direktorat jenderal perhubungan darat peran …
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI GRAND
STRATEGI SISTEM TRANPORTASI CERDAS INDONESIA
KerugianEkonomi
PemborosanBBM
Waktu hilang
Masalah Utama Transportasi di Indonesia...Kemacetan Lalu Lintas...
Sumber: ADB (2019), Tomtom Traffic Index (2019), diolah Bappenas (2020)
Dampak dari kemacetan lalu lintas
Kemacetan lalu lintas yang tinggi di kota-kota di Indonesia menelan biaya setidaknya US $ 5,6 miliar secara nasional per tahun (setaradengan 0,5 persen dari PDB nasional) dalam hal waktu tempuh yang berlebihan, konsumsi bahan bakar dan emisi Gas Rumah Kaca(GRK).KemacetanpalingparahterjadidiwilayahJabodetabekdimanabiayakemacetanmelebihiUS$4miliarpertahundanmencapaihampir2persendariPDB.
Dampak BurukbagiLingkungan Salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemacetan tersebut adalah dengan penerapan
Teknologi Intelligent Transportation System (ITS).
Rancangan Peraturan Menteri
Perhubungan
Pedoman dan Pengembangan SistemManajemen Transportasi Cerdas di BidangPerhubungan Darat(Dalam Proses Pembahasan denganKemenkumham)
MANFAAT IMPLEMENTASI ITS
LEBIH EFISIEN1
MANFAAT EKONOMI2
EXTERNALITAS4
PENINGKATAN PENGGUNAAN KAPASITAS ANGKUTAN UMUM
MENCEGAH BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR BARU
PENGHEMATAN BIAYA PERJALANAN PER ORANG
BERKURANGNYA WAKTU PERJALANAN RATA2 ORANG ½ JAM/PERHARI
PENGURANGAN PENGGUNAAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
PENGURANGAN EMISI KENDARAAN
BAIK LOKAL DAN GLOBAL
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT
PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS
3 MANFAAT SOSIAL
MANFAAT IMPLEMENTASI ITS
GRAND DESAIN ITS TAHUN 2020-2030
TRANSPORTASI DARAT
8
ITS
Setiap Jenis Implementasi ITS harus terintegrasi dalam satu unit yang dinamakan“KERANGKA ARSITEKTUR TERINTEGRASI”
a. Sistem Manajemen Lalu Lintas Tingkat Lanjut (Advanced Traffic Management System);
b. Sistem Informasi Pengguna Jalan Tingkat Lanjut (Advanced Traveler Information System);
c. Sistem Keselamatan Dan Kontrol Kendaraan Tingkat Lanjut (Advanced Vehicle Control And Safety System);
d. Sistem Operasi Kendaraan Komersial (Commercial Vehicle Operation System);
e. Sistem Transportasi Umum Tingkat Lanjut (Advanced Public Transportation System);
f. Sistem Pembayaran Elektronik (Electronic Payment System);
g. Sistem Manajemen Darurat (Emergency Management System);
h. Sistem Transportasi Pedesaan Tingkat Lanjut (Advanced Rural Transportation Systems);
i. Sistem Manajemen Permintaan Perjalanan Tingkat Lanjut (Advance Travel Demand Management System); Atau
j. Sistem Manajemen Parkir Tingkat Lanjut (Advanced Parking Management System);
k. Sistem Mengemudi Otonom (Autonomus Driving System).
Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
(Intelligent Transportation Management System)
Detektor
Kendaraan Pusat Pengendali Lalu Lintas
Traffic Signals
Variable
Message
Signs
APILL terkoordinasi adalah APILL yang
pengaturan waktu siklusnya terkoordinasi
dan berinteraksi dengan APILL yang
dipasang pada lokasi lain. Waktu siklus
terkoordinasi berupa skema rencana siklus
antar APILL diatur oleh sistem yang terpusat
10
SISTEM PENGATURAN LALU LINTAS TERKOORDINASI (ATCS)
VMS
NATIONAL MAINOPERATION CENTER
(Kemenhub)
Kota..1SUB-OPERATION CENTER
ETC
VIB
CCTV
Detector
HTCS
PROVINSI PROVINSI
PENGEMBANGANSISTEM ATCS YANGTERINTEGRASI DISELURUH JARINGANJALAN NASIONALYANG DIDUKUNGOLEH SISTEM ATCSDI KOTA-KOTA DIINDONESIA DENGANMENDORONGPENGGUNAANINOVASI TEKNOLOGIATCS DALAM NEGERI
INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENGENDALI ATCS
Kota..1SUB-OPERATION CENTER
ETC
VIB
CCTV
Detector
HTCS
Kota..1SUB-OPERATION CENTER
ETC
VIB
CCTV
Detector
HTCS
Kota..1SUB-OPERATION CENTER
ETC
VIB
CCTV
Detector
HTCS
PEMBANGUNAN ITS-ATCS DI INDONESIA (2006 – 2020)
ATCS (APBN) = 48 City/District
Jumlah Simpang = 283 loc
Sistem ITS pertama terdiri dari penerapan sistem lampu elektronik untuk jalan raya yaitu ATCS
2006 : Batam
2007 : Tegal
2008 : Bukit Tinggi, Manado, Balikpapan, Pontianak
2009 : Sragen
2010 : Surakarta dan Kota Bogor
2011 : Samarinda, Sarbagita
2012 : Medan, Bandung, Surakarta, Samarinda , Denpasar, Yogyakarta
2013 : Medan, Bandung, Samarinda, Yogyakarta, Padang, Sarbagita
2014 : Medan, Batam, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Pekalongan, Yogyakarta
2015 : Medan, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Palembang, Bandung, Yogyakarta,
Pekalongan, Kediri, Sidoarjo, Palu, Depok, Purwokerto, Tasikmalaya
2016 : Kediri, Yogyakarta
2017 : Sragen, Kediri
2018 : Pekanbaru, Tanjungpinang, Jambi, Mataram, Palangkaraya, Kendari, Bengkulu,
Jayapura, Mamuju, Salatiga, Ungaran, Padang, Palembang, Palu13
PEMBANGUNAN ATCS DI INDONESIA (APBN)
2019 : Pekanbaru Lanjutan, Tanjungpinang Lanjutan, Jambi Lanjutan, PalangkarayaLanjutan, Kendari Lanjutan, Bengkulu Lanjutan, Jayapura Lanjutan, MamujuLanjutan, Salatiga Lanjutan, Ungaran Lanjutan, Padang Lanjutan, Kupang Lanjutan,Palu Lanjutan, Bukit Tinggi, Banyumas, Situbondo, Makassar, Aceh
14
PEMBANGUNAN ATCS DI INDONESIA (APBN)
2020 : Kota Medan, Kota Bukit Tinggi, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Surakarta, KotaYogyakarta, Kota Denpasar, Kota Banjarmasin, Kota Kendari, Kota Makasar, KotaPalu, Kota Gorontalo, Kota Bitung
PEMBANGUNAN ATCS - ITS DI INDONESIA (APBN)
PEMBANGUNAN ATCS - ITS DI INDONESIA (APBN)
2021 : Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Padang Panjang, Kota Tanjung Pinang, KotaJambi, Kota Palembang, Kota Bandung, Kabupaten Gunung Kidul, KabupatenBoyolali, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Situbondo, KotaDenpasar, Kota Kupang, Kota Palangkaraya, Kota Tarakan, Kota Kendari, KawasanAglomerasi Mamminasata, Kota Gorontalo, Kota Bitung
Advanced Public Transportation System (APTS)
Sistem angkutan umum berbasis teknologi
yang berfungsi untuk meningkatkan
aksesibilitas informasi, meningkatkan
keselamatan pengguna angkutan umum,
meningkatkan efisiensi operasi angkutan
umum dan efektifitas sarana dan
prasarana jalan.
Sistem transportasi umum tingkat lanjut (advanced public
transportation system) terdiri dari sub sistem sebagai berikut:
a. sistem informasi transportasi umum (public transportation
information system); dan
b. manajemen lalu lintas angkutan umum (public traffic
management).
