dipersembahkan oleh gunakan produk dalam negeri untuk

Gunakan Produk Dalam NegeriUntuk Kemajuan Indonesia

Dipersembahkan Oleh

3

Sambutan

PelindungDR. Ir. Imam Haryono, M. Sc.

Pimpinan Umum/Penanggung JawabDrs. Mujiyono, MM.

Dewan PembinaInspektur IInspektur IIInspektur IIIInspektur IV

Pemimpin RedaksiDrs. Singgih Budiono

Redaktur PelaksanaDrs. Edy Waspan, MM.

Maria Haida, S.SosIr. Liliek Widodo, M.Si.

Edwardsyah Nurdin, B.Sc.Trinanti Sulamit, S.I.Kom.

EditorCiendy Martha Gayatri, ST.

Denny Chandra, S.Kom.Hariadi Amri, SH.

Dyan Garneta Paramita Sari, S.T.P.

Desain GrafisArga Mahendra, SH.

FotograferY.L. Didid Kristiawan, S.T.

Ginanjar Mardhikatama, SE

Tenaga SekretariatAgung Tri Utomo, A.Md.

Afininda Siti Murni, A.Md.

SOLUSI Majalah Pengawasan

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian PerindustrianJL. Gatot Subroto Kav.52-53 Lt. 4 - Jakarta 12950

Telp : 021 - 5251108 Email : [email protected]

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : [email protected]

Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Majalah Pengawasan SOLUSITerbit Per Triwulan

SOLUSI Maret 2011

SambutanInspektur JenderalKementerian Perindustrian

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas lahirnya Majalah Pengawasan SOLUSI, yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Penerbitan Majalah Pengawasan SOLUSI merupakan bentuk komitmen terhadap pentingnya informasi dan komunikasi yang terbuka bagi peningkatan kualitas nilai-nilai pengawasan yang independen, akuntabel, obyektif dan transparan dalam mewujudkan good governance dan clean government. Oleh karena itu saya menyambutnya gembira disertai harapan semoga komitmen itu tetap terjaga.

Dengan terbitnya majalah ini, informasi dan pemikiran tentang pengawasan dapat disampaikan kepada publik secara terbuka; dan diharapkan dapat menjadi umpan-balik bagi lahirnya gagasan-gagasan konstruktif dan inovatif di bidang pengawasan. Melalui penerbitan majalah ini diharapkan dapat memacu para aparat pengawasan internal, khususnya Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, untuk terus berkiprah dan meningkatkan perannya dalam meningkatkan kinerja Kementerian Perindustrian dan meminimalisir bentuk-bentuk penyimpangan melalui pengembangan kompetensi dan profesionalisme dalam bentuk tulisan ilmiah populer.

Kepada para pengasuh Majalah Pengawasan SOLUSI, saya berharap agar terus mendedikasikan diri bagi peningkatan kualitas dan keberlangsungan penerbitannya, sampaikan gagasan-gagasan konstruktif dan inovatif, serta berikan informasi yang transparan tentang pengawasan; dan jadikan Majalah Pengawasan SOLUSI sebagai wahana memajukan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan warga Kementerian Perindustrian.

Terima kasih dan selamat berkarya.

ISSN : 2088 - 0073

SOLUSI Maret 2011 SOLUSI Maret 2011 4 5

Secangkir Kopi

Pada dekade 80-an dikenal suatu istilah dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Pengawasan Melekat (Waskat) sebagai bentuk tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan sistem pengendalian intern pemerintah, Ta n g g u n g J awa b K e u a n g a n N e g a ra . dengan unsur-unsurnya : pengorganisasian, Persoalannya adalah, setelah dua tahun lebih personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, SPIP diluncurkan, sejauh mana implementasi pencatatan, pelaporan dan reviu intern. Dalam penerapannya di lapangan?perkembangannya, waskat agaknya tidak Mengimplementasikan SPIP tentu saja cukup mampu menjadi suatu sistem tidak semudah membalik telapak tangan. pengendalian intern yang memadai. Kendati Mengimplementasikan sebuah sistem, apalagi demikian, waskat telah menjadi cikal-bakal dalam suatu institusi birokrasi pemerintah, bagi lahirnya Sistem Pengendalian Intern tentulah membutuhkan waktu yang panjang.Pemerintah (SPIP) yang dikeluark an Dimintai tanggapannya mengenai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 upaya implementasi SPIP pada institusi Tahun 2008. pemerintah, Timotius Tarigan, Auditor pada

S P I P b e r d a s a r k a n p e r a t u r a n Deputi Perekonomian BPKP dalam acara pemerintah tersebut terdiri dari lima unsur, Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern yakni: lingkungan pengendalian, penilaian Pemerintah yang diselenggarakan oleh risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan I n s p e k t o r a t J e n d e r a l K e m e n t e r i a n komunikasi serta pemantauan pengendalian Perindustrian menyatakan bahwa, SPIP intern. Masing-masing unsur wajib diciptakan memiliki karakteristik yang tidak bisa oleh pimpinan instansi pemerintah melalui diimplementasikan sekaligus, melainkan berbagai cara yang konstruktif dan kondusif. dilakukan secara bertahap. Bahkan boleh

Kelahiran SPIP tidak terlepas dari dik ata bahwa penyelenggaraan SPIP dicanangkannya paket undang-undang merupakan proses yang berkelanjutan dan

bersifat never ending process, sehingga keuangan negara, yang terdiri dari Undang-melampaui batas tahun anggaran. SPIP juga undang Nomor 17 tahun 2003 tentang harus dilihat secara menyeluruh dan Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 terintegrasi.tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Mengingat Peraturan Pemerintah Hambatan utama adalah mengubah sikap dan tentang SPIP memang terbilang baru, dapat perilaku jajaran aparat instansi pemerintah. dimaklumi jika banyak instansi pemerintah, Dan hambatan itu akan semakin besar apabila baik pusat maupun daerah yang belum pimpinan instansi pemerintah t idak sepenuhnya mengimplementasikan sistem memberikan komitmen, keteladanan dan pengendalian intern dimaksud. Umumnya kemauan baik untuk menerapkan SPIP secara kegiatan yang dilakukan baru sebatas konsisten dan konsekuen. sosialisasi dan penyelenggaraan diklat tentang Mengingat pentingnya implementasi SPIP. Beberapa Kementerian ada yang sudah SPIP pada setiap instansi pemerintah, SOLUSI m e m u l a i d e n g a n s u n g g u h - s u n g g u h menyajikan tulisan tentang Implementasi SPIP, membangun dan mengembangkan sistem dilengkapi wawancara dengan nara sumber dan prosedur yang mengacu kepada SPIP. dari BPKP serta tulisan tentang SPIP dan APIP.

Berkaitan dengan upaya implementasi Di samping SPIP, kami juga menyajikan SPIP, Inspektorat Jenderal Kementerian laporan tentang Pedoman Penggunaan Perindustrian akan membangun kerja sama Produk Dalam Neger i (P3DN) dalam dengan BPKP. Tahap pertama yang akan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tema ini dilakukan adalah tahap persiapan, yang memang lebih berkaitan dengan sektor mencakup kegiatan-kegiatan penyusunan industri, namun aparat pengawasan perlu peraturan, pembentukan satuan tugas, untuk mengetahuinya. Aparat pengawasan pemahaman (knowing) dan pemetaan yang melakukan pengawasan terhadap (mapping). pengadaan barang/jasa pemerintah, tentu

Kemudian akan dibentuk Satuan Tugas akan melihat aspek P3DN. Peraturan Presiden (Satgas) penyelenggaraan SPIP, baik di tingkat Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Kementerian maupun di tingkat Satuan Kerja. Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Satgas ini akan memegang peranan penting Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, dalam pelaksanaan seluruh tahapan j e l a s - j e l a s m e m u a t a t u r a n u n t u k penyelenggaraan SPIP. Oleh karena itu bagi mengutamakan produksi dalam negeri dalam calon anggota Satgas akan diikutkan dalam p e n g a d a a n b a r a n g / j a s a d i i n s t a n s i Diklat SPIP. pemerintah. Untuk Anda semua kami

Mengimplementasikan SPIP dalam sampaikan: Selamat Membaca ! instansi pemerintah memang bukan pekerjaan sederhana dan dapat selesai sekaligus. Banyak Edwardsyah Nurdintantangan dan hambatan yang akan dihadapi.

Tentang

SPIP


AnalisaJendela Kita

Implementasi Manajemen Aset Negara,Guna Optimalisasi Pelayanan Publik

SPIP dan APIP

Sudah menjadi rahasia umum bahwa anggaran yang terbatas? Solusi permasalahan sumber pendanaan untuk pengadaan aset di tersebut adalah dengan menerapkan Republik ini sangat terbatas, sementara manajemen aset yang baik di instansi kebutuhan peningkatan pelayanan publik pemerintah.tidak bisa ditawar. Pemerintah melalui anggaran belanjanya mengalokasikan dana Apa itu Manajemen Aset?yang besar untuk investasi dalam bentuk aset. Namun investasi/aset tersebut tidak secara Manajemen aset adalah suatu proses yang langsung menghasilkan pendapatan bagi secara sistematis dirancang untuk dapat pemerintah alih-alih justru menimbulkan m e m e l i h a r a , m e n i n g k a t k a n d a n komitmen untuk mempertahankan manfaat m e n g o p e r a s i o n a l i s a s i k a n a s e t g u n a melalui alokasi anggaran untuk pemeliharaan mewujudkan dan memelihara tujuan dan rehabilitasi. pemanfaatan aset yaitu memberikan

P e r m a s a l a h a n n y a , b a g a i m a n a pelayanan publik secara optimal secara efektif pemerintah dapat tetap mempertahankan dan efisien dengan sumber pendanaan yang manfaat dari aset yang telah terbangun guna terbatas (cost effectively).memenuhi pelayanan publik dengan

Oleh : Agus Riyanto

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Baristand Industri Palembang,Solid Memegang Komitmen

Geliat Batik JumputanAla Pramesti Gita

Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penggunaan

Produksi Dalam Negeri (P3DN)

Internal Audit yang Efisien dan Bermanfaat

Implementasi Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Strategi Percepatan

Pemberantasan Korupsi

di Lingkungan Kementerian

Perindustrian

Tantangan Auditor Internal

dalam Mengahadapi Peran Baru Sebagai Counseling Partner

11

20

22

32

26

38

41

49

52

ISSN : 2088 - 0073

Pejabat Fungsional Auditor, Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP


Mengapa manajemen aset perlu diterapkan di konsisten. Kadang pemerintah mengambil instansi pemerintah? kebijakan beresiko dengan mengalokasikan

1) Tuntutan Perubahan Sistem, dana yang terbatas untuk memelihara, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang meningkatkan dan operasionalisasi aset. Keuangan Negara mewajibkan Presiden dan P e m e r i n t a h l e b i h m e n i t i k b e r a t k a n G u b e r n u r / B u p a t i / W a l i k o t a u n t u k pengalokasian anggaran untuk kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembangunan aset. Hal tersebut menuntut pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan manajemen aset yang baik untuk mewujudkan keuangan. Hal ini secara tidak langsung pelayanan publik yang tetap andal.mengubah gaya operasi manajemen di 4) Tuntutan Akuntabilitas dan instansi pemerintah yang sebelumnya berpola Transparansi Publik, Pada era good a d m i n i s t r a s i k e u a n g a n ( f i n a n c i a l governance saat ini, akuntabilitas dan a d m i n i s t ra t i o n ) menjadi pengelolaan transparansi publik mutlak dilaksanakan. Salah keuangan (financial management). Informasi satu sistem pendukungnya yakni dengan aset dalam LKPP (neraca) dituntut akurat dan menerapkan sistem manajemen aset agar reliable sehingga aset negara yang dikelola masyarakat dapat memonitor kinerja instansi dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk pemerintah terkait efektivitas dan efisiensi kesejahteraan rakyat. pengelolaan aset negara.

2) Hambatan Personil, Dalam suatu Instansi Pemerintah tidak jarang suatu Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan sangat bergantung menerapkan manajemen aset, antara lain:pada satu orang (depend on person) dan tidak bergantung pada sistem. Misalnya, untuk mendapatkan data aset hasil pengadaan Perencanaan dan pemrograman harus jelas tahun 2005, seringkali kita harus menanyakan dan fokus menerapkan manajemen aset guna ke mantan pimpinan proyek yang melakukan mewujudkan pelayanan publik yang andal, pengadaan aset tersebut karena pejabat yang bukan sekedar proyek yang mengakibatkan menangani saat ini tidak memiliki datanya. pemborosan keuangan negara.

Data BMN menjadi kurang memadai (2) Misi yang Jelas sebagai Pengarah dan berujung pada opini disclaimer BPK (Mission Driven) Misi yang akan diwujudkan tehadap Laporan Keuangan Pemerintah. harus jelas. Misi tersebut bukan misi yang Perubahan kultur pengelolaan aset yang mengada-ada, namun telah tercermin dalam bergantung ke orang harus berubah menjadi rencana stratejik dengan parameter kinerja pengelolaan aset yang sistematis. yang jelas.

3 ) M e n i n g k a t n y a K e b u t u h a n (3) Berorientasi pada Sistem (System Anggaran, Pada masa resesi saat ini, sumber O r i e n t e d ) E f e k t i v i t a s i m p l e m e n t a s i pendanaan dan kebutuhan pembiayaan yang manajemen aset tidak boleh bergantung pada sudah t idak s ink ron menuntut pola orang di belakangnya, melainkan harus pengelolaan anggaran dengan penetapan s i s te m at i s s e h i n g g a s i a p a s a j a a s a l prioritas pembangunan yang jelas dan berkompetendapat menjalankannya.

( 1 ) Fo k u s p a d a K e p e n t i n g a n M a s y a r a k a t ( C u s t o m e r F o c u s e d )

(4) Berwawasan ke Depan (Long Term Informasi yang andal dan reliable terkait aset, in Outlook), Sistem yang dirancang harus serta mudah diakses dan digunakan untuk berwawasan ke depan dan membantu mendukung proses pengendalian asetpimpinan untuk mengambil keputusan dan (6) Fleksibel (Flexible), Sistem memanfaatkan aset secara optimal (risk manajemen aset harus dirancang fleksibel management) sehingga dapat dengan mudah disesuaikan

(5) Mudah Diakses dan Digunakan dengan perkembangan teknologi dan (Accessible and User Friendly), Sistem pemenuhan kebutuhan stakeholders. manajemen aset harus dapat menghasilkan

Analisa Analisa

A GENERIC ASSET MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM COMPONENTS

Goals and Policies(Reflects Custumer Input)

Asset Inventory

Budget /Allocations

Conditions Assessmentand Performance

Modeling

Alternatives Evaluationand Program

Optimalization

Short - and Long-Range Plans

(Project Selection)

Program Implementation

Performance Monitoring(Feedback)

KEY QUESTIONS

What is our mission? What are our goals and policies ?

