direktur jenderal perhubungan...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 249 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 143-01 {STAFF INSTRUCTION CASR PART 143 - 01)
SERTIFIKASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 43 Tahun 2016 tentang Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil
Aviation Safety Regulation Part 143) tentang
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang
Navigasi Penerbangan (Air Navigation Training
Provider) diatur mengenai jenis-jenis sertifikat
penyelenggara bidang navigasi penerbangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk
Teknis Bagian 143-01 (Staff Instruction CASR Part
143-01) Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan
Pelatihan Bidang Lalu Lintas Penerbangan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 1;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01
Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 69 {Civil Aviation Safety
Regulation Part 69) Tentang Lisensi, Rating,
Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi
Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
17 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43
Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 143 {Civil Aviation SafetyRegulation Part 143) tentang Penyelenggara
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi
Penerbangan (Air Navigation Training Provider);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78
Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Pelanggaran Perundang -Undangan di Bidang Penerbangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 610
Tahun 2017 tentang Standar Waktu Proses
Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan
Penerbitan Perizinan di Bidang Perhubungan
Udara
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143-01
{STAFF INSTRUCTION CASR PART 143-01)
SERTIFIKASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BIDANG PELAYANAN LALU LINTAS
PENERBANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Courseware adalah materi pembelajaran yang
dikembangkan untuk setiap diklat atau kurikulum,
termasuk rencana pelajaran, deskripsi peristiwa
penerbangan, program perangkat lunak komputer,
program audiovisual, buku kerja, dan handout atau
pelatihan.
2. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi
navigasi penerbangan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Perhubungan Udara.
4. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
5. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
untuk selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah
lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan bidang lalu lintas penerbangan.
6. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan
gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain
dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya
dan/atau rintangan penerbangan.
7. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang
telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian
dan kualifikasi dibidangnya yang dikeluarkan oleh
lembaga pelatihan yang telah mendapatkan
persetujuan.
8. Pemohon adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Penerbangan milik pemerintah atau badan
hukum yang telah memiliki surat izin usaha bidang
pendidikan dan pelatihan dari instansi berwenang.
9. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan
dan pembentukan sikap perilaku personel bidang
Pelayanan lalu lintas penerbangan .
10. Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
yang selanjutnya disebut Sertifikat Penyelenggara
adalah tanda bukti suatu instansi (pemerintah/badan
hukum) telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi
sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang
disetujui oleh Direktur Jenderal.
11. Sistem Pengendalian adalah suatu proses, cara yang
tersusun sistematis untuk mengendalikan suatu
kegiatan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan
sesuai dengan peraturan perundangan.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan bidang lalu lintas
penerbangan wajib memiliki sertifikat.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang
lalu lintas penerbangan yang diberikan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 3
Pemberian sertifikat penyelenggara pendidikan dan
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertujuan:
a. untuk sistem pengendalian; dan
b. untuk pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan
pelatihan.
Pasal 4
(1) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dapat menyelenggarakan jenis bidang
Pendidikan dan Pelatihan yang diperlukan bagi
personel lalu lintas penerbangan.
(2) Jenis bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pelatihan dan
kecakapan personel navigasi penerbangan.
BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERSETUJUAN,
PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN SERTIFIKASI
LEMBAGA PELATIHAN
Bagian kesatu
Penerbitan Sertifikat Penyelenggara
Lembaga Pelatihan
Pasal 5
(1) Untuk memperoleh sertifikat penyelenggara lembaga
pelatihan, pemohon harus memenuhi persyaratan
administrasi dan dinyatakan laik memenuhi
persyaratan melalui proses sertifikasi.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Surat permohonan yang diajukan kepada Direktur
Jenderal, sebagaimana tercantum pada Lampiran
I.A peraturan ini;
b. Mengisi dan melampirkan formulir permohonan
sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B
peraturan ini;
c. Salinan {Copy) Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
d. Salinan {Copy) Sertifikat Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan atau surat ijin usaha bidang pendidikan
dan pelatihan dari instansi berwenang (bagi badan
hukum)
e. Salinan {Copy) struktur organisasi
f. Salinan {Copy) Training Procedures Manual (TPM).
(3) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
a. Pra Sertifikasi; dan
b. On-Site Sertifikasi
c. Pasca Sertifikasi
(4) Format sertifikat penyelenggara lembaga pelatihan
sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan
ini.
Pasal 6
Alur tahapan prosedur penerbitan sertifikat penyelenggara
pendidikan dan pelatihan bidang lalu lintas penerbangan
sebagaimana tercantum pada lampiran I.C peraturan ini
Pasal 7
Proses Pra-Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5
ayat (3) huruf a meliputi:
a. Penetapan Tim Sertifikasi
b. Reviu Kelengkapan Administrasi
c. Reviu Kesesuaian Dokumen
d. Penetapan Program dan Jadwal
Pasal 8
(1) Direktur menetapkan tim sertifikasi lembaga pelatihan
sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a dengan
mengacu pada surat permohonan penerbitan sertifikasi
penyelenggara lembaga pelatihan.
