direktorat bina investasi infrastruktur...
TRANSCRIPT
DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PRINSIP DASAR DAN
KELEMBAGAAN PENERAPAN KPBU
BIDANG PUPR
DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pedoman ini dirancang untuk memberikan informasi tentang ruang lingkup Prinsip Dasar
dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR saja. Informasi yang diberikan tidak
bermaksud untuk memberikan saran profesional, legal atau lainnya. Dalam hal
membutuhkan keahlian semacam itu, berkonsultasilah kepada profesional yang sesuai.
Pedoman ini bukanlah informasi lengkap tentang masalah tersebut diatas dan hanya
berfungsi sebagai panduan umum atau materi pendukung, bukan sebagai sumber utama
informasi subjek.
Pedoman ini diterbitkan pada bulan Oktober 2017 dimaksudkan hanya untuk tujuan publikasi
pada saat dicetak. Tim Penyusun tidak bertanggung jawab terhadap perubahan informasi
yang diterbitkan kemudian.
DISCLAIMER
Daftar Isi
| Daftar Isi
| Glossary
| Daftar Singkatan
| Sambutan Direktur Bina Investasi Infrastruktur | Pengantar Tim Penyusun
| I. Konsepsi, Definisi, Tujuan, Keuntungan dan Prinsip KPBU
| A. Konsepsi KPBU
| 1. Karakteristik Infrastruktur
| 2. Konsepsi Skenario Tripple Win
| 3. Kesalahpahaman Terhadap KPBU
| 4. KPBU Bukan Privatisasi
| B. Definisi KPBU
| 1. Definisi KPBU Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
| 2. Definisi KPBU Berdasarkan Para Ahli
2121
2123
25
25
24
21
25
4
13
1920
18
Daftar Isi
| C. Tujuan KPBU
| 1. Tujuan Skema KPBU Berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2015
| 2. Tujuan Skema KPBU Berdasarkan Para Ahli
| 3. Tujuan Skema KPBU Secara Umum
| D. Keuntungan Skema KPBU
| 1. Keuntungan Pemerintah Memilih KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
| 2. Ilustrasi Skema KPBU
| 3. Keuntungan Skema KPBU dari Sektor Publik
| 4. Keuntungan Skema KPBU dari Sektor Badan Usaha
| E. Prinsip Dasar KPBU
| 1. Prinsip-Prinsip KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2015
| 2. Prinsip Utama KPBU
| 3. Prinsip Mengoptimalkan Alokasi Resiko
| 4. Ilustrasi Optimalisasi Alokasi Resiko
26
282929
26
27
3031323333
343435
| VI. Kerangka Hukum KPBU
A. Perkembangan Kebijakan Peraturan KPBU
1. Sejarah Peraturan Kebijakan untuk Mendukung KPBU
2. Perubahan Peraturan Presiden Pengaturan KPBU
B. Peraturan-Peraturan Terkait KPBU
1. Pokok-pokok Perpres No. 38/2015 Tentang KPBU Dalam Penyediaan
Infrastruktur
2. Peraturan Terkait KPBU
3. Peraturan Terkait KPPIP
4. Peraturan LKPP
5. Peraturan Pengadaan Tanah
6. Peraturan Pengusahaan Sumber Daya Air
7. Peraturan Penjaminan Infrastruktur
8. Peraturan Proyek Strategis Nasional
9. Peraturan Rencana Umum Jalan Nasional
10.Peraturan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
11.Peraturan Berkaitan Dengan Pemanfaatan BMN/BMD
12.Peraturan Berkaitan Dengan Kerjasama Daerah
Daftar Isi
| 5. Prinsip Pembagian Peran pada KPBU untuk Pencapaian Value for
Money, Peningkatan Pelayanan, Teknologi dan Inovasi
| F. Bentuk Skema KPBU
| 1. Kategori Kerjasama dalam KPBU
| 2. Taksonomi Kontrak KPBU dengan Varian
| II. Perbedaan Penyediaan Infrastruktur PBJ versus KPBU
| A. Perbedaan Pengadaan antara PBJ dan KPBU
| 1. Perbedaan Pengadaan Secara Umum
| 2. Perbedaan dari Aspek Waktu
| 3. Perbedaan dari Aspek Proses
| 4. Perbedaan dari Aspek Pendanaan
| 5. Perbedaan dari Aspek Pembagian Resiko
| B. Bentuk Struktur Proyek
| 1. Bentuk Struktur Proyek Pemerintah (Public Finance)
| 2. Bentuk Struktur Proyek Privat (Corporate Finance)
| 3. Bentuk Struktur Proyek KPBU (Project Finance)
36
3737
40
40
41
42
43
40
38
4445
45
46
47
Daftar Isi
| III. Penyediaan Infrastruktur PUPR dengan Skema KPBU
| A. Dokumen Perencanaan
| 1. Arah Kebijakan KPBU
| 2. Strategi KPBU
| 3. Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PUPR| 4. Strategi, Program dan Kegiatan Renstra PUPR
| B. Urusan Pemerintah Bidang PUPR
| 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang PUPR
| 2. Lingkup KPBU Infrastruktur PUPR
| IV. Tantangan dan Hambatan Isu Strategis dan Solusi Pelaksanaan KPBU
| A. Faktor Kunci Keberhasilan Skema KPBU
| B. Permasalahan Pelaksanaan KPBU
| C. Permasalahan dalam Pengembangan Proyek KPBU
| D. Hambatan Pelaksanaan KPBU di Indonesia
| E. Solusi Pelaksanaan KPBU
48
48
51
53
54
5455
56
51
505049
48
5758
Daftar Isi
| V. Tipologi Pembiayaan, Pola Pembiayaan, Skema Dukungan dan
Jaminan KPBU Bidang PUPR
| A. Tipologi Pembiayaan Skema KPBU
| 1. Tipologi Pembiayaan KPBU Berdasarkan Kelayakan Finansial
| B. Pola Pembiayaan, Financial Close dan Pengembalian Investasi
| 1. Pola Pembiayaan Proyek Solicited KPBU
| 2. Pola Pembiayaan Proyek Unsolicited KPBU
| 3. Perolehan Pembiayaan dan Skema Pengembalian Investasi
| 4. Skema Availability Payment (AP)
| 5. Performance Base Payment
59
59
61
63
60
65
59
62
60
Daftar Isi
| C. Skema Dukungan KPBU
| 1. Skema Dukungan Pemerintah untuk Proyek KPBU
| 2. Konsep Viability Gap Fund (VGF)
| 3. Konsep Project Development Facility (PDF)
| D. Fasilitas Penjaminan KPBU
| 1. Penjaminan Infrastruktur
|
|
|
|
|
|
|
6666
67
707171
72
72
7273
74
74
75
76
Daftar Isi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VII. Kerangka Kelembagaan KPBU PUPR
| A. Kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
| 1. Struktur Kelembagaan KPBU Tingkat Nasional
| 2. Peran dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian PUPR dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan KPBU
| B. Organisasi dalam Pelaksanaan KPBU
| 1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
| 2. Tugas dan Fungsi PJPK
77
76
78
79
7878
798081
82
82
82
83
848585
Daftar Isi
| 3. PJPK untuk Gabungan Infrastruktur
| 4. Simpul KPBU
| 5. Tim KPBU
| 6. Panitia Pengadaan
| 7. Para Pihak KPBU Lainnya
| VIII. Tata Kelola Program KPBU Bidang PUPR
(Studi Kasus Keberhasilan dan Hambatan)
| A. Perencanaan dan Penganggaran
| 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran
| 2. Bagan Alur Proses Perencanaan Identifikasi Proyek KPBU
| 3. Proses Identifikasi Proyek KPBU pada Tingkat Nasional/Sektor
| 4. Proses Identifikasi Proyek KPBU pada Tingkat Daerah
| B. Pemrakarsa Proyek KPBU
| 1. Solicited dan Unsolicited
| 2. Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Solicited Project
| 3. Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Unsolicited Project
95
87
86
88
91
8990
91
92
9394
91
9596
97
Daftar Isi
| C. Tahapan Proyek KPBU
| 1. Tahap 1 : Perencanaan Proyek Kerjasama
| 2. Tahap 2 : Penyiapan Proyek Kerjasama
| 3. Tahap 3 : Transaksi Proyek Kerjasama
| a. Tahap Transaksi Proyek Kerjasama
| b. Kerangka Waktu Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU
| c. Negosiasi
| d. Manajemen Kontrak
| 4. Tahap 4 : Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MPPK)
| D. Bentuk Struktur Proyek KPBU
| 1. Struktur KPBU – Tipikal Model KPBU
| 2. Struktur KPBU – Tipikal Stakeholder KPBU untuk Sektor Air di Indonesia
| E. Studi Kasus
| 1. KPBU SPAM Umbulan
| 2. KPBU AP Palapa Ring
| Referensi
106
99
98
101
102
103
104
105
106
101
100
107
110
109115
119
Glossary
Affermage Kontrak pemberian penggunaan atau pendudukan properti selama waktu yang ditentukan
untuk pembayaran tertentu
Availability Payment Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan
Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas
dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU (Kerjasama Pemerintah
Badan Usaha). (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan
Infrastruktur)
Badan Usaha Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau
keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada
kenyataannya berbeda
Barang Milik Negara/
Barang Milik Daerah Bemua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Build Own Operate Model proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di mana sebua organisasi
swasta membangun, memiliki dan mengoperasikan beberapa fasilitas atau struktur
dengan sedikit dorongan dari pemerintah. Meskipun pemerintah tidak memberikan
pendanaan langsung dalam model ini, namun pemerintah mungkin menawarkan insentif
keuangan lainnya seperti status bebas pajak. Pengembang memiliki dan mengoperasikan
fasilitas ini secara independen
Glossary
Build Own Operate Transfer Suatu kontrak KPBU dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain,
konstruksi, operasi dan memiliki suatu fasilitas infrastruktur selama kontrak dan
selanjutnya melakukan pengalihan kepemilikan pada saat kontrak tersebut berakhir.
Capital Expenditure Biaya bisnis yang dikeluarkan untuk menciptakan manfaat akuisisi yaitu masa
depan aset yang akan memiliki masa manfaat luar tahun pajak. misalnya
pengeluaran untuk aset seperti bangunan, mesin, peralatan atau upgrade fasilitas
yang ada sehingga nilai sebagai aset meningkat
Design Build Finance Operate Kepemilikan secara hukum dari fasilitas tetap pada otoritas publik selama kontrak
dengan kepentingan sektor swasta dalam proyek yang hanya didasarkan pada hak
kontraktual untuk mengoperasikan fasilitas tersebut dan menerima pendapatan dari
pembeli untuk melakukannya, daripada kepemilikan fisik aktiva
Feasibility Study Kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam
melaksanakan suatu kegiatan usaha /proyek dan merupakan bahan pertimbangan
dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu
gagasan usaha /proyek yang direncanakan
Konsesi Pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas
legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan
penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU) atau kontrak bagi hasil
Glossary
Kerjasama antara Pemerintah
dan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu
pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/
Kepala Daerah/ BUMN/ BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan
sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para
pihak
Operating Expenditure Biaya yang dikeluarkan dalam perjalanan bisnis biasa, seperti penjualan, beban
umum dan administrasi (dan tidak termasuk harga pokok penjualan - atau HPP,
pajak, depresiasi dan bunga)
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa.
Project Development Facility Fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJPK
menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK
dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga
pembiayaan (financial close)
Glossary
Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa
dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam
bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar
kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah Luar Negeri adalah penerimaan negara
baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk
barang dan atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelati
Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK sektor infrastruktur yang menjadi
tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Daerah-nya, apabila dalam perundang-
undangan diatur KPBU diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, maka BUMN/BUMD
tersebut yang akan bertindak selaku PJPK
Solicited Project Proyek KPBU yang diprakarsai oleh Pemerintah, disiapkan oleh Pemerintah, didukung
dan dijamin oleh lembaga keuangan Pemerintah
Unsolicited Project Proyek KPBU yang diprakarsai, disiapkan oleh, didukung secara non fiskal oleh
Pemerintah dan dijamin oleh lembaga keuangan Pemerintah
Value for Money Metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa
yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan
publik. VfM juga diartikan dengan kombinasi optimal dari total biaya keseluruhan dan
kualitas dari dilaksanakannnya proyek infrastruktur melalui skema KPBU. VfM
digunakan sebagai salah satu alasan atau tujuan dilaksanakannya skema KPBU melalui
kompensasi atau tarif harga pasar yang kompetitif.
Glossary
Viability Gap Fund Dana talangan yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur. VGF
diberikan untuk proyek infrastruktur yang tidak memiliki keuntungan besar atau memiliki
waktu balik modal yang lama supaya investor msasih tetap tertarik untuk mengikuti tender
tersebut.
Daftar Singkatan
AP Availability Payment
BMN/BMD Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
BOO Build Own Operate
BOOT Build Own Operate Transfer
Capex Capital Expenditure
DBFO Design Build Finance Operate
PBJ Pengadaan Barang/Jasa
PDF Project Development Facility
Opex Operating Expenditure
PHLN Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PJPK Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
VfM Value for Money
VGF Viability Gap Fund
Sambutan
Direktur Bina Investasi Infrastruktur
Dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar Pemerintah Republik Indonesia
sedang berupaya keras untuk mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Program
pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan dana dan biaya yang tidak sedikit. Terbatasnya
anggaran fiskal pemerintah, membuat Pemerintah harus menemukan pola-pola pembiayaan
alternatif dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah pun
memiliki aset-aset yang sebenarnya dapat dioptimalisasi untuk meningkatkan nilai tambah aset
tersebut sekaligus memberikan alternatif solusi bagi pendanaan proyek-proyek infrastruktur.