What is included in our inventory of assets ?

What is the value of our assets? What are theirfunctions? What services do they provide?

What was the past condition and performanceof our assets?What is the current and predictedfuture condition and performance of our assets?

How can we preserve, maintain, or improve ourassets to ensure the maximum useful life and provide acceptable service to the public?

What resources are available? What is the budgetlevel? What is the projected level of futureFunding?

What investment options may be identifiedwithin and among asset component classes?What are their associated costs and benefits? Which option, or combination of options, is“Optimal?”

What are the consequences of not maintainingour assets? How can we communicate theimpact of the condition and performance of ourassets on the system and end user?

How do we monitor the impact of our decisions?How do we adjust our decision-making frameworkwhen indicated?

How can we best manage our assets in order to least inconvenience the motoring public whenwe repair or replace these facilities?


Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan melalui pembuatan kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) terkait (SPIP) didasarkan pada Peraturan Pemerintah SPIP tersebut.N o m o r 6 0 t a h u n 2 0 0 8 . U n t u k

Tahap keempat adalah internalisasi mengembangkan SPIP di Instansi Pemerintah, (forming) yaitu tahapan untuk membangun ada lima tahapan yang harus dilalui. Pertama,

knowing unsur-unsur yang ada dalam SPIP. Kegiatan tahap pemahaman ( ), pada tahap ini yang dapat dilakukan adalah dengan semua pihak mulai dari tingkat pimpinan mengimplementasikan unsur-unsur tersebut hingga level pegawai yang terendah, harus dan melakukan internalisasi kepada seluruh diberi pemahaman yang baik tentang SPIP. Hal pihak yang ada di dalam institusi.ini juga sekaligus menyamakan persepsi

Tahap kelima adalah pengembangan tentang penerapan SPIP di tataran institusi berkelanjutan (performing). Pada tahapan ini, tersebut. Tahapan ini bisa diaplikasikan melalui bila SPIP telah dijalankan dengan baik dan kegiatan sosialisasi dan diklat.

mapping manfaatnya telah dirasakan oleh seluruh Tahap kedua, pemetaan ( ) yaitu mengenal kondisi, tujuan dan gap yang ada pihak, maka yang perlu dilakukan adalah pada suatu institusi. Dalam hal ini BPKP dapat melakukan monitoring dan evaluasi.memberi bantuan dan konsultasi untuk Melalui tahapan-tahapan tersebut, memetakan institusi tersebut (diagnostic yang bisa dilakukan secara berjenjang assessment). ataupun paralel, maka penerapan SPIP akan

Tahap ketiga, infrastuktur (norming) berjalan lebih mudah. Sistem ini memang yaitu membangun fondasi atau infrastruktur membutuhkan proses yang panjang, atau pendukung sistem. Penerapannya dapat bahkan bisa dibilang never ending process.

Aktual

Dalam merancang suatu Sistem dukungan teknologi informasi yang telah ada Manajemen Aset, terdapat beberapa hal yang dapat mendukung implementasi sistem harus dicakup, meliputi: manajemen aset.

1) Strategic goals, 2) Inventory of assets (physical and human resources), 3) Valuation of Simpulana s s e t s, 4) Q u a n t i t a t i v e co n d i t i o n a n d performance measures, 5) Measures of how well 1 ) K e t e r b a t a s a n a n g g a r a n strategic goals are being met, 6) Usage p e m e l i h a r a a n , p e n i n g k a t a n d a n information, 7) Per formance prediction operasionalisasi aset menuntut adanya capabilities, 8) Relational database to integrate perubahan dalam pola pengelolaan aset di i n d i v i d u a l m a n a g e m e n t s y s t e m s , 9 ) instansi pemerintah.Consideration of qualitative issues, 10) Links to 2) Pengelolaan aset di instansi the budget process, 11) Engineering and pemerintah tidak hanya dengan penerapan economic analysis tools, 12) Useful output, sistem akuntansi BMN yang menyajikan effectively presented, 13) Continuous feedback informasi nilai dan kondisi BMN, namun juga procedures dukungan sistem agar aset dipelihara,

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan ditingkatkan dan dioperasionalisasikan lebih dalam merancang sistem manajemen aset : optimal.

(1) Organizational goals, policies and 3) Pola pengelolaan aset di instansi budgets, Apakah tujuan organisasi dapat pemerintah diwujudkan melalui sistem dicapai dengan penerapan sistem tersebut? m a n a j e m e n a s e t ya n g b a i k d e n g a n B a g a i m a n a k e b i j a k a n mempertimbangkan aspek; Organizational pengimplementasiannya? Apakah anggaran goals, policies and budgets, integration and t e r s e d i a u n t u k m e n j a m i n p r o s e s technical information.pembangunan, memelihara dan peningkatan 4) Penerapkan sistem manajemen aset keandalan sistem secara keberkelanjutan? diharapkan dapat memberikan landasan yang

(2) Integration, Bagaimana sistem kuat guna implementasi sistem pengendalian tersebut akan diintegrasikan dengan sistem aset terkait pemrograman, pembangunan, lainnya; sistem penganggaran, sistem peningkatan, rehabilitasi aset maupun akuntansi, sistem informasi manajemen o p e r a s i o n a l i s a s i a s e t d e n g a n t e t a p maupun sistem pengembangan SDM. memprioritaskan terselenggaranya pelayanan

(3) Technical Information, Bagaimana publik yang andal.

Analisa

Daftar Pustaka :1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah3. U.S Departemen of Transportation, December 1999. Asset Management Primer4. John Woodhouse, The Woodhouse Partnership LTD. Asset Management Processes & tools5. The Departement of Local Government, Sydney. Asset Management Planning for NSW Local Government6. Sir Michael Lyons, December 2004. Toward Better Management of Public Sector Asset, A Report to the Chancellor of the Exchequer.

Implementasi

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

(SPIP)

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Oleh : Mujiyono


perubahan dalam struktur pengendalian: Pengujian Sistem Pengendalian InternApakah pengendalian dipantau secara

memadai Apakah terdapat tindak lanjut Untuk dapat mengetahui apakah suatu t e r h a d a p p e ny i m p a n g a n d a r i u n s u r instansi memiliki Sistem Pengendalian Intern pengendalian yang berlaku Apakah yang baik atau tidak, dapat dilakukan prosedur prosedur yang ditetapkan oleh pengujian dengan menggunakan Daftar organisasi telah dilengkapi penghargaan dan Pertanyaan berikut :sanksi? Apakah terdapat pengecekan silang antara para pimpinan dalam pelaksanaan 1. Lingkungan Pengendalian tugas organisasi?

Apakah ada D. Struktur Organisasi Apakah struktur kebijakan atau aturan intern secara tertulis organisasi yang ada ditetapkan dengan yang memberikan sanksi terhadap pegawai p e r a t u r a n t e r t e n t u s e r t a t e l a h y a n g m e l a k u k a n k e c u r a n g a n a t a u menggambarkan tugas pokok, fungsi, ket idakju juran? Kemudian sudahk ah tanggung jawab dan wewenang bagi setiap dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada pegawai? Apakah struktur organisasi telah seluruh pegawai? Apakah terdapat memberikan kecukupan kerangka kerja secara contoh/te ladan d i organisas i da lam k e s e l u r u h a n u n t u k m e r e n c a n a k a n , pelaksanaan kebijakan atau aturan? Apakah mengarahkan dan mengawasi pekerjaan? pegawai yang melanggar peraturan dikenakan Apakah struktur organisasi telah memfasilitasi sanksi oleh atasannya? Apakah setiap tugas kecukupan arus informasi?dapat dimengerti dengan jelas oleh setiap

pegawai?E. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Apakah telah terdapat uraian tugas untuk masing-masing pegawai? Dan apakah Apakah dilakukan pengujian terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk pegawai yang akan menduduki jabatan setiap tugas telah dinyatakan secara tertulis tertentu? Apakah terdapat diklat atau sehingga pelaksana tugas tahu wewenang dan kursus untuk meningkatkan pengetahuan tanggungjawabnya? Apakah terdapat pegawai? Diklat atau kursus tersebut telah sanksi bagi pegawai yang tidak melaksanakan sesuaikah dengan yang dibutuhkan oleh tugas? Dan adakah prosedur pendelegasian pegawai? Apakah ada program baik formal tugas dan wewenang kepada pegawai untuk maupun informal untuk kegiatan orientasi dan melaksanakan suatu pekerjaan?pelatihan pegawai baru? Apakah ada

pedomannya? Apakah terdapat dukungan F. Kebijakan dan praktek yang terkait dari organisasi bagi pegawai yang ingin

Apakah melanjutkan pendidikan? dengan Sumber Daya Manusia perektrutan pegawai dilatarbelakangi oleh kebutuhan organisasi? Apakah prosedur-prosedur yang diterapkan dalam melakukan Apakah pimpinan berupaya keras untuk suatu pekerjaan telah mudah dipahami? merealisasikan setiap rencana atau program Apakah promosi pegawai didasarkan pada yang telah ditetapkan dan tidak menganggap pertimbangan prestasi, kepangkatan atau sebagai formalitas belaka? Apakah dalam senioritas? Apakah setiap mutasi pegawai menetapkan keputusan telah didiskusikan mempertimbangkan kemampuan teknis antara atasan dengan bawahan? Apakah pegawai dengan kebutuhan teknis unit kerja?manajemen terlibat dalam perancangan

A. Integritas dan Nilai Etika :

B. Komitmen terhadap Kompetensi:

C. Gaya operasi dan filosofi manajemen :

(a)(b)

(4)

(5)

(1)(1)

(2)(2)

(3)(3)

(4)

(1)(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)(1)

(3)

(2) (4)

(3)

( 5 ) (1)

(1)

(2) ( 2 )

(3)( 3 )

(4)(4)

(5)

(6)

(1)

(1)(2)

(2)

(3)(3)

(4)(4)

(1)(1)

(2)(2)

Apak ah terdapat kebi jak an untuk C. Identifikasi Risiko Apakah identifikasi melakukan rotasi tugas diantara pegawai? risiko sudah diperhitungkan dalam rencana

jangka pendek dan rencana strategis jangka G. Kegiatan Pengawasan Apakah auditor panjang? Apakah sudah diidentifikasikan internal melakukan audit dan reviu atas risiko-risiko sebagai akibat dari ketentuan dan kegiatan entitas secara independen? p e r a t u r a n b a r u ? A p a k a h s u d a h Apakah ruang lingkup audit intern ditetapkan diidentifikasikan risiko-risiko sebagai akibat dengan jelas, dan kegiatannya dilaksanakan dari interaksi dengan entitas lainnya baik di tepat waktu dan dapat diandalkan? Apakah d a l a m m a u p u n d i l u a r l i n g k u n g a n pengawasan intern ditujukan pada perbaikan p e m e r i n t a h a n ? A p a k a h s u d a h organisasi dan apakah telah ditetapkan dipertimbangkan risiko-risiko sebagai akibat prosedur yang mengatur tindak lanjut atas dari penciutan entitas? Apakah sudah hasil pengawasannya? Apakah fungsi diidentifikasikan risiko-risiko potensial akibat auditor internal mereviu sistem dan kegiatan dari proses yang terdesentralisasi? Apakah entitas serta menyediakan informasi, analisa, sudah dipertimbangkan risiko-risiko yang perkiraan,rekomendasi dan konsultasi kepada berkaitan dengan SDM, seperti rencana manajemen telah dilaksanakan dengan baik? suksesi, ketidakcukupan kompensasi dan

benefit untuk dapat tetap kompetitif dengan pegawai sektor swasta? Apakah sudah 2. Penilaian Risikodipertimbangkan risiko-risiko akibat dari b e l a n j a p r o g r a m y a n g t i d a k t e p a t , A. Penetapan Tujuan Organisasi Apakah pelanggaran prinsip pengendalian dana, atau pimpinan organisasi telah menetapkan tujuan ketidakpatuhan lainnya.umum organisasi dalam bentuk visi, misi,

tujuan, dan sasaran? Dan apakah visi, misi, D. Analisa Risiko Apakah telah ditetapkan tujuan, dan sasaran organisasi sejalan dengan kriteria dalam menetapkan tingkat risiko program yang telah ditetapkan? Apakah rendah, sedang, dan tinggi? Apakah risiko visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang diidentifikasi dan dianalisa relevan t e r s e b u t c u k u p s p e s i f i k d a n d a p a t dengan tujuan operasional entitas? Apakah diaplikasikan oleh organisasi? Apakah sudah ada penentuan tentang bagaimana rencana strategis mendukung visi, misi, tujuan, mengelola atau meminimalkan risiko dengan dan sasaran organisasi dan memperhatikan baik? Apakah sudah ditetapkan aktivitas alokasi sumber daya dan skala prioritas? pengendal ian untuk mengelola dan Apakah rencana strategis dan anggaran meminimalisasi risiko tertentu pada level didesain melalui berbagai tingkatan pimpinan operasional entitas, serta apakah ada organisasi?pemantauan atas implementasinya?

B. Penetapan Tujuan Operasional EntitasE. Mengelola Risiko akibat Perubahan Apakah semua aktivitas telah di reviu secara Apakah risiko-risiko akibat kondisi yang periodik untuk memastikan aktivitas-aktivitas b e r u b a h s e c a r a s i g n i f i k a n s u d a h tersebut tidak menyimpang dari tujuan diperhitungkan sehingga akibatnya dapat operasional dan rencana strategis entitas? diantisipasi? Apakah entitas telah Apakah sumber daya yang diperlukan untuk memberikan perhatian terhadap risiko akibat mendukung pencapaian tujuan sudah rekrutmen pegawai baru yang menempati diidentifikasikan? posisi penting atau tingkat penggantian pegawai yang tinggi?