Prinsip Kerja:a. memberikan informasi rute;
b. memberikan informasi penjadwalan;
c. memberikan informasi perkiraan
keberangkatan dan kedatangan;
d. menggunakan sistem sinyal prioritas
bus untuk pengaturan perubahan fase
dan sinyal khusus pada simpang
bersinyal;dan
e. mengurangi waktu tundaan angkutan
umum prioritas pada simpang
bersinyal.
BUY THE SERVICE PROGRAM
16
FULL SUBSIDYPemerintah Pusat Bertanggung Jawab Penuh terhadap Biaya
Operasional BRT yang dikembangkan Transportasi Perkotaan Di Kota-Kota di
Indonesia Yang Sebelumnya Dikelola Pemerintah Daerah
CITIES IN
2 0 2 1
10
IMPLEMENTASI APTS PADA LAYANAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
KEMUDAHAN MASYARAKAT MENGAKSES JADWAL LAYANAN
TEMAN BUS
Halaman Login Info Rute Info Jadwal
17
Info Halte
CHANNEL INFORMASI LAYANAN TEMAN BUS
Halaman Home
18
MAP TRAFFIC, ROUTE & BUS LOCATION
PEMERINTAH MEMILIKI BASIS DATA REAL TIME
20
DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN & STRATEGI
JUMLAH PENUMPANG
22
DATA ANALISA MOBILE USER TEMAN BUS
Periode 02 Juni 2020 – 06 April 2021 Tren Downloader dalam 30 Hari
Downloader
MONITORING DRIVING BEHAVIOUR UNTUK PENGAWASAN KESELAMATAN SELAMA PERJALANAN DI LAKUKAN SECARA REAL TIME DAN NON STOP
MEMINIMALISIR POTENSI KECELAKAAN
Pengemudi mengantuk
23JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG SELAMA MENIKMATI LAYANAN
Pengemudi mengoperasikan HP
TEKNOLOGI DALAM PROGRAM
BUY THE SERVICE
24
J U M L A H P EN U M PA N G M O N I TO R I N G K A B I N
PERALATAN IOT (Internet Of Things) DIDALAM BUS
Gabungan platform terintegrasi dan solusitelematika memberikan data pintar dan real-time yang akurat sehingga membantu pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan.
Semua pihak terkait memiliki akses atasinformasi yang akurat dan tepat waktusehingga memudahkan dalam prosespengambilan keputusan
ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI BTS
MONITORING KINERJA OPERATOR UNTUK KETEPATAN WAKTU LAYANAN DAN OPTIMALISASI RUTE
Trip Analisis Report Map Tracking
27
Schematic dashboard
REAL TIME INFORMASI PENGAWASAN TERHADAP
SOP & SPM
• Digitalisasi pengawasan SOP dan SPM oleh manajemen pengelola kepada operator dapat segera ditindaklanjuti untuk melakukanimprovement layanan secara real time
• Total kilometer sanksi sebagai pengurang kilometer prestasi yang dilakukan operator sampai 6 April 2021 sebesar 149 Ribu KM
Electronic Payment/Financial System (EPS)
Sistem pembayaran secara elektronik
yang digunakan untuk pembayaran
layanan transportasi umum dan layanan
yang terintegrasi.
Sistem pembayaran elektronik terdiri dari sub sistem sebagai
berikut:
a. pembayaran dengan uang elektronik;dan
b. pembayaran dengan layanan aplikasi.
Near Field Communication (NFC) memiliki cara kerja
yang mirip dengan smart card. Perbedaan NFC
terhadap smart card adalah kecepatan transmisi data
yang lebih cepat dari smart card dan tidak adanya
mikrokontroler khusus yang digunakan untuk melayani
komunikasi dengan perangkat penerimanya
Penggunaan QR Code merupakan salah satu teknik yang dapatdigunakan oleh perangkat smart phone yang tidak memilikiperangkan NFC di dalamnya.
PEMBANGUNAN PUBLIC TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM
DI KOTA SOLO
CONTOH PEMBANGUNAN