(2) Direktur menetapkan jumlah dan komposisi tim
sertifikasi dengan mempertimbangkan kompleksitas
dan jenis bidang pelatihan.
(3) Tim sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. Ketua Tim;
b. Anggota Tim.
(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
minimal inspektur navigasi penerbangan jenjang ahli
muda.
(5) Ketua Tim melaksanakan rapat dengan tim sertifikasi
sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan
sertifikasi di lokasi.
(6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membahas
hal-hal sebagai berikut:
a. Mereviu jadwal pelaksanaan sertifikasi
b. Mereviu permohonan penyelenggara lembaga
pelatihan.
c. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi.
Pasal 9
(1) Reviu kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud
pasal 7 huruf b yaitu melakukan pemeriksaan
kelengkapan dan kesesuaian persyaratan sebagaimana
tercantum pada pasal 5 (lima) ayat (2).
(2) Direktur melakukan pemeriksaan kelengkapan dan
kesesuaian persyaratan permohonan penerbitan
sertifikat setelah menerima berkas permohonan dari
lembaga pelatihan.
(3) Apabila permohonan penerbitan sertifikat yang
disampaikan oleh lembaga pelatihan dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak memenuhi persyartan maka
Direktur akan menyampaikan surat pemberitahuan
penolakan permohonan secara tertulis kepada
penyelenggara pelatihan paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak permohonan diterima.
(4) Pemohon yang permohonannya ditolak dapat
mengajukan klarifikasi disertai dengan bukti paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan surat
penolakan
(5) Terhadap surat klarifikasi yang disampaikan pemohon,
Direktur melakukan evaluasi atas kelengkapan bukti
yang diajukan.
(6) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan
memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan surat
pemberitahuan persetujuan permohonan paling lambat
5 (lima) hari kerja.
(7) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan surat
pemberitahuan penolakan permohonana paling lambat
5 (lima) hari kerja, pemohon dapat mengajukan
permohonan penerbitan sertifikat kembali.
Pasal 10
(1) Reviu kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 huruf c yaitu melakukan pemeriksaan
kesesuaian dokumen
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Training Procedure Manual;
b. Courseware
(3) Pemeriksaan kesesuaian Training Procedure Manual
(TPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dengan menggunakan checklist sebagaimana
tercantum pada lampiran I.D peraturan ini.
(4) Pemeriksaan kesesuaian Courseware sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan
pengajuan courseware oleh penyelenggara pelatihan
Pasal 11
Program dan jadwal sertifikasi sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 huruf d disampaikan melalui surat pemberitahuan
kepada penyelenggara pelatihan sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan on-site sertifikasi.
Pasal 12
Proses On Site Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
a. Rapat Pembukaan;
b. Pengarahan Harian;
c. Verifikasi lapangan (Dokumen dan fasilitas pelatihan).
Pasal 13
Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
bertujuan untuk:
a. Pengenalan anggota tim sertifikasi dan lembaga
pelatihan;
b. Kesepakatan program kerja pelaksanaan sertifikasi di
lokasi;
c. Penyampaian dokumen yang diperlukan untuk
pelaksanaan sertifikasi; dan
d. Hal-hal terkait lainnya.
Pasal 14
(1) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dilaksanakan oleh Ketua tim kepada tim
sertifikasi sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan
sertifikasi setiap hari di lokasi.
(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk:
a. Identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;
b. Identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam
pelaksanaan sertifikasi;
c. Pengumuman perubahan dalam program kerja (jika
ada); dan
d. Meningkatkan koordinasi dan dukungan tim
sertifikasi.
Pasal 15
(1) Verifikasi lapangan (dokumentasi dan fasilitas
pendidikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilaksanakan untuk pemberian rekomendasi dalam
penerbitan sertifikat
(2) Proses verifikasi lapangan dilokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui
wawancara, survei, dan pengujian terhadap sarana
dan prasarana;
b. Verifikasi Training Procedures Manual (TPM).
c. Verifikasi Courseware (Kesesuaian kurikulum dan
sillabus); dan
e. Peninjauan materi terkait lainnya.
(3) Proses verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan menggunakan checklist
sebagaimana tercantum pada lampiran I.E peraturan
ini.
Pasal 16
Proses wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf a bertujuan untuk:
a. melakukan penilaian terhadap permohonan
persetujuan penerbitan sertifikat yang disampaikan
berdasarkan hasil verifikasi dokumen (TPM dan
kesesuaian kurikulum dan sillabus) dan lokasi yang
telah dilaksanakan;
b. memberikan pertimbangan terkait dengan pendidikan
dan pelatihan.
Pasal 17
(1) Pasca Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan penilaian
{assessment) terhadap hasil verifikasi lapangan
(dokumen dan fasilitas pelatihan).