Sebagai respons dari kebutuhan alternatif pendanaan tersebut, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur
berinisiatif untuk menerbitkan buku pedoman pola pembiayaan investasi infrastruktur yang dapat
digunakan investor dalam mendorong pembiayaan alternatif non APBN/D di bidang infrastruktur di
Indonesia serta mengoptimalisasikan aset-aset infrastruktur PUPR.
Saya menyambut baik terbitnya buku “Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang
PUPR”. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi rujukan bagi para investor dan masyarakat yang
berminat mendukung Pemerintah dalam pembiayaan investasi infrastruktur bidang PUPR.
Jakarta, Oktober 2017
Direktur Bina Investasi Infrastruktur
Dr. Ir. H. Masrianto, MT
Pengantar
Tim Penyusun
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Prinsip Dasar dan
Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR dapat terselesaikan pada TA 2017. Buku pedoman ini merupakan
perwujudan dari tugas yang diamanatkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi.
Buku pedoman ini menyajikan informasi tentang ruang lingkup prinsip dasar dan kelembagaan penerapan KPBU bidang
PUPR yang dihimpun dari berbagai sumber, baik dari unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR maupun dari K/L terkait.
Penyusun menyadari buku pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon maaf apabila terdapat
kekurangan dan kesalahan baik dari segi substansi maupun redaksional. Kritik dan saran yang membangun akan sangat
berguna untuk perbaikan selanjutnya.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan
kepada semua yang telah berperan serta dalam menyusun buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak yang membutuhkan.
Jakarta, Oktober 2017
Tim Penyusun
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 22
I. KONSEPSI, DEFINISI, TUJUAN, KEUNTUNGAN DAN PRINSIP KPBU
A. Konsepsi KPBU
1. Karakteristik Infrastruktur
2. Konsep Skenario Triple Win
Cenderung bersifat monopoli alamiah
Cenderung bersifat tidak eksklusif
In-elastic demand
Dibutuhkan investasi yang sangat besar
untuk pembangunan dan pemeliharaannya
Pengembalian investasi yang lama
(longterm investment, short yielding)
Biasanya dilihat sebagai kewajiban
pemerintah dalam menyediakan atau
membangunnya
Penyelenggaraan infrastruktur biasanya
dilihat sebagai satu kesatuan, dan kurang
dikembangkan konsep pembagian
penyelenggaraan (unbundling)
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 23
2. Konsep Skenario Triple Win
Pemerintah
Badan Usaha
• Memiliki aset dan otoritas
• Kewajiban Pelayanan Publik
• Memiliki keahlian, dan finansial
• Profit oriented Kontrak
• Output Spec Pelayanan Terbaik • Alokasi risiko yang tepat • Keuntungan yang layak
Definisi lain KPBU adalah kontrak jangka panjang antara pemerintah dan sektor badan usaha untuk melaksanakan
perencanaan, pembangunan, pembiayaan, dan pengoperasian infrastruktur publik oleh pihak swasta (Yescombe,
2007). KPBU memberikan skenario triple win yang mengakomodir pemerintah, konsorsium badan usaha dan
kepentingan publik yang diilustrasikan dalam gambar di atas.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 24
3. Kesalahpahaman Terhadap KPBU
KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan
kepada masyarakat, tetapi KPBU merupakan pembiayaan untuk merancang,
membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur kepada
BADAN USAHA;
• Investasi BADAN USAHA bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam
penyediaan pelayanan publik;
• KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik;
• KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani
masyarakat dalam pemberian pelayanan umum;
• KPBU bukan merupakan pinjaman (utang) pemerintah kepada BADAN USAHA.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 25
4. KPBU Bukan Privatisasi
KPBU bukan berarti privatisasi, pada konsepsi KPBU bahwa pemerintah tetap mempunyai otoritas
dalam pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kualitas standar pelayanan,
misalnya: Standar Kualitas Air Minum; Pengalihan aset akan dilakukan pada akhir masa
konsesi/kontrak, dan dimungkinkan untuk dikerjasamakan kembali.
Terdapat perbedaan yang signifikan antara KPBU dan privatisasi.
Dalam konsep KPBU, pihak publik dan swasta melakukan kerjasama dalam pembiayaan, pendapatan, dan tanggung jawab.
Sedangkan dalam privatisasi pemerintah melakukan transfer tugas dan tanggung jawabnya ke sektor swasta, dengan biaya,
risiko, dan pendapatan berada di tangan swasta.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 26
B. Definisi KPBU
1. Definisi KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
2. Definisi KPBU Berdasarkan Para Ahli
KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu
kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya
menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan
pembagian risiko antara para pihak.
(Alfen, et al., 2009) KPBU memiliki 4 karakteristik meliputi:
(1) kontrak jangka panjang,
(2) investasi pihak BADAN USAHA dimana siklus hidup proyek merupakan hal yang
penting bagi pihak BADAN USAHA,
(3) inovasi dalam penyediaan jasa yang dilakukan pihak BADAN USAHA dan;
(4) adanya keuntungan yang didapatkan baik dari pihak BADAN USAHA maupun dari
pihak pemerintah.
Definisi lain diberikan oleh Yescombe yang menyatakan bahwa KPBU
adalah kontrak jangka panjang antara pemerintah dan badan usaha untuk
melaksanakan perencanaan, pembangunan, pembiayaan, dan pengoperasian
infrastruktur publik oleh pihak swasta.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 27
C. Tujuan KPBU
1. Tujuan Skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
• Mencukupi Kebutuhan Pendanaan penyediaan infrastruktur melalui dana swasta
• Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu
• Mendorong iklim investasi yang mendorong peran serta badan usaha dalam pembangunan
• Mendorong prinsip pakai bayar atau mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna
• Memberikan kepastian pengembalian invetasi Badan Usaha melalui pembayaran secara berkala oeh pemerintah kepada badan usaha
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 28
2. Tujuan Skema KPBU Berdasarkan Para Ahli
(Spiering & Dewulf, 2007)
Skema KPBU bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
pelaksanaannya, meningkatkan kualitas dari produk-produk dan pelayanan
publik, dengan menanggung secara bersama-sama dalam hal modal, risiko,
ilmu pengetahuan, SDM.
Tujuan lain yang hendak dicapai adalah untuk mendapatkan nilai lebih (Value
for Money) dibandingkan dengan pengadaan proyek secara tradisional,
mereduksi Life Cycle Costing, alokasi risiko yang lebih baik, mempercepat
pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan
(Spiering & Dewulf, 2007)
Keuntungan skema KPBU yang utama adalah efisiensi dalam proses transaksi proyek yang antara lain
ditandai oleh menurunnya biaya konstruksi secara signifikan dan dapat membatasi potensi cost-overrun
yang terjadi. Keuntungan dari kerjasama ini memberi daya saing kepada investor swasta dalam
pemanfaatan efisiensi dan inovasi teknologi yang lebih baik.
(Dikun, 2010)
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 29
Kebutuhan untuk mengatur pinjaman sektor publik
Akselerasi penyediaan layanan infrastruktur
Transfer risiko yang pantas kepada pihak BADAN USAHA
Mendapatkan inovasi dan efisiensi ekonomis
3. Tujuan Skema KPBU Secara Umum
Terdapat beberapa tujuan yang mendorong KPBU secara global diantaranya :
Dalam mengembangkan program KPBU, pemerintah perlu mendefinisikan faktor pendorong dan
tujuannya untuk program KPBU, sehingga dipahami dengan jelas, sehingga pasar dapat memberikan
respon yang baik
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 30
D. Keuntungan Skema KPBU
1. Keuntungan Pemerintah Memilih KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
..... untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan memanfaatkan nilai uang (value for money),
melalui pembagian risiko, pengelolaan yang sinergi, mendorong inovasi, pemanfaatan dan pengelolaan aset
yang efisien selama umur rencananya.
PRICE is what you pay OUT,
VALUE is what you get in RETURN
• Aspek lain adalah optimasi desain, fokus pada spesifikasi output , dan proses desain
lebih diorientasikan pada kinerja operasional.
• Optimalisasi dan transfer risiko yang tepat;
• Pembiayaan oleh badan usaha dalam penyediaan infrastruktur akan mengurangi
beban pemerintah dalam jangka pendek, sehingga dana pemerintah dapat
digunakan untuk membiayai kepentingan lainnya, seperti penanggunglangan
kemiskinan.
… a Long Term Partnership with Mutual Benefits
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 31
2. Ilustrasi Keuntungan Skema KPBU
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 32
3. Keuntungan Skema KPBU Dari Sektor Publik
Meningkatnya kualitas pelayanan
Investor Badan Usaha menyediakan tenaga ahli, manajemen, dan teknologi yang akan
memperbaiki kualitas pelayanan yang dapat menciptakan kompetisi untuk meningkatkan kualitas
dalam arti pengembangan dan inovasi.
Biaya proyek yang lebih rendah
Skema KPBU meliputi akivitas yang luas, yaitu desain, pembangunan, dan penyediaan pelayanan di
masa datang, bila dilakukan dalam satu proyek akan meningkatkan skala ekonomi dari proyek itu
sendiri, artinya dapat menurunkan biaya.
Pembangunan lebih awal dan lebih cepat.
Artinya jika sektor publik tidak mempunyai kemampuan untuk mendanai proyek-proyek yang dari
sudut pandang ekonomi menguntungkan, maka sektor BADAN USAHA dapat berpartisipasi untuk
mendanai sebagai proyek KPBU.
Pelaksanaan proyek KPBU aktivitas design dan konstruksi dapat digabungkan secara paralel
pelaksanaannya dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 33
Keuntungan Skema KPBU Dari Sektor Publik .....(lanjutan)
3. Keuntungan Skema KPBU Sektor Badan Usaha
Penganggaran lebih baik, KPBU apabila dilaksanakan taat asas dapat
menurunkan biaya tak terduga. Dari beberapa pengalaman internasional,
proyek KPBU hanya mengalami 22% over budget dibandingkan 75% proyek
yang dilakukan oleh sektor publik.
Risk Sharing, Pembagian risiko merupakan salah satu kunci kesuksesan
pelaksanaan KPBU apabila alokasinya tepat sesuai dengan pihak yang
mempunyai kapabilitas untuk menanggung risiko.
Keuntungan disisi BADAN USAHA antara lain adalah mendapatkan akses di sektor baru dan dapat
meraih lebih banyak aktivitas bisnisnya, mendapatkan keuntungan yang lebih baik, dan mendapatkan
kepastian pasar yang lebih lama.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 34
E. Prinsip Dasar KPBU
1. Prinsip-Prinsip KPBU Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
KEMITRAAN KEMANFAATAN BERSAING EFISIEN EFEKTIF
PENGENDALIAN DAN
PENGELOLAAN RISIKO
Kemitraan,
Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
Kemanfaatan,
Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat
sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
Bersaing,
Pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan
transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
Efisien,
Kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam
Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana BADAN USAHA.
Efektif,
Kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas
pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
Pengendalian dan pengelolaan risiko,
Kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi
pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 35
• Dasar negosiasi
• Risiko dan hasil akan tercermin dalammekanisme pembayaran
• Mitigasi risiko melalui garansi risiko yang baik
Perlu adanya tanggung jawab alokasi risiko antaraPemerintah dan BADAN
USAHA
• Menyusun strategi menanggapi risikoUntuk mengevaluasi danmengatur program risiko
• Menggunakan referensi proyekUntuk mengkonfirmasikemampuan proyek
• Menggunakan sektor publik pembandingUntuk mengkonfirmasi VfM
dari proyek
2. Prinsip Utama KPBU
3. Prinsip Mengoptimalkan Alokasi Resiko
• Mengoptimalkan alokasi risiko
• Mencapai “Value For Money”
• Mempertahankan atau meningkatkan tingkat layanan
• Akses pada keahlian, teknologi dan inovasi yang baru atau yang lebih baik
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 36
4. Ilustrasi Optimalisasi Alokasi Resiko
Risiko diasumsikan oleh pihak yang lebih baik dalam mengatasi risiko
• Regulasi/Politik
• Lingkungan
• Proses Tender
• Pembangunan Ekonomi
• Kerusakan/Damage
• Force Majeure
• Inflasi
• Nilai Tukar
• Pembangunan
• Desain
• Konstruksi
• Operasi
• Pemeliharaan
• Inflasi dan Suku Bunga
• Nilai Residual
Alokasi risiko setiap proyek menentukan tingkat bank ability dan VfM bagi Pemerintah
Pemerintah Pembagian Risiko Badan Usaha
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 37
5. Prinsip Pembagian Peran pada KPBU untuk Pencapaian Value for Money, Peningkatan Pelayan,
Teknologi dan Inovasi
Peran Pemerintah
• Visi, Misi, Arah, Tujuan
• Penetapan Output
• Kepastian Pengaturan (kerangka hukum, keuangan, tax),
• Komitmen & pembagian risiko
• Komitmen pembayaran
• Penyediaan tanah (konsesi jangka panjang),
• Kelayakan proyek (publik & Badan Usaha)
Peran Badan Usaha
• Pengelola risiko
• Pendekatan pada pemanfaatan umur Aset
• Inovasi dan Kreativitas
• Desain yang optimal dan terpadu
• Pendanaan
• Tambahan pendapatan dengan Optimalisasi pemanfaatn aset
• Penyedia layanan
Hasil yang ingin dicapai:
• Investasi yang layak
• Tersedia infrastruktur publik yang berkualitas dan efisien
• Tersedia tingkat layanan yang berkualitas tinggi
• Desain & operasional yang terpadu
• Inovasi (uptodate)
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 38
F. Bentuk Skema KPBU
1. Kategori Kerjasama dalam KPBU
Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) mempunyai spektrum yang sangat luas,
tergantung pada kepemilikan aset modal; tanggung jawab berinvestasi; Asumsi risiko yang akan
ditanggung/dikelola; dan durasi lamanya kontrak
Sumber: PPP Guideline
I N
V E
S T
A S
I
PENGADAAN
& MANAJEMEN
KONSESI
PFI & PRIVATISASI
KLASIFIKASI 5 (LIMA) KATEGORI BENTUK KERJASAMA 1. kontrak pengadaan dan
manajemen/pengelolaan
2. kontrak turn-key
3. kontrak leasing/sewa
4. kontrak konsesi
5. Private Finance Initiative
(PFI) & Privatisasi.
