Ijin Penangkapan Ikan diberikan dengan
mempertimbangkan:
a. Daya dukung dan kondisi lingkungan SDI
b. Metoda Penangkapan Ikan
c. Jenis Alat Penangkapan Ikan
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara
memperoleh ijin penangkapan ikan di zona
Perikanan Berkelanjutan KKP diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pemanfaatan KKP untuk
Pembudidayaan Ikan dilakukan di
zona Perikanan Berkelanjutan
Ijin Pembudidayaan Ikan didalam KKP
diberikan oleh Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota, atau pejabat yang
ditunjuk
Ijin Pembudidayaan Ikan di KKP antara lain
mempertimbangkan :
a.Jenis Ikan yang dibudidayakan
b.Jenis Pakan ikan
c.Teknologi
d.Jumlah unit usaha budidaya
e.Daya Dukung dan kondisi Lingkungan SDI
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan
dilakukan terhadap jenis yang
dilindungi dan jenis ikan yang tidak
dilindungi
Pengambilan jenis ikan wajib
mendapat ijin dari Menteri atau
pejabat yang ditunjuk setelah
mendapat rekomendasi dari Otoritas
Keilmuan
Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan
melalui kegiatan :
a. Penelitian dan Pengembangan
b. Pengembangbiakan
c. Perdagangan
d. Aquaria
e. Pertukaran
f. Pemeliharaan untuk kesenangan
LINGKUNGAN
LESTARI
EKONOMIBERKEMBANG
PRODUKSI NAIK
PARIWISATA&
EKOWISATA
BERKEMBANG INPUTBUDIDAYA
INDUK&ANAK
TERSEDIA IKAN UNTUK
PENANGKAPAN
PENGATURAN PRODUKSI SDI
BERKELANJUTAN
Induk
Berkembang
biak
Hasil tangkap
Selalu tinggi
Input budidaya:
Anak jadi besar:
- induk berkualitas
- calon induk
KONSERVASI TIDAK DILAKUKAN
TIDAK ADA TEMPAT IKAN BERTELUR
TIDAK ADA DAERAH ASUHAN
TIDAK ADA TEMPAT BERLINDUNG
IKAN TIDAK BERTELUR
JIKA ADA ANAK, TIDAK ADA TEMPAT
NGASUH&BERLINDUNG ANAK
REPRODUKSI: PALING RAWAN DALAM
KEHIDUPAN = KEPUNAHAN
Kaidah:PemanfaatanPerlindungan
Pelestarian
Tidak semua dilindungiZonasi Kawasan Konservasi
1.Zona inti 2. Zona Perikanan
Berkelanjutan3. Zona pemanfaatan
4. Zona lainnya
KONSERVASIDILAKUKANBUDIDAYAMAJU
Budidaya
Dilakukan
Diluar zona inti
(daya dukung&kap
asimilasi)
Anak ikan
Berkualitas
Tersedia
(pembesaran)
Calon induk
Berkualitas
Tersedia
(pembenihan)
Visi
Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015
Misi
Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Tujuan
# 2. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan
sasaran strategis
Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola
secara berkelanjutan
Program
Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Jenis
Terkelolanya 20% kawasan
ekosistem terumbu karang, lamun,
mangrove dan 15 jenis biota
perairan yang terancam punah
SASARAN..!!