(2) Hasil penilaian permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. perlu perbaikan
b. disetujui; dan
c. ditolak.
Pasal 18
(1) Hasil Verifikasi Lapangan (Dokumen dan Fasilitas
Pelatihan) permohonan perlu perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, lembaga
pelatihan harus memperbaiki permohonan sesuai
dengan rekomendasi dan jangka waktu yang
tercantum dalam berita acara hasil on-site sertifikasi
sebagaimana terlampir pada Lampiran I.F pada
peraturan ini.
(2) Apabila perbaikan dipenuhi sesuai dengan
rekomendasi dan jangka waktu yang ditentukan,
maka permohonan disetujui.
(3) Apabila perbaikan tidak terpenuhi sesuai dengan
rekomendasi dan jangka waktu yang ditentukan, maka
permohonan ditolak, dan lembaga pelatihan dapat
mengajukan kembali permohonan persetujuan
penerbitan sertifikat kepada Direktur Jenderal c.q.
Direktur.
Pasal 19
(1) Hasil penilaian permohonan disetujui sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, Direktur
menerbitkan surat persetujuan dan penerbitan
sertifikat serta melakukan pengesahan terhadap
Training Procedure Manual penyelenggara pelatihan
paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah
pelaksanaan on-site sertifikasi dilaksanakan.
(2) Surat persetujuan penerbitan sertifikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I.G
peraturan ini.
Pasal 20
(1) Hasil penilaian permohonan ditolak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, Direktur
menyampaikan surat penolakan permohonan beserta
alasannya paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja
setelah pelaksanaan on-site sertifikasi dilaksanakan.
(2) Surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada lampiran I.H peraturan
ini.
Bagian Kedua
Perpanjangan Sertifikat Penyelenggara Lembaga Pelatihan
Pasal 21
(1) Untuk mendapatkan surat persetujuan perpanjangan
sertifikat penyelenggara, lembaga pelatihan
mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan
sertifikat penyelenggara pelatihan bidang lalu lintas
penerbangan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur
90 hari sebelum masa berlaku sertifikat habis.
(2) Persyaratan permohonan persetujuan perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Surat pengajuan permohonan persetujuan
perpanjangan sertifikat sebagaimana tercantum
pada lampiran LA peraturan ini;
b. Training Procedure Manual penyelenggara pelatihan
bidang lalu lintas penerbangan; dan
c. Courseware penyelenggara pelatihan bidang lalu
lintas penerbangan.
(3) Proses perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui proses penerbitan
sertifikat penyelenggara sebagaimana yang tercantum
pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 peraturan ini.
Bagian Ketiga
Perubahan Sertifikat Penyelenggara Lembaga Pelatihan
Pasal 22
(1) Lembaga pelatihan dapat mengajukan permohonan
usulan perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan
dan pelatihan.
(2) Permohonan perubahan sertifikat penyelenggara
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
a. perubahan identitas lembaga pelatihan;
b. perubahan jenis bidang pendidikan dan pelatihan.
(3) Permohonan perubahan identitas lembaga pendidikan
dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
butir (a) terdiri dari :
a. perubahan nama organisasi dan/atau;
b. perubahan alamat.
Pasal 23
(1) Permohonan perubahan identitas sertifikat
penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf (a) dilakukan lembaga pelatihan dengan
mengajukan persyaratan sebagai berikut :
a. Surat permohonan perubahan sertifikat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran LA
peraturan ini;
b. Surat tanda bukti perubahan nama; dan/atau
c. Surat tanda bukti perubahan alamat;
d. Salinan (copy) Training Procedures Manual (TPM);
e. Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan
asli; dan
f. Salinan bukti pembayaran biaya penerbitan
sertifikat sesuai peraturan perundangan.
(2) Permohonan perubahan identitas sertifikat
penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus
diajukan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak
perubahan.
(3) Penerbitan perubahan sertifikat penyelenggara
sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
permohonan perubahan identitas sertifikat
penyelenggara dinyatakan lengkap dan memenuhi
persyaratan.
(4) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Direktur memberitahukan penolakan permohonan
kepada pemohon, paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja.
Pasal 24
(1) Permohonan perubahan jenis bidang pendidikan dan
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf (b) dilakukan lembaga pelatihan dengan
mengajukan persyaratan sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Perubahan sertifikat
sebagaimana tercantum dalam lampiran LA
peraturan ini;
b. Salinan (copy) sertifikat yang lama;
c. Salinan (copy) perubaham Training Procedures
Manual (TPM);
d. Salinan (copy) courseware (jika perubahan yang
diajukan merupakan penambahan jenis diklat)
e. Salinan bukti pembayaran biaya penerbitan
sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Proses perubahan sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui proses penerbitan
sertifikasi sebagaimana tercantum pada pasal 7
sampai pasal 20
(3) Proses sertifikasi diselenggarakan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima secara
lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
(4) Penerbitan perubahan sertifikat penyelenggara
sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
permohonan perubahan identitas sertifikat
penyelenggara dinyatakan lengkap dan memenuhi
persyaratan.