Aktual Aktual


(3)

(4) (1)

(2)

(1)

(1)

(2)(2)(3)

(3)

(4)

(1)(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

(1)(2)

(2)(3)(3)

(1)(1)

(2)

Apakah terdapat mekanisme untuk menilai tersebut telah dilakukan reviu dan validasi risiko akibat pengenalan sistem informasi yang secara periodik.baru dan risiko yang melibatkan pelatihan pegawai untuk menggunakan sistem baru? E. Memisahan tugas atau fungsi : Apakah Apakah sudah ada pertimbangan tentang kewenangan untuk mengendalikan seluruh risiko akibat pengenalan teknologi dan aplikasi aktivitas kunci dipisahkan Apakah terdapat baru? pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam

otorisasi, penyetujuan (approval), pemrosesan, pencatatan, pembayaran/penerimaan uang, 3. Aktivitas Pengendalianaudit, dan fungsi penyimpanan.

A. Pelaksanaan reviu oleh manajemen pada F. Mereviu otorisasi kepada personil tingkat atas (top-level reviews) : Apakah tertentu dalam melakukan suatu transaksi : terdapat mekanisme reviu dari pejabat tinggi

Apakah transaksi yang diakui hanya atau manajer senior untuk mengawasi transaksi-transaksi yang valid sesuai ketentuan pencapaian terhadap rencana yang telah

Apakah suatu transaksi hanya dilakukan dibuat. Apakah tindak lanjut hasil reviu oleh orang yang memiliki wewenang dan dilaksanakan oleh unit-unit terkait. Apakah dilakukan sesuai dengan kewenangannya. terdapat mekanisme reviu pada semua tingkat A p a k a h p r o s e d u r o t o r i s a s i t e l a h manajemen untuk menelaah kinerja suatu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai aktivitas atau fungsi terhadap rencana yang termasuk kapan otorisasi tersebut dapat telah dibuat. Apakah tindak lanjut hasil digunakan.reviu dilaksanakan oleh unit-unit terkait.

G. Mereviu pencatatan atas transaksi, B. Reviu pengelolaan SDM : Apakah dengan menguji apakah: Apakah setiap terdapat rencana strategis mengenai transaksi telah diklasifikasi dan dicatat secara pengelolaan personil Apakah telah terdapat memadai guna mendukung pengendalian prosedur guna memastikan bahwa personil operasi dan pengambilan keputusan yang direkrut maupun dipertahankan adalah Apakah pengklasifikasian dan pencatatan m e r e k a y a n g b e n a r - b e n a r m e m i l i k i telah meliputi seluruh siklus mulai dari kompetensi Apakah sistem kompensasi otorisasi, inisiasi, pemrosesan sampai dengan telah memadai dan terdapat insentif khusus klasifikasi final dalam pencatatan secara yang dapat mendorong pegawai bekerja keseluruhan.secara maksimal.

H. Membuat pembatasan akses dan C. Reviu pengelolaan informasi : Apakah akuntabilitas terhadap sumber daya dan pembukuan semua transaksi dilakukan secara catatan: Apakah terdapat pembatasan sekuensial? Apakah jumlah-jumlah terhadap akses atas sumber daya dan catatan transaksi telah dicocokkan dengan jumlah

Apakah standar, prosedur dan operasi atas pengendali Apakah akses ke data dan pembatasan akses telah ditetapkan, dokumen lain dikendalikan.Apakah personel yang diberi hak akses telah ditetapkan.D. Menetapkan dan memantau indikator

dan ukuran kinerja : Apakah indikator dan I. Pendokumentasian : Apakah sistem ukuran kinerja telah dibuat untuk setiap pengendalian intern, semua transaksi dan bagian dan level dalam organisasi sampai k e j a d i a n p e n t i n g l a i n n y a t e l a h kepada individu Apakah terhadap indikator

didokumentasikan secara memadai, mengetahui tujuan kegiatan masing-masing Apakah dokumentasi terhadap transaksi dan cara mencapai tujuan tersebut? Dan maupun kegiatan penting lainnya dilakukan apakah mereka mengerti bagaimana tugas secara lengkap dan akurat sehingga mereka berpengaruh ataupun dipengaruhi memungkinkan dilakukan penelusuran. oleh tugas pegawai yang lain? Apakah

terdapat saluran komunikasi bagi setiap orang u n t u k m e l a p o r k a n a d a n y a d u g a a n 4. Informasi dan Komunikasipenyimpangan? (4) Apakah para pegawai b e n a r - b e n a r m e n g g u n a k a n s a l u r a n A. Informasi : Apakah informasi komunikasi yang ada? Apakah pimpinan diidentifikasi, diperoleh, diproses dan entitas menerima dengan baik saran yang dilaporkan melalui suatu sistem informasi? diberikan oleh pegawai dalam rangka Apakah pimpinan entitas memperoleh peningkatan produktivitas, kualitas atau i n f o r m a s i y a n g d i b u t u h k a n g u n a sejenisnya? Apakah terdapat mekanisme melaksanakan tanggung jawabnya? bagi pegawai untuk menyampaikan saran-Apakah terdapat mekanisme penyediaan saran perbaikan? Dan apakah komunikasi informasi yang memadai secara tepat waktu antar bagian dilakukan secara memadai?guna membantu mereka melaksanakan

tugasnya secara efektif dan efisien? Apakah 5. Pemantauan Pengendalian informasi yang jelas dan tepat tersedia bagi

berbagai tingkatan pimpinan entitas? Apakah informasi tersedia sewaktu-waktu A. Pemantauan Berkelanjutan (on going yang memungkinkan pemantauan yang monitoring) : Apakah pemerintah atau efektif terhadap suatu aktivitas dan kejadian, manajemen memiliki strategi untuk menjamin baik intern maupun ekstern? Apakah efektif itas pelaksanaaan pemantauan pimpinan entitas mendukung pengembangan berkelanjutan Dalam pelaksanaan tugas sistem informasi melalui komitmen terhadap rutinnya, apakah pegawai memperoleh sumber daya yang memadai, baik manusia informasi mengenai berfungsi tidaknya SPI? maupun keuangan? Apakah pihak ketiga juga dilibatkan dalam

pelaksanaan pemantauan? Apakah struktur B. Komunikasi : organisasi dan kegiatan supervisi yang ada Apakah tugas dan

dapat membantu pemantauan terhadap tanggung jawab pengendalian pegawai fungsi SPI? dikomunikasikan melalui jaringan komunikasi

yang efektif? Apakah setiap pegawai

(2)

(3)

(1)(5)

(2)

(6)(3)

(4)

(5)

(1)

(6)(2)

(3)

(4)(1)

(2)

Aktual Aktual


5)

(6)

( 7 )

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

(2)

(1)

(2)

Apakah data yang dicatat oleh sistem informasi maupun keuangan te lah dibandingkan secara periodik dengan fisiknya? Apakah persediaan dan aset lainnya diperiksa secara berkala? Dan apakah setiap perbedaan antara yang tercatat dengan jumlah yang ada dikoreksi? Demikian juga dengan sebab-sebab terjadinya perbedaan, apakah dijelaskan dan d i p e r b a i k i ? A p a k a h f r e k u e n s i perbandingan merupakan fungsi dari penjagaan aset? Apakah tanggung jawab penyimpanan sumber daya dan kekayaan diberikan kepada individu tertentu? Apakah tanggapan atas rekomendasi auditor baik internal maupun eksternal ditujukan untuk memperkuat/perbaikan pengendalian intern? Apakah tindakan yang diinginkan ditindaklanjuti untuk memverifikasi implementasi? Apakah terdapat mekanisme pertemuan dengan para pegawai dalam rangka memperoleh umpan balik mengenai efektivitas SPI?

B. Evaluasi Terpisah (Separate Evaluation) : Apakah kejadian-kejadian tertentu

seperti perubahan rencana atau strategi manajemen yang mendasar, perubahan yang signifikan pada operasi atau informasi anggaran telah diadakan evaluasi? Apakah metodologi untuk mengevaluasi pengendalian intern telah memadai dan logis?

C. Penyelesaian hasil audit : Apakah manajemen tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit ataupun reviu lainnya y a n g b e r t u j u a n k e p a d a p e r b a i k a n pengendalian intern? Apakah tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi audit ataupun reviu lainnya telah dilakukan secara memadai?

Implementasi SPIP pada dasarnya membutuhkan komitmen pimpinan instansi pemerintah karena pemimpinlah yang bertanggungjawab atas efektivitas terselenggaranya SPIP di lingkungan instansi, demikian dinyatakan oleh Timotius Tarigan, Anggota Tim Satgas SPIP. Ditemui seusai menjadi Narasumber Sosialisasi SPIP pada acara Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Regional I yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di Yogyakarta pada akhir Januari lalu, SOLUSI mewawancarainya terkait dengan Implementasi SPIP. Berikut kutipan wawancaranya :

Pengendalian Manajemen) yang berisi tujuh Sejak dikeluarkan PP No.60 Tahun 2008, butir itu diadopsi oleh PP No.60 Tahun 2008. adakah target dalam penerapan SPIP secara

keseluruhan di instansi pemerintah?Adakah negara lain yang melakukan SPIP?

Secara eksplisit belum ada, tetapi Menteri Malaysia sudah, sebenarnya kalau di luar Keuangan menyatakan tahun bahwa pada negeri penerapannya bebas sepanjang logis. 2011 atau 2012 semua Kementerian/Lembaga Ada dua dasar yakni principle based dan harus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Artinya r e g u l a t o r y b a s e d . P r i n c i p l e b a s e d SPIP-nya harus bagus; karena salah satu membolehkan adopsi COSO, GAO, INTOSAI, indikator WTP adalah SPIP yang memadai. atau ISO; sepanjang itu logis. Sebagai contoh, di Belanda salah satu contohnya, pemerintah Bagaimana konsep SPIP yang tertuang daerah di sana bebas dalam menerapkan SPIP dalam PP No.60 Tahun 2008?model yang mana saja. Sejauh konsisten. Sementara kalau Indonesia memak ai S e b e n a r n y a i t u a d a l a h a d o p s i d a r i regulatory based yaitu dengan PP No.60 Tahun frameworknya COSO, lalu disesuaikan dengan 2008. kondisi Indonesia. Prosesnya sudah cukup

l a m a , t e r m a s u k S i s d a l m e n ( S i s t e m

Kunci SPIP Ada Pada Komitmen Pimpinan

SOLUSI Maret 2011 45

“Pimpinan setiap satker tentunya sudah memiliki integritas yang tinggi untuk memastikan setiap kegiatan atau program dalam

kerangka tupoksi dapat dijalankan dengan baik. Jika sudah begitu, maka akan ada pencapain yang konkret dan tepat sasaran. Tapi kalau integritas tidak ada, SPIP hanya akan menjadi jargon,” Sindy - Ditjen KII

Vox Populi

Jika SPIP Dapat Diterapkan di Kementerian Perindustrian, Maka...

“Ekonomi biaya tinggi akan berkurang. Dengan SPIP yang berjalan baik, harapannya adalah kualitas dan kinerja

satuan kerja untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah akan terjamin. Pengelolaan keuangan negara akan efektif dan efisien dalam hal biaya, transparan, juga akuntabel,” Dyan - Itjen

"Disain sistem ini sudah dibuat dengan pemahaman dan pertimbangan cost and benefit yang matang. selain itu, perencanaan

program-program pun sudah dilakukan dengan baik sehingga ketika SPIP berjalan, sudah ada indikator yang jelas," I Made Krisna - Pusdiklat

Wawancara EksklusifAktual


sistem keuangan kita akan berubah jadi acrual Sebenarnya, apa dampak SPIP terhadap based. masyarakat?

Baru setelah itu kita melakukan pemetaan Pada awalnya, tentu sebuah instansi memiliki risiko. Penerapan SPIP kan berbasis risiko, tujuan yang diharapkan dapat dirasakan oleh pertanyaannya: Apakah untuk mencapai masyarakat. Nah SPI itu mengawal agar tujuan tujuan tertentu kita mengetahui risikonya? yang diharapkan itu tercapai. Kalau tujuan Tentu kalau kita tidak memetakan risiko, akan instansi itu misalnya bagi-bagi dana bantuan sulit menerapkan SPIP.kepada masyarakat, SPIP yang bagus akan

mengawal hingga dana ini tepat sampai di Ibarat kita berhadapan dengan mobil yang masyarakat, digunakan secara tepat. bisa berjalan, tetapi kita tidak yakin mengenai keamanan untuk sampai ke tujuan. Misalnya Apa yang diperlukan dalam membuat kita ingin ke Jakarta, bagaimana kita yakin grand design, sampai kita bisa membuat mobil tersebut bisa sampai ke Jakarta? Tentu aturan dan tim ?kita harus memetakan risiko. Jika ada risikonya ban mobil pecah, apa yang akan kita lakukan? Lingkungan pengendalian menjadi dasarnya. Kita harus cek, adakah ban serep? Kita bisa saja Bicara soal lingkungan pengendalian itu membawa banyak ban serep, tapi kan high artinya kita bicara mengenai orang, mutu, cost. Lalu berapa jumlah cukupnya? Kalau integritas, dan komitmennya. Tidak hanya pimpinan mengerti mobil maka risiko akan komitmen secara tertulis saja tetapi dia lebih sedikit, berbeda halnya jika pimpinan itu memberikan contoh melaksanakan. Tidak tidak mengerti mobil. Yang jelas fondasinya hanya omongan saja. adalah komitmen pimpinan.

Baru kemudian kebijakan-kebijakan yang Bagaimana cara meningkatkan integritas?nyata di sekitar itu. Misalnya kehendak untuk

memperoleh Laporan Keuangan yang WTP, Aturan perilaku yang disepakati bersama. komitmen untuk membuat Laporan Keuangan Tidak sekadar aturan tetapi ditaati terus. agar memperoleh WTP; tentunya dengan Apakah pimpinan itu memiliki dorongannya? demikian mau tidak mau pemimpin harus Kita bilang aturan perilaku, tapi kadang lebih membimbing orang yang punya kompetensi gampang membikin aturannya daripada terkait laporan keuangan. menurutinya. Pertanyaan yang penting, ada contoh atau tidak dari pimpinan? Akan lebih Kemudian integritas pemimpin dalam gampang bagi bawahan untuk meniru atasan. mendorong orang untuk bisa melakukannya Kalau kita bicara etika, akan lebih mudah pekerjaannya. Orangnya bagus, tapi tidak diterapkan jika diberi contoh. Terkait hal ini, memiliki peralatan yang memadai misalnya aturan perilaku harus ada.komputernya, ya sulit juga dia bikin Laporan Keuangan. Apalagi jika tidak didiklatkan. Saat ini adakah contoh Kementerian yang sudah menyiapkan dan melaksanakan Orang-orang keuangan harus mengerti SPIP?prinsip-prinsip Laporan Keuangan dan sistem

yang dibangun oleh Kementerian Keuangan. Itu harus di-update terus. Kalau dia tidak SPIP dikeluarkan tahun 2008. Tahun 2009 dan dikasih kesempatan untuk meng-update ilmu, 2010 kita melakukan sosialisasi. Secara dia akan ketinggalan terus. Apalagi pada 2014 menyeluruh masih dalam tahap persiapan.