RENSTRA
KTNLVisi, Misi, Kegiatan Pokok
konservasi
kawasan
konservasi jenis
Issue-issue strategisKerjasama
No IndikatorTarget
2010 20111 kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi
perairan tawar dan payau yang dikelola secaraberkelanjutan
900 ribuHa
1.640 ribuHa
2 Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairandilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secaraakurat
9 Kawasandan 3 jenis
9 Kawasandan 3 jenis
Dit KTNLRp. 11.500.000
BPSPL Makasar100.000
BPSPL Denpasar100.000
BPSPL Pontianak209.510
BPSPL Padang100.000
LKKPN Pekanbaru1.936.187
BKKPNKupang3.500.000
DekonRp. 3.185.668
UPTRp. 6.360.787
LPSPL Sorong388.090
DKI Jakarta 242.420
Lampung213.200
Jambi157.928
Riau175.928
Sumatera Barat199.150
NAD59.610
Jawa Barat183.244
Kalbar291.400
NTT43.150
NTB235.341
Bali138.850
DIY25.440
Jawa Tengah 150.900
Sulut322.530
Maluku75.000
Sulsel354.200
Sulteng318.000
•Penyusunan Pedoman Umum/Teknis Pengelolaan Konservasi Perairan•Database Dan Pemetaan Konservasi Sumberdaya Ikan•Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi Dan Pemantapan Calon Kawasan Konservasi Perairan•Pembinaan Teknis Pengelolaan KKP•Asistensi Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional•Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Dan Peraturan Menteri Tentang Kawasan Konservasi•Fasilitasi Program Sekretariat Nasional Ssme•Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Cites Spesies Akuatik•Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan•Pembinaan Dan Kerjasama Perlindungan Jenis
Konsultasi dan Koordinasi Mengacu pada Aturan/Pedoman yang sudah
tersedia Laporan Perkembangan Kegiatan (Triwulan) Laporan Hasil Kegiatan (Tahunan)
Dit KTNLRp. 12.000.000
BPSPL Makasar1.250.000
BPSPL Denpasar1.250.000
BPSPL Pontianak1.250.000
BPSPL Padang1.250.000
LKKPN Pekanbaru4.500.000
BKKPNKupang11.000.000
DekonRp. 8.000.000
UPTRp. 23.000.000
LPSPL Sorong1.250.000
Jawa Tengah
Jawa Barat
Lampung
Jambi
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Jawa Timur
Kalimantan Barat
DI Yogyakarta
LPSPL Banten1.250.000
Kalimantan Timur
Sulawesi Tengah
Gorontalo
NTT
NTB
Bali
Kalimatan Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Database Kawasan Konservasi Perairan dan JenisPemetaan Kawasan Konservasi Perairan dan JenisReview danIdentifikasi Penilaian Potensi Konservasi Sumberdaya IkanPengelolaan KKP Nasional (Rehabilitasi, Pemanfaatan, Pilot Project, Pengawasan)Fasilitasi Penetapan KKP dan KKP3K di daerahPengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Penguatan Kawasan Konservasi dan UPTPenyusunan Pedoman Umum/Teknis Penyusunan Regulasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan JenisPenetapan Status Perlindungan Jenis Ikan dilindungiKerjasama Konservasi Nasional, Regional dan InternasionalPersiapan Implementasi Management Authority CITES
1. TNP Laut Sawu, NTT - Penyempurnaan rencana pengelolaan
- kapasitas SDM (pelatihanselam/PPNS/satpam/workshop)
- Operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan)
- inisiasi pengelolaan fokus di kawasan tirosabatek
- Operasional upaya pokok pengelolaan Kawasan Konservasi
- Sarana dan Prasaranapendukung (kapal)
2. TWP Gili Matra, NTB - review dan implementasi rencana pengelolaan
- peningkatan kapasitas SDM (pelatihan)
- operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan)
- rehabilitasi infrastruktur kawasan
- rehabilitasi kawasan dan pengawasan SDI
- Sarana dan Prasarana Pendukung (kapal)
3. TWP Laut banda, Maluku - review rencana pengelolaan
- koordinasi dan Pembinaan KSDI
- operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan)
- Sarana dan Prasarana Pendukung (kapal dan kantor)
4. TWP Kapoposang, Sulsel - Koordinasi dan Pembinaan
- operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan)