(5) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Direktur memberitahukan penolakan permohonan
kepada pemohon, paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja.
BAB IV
PENGENAAN PNBP
Pasal 25
(1) Direktur Jenderal melalui Direktur menerbitkan surat
penagihan biaya Penerimaaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) sertifikat penyelenggara pendidikan dan
pelatihan bidang lalu lintas penerbangan yang berisi
total jumlah PNBP dan rincian perhitungan biaya
PNBP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
diterbitkannya sertifikat.
(2) Surat penagihan biaya PNBP sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Petugas
Operasional Direktorat Navigasi Penerbangan.
(3) Besaran biaya PNBP sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-
undangan.
(4) Lembaga Pelatihan wajib menyampaikan bukti
pembayaran biaya PNBP kepada Direktur Jenderal c.q.
Direktur.
(5) Direktur melakukan serah terima sertifikat
penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang lalu
lintas penerbangan kepada lembaga pelatihan setelah
bukti pembayaran PNBP diterima.
BABV
MASA BERLAKU DAN PENGAWASAN
SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Pasal 26
Masa berlaku Sertifikat penyelenggara pendidikan dan
pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan adalah 5
(lima) tahun
Pasal 27
(1) Direktur melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan pada lembaga pelatihan
untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan diklat
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
setahun.
Pasal 28
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 25 SEPTEMBER 2017
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd
Dr. Ir. AGUS SUSANTO, M.Sc
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di
Iingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
5. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Udara;
6. Direktur Utama Perum LPPNPI.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,
**^ttMlUgLENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)NIP. 19680704 199503 2 001
Lampiran IA Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 249 TAHUN 2017
Tanggal : 25 SEPTEMBER 2017
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN /PERUBAHAN
SERTIFIKAT PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG LALLU LINTAS PENERBANGAN
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
1 (Satu) berkas
Permohonan Penerbitan/Perpanjangan/Perubahan Sertifikat
Penyelenggara Pendidikan dan
Pelatihan Bidang Pelayanan Lalu
Lintas PenerbanganKepada
Yth. Direktur Navigasi Penerbangan
di
JAKARTA
1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor: tentang Petunjuk Teknis Peraturan KeselamatanPenerbangan Sipil Bagian 143-01 (Staff Instruction CASR Part 143-01) SertifikasiPenyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Lalu LintasPenerbangan, bersama ini kami mengajukan permohonanPenerbitan/Perpanjangan/Perubahan Sertifikat Penyelenggara pendidikan danPelatihan bidang pelayanan lalu lintas penerbangan untuk jenis diklat :a
b
c
2. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai kelengkapan permohonan bersama inikami sampaikan persyaratan administrasi yang terdiri dari :a
b
c
de
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Ttd
Tembusan : (Diisi Nama Lengkap)
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 249 TAHUN 2017
Tanggal : 25 SEPTEMBER 2017
FORMULIR PENGAJUAN SERTIFIKAT
Air Traffic Service Training Provider - Application
SECTION A - COMPANY DETAILS
Company Name Registered Addres ACN
Training Location Address
Prncipal Officers Postal Address Contact number
SECTION B - OPERATIONAL DETAILS TO BE PROVIDED TO D.G.C.A WITH THE
APPLICATION
Location of Operation
Start Up Date
Organisational Chart Provided Yes / No
Operations Manual Provided Yes / No.
SECTION C - CERTIFICATION DETAILS AND ATTACHMENTS
Certification fiom aTraining Recognition Authority (TRA) Provided Yes / No
All instrucors and assessors certified Evidence ? Yes / No
Documentary evidence in support of all matters in this application may be requested
SECTION D - COMPLIANCES
Internal Audit System Provided Yes / No
Quality Control System Provided Yes / No
Change Management System Provided Yes / No
Document Control System Provided Yes/ No
SECTION E - DECLARATION
On behalf of I hereby apply for D.G.C.A Certification as an ATS Training Provider.
My authority to act on behalf of the applicant is :
Name of person making the declaration :
Date : / .
Signed
Lampiran IC Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : Kp 249 TAHUN 2017Tanggal: 25 SEpTEMBER 2017
ALUR TAHAPAN SERTIFIKASI PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BIDANG PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
Pemberitahuan
tertulis {5 Hari
Kerja)
-> PEMOHON
Pengajuan Permohonan denganmelampirkan persyaratan administrasi:a.Surat permohonan yang diajukan kepada
Direktur Jenderal
b.Formulir pengajuan permohonanc.Salinan (Copy) Nomor Pokokwajib Pajak
(NPWP);d.Salinaan (Copy)Sertifikat Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan atau surat ijinusaha bidang pendidikan dan pelatihan dariinstansi berwenang (bagi badan hukum)
e.Salinan (Copy) struktur organisasif.Salinan (Copy) Training Procedures Manual
(TPM).