Yang mulai menerapkan SPIP itu baru Di mana letak Itjen atau APIP dalam beberapa, salah satunya Kementerian PU. penerapan SPIP?Banyak yang sudah mulai minta diklat dan rata-rata sudah bikin satgas, misalnya Kementerian Ini bukan tanggung jawab Itjen, melainkan Perhubungan. tanggung jawab pimpinan yang secara formal

ditetapkan. Itjen hanya mendorong dan Mengapa satgas itu penting? mengevaluasi. Itjen atau APIP sendiri harus

menerapkan. Yang memonitor itu pimpinan Satgas itu sebenarnya mempermudah, karena keyakinan bahwa tujuan unit tercapai perannya dalam membantu pimpinan untuk itu terkait kepentingannya sebagai pimpinan. fokus dari sisi substansi dan administrasi hanya sementara. Kalau kita bicara SPIP, ini memang Apa SPIP harus diterapkan oleh semua tanggung jawab pimpinan. Pimpinan yang instansi pemerintah?kasih warna. Kadang-kadang, pimpinan ini ingin mengerti substansi SPIP, untuk itu perlu Bagi presiden ya. Sebagai contoh, misalnya diklat SPIP. Nah yang didiklatkan adalah satgas presiden memiliki program pangan. Tentu sehingga satgas mengetahui secara teknis akan timpang jika dari sisi pertanian bagus substansi. Dengan adanya satgas penerapan sementara dari sisi perindustrian tidak bagus. SPIP akan lebih mudah. Satgas menjadi Jika kita bicara soal pemerintah, SPIP kepanjangan tangan sementara dar i sebenarnya untuk kepentingan nasional. Dari pimpinan. Presiden, turun ke Menteri, turun ke Dirjen.

(Dyan Garneta/Trinanti Sulamit)

Wawancara Eksklusif Wawancara Eksklusif

Kelima unsur itu menyatu dan menjadi bagian dari yang lain, dan yang lain tidak boleh merasa yang integral dar i kegiatan instansi dilangkahi atau melangkahi.pemerintah. Lalu apa hubungan antara SPIP Jika kita baca keseluruhan isi Peraturan dan APIP? Gerangan apa yang mengaitkan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, ternyata keduanya? APIP adalah bagian dari SPIP. Dalam peraturan

Setelah baca sana baca sini, tanya sana pemerintah tersebut, APIP berada pada Bab III t a n y a s i n i , s a y a m e n c o b a u n t u k di bawah judul Penguatan Efektifitas memahaminya. SPIP adalah sebuah proses Penyelenggaraan SPIP. Ada tiga belas pasal p e n g e n d a l i a n d i r i ; s e m e n t a r a A P I P yang disampaikan pada bab III, sebelas memandang SPIP sebagai pedoman atau diantaranya terkait dengan APIP, yaitu pada rujukan untuk menilai pimpinan dan bahkan pasal 48 sampai dengan pasal 58. seluruh pegawai instansi pemerintah dalam Pada pasal-pasal tersebut intinya memanfaatkan proses pengendalian itu menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan secara optimal, untuk mencapai tujuan intern dibebankan kepada APIP melalui melalui kegiatan yang efektif dan efisien, b e r b a g a i a k t i v i t a s y a n g m e n j a d i keandalan pelaporan keuangan, pengamanan wewenangnya, seperti: audit, reviu, evaluasi, aset negara dan ketaatan terhadap peraturan pemantauan dan kegiatan pengawasan perundang-undangan. Walaupun punya lainnya.kedekatan, APIP tentu saja bukan penanggung Ini berarti APIP adalah bagian yang tak jawab bagi kelancaran implementasi SPIP. terpisahkan dari SPIP. Implementasi SPIP tidak APIP sendiri juga melaksanakan SPIP. akan optimal jika tidak didukung oleh APIP

Pada dasarnya pimpinan instansi yang kredibel. Dengan demikian APIP harus pemerintah yang bertanggung jawab atas ditempatkan sebagai penyangga bagi efektiitas penyelenggaraan SPIP, dan untuk itu penguatan penyelenggaraan SPIP. Sebagai sarana yang dilakukan adalah melalui penyangga APIP harus memiliki kekuatan lebih pengawasan intern dan pembinaan terhadap untuk menopang efektifitas terselenggaranya penyelenggaraan SPIP. SPIP.

A d a a n g g a p a n b a h w a d e n g a n Dengan demikian sudah barang tentu mengimplementasikan SPIP pada instansi APIP dituntut memiliki kompetensi dan pemerintah hanya akan memperpanjang profesionalitas yang memadai sehingga birokrasi dan membebani institusi. Itu adalah mampu memberi solusi terbaik apabila anggapan yang salah dan sebaiknya instansi pemerintah menghadapi hambatan disingkirkan saja. Oleh karena itu sosialisasi dalam mengimplementasikan SPIP. APIP akan mengenai SPIP agar ditekankan pada aspek menjadi tempat konsultasi yang mumpuni manfaat yang diperoleh dari penerapan SPIP: bagi pimpinan instansi pemerintah atas segala terwujudnya kegiatan yang efisien dan efektif, seluk-beluk mengenai SPIP diminta ataupun keandalan pelaporan keuangan, pengamanan tidak. Dengan demikian APIP harus memiliki aset negara dan ketaatan terhadap peraturan sumber daya manusia yang handal , perundangan. Pelaksanaan Sosialisasi SPIP berkompeten dan professional. Beban itu juga dapat dimanfaatkan untuk membangun agaknya ada pada Pejabat Fungsional Auditor, komitmen, bukan hanya sekedar “just for your yang merupakan ujung tombak dari APIP.information”. Pada posisi ini Auditor mendapat

SPIP tidak bisa dilaksanakan secara tempat yang terhormat. Sayang, saya bukan parsial, melainkan harus terintegrasi dalam Auditor.bentuk tindakan dan kegiatan. Harmonisasi dalam satu kesatuan seperti analogi satu tubuh: yang satu tidak merasa lebih penting


Selama beberapa hari ini saya selalu mengatur dan menyelenggarakan sistem digoda oleh singkatan SPIP dan APIP. Dilihat pengendalian intern (SPI) di lingkungan sepintas dua singkatan itu hampir mirip. pemerintahan secara menyeluruh. SPI Perbedaannya hanya pada huruf “S” dan “A”. ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Salah-salah, kita bisa tergelincir mengetik SPIP Sedangkan APIP adalah singkatan dari menjadi APIP; atau sebaliknya APIP menjadi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang SPIP. Padahal kedua singkatan itu berbeda meliputi institusi Badan Pengawasan kepanjangannya. Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

SPIP dan APIP, dua singkatan itu, Inspektorat Jenderal (atau nama lain yang walaupun berbeda pengertian dan fungsinya, secara fungsional melaksanakan pengawasan sesungguhnya punya kedek atan dan intern), Inspektorat Provinsi dan Inspektorat keterkaitan. SPIP adalah Sistem Pengendalian Kabupaten/Kota.Intern Pemerintah, suatu aturan yang SPIP wajib dilaksanakan oleh pimpinan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor instansi pemerintah, baik itu menteri, 60 Tahun 2008, yang dikeluarkan berkaitan pimpinan lembaga non-kementerian, dengan pelaksanaan pasal 58 ayat (1) dan (2) gubernur, bupati dan walikota. Ada lima unsur Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang dalam SPIP, yaitu: lingkungan pengendalian, Perbendaharaan Negara. Isi pasal itu antara penilaian risiko, kegiatan pengendalian, lain menyatakan: dalam rangka meningkatkan informasi dan komunikasi serta pemantauan transparansi dan akuntabilitas keuangan pengandalian intern. negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan

Kolom Kolom

SPIP APIP &

Oleh : Edwardsyah Nurdin dan Alexander HamonanganRedaktur Majalah Pengawasan SOLUSI; dan staf pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian


Sejak reformasi bergulir tuntutan bahwa “kegiatan” adalah apa yang dilakukan, masyarakat terhadap aparatur Negara yang harus diubah menjadi orientasi ”hasil” apa mampu mewujudkan good governance yang harus didapatkan.semakin menguat. Pemberantasan korupsi Berkaitan dengan tuntutan masyarakat merupakan agenda yang paling sering di atas, hasil yang diharapkan dari pengawasan mengemuka. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah terhapusnya atau paling tidak masyarakat menuntut pemerintah agar berkurangnya praktik-praktik korupsi, menjalankan roda pemerintahan secara disamping pemerintah dapat menerapkan transparan, partisipatif dan akuntabel. asas transparansi, partisipatif dan akuntabel

Dengan kondisi ini unsur pengawasan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal menghadapi tantangan semakin berat. Sebab tersebut merupakan indikator keberhasilan untuk melakukan pemberantasan KKN dan pengawasan. Ar tinya walau kegiatan mewujudkan pemerintahan yang transparan, pengawasan terus di lakuk an bahk an partisipatif dan akuntabel, peran pengawasan frekuensinya ditingkatkan, namun apabila b e n a r - b e n a r s a n g a t m e n e n t u k a n . tingkat korupsi masih saja tinggi berarti Pengawasan tidak bisa dilakukan hanya pengawasan belum berhasil.sekedar menjadi kegiatan rutinitas. Orientasi

sehingga tidak ada peluang bagi aparatur Peran Pengawasan Masih Lemahuntuk melakukan pelanggaran. Dan ketiga, mewujudkan aparatur Negara yang memiliki Banyak faktor yang menyebabkan kapabilitas dan moralitas yang tinggi melalui pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti oleh rekrutmen pegawai secara ketat berdasarkan penegakan hukum yang kuat. Namun yang persyaratan kapabilitas dan moral, juga paling menonjol adalah komitmen pimpinan meningkatkan pembinaan pegawai secara dan sistem hukum yang masih lemah, serta profesional.kapabilitas dan moral aparatur negara yang

Berbagai penyimpangan yang terjadi rendah.s a a t i n i s e b e n a r n y a s u d a h s a n g a t mengkhawatirkan, sudah begitu mengakar Terdapat tiga faktor penyebab lemahnya kuat dengan modus operandi yang semakin pengawasan, yaitu :canggih, terkoordinasi rapi, memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan peraturan Pertama ; komitmen pimpinan masih perundang-undangan yang ada. Pola tersebut lemah. Komitmen pimpinan dapat diukur dari biasanya digunakan oleh para penjahat kerah tingkat penegakan hukum dan keteladanan putih (white collar crime) yang benar-benar yang dilakukan pejabat dalam menjalankan profesional.tugas dan wewenangnya. Banyak kasus

Menurut The Accountants Handbook of membuktikan bahwa korupsi terjadi bukan Fraud and Commercial Crime, ada dua faktor karena belum ada sistem hukum yang utama penyebab terjadinya penyimpangan, mengaturnya, melainkan karena komitmen yaitu niat dan kesempatan. Umumnya setiap pimpinan yang rendah dalam memberikan penyimpangan terjadi karena dominasi kedua sanksi hukum terhadap pelaku.faktor tersebut. Jika ada niat tapi tidak ada Kedua ; sistem penegakan hukum kesempatan, begitu pula sebaliknya ada masih lemah. Banyak peraturan yang kesempatan tetapi tidak ada niat, maka mengatur berbagai aspek kehidupan, namun penyimpangan mungkin tidak akan terjadi. tidak didukung oleh sistem penegakan hukum Kedua faktor tersebut saling mendukung dan yang jelas dan tegas, dan bahkan justru saling ketergantungan secara kuat.tumpang tindih. Akibatnya banyak terjadi

Terdapat beberapa macam proses pelanggaran hukum karena terdapat celah pengawasan yang saat ini dijalankan. Menurut hukum yang dapat dipermainkan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 dikenal Ketiga ; kapabilitas dan moral aparatur adanya pengawasan melekat (Waskat), Negara yang masih rendah. Hal ini disebabkan pengawasan fungsional ( Wasnal), dan rekrutmen pegawai tidak didasarkan pada pengawasan masyarakat (Wasmas). Fungsi-kapabilitas dan moral yang tinggi melainkan fungsi dalam pengawasan juga sudah pada unsur nepotisme. Selain itu tingkat direalisasikan seoptimal mungkin, yaitu kualitas pembinaan pegawai juga masih menyangkut pemeriksaan, pengujian, rendah sehingga pegawai tidak profesional pengusutan, peninjauan, pengamatan/ menjalankan tugasnya. pemantauan, pembinaan, pengendalian dan Optimalisasi peran pengawasan perlu penertiban. Dalam operasional pengawasan didukung oleh tiga hal mendasar. Pertama, juga dikenal istilah pengawasan preventif, komitmen pimpinan yang tinggi di bidang pengawasan represif, pengawasan detektif, penegakan hukum dan keteladanan. Kedua, pemeriksaan serentak, pemeriksaan materiil, mewujudkan sistem hukum yang kuat pemeriksaan rutin/operasional, pemeriksaan termasuk di dalamnya sistem penegakan khusus, dan lain sebagainya. hukum yang disusun secara lengkap dan tepat

Telaah Telaah

Strategi Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Oleh : R. Emil PanjaitanInspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.


