direktorat perlindungan perkebunan tahun · pdf filedirektorat tanaman rempah dan penyegar,...
TRANSCRIPT
i
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Direktorat Perlindungan Perkebunan
Tahun 2012
i
RKT 2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
KATA PENGANTAR
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Perkebunan disusun dalam rangka memudahkan pengukuran dan penilaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010 – 2014. Materi yang disajikan dalam RKT tahun 2012 merupakan perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi secara garis besar.
Sistematika penulisan RKT terdiri dari Bab I. Pendahuluan, Bab II. Tugas Pokok dan fungsi, Bab III. Visi dan Misi, Bab. IV. Tujuan dan Sasaran, Bab V. Permasalahan yang dihadapi, Bab VI. Program dan Kegiatan, Bab. VII. Kebijakan dan Strategi, Bab VIII. Rencana Kerja Tahun 2012.
Kami menyadari bahwa dokumen RKT 2012 ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan RKT 2012 ini. Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan RKT ini.
ii
RKT 2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………. i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................ 1
B. Tujuan ......................................................................................... 2
BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI….. .................................................... 3
BAB III. VISI DAN MISI……………………………………………………………. . 5
A. Visi………………………………………………………………………. 5
B. Misi……………………………………………………………… .......... 5
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN……………………………………………….. 6
A. . Tujuan………………………………………………………… ............ 6
B. . Sasaran………………………………………………………………… 7
BAB V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ………………………………… 8
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN............................................................. 10
A. Program ....................................................................................... 10
B. Kegiatan………………………………………………………… ......... 10
BAB VII. KEBIJAKAN DAN STRATEGI .......................................................... 12
A. Kebijakan ...................................................................................... 12
B. Strategi .......................................................................................... 12
BAB VIII. RENCANA KERJA TAHUN 2012 ................................................... 14
LAMPIRAN
iii
RKT 2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 : Matrik Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012 ..................... 16
1
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2010 diperkirakan
sekitar 20,53 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat sekitar 74 % dari total areal
perkebunan. Produktivitas rata-rata tanaman masih rendah yaitu sekitar 72,5 % dari
potensi, meskipun ada yang sudah mendekati potensi (> 85 %), seperti kelapa sawit.
Rendahnya produktivitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya serangan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), tanaman tua/rusak dan dampak perubahan
iklim (kekeringan, kebanjiran dan kebakaran).
Penerapan World Trade Agreement yang menandai penghapusan segala bentuk
hambatan tarif telah mengangkat isu perlindungan perkebunan sebagai salah satu
hambatan baru di dalam perekonomian dunia (Technical Barrier to Trade). Berbagai
isu yang terkait perlindungan tanaman terangkat menjadi hambatan baru dan dikemas
dalam berbagai ketentuan, seperti International Standard on Phytosanitary Measures
(ISPM), Hazard Analysis on Critical Control Point (HACCP), Codex Alimentarius dan
sebagainya. Keseluruhan ketentuan ini telah menjadikan perlindungan perkebunan
menjadi isu internasional.
Di samping tantangan akibat perubahan eksternal, perubahan lingkungan
domestik lainnya seperti diterbitkannya UU No.22/1999 dan PP25/2000 tentang
Otonomi Daerah dan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, juga membawa perubahan penting dalam pelaksanaan
pembangunan agribisnis. Pergeseran peran pemerintah yang semula dominan dalam
pembangunan agribisnis berubah menjadi fasilitator, stimulator, promotor dan regulator
dalam konteks pengendalian agar semua stakeholder yang terkait dapat bergerak dan
berfungsi secara optimal dalam pembangunan. Peran masyarakat menjadi lebih
dominan serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam pembangunan
perlindungan perkebunan. Koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat
penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan perkebunan yang
sinergi dan optimal.
