direktorat jenderal perkebunan kementerian pertanian disampaikan pada rapat kerja...
TRANSCRIPT
Direktorat Jenderal Perkebunan KEMENTERIAN PERTANIAN
Disampaikan pada Rapat Kerja PPID Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) Cimanggu - Bogor Kamis, 28 Mei 2015
I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik :
a. Sarana dan Prasarana b. Sumber Daya Manusia (SDM) c. Anggaran
III. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik : a. Pendokumentasian b. Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai c. Pelayanan Informasi Publik d. Penyampaian Informasi Publik melalui Web IV. Keberatan dan/atau Sengketa Informasi V. Kekurangan dan Hambatan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik VI. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut
Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu pada: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 117/Kpts/TU.310/3/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Ditjen Perkebunan.
Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 117/Kpts/TU.310/3/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Ditjen Perkebunan.
Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 167/Kpts/OT.160/5/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perkebunan.
Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 168/Kpts/OT.160/6/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Ditjen Perkebunan.
a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi di Kantor Pusat belum tersedia
ruangan khusus pelayanan informasi (counter desk) Pelayanan Informasi di Balai/UPT Pusat di Daerah telah
tersedia ruangan khusus pelayanan informasi (counter desk) untuk Permohonan Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan.
Unit Kerja Pelayanan : Perpustakaan Ditjen Perkebunan, Bagian Evaluasi dan Pelaporan cq Subbag Data dan Informasi, Sekretariat Dirjen Perkebunan (sumber Buku Tamu), Direktorat Teknis , dan Balai/UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan di daerah
b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana : Kepala
Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perkebunan (Kepmentan No.2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tanggal 31 Mei 2011)
Berdasarkan KepDirjen No.168/Kpts/OT.160/6/2014 tanggal 2 Juni 2014), telah ditetapkan :
PPID Pelaksana UPT : 4 (empat) orang pada UPT Pusat di Daerah
PPID Pembantu Pelaksana : 10 (sepuluh) orang terdiri dari : 6 (enam) orang di Unit Eselon II di Kantor Pusat dan 4 (empat) pada UPT Pusat di Daerah.
b. Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan memberikan pelayanan Informasi Publik di
Kantor Pusat, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan dibantu oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan latar belakang pendidikan SLTA, D3 dan S1, yaitu :
1. Fungsional Pranata Humas (3 orang)
2. Fungsional Pranata Komputer (5 orang)
3. Fungsional Statistisi (3 orang)
4. Fungsional Arsiparis (4 orang)
5. Fungsional Pustakawan (2 orang)
6. Fungsional POPT Pusat (6 orang)
7. Fungsional PBT Pusat (26 orang) Sedangkan untuk di UPT Pusat Lingkup Ditjen Perkebunan, dibantu oleh Pejabat
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Benih Tanaman (PBT).
c. Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun Anggaran 2014, secara khusus tidak
mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PPID, namun demikian untuk menghadiri undangan Rapat/Pertemuan/Koordinasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPID telah dialokasikan Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyelenggaraan Kehumasan sebanyak 8 OT sebesar Rp.48.000.000,- dan kegiatan Dalam Rangka Penyebaran Data dan Informasi sebanyak 8 OT sebesar Rp.48.000.000,-.
Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk menghadiri undangan kegiatan dari PPID Utama (Biro Hukum dan Informasi Publik), yaitu :
1. Bimbingan Teknis Layanan Informasi Publik dilaksanakan dari tanggal 22 September s/d 23 September 2014, bertempat di CICO Conservation Education Lifestyle, Jln. Tumenggung Wiradireja No. 216, Cimahpar, Bogor Utara 16155 www.mitrakonservasi.co.id, Jawa Barat.
2. Pertemuan Forum Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dari tanggal 28 November s/d 29 November 2014, bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Jl. Margonda Raya , Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
a. Pendokumentasian Pengelolaan informasi publik di Ditjen Perkebunan, secara umum belum
terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing unit kerja.
Informasi Publik, dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy berada pada masing-masing unit kerja, yaitu :
Arsip Surat/Nota Dinas/Memo Pimpinan, Koleksi Buku-buku Referensi Perpustakaan, Regulasi/Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkebunan (UU, PP, Permentan, Kepmentan, KepDirjen), Dokumen Kerjasama (MoU), Dokumentasi Kehumasan, Data dan Statistik Perkebunan, Daftar Inventarisasi Barang Milik Negara, RENSTRA, LAKIP, DIPA, RK-KAL, POK, Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Data Teknis Perkebunan, SOP Bidang Perkebunan.
a. Pendokumentasian (lanjutan)
Online (Website Ditjen Perkebunan) : www.ditjenbun.pertanian.go.id (Profil Organisasi, Program dan Kebijakan, Produk Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan, dll).