Dari sisi peraturan perundang-undangan juga seperti saat ini; ataukah mencari pola/bentuk sudah sangat memadai untuk selanjutnya lain yang sesuai dengan kebutuhan riil.dapat direalisasikan dengan optimal, antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangantentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Timbulnya kecurangan pada umumnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 merupakan gabungan dari motivasi (niat) dan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan adanya kesempatan. Motivasi dapat Melekat, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun berbentuk kebutuhan ekonomi atau 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi keserakahan sedangkan kesempatan berawal Pemerintah. Terakhir adalah Peraturan dari lemahnya sistem pengendalian intern dari Presiden Nommor 6o tahun 2008 tentang suatu institusi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Faktor dominan yang mendorong

Sesuai dengan semangat good terjadinya kecurangan dapat dikelompokkan governance, pengawasan sangat mendesak atas dua faktor, yaitu: pertama Faktor Individu, untuk tidak hanya direalisasikan secara rutin, yaitu faktor yang berhubungan dengan namun juga perlu dioptimalisasikan sesuai individu pelaku terkait dengan moral seperti k e b u t u h a n . K e b u t u h a n y a n g d a p a t karekter, integritas, keserakahan, kebutuhan d i k a te g o r i k a n m e n d e s a k k h u s u s ny a dan sikap suka pamer (exposure). Kedua adalah menyangkut aspek penegakan hukum, Faktor Generik, yaitu faktor yang berhubungan transparansi dan akuntabi l i tas yang dengan organisasi dimana dia bekerja. Faktor diharapkan masyarakat dapat diterapkan generik ini meliputi kesempatan atau dalam kehidupan birokrasi pemerintah. Selain opportunity.itu juga menyangkut aspek partisipasi, sikap U n t u k m e n c e g a h t e r j a d i n y a responsive pemerintah, efektivitas dan penyimpangan/kecurangan tersebut, dapat efisiensi. dilakukan dengan berbagai upaya dan cara,

Jika pengawasan berjalan semestinya, yaitu:maka adanya niat dan kesempatan untuk (1) Kebijakan ; dalam membuat melakukan penyimpangan paling tidak dapat kebi jak an harus dapat menciptak an dikurangi, atau bahkan tertutup peluangnya. lingkungan kerja yang kondusif untuk Peran waskat dan wasnal dari lembaga- menghadapi tindakan-tindakan kecurangan, lembaga pengawasan/birokrasi pemerintah s e h i n g g a k e b i j a k a n y a n g a d a a k a n memang terus berjalan selama ini, namun juga dilaksanakan secara bersama;diharapkan adanya peran pengawasan dari (2) Prosedur; yaitu harus adanya masyarakat . Peran pengawasan dar i prosedur tertulis sebagai media pendukung m a s y a r a k a t y a n g s e m a k i n i n t e n s i f

yang secara umum memuat pemisahan fungsi, menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi sistem reviu dan sistem operasi yang memadai. dari masyarakat kepada pemerintah.

(3) Deskripsi Pekerjaan, yaitu memuat Untuk mewujudkan good governance pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas bukanlah suatu pekerjaaan mudah, namun

harus terus mendapat prioritas utama pada untuk masing-masing bagian dan pegawai, saat ini. Yang lebih menentukan adalah strong sehingga mempermudah pendeteksian will pemerintah untuk seoptimal mungkin apabila terjadi kecurangan;memberdayak an fungsi pengawasan.

(4) Terkait dengan unsur individu Puncak nya adalah pada polit ical-wi l l pejabat dan pegawai, maka diperlukan adanya pemerintah yang sangat mempengaruhi, visi dan misi yang jelas; aturan perilaku dan apakah pengawasan di masa mendatang akan

etika (kode etik); perlakuan terhadap pegawai Pemerintah. Dalam rangka mencegah secara wajar; komunikatif dan transparan; kebocoran dan pemborosan keuangan negara pemberian pembinaan mental yang rutin dan secara terus menerus dilakukan perbaikan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kecurangan. lingkungan Kementerian Perindustrian.

(4). Pengendalian Pelaksanaan APBN Strategi Pemberantasan Korupsi (hemat, sederhana). Menyusun SOP tentang

Pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Dalam rangka mendukung kebijakan Perindustrian berdasarkan Undang-undang

pemerintah untuk percepatan pemberantasan Nomor 17 tahun 2004 dan Keppres 42 tahun korupsi sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 2002.tahun 2004, Kementerian Perindustrian (5). Dukungan Maksimal Terhadap membuat langkah-langkah sebagai berikut : Aduan Masyarakat. Inspektorat Jenderal

( 1 ) . P e l a p o r a n K e k a y a a n senantiasa menindaklanjuti aduan masyarakat P e j a b a t / P e n y e l e n g g a r a N e g a r a . dengan melakukan pemeriksaan khusus. Pejabat/penyelenggara Negara di lingkungan Apabila aduan masyarakat itu terbukti Kementerian Perindustrian diwajibkan kebenarannya, terhadap oknum yang menyampaikan laporan harta kekayaan diadukan akan diberikan sanksi sesuai aturan kepada KPK. Bagi yang belum menyampaikan yang berlaku.kewajiban tersebut, diberikan peringatan (6) Meningkatkan Pengawasan untuk segera melaksanakannya. berbasis Pembinaan Aparatur. Pelaksanaan

(2). Meningkatkan Pengawasan pengawasan berbasis pembinaan aparatur Terhadap Pemberian Pelayanan Publik. dimaksudkan sebagai penangkal dini bagi Pengawasan terhadap pemberian pelayanan aparatur Kementerian Perindustrian agar publik dimaksudkan agar aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas kedinasannya dapat memberikan pelayanan yang optimal terhindar dari praktik-praktik KKN dan untuk kepentingan masyarakat. Agar penyalahgunaan wewenang serta menaati pemberian pelayanan publik berjalan optimal, peraturan yang berlaku. m e k a n i s m e d a n s i s t e m p e m b e r i a n pelayananan pun disederhanakan.

( 3 ) . P e n g e n d a l i a n Te r h a d a p Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa

Telaah Telaah


Lebih Dekat dengan Auditi

Baristand Industri Palembang, Solid Memegang Komitmen

Pada sebuah gedung dua lantai yang bukan hal ini yang menjadi cita-cita. terletak di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang Baristand Industri Palembang berperan seluruh personel struktural dan fungsional dalam penguatan Indonesia menjadi negara peneliti Baristand Industri Palembang industri dengan memberikan pelayanan melayani masyarakat. Jasa yang disediakan teknologi di bidang riset, rancang bangun dan yakni Laboratorium Aneka, Laboratorium perekayasaan, standardisasi, sertifikasi, P e n c e m a r a n , L a b o r a t o r i u m P r o s e s , pengujian, pelatihan, konsultasi dan informasi Laboratorium Karet, Unit Perbengkelan dan i p t e k d a l a m m e n d u k u n g I n s t r u m e n t a s i , Pu s a t I n fo r m a s i d a n penumbuhkembangan industri di Sumatera Perpustakaan, Lembaga Sertifikasi Produk (LS Selatan maupun di tingkat nasional yang Pro BIPA), hingga Lembaga Sertifikasi Sistem berorientasi pada teknologi, jaminan mutu Mutu (LSSM-BIPA). dan lingkungan.

Ya, inilah Baristand Industri Palembang Pada bidang riset, Baristand Industri pada tahun pengabdian ketigapuluh. Palembang berfokus pada komoditi karet. A w a l n y a , s e s u a i S K . M e n p e r i n Patut diingat, Sumatera Selatan merupakan No.357/M/SK/8/1980, balai ini bernama Balai sumber produksi karet terbesar di Indonesia. Penelitian dan Pengembangan Industri. Menurut data Ditjen Perkebunan, areal karet Sempat berganti nama menjadi Baristand Indonesia seluas 3,4 juta hektar adalah Industri dan Perdagagangan Palembang pada terbesar di dunia. Thailand dengan 2,6 juta November 2002, lalu pada medio 2006 hektar dan Malaysia dengan 1,02 juta hektar, b e r d a s a r P e r m e n p e r i n N o . 4 9 / M - menyusul. Ini strategis. “Namun hingga saat ini IND/PER/6/2006 kukuh menjadi Baristand karet yang dijual ke luar negeri adalah bahan Industri Palembang. setengah jadi dan nilai tambahnya kecil sekali,”

Pada masyarakat yang membangun kata Kepala Baristand Industri Palembang Hari industri, standar produk serta prosedur Adi Prasetya. Maka tantangan untuk merupakan hal penting. Saat siapa saja bisa menguatkan industri hilir masih terus ada menjadi produsen juga konsumen tentu hingga kini. Tradisi penelitian harus tetap kualitas produk yang dibuat dan dibeli perlu terjaga, dan Baristand Industri Palembang

terus bergeliat dengan Jurnal Ilmiah Dinamika andal. Jika tidak, tentu “kalah bersaing” Penelitian yang terbit konsisten dua kali dalam menjadi frasa selanjutnya. Lalu Indonesia satu tahun.kukuh menjadi negeri konsumtif belaka. Tentu

Pada bidang sertifikasi, LS-Pro BIPA siapapun yang mengerjakannya. Baristand Industri Palembang melayani ISO merupakan alat bagi pemimpin sertifikasi produk SNI untuk mi instan, garam untuk memastikan bahwa sistem di bawahnya konsumsi, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), berjalan dengan baik. Kepala Baristand crumb rubber, gula kristal putih, urea, Semen Industri Palembang Hari Adi Prasetya memiliki Portland/Type I, pupuk NPK, pupuk TSK, baja strategi dalam penerapan ISO: pertama, perlu lapis seng, PVC, minyak pelumas, pupuk ada komitmen bersama di antara personel;

kedua, sebagai pemimpin ia juga memantau amonium sulfat/pupuk ZA, Semen Masonnry, sistem di bawah untuk memastikan komitmen CPO, pupul KCI dan phosfat alam untuk tersebut terlaksana dengan baik; dan ketiga, pertanian. membentuk sebuah tim yang terdiri dari Jika Anda datang ke Palembang untuk pegawai baru yang bertugas mengawasi berbelanja penganan oleh-oleh seperti nata berjalannya ISO. “Mereka biasanya fresh dan de coco, nugget, dodol durian, dan kerupuk gesit dalam melihat sesuatu,” tambahnya.kempelang lalu lidah Anda menagih, tentu

Seiring dengan Forum Koordinasi Baristand Industri Palembang perlu Anda Tindak Lanjut Hasil Audit, Kepala Baristand acungi jempol. Pasalnya, Baristand Industri Industri Palembang Hari Adi Prasetya Palembang selama ini menyediakan jasa m e m b e r i k a n p a n d a n g a n ny a , “d a l a m pelatihan pembuatan berbagai penganan melakukan suatu pekerjaan, kami membuat tersebut.tingkatan pengawasan di sisi internal. Dengan Tak hanya itu, Baristand Industri begitu, pada umumnya temuan hanya akan Palembang pun menyediakan jasa pelatihan berulang jika kasusnya menyangkut pihak teknologi proses/produk dan manajemen luar.” i n d u s t r i , p e m b u a t a n k o m p o n p a d a

Lalu bagaimana menyiasati kasus pembuatan barang jadi karet (pijakan kaki pendudukan aset yang dilakukan pihak luar? sepeda motor, karet pelindung mobil, dll), Baristand Industri Palembang baru-baru ini pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO berhasil menyelesaikan satu kasus. “Kami 9001:2008, dan Standar Tes Kalibrasi Peralatan mendatanginya (pihak bersangkutan) berkali-Laboratorium ISO 17025:2008.kali. Cukup lama rasanya proses ini hingga Sudah tentu Baristand Industr i memakan waktu kira-kira dua atau tiga Palembang sendiri juga mengadopsi ISO periode kepala balai,” kata 9001:2008, ISO 17025:2008, dan ISO Kepala Baristand

Hari Adi Prasetya. 17021:2006. Penerapan ISO 9001:2008 Industri Palembang Beruntung ada momen pemberitaan di televisi memberi manfaat untuk mengurangi biaya, mengenai pembebasan aset pemerintah yang meningk atk an ketahan-uj ian produk, m e m b u a t p i h a k t e r s e b u t t e r k e t u k pengendalian dan dokumentasi proses yang kesadarannya. Baristand Industri Palembang lebih baik, kesadaran kualitas pekerja yang akhirnya berhasil membuat temuan tersebut lebih besar, dan mengurangi produk tidak berulang. (Trinanti Sulamit)gagal/sisa. Pengadopsian ISO memungkinkan

pekerjaan terlaksana dengan baik, bahkan jika


Telaah Telaah

Tiga Kota

Satu KataKomitmen. Ya, pelaksanaan Forum sebanyak 89,32 persen. Secara khusus, pokok-

Koordinasi Temu Teknis Tindak Lanjut Hasil p o k o k te m u a n a s p e k B M N m e l i p u t i Audit (TLHA) di Yogyakarta, Makassar, dan pencatatan persediaan yang masih belum Batam memang perlu diapresiasi. Antusiasme memadai, BMN rusak yang belum diusulkan di antara peserta dalam bertukar pikiran penghapusannya, Daftar Inventaris Ruangan mampu melahirk an komitmen untuk (DIR) atau Daftar Barang Ruangan (DBR) yang

sudah out of date, pencatatan BMN belum perbaikan di masa yang akan datang. Forum ini menggunakan aplikasi SIMAK BMN, serta IMB digelar Inspektorat Jenderal dalam rangka dan sertifikat kepemilikan tanah yang belum menyamakan persepsi pelaksanaan tindak lengkap. Selain BMN, temuan berulang pada lanjut hasil audit, menghindari penyimpangan aspek Program 85,61 persen; aspek SDM 79,50 atau terjadinya kesalahan yang berulang, persen; aspek Keuangan 74,01 persen; dan mewujudkan institusi pengawasan sebagai aspek Sistem Metode 56,67 persen.mitra dan penjamin mutu auditi, serta

Tak hanya bicara soal permasalahan dan mendorong percepatan penyelesaian Tindak komitmen, seluruh peserta forum Forum Lanjut Hasil Audit.Koordinasi Temu Teknis Tindak Lanjut Hasil Pada forum tersebut , Aparatur Audit (TLHA) di Yogyakarta, Makassar, dan Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk Batam melakuan pembahasan bersama m e l a k u k a n p e r u b a h a n p a r a d i g m a rencana aksi agar tujuan untuk meminimalisir pengawasan menjadi Pengawasan Berbasis

Pembinaan (Counseling Partner) dan Penjamin temuan berulang dapat tercapai di masa yang Mutu (Quality Assurance), sedangkan Satuan akan datang. Pada forum tersebut, seluruh Kerja berkomitmen untuk melakukan peserta dikelompokkan menurut aspek-aspek perubahan, perbaikan,dan peningkatan pengawasan. Masing-masing kelompok kualitas kinerja. Selain itu, Satuan Kerja pun kemudian menggodok bersama pemikiran berusaha untuk meminimalisir temuan yang mengenai rencana aksi permasalah demi berulang. permasalahan dalam aspek terkait. Setelah

Menilik pada kompilasi temuan pada masing-masing kelompok siap dan matang tiga tahun terakhir (tahun 2008, 2009, dan menyusun rencana aksi, wakil dari setiap 2010) besarnya jumlah temuan berulang kelompok mempresentasikan pada forum memang hal yang perlu diperhatikan dan yang berisi keseluruhan peserta. Dengan diselesaikan. Dari data tiga tahun tersebut begitu, tak ada ketimpangan informasi terdapat 64,18 persen temuan yang berulang. mengenai rencana aksi permasalahan seluruh

Dari antara enam aspek pengawasan, aspek tersebut di antara peserta yang satu aspek BMN menduduki posisi teratas dengan yang lainnya. Selanjutnya? Tentu mengenai adanya temuan berulang yakni setiap satker siap menerapkan rencana aksi.