5. SAP Aru Tenggara, maluku - rezonasi dan inisiasi rencana pengelolaan
- koordinasi dan Pembinaan KSDI
- operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan)
- Sarana dan Prasaranapendukung (kapal)
6. SAP Waigeo, Papua Barat - operasionalisasi lembaga pengelola – Satker (operasi gabungan)
7. SAP Raja Ampat, Papua Barat - Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan KSDI
8. TWP Padaido, Papua - Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan KSDI
1. TWP P.Pieh, Sumbar - review dan implementasi rencana pengelolaan
- peningkatan kapasitas SDM (pelatihan)
- operasionalisasi lembaga pengelola - Satker
- rehabilitasi infrastruktur kawasan
- rehabilitasi kawasan dan pengawasan SDI
2. Pengelolaan - evaluasi dan penetapan SK Menteri
TWP Anambas - koordinasi dan pembinaan
- peningkatan peran serta masyarakat
BPSPL PadangKoordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDIPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll)
BPSPL DenpasarPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll)Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
BPSPL PontianakPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll)Sosialisasi regulasi (Permen terkait CITES)Fasilitasi dan Implementasi gugus tugasKajian dan pemetaan penyebaran jenis ikan yang dilindungiKoordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
BPSPL MakasarPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll)Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
LPSPL SorongPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll)Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
LPSPL BantenPenyelenggaraan Pengelolaan Konservasi SDI (CITES dll)Koordinasi dan pembinaan pengelolaan KSDI
No Provinsi Kegiatan
1 Sumatera Utara
•Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan KKP P. Berhala•Fasilitasi Konservasi jenis
2 Sumatera Barat
•Pembinaan dan Fasilitasi KKP Pesisir Selatan dan PasamanBarat•Evaluasi dampak Lubuk Larangan terhadap produksi perikanandan kesejahteraan masyarakat.•Fasilitasi Konservasi jenis
3 Jambi Pembinaan dan Fasilitasi Perikanan Berkelanjutan di KKP MuaraBungoFasilitasi Konservasi jenis
4 Lampung Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP Lampung BaratFasilitasi Konservasi jenis
5 Jawa Barat Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP Sukabumi danIndramayuFasilitasi Konservasi jenis
No Provinsi Kegiatan
6 JawaTengah
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP BatangIdentifikasi Konservasi Kawasan di Segara Anakan
7 Jawa Timur Fasilitasi Pencadangan KKP Fasilitasi Konservasi Jenis
8 DI Yogyakarta
Fasilitasi Pencadangan KKP Fasilitasi Konservasi Jenis
9 Kalimantan Barat
Pembinaan dan Fasilitasi Perikanan Berkelanjutan di KKP Kapuas HuluFasilitasi Konservasi Jenis
10 Kalimantan Selatan
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP Kota BaruFasilitasi Konservasi jenis
No Provinsi Kegiatan
11 Kalimantan Timur
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKP
12 Bali Pembinaan dan Fasilitasi Pencadangan KKP dan Konservasi JenisIkan
13 NTB Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Pariwisata Bahari di KKP Gili Sulat dan Gili LawangPembentukan Kelembagaan Pengelolaan Usaha PerikananBerkelanjutanPembinaan KKPN TWP Gili Matra
14 NTT Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Perikanan Berkelanjutandi KKP Solor – Alor
15 Gorontalo Pembinaan dan Fasilitasi KKP Bone Bolango
No Provinsi Kegiatan
16 Sulawesi Tengah
Pengembangan KKP Banggai Kepulauan untuk PerikananBerkelanjutan dan Wisata BahariFasilitasi Konservasi jenis
17 Sulawesi Tenggara
Pengembangan KKP Muna dan Liwu tongkidi untuk PerikananBerkelanjutan dan Wisata Bahari
18 Maluku Utara
Pembinaan dan Fasilitasi Pencadangan KKP
19 Maluku Pengembangan KKP Banda untuk Perikanan Berkelanjutan danWisata BahariPembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KKPN SAP Aru Tenggara