Selain itu tantangan ke depan khususnya dalam penanganan OPT adalah
keterbatasan SDM perlindungan, pertanaman dengan sistem monokultur, penggunaan
2
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
pestisida sintetis yang cenderung meningkat, masih lemahnya kelembagaan petani
dan keterbatasan alih teknologi. Sedangkan tantangan non OPT (kebakaran dan
dampak perubahan iklim) adalah adanya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan
hidup dan keterbatasan alih teknologi.
B. Tujuan
Tujuan disusunnya RKTini adalah Tujuan dari penyusunan rencana kinerja adalah :
1) Menghubungkan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional
secara terinci;
2) Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program
3) Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja
4) Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja
5) Membantu dalam menetapkan target kinerja
3
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB II.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian telah ditetapkan bahwa unit kerja Eselon II lingkup
Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari 6 (enam) unit yaitu : Sekretariat Direktorat
Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Tanaman Semusim,
Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan serta
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.
Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam empat Sub
Direktorat dan delapan Seksi serta Sub Bagian Tata Usaha yaitu :
1) Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Semusim, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi
Pengendalian;
2) Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan
Penyegar, membawahi Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian;
3) Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan, membawahi
Seksi Identifikasi serta Seksi Pengendalian;
4) Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, membawahi
Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Seksi Pengendalian Kebakaran;
5) Sub Bagian Tata Usaha;
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No.61/Permentan/ OT.140/10/2010,
tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria
dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan
perkebunan”.
Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian
organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta
pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim;
4
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme
penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta pencegahan
kebakaran dan dampak perubahan iklim;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan
pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan
tahunan serta pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim;
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian
organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta
pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim; dan
5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.
5
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB III.
VISI DAN MISI
A. Visi
Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan,
serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional
dan Renstra Pembangunan Perkebunan 2010- 2014 maka dirumuskan visi Direktorat
Perlindungan Perkebunan yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan
Perkebunan”.
B. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan
adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani, ketersediaan
teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem
perlindungan perkebunan;
2) Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian
OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan
perkebunan;
3) Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit,
Perguruan Tinggi, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait
lainnya;
4) Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.
6
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010–2014
seperti telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010 –
2014 yaitu mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan
yang berdaya saing, maka tujuan pembangunan perkebunan sebagai berikut :
1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing
perkebunan;
2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;
4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;
5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meingkatkan penyediaan bahan baku industri
alam negeri;
6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor
perkebunan sebagai penyedia bahan baku industri dalam negeri;
7) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta
mendor0ng pengembangan wilayah;
8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM);
9) Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan
pekerjaan;
10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.
Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Pembangunan Perkebunan, maka
kontribusi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:
1) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan;
2) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan
dampak perubahan iklim;.
3) Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan;
7
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
(OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan
kebakaran dan dampak perubahan iklim;
4) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu
tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan antisipasi
dampak perubahan iklim;
5) Memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas.
B. Sasaran
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Oganisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Perlindungan adalah melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang perlindungan perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam
periode 2010-2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010-2014.
Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan
dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010-
2014 adalah :
1) Rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, serta
tahunan, terutama untuk OPT penting pada 9 (sembilan) komoditas unggulan
nasional;
2) Rumusan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran lahan dan dampak
perubahan iklim (DPI) pada 9 (sembilan) provinsi rawan kebakaran dan DPI;
3) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang identifikasi dan
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim,
rempah dan penyegar, tahunan dan pencegahan kebakaran dan dampak
perubahan iklim pada 32 provinsi;
4) Kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu
tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan
pencegahan kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim;
5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan organisasi.