Lam
pir
anID
Pera
tura
nD
irek
tur
Jen
dera
lP
erh
ub
un
gan
Ud
ara
No
mo
r:
KP
24
9T
AH
UN
20
17
Tan
gg
al:
25
SE
PT
EM
BE
R2
01
7
Fo
rma
tC
heckli
stV
eri
fika
siT
rain
ing
Pro
ced
ure
Ma
nu
al
Pen
yele
ng
ga
raP
en
did
ika
nd
an
Pela
tih
an
Bid
an
gL
alu
Lin
tas
Pen
erb
an
ga
n
NO
RE
FE
RE
NS
I
RE
GU
LA
SI
1T
EM
&K
ET
EN
TU
AN
KE
LE
NG
KA
PA
NT
PM
CA
TA
TA
NT
IDA
K
AD
A
AD
A
TID
AK
ME
ME
NU
HI
ME
ME
NU
HI
1A
C1
43
-01
Ben
tuk
TP
M
Ket
entu
anny
a:a.
Rap
idan
Ber
sih
b.D
ijil
idhi
dup(
tida
kper
man
en)
2A
C1
43
-01
Hal
aman
Dep
an(c
over
)
Ket
entu
anny
a:M
enca
ntum
kann
ama
Pen
yele
ngga
raP
ela
tih
an
Ket
entu
anny
a:
3A
C1
43
-01
Lem
barP
enge
saha
nK
eten
tuan
nya:
a.M
enca
ntum
kant
angg
alpe
nges
ahan
buku
,na
mak
epal
a/pi
mpi
nant
erki
nida
nste
mpe
lins
tans
ipen
yele
ngga
rape
lati
han
b.M
enye
diak
ante
mpa
tpen
gesa
hanb
uku
man
ual
oper
asio
lehD
irek
turN
avig
asiP
ener
ban
gan
4A
C1
43
-01
Cata
tan
Am
an
dem
en
Ket
entu
anny
a:B
eris
itab
elde
ngan
kolo
mse
baga
iber
ikut
:1.
No
mo
rAm
and
emen
;2.
Tan
gg
alA
man
dem
en;
3.P
erih
al;
4.K
eter
anga
n.
BA
BI
PE
ND
AH
UL
UA
N
7A
C1
43
-01
1.K
ata
Pen
gan
tar
2.
Daft
ar
Isi
3.D
afta
rA
ppen
dix
4.A
TS
Tra
inin
gM
anua
lS
eria
lN
um
ber
dan
Dis
trib
usi
5.
Do
ku
men
Co
ntr
ol
TP
Md
an
Mek
an
ism
e
Am
an
dem
en
6.
Daft
ar
Peru
bah
an
AT
ST
M
Ket
entu
anny
a:a.
Ter
susu
nrap
ib
.Men
can
tum
kan
no
mo
rhala
man
i
BA
BII
PR
OF
ILL
EM
BA
GA
DIK
LA
T
8A
C1
43
-01
1.S
ejar
ah/L
atar
Bel
akan
gL
emba
gaD
ikla
t2
.V
isi
dan
Mis
i
3.L
okas
iL
emba
gaD
ikla
t
Ket
entu
anny
a:a.
Ter
susu
nrap
ib.
Men
can
tum
kan
no
mo
rhala
man
BA
BII
IP
RIN
SIP
PE
LA
KS
AN
AA
N
DIK
LA
T
9A
C1
43
-01
1.P
enge
saha
nD
okum
en2.
Penj
elas
anU
mum
AT
ST
rain
ing
Man
ual
a.
Kete
ntu
an
Um
um
b.A
TS
TM
Ope
rati
onal
Res
pons
ibil
ity
c.T
ujua
nM
anua
ld.
Tra
inin
gA
chie
vem
ent
Pro
cess
e.T
rain
ing
Ach
ivem
ent
Che
ckli
st3.
Ten
aga
Pen
geja
rda
nPe
nguj
u4
.K
uri
ku
lum
5.
Fasi
lita
s
6.S
tan
dar
Pela
ksa
naan
Pen
did
ikan
dan
Pela
tih
an
7.Pr
insi
ppe
laks
anaa
nT
rain
ing
8.D
GC
AA
ppro
ved
Cou
rse
Kete
ntu
an
:
a.T
ersu
sun
rapi
b.M
enca
ntu
mk
ann
om
or
hal
aman
BA
BIV
OR
GA
NIS
AS
I
AC
14
3-0
11.
Str
uktu
rO
rgan
isas
iL
emba
gaD
ikla
t
2.T
ugas
dan
Tan
ggun
gJa
wab
Kete
ntu
an
:
a.T
ersu
sun
rapi
b.M
enca
ntu
mk
ann
om
or
hal
aman
BA
BV
KU
AL
DJIK
AS
IIN
ST
RU
KT
UR
AC
14
3-0
1
1..T
enag
aPe
ngaj
arda
nPe
nguj
ua.