Informasi Publik bagi Tamu/Pengunjung yang datang ke Kantor Ditjen Perkebunan, disediakan melalui Pusat Informasi Perkebunan, dalam bentuk basis data multimedia, poster, sampel produk display.
b. Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai 1. Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, website
www.ditjenbun.pertanian.go.id Profil Organisasi seperti: Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tujuan, Kebijakan, Program, Alamat dan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan.
2. Informasi Yang Diumumkan Secara Serta Merta, meliputi :
a. DataHotspot, http://ditjenbun.pertanian.go.id/perlindungan/ bentuk Konten/Menu yang dapat didownload.
b. SIM OPT, http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpsurabaya/ bentuk Konten/Menu yang berisi Database Hasil Pemantauan OPT Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya.
c. Isu Lingkungan & Bencana Alam yang dapat di Link ke Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpmedan/ disajikan dalam bentuk Konten/Menu salah satunya link website ke http://ppesumatera.menlh.go.id/index.php?r=peta
b. Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai (lanjutan) 3. Informasi Yang Tersedia Setiap Saat, dapat diberikan kepada
pemohon informasi baik perorangan maupun organisasi/badan publik yang datang secara langsung ke Kantor Ditjen Perkebunan atau UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan.
4. Informasi Yang Dikecualikan, mengacu kepada Kepmentan No.17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015, ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) kelompok materi terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) informasi.
Daftar Informasi Yang Dikuasai Direktorat Jenderal Perkebunan,
sampai dengan saat ini belum diinventarisir dan diklasifikasikan sehingga belum dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan.
c. Pelayanan Informasi Publik Data Jumlah Pemohon Informasi per bulan Tahun 2013 sebanyak 1.066 pemohon dan
Tahun 2014 sebanyak 404 pemohon, dengan rincian sebagai berikut :
No Bulan Jumlah Pemohon Th.2013 Jumlah Pemohon Th.2014
1 Januari 55 47
2 Februari 46 45
3 Maret 49 31
4 April 57 30
5 Mei 101 47
6 Juni 42 29
7 Juli 110 24
8 Agustus 109 26
9 September 46 34
10 Oktober 383 39
11 November 36 23
12 Desember 32 29
Jumlah 1.066 404
c. Pelayanan Informasi Publik (lanjutan) Rekapitulisasi Pelayanan Informasi Publik di Ditjen Perkebunan Tahun 2014 Berdasarkan
Proses Layanan Informasi Publik, sebagai berikut :
PROSES LAYANAN IP (INFORMASI PUBLIK)
JUMLAH ALASAN PENOLAKAN
NO URAIAN PEMOHON
INFORMASI DIPENUHI DIALIHKAN DITOLAK PASAL 17
UU
LAIN UJI BUKAN IP BELUM
KONSEKUENSI DIKUASAI
1 JANUARI 47 47 1 - - - - - -
2 FEBRUARI 45 45 - - - - - - -
3 MARET 31 31 - - - - - - -
4 APRIL 30 30 - - - - - - -
5 MEI 47 47 - - - - - - -
6 JUNI 29 29 - - - - - - -
7 JULI 24 24 - - - - - - -
8 AGUSTUS 26 25 - 1 - - - - 1
9 SEPTEMBER 34 34 - - - - - - -
10 OKTOBER 39 37 2 - - - - - -
11 NOVEMBER 23 23 - - - - - - -
12 DESEMBER 29 29 - - - - - - -
TOTAL 404 400 3 1 - - - - 1
c. Pelayanan Informasi Publik (lanjutan) Rekapitulisasi Pelayanan Informasi Publik di Ditjen Perkebunan Tahun 2014 Berdasarkan
Waktu Pemenuhan Informasi Publik, sebagai berikut :
WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
NO URAIAN
IP YANG
DIPENUHI 1-2 HARI 3-5 HARI 6-10 HARI 10-17 HARI > 17 HARI
(BAIK SEKALI) (BAIK) (CUKUP) (BURUK) (BURUK SEKALI)
1 JANUARI 47 47 - - - -
2 FEBRUARI 45 45 - - - -
3 MARET 31 31 - - - -
4 APRIL 30 30 - - - -
5 MEI 47 47 - - - -
6 JUNI 29 29 - - - -
7 JULI 24 24 - - - -
8 AGUSTUS 25 25 - - - -
9 SEPTEMBER 34 34 - - - -
10 OKTOBER 37 37 - - - -
11 NOVEMBER 23 23 - - - -