SEKTOR
PUBLIK
Risks, Obligations & Durations SEKTOR
PUBLIK SEKTOR
SWASTA
SEKTOR
SWASTA
TURN-KEY
LEASING
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 39
2. Taksonomi Kontrak KPBU dengan Varian
Klasifikasi dari 5 (lima) kategori di atas masing-masing memiliki banyak varian. Setiap kategorisasi
bentuk KPBU dengan karakteristik utamanya ditunjukkan pada tabel 1 berikut.
Jenis Kontrak Varian Kepemilikan Aset/Modal
Tanjung Jawab Investasi
Risiko yang diambil
Durasi Lamanya Kontrak
Pengadaan & Manajemen Kontrak
Kontrak Pengadaan Publik Publik Publik 1-3
Kontrak Pemeliharaan Publik Publik/ Private Private/ Public 3-5
Kontrak Operasional Public Public Public 3-5
Turn-Key BTO Public Public Private/ Public 1-3
Affermage/ Lease
Affermage Public Public Private/ Public 5-20
Leasing Public Public Private/ Public 5-20
Kontrak Konsesi
Francise Public/Private Private/ Public Private/ Public 3-10
BOT/BOOT Public/Public Private/ Public Private/ Public 15-30
Private/Badan Usaha
BOO/DBFO rivate Private Private Tak terbatas
PFI Private/Public Private Private/ Public 10-20
Divestasi Private Private Private Tak terbatas
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 40
Perpres 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
Permen PPN No 4/2015 tentang Panduan Umum KPBU
PMK 190/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan
Perka LKPP 19/2015 tentang Pengadaan Badan Usaha
PPP Book
Tahun 2015 hingga Sekarang
Infrasctructure Summit 2005
Perpres 42/2005 tentang KKPPI yang kemudian direvitalisasi dengan Perpres 75/2014
Perpres 67/2005 jo Perpres 66/2013
Perpres 78/2010
PMK 260/2010
PMK 223/2012
Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor (Open Business)
Pembentukan PT SMI dan PT IIF
Pembentukan PT PII
PPP Book
Tahun 2005-2014
Lahirnya Kepres 7/1998 Krisis Finansial di Asia yang mengakibatkan perubahan:
•Sistem Politik
•Desentralisasi
•Lahirnya peraturanperundang-undanganyang mengaturinfrastruktur
•Negosiasi ulang IPP
Tahun 1998-2004
Pengaturan Partisipasi Swasta:
•Kepres 37/1992tentang UsahaPenyediaan Listrikoleh Swasta
Sektor:
•Jalan Tol
•Air Minum
•Ketenagalistrikan
Tahun 1990-1997
Pengaturan Partisipasi Swasta:
• Inpres 5/1998
•KMK740/KMK.00/1989
•UU 11/1974 tentangPengairan
•UU 15/1985 tentangKetenagalistikan
•UU 13/1987 tentangjalan
•UU 3/1989 tentangTelekomunikasi
•PP 8-1990 tentangJalan Tol
•PP 10/1989 tentangKetenagalistrikan
Sektor:
•Jalan Tol
• IPP
Sebelum Tahun 1990
II. KERANGKA HUKUM KPBU
A. Perkembangan Kebijakan Peraturan KPBU
1. Sejarah Peraturan Kebijakan Untuk Mendukung KPBU
Memperkenalkan
Partisipasi Swasta
dalam Penyediaan
Infrastruktur
Lahirnya Peraturan
KPBU Reformasi Regulasi
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 41
2. Perubahan Peraturan Presiden Pengaturan KPBU
• Keterbatasan alokasi sumber dana dalam penyediaan infrastruktur dapat menjadi peluang bagi badan usaha swastauntuk ikut berpartisipasi didalamnya.
• Pada periode sebelum tahun 1998 Pemerintah telah berupaya mengundang partisipasi swasta dalam penyediaaninfrastruktur.
• Bentuk kebijakan pada periode sebelum tahun 1998 adalah dengan diundangkannya peraturan perundangan yang
mendukung, misalnya Keppres 37/1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta.
Dasar penyempurnaan:
Pemerintah berupaya untuk mencitakan iklim investasi yang baik.
Pemerintah akomodatif terhadap penyempurnaan regulasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan hambatanyang terjadi berdasarkan pengalaman pelaksanaan proyek.
Harmonisasi dengan peraturan terkait.
Perpres Nomor 67 Tahun 2005
Perpres Nomor 13 Tahun 2005
Perpres Nomor 56 Tahun 2011
Perpres Nomor 66 Tahun 2013
diubah diubah
diubah
Perpres 38/2015
Mencabut Perpres 67/2005 beserta perubahannya
Dasar Penyusunan:
Harmonisasi dengan regulasi terkait
Percepatan business process KPBU
Perluasan jenis infrastruktur KPBU
Perpres Nomor 38 Tahun 2015
diubah
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 42
B. Peraturan-Peraturan Terkait KPBU
1. Pokok-pokok Perpres Nomor 38 Tahun 2015 Tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur
Pengaturan
Subyek Kerjasama
Pemerintah1. Menteri2. Kepala
Lembaga3. Kepala
Daerah4. BUMN/BUMD
Badan Usaha1. BUMN/BUMD2. Badan Usaha
Asing3. Perseroan
Terbatas4. Koperasi
Obyek
Kerjasama
Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur
Sosial
Kontribusi Pemerintah
1. Pembangunan sebagian infrastruktur2. Dukungan pemerintah3. Jaminan pemerintah
Pengembalian Investasi Badan Usaha
1. Pembayaran oleh pengguna dalambentuk tarif
2. Pembayaran ketersediaan layanan(Availability Payment)
3. Bentuk lain sepanjang tidakbertentangan dengan Perundang-undangan
Tahapan 1. Tahap Perencanaan2. Tahap Penyiapan3. Tahap Transaksi PENJAMINAN PEMERINTAH
• PERATURAN PRESIDEN NO. 78/2010• PMK No.8/PMK.08/2016
DUKUNGAN PEMERINTAH
PMK No. 170/PMK.08/2015 (VGF)
PERPRES 38/2015
PERMEN PPN NO. 4/2015
TENTANG PANDUAN UMUM
PERATURAN KEPALA LKPP NO 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BADAN
USAHA
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
PANDUAN SEKTORAL OLEH KEMENTERIAN SEKTOR
PERMENDAGRI NO. 96 TAHUN 2016
PMK 190/PMK.08/2015
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 43
2. Peraturan Terkait KPBU
Perpres Nomor 38
Tahun 2015
Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur
Permen PPN
Nomor 4 Tahun
2015
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan
Infrastruktur dalam Proyek
Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha
Perka LKPP Nomor
19 Tahun 2015
Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha
Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur
PMK Nomor 190
Tahun 2015
Pembayaran Ketersediaan
Layanan Dalam Rangka
Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur
PMK No 260 Tahun
2016
Tata Cara Pembayaran
Ketersediaan Layanan Pada
Proyek Kerja Sama Pemerintah
dengan Badan Usaha Dalam
Rangka Penyediaan Infrastruktur
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 44
3. Peraturan Terkait KPPIP
Peraturan Tentang
Perpres Nomor 122 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Perpres Nomor 75 Tahun 2014 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Kepmenko Nomor 127 Tahun 2015 Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Permenko Nomor 12 Tahun 2015 Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas
4. Peraturan LKPP
Peraturan Tentang
Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Presentasi Sosialisasi Perka LKPP
Nomor 19 Tahun 2015
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun
2015
Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan
Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 45
5. Peraturan Pengadaan Tanah
a) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
b) PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
c) Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;
d) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;
e) Kepmenko Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tim Kerja
Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur
Prioritas;
f) Permen ATR Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan;
g) Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah
Terlantar.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 46
6. Peraturan Pengusahaan Sumber Daya Air
Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
7. Peraturan Penjaminan Infrastruktur
a) Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang
Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
b) PMK Nomor 260 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha
8. Peraturan Proyek Strategis Nasional
a) Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
b) Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 47
9. Peraturan Rencana Umum Jalan Nasional
10. Peraturan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Keputusan Menteri PUPR Nomor 250 Tahun 2015
• Perubahan ketiga atas KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 567Tahun 2010 Tentang Rencana UmumJaringan Jalan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
• Sistem Penyediaan Air Minum
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 48
11. Peraturan Berkaitan Dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)/
Barang Milik Daerah (BMD)
SEWA Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) KSPI
Lingkup
Infrastruktur
1. Sesuai dengan PP 27/2014;
dan/atau
2. Sesuai dengan Perpres 38/2015
Sesuai dengan PP 27/2014 Sesuai dengan Perpres 38/2015
Hasil Pemanfaatan 1. Uang Sewa
2. Infrastruktur beserta
fasilitasnya, jika diperjanjikan
1. Kontribusi tetap
2. Pembagian keuntungan
3. Infrastruktur beserta fasilitasnya
1. Pembagian kelebihan
keuntungan (clawback)
2. Infrastruktur beserta
fasilitasnya
Dasar Hukum :
• PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.06/2014 tentang Tatacara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Negara Dalam Rangka Penyediaan
Infrastruktur
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 49
12. Peraturan Berkaitan Dengan Kerjasama Daerah
Pengaturan
Obyek Kerjasama Seluruh urusan pemerintahan yg tlh mjd kewenangan daerah otonom dan dpt berupa
penyediaan pelayanan publik.
Hasil Kerjasama uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
Tahapan 1. Penjajakan;
2. Negosiasi;
3. Penandatanganan;
4. Pelaksanaan;
5. Pengakhiran.
Dasar Hukum :
• PP Nomor 50 Tahun 2007Tentang Tata Cara Kerjasama
Daerah
• Permendagri Nomor 22 Tahun2009 Tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Kerja Sama Daerah
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 50
III. PERBEDAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PBJ VERSUS KPBU
A. Perbedaan Pengadaan antara PJB dan KPBU
1. Perbedaan Pengadaan Secara Umum
Pengadaan
Barang & Jasa (PJB)
Kerjasama Pemerintah Badan
Usaha (KPBU) Privatisasi
Anggaran Fiskal
Risiko
Keterlibatan Pemerintah
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 51
2. Perbedaan dari Aspek Waktu
Durasi pada KPBU bisa lebih 20 tahun, tergantung sektor dan kelayakan.
KPBU
Durasi pada PBJ Pemerintah maksimal 1 periode pemerintahan (< 5 tahun)
PBJ Pemerintah
Akhir Kontrak
KPBU Mulai
Kontrak
Akhir Konstruksi/ Penyediaan
> 20 tahun
PBJ
KPBU
Kontrak jangka menengah hingga panjang
Kontrak jangka pendek hingga
menengah
Pemantauan & Evaluasi diperlukan
Kepemilikan beralih ke pemerintah
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 52
3. Perbedaan dari Aspek Proses
INPUT PROSES OUTPUT
Spesifikasi material jalan • Konstruksi jalan
• Pemeliharaan jalan
Jalan yang tak berlubang
Spesifikasi konstruksi dan
jasa
• Pemasaran Kawasan
• Konstruksi pabrik dan
gudang
• Operasional kawasan
Kawasan Industri 1000 tenan
- PBJ lebih menekankan pada INPUT layanan yang
dikompetisikan.
KPBUPBJ Pemerintah
- KPBU lebih menekankan OUTPUT layanan yang dikompetisikan. Inovasi menjadi kata kunci!
PROSESINPUTOUTPUT
Lingkup inovasi dan perbedaan mindset
KPBU
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 53
4. Perbedaan dari Aspek Pendanaan
- Pendanaan pada PBJ Pemerintah memerlukan dana besar di awal karena sumber dana sepenuhnya dari pemerintah, termasuk
konstruksi
- Pendanaan pada KPBU tidak memerlukan dana
pemerintah dalam jumlah besar, ditanggung swasta.
Konstruksi
Masa OM
Transfer aset ke Pemerintah
Keterangan:
KPBU PBJ Pemerintah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rp
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Rp
Tahun
A. Sepenuhnya dana swasta Akhir Kontrak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Rp
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 49
Rp
Tahun
B. Dana pemerintah sebagian pada tahap konstruksi
C. Pemerintah membayar hanya saat beroperasi
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 54
Pembayaran Konstruksi
Pembayaran Operasi & Pemeliharaan)
Risiko/ Biaya tak terduga ditanggung publik
5. Perbedaan dari Aspek Pembagian Resiko
PBJ
KPBU
risiko
Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Rp
Biaya konstruksi tanggung jawag swasta
Risiko ditransfer ke swasta dan diatur oleh swasta. Kewajiban Pemerintah
risiko
Tahun
Sebagian besar risiko dialihkan ke
Badan Usaha
KPBU
Sebagian besar risiko ditanggung.
pemerintah
PBJ Pemerintah
Tahun
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 55
B. Bentuk Struktur Proyek
1. Bentuk Struktur Proyek Pemerintah (Public Finance)
Lender
Kontraktor Pemerintah
Kontraktor Loan
agreement
Pembayaran Pekerjaan
Pengguna Aset / Jasa
Penyediaan Aset/Jasa Aset / Jasa
Pengembalian
Pinjaman
Pajak/Tarif/
Retribusi
Pembayaran
Pekerjaan
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 56
2. Bentuk Struktur Proyek Privat (Corporate Finance)
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 57
3. Bentuk Struktur Proyek KPBU (Project Finance)
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 58
Melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPBU,
Mempersiapkan proyek KPBU secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu, dan
Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPBU, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN.
III. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN SKEMA KPBU
A. Dokumen Perencanaan
1. Arah Kebijakan KPBU
Penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor
pendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian jika dilaksanakan melalui kompetisi
secara terbuka, adil, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah akan mengurangi perannya
sebagai penyedia keseluruhan layanan infrastruktur, yaitu menjadi sebagai fasilitator atau
enabler sarana dan prasarana yang sudah dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat
(termasuk badan usaha swasta). Perubahan peran tersebut diwujudkan melalui perubahan
peraturan perundang-undangan, baik sektor maupun lintas sektor dengan membuka peluang
penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 59
2. Strategi KPBU
a. Membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek
KPBU, melakukan promosi KPBU, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan
KPBU;
b. membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPBU, seperti: fasilitasi dalam
penyediaan tanah dan pendanaan seperti infrastructure funds dan guarantee funds;
c. mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah,
badan usaha, dan konsumen;
d. memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPBU secara efisien dan mengikat
e. mempersiapkan proyek KPBU yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang
transparan dan akuntabel;
f. memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel;
g. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah
yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 60
Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah
yang sudah ada;
Pengembangan potensi baru pembiayaan/investasi pembangunan
infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah seperti skema
Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/Public Private Partnership (KPBU/PPP) dan dsb.
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PUPRKebijakan pembiayaan dalam kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan
pengembangan wilayah sebagai berikut:
4. Strategi, Program dan Kegiatan Renstra PUPR
• Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang
maksimal.
• Perhitungan pendanaan memperhatikan antara lain:
1) Alokasi pendanaan Program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan;
2) Alokasi pendanaan Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan Output; dan
3) Alokasi pendanaan Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 61
B. Urusan Pemerintah Bidang PUPR
1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang PUPR (Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
dengan Skema KPBU
BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
pengelolaan Sumber Daya
Air (SDA) a.l. :
• Saluran Pembawa Air
Baku; dan atau
• Jaringan Irigasi dan
Prasarana Penampung
air beserta bangunan
pelengkapnya a.l.:
Waduk,
Bendungan, dan
Bendung.
a. Pengelolaan SDA dan
bangunan pengaman pantai
pada wilayah sungai lintas
Daerah provinsi, wilayah
sungai lintas negara, dan
wilayah sungai strategis
nasional.
b. Pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi
primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya
lebih dari 3000 ha, daerah
irigasi lintas Daerah provinsi,
daerah irigasi lintas negara,
dan daerah irigasi strategis
a. Pengelolaan SDA
dan bangunan
pengaman pantai
pada wilayah sungai
lintas Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengembangan dan
pengelolaan sistem
irigasi primer dan
sekunder pada
daerah irigasi yang
luasnya 1000 ha -
3000 ha, dan daerah
irigasi lintas Daerah
kabupaten/kota.
a. Pengelolaan SDA dan
bangunan pengaman
pantai pada wilayah
sungai dalam 1 (satu)
Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengembangan dan
pengelolaan sistem
irigasi primer dan
sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya
kurang dari 1000 ha
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
Penyelenggaraan jalan
(infrastruktur jalan) a.l.:
• Jalan arteri, jalan
kolektor, dan jalan
lokal;
• Jalan Tol
• Jembatan
• Penyelenggaraan jalan
secara umum &
penyelenggaraan jalan
nasional.
• Penyelenggaraan jalan tol
Penyelenggaraan jalan
provinsi.
Penyelenggaraan jalan
Kabupaten/kota.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 62
BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan perumahan a.l.:
• Perumahan Rakyat utk MBR;
• Rusun Sederhana Sewa
Penyediaan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) termasuk
Rusun Sederhana Sewa
Penyediaan rumah
bagi masyarakat
terkena dampak
bencana
Penyediaan rumah
bagi masyarakat
terkena dampak
bencana
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
a.l.:
• Unit air baku
• Unit Produksi
• Unit Distribusi
Pengelolaan dan
pengembangan SPAM
lintas Provinsi, & SPAM
untuk kepentingan strategis
nasional.
Pengelolaan dan
pengembangan SPAM
lintas kabupaten/kota.
Pengelolaan dan
pengembangan
SPAM dalam satu
kabupaten/ kota
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL):
• Terpusat a.l.: unit pelayanan,
pengumpulan, pengolahan,
pembuangan akhir, saluran
pembuangan air dan sanitasi.
• Setempat a.l: unit pengolahan,
pengangkutan, pengolahan
lumpur tinja, pembuangan akhir,
saluran pembuangan air &
sanitasi.
Pengelolaan dan
pengembangan sistem
pengelolaan air limbah
domestik lintas Daerah
provinsi, dan sistem
pengelolaan air limbah
domestik untuk kepentingan
strategis nasional.
Pengelolaan dan
pengembangan sistem
air limbah domestik
regional (antar
kabupaten/kota).
Pengelolaan dan
pengembangan
sistem air limbah
domestik dalam satu
kabupaten/kota.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 63
Pengelolaan Sumber Daya Air;
Penyelenggaraan Jalan (Termasuk Jalan Tol);
Penyediaan Perumahan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
Sistem Penyediaan Air Minum; dan
Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan Serta Persampahan.
2. Lingkup KPBU Infrastruktur PUPR
Mengacu pada Pasal 3 Perpres No. 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
penyediaan infrastruktur sesuai dengan lingkup fungsi Kementerian Pekerjaan Umum meliputi:
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 64
IV. TANTANGAN DAN HAMBATAN ISU STRATEGIS DAN SOLUSI PELAKSANAAN
KPBU
A. Faktor Kunci Keberhasilan Skema KPBU
Investasi KPBU memerlukan suatu tahap kajian kelayakan yang harus dilakukan secara baik dan
benar. Keberhasilan penyerapan proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan sangat tergantung pada
berbagai faktor di setiap tahapan pelaksanaan proyek KPBU baik solicited maupun unsolicited.
Studi kelayakan proyek kerjasama yang dipersyaratkan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor
4 Tahun 2015 mencakup komponen kajian hukum, teknis, ekonomi dan keuangan, sosial dan
lingkungan, risiko, dukungan dan jaminan serta bentuk kerjasama proyek. Kajian ini dapat
dilaksanakan dengan melibatkan konsultan yang andal dan berpengalaman serta berkoordinasi
dengan seluruh stakeholder pada proyek tersebut sehingga mengahasilkan kajian studi kelayakan
yang menggambarkan secara jelas terhadap proyek kerjasama tersebut. Dalam hal, kajian studi
kelayakan menyatakan proyek tidak layak secara finansial maka perlu adanya dukungan pemerintah
baik secara fiskal maupun non fiskal.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 65
Penyiapan Proyek kurang memadai;
Kerangka kebijakan yang belum sinkron;
Investor (lokal) tidak memiliki kecukupan ekuitas;
Kurangnya pemahaman terhadap proses KPBU;
Beberapa aspek KPBU belum diatur;
Kurangnya dukungan dan jaminan Pemerintah.
B. Permasalahan Pelaksanaan KPBU
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 66
Belum tersedianya dukungan dan jaminan pemerintah atau pemerintah daerah (direct dancontingent). Dukungan dan jaminan tersebut sangat berpengaruh terhadap keinginan investorberpartisipasi dalam transaksi KPBU di Indonesia.
Pada umumnya penanggung jawab kerjasama memiliki kapasitas kelembagaan dan kemampuanyang kurang memadai dalam melaksanakan proyek KPBU, terutama dalam proses penyiapan danproses transaksinya.
Lambatnya proses pembebasan lahan. Pembebasan lahan juga merupakan salah satu faktor kritisdalam implementasi proyek KPBU.
Masih terdapat tumpang tindih peraturan – baik itu secara sektoral, maupun lintas sektor, maupunantara pusat dan daerah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan proyekKPBU.
C. Permasalahan dalam Pengembangan Proyek KPBU
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 67
D. Hambatan Pelaksanaan KPBU di Indonesia
Penyiapan Proyek KPBU:
Jumlah dana masih terbatas; Konsep penyiapan proyek KPBU masih belumdipahami dengan benar oleh PJPK;
Dukungan Pemerintah:
Dukungan Tanah dan Dukungan dalam Bentuk Fiskal termasuk sebagiankonstruksi;
Fasilitas Pembiayaan Proyek KPBU:
Terbatasnya fasilitas pembiayaan oleh PT Indonesia Infrastructure Finance danmasih kurangnya minat pembiayaan oleh bank domestik;
Kelembagaan:
Ketidakpastian dalam menetapkan instansi PJPK yang diakibatkan olehkurangnya kapasitas instansi PJPK dan adanya perubahan peraturan;
Perizinan:
Tersebarnya proses perizinan di berbagai instansi dalam pengembangan danpelaksanaan proyek KPBU;
Kepastian Waktu:
Investor kerap merasakan proses pelaksanaan proyek selain harus melaluibanyak tahap juga tidak ada kepastian jangka waktu untuk memproses setiaplangkah pelaksanaan proyek KPBU.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 68
E. Solusi Pelaksanaan KPBU
▪ Mengidentifikasi proyek-proyek prioritas yang memenuhi
syarat untuk proyek PPP
▪ Menentukan KPI untuk manajemen BUMN utama padapromosi PPP dan pengembangan proyek-proyek infrastruktur
▪ Mengembangkan pencapaian target profesional ke
sumberdaya global pembiayaan institusional
▪ Melibatkan sektor swasta dan pengalaman membentukkesepakatan dalam proses persiapan proyek PPP
▪ Mempercepat implementasi reformasi “land acquisition”
Isu-isu Tindakan yang diperlukan
Proyek-Proyek
'investor-ready'
▪ Proyek-proyek belum terstrukturdengan baik bagi para investor swasta
▪ Lemahnya komunikasi dengan investorpotensial
▪ Proyek-proyek investor ready seringkalidilaksanakan oleh K/L sendiri
▪ Ketidakjelasan status tanah
Ke-ekonomi-an Proyek yang
Kurang Menarik
▪ Pemerintah Indonesia kurang berinvestasipada KPBU
▪ Subsidi menyimpangkan pasar dan
mengurangi minat investasi
▪ Akses investor yang kurang jelas kepadapembiayaan Guarantee Fund dan dukunganuntuk pembebasan lahan
▪ Lemahnya keterkaitan proses penentuantarif dengan biaya operasional proyek yangaktual
▪ Mengurangi biaya dengan mengefektifkanbirokrasi proses persetujuan
▪ Benchmark kontribusi Pemerintah Indonesiapada proyek-proyek PPP dengan yang terjadipada pemerintah negara-negara lain
▪ Memperoleh dukungan DPR untuk ketentuan
penyesuaian tarif otomatis
Kelembagaan
▪ Terlalu banyak pihak dengan tanggung-jawab
dan mandat yang tumpang tindih
▪ Tidak sinkron antara prioritas Pusat danDaerah
▪ Permasalahan transparansi danperlindungan hukum
▪ Menyederhanakan proses PPP dengan menunjuk satulembaga sebagai pengelola para investor PPP
▪ Memperjelas tanggung jawab dan kewenangan antarinstitusi dan antara pusat / daerah untuk proyek-proyekPPP
▪ Membentuk fungsi pengawasan untuk mengatasi
keterlambatan dalam proyek
Sumber: KADIN Roadmap; wawancara
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 69
V. TIPOLOGI PEMBIAYAAN, POLA PEMBIAYAAN, SKEMA DUKUNGAN DAN JAMINAN
KPBU BIDANG PUPR
A. Tipologi Pembiayaan Skema KPBU
1. Tipologi Pembiayaan KPBU Berdasarkan Kelayakan Finansialnya
KELAYAKAN PROYEK
SUMBER PENDANAAN POLA KERJASAMA SKEMA PENDANAAN
LAYAK SECARA EKONOMI TETAPI
TIDAK LAYAK SECARA
FINANSIAL
BADAN USAHA
PENGADAAN BARANG DAN JASA APBN
PENUGASAN BUMN
1. PMN
2. CADANGAN KAS & KASOPERASIONAL
3. SURAT HUTANG &OBLIGASI PERUSAHAAN
PEMERINTAH
4. PINJAMAN LANGSUNGBUMN/D
PENGADAAN BADAN USAHA (PERPRES 38/2015)
AVAILABILITY PAYMENT
LAYAK SECARA EKONOMI DAN
FINANSIAL MARJNINAL
BADAN USAHA
KPBU DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH
1. VIABILITY GAP FUND(VGF)
PEMERINTAH BADAN USAHA
2. SEBAGIAN KONSTRUKSI
3. BENTUK LAINNYASEPANJANG TIDAKBERTENTANGANDENGAN ATURAN YANGBERLAKU
LAYAK SECARA EKONOMI DAN
FINANSIAL
BADAN USAHA KPBU MURNI BADAN USAHA
BADAN USAHA
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 70
B. Pola Pembiayaan, Financial Close & Pengembalian Investasi
1. Pola Pembiayaan Proyek KPBU Solicited
BADAN PENYIAPAN
• Konsultan (PT)• Lembaga
Keuangan
PROYEK KPBU
(SOLICITED)
RP Murni
PHLN
RETURNED FEE: • Biaya penyiapan
• Biaya Transaksi
SUCCESS FEE
BADAN USAHA PELAKSANA
(BUP)
RP Murni
PHLN
EQUITY
LOAN
RP Murni
TAHAPAN KPBU
• Perencanaan• Penyiapan• Transaksi• Manajemen
Perjanjian
TAHAPAN KONSTRUKSI
& OM • CAPEX (Capital
Expenditure)• OPEX
(operationalExpenditure)
• Keuntungan
(profit)
DUKUNGAN PEMERINTAH Untuk CAPEX
• Pengadaan Tanah• Sebagian
Konstruksi• VGF (Viability Gap
Fund)
DUKUNGAN PEMERINTAH untuk OPEX
• Subsidi Operasional
Dibayar oleh
BUP
pemenang
lelang
(bagian dari
CAPEX)
PENGEMBALIAN INVESTASI:
APBN
Sumber : Olahan Penulis
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 71
2. Pola Pembiayaan Proyek KPBU Unsolicited
PROYEK KPBU
(UNSOLICITED)
TAHAPAN KONSTRUKSI
& OM • CAPEX (Capital
Expenditure)• OPEX
(operationalExpenditure)
• Keuntungan
(profit)
BADAN USAHA PELAKSANA
(BUP)
EQUITY
LOAN
Pengembalian
Investasi
• Review danEvaluasi PraFS dan FS
• Transaksi• Manajemen
Perjanjian
APBN
RP Murni
PHLN
Penyiapan Proyek berupa : • Penyusunan
Pra FS• Penyusunan
FS
HAK Pemrakarsa:
a.10 % bonus point,
b.Right to Match,
c.Pembelian prakarsa KPBU
oleh Pemerintah atau
pemenang lelang
BADAN USAHA
PEMRAKARSA
Sumber : Olahan Penulis
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 72
3. Perolehan Pembiayaan dan Skema Pengembalian Investasi
• Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan
dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu dalam
hal kegagalan bukan karena kelalaian badan usaha
pelaksanan
• Perolehan pembiayaan dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan tahapan proyek.
• Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan
diberikan paling lama 6 (enam) bulan
Pengembalian
Investasi
Perolehan Pembiayaan
(Financial Close)
Tarif (user charge)
Bentuk lainnya, misal TOD atau pengelolaan kawasan
Availability Payment
Performance Based Payment (User)
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 73
C. Skema Dukungan KPBU
1. Skema Dukungan Pemerintah Untuk Proyek KPBU
Viability Gap Fund (VGF)
Sebagian Konstruksi
Bentuk Lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
Project Development facility (PDF)
Penjaminan Infrastruktur
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 82
VII. KERANGKA KELEMBAGAAN KPBU PUPR
A. Kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
1. Struktur Kelembagaan KPBU Tingkat Nasional
Kementerian sektor (Kem. PU,
Kemenhub, Kem. ESDM,
Kemenkominfo)
Kementerian
Keuangan
Simpul KPBU/P3 Nodes identifikasi dan penyiapan proyek Monitoring & kontrol kualitas:
-- Screening -- Uji tuntas -- Dokumen tender
-- transaksi & paska proses transaksi
Pusat KPBU/P3CU Analisa kebijakan, pengembangan,
perencanaan dan koordinasi, pemantauan identifikasi proyek yg membthkan dukungan pemerintah, menyelesaikan permasalahan lintas
sektor
PPRF Menyusun Kebijakan Dukungan
Pemerintah
IIGF/ PT.PII
Menilai dukungan pemerintah dan mengelola dukungan pemerintah
Fasilitas Penyiapan
Proyek
(PDF)
Kem. Dalam Negeri
Kem. BUMN
BUMN Pengembangan
proyek Pelaksanaan &
monitoring
proyek
PEMDA Pengembangan
proyek Pelaksanaan &
monitoring
proyek
IIF/ PT.SMI
Land Fund, dll
KPPIP
Sekretariat KPPIP Kemenko Perekonomian,
Bappenas
Fasilitas Proyek
Usulan Proyek
KPBU
Dukungan terhadap Proyek
K/L Pengembangan
proyek Pelaksanaan &
monitoring
proyek
Kem. ATR/BPN
Badan Pemberi Kontrak/GCA
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 83
2. Peran dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian PUPR dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan KPBU
Function Air Limbah Persampahan Air Bersih Jalan &
Jembatan Perumahan
DAM, Saluran Pembawa
Policy & Strategy
Ditjen Cipta Karya
Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta
Karya Ditjen Bina
Marga
Ditjen Penyediaan Perumahan
Ditjen Sumber Daya Air
KPBU Contracting
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
PDAM/BUMN/
BUMD
BPJT/Ditjen Bina Marga/
Pemda
Pemda/DJ Investasi
Ditjen Sumber Daya Air
Regulatory
Ditjen Cipta Karya &
Pemerintah Daerah
Ditjen Cipta Karya & Pemerintah
Daerah
Ditjen Cipta Karya &
Pemerintah Daerah
Ditjen Bina Marga
Ditjen Penyediaan Perumahan
Ditjen Sumber Daya Air
Operations BUMD/Swasta/
Konsorsium
BUMD/Swasta/
Konsorsium
BUMD/Swasta/
Konsorsium
BUMD/Swasta/Konsorsium
BUMD/Swasta/Konsorsium
BUMD/Swasta/Konsorsium
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 84
B. Organisasi Dalam Pelaksanaan KPBU
Menteri/ Kepala Lembaga/
Kepala Daerah
PANITIA PENGADAAN
TIM KPBU
SIMPUL KPBU
PJPK
Koordinasi
Pembentukan
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Kepala BUMN/ BUMD
• Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak
mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung
jawabnya meliputi sektor infrastruktur.
• Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau pihak yang
didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 85
1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
2. Tugas dan Fungsi PJPK
PJPK merupakan Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dalam
rangka pelaksanaan KPBU.
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dapat
mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat
mewakili kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang ruang
lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan
perundang-undangan sektor.
P J P K
Tugas & Fungsi PJPK:
• Menyusun anggaran untuk tahap pendahuluan, penyiapan, transaksi, &
implementasi
• Membentuk tim KPBU;
• Mengidentifikasi kebutuhan tanah dan aset untuk KPBU, serta menyiapkan
penetapan lokasi dan usulan pemanfaatan BMN/BMD
• Melaksanakan konsultasi publik dan penjajakan minat pasar
• Membentuk panitia lelang dan melaksanakan pengadaan BUP
• Melakukan penandatanganan kontrak dengan BUP terpilih
• Membentuk Simpul KPBU untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi
KPBU
P J P K
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 86
3. PJPK Untuk Gabungan Infrastruktur
1. KPBU dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur.
2. Dalam hal gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu) PJPK,
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing sektor
Infrastruktur yang akan dikerjasamakan, bertindak bersama-sama sebagai PJPK.
3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan menandatangani nota kesepahaman
yang memuat sekurang-kurangnya:
a) kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK;
b) kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing PJPK, termasuk hak dan
kewajiban masing masing PJPK dalam perjanjian KPBU;
c) kesepakatan penganggaran dalam rangka tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen
KPBU;
d) jangka waktu berlakunya nota kesepahaman; dan
e) jangka waktu pelaksanaan KPBU.
4. Koordinator PJPK bertindak sebagai pihak yang menandatangani perjanjian KPBU dengan Badan Usaha
Pelaksana mewakili PJPK sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 87
4. Simpul KPBU
Dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
Melekat pada unit kerja yang ada atau unit baru di K/L atau Pemda
Tugasnya melaksanakan: melakukan perumusan kebijakan; sinkronisasi;
koordinasi; pengawasan & evaluasi thdp kegiatan KPBU
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
1. TIM KPBU dalam melaksanakan kegiatan tahapan penyiapan & Transaksi
2. Panitia Pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Penyiapan dan Badan Usaha Pelaksana
Dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
SIMPUL
KPBU
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 88
Tim KPBU memiliki peran dan tanggung jawab untuk:
a) melakukan kegiatan tahap penyiapan KPBU meliputi, kajian awal Prastudi Kelayakan
dan kajian akhir Prastudi Kelayakan;
b) melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan
(financial close), kecuali kegiatan
c) pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
d) menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPBU; dan
e) melakukan koordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaan tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim KPBU berkoordinasi dgn Simpul KPBU dan Panitia Pengadaan
Dalam melaksanakan penyiapan proyek dapat dibantu oleh Badan Penyiapan atau Konsultan
Dibentuk oleh PJPK
TIM KPBU
5. Tim KPBU
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 89
6. Panitia Pengadaan
Panita Pengadaan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha setelah menyelesaikan Dokumen Prastudi Kelayakan, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya perjanjian KPBU.
Dalam melaksanakan penyiapan proyek dapat dibantu oleh Badan Penyiapan atau Konsultan
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim KPBU berkoordinasi dgn Simpul KPBU dan Tim KPBU
Dibentuk oleh PJPK
PANITIA PENGADAAN
Ketentuan Panitia Pengadaan:
1. Minimal 5 (lima) orang ,dapat ditambah sesuai kebutuhan;
2. Berasal dari personil instansi sendiri, instansi terkait dan dapat berasal dari personil Unit
Layanan Pengadaan (ULP) setempat;
3. Dalam hal direksi BUMN/BUMD sebagai PJPK, berasal dari personil BUMN/BUMD tersebut;
4. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang: a) prosedur Pengadaan;
b) prosedur KPBU; c) ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama; d) hukum perjanjian dan
ketentuan perundang-undangan sektor bersangkutan; e) aspek teknis terkait dengan proyek
kerjasama; dan f) aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama.
5. Dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota lainnya dan/atau dengan PJPK
dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan
6. Menandatangani Pakta Integritas.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 90
7. Para Pihak KPBU Lainnya
No Lembaga Peran
1 Kementerian Sektoral Berperan dalam mengatur kebijakan di sektor, termasuk penyusunan rencana induk
nasional, dan penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
2 Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Berperan untuk melakukan penyusunan Daftar Rencana KPBU (screening) dan penilaian
(assesment) terhadap proyek-proyek berdasarkan dokumen pendukung. Selain itu, pada
tahap penyiapan dan transaksi, BAPPENAS berperan untuk mengawasi setiap proses
pada kedua tahap tersebut.
3 Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian/Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur (KPPIP)
Kemenko Perekonomian melalui KPPIP memiliki peran dalam tahap perencanaan dalam
kaitannya penetapan penyediaan infrastruktur berdasarkan penetapan daftar rencana
KPBU (PPP Book).
4 Kementerian Keuangan Memberikan dukungan pemerintah, serta memberikan fasilitas dalam rangka penyiapan
dan pelaksanaan transaksi KPBU.
5 Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(BPN)
Berperan dalam pelaksanaan proyek KPBU yang berkaitan dengan pertanahan.
6 Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)
Penerbitan izin-izin yang terkait dengan proyek yang telah di delegasikan kepada BKPM.
7 Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU harus sesuai dengan peraturan
yang dibentuk oleh LKPP.