Per
syar
atan
Ten
aga
Pen
gaja
rT
eori
b.Pe
rsya
rata
nT
enag
aPe
ngaj
arPr
akte
kc.
Per
syar
atan
Peng
uji
IEL
P(J
ika
ada)
d.K
ewen
anga
nT
enag
aPe
ngaj
ar
2.Pr
ogra
mpe
ngem
bang
ante
naga
peng
ajar
3.D
afta
rT
enag
aPe
naga
jar
dan
Peng
uju
a.D
afta
rna
ma
tena
gape
ngaj
arte
ori
b.D
afta
rnam
ate
naga
peng
ajar
Prak
tek
c.D
afta
rPen
guji
IEL
P(J
ika
dipe
rluk
an)
Kete
ntu
an
:
a.T
ersu
sun
rapi
b.M
en
can
tum
kan
no
mo
rh
ala
man
BA
BV
IS
IST
EM
KE
ND
AL
IM
UT
U
AC
14
3-0
1
1.Si
stem
Ken
dali
Mut
uL
emba
gaD
ikla
ta.
Fun
gsi
b.R
uang
Lin
gkup
Ken
dali
Mut
uc.
Pen
angg
ung
Jaw
ab2.
Pros
edur
Inte
rnal
Aud
itL
emba
gaD
ikla
ta.
Mek
an
ism
eA
ud
it
b.M
anag
emen
tCon
trol
and
Fol
low
up
Kete
ntu
an
:
a.T
ersu
sun
rapi
b.M
enca
ntu
mk
ann
om
or
hal
aman
BA
BV
IIP
RO
GR
AM
TR
AIN
ING
DA
NK
UR
IKU
LU
M
AC
14
3-0
1
1.Pr
ogra
mT
rain
ing
2.M
ekan
ism
eP
emb
uat
anD
ikla
tB
aru
3.C
akup
anU
jian
a.Pe
nila
ian
keha
dira
nda
ndi
splin
b.Pe
nila
ian
Tug
asK
eseh
aria
nc.
Peni
laia
nU
TS
(Jik
adi
perl
ukan
)d.
Peni
laia
nU
AS
(Jik
adi
perlu
kan)
e.K
eten
tuan
Ujia
nU
lang
f.R
emed
ial
Sta
tus
4.L
isto
fK
urik
ullu
mda
riD
ikla
tyan
gte
lah
mem
pero
leh
peng
esah
anda
eiD
GC
A
Kete
ntu
an
:
a.T
ersu
sun
rapi
b.M
enca
ntu
mk
ann
om
or
hal
aman
BA
RV
III
KF
TF
NT
IIA
NIT
HfT
TM
AC
14
3-0
1
1.Pe
nyia
pan
Pela
ksan
aan
Dik
lat
2.K
ewaj
iban
Pese
rta
Dik
lat
3.Pe
ngat
uran
wak
tu/ja
dwal
pela
ksaa
ndi
klat
,tin
gkat
keha
dira
nda
npe
ringk
at4.
Pros
edur
dan
Stan
darP
engu
jian:
a.K
ete
ntu
an
Um
um
b.K
eten
tuan
Peng
ujia
ndi
ruan
gke
las
c.K
eten
tuan
Pen
guju
andi
Sim
ulat
ord.
Stan
dar
peni
laia
nuj
ian
teor
ie.
Stan
dar
peni
laia
nuj
ian
prak
tek
5.K
eten
tuan
Pem
ber
hen
tian
Pes
erta
Dik
lat
6.R
uang
Kel
asa.
Ket
entu
andi
ruan
gke
las
mau
pun
sim
ula
tor
b.U
kura
nR
uang
Kel
as7
.D
ok
um
en
dan
Rek
am
an
a.K
eten
tuan
peny
impa
nan
doku
men
dan
rek
am
an
b.Pe
rson
elya
ngbe
rtan
ggun
gjaw
abun
tuk
peny
impa
nan
doku
men
dan
rek
am
an
BA
BIX
tA
ML
lI
AS
lKA
lIM
INlj
1.D
enah
Lo
kas
iP
elak
san
aan
Dik
lat
2.F
asil
itas
AT
ST
rain
ing
a.R
uang
Kel
asb.
Sim
ula
tor
dan
Lab
ora
tori
um
c.P
erpu
stak
aan
d.T
rain
ing
Aid
s3.
Daf
tar
Per
alat
andi
Sim
ulat
or(J
ika
ada)
4.Pr
osed
urPe
lapo
ran
keru
saka
nfa
silit
asda
npe
rala
tan
BA
BX
RE
FE
RE
NC
EM
AT
ER
IAL
1.R
efer
ensi
Mat
eria
lya
ngdi
guna
kan
2.Pe
nyim
pana
nT
PMda
nD
okum
enR
efe
ren
si
3.