BDI, peningkatan kemampuan unit BDI, Rencana Aksi pada Aspek Program:sinkronisasi program antara BDI dengan Sekretariat yang selama ini lebih banyak pengguna industri dan unit pusat; serta melakukan kegiatan teknis diatasi dengan pelaksanaan kegiatan yang berbasis kinerja.membuat pedoman terulis untuk kegiatan

lintas sektoral dan surat penugasan dari pemimpin; serta melaksanakan kegiatan yang Rencana Aksi pada Aspek Keuangan:ada berbasis kinerja untuk tupoksi masing- Seputar pengadaan barang/jasa masing. diatasi dengan mengadakan pelatihan dan

Kegiatan yang tidak selesai tepat waktu sertifikasi bagi panitia/pejabat pengadaan; panitia menyiapkan checklist untuk penilaian d i a t a s i d e n g a n m e m a j u k a n j a d w a l , persyaratan yang harus dipenuhi oleh rekanan; memastikan kegiatan yang ada harus berbasis s e r t a m e m b e n t u k t i m t e k n i s u n t u k kinerja, serta melakukan evaluasi berkala menentukan spesifikasi mesin/peralatan.terhadap peraturan KPKN.

Realisasi anggaran yang masih Studi/kajian yang kurang analisa diatasi rendah diatasi dengan menetapkan target dengan membentuk tim verifikasi dan minimal realisasi anggaran, meningkatkan evaluasi , pengawasan terus-menerus,

memberikan punishment, meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan kompetensi internal, dan melakuk an a d m i n i s t r a s i d a n p r o g r a m , s e r t a koordinasi yang lebih baik dengan ULP. meningkatkan pengawasan pimpinan dalam

Permasalahan seputar pelaksanaan rangka peningkatan kualitas kerja.pelatihan/workshop dan kegiatan yang tidak Pengelolaan keuangan diatasi tepat sasaran diatasi dengan melakukan dengan menentukan personil pengelola koordinasi sinergi antara pusat dan daerah, keuangan yang kompeten dan meningkatkan serta pembuatan pedoman pelaksanaan bimbingan dan pengawasan, memerintahkan kegiatan yang baik dan baku, membentuk tim bendahara membuat Buku Pembantu Kas, verifikasi, evaluasi terus-menerus dan meningk atk an ver i f ik asi administrasi desiminasi pedoman penyusunan KAK. perjalanan dinas, sosialisasi Permenkeu,

Penyerahan bantuan yang belum melakukan pemeriksaan kas secara berkala disertai dengan Berita Acara Serah Terima oleh KPA, melakukan koordinasi intensif (BAST) yang belum mencantumkan hak dan dengan petugas kepegawaian untuk kewajiban penerima diatasi dengan membuat menginventarisir pegawai yang sedang cuti SOP rinci untuk BAST. besar agar tidak dibayarkan tunjangan

Pe r m a s a l a h a n p e n e l i t i a n y a n g jabatannya, melakukan revisi anggaran dilakukan untuk kepentingan internal dan sesegera mungkin dan koordinasi dengan Biro tidak tepat waktu penyelenggaraan diseminasi Keuangan dari Ditjen Anggaran, melakukan diatasi dengan melakukan sosialisasi penagihan/ pemutihan dan menyetorkan kompetensi lembaga dan hasil penelitian, piutang PNBP, melakukan penyimpanan uang bussiness gathering dan promosi, pengawasan kas PUM sesuai ketentuan, meningkatkan dari Kepala Balai. kemampuan SDM yang menyusun RAB/TOR,

Terhambatnya akreditasi BAN (Badan jika ada perangkapan jabatan antara KPA Akreditasi Nasional) diatasi dengan melakukan dengan PPK melakukan koordinasi dengan sertifikasi tenaga pengajar dan tenaga Biro Keuangan dan mengangkat PPK baru, administrasi serta membuat standar SOP serta meningkatkan tertib administrasi sesuai rekrutmen. ketentuan berlaku melalui pengawasan

Kurangnya sarana dan prasarana berkala oleh atasan.kegiatan yang menyebabkan peran BDI kurang optimal diatasi dengan melakukan sosialisasi


Telaah Karikatur

mengoptimalkan barang dengan menambah Rencana Aksi pada Aspek SDM:aksesoris yang dibutuhkan, serta mengalihkan Permasalahan yang menyangkut pola barang yang belum dapat dimanfaatkan karir diatasi dengan melakukan reviu terhadap kepada satker yang membutuhkan.Permenperin No. 91 Tahun 2007, menyusun

peta jabatan unit dan kebutuhan pegawai, dan mengoptimalkan diklat teknis pegawai. Rencana Aksi pada Aspek Sistem Metode:

Hal-hal seputar fungsional diatasi Demi keoptimalan suatu pekerjaan, dengan mengangkat pejabat fungsional diperlukan penyusunan SOP, serta melakukan dengan selektif, mengoptimalkan pembinaan sosialisasi serta pengawasan penerapannya. Unit Pembina Pejabat Fungsional, dan mengusulkan pembuatan kontrak bagi tenaga Rencana Aksi pada Aspek Pelayanan Publik:UPL-IKM agar bekerja di bidang industri Permasalahan seputar pelaksanaan dengan jangka waktu tertentu. Instruksi Menteri Perindustrian No. 765/M-

D i s i p l i n P N S d i a t a s i d e n g a n I N D / 1 1 / 2 0 1 0 t e n t a n g Pe m b e n t u k a n meningkatkan pemahaman PP No. 53 Tahun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Unit 1010 tentang Disiplin PNS. Kerja di Lingkungan Kemenperin diatasi

Administrasi kepegawaian lainnya dengan cara Membentuk PTSP yang diatasi dengan meningkatkan pemahaman memenuhi Standar Pelayanan Minimal yakni: pengelolaan administrasi kepegawaian di SOP, costumer service/call center, ruang tunggu pusat dan daerah. pelayanan yang representatif, infrormasi syarat

dan ketentuan layanan di front office dengan buku/flyer/banner/papan pengumuman, Rencana Aksi pada Aspek BMN :petugas teknis atau khusus yang profesional di Pencatatan persediaan yang belum front office, kotak saran dan survei pelanggan, memadai dan menggambark an ni la i sistem aplikasi informasi layanan yang multi sebenarnya diatasi dengan memberikan user dan user friendly, sistem informasi layanan pelatihan bagi petugas pencatat barang yang online dan realtime, serta progres layanan persediaan, memberi teguran bila petugas melalui internet dan fasilitas SMS melakukan kesalahan, dan mencatat semua

Jika masalah kinerja pada setiap barang persediaan menggunakan aplikasi tahapan manajemen dirunut, maka setidaknya persediaan.ada tiga faktor penting akar persoalan: faktor Pengelolaan administrasi BMN yang subyektif manusia, obyektif, dan ekologis. belum dilakukan dengan baik diatasi dengan Faktor subyektif manusia yakni kemampuan meningkatkan pengendalian dari atasan

up- teknis dan manajerial, mental atau akhlak, dan langsung, petugas BMN melaksanakan dating kelalaian. Faktor obyektif yakni sasaran kinerja pemanfaatan BMN secara periodik,

yang salah, indikator kinerja yang tidak jelas, serta mengusulkan penghapusan BMN dalam serta standar yang salah dan tidak jelas. Faktor kondisi rusak berat/ hilang dan sudah tidak ekologis yakni kewenangan dan pengawasan efektif. yang lemah, pengaruh sosial budaya, serta Aset yang belum dilengkapi dengan kondisi force majeure. sertifikat diatasi dengan menelusuri bukti

Setelah pemetaan masalah dan kepemilikan dan mengalokasikan dana untuk rencana aksi berhasil kita tetapkan, maka p e n g u r u s a n b u k t i k e p e m i l i k a n sudah tentu kini saatnya masing-masing tanah/bangunan.personil turun ke bumi. Sampai jumpa lain di Barang inventaris dari Anggaran Biaya lain kesempatan, tentu dengan kondisi yang Tambahan yang belum dimanfaatkan diatasi jauh lebih baik. (Trinanti Sulamit) dengan melakukan identifikasi penyebab,

m e n g a l o k a s i k a n a n g g a r a n u n t u k


Sebaliknya, untuk proses yang mempunyai b) Auditor internal harus membuat checklist yang cukup terperinci tentang 'apa resiko tinggi terhadap kepuasan pelanggan, yang akan diobservasi' selama audit. menyerap sumber daya yang tinggi dan Pembuatan checklist bukan hanya merubah memerlukan perbaikan kinerja dilakukan kalimat positive dalam prosedur menjadi performance based audit. Bagian terakhir dari kalimat pertanyaan. Ini biasa terjadi pada audit artikel ini membahas secara lebih rinci kesesuaian. Checklist seharusnya berisi benda-mengenai 'performace based audit'.benda, dokumen-dokumen dan segala hal Penentuan Skala Audit Kesesuaianyang akan diamati pada audit nanti.

Pelaksanaan yang Tidak Bertele-teleProgram audit sebaiknya tidak hanya mengatur frekuensi audit dari suatu proses.

Audit yang tidak bertele-tele adalah Program juga perlu menetapkan skala audit yang fokus pada pencarian bukti. Untuk kedalaman audit. Misalnya, untuk proses audit compliance based audit, bukti yang dicari kesesuaian proses yang sudah sama sekali adalah bukti kesesuaian. Untuk performance tidak bermasalah, audit kesesuaian hanya based audit, bukti yang dicari adalah bukti dilakukan pada tahapan-tahapan proses yang bahwa suatu hal menjadi penyebab atau penting saja, tidak mencakup semua tahapan bukan penyebab dari kinerja yang ingin dalam proses. Sebaliknya untuk proses-proses diperbaiki. Checklist yang cukup spesifik dapat baru atau proses-proses yang masih membantu auditor untuk tetap fokus pada apa bermasalah dalam hal kesesuaian atau proses yang ingin dia amati untuk pembuktian di mana kesesuaian menjadi faktor yang tersebut. sangat penting (misalnya karena resiko

pelanggaran hukum), audit kesesuaian skala penuh diberlakukan. Dengan penentuan skala Perfomance Based Auditkedalaman, anda tidak perlu membuang-buang waktu untuk mengaudit seluruh Perfomance based audit mempunyai tahapan proses, dari awal sampai akhir, untuk perbedaan dengan compliance based audit proses yang menurut anda sudah mencapai (yang umumnya anda sudah kenal dan biasa kesesuaian yang baik. Cukup menentukan lakukan) baik dalam tahapan-tahapan aktivitas yang berpengaruh terhadap prosesnya maupun dar i kompetens i efektivitas atau tujuan dari proses. a u d i t o r ny a . D a l a m t a h a p a n - t a h a p a n

prosesnya, performance based audit mirip dengan tindakan koreksi tetapi terbatas Persiapan yang Layak untuk Audit Internalsampai pada pencarian penyebab dari suatu masalah. Dalam hal kompetensi auditor, U n t u k s e m u a t i p e a u d i t , b a i k auditor harus orang yang mempunyai performance based maupun compliance, pemahaman yang cukup baik tentang proses proses audit internal dapat dibuat lebih efisien, yang akan diaudit. Auditor harus merupakan tanpa memakan waktu terlalu banyak dengan 'subject matter expert' dari proses yang diaudit. m e l a k u k a n p e r s i a p a n y a n g c u k u p Performance based audit sangat tepat sebelumnya;diterapk an pada proses-proses yang a) Auditor internal harus memahami kinerjanya masih bermasalah atau proses-dengan baik prosedur atau dokumen lain yang proses yang menyerap banyak sumber daya menjadi acuan audit kesesuaian. Auditor tidak d a n p e r l u p e r b a i k a n k i n e r j a s e c a r a lagi mencoba memahami prosedur sewaktu berkesinambungan.mengaudit.

Audit Internal, mungkin bagi sebagian kesesuaian. Tetapi fokus pada kesesuaian saja, orang adalah rutinitas yang membosankan. ditambah dengan pemrograman yang kurang Jika Anda pernah berpikir bahwa audit mutu baik selalu akan melahirkan keluhan keluhan adalah rutinitas yang membosankan, menyita tentang rutinitas yang berlebihan dan manfaat waktu dan hanya membawa sedikit manfaat? yang bisa diambil. Anda tidak sendirian. Banyak orang yang yang Beberapa Tips untuk Mengelola Audit berpikiran sama. Sayangnya Anda tetap harus Internal :menyisihkan beberapa hari setahun dari waktu

Mengembangkan Performanced Based kerja Anda untuk aktivitas tersebut. Membuat Audit Disamping Compliance Based Auditcheklist (walaupun hanya copy paste),

memeriksa dokumen yang sama, memeriksa proses yang sama dan menemukan beberapa Performance based audit adalah salah temuan yang hampir sama dan membuat satu cara untuk menggunakan aktivitas audit laporan yang kurang lebih juga sama dengan sebagai salah satu alat untuk perbaikan kinerja audit yang lalu. Apa sebetulnya tujuan dari proses, bukan hanya pada perbaikan semua itu? Mempertahankan selembar kesesuaian proses. Tujuan dari performance sertifikat ISO? Hanya itu? based audit: mencari peluang peningkatan

Dalam persyaratan sistem manajemen kinerja dalam proses yang diaudit, berbeda seperti ISO-9001 dan 14001 disebutkan bahwa dengan compliance based audit yang umum tujuan audit internal adalah untuk memeriksa dilakukan, yang tujuannya mencari bukti kesesuaian sistem dengan standar tersebut kesesuaian. Performance based audit tidak dan memeriksa apakah sistem diterapkan d i m a k s u d k a n u n t u k m e n g g a n t i k a n dengan efektif dan dipelihara. Definisi audit compliance based audit. Masing-masing sendiri adalah 'mencari bukti-bukti audit dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan. mengevaluasinya untuk menentukan sejauh M i s a l n y a , u n t u k p ro s e s y a n g t i d a k mana kriteria-kriteria audit dipenuhi'. Dari memerlukan perbaikan kinerja karena tujuan dan definisi, 'kesesuaian' memang resikonya rendah terhadap kepuasan menjadi isu yang penting. Tidak salah kalau pelanggan, atau proses yang tidak resource kebanyakan auditor terlalu fokus hanya pada intensive, dilakukan compliance based audit.