8 Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
(BUPI) / PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (PT PII)
Badan Usaha yang dibentuk untuk memberikan Jaminan Pemerintah berupa Penjaminan
Infrastruktur kepada proyek KPBU.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 91
VIII. TATA KELOLA PROGRAM KPBU BIDANG PUPR
(STUDI KASUS KEBERHASILAN DAN HAMBATAN)
A. Perencanaan Dan Penganggaran
1. Alur Perencanaan dan Penganggaran
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 92
2. Bagan Alur Proses Perencanaan Identifikasi Proyek KPBU
Kemenkeu &
UPR
Daftar Proyek Sektor Publik
Daftar Proyek KPS Sub Sektor
dari saringan
awal oleh AMK
Daftar Proyek KPBU Sektor dari saringan sektor
oleh AMK
Instansi Pemberi
Kontrak
Kementerian Sektor & Simpul
KPBU
KPPIP &
Pusat KPBU
CAKUPAN SUB
SEKTOR
CAKUPAN
SEKTOR
CAKUPAN
NASIONAL
APBN Nas
(1 tahun)
APBN K/L (1 tahun)
Renstra K/L
(5 tahun)
Renja K/L (1 tahun)
RPJM Nas (5 tahun)
RKP Nas (1 tahun)
RPJP
(20 tahun)
Daftar
Panjang Proyek
Prasarana
Bappenas Kementerian
Sektor
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 93
3. Proses Identifikasi Proyek KPBU pada Tingkat Nasional/Sektor
Kementerian Keuangan &
Unit Pengelola Risiko
Daftar Proyek Sektor Publik
(APBN)
Daftar Proyek KPBU Subsektor setelah
melalui penyaringan awal menggunakan
AMK
Kementerian mengajukan proyek
KPS sektor
Pengadaan Badan
Usaha
Persiapan Pelaksanaan
Proyek KPBU
Pelaksanaan & Pengelolaan
Kontrak
Daftar Proyek KPBU Sektor setelah melalui
penyaringan lingkup sektor menggunakan AMK
Melaksanakan Kajian
Kelayakan *
Kaji Ulang Anggaran (pasca persetujuan
KPPIP/ Kemenkeu) Dukungan pemerintah
tersedia
Memerlukan tambahan kajian
bagi kesiapan
proyek
Dukungan pemerintah
diperlukan
Instansi Pemberi Kontrak
Kementerian Terkait &
Simpul P3
KKPPI & Pusat P3
Non KPBU
Catatan:
KPBU : Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha rute utama; rute pilihan AMK : Analisa Multi Kriteria
Prioritas KPS sub-sektor
Prioritas KPBU sektor
Non KPBU
Daftar proyek KPBU nasional setelah
melalui penyaringan lingkup nasional
menggunakan AMK
Dukungan pemerintah
belum tersedia
Lingkup
subsektor
LingkupSub
Sektor
Lingkup
Nasional
Dukungan pemerintah
tidak diperlukan
Laporan Laporan
Laporan Laporan
Dukungan pemerintah dianggap tidak cocok
untuk proyek KPBU ini
Laporan ke Kementerian
Untuk proyek KPBU yang memerlukan dukungan pemerintah, harus dilakukan studi kelayakan penuh.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 94
4. Proses Identifikasi Proyek KPBU pada Tingkat Daerah
Kementerian Keuangan & Unit Pengelola
Resiko
Daftar Proyek Sektor Publik
(APBD)
Daftar Proyek KPBU
Daerah setelah melalui penyaringan awal
menggunakan AMK
Daftar proyek KPBU Daerah setelah
melalui penyaringan akhir dengan AMK
Pengadaan Badan Usaha
Persiapan Pelaksanaan
Proyek KPBU
Pelaksanaan & Pengelolaan
Kontrak Melaksanakan Kajian
Kelayakan *
Kaji Ulang Anggaran (pasca persetujuan
KPPIP) Dukungan pemerintah
tersedia
Perlu tambahan kajian bagi
kesiapan proyek
Dukungan pemerintah diperlukan
Pemegang
Kewenangan (untuk melakukan
kontrak)
Pemerintah Daerah &
Simpul KPBU
KPPIP & Pusat KPBU
Non
KPBU
Prioritas KPBU Daerah
Penyaringan lingkup nasional
menggunakan AMK
Dukungan pemerintah
belum tersedia
LIN
GK
UP
DA
ER
AH
LIN
GK
UP
NA
SIO
NA
L
Dukungan pemerintah
tidak diperlukan
Laporan Laporan
Laporan untuk Proyek dg dukungan
Pusat
Dukungan pemerintah dianggap tidak cocok
untuk proyek KPBU ini
Laporan ke Kepala Daerah
Daftar Usulan Proyek KPBU Daerah per
sektor
Proyek KPBU yg memerlukan dukungan Pusat
Laporan untuk Proyek dg dukungan
Pusat
Catatan:
KPBU : Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha rute utama; rute pilihan AMK : Analisa Multi Kriteria
Untuk proyek KPBU yang memerlukan dukungan pemerintah, harus dilakukan studi kelayakan penuh.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 95
SOLICITED PROJECT
Prakarsa dari Pemerintah
Penyiapan proyek dilakukan oleh Pemerintah (Pra FS)
Dukungan Pemerintah (fiskal dan non fiskal)
Jaminan Pemerintah
UNSOLICITED PROJECT
Prakarsa dari Badan Usaha
Penyiapan proyek dilakukan oleh Badan Usaha (FS)
Dukungan Pemerintah non fiskal
Jaminan Pemerintah
B. Pemrakarsa Proyek KPBU
1. Solicited dan Unsolicited
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 96
PerencanaanProyek Kerjasama
Penyiapan Proyek
Kerjasama
Transaksi Proyek Kerjasama
2. Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Solicited Project
Dilaksanakan Oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
Selaku PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK)
Identifikasi dan
Pemilihan
Penyiapan Kajian Awal
PraStudi Kelayakan
Dokumen
Outline Business
Case
1. Penyelesaian
Kajian Akhir
Pra-SK (Final
Business
Case)
2. Rancangan
Rencana
Pengadaan
Dokumen Prastudi
Kelayakan
Perencanaa
n MPPK:
•Pembentukan
Unit
Manajemen
•Penyusunan
Rencana
Kerja
1. Perencanaan
Pengadaan
2. Pelaksanaan
Pengadaan
3. Penandatang
anan
Perjanjian
Kerjasama Dokumen Perjanjian Kerjasama
Dokumen Perjanjian
Penjaminan
Dokumen Perjanjian Regress
Penetapan Prioritas
Dokumen
Studi Pendahuluan
Penyiapan Kajian
Kesiapan Dokumen Penyiapan
Proyek Kerjasama
Pelaksanaan
MPPK
• Tahap Pra-
Konstruksi
• Tahap
Konstruksi
• Tahap
Operasi •
Manajemen Pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama (MPPK)
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 97
3. Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Unsolicited Project
Badan Usaha Mengajukan Minat Terhadap Usulan Proyek
Membalas Surat Persetujuan Membuat Dokumen Pra-FS
Persetujuan Melanjutkan Pembuatan Dokumen FS
Penetapan Nilai Kompensasi
Penetapan Sebagai Pemrakarsa dan Penawaran Bentuk
Kompensasi
Penyempurnaan Substansi Dokumen Pra FS
Evaluasi Terhadap Substansi FS dan Kelengkapannya
Pemilihan Bentuk Kompensasi
Tim Independen
1
8
2
6 5
Tender
Mereview Kesesuaian Kriteria Unsolicited dan Substansi
Dokumen Pra-FS
4 Mengajukan Dokumen Pra FS
Tidak termasuk dalam rencana induk
pada sektor yang bersangkutan
Kesesuaian lokasi proyek dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah
Terintegrasikan secara teknis dengan
rencana induk pada sektor yang
bersangkutan
Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan
antar wilayah
Layak secara ekonomi dan finansial
Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah
yang berupa kontribusi fiskal dalam
bentuk finansial Mengajukan Dokumen FS dan Kelengkapannya
Menyempurnakan Dokumen FS dan Kelengkapannya
3
10 9
7
11 12
13
Rencana bentuk kerjasama
Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana
Rencana penawaran kerjasama mencakup jadwal, proses dan cara penilaian
Legenda:
PEMERINTAH
BADAN USAHA
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 98
C. Tahapan Proyek KPBU
Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama:
• Rencana PengadaanBadan Usaha
• PelaksanaanPengadaan BU
• PenyiapanPenandatangananPerjanjian Kerjasama
PERAN SERTA INSTANSI / LEMBAGA
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK)/BAPPENAS
PJPK, KPPIP, PPRF, BUPI, BKPM,
BAPPENAS, BPN
PJPK, PPRF, BUPI, BKPM, BAPPENAS, KLH
PJPK, KPPIP, BKPM, BAPPENAS, Kementerian Keuangan (PPRF), BUPI, BPN,
KLH
Kajian Kesiapan Proyek
Kerjasama
PROSES PENGADAAN TANAH
Konsultasi Publik:
Penyebarluasan Informasi
Konsultasi Publik:
Interaksi Konsultatif
Konsultasi Publik:
Penjajakan Minat Pasar
Proses Permohonan Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah
Penyelesaian Prastudi
Kelayakan
Kajian Awal
Prastudi Kelayakan
Proyek
Kerjasama
Output: Dokumen Penyiapan
Proyek Kerjasama
Identifikasi dan
Pemilihan Proyek
Kerjasama
Konfirmasi/ Persetujuan Pemberian Dukungan
Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah
Output: Daftar Prioritas Proyek
Dokumen Studi Pendahuluan
Output: Dokumen Perjanjian
Kerjasama Dokumen Pejaminan &
Dokumen Regress
Perencanaan
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian
Kerjasama
Output: Perolehan
Pembiayaan; Kontrak EPC;
Kontrak Operasi
Output Dokumen Prastudi
Kelayakan
Penetapan Prioritas
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian
Kerjasama
Output: Laporan Berkala
Pelaksanaan Manajemen PK
TAHAP I: PERENCANAAN PROYEK
KERJASAMA
TAHAP II: PENYIAPAN
PROYEK KERJASAMA
TAHAP III: TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA
TAHAP IV: MANAJEMEN PELAKSANAAN
PROYEK KERJASAMA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / PJPK
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP/BU
Proses alokasi, pencairan, pengawasan & pemantauan
Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau pemantauan & evaluasi
pelaksanaan Perjanjian Penjaminan & Perjanjian Regress
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 99
1. Tahap 1: Perencanaan Proyek Kerjasama
1. Latar belakang Proyek Kerjasama
2. Deskripsi Proyek Kerjasama, yang
mencakup sekurangnya landasan
hukum, kondisi Proyek Kerjasama saat
ini, dan permasalahan, kebutuhan
infrastruktur
3. Manfaat Proyek Kerjasama,yang
mencakup sekurangnya konsep Proyek
Kerjasama, potensi untiuk
dikerjasamakan, layak teknis, layak
ekonomis, potensi dan hambatan
lingkungan, hasil konsultasi publik,
serta kebutuhan manajemen proyek
4. Lingkup pekerjaan dan metode
pemilihan pengadaan.
5. identifikasi perkiraan lokasi dan
kebutuhan luas tanah.
1. Analisis Kebutuhan
a. Termasuk dalam rencana dan program pembangunan Pemerintah
b. Memiliki dasar pemikiran teknis & ekonomi
c. mendapat dukungan dari pemangku kepentingan
2. Kriteria Kepatuhan : a. Kesesuaian dengan RPJM
Nasional/ daerah & rencana strategis sektor infrastruktur
b. Kesesuaian lokasi dengan RTRW c. keterkaitan antar sektor infrastruktur
dan antar wilayah 3. Kriteria Faktor Penentu Manfaat Keterlibatan
Swasta a. Investasi modal besar yang
memerlukan pengelolaan resiko b. Swasta memiliki keahlian dalam
pelaksanaan yang dapat memberikan nilai manfaat uang
c. Pelayanan yang memungkinkan diswastakan agar efektif, pemerataan, dan akuntabilitas dpt terjamin selama periode proyek
d. Teknologi dan aspek lain pada sektor terkait relatif stabil dan tidak rentan terhadap perubahan
e. Terdapat insentif yang kuat untuk sektor swasta
1. Penyaringan menggunakan metode Analisis
Multi Kriteria: a. kejelasan deskripsi Proyek Kerjasama; b. hambatan untuk memperoleh akses
terhadap sumber daya utama bagi pelaksanaan Proyek Kerjasama;
c. kejelasan hasil keluaran Proyek Kerjasama;
d. dampak sosial dan lingkungan yang mampu untuk dikelola dan dikendalikan;
e. potensi permintaan yang berkelanjutan; f. potensi kemudahan pengadaan tanah
dan pemukiman kembali; g. tingkat kemampuan pemerintah untuk
memberikan dukungan pemerintah; h. kesiapan aspek kelembagaan; dan i. Proyek Kerjasama masuk dalam prioritas
strategis dan/atau perencanaan pemerintah.
2. Dari hasil evaluasi Dokumen Studi Pendahuluan, Proyek Kerjasama dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan apabila tidak memenuhi ketentuan berdasarkan analisis kebutuhan, kriteria kepatuhan, kriteria faktor penentu manfaat keterlibatan badan usaha serta mendapat skor yang rendah dalam penetapan prioritas yang dilakukan melalui AMK.
3. Proyek Kerjasama yang memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Proyek.
IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN PROYEK KERJASAMA
PENETAPAN PRIORITAS PROYEK KERJASAMA
DOKUMEN STUDI PENDAHULUAN
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 100
2. Tahap 2: Penyiapan Proyek Kerjasama
1. Dokumen Penyiapan ProyekKerjasama terdiri dari :a. Laporan Kajian Awal Prastudi
Kelayakan; danb. Laporan Kesiapan Proyek
Kerjasama.2. Dokumen Penyiapan Proyek
Kerjasama sekurang-kurangnyamenggambarkan mengenai:a. Kelayakan proyek terkait dengan
analisa biaya dan risiko;b. Kelayakan manfaat sosial,
ketertarikan pasar;c. Kebutuhan Dukungan dan/atau
Jaminan Pemerintah; dand. Analisis mengenai dampak
lingkungan dan sosial, sertarencana pengadaan tanah danprogram pemukiman kembali.
1. Kajian Hukum & Kelembagaan
a. Analisis Peraturan perundang undangan
b. Analisis Kelembagaan
2. Kajian Teknis
a. Analisis Teknis
b. Penyiapan Tapak
c. Rancang Bangun Awal
d. Lingkup Proyek Kerjasama
e. Spesifikasi Keluaran
3. Kajian Kelayakan Proyek
a. Analisis Biaya dan Manfaat Sosial
b. Analisis Pasar
c. Analisis Keuangan
d. Analisis Risiko
4. Analisis Struktur Tarif
a. Kajian Lingkungan dan Sosial
b. Kajian lingkungan hidup bagi Proyek yang
wajib AMDAL
c. Kajian lingkungan hidup bagi Proyek wajib
UKL-UPL
d. Analisis Sosial
e. Rencana pengadaan tanah dan pemukiman
kembali
5. Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan
Infrastruktur
6. Kajian Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan
Pemerintah
1. Kajian kesiapan dilakukan oleh PJPK.2. Kajian Kesiapan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. persetujuan para pemegang kepentinganmengenai konsep Proyek Kerjasama;
b. permohonan untuk memperolehpersetujuan prinsip Dukungan Pemerintahdan/atau Jaminan Pemerintah, dalam haldiperlukan;
c. Tim Pengelola Proyek Kerjasama telahdibentuk, disahkan dan berfungsi sesuaidengan peran dan tanggungjawab yangtelah ditentukan; dan
d. penyusunan rancangan anggaran sertarencana jadwal pelaksanaan kesiapantapak/tanah, pemukiman kembali, kepatuhan lingkungan hidup serta penyelesaian permasalahan hukum.
3. Dalam hal hasil Kajian Awal PrastudiKelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakanbahwa Proyek Kerjasama tersebut layaksecara teknis, ekonomi dan finansial, makaproyek tersebut dilanjutkan ke tahapTransaksi Proyek Kerjasama.