Am
an
dem
en
do
ku
men
refe
ren
si
4.D
afta
rre
fere
nsi
doku
men
yang
digu
naka
nB
AB
XI
PR
OS
ED
UR
PE
MB
UA
TA
N
SO
AL
1.P
rose
du
rp
emb
uat
anso
aluj
ian
2.P
enyi
apan
Pen
guji
an3.
Ped
oman
Pen
yim
pana
nP
engu
jian
4.P
enyi
mpa
nan
pert
anya
anuj
ian
5.P
enga
man
anso
aluj
ian
6.P
enyi
mpa
nan
lem
bar
ujia
n7.
Pros
espe
nyia
pan
baha
nuj
ian
8.M
ekan
ism
epe
nila
ian
ICA
OIE
LP
(jik
adi
perl
ukan
)
Kete
ntu
an
:
BA
BX
IIK
ET
EN
TU
AN
PE
NIL
AIA
ND
I
SIM
UL
AT
OR
(JIK
AA
DA
)1.
Kete
ntu
an
Um
um
2.
Kri
teri
aP
en
ilaia
n
3.A
spek
Pen
ilai
an4
.P
rose
du
rP
en
ilaia
n
Kete
ntu
an
:
BA
BX
III
ON
TH
EJO
BT
RA
ININ
G(j
ika
ad
a)
1.M
ek
an
ism
eP
ela
ksa
naan
OJT
2.
Fo
rmat
Pen
ilaia
nO
JT
3.P
ersy
arat
anpe
sert
aO
JT
Kete
ntu
an
:
BA
BX
IV
SE
RT
IF
IK
AT
1.M
ekan
ism
epe
nerb
itan
sert
ifik
at
2.N
ama
dan
cont
ohta
nda
tang
anda
ripe
rson
ilya
ngm
emil
iki
kew
enan
gan
untu
km
enan
data
ngan
ise
rtif
ikat
Kete
ntu
an
:
Lampiran IF Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : RP 249 TAHUN 2017Tanggal : 25 SEPTEMBER 201?
FORMAT BERITA ACARA
VERIFIKASI LOKASI (DOKUMEN DAN FASILITAS) PERSYARATANPERMOHONAN AWAL/PERPANJANGAN/PERUBAHAN
SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG
PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pada hari inixxxxx tanggal xxxxx bulan xxxxxtahun xxxxxxx bertempat dixxxxxx, telahdilaksanakan Verifikasi Lokasi(Dokumen dan Fasilitas) Persyaratan permohonanawal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di BidangPelayanan Lalu Lintas Penerbangan
Hasil verifikasi lokasi Persyaratan permohonan awal/perpanjangan/perubahan SertifikasiPenyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, agarmelengkapi hal-hal sebagai berikut:
(CheckList Terlampir)
Demikian berita acara Verifikasi Lokasi (Dokumen dan Fasilitas) Persyaratan permohonanawal/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan BidangPelayanan Lalu Lintas Penerbangan xxxxxxxxx ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Tim sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan PelatihanDirektorat Navigasi Penerbangan Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Tim sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan PelatihanDirektorat Navigasi Penerbangan Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
t&k^
Nomor
Klasifikasi
LampiranPerihal
Lampiran IG Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor :KP 249 TAHUN 2017
Tanggal : 25 SEPTEMBER 2017
Contoh Surat Persetujuan Untuk PenerbitanSertifikat Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan
di Bidang Lalu Lintas Penerbangan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
Persetujuan PenerbitanSertifikat Penyelenggara DIKLATDi Bidang Lalu Lintas Penerbangan
Jakarta, (tgl/bin/tahun)
Kepada:Yth. {Jabatan pemohon)
di
{Kota-Alamat pemohon)
1. Menunjuk Surat Permohonan (Jabatan Pemohon) nomor ( )tanggal (tgl/bin/thn) perihal Pengajuan penerbitan SertifikatPenyelenggara DIKLAT Di Bidang Lalu Lintas Penerbangan yangtelah dilaksanakan pada tanggal (tgl/bin/thn) di (tempat verifikasilokasi) menyetujui untuk memberikan Sertifikat PenyelenggaraDIKLAT Di Bidang Lalu Lintas Penerbangan kepada xxxxxx(Pemohon) dimaksud dengan terdapat beberapa catatan yang harusdipenuhi.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, berikut hal-hal yangharus diperhatikan dan dipenuhi oleh pihak xxxxxx (Pemohon),yaitu:a. xxxxxxxxxxxxxx
b. xxxxxxxxxxxxxx
c. xxxxxxxxxxxxxx
d. xxxxxxxxxxxxxx
e. dst.