12 DESEMBER 29 29 - - - -
TOTAL 400 400 - - - -
1. Beranda
2. Profil - Sejarah
- Visi Misi - Tugas dan Fungsi - Struktur Organisasi 3. Regulasi - Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan/Peraturan/Instruksi Presiden
- Peraturan Menteri Pertanian
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan
- Peraturan Lainnya
d. Penyampaian Informasi Publik melalui Web
Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website
www.ditjenbun.pertanian.go.id disajikan dalam bentuk konten meliputi :
4. SAKIP
- Rencana Strategis (RENSTRA) - Rencana Kerja Tahunan (RKT) - Penetapan Kinerja (PK) - LAKIP
- Laporan Kinerja Tahunan (LAKIN) - Evaluasi Kinerja Lima Tahun Terakhir 5. Capaian Mikro
- Luas Areal - Produksi - Produktivitas
6. Capaian Makro
- Ekspor - Impor - PDB
- Neraca
- NTP
- Tenaga Kerja
- Harga Komoditi - Konsumsi Komoditi Perkebunan
d. Penyampaian Informasi Publik melalui Web (lanjutan)
7. Perizinan
- Rekomtek
- Izin Usaha Perkebunan
- Perizinan/Rekomendasi lainnya
- Izin Benih
8. ePerkebunan
- e-Monevbun
- e-Statistikbun
- e-Proposal - e-Swasembada Gula
- e-Kawasan Perkebunan
9. Pedoman
- Pedoman Umum
- Pedoman Teknis
- Pedoman Lainnya
10. Media
- Galeri - Download
- Hubungi Kami 11. Sitemap
d. Penyampaian Informasi Publik melalui Web (lanjutan)
Pada tahun 2014 tidak terjadi Sengketa Informasi antara Ditjen Perkebunan dengan Badan Publik maupun LSM. Namun demikian, apabila terjadi sengketa informasi publik maka dalam penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam hal, sengketa informasi publik sampai pada tingkat Pengadilan, maka dalam penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
Pengelolaan Informasi Publik 1. Penyiapan Informasi :
Informasi tersebar, tidak sentralistik, berada pada masing-masing unit kerja, birokrasi yang panjang, keterbatasan jumlah buku atau informasi, kurangnya SDM khusus, SOP yang jelas, waktu pengumpulan karena hambatan geografis
2. Pengklasifikasian Informasi : Belum adanya panduan dasar klasifikasi data dan informasi bidang pertanian, perbedaan persepsi antar pengelola informasi
3. Penyimpanan Informasi : Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy, belum disimpan dalam standar TIK, ruang/space yang terbatas, kurangnya SDM khusus
4. Pengamanan Informasi : Belum adanya SDM yang mengelola secara khusus, belum semua orang memahami informasi apa yang harus diamankan dan bagaimana caranya, belum ada pengamanan data dan informasi secara khusus.
Pelayanan Informasi Publik 1) Sumber Daya Manusia yang ada belum sepenuhnya mempunyai
kemampuan dalam memberikan pelayanan di bidang informasi publik hardskill (komunikasi tatap muka) dan softskill (keramahan, kesabaran, inisiatif, team work) serta belum sepenuhnya memiliki pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (KepDirjen No.117/Kpts/TU.310/3/2012 tanggal 22 Maret 2012), kondisi saat ini sudah tidak sesuai. Hal ini disebabkan adanya pergantian Pejabat Eselon IV dan staf, dan memasuki usia pensiun serta mutasi.
3) Belum adanya struktur organisasi khusus untuk PPID, sehingga koordinasi
PPID/SDM, baik antar bagian dalam unit kerja maupun kepada atasan umumnya belum berjalan dengan baik.
Pelayanan Informasi Publik (lanjutan)
4) Aktivitas pelayanan informasi publik masih melekat pada jabatan struktural sehingga pembagian beban tugas dan tanggungjawab belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
5) Belum adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan PPID di Kantor Pusat Ditjen Perkebunan, seperti desk counter (ruangan khusus pelayanan informasi publik), yang dilengkapi dengan meja, kursi, perangkat komputer, dan alat komunikasi.
TERIMA KASIH