4. Dalam hal hasil Kajian Awal PrastudiKelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakanbahwa Proyek Kerjasama tersebut tidaklayak secara teknis, ekonomi dan finansial,maka PJPK dapat mempertimbangkanproyek tersebut sebagai non ProyekKerjasama.
PENYELESAIAN PRA-STUDI KELAYAKAN
PENYIAPAN KESIAPAN DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 101
3. Tahap 3: Transaksi Proyek Kerjasama
a. Tahap Transaksi Proyek Kerjasama
1. Dokumen Pra-studi Kelayakan.
2. Dokumen Pelelangan Umum;
3. Dokumen Perjanjian
Kerjasama;
4. Dokumen Perjanjian
Penjaminan; dan
5. Dokumen Perjanjian Regres.
1. Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
a. persetujuan pemegang kepentingan mengenai Proyek Kerjasama;
b. pemutakhiran dan konfirmasi Kajian Awal Prastudi Kelayakan;
c. konfirmasi kesiapan Proyek Kerjasama; d. konfirmasi mengenai ketertarikan pasar; e. penetapan struktur tarif; f. konfirmasi mengenai ketersediaan
anggaran untuk pengadaan tanah; dan g. penetapan mekanisme pelaksanaan
Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah serta struktur pembiayaan.
2. Penyiapan rencana Pengadaan Badan Usaha
a. Rancangan rencana pengadaan Badan Usaha
b. Rancangan Ketentuan Perjanjian Kerjasama (term sheets)
3. PJPK mengadakan penjajakan minat pasar untuk memperoleh masukan dan mengetahui minat para calon investor terhadap Proyek Kerjasama yang akan ditawarkan dan membuat daftar calon investor yang diindikasikan berminat pada Proyek Kerjasama.
1. Rencana Pengadaan Badan Usaha (BU)
a. Pembentukan Panitia Pengadaan BU b. Penyusunan jadwal pengadaan BU c. Penjajakan Minat d. Perhitungan HPS e. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama f. Penyusunan Dokumen Pengadaan
2. Pelaksanaan Pengadaan BU a. Pengumuman Prakualifikasi dan pengadaan b. Prakualifikasi c. Penyusunan daftar peserta,penyampaian
undangan & pengambilan dokumen pengadaan
d. Penjelasan Pengadaan e. Penyampaian Dokumen penawaran f. Pembukaan Dokumen penawaran g. Evaluasi Dokumen Penawaran dari BU h. Pembuatan Berita Acara hasil pengadaan. i. Penetapan Pemenang j. penetapan penawar tunggal k. Pengumuman pemenang penetapan penawar
tunggal l. Sanggahan Peserta m. Penerbitan surat penetapan pemegang
penetapan n. Penerbitan surat penetapan penawar tunggal
3. Penyiapan Penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama a. Pembentukan BU b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
PENYELESAIAN PRA-STUDI KELAYAKAN
PENGADAAN BADAN USAHA DOKUMEN
TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 102
Penyiapan Dokumen Lelang
(6 minggu)
Pra-Kualifikasi
(12 minggu)
Pelelangan
(16-20 minggu)
Evaluasi dan Penetapan
Pemenang Lelang
(10 minggu)
Finalisasi dan Tandatangan
Perjanjian Kerjasama
(2 minggu)
b. Kerangka Waktu Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU
Total = 30-50 Minggu
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 103
c. Negosiasi
Tujuan negosiasi adalah:
Mengidentifikasikan rintangan yang dapat menghambat proyek;
Mengidentifikasikan faktor-faktor yang berubah semenjak RFP
diterbitkan dan semenjak pelelangan dilakukan.
Beberapa isu kunci yang kemungkinan menjadi topik negosiasi
diantaranya:
Tarif
Lahan/tanah
Masa konsesi
Alokasi resiko
Perhitungan biaya modal
Klausul-klausul dalam perjanjian yang bersifat spesifik
Aspek teknis
Spesifikasi output
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 104
Mengatur bagaimana pengelolaan proyek dan interaksi antara instansipemberi kontrak dan Badan Usaha pemegang konsesi selama masa konsesi.
Harus dipersiapkan dan disepakati sebelum perjanjian/kontrak KPBUditandatangani.
Memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku (dalam hal ini Perpres38/2015).
Memastikan penyediaan jasa/layanan berdasar kontrak (contracted services).
Berurusan dengan berbagai kinerja (performance variations).
Memastikan dan menangani Value for Money.
Menangani dan menyelesaikan perselisihan.
Memastikan pemindah-tanganan kepemilikan aset (jika ada).
Mengelola negosiasi kontrak (jika ada)
d. Manajemen Kontrak
Aspek-aspek penting dalam Manajemen Kontrak
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 105
4. Tahap 4 : Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MPPK)
Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Badan Usaha kepada PJPK: 1. Pada masa pra konstruksi meliputi:
a. rencana terperinci pelaksanaan Proyek Kerjasama termasuk Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design);
b. seluruh salinan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Badan Usaha dengan pihak ketiga meliputi perjanjian perancangan, penyediaan dan pembangunan (engineering procurement construction contract) atau perjanjian pengoperasian dan pemeliharaan (operation and maintenance contract);
c. laporan administrasi; d. laporan kemajuan pekerjaan, terutama dalam kaitannya dengan
upaya Badan Usaha untuk mencapai perolehan pembiayaan (financial close); dan
e. persetujuan pemutakhiran Izin Lingkungan. 2. Pada masa konstruksi meliputi:
a. laporan administrasi; b. laporan kemajuan pekerjaan (laporan bulanan dan laporan tahunan
dan/atau laporan khusus); c. laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau
laporan khusus); dan d. laporan keuangan tahunan.
3. Pada masa operasi meliputi: a. laporan administrasi; b. laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/ atau
laporan khusus); dan c. laporan keuangan tahunan.
4. Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama meliputi: a. laporan keuangan tahunan terakhir; b. laporan penilaian aset; c. berita acara pemeriksaan aset; dan
d. berita acara pengalihan aset;
1. Pembentukan unit manajemen
pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama.
2. Penyusunan Rencana Kerja
3. Penyusunan rencana
Manajemen
4. Persiapan peningkatan
kapasitas anggota Unit
Manajemen.
1. Prakonstruksi, sejak
penanda tanganan perjanjian
s/d perolehan pembiayaan
(financial close)
2. Konstruksi, sejak dimulai
konstruksi s/d Perjanjian
Kerjasama beroperasi
secara komersial
3. Operasi komersial, sejak
Perjanjian Kerjasama
beroperasi komersial s/d
berakhirnya jangka waktu
kerjasama
4. Berakhirnya Perjanjian
Kerjasama
PERENCANAAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK
KERJASAMA
MANAJEMEN PELAKSANAAN
PROYEK KERJASAMA
DOKUMEN/LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 106
D. Bentuk Struktur Proyek KPBU
1. Struktur KPBU – Tipikal Model KPBU
Dukungan atas Pelayanan Umum
PEMERINTAH • Menetapkan Persyaratan
Pengguna Jasa (masyarakat)
KONSORSIUM SPC • Pembangunan fasilitas • Layanan pendukung
Layanan Pembayaran
Pembiayaan Sumber Daya
Ketrampilan
Keahlian (Desain, Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan)
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 107
2. Struktur KPBU – Tipikal Stakeholder KPBU untuk sektor Air di Indonesia
Pemerintah Pusat
(Cipta Karya) (BPP SPAM)
Pemerintah Kota/Kabupaten
SPV Guarantor / Bantuan
Pemerintah (PII / RMU)
Penyedia Ekuitas Pendanaan Kontraktor
PDAM
Perjanjian Recourse
Perjanjian KPBU
Jaminan Perjanjian
Kredit Kontrak EPC
Perjanjian Jaminan
Pembeli dan Penjual
Perjanjian Pemegang
Saham
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 108
Pemerintah Pusat
• Kerangkaperaturan/kebijakan
• Memberikandukungan teknis
• Memonitor proyek
• Memberikandukunganpendanaan (jikadiperlukan)
Pemerintah Kabupaten/Kota
• Memberikandukungankebijakan/peraturan(mencakup arealayanan)
• Kepastian tarif
• Perencanaan kota(industri)
• Persetujuan anggaranuntuk akuisisi lahan
• Perjanjian recoursedengan PT PII
PDAM
• PeningkatanNRW
• Perluasanimplementasiarea layanan
• Efisiensi biayadalam operasi
• Implementasijaringan distribusi
• Akusisi lahan
• Pekerjaanadministratiflainnya
SPV
• Mendanai proyek
• Membawakeahlian ke dalamproyek
• Operasi danPemeliharaanfasilitas
• Konstruksi
• Perjanjian KPSdenganPemerintahDaerah
PT PII
• MemberikanGaransi kepadainvestor
• PerjanjianResource denganPemerintahKota/Kabupaten
• MemberikandukunganPemerintah dalambentuk ViabilityGap Fund
Dari struktur KPBU Tipikal Stakeholder KPBU untuk Sektor Air Minum di atas terdapat pembagian tanggung jawab masing-
masing stakeholder sebagai berikut:
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 109
16
15
14
13 12 11 1
0 9
8 7
6
5
4 2 3
1
BOOSTER PUMP
SUMBER UMBULAN
E. Studi Kasus
1. KPBU SPAM Umbulan
Instansi PJPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemda Penerima Air
Kab Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab Gresik
Peran Swasta Bangun Guna Serah (BOT) Sistem Penyediaan Air Minum (sistem produksi, transmisi dan Meter Induk) Umbulan.
Peran Pemerintah Pembangunan JDU dari Offtake ke Reservoir PDAM
Peran PDAM-PDAM
Pembangunan dan pengelolaan Sistem Distribusi dari Reservoir PDAM s.d. Sambungan Rumah
Nilai Capex Rp. 2,050 Triliun (penawaran BU)
Masa Konstruksi 2 tahun sejak Tgl Efektif
Masa Konsesi 25 tahun sejak COD
Tarif Air Minum Curah
Rp2.370/m3 (PPP Company-PDAB) Rp2.444/m3 (PDAB-PDAM)
VGF yang diajukan Rp 818,01 M (hasil Negosiasi)
IRR Proyek 12 %
Profil Umum dan Struktur Proyek: KPBU SPAM Umbulan
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 110
Perjanjian I Konsesi antara PJPK dg Badan
Usaha
PEMERINTAH
Cq. Menkeu. Cq. Men PU
VGF DUKUNGAN PEMB. FISIK
PENYIAPAN PROYEK
PKS
5 PDAM
Kapitalisasi Perjanjian II Penyediaan Air Curah antara PDAB
dg Badan Usaha
Perjanjian Jual Beli Air Curah antara PDAB dan
PDAM
PT PII Perjanjian Penjaminan
Perjanjian Regres
Struktur Proyek
Keterangan: Dalam struktur proyek ini: 1. Perjanjian Konsesi
mengatur hak & kewajiban
PJPK dan Badan Usaha
untuk BOT SPAM Umbulan
tidak termasuk jual beli
2. Kewajiban pembayaran tarif
diatur dalam Perjanjian Jual
Beli Air Minum antara PDAB
dan Badan Usaha
3. Dalam Perjanjian KPS juga
diatur Jaminan PJPK
kepada Badan Usaha atas
gagal bayar PDAB
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 111
Milestones & Waktu Penyelesaian
Transaction Stage** Implementation
Stage
Fin
ancia
l Clo
se
Pemerintah Badan Usaha
Pra Kualifi kasi
Dok Lelang Awal
1on1 Meeting dengan Peserta Lelang
Adendum Dok Lelang I-IV
Dok L
ela
ng F
inal
Dok P
ena
wara
n
Peneta
pan
Pem
ena
ng
Ttd
Perja
njia
n K
PB
U
Konstru
ksi
CO
D
2011 Feb 2012
Feb 2012 – Sep 2015 30 Sep 2015
25 Nov 2015
4 Feb
2016
Mei
2016
Des
2016
2016-2019
Juli 2019
Daftar Pendek Peserta Lelang: 1. Konsorsium Medco dan PT Bangun Cipta Kontraktor 2. Konsorsium Sound Global Ltd, China CAMC Engineering Limited, dan PT Manggala Purnama Sakti 3. Konsorsium PT Amerta Bumi Capital, PT Bakrieland Development Tbk, Beijing Enterprise Water Group Ltd.
Evalu
asi
Nov-Des
2015
saat ini
PEMENANG LELANG: KONSORSIUM PT MEDCO GAS INDONESIA –
PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR
*proses penyiapan proyek dilakukan paralel pada tahap transaksi ** PT SMI terlibat setelah PJPK menerbitkan dokumen prakualifikasi
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 112
Risiko Utama PJPK
Alokasi Risiko
Tata Cara Pengaturan dalam Perjanjian
Kuantitas Air Baku
PJPK Salah satu komponen tarif dengan metode fixed cost (tidak terpengaruh kuantitas)
Kualitas Air Baku
PJPK Kompensasi atas biaya pengolahan tambahan/
Demand Risk
PJPK
Formula tarif dengan Fixed Cost dan Variable Cost. Fixed cost harus tetap dibayar walau penyerapan kurang.