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARADIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
Tembusan: (Nama Peiabat nana berwenang)(Pangkat dan golongan Pejabat yang berwenang)
Direktur Jenderal Perhubungan Udara (NIP. Pejabatyang berwenang)
Lampiran IH Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 249 TAHUN 2017
Tanggal : 25 SEPTEMBER 2017
Contoh Surat Penolakan Penerbitan Sertifikat PenyelenggaraPendidikan Dan Pelatihan Di Bidang Lalu Lintas Penerbangan
jfmmk KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN^
Nomor : Jakarta, (tgl/bln/tahun)KlasifikasiLampiranPerihal : Pemenuhan kekurangan penerbitan Kepada:
Sertifikat Penyelenggara DIKLAT Yth. (Jabatan pemohon)Di Bidang Lalu Lintas Penerbangan
di
(Kota - Alamat pemohon)
1. Menunjuk Surat Permohonan (Jabatan Pemohon) nomor ( ) tanggal (tgl/bin/thn)perihal Pengajuan penerbitan Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan DiBidang Lalu Lintas Penerbangan dan hasil verifikasi lokasi pada xxxxx (Pemohon)di xxxxx yang telah dilaksanakan pada tanggal (tgl/bin/thn) di (tempat verifikasilokasij belum dapat menyetujui untuk memberikan Sertifikat PenyelenggaraPendidikan dan Pelatihan di Bidang Lalu Lintas Penerbangan kepada xxxxxx(Pemohon) dimaksud dikarenakan hal-hal sebagai berikut:a. xxxxxxxxxxxxxx
b. xxxxxxxxxxxxxx
c. xxxxxxxxxxxxxx
d. xxxxxxxxxxxxxx
e. dst.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, agar pihak xxxxxx (Pemohon),memenuhi kekurangan tersebut dan mengajukan kembali penerbitan sertifikatdimaksud pada kesempatan pertama.
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
(Nama Pejabat yang berwenang)(Pangkat / Got Pejabat yang berwenang)
(NIP. Pejabat yang berwenang)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd
Dr.Ir. AGUS SUSANTO, MSc
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,
•-
^*,....
ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)NIP. 19680704 199503 2 001
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor KP 249 TAHUN 2017
Tanggal : 25 SEPTEMBER 2017
££Sk
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
ATS TRAINING PROVIDER CERTIFICATE
Number :
This certificate authorizes :
< • )Whose official address is :
To provide the following ATS Training :
Directorate General of Civil Aviation Approved Courses
This Certificate is issued under the Minister Decree of Civil Aviation SafetyRegulation Part 143 for Air Navigation Training Provider. The operation andmaintenance of the approved services is subject to the Civil Aviation SafetyRegulation and any relevant direction issued by the Directorate General of CivilAviation, including any conditions on the reverse of this certificate.
This Certificate is not transferable and shall continue in effect for period of 5 (five)years from the date of issuance unless cancelled, suspended, or revoked by theDirector General; and any major change in the basic facilities, or in the locationthereof, shall be immediately reported to the Director General.
Jakarta, (date)
Approved by,
sign
(name)
Director General
ASk^
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATIONJalan Medan Merdeka Barat No8
Jakarta 10110
PO BOX No : 1389
Jakarta 10013
Phone : + 62 21 3505136
+ 62 21 3505137
OPERATIONS SPECIFICATIONS
Number :
+62 21 3505135
+62 21 3505139
+62 21 3507144
I. CONDITIONS
1. Operation of the ATS Training Provider Certificate within the scope of thiscertificate is subject to all applicable requirements of Civil Aviation SafetyRegulation Part 143 for Air Navigation Training Provider any relevant directionissued by Directorate General of Civil Aviation.
2. The ATS Training Provider shall maintain document containing detailinformation regarding its capability of performing the training in accordancewith the applicable ATS Training Provider requirement.
3. The Head of ( name of training provider) shall be responsible to the DirectorateGeneral of Civil Aviation for ensuring a satisfactory standard of ATS TrainingProvider operation.
4. All necessary facilities, training equipment, manuals and qualified Instructorsare available for the accomplishments of the training.
5. Any major change in the basic facilities and key personnel thereof shall beimmediately reported to the Directorate General of Civil Aviation.
6. All activities within the scope of this Certificate shall be recorded and reportedto the Directorate General of Civil Aviation, Directorate of Air Navigation,Karya Building 23thFloor, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, POBox 1389, Jakarta 10013 - Indonesia.
II. DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION APPROVED COURSESThe training courses below are approved by the Directorate General of CivilAviation to be conducted, including examinations where specified, for thepurpose of establishing the examination credits required for the ATS TrainingProvider Authorizations.
*.•*»•«*
as*^
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
Jalan Medan Merdeka Barat No
8
Jakarta 10110
PO BOX No : 1389
Jakarta 10013
Phone :+62 21 3505136
+ 62 21 3505137
+62 21 3505135
+62 21 3505139
+62 21 3507144
III. LIST OF TRAINING FOR AIR TRAFFIC SERVICES TRAINING DIVISION
1
2
3
4
Jakarta, (date)
Approved by,
sign
(name)
Director General
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,
ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)NIP. 19680704 199503 2 001
ttd
Dr.Ir. AGUS SUSANTO, MSc