20 Papua Barat
Fasilitasi dan harmonisasi dan Pemanfaatan yang berkelanjutandi KKP JamursbamediIdentifikasi KKP/KP3K di Kab. SorongPembinaan dan fasilitasi pengelolaan KKPN SAP Waigeo, danSAP Raja Ampat
Perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan
daratan ke maritim (Revolusi Biru)
KEP. MEN-KPNo. KEP.01/MEN/2010
Konseptual
Implementasi sistem pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep
Minapolitan
• RPJM N 2010 – 2014
• RENSTRA KKP
2010 - 2014
Memorandum No. 28/SAM KHAL/III/2010
TIM P5KP
Dir. Konservasi
dan TNL, KP3K
Kapus PKP,
BPSDM
PROV. JABAR
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI DENGAN
KONSEP MINAPOLITAN NASIONAL
1. Peace
2. Justice
3. Democracy
4. Prosperity)
Sektor Kelautan dan Perikanan
1. Arah Kebijakan KP
2. Azas Minapolitan
3. Basis Program Nasional
Minapolitan
1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas, dan Kualitas, dan
2. Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai Sentra Pertumbuhan
Ekonomi Daerah dan Sentra Produksi Perikanan sebagai Penggerak
Ekonomi Rakyat
Arah Kebijakan
Tujuan
1. Menguatnya Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Kelautan dan
Perikanan Skala Kecil,
2. Usaha Kelautan Dan Perikanan Kelas Menengah ke atas Makin
bertambah dan berdaya Saing Tinggi, dan
3. Sektro Kelautan dan Perikanan menjadi Penggerak Ekonomi Nasional
Sasaran
STRATEGI
MINAPOLITAN
1. Kampanye Nasional
2. Menggerakan Produksi di Sentra-sentra
Produksi Unggulan
3. Pengembangkan Kawasan Minapolitan
Mengintegrasikan Sentra-sentra Produksi
menjadi Kawasan Ekonomi Unggulan
Daerah
4. Mengembangkan Ekonomi KP Berbasis
Wilayah
5. Pendampingan dan Bantuan Teknis
6. Integrasi Kebijakan Internal
7. Integrasi Kebijakan Nasional
STRATEGI UTAMA
PEMBANGUNAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
1. Memperkuat Kelembagan dan SDM
secara Terintegrasi
2. Mengelola SD KP secara Berkelanjutan
3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya
Saing Berbasis Pengetahuan
4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan
Internasional
PENGEMBANGAN
KAWASAN
MINAPOLITAN
Pengertian
Kawasan
MinapolitanPersyaratan
Kawasan
Karakteristik
Kawasan
1. Komoditas Unggulan
2. Letak Geografis
3. Sistem dan Mata Rantai Produksi
Budidaya
4. Sistem dan Mata Rantai Produksi
Perikanan Tangkap
5. Sistem dan Mata Rantai Produksi
Hilir
6. Fasilitas Pendukung
7. Kelayakan Lingkungan
8. Komitmen Daerah
1. Terdiri dari sentra-sentra produksi dan
perdagangan bebasis kelautan dan
perikanan, serta mempunyai mulipliereffect tinggi terhadap perekonomian
sekitarnya
2. Mempunyai keanekaragaman kegiatan
ekonomi, perdagangan, jasa, kesehatan,
dan sosial yang saling mendukung
3. Mempunyai sarana dan prasarana
memadai sebagai pendukung
keanekaragaman aktivitas ekonomi
layaknya sebuah kota
TATA LAKSANA
PENGEMBANGAN MINAPOLITAN
Prinsip
Dasar
Peningkatan
Produksi
Pengembangan
Kawasan
1. Perikanan Budidaya
2. Perikanan Tangkap
3. Pengolahan dan
Pemasaran
4. Pengembangan SDM
5. Riset dan Teknologi
6. Pesisir dan PPK
7. P2SDKP
Fokus pada Percepatan
Peningkatan Produksi
Kelautan dan Perikanan
untuk Kesejahteraan
Rakyat dan Pembangun-
an Ekonomi Daerah
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. MONEV
4. Pelaporan
1. Mengumpulkan bahan dalam rangka pemantauan
dan pengendalian program
2. Inventarisasi permasalahan dan solusi pemecahan
masalah
3. Melakukan koordinasi dangan instansi terkait dalam
pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
program
4. Mengadakan rapat-rapat pembahasan dalam rangka
pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
program
5. Melakukan pemantauan dan pengendalian program
pembangunan kelautan dan perikanan sesuai
dengan wilayahnya
TUGAS TIM P5KP
Pengarah Koordinator Pelaksana