No Risiko Pemprov Mitigasi
1 Kuota permintaan air minum curah tidak terpenuhi
Denda ke Badan Usaha
2 Kualitas air minum curah di bawah Permenkes 492/2010
Denda ke Badan Usaha
3 Penyerapan PDAM di bawah kuota
Penerapan prinsip take or pay ke PDAM (90% minimum charge)
4 PDAM telat atau tidak bayar tarif
Dukungan Pemerintah Kab/Kota (sudah tertuang dalam PKD)
Risiko Utama BU
Alokasi Risiko
Tata Cara Pengaturan dalam Perjanjian
Risiko Pembiayaan
Badan Usaha
Penalti/terminasi bila BU gagal mendapatkan pembiayaan
Risiko Konstruksi
Badan Usaha
Denda keterlambatan
Risiko Operasi Badan Usaha
Denda kegagalan kinerja
Pengelolaan Risiko dalam Proyek KPBU SPAM Umbulan
PJPK
(Pemprov
Jatim)
Badan Usaha 5 (lima)
Bupati/Walikota Perjanjian Kerjasama
Daerah (PKD)
Perjanjian Kerjasama
KPBU
Risiko Pemerintah Kab/Kota & PDAM: • Gagalnya Pembangunan & pengoperasian jaringan
distribusi • Tidak terserapnya air minum curah oleh masyarakat • PDAM gagal membayar tarif air minum curah sesuai
kuota dalam PKD (take or pay)
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 113
Peran, Biaya, Manfaat Proyek KPBU SPAM Umbulan
• Membangun dan mengelola: 1. Unit produksi 2. Pipa transmisi 3. 16 Titik Offtake
• Mendanai proyek. • Mengembalikan
fasilitas setelah 25
tahun.
Badan Usaha
Peran
• Bertindak sebagai PJPK sesuai regulasi
• Memberikan dukungan perizinan, pengadaan tanah, konservasi wilayah resapan
• Menerima air dan membayar tarif ke BU & suplai air dan
Pemprov Jatim & PDAB
• Membangun & mengelola jaringan distribusi
• Menerima air dari PDAB dan menyalurkan ke masyarakat
• Membayar tarif kepada
PDAB
Pemkab/ Pemkot & PDA
• Dukungan Kemenkeu: 1. VGF 2. Penjaminan melalui PT
PII • Dukungan PUPR:
1. Pipa tapping & 16 reservoir
2. IPA Rejoso 3. Ijin dan diskon sewa
lahan tol
Pemerintah Pusat
Biaya
• Penanaman Modal PDAB
• Pengadaan tanah • Biaya konservasi
lingkungan
• Investasi Capex • Cost of money • Biaya O & M • Risiko-risiko
(sospol, konstruksi, operasi)
• Biaya pembangunan jaringan distribusi
• Biaya operasi &
pemeliharaan distribusi
• VGF: Rp.818 miliar • Biaya pembangunan pipa
tapping & reservoir • Biaya pembangunan IPA
Rejoso
Manfaat
Finansial: • Potensi PAD • Aset setelah 25 tahun • Pendapatan pajak. Non Finansial: • Peningkatan cakupan
pelayanan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, penghematan biaya kesehatan, perbaikan lingkungan.
Finansial: • Potensi keuntungan
Badan Usaha. Non Finansial: -
Finansial • Potensi keuntungan
PDAM & kontribusi PAD • Pendapatan pajak Non Finansial: • Peningkatan cakupan
pelayanan, memiliki FS DED & Business Plan, tenaga kerja, peningkatan kesehatan masyarakat,
perbaikan lingkungan.
Finansial: • Tarif terjangkau ke
masyarakat Non Finansial: • Program RPJMN 100%
pelayanan air minum & proyek strategis nasional
• Peningkatan cakupan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, penghematan biaya kesehatan, perbaikan
lingkungan.
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 114
PJPK Struktur Utama
Pembentuk Demand
Penguat Struktur Stakeholders
Perizinan Stakeholders
Lain
Pemprov Jatim : 1. Champion: Gubernur Jatim Badan
Penanaman Modal
Dinas PU Cipta Karya
2. Pendukung: Biro Hukum Biro Administrasi
Pembangunan Dinas Pengairan Biro
Perekonomian BPKAD Bappeda UPT Pengadaan
Barang/Jasa BLH Asisten
Gubernur Protokoler
Gubernur
1. Badan Usaha (PT Meta Adhya Tirta Umbulan)
2. Lenders (IIF, SMI, BNI)
3. Sponsor (PT Medco Gas & PT Bangun Cipta Kontraktor)
Pemerintah Kab/Kota, DPRD, dan PDAM: 1. Kab
Pasuruan 2. Kota
Pasuruan 3. Kab Sidoarjo 4. Kota
Surabaya 5. Kab Gresik
1. Kementerian Keuangan: PDF VGF Dukungan Lain (DAK Kab
Pasuruan) 2. Kementerian PUPR: Kementerian Sektor Dukungan Pipa Offtake &
Reservoir Dukungan Fasilitas untuk
Sumber Air Cadangan Dukungan Perizinan di
Jalan Tol & Jalan Nasional 3. PT PII:
Penjaminan Inrastruktur 4. Kemenko Perekonomian &
KPPIP: Koordinasi stakeholders & debottlenecking
5. DPRD: Persetujuan Kerjasama
6. Kejaksaan Tinggi Jatim Legal Opini Perjanjian Kerjasama
1. 4 Operator Jalan Tol
2. Balai Jalan Nasional
3. 5 Dinas Bina Marga Kab/Kota
4. 4 Developer Swasta
5. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
6. BBWS Bengawan Solo
7. BLH Kab Pasuruan
8. PTPN X & XI 9. Ditjen
Perkeretaapian 10. PT KA 11. Kantor Tanah
Kab Pasuruan (untuk Pengadaan Tanah
1. Bappenas 2. LKPP 3. BKPM 4. BPJT 5. Konsultan 6. Lembaga
Int’l 7. LSM 8. Universitas 9. dsb
+ 13 instansi 6 institusi 15 instansi 6 instansi 22 instansi + 8 institusi
+ 80 instansi/institusi
Stakeholders Mapping
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 115
2. KPBU Palapa Ring
RINGKASAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Estimasi Biaya Modal Paket Barat: USD 92.504.000 ≈ Rp 1,28 Triliun Paket Tengah: USD 99.250.000 ≈ Rp 1,38 Triliun Paket Timur: Rp 5.097.926.900.000,- *keterangan: USD 1 ≈ Rp 13.800
Rencana Masa Kerjasama
± 18 bulan konstruksi dan 15 tahun masa operasi untuk masing-masing paket
Target Post Tax WACC
- Paket Barat dan Tengah: 12,5% (DER 80:20, Equity Return 20%, Senior debt rate 14%)
- Paket Timur: 12,5% (DER 80:20, Equity Return 25%, Senior debt rate 12,3%)
STATUS PROYEK (PER 30 OKTOBER 2016)
Availability Payment
Persetujuan Prinsip dari Menteri Keuangan telah diperoleh tanggal 6 Oktober 2015
Penjaminan Persetujuan prinsip penjaminan dari PT PII telah diperoleh tanggal 20 November 2015 (Paket Barat dan Tengah) dan 20 Mei 2016 (Paket Timur)
Status Proyek
- Paket Barat: Financial Close telah dipenuhi pada tanggal 11 Agustus 2016
- Paket Tengah: Financial Close telah dipenuhi pada tanggal 29 September 2016
- Paket Timur: Financial Close telah dipenuhi pada tanggal 29 Maret 2017
RASIONALITAS PROYEK
Target nasional Proyek Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019
Kebutuhan telekomunikasi
Tulang punggung (backbone) sistem telekomunikasi nasional
Peran serta pemerintah
Daerah yang belum terjangkau merupakan daerah terpencil dengan kontur geografis yang sulit dan potensi pengguna yang relatif kecil
STRUKTUR KERJA SAMA
PJPK Kementerian Komunikasi dan Informatika
Peran Swasta
Penyusunan desain teknis & pekerjaan sipil
Penyediaan dan pengoperasian jaringan tulang punggung
Pendanaan selama masa konsesi
ASPEK TEKNIS
Teknologi Jaringan serat optik atau microwave jika kondisi geografis tidak memungkinkan
Profil Umum dan Struktur Proyek
KPBU Palapa Ring
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 116
Struktur Kerja Sama
Peran PJPK Kementerian Komunikasi dan Informatika (akan dialihkan ke BP3TI menunggu pejabat BP3TI definitif)
PJPK berkewajiban melakukan pembayaran periodik (AP) kepada Badan Usaha Pelaksana
Peran Swasta Penyusunan desain teknis & pekerjaan sipil
Penyediaan dan pengoperasian jaringan tulang punggung
Pendanaan selama masa konsesi
Access Charge
Access Charge yang diterima dari
pengguna jaringan merupakan pendapatan BP3TI dan tidak mempengaruhi jumlah AP.
Demand Risk menjadi risiko yang
ditanggung oleh PJPK.
Skema Bisnis dan Struktur Kerjasama: Proyek KPBU Palapa Ring
Existing Backbone Network
Procured Backbone Network
Last Mile
Service Operator
Network Operator
BP3TI
Lingkup Proyek yang ditawarkan
Ekuitas/
Sponsor
Kominfo
BP3TI
Badan
Usaha
Kreditor
Perjanjian
Penjaminan
Pengguna Jaringan
Access Charge
Layanan Jaringan
Availability Payment
Perjanjian Regres
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 117
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Skema Ketersediaan Layanan
PJPK
Badan Usaha Pengguna Akhir
Perjanjian Kerjasama
Penyediaan Layanan
Pembayaran Tarif
Availability Payment
a) Pembayaran dari Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (PJPK)/Pemilik Proyek atas
ketersediaan layanan kepada Badan Usaha
b) Diberikan untuk proyek dimana:
Badan Usaha tidak menerima pembayaran tarif
dari pengguna akhir.
Output dari layanan mudah untuk didefinisikan
atau dimonitor.
Permintaan/pendapatan sulit untuk diprediksi
dan sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi
operasional.
Kualitas layanan lebih penting dibanding
maksimalisasi pendapatan.
Mendorong risiko permintaan ke publik
sehingga dapat menurunkan premi risiko cost of
capital dari Badan Usaha.
Memberikan insentif kepada Badan Usaha
untuk melakukan efisiensi dalam konstruksi,
operasi dan pemeliharaan.
Jika output dari layanan kurang dari yang
dipersyaratkan di dalam Perjanjian Kerjasama
maka akan dilakukan pengurangan nilai
Availability Payment yang dibayarkan.
Formula Availability Payment (AP) =
CAPEX + OPEX + MARJIN
Prinsip Dasar dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR 118
Avaibility Payment dalam Proyek KPBU Palapa Ring
• Setiap penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO).
• Besaran Kontribusi KPU/USO dipungut sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (Permen Kominfo No 45 Tahun 2012). Kontribusi KPU/USO merupakan PNBP.
• Penggunaan Kontribusi KPU/USO adalah penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan penyediaan Ekosistem TIK di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika dan untuk kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan. (Permen Kominfo Nomor 25 tahun 2015)
• Pengelolaan Kontribusi KPU/USO dan pelaksanaan penggunaannya dikelola oleh BLU milik Kominfo yaitu BP3TI.
• Keuntungan menggunakan BLU: 1. BLU memiliki fleksibilitas untuk mengelola
organisasinya 2. Penganggaran multiyears 3. Dapat merekrut profesional ke dalam organisasi 4. Implementasi good corporate governance, termasuk
kontrol terhadap kualitas sistem organisasi • Program yang telah dilaksanakan BP3TI dengan
menggunakan Kontribusi KPU/USO: 1. Pembangunan BTS di daerah terpencil, tertinggal
dan terluar 2. Penyiaran di daerah perbatasan 3. Desa Broadband Terpadu 4. Palapa Ring
Universal Service Obligation (USO) dan BP3TI Cap I
Cap II
Cap III 5 tahun
Cara Perhitungan Avaibility Payment di Palapa Ring
AP Service Level Agreement = CCRP + OPEX
CCRP = (debt and interest payment) + equity repayment CCRP = capital cost recovery payment Opex = operation and maintenance cost (termasuk biaya jika
terjadinya cable cut, dan besaran opex dilakukan annual adjustment inflation)
Metoda perhitungan AP Service Level Agreement belum termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
• Pembayaran akan dilakukan setelah proyek selesai dibangun dan siap beroperasi secara komersial
• Pembayaran dilaksanakan setiap bulan dalam Rupiah • Nilai pembayaran AP setiap bulan merupakan nilai AP tahunan
dibagi 12 • Pembayaran AP bulanan disesuaikan dengan aktual SLA pada
setiap kota • Walaupun mayoritas biaya dalam USD, perubahan atas kurs
menjadi risiko yang perlu ditanggung/dimanage oleh Badan Usaha Pelaksana
Ketentuan Pembayaran AP di Palapa Ring
119 Pedoman Prinsip Dasar Dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR
Referensi
Dikun, Suyono et al. (2010). Merancang Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta Pada Pembiayaan Proyek Infrastruktur
Kereta Api , Laporan Akhir Hibah Strategis Nasional 2010
LKPP & MCAI. 2016. Basic Module: Capacity Building on Public Private Partnership. Indonesia
PPIAF. 2012. Publik-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF). PPPs: An Introduction
UNESCAP. N.d. E-learning series: Module 1. PPP Concept, Benefits and Limitations. Thailand
Yescombe, E.R. (2007). Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. Butterworth-Heinemann, Oxford:
Elsevier Ltd.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur. LKPP. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 08/2015 tentang Pembayaran
Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Kementerian Keuangan. Jakarta
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Jakarta
120
Pedoman Prinsip Dasar Dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi. Kementerian Perhubungan.
Jakarta
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Penyediaan Infrastruktur Sesuai Dengan Lingkup Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum.
Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III 2015-2019, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 19 tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta
121 Pedoman Prinsip Dasar Dan Kelembagaan Penerapan KPBU Bidang PUPR
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 08/2015 tentang Pembayaran
Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Kementerian Keuangan. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta
Republik Indonesia. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III 2015-2019. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. 2014. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara.
Jakarta
Tim Penyusun