Telaah Telaah

Internal Audit Yang Efisien dan Bermanfaat


Tahapan dalam Performance Based Audit. pada tahap 5, ditambah hal-hal yang lebih spesifik yang menurut auditor perlu diperiksa

1. Mempelajari Kinerja Proses , dan diamati. Tahapan ini penting dalam performance based 7. Melaksanan Audit, Keberhasilan audit dan menentukan tahapan-tahapan performance based audit ditentukan dari selanjutnya. Dalam tahapan ini auditor harus akurasi penilaian auditor apakah faktor-faktor mempelajari apa kinerja penting dari proses kritis dari aktivitas-aktivitas yang diaudit yang sedang audit, berapa bagus kinerja- bermasalah atau tidak bermasalah.kinerja tersebut pada saat ini dan kinerja- 8. Melaporkan Hasil Audit, Laporan kinerja mana yang mempunyai prioritas tinggi audit harus berisi informasi yang jelas kepada untuk diperbaiki dan mengapa harus pihak manajemen tentang peluang perbaikan diperbaiki. Setelah auditor mengetahui kinerja yang ada pada proses yang diaudit. Isi dari dari proses, ada baiknya auditor laporan hendaknya mencakup:mengklarifikasikannya dengan · K i n e r j a p r o s e s penanggung jawab proses. keseluruhan dan pentingnya

2 . M e n e n t u k a n melakukan perbaikan (hasil dari Aktivitas-aktivitas Kritis, Dalam tahap 1)tahapan ini auditor mempelajari

· Aktivitas kritis dan kinerja aktivitas-aktivitas kritis dalam spesifik dari aktivitas tersebut proses yang akan diaudit, yang (tahapan 2 dan 3)berpengaruh besar pada kinerja

· Faktor-faktor kritis yang proses keseluruhan. mempengarui kinerja spesifik dari 3.Menjabarkan Kinerja aktivitas (hasil dari tahapan 5 Keseluruhan Kedalam Kinerja

ditambah faktor lain yang mungkin yang Lebih Spesifik, Pengetahuan baru ditemukan saat pelaksanaan audit)tentang tahapan-tahapan kritis dalam proses

y a n g a k a n d i a u d i t a k a n m e m b u k a · Faktor-faktor kritis yang sudah kemungkinan untuk menjabarkan kinerja dikelola dengan baik (hasil dari tahap 7)keseluruhan menjadi kinerja-kinerja yang

· Faktor-faktor kritis yang bermasalah, lebih spesifik yang terkait dengan tahapan-yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan tahapan kritis tersebut. kinerja.4. Menentukan Sasaran Audit,

Sasaran audit dapat dibuat dengan mudah bila 9. Follow-up Audit, Follow-up audit sudah mengetahui tahapan-tahapan kritis dan dilakukan untuk menjamin bahwa tindakan kinerja spesifik terkait tahapan-tahapan koreksi temuan audit ditetapkan dan tersebut. diterapkan. Follow-up audit harus terus

5. Mengidentifikasi Faktor-faktor dilakukan sampai terdapat bukti bahwa Kritis dan Potential Failure, Auditor belum masalah telah diselesaikan atau pihak siap mengaudit hanya dengan sasaran audit. menajamen memutuskan untuk membiarkan Auditor juga perlu membuat dugaan tentang masalah tersebut dan menanggung resiko faktor-faktor kritis dalam aktivitas kritis yang yang ada.mempengaruhi kinerja spesifik yang telah diketahui.

6. Membuat Checklist Audit, *Tulisan ini diringkas Asrory Muhammad dari Makalah Ir. Iim Checklist audit pada dasarnya adalah daftar Ibrohim, Konsultan ISO 9001, 14001, OHSAS dan TS 169-49. dari faktor-faktor kritis yang teridentifikasi

Inspektur BicaraTelaah

Sebagai unit pengawasan internal di dimulai dari tahap perencanaan dan lingkungan Kementerian Perindustrian,

penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan Inspektorat Jenderal bertujuan memberikan hasil yang diperoleh, dengan mengedepankan nilai tambah dan memperbaiki pelaksanaan pengawasan pre -emtif dalam rangka kegiatan pemerintahan Kementer ian membangun dan meningkatkan kesadaran Perindustrian, untuk mencegah terjadinya

kesalahan dan penyimpangan dalam taat azas untuk mencegah timbulnya moral pelaksanaan kebijakan dan program kerja hazard, dengan sosialisasi ketentuan dan serta menjamin agar pelaksanaan tugas pokok peraturan perundangan, character building, dan fungsi Kementerian Perindustrian berjalan

pengembangan motivasi, penerbitan buletin sesuai dengan rencana dan ketentuan p e n g a w a s a n , m e m b a n g u n s i s t e m peraturan perundang-undangan, mendukung pengawasan berbasis web, penegakan reward penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,

efisien, transparan, akuntabel, bersih dan and punishment; dan pengawasan preventif bebas dari KKN, serta mewujudkan Good untuk membangun sistem pengendalian Governance dan Clean Government. intern melalui penyusunan dan penerapan

Sesuai dengan perkembangan tata SOP, juklak, juknis, standar kinerja, Standar kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik Inspektorat Jenderal telah mencanangkan p e l a ya n a n p u b l i k , y a n g a n t a ra l a i n perubahan Paradigma Pengawasan, secara diimplementasikan dalam pembentukan dan bertahap dirubah dari Post-Audit (watch dog) pemberdayaan Unit Layanan Pengadaan m e n j a d i p e m b i n a a n , a d v o k a s i , (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), pendampingan, pengendalian (counseling Pe n i l a i a n K i n e r j a b e r b a s i s K P I d a n partner) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu produktifitas, Klinik Itjen.(quality assurance). Dengan paradigma baru Perubahan paradigma pengawasan tersebut nilai-nilai pengawasan yang tersebut diyakini secara bertahap akan independen, obyektif, akuntabel, dan mencapai hasil yang diharapkan mengingat transparan harus segera diwujudkan, sehingga persamaan visi, persepsi untuk segera ke depan indikator keberhasilan pengawasan memajukan industri nasional yang didukung intern diukur bukan dari jumlah temuan, tetapi komitmen, kebersamaan, teamwork, network dari ukuran sejauh mana dapat membantu seluruh aparat auditor dan upaya-upaya se luruh ent i tas ker ja d i l ingkungan peningkatan kuantitas, kapasitas, kompetensi Kementerian Perindustrian dalam mengatasi serta profesionalitasnya. Oleh karenanya permasalahan yang timbul, meliputi aspek se luruh ent i tas ker ja d i l ingkungan pengelolaan resiko, control, dan tata proses Kementerian Perindustrian secara simultan yang baik. juga perlu melakukan perubahan ke arah yang

Langkah-langkah operasionalisasi lebih baik dengan bekerja keras, bekerja perubahan paradigma tersebut, pengawasan cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas.

Oleh : Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian - Imam Haryono

Perubahan Paradigma Pengawasan

SOLUSI Maret 2011 36 SOLUSI Maret 2011 37

Mengawali tahun 2011, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2011 dan 6 Januari 2011 ini diikuti oleh 47 (empat puluh tujuh) auditor dan pegawai Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dan melaksanakan Reviu Laporan Keuangan. (Ciendy Martha Gayatri)

Inspektorat Jenderal berkesempatan melaksanakan Capacity Building untuk meningkatkan kualitas SDM pengawasan Inspektorat Jenderal dan memperkuat kerja sama di antara seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tanggal 16-18 Januari 2011. Pada acara tersebut, outbond merupakan salah satu sub-acara yang diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkuat kebersamaan di antara peserta. Kegiatan capacity building ini dilaksanakan di Puteri Gunung Hotel, Lembang Bandung. (Ciendy Martha Gayatri)

Forum yang dilaksanakan di tiga daerah regional yakni Yogyakarta, Makassar, dan Batam dihadiri oleh seluruh unit kerja Kementerian Perindustrian dan beberapa Dinas Perindustrian di masing-masing Provinsi. Dalam setiap kegiatan seluruh peserta menghasilkan matriks rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di unit satuan kerja. Hal ini merupakan upaya kerja sama berbagai pihak untuk meminimalisir temuan berulang. Kegiatan pada Regional I dilaksanakan di Hotel Quality Yogyakarta, pada tanggal 23 25 Januari 2011, Regional II dilaksanakan di Hotel Mercure Makassar, pada tanggal 6 8 Fepbruari 2011, sedangkan Regional III dilaksanakan di Hotel Golden View Batam, pada tanggal 20 22 Februari 2011. (Ciendy Martha Gayatri)

Klinik Konsultasi Snapshot

Jika Bapak/Ibu/Saudara ingin berkonsultasi seputar masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas kedinasan, pertanyaan dapat dikirimkan ke alamat e-mail redaksi Majalah SOLUS I: [email protected]

A). Kontraktor “X” (yang kebetulan berlokasi di Yogyakarta) mengajukan permintaan perpanjangan waktu (addendum) kontrak pekerjaan pengadaan mesin/ peralatan pengolahan ikan dikarenakan terjadinya bencana erupsi gunung Merapi. Seharusnya pekerjaan selesai pada awal Desember, namun yang bersangkutan mengajukan perpanjangan waktu sampai 31 Desember 2010. Jika diperbolehkan, bagaimana cara pembayarannya mengingat batas waktu pembayaran melalui LS adalah tanggal 20-12-2010.

B). Satuan kerja merencanakan pengadaan mesin pengolahan tahu modern yang saat ini sedang dalam proses pelelangan oleh ULP. Apakah proses lelang dapat diteruskan mengingat alokasi waktu yang sangat terbatas (penunjukan pemenang diperkirakan pada pertengahan November 2010).

Tanya :

Jawab :A). Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan mengingat hal tersebut

termasuk dalam force majeure, namun tidak boleh melewati tanggal 31 Desember 2010. Sedangkan cara pembayaran adalah dengan mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010, yang memungkinkan pembayaran melalui LS dilakukan walaupun pekerjaan belum selesai, tentunya KPA harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Rekanan harus memberikan Jaminan Pembayaran dari Bank Pemerintah sebesar jumlah uang yang akan dibayar, dan dapat dicairkan apabila pekerjaan telah selesai.

B). Rencana pengadaan dimaksud dapat diteruskan sepanjang persyaratan jangka waktu pelaksanaan tetap sesuai RKS yaitu 30 hari, dan batas akhir pekerjaan paling lambat 31 Desember 2010.


Pemeriksaan atas laporan keuangan dan ekuitas dana.Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan Tujuan pemeriksaan atas laporan oleh BPK didasarkan pada Undang-Undang keuangan adalah untuk memberikan opini Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Keuangan Negara dan Undang-Undang Kementerian Perindustrian tahun 2010, Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan dengan memperhatikan kesesuaian laporan Pemeriksa Keuangan, dimaksudkan dalam keuangan dengan Standar Akuntansi rangk a menilai per tanggungjawaban Pemerintah (SAP); kecukupan pengungkapan Kementerian atau Lembaga atas pelaksanaan informasi keuangan; kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara. peraturan perundang-undangan dan Pertanggungjawaban tersebut meliputi efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).realisasi anggaran dan posisi aset, kewajiban

Pengantar Redaksi : Sejak pertengahan Februari lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian tahun 2010. Sebelum pemeriksaan dilaksanakan terlebih dahulu dibuka dengan entry meeting pada tanggal 14 Februari 2011. Mengingat pentingnya materi yang disampaikan pada entry meeting tersebut utamanya bagi Satuan-satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI menuangkannya dalam artikel berikut.

Sedangkan sasaran pemeriksaan meliputi kewajaran nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajaran nilai belanja, kewajaran nilai aset tetap serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga untuk menilai efektivitas pengendalian intern, ketaatan KPA dalam pencairan anggaran serta p e r t a n g g u n g j a w a b a n pengelolaan dan pengamanan atas Barang Milik Negara (BMN) yang dihasilkan.

Standarisasi (Baristan) Manado serta Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hasil pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas:

1) Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian tahun 2010 yang memuat opini, Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian yang merupakan asersi final Kementerian

Perindustrian dan gambaran umum pemeriksaan;

2 ) S i s t e m pengendalian intern yang

R u a n g l i n g k u p berisi permasalahan terkait p e m e r i k s a a n m e l i p u t i pengendalian intern;pengujian atas saldo akun- 3 ) K e p a t u h a n akun yang ada di neraca dan t e r h a d a p p e r a t u r a n t ransaks i - t ransaks i pada p e r u n d a n g - u n d a n g a n laporan realisasi anggaran yang berlaku yang berisi tahun 2010 berikut peristiwa p e r m a s a l a h a n t e r k a i t s e t e l a h t a n g g a l n e ra c a . kepatuhan.S e d a n g k a n p e n d e k a t a n Disamping itu akan d i l a k u k a n m e l a l u i a u d i t d i s a m p a i k a n t e m u a n berbasis risiko (risk based audit pemeriksaan atas belanja approach). Melalui pendekatan subsidi dan be;anja lain-lain i n i m a k a p e m e r i k s a a k a n (BA 999).melakukan pengujian secara mendalam, di antaranya pada beberapa akun yang berisiko Opini Atas Laporan Keuangantinggi, yaitu: kas, investasi non permanen lainnya, aset tetap, PNBP, belanja barang dan Tahun 2010 yang lalu Kementerian belanja modal. Perindustrian memperoleh opini Wajar Tanpa

Tim Pemeriksa menetapkan planning Pengecualian atas Laporan Keuangan tahun materiality untuk pemeriksaan laporan 2009. Tahun ini pun warga Kementerian keuangan Kementerian Perindustrian tahun Perindustrian berharap hal serupa dapat 2010 sebesar Rp 43.346.107.084,53, dengan terulang. Pada entry meeting tersebut tolerable error yang ditetapkan pada masing- disampaikan beberapa hal yang harus masing akun yang signifikan sebesar Rp dilakukan untuk mempertahankan opini WTP. 21.673.053.542,26. Pertama adalah tidak membatasi lingkup audit