8
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB. V.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan terdapat
permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:
1) Penetapan SK Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten dan CP/CL seringkali terlambat
sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat, oleh karena itu diperlukan
adanya percepatan penetapan SK agar kegiatan berjalan sesuai waktunya;
2) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai
acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), namun seringkali juklak/juknis
tersebut belum ada atau terlambat disusun. Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas
seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat
menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan
dengan Pedoman Teknis Pusat;
3) Terlambatnya penelaahan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam DIPA/POK
dengan Pedoman Teknis. Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal
setelah diterimanya Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada
awal tahun;
4) Sinkronisasi perencanaan kegiatan antara Pusat dan Daerah belum sepenuhnya
berjalan baik dan dana Tugas Pembantuan (TP) provinsi/kabupaten/kota yang
alokasi anggarannya dari APBN belum sinkron dengan kegiatan perlindungan yang
sumber dananya dari APBD. Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan
sejak pengusulan sampai penetapan DIPA;
5) Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan menjelang akhir tahun
anggaran, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Sebaiknya semua
kegiatan yang perlu direvisi segera diusulkan sejak awal setelah menerima DIPA;
6) Proses pengadaan barang/jasa khususnya untuk kegiatan pengendalian OPT pada
tanaman perkebunan seringkali dilakukan menjelang akhir tahun. Untuk itu perlu
percepatan proses pelelangan/pengadaan dan kontrak ditandatangani paling
lambat bulan Maret diawal tahun anggaran;
9
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
7) Jadual pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya
sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu
pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten;
8) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat
tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Sebaiknya penyelesaian dan
penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan
dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.
10
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB VI.
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran
bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal
19 Juni 2009 ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014
adalah “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan
berkelanjutan.
Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan adalah :
(1) Revitalisasi perkebunan
(2) Swasembada gula nasional
(3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi)
(4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional
(5) Pengembangan komoditas ekspor
(6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri
(7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan
Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan adalah fokus nomor
7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui Dukungan
Perlindungan Perkebunan.
B. Kegiatan
Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat Perlindungan Perkebunan yang
merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Perlindungan
Perkebunan terhadap pencapaian program perkebunan yang telah ditetapkan,
dengan sub kegiatan adalah:
11
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
(1) Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
Komponen dari output terdiri dari :
a. Luas areal yang dilakukan pengendalian OPT ( seluas 3.405 Ha).
b. Penurunan luas serangan OPT (1 % setahun).
(2) Pemberdayaan Perangkat
Komponen dari output terdiri dari :
a. Jumlah Laboratorium Lapangan yang beroperasional (27 unit)
b. Jumlah Lab. Hayati (LUPH) yang beroperasional (3 unit)
c. Jumlah Sub Lab. Hayati yang beroperasional (14 unit)
(3) Pemberdayan Petugas Pengamat OPT
Komponen dari output terdiri dari :
a. Jumlah Pengamat yang mendapat insentif (1.037 orang)
(4) Fasilitasi Pencegahan Kebakaran lahan dan Dampak Perubahan Iklim
Komponen dari output terdiri dari :
a. Penurunan hotspot (10 % dalam setahun)
(5) SL-PHT
Komponen dari output terdiri dari :
- Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SL-PHT (84 KT)
12
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB VII.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Kebijakan
Kebijakan umum pembangunan perkebunan dalam Renstra 2010-2014 adalah
mensinergiskan seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan daya
saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan
melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern
yang berlandaskan kepada IPTEK dengan didukung tata kelola pemerintahan yang
baik.
Kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu meningkatkan produksi,
produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan
komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan
sesuai kaidah pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan dukungan
pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.
Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam mendukung kebijakan
pembangunan perkebunan adalah memperkuat SDM, kelembagaan, sarana dan
prasarana perlindungan guna mengurangi kehilangan hasil dan memperbaiki
mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi
dan pengendalian OPT serta pencegahan kebakaran lahan dan dampak
perubahan iklim melalui peningkatan koordinasi dan membangun jejaring serta
kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
B. Strategi
Strategi umum Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-2014 merupakan
bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi :
1) Pemberdayaan SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan antara lain melalui
pelatihan, magang, dan studi banding sesuai kebutuhan;
2) Memperluas dan memantapkan jaringan sistem informasi perlindungan antara
petani, pengamat, dinas, UPTD, Balai Besar, Perguruan Tinggi dan Direktorat
13
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
Perlindungan Perkebunan, perluasan jaringan dan kerjasama, optimalisasi
pemanfaatan Website,
penguatan database perlindungan, dan penerbitan bahan/dokumen informasi
teknis pengendalian OPT dan Non OPT;
3) Memaksimalkan hasil pengamatan dan peramalan OPT serta faktor iklim;
4) Penyediaan teknologi pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim melalui
penyebarluasan rekomendasi dan informasi teknis pengendalian OPT dan
antisipasi dampak perubahan iklim;
5) Optimalisasi sarana dan prasarana perangkat perlindungan melalui pendataan
kondisi, perawatan dan pemanfaatan serta pengutuhan/penguatan perangkat
perlindungan;
6) Pemantapan gerakan pengendalian OPT dan pencegahan kebakaran kebun dan
lahan melalui revitalisasi brigade pengendalian OPT dan pembentukan regu-regu
proteksi OPT di tingkat kelompok tani;
7) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait di bidang
perlindungan perkebunan;
8) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT dan PPNS perkebunan;
9) Pengembangan dan pemantapan informasi perlindungan tanaman perkebunan;
10) Membangun jejaring dan kerjasama yang sinergis dengan Puslit/Balit, BBP2TP
dan BPTP, Perguruan Tinggi, Dinas dan UPTD Daerah.
14
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB VIII.
RENCANA KERJA TAHUN 2012
Rencana kerja dukungan perlindungan perkebunan tahun 2012 merupakan bagian dari
rencana kerja tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Program Pembangunan
Perkebunan Tahun 2010 – 2014 yaitu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan.
Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2012 untuk mendukung kegiatan baik di
Pusat maupun daerah yang meliputi:
(1). Pelayanan Kantor;
(2). Pengadaan Sarana dan Prasarana;
(3). Pengawalan dan Identifikasi pengendalian OPT, Pencegahan Kebakaran lahan
dan Dampak Perubahan Iklim;
(4). Penyusunan NSPK;
(5). Pengendalian OPT;
(6). Operasional Laboratorium (Lab. Lapangan, LUPH, Sub Lab Hayati);
(7). Pemberdayaan Pengamat OPT;
(8). Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun;
(9). Pelaksanaan SL-PHT;
(10). Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
(11). Pengawalan Pembinaan.
Rencana kerja tersebut dilakukan melalui prinsip pendekatan umum yang bersifat
administratif dan managemen kegiatan.
Tahapan Rencana Kerja yaitu :
1). Penetapan SK tim pelaksana kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat satu
minggu setelah diterimanya Penetapan Satker dari Menteri Pertanian;
2). Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat satu
minggu setelah diterimanya pedoman teknis Direktorat Perlindungan Perkebunan;
3). Penjabaran pedoman teknis ke dalam juklak untuk kegiatan Dekon dan TP Provinsi
dan juknis untuk TP Kabupaten;
4). Setiap kegiatan perlu dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait;
5). Penetapan CP/CL oleh Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota;
15
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
6). Pelelangan/pengadaan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7). Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada pedoman teknis yang telah dijabarkan
kedalam juklak dan juknis;
8). Monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung sedikitnya 2 (dua)
kali disesuaikan dengan sumber daya yang ada;
9). Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan sesuai dengan jadwal
dan form (Pedoman SIMONEV);
10). Laporan akhir kegiatan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Cq.
Direktorat Perlindungan Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu nsetelah
kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember tahun berjalan .