Ditetapk an pula lok as i sampel BPK. Auditor dalam melakukan pemeriksaan pemeriksaan yang akan dilakukan di Jakarta, tidak dibatasi, artinya setiap prosedur audit Padang dan Manado. Lokasi Jakarta meliputi yang hendak dijalankan dapat difasilitasi oleh seluruh unit Eselon I di l ingkungan auditi, misalnya dalam penyediaan data, atau Kementerian Perindustrian, sedangkan lokasi cek fisik tidak dihalangi. Di samping itu dalam Padang meliputi Akademi Teknologi Industri menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (ATI) Padang, Sekolah Menengah Analis Kimia agar dilakukan secara benar, seper ti (SMAK) Padang serta Dinas Perindustrian melakukan pencatatan, penghitungan, Provinsi/Kabupaten/Kota. Sementara untuk pelaporan setiap kejadian ekonomi/transaksi lokasi Manado meliputi Balai Riset dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Telaah Telaah

Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan


Kabar Industri

Ini sebuah ilustrasi. Ketika tengah berkualitas, yaitu merk “X” atau “Y”, demikian mempersiapkan pelelangan pengadaan wanti-wanti Sang PPK.seperangkat peralatan komputer dan laptop, Dalam kenyataannya PPK tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewanti- memang tidak bermaksud KKN. Dia tidak wanti Panitia Pengadaan agar produk yang mengarahkan rekanan tertentu untuk menjadi diperoleh bermerk “X” atau “Y” karena merk pemenang lelang. Dia hanya berharap produk tersebut memang dikenal memiliki kualitas “X” atau “Y” yang diperoleh, karena kedua baik, walaupun kedua merk tersebut adalah merk tersebut yang diyakininya memiliki produk luar negeri. Padahal di pasaran telah kualitas baik. Walaupun kedua merk tersebut ada produk sejenis produksi dalam negeri, atau jelas-jelas merupakan produk impor, paling tidak Tingkat Komponen Dalam Negeri sementara ada barang sejenis sudah (TKDN) tergolong tinggi. Sang PPK – sebagai diproduksi di dalam negeri – paling tidak pihak yang mewakili instansi pengguna tingkat TKDN-nya cukup tinggi.barang – enggan memilih produk dalam Ilustrasi di atas hanya menggambarkan negeri karena kuatir kualitasnya rendah dan ada kegamangan pada sebagian pimpinan mudah rusak. instansi pemerintah, untuk memilih produk

“Saya tidak hendak bersikap KKN, dan dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa saya juga tidak akan mentolerir jika kalian pemerintah, walaupun tidak ada urusan melakukan KKN dalam pelaksanaan lelang dengan KKN di sana. Kegamangan itu boleh nanti. Jangan coba-coba berkolusi untuk jadi disebabkan kekhawatiran terhadap memenangkan rekanan tertentu, tapi saya kualitas produk dalam negeri dibandingkan menginginkan komputer dan laptop yang produk buatan luar negeri.

Hal lain yang perlu diperhatikan itu telah disusun SOP tentang Akuntansi adalah agar Satuan Kerja menindaklanjuti Persediaan tingkat Kementerian. Sedangkan rekomendasi yang disampaikan BPK. Tak yang belum selesai tindak lanjutnya adalah kalah pentingnya adalah agar peran Aparat temuan tahun anggaran 2004 terkait bukti Pengawasan Intern dalam hal laporan kepemilikan tanah, izin bangunan, izin keuangan selalu ditingkatkan. Dalam hal ini penggunaan bangunan, aset tanah yang APIP seharusnya aktif mengawasi jalannya sebagian dikuasai secara fisik oleh masyarakat.p r o s e s p e l a p o r a n k e u a n g a n , d a n Pada kesempatan tersebut disampaikan memberikan masukan bagi para pelaksana pula Hasil Pemeriksaan Interim atas Laporan kegiatan. Keuangan tahun anggaran 2010, yang

Berkaitan dengan tindak lanjut atas menunjukkan masih ditemukan beberapa temuan pemeriksaan, Tim Pemeriksa BPK kelemahan, seperti: penatausahaan persediaan menyampaikan bahwa sebagian besar pada beberapa Satker, penatausahaan dan temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti pengelolaan piutang bukan pajak, pengelolaan sesuai dengan rekomendasi BPK. Beberapa PNBP, kontrak pengadaan yang tidak didukung rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, dengan dokumen lengkap.antara lain: telah dilakukan revaluasi aset Terhadap temuan-temuan tersebut, kita tetap, yang menjadi paragraf penjelasan berharap dapat segera diperbaiki. opini WTP tahun anggaran 2008. Di samping (Edwardsyah Nurdin)

Monitoring dan Evaluasi Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

Telaah


Kebijakan mengutamakan penggunaan antara lain agar sesuai dengan kewenangan produk dalam negeri dalam pengadaan masing-masing melakukan langkah-langkah barang/jasa pemerintah memang merupakan g u n a m e m a k s i m a l k a n p e n g g u n a a n salah satu pilihan dalam mendorong barang/jasa hasil produksi dalam negeri, pertumbuhan industri nasional. Setiap termasuk rancang bangun dan perekayasaan tahunnya pemerintah membelanjakan uang nasional serta penyedia barang/jasa nasional. yang cukup besar untuk pengadaan Di samping itu juga memberikan preferensi barang/jasa. Sekitar 25 – 30% dana APBN harga untuk barang/jasa produksi dalam teralokasi untuk belanja barang/jasa. Ini negeri.jumlah yang cukup besar mengingat APBN Menindaklanjuti Instruksi Presiden tahun 2011 saja jumlahnya sekitar 1200 triliun. tersebut, Menteri Perindustrian mengeluarkan Jika saja seperempat dari jumlah tersebut peraturan tentang pedoman penggunaan dibelanjakan untuk pengadaan barang/jasa produk dalam neger i (P3DN) dalam produk dalam negeri, tentu sangat membantu pengadaan barang/ jasa pemer intah. meningk atk an per tumbuhan industr i Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan nasional. Menteri Perindustrian Nomor 49 tahun 2009 dan Nomor 102 tahun 2009. Dalam peraturan

tersebut ditegaskan bahwa dalam melakukan Instruksi Presidenpengadaan barang/jasa pemerintah agar m e n g a c u k e p a d a D a f t a r K e l o m p o k Sebagai bentuk komitmen pemerintah Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan Daftar untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam penggunaan produk dalam negeri dalam Negeri. Dalam daftar yang secara berkala pengadaan barang/jasa pemerintah, pada dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian tahun 2009 Presiden mengeluarkan Instruksi tersebut, dimuat nama dan alamat produsen, Presiden Nomor 2 tahun 2009 tentang jenis produk, spesifikasi, standard, dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam kapasitas dari nilai Tingkat Komponen Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi Negeri (TKDN).yang ditujukan kepada seluruh pimpinan

instansi pemerintah pusat maupun daerah itu,

Padahal di sisi lain pemerintah tengah memproteksi industri dalam negeri,” demikian berupaya menumbuh-kembangkan industri dinyatakan Ferry Yahya dalam wawancara nasional antara lain melalui kebijakan dengan SOLUSI beberapa waktu lalu. pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui Kebijakan mengutamakan penggunaan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 produk dalam negeri tetap berlanjut pada tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 54 Pe m e r i n t a h , d a l a m b e b e r a p a p a s a l tahun 2010 sebagai pengganti Keputusan diamanatkan bahwa instansi pemerintah Presiden Nomor 80 tahun 2003. Bahkan dalam w a j i b m e m a k s i m a l k a n p e n g g u n a a n Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 barang/jasa hasil produksi dalam negeri, dinyatakan juga aspek pengawasannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan sebagaimana tertera dalam pasal 99 yang nasional dalam pengadaan barang/jasa serta menekankan agar Aparat Pengawasan Intern memaksimalkan penggunaan penyedia Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan barang/jasa nasional. Instrumen lain melalui terhadap pemenuhan penggunaan produksi pemberian preferensi harga untuk barang dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri, dan penyedia jasa pada masing-masing instansi pemerintah. pemborong nasional. APIP diberi wewenang untuk melakukan

Menurut Sekretaris Tim Nasional P3DN, langkah serta tindakan perbaikan jika terjadi Ferry Yahya, Kebijakan penggunaan produksi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri tidak hanya di Indonesia saja. dalam negeri, termasuk melakukan audit Amerika Serikat, Malaysia dan Korea juga teknis (technical audit). Jika ada Pejabat memiliki kebijakan serupa. “Apalagi kita masih Pembuat Komitmen (PPK) melakukan punya peluang karena kita belum meratifikasi penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai government procurement. Anggap saja P3DN peraturan perundang-undangan.itu merupakan instrumen k ita untuk

Kabar IndustriKabar Industri


“Sebenarnya sih nggak kalah, cuma dalam image masyarakat atau kita-kita yang gengsi dengan produk dalam negeri, biasanya produk lokal dianggap sebelah mata. Citra ini harus diubah mulai dari kita sendiri,“

Vox PopuliBagaimana kelemahan citra produk dalam negeri menurut Anda?

Puche - Ditjen IKM

Lusi - Ditjen IUBTT

Christo - Ditjen PPI

“Produk dalam negeri kualitasnya masih rendah, kita harus mengangkatnya melalui P3DN, pembatasan impor dan memperbaiki kualitas agar bisa bersaing dengan produk impor lainnya,”

“Quality-nya kurang bagus. Quality control-nya kurang bagus. Untuk meningkatkan citra itu, kita harus meningkatkan kualitas dulu dengan promosi yang lebih gencar. Saya sendiri dari dulu mengunakan produk dalam negeri, mungkin caranya kita dari diri sendiri dari mulut ke mulut menceritakan kepada teman mengenai fungsi dan utility-nya jadi mereka lebih mengerti bahwa produk dalam negeri juga cukup mumpuni,”

Di samping itu telah pula disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi P3DN sebagai acuan bagi Tim P3DN di masing-masing instansi untuk meningkatkan efektivitas hasil monitoring dan evaluasi penerapan P3DN. Timnas P3DN pada bulan Desember 2010 lalu telah mensosialisasikan pedoman monev tersebut di Bandung dan Surabaya yang diikuti oleh staf auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, serta dari Tim BPKP selaku nara sumber.

Kegiatan-kegiatan tersebut akan diteruskan pada tahun 2011 ini. Pemberian penghargaan “Anugerah Citra Karya Anak Bangsa” akan diperluas, selain kepada instansi pemerintah pusat juga kepada instansi pemerintah daerah. Selain dari pada itu, Pedoman Monitoring dan Evaluasi P3DN juga akan direvisi sebagai penyesuaian atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sosialisasi dan temu teknis Pedoman Monev P3DN dengan Inspektorat Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan terus dilanjutkan, khususnya terhadap provinsi-provinsi di luar pulau Jawa. Di samping itu akan dilaksanakan quality assurance atas pelaksanaan monev yang dilakukan oleh Tim P3DN di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non K e m e n te r i a n / B I / B H M N / B U M N / B U M D / K K K S . Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dan kompilasi laporan Tim P3DN masing-masing instansi, akan disajikan laporan hasil monev P3DN tingkat nasional.

Kelompok Kerja Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Masalah pada Timnas P3DN juga akan melakukan upaya mediasi penyelesaian masalah ataupun kasus yang menghambat pelaksanaan P3DN. Hal ini mengingat dalam implementasi di lapangan, kewajiban memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pasti akan menghadapi banyak kendala dan tantangan.

Kendala dan tantangan memang harus dihadapi, tentu saja dengan memberikan solusi terbaik untuk penyelesaiannya. (Edwardsyah Nurdin)

Memaksimalkan penggunaan produk Selanjutnya, untuk mendukung dalam negeri menjadi wajib menggunakan pelaksanaan tugas Timnas P3DN Menteri produk dalam negeri , apabila dalam Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN telah pengadaan barang/jasa telah terdapat membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat barang/jasa yang ditawarkan mempunyai nilai pada Timnas P3DN. Salah satu Kelompok Kerja penjumlahan TKDN dan Bobot Manfaat dimaksud adalah Kelompok Kerja Bidang Perusahaan (BMP) mencapai minimal 40%. Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2009 M a s a l a h ya n g d i k e t u a i o l e h D e p u t i merupakan penegasan komitmen pemerintah Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang mendorong pertumbuhan industri nasional, Perekonomian BPKP, dimana salah satu khususnya melalui pengadaan barang/jasa. b i d a n g t u g a s nya a d a l a h m e l a k u k a n Dan untuk memaksimalkan p e n g a w a s a n d a n e v a l u a s i penggunaan barang/jasa pelaksanaan penggunaan produk has i l produksi dalam dalam negeri di lingkungan neger i , d ibentuk Tim instansi pemerintah, BUMN, Nasional Peningk atan BUMD, BHMN dan KKKS.P e n g g u n a a n P r o d u k D a l a m N e g e r i d a l a m Pengawasan, Monitoring dan Pengadaan Barang/Jasa Evaluasi P3DNPemerintah (Timnas P3DN) yang diketuai oleh Menteri P e r a n Perindustr ian. Timnas p e n g a w a s a n — t e r m a s u k P 3 D N b e r t u g a s monitoring dan evaluasi—tentu m e r u m u s k a n d a n sangat dibutuhkan dalam rangka menyiapkan kebijakan, strategi mensuksesk an program P3DN. dan program mengoptimalkan penggunaan Implementasi peran pengawasan dapat produksi dalam negeri. Di samping itu Timnas dilakukan oleh APIP berkoordinasi dengan juga menetapkan langkah-langkah strategis Kelompok Kerja Bidang Monitoring, Evaluasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan dan Penyelesaian Masalah pada Timnas P3DN. penggunaan produksi dalam negeri ; Perkembangan terakhir yang diperoleh melakukan sosialisiasi secara menyeluruh dan SOLUSI, Kelompok Kerja dimaksud selama komprehensif penggunaan produksi dalam tahun 2010 telah melaksanakan beberapa neger i . Timnas P3DN juga ber tugas kegiatan terkait bidang tugasnya.menetapkan langkah-langkah strategis Pada bulan November 2010 telah p e n y e l e s a i a n p e r m a s a l a h a n y a n g diberikan penghargaan “Anugerah Citra Karya menghambat pelaksanaan Inpres serta Anak Bangsa” kepada instansi pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi atas pusat dan BUMN yang telah melaksanakan pelaksanaan Inpres tersebut. P3DN secara optimal. Ada lima instansi

Di samping keberadaan Tim Nasional, p e m e n a n g u n t u k k a t a g o r i i n s t a n s i pada masing-masing Kementerian/Lembaga pemerintah, yaitu: Kementerian Perindustrian, Non Kementerian, BUMN, BUMD, BHMN, KKKS Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan juga dapat membentuk Tim P3DN pada Koordinasi Keluarga Berencana Nasional instansi masing-masing