16
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perlindungan Perkebunan
Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Kegiatan : Dukungan Perlindungan Perkebunan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 2
Meningkatnya Produksi,
Produktivitas
dan Mutu Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan
Melalui Dukungan
Perlindungan Perkebunan
1. Tersedianya Rumusan Kebijakan
di Bidang Identifikasi dan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Semusim, Rempah
dan Penyegar, dan Tahunan
a. Jumlah rumusan kebijakan perlindungan 1 Dokumen
perkebunan
b. Jumlah rekomendasi teknis perlindungan 1 Dokumen
tanaman
c. Rumusan pelaksanaan SL-PHT 1 Dokumen
2. Tersedianya Rumusan Kebijakan
Dampak Perubahan Iklim dan
Pencegahan Kebakaran
a. Jumlah rumusan kebijakan pencegahan 1 Dokumen
kebakaran lahan dan kebun serta penanganan
dampak perubahan iklim
3. Terlaksananya Kebijakan dan NSPK
di Bidang Identifikasi dan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Semusim, Rempah
dan Penyegar dan Tahunan
a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 20 Dokumen
laporan SLPHT
b. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 7 Dokumen
laporan pengawalan/pembinaan
pengendalian OPT tanaman semusim
- Jumlah rekomendasi monev/laporan 5 Dokumen
- Jumlah bahan binaan 2 Dokumen
c. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 12 Dokumen
laporan pengawalan/pembinaan
pengendalian OPT tanaman rempah dan
penyegar
- Jumlah rekomendasi monev/laporan 12 Dokumen
- Jumlah bahan binaan/laporan 7 Dokumen
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2012
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
Target
3
Lampiran 1
17
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
d. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 10 Dokumen
laporan pengawalan/pembinaan
pengendalian OPT tanaman tahunan
- Jumlah rekomendasi monev/laporan 11 Dokumen
- Jumlah bahan binaan/laporan 8 Dokumen
e. Jumlah Perangkat yang operasional
- operasional laboratorium 43 Unit
- insentif petugas 1037 Orang
- pengawalan perangkat 14 Kali
f. Terlaksananya SLPHT 84 KT
g. Terlaksananya pengendalian OPT Tanaman
- Tahunan 1950 Ha
- Semusim 600 Ha
- Rempah Penyegar 855 Ha
h. Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan -
sosial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
perkebunan pada wilayah bencana
i. - Jumlah POPT yang dibina 200 Orang
- Jumlah bahan publikasi/laporan POPT 16 Dokumen
j. Rekap RKAKL, Pagu Indikatif, sementara, 4 Dokumen
definitif wilayah barat dan timur
4. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria di Bidang Identifikasi dan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Semusim, Rempah dan
Penyegar, dan Tahunan
a. Jumlah judul pedoman perlindungan
perkebunan
- Buku 3 Judul
- Leaflet 5 Judul
5. Terlaksananya kebijakan dan NSPK
Dampak Perubahan Iklim dan
Pencegahan Kebakaran
a. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/ 9 Dokumen
laporan pengawalan pemantauan kebakaran
lahan dan dampak perubahan iklim
b. Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan/laporan 14 Dokumen
Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak
Perubahan Iklim
c. Terlaksananya pemantauan kebakaran, dampak 9 Provinsi
perubahan iklim dan bencana alam 51 Kabupaten
d. Terlaksananya sosialisasi PLTB dan peraturan 18 Kabupaten
perundang - undangan
18
RKT-2012 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
e. Jumlah pertemuan koordinasi pencegahan dan 9 Provinsi
dampak perubahan iklim
f. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi dampak 14 Paket
perubahan iklim
g. Jumlah Kelompok Tani menerima bantuan sosial 1 KT
dalam kegiatan Sistem Usahatani konservasi,
tumpangsari dan integrasi kebun-ternak pada
perkebunan kopi rakyat
6. Terlaksananya Kuantitas dan Kualitas
Pelayanan Organisasi
a. - Jumlah rekomendasi/saran/tanggapan 32 Dokumen
pembinaan pimpinan
b. - Jumlah data administrasi pada UPT 1 Dokumen
c. - Jumlah rekomendasi/rumusan dengan 1 Dokumen
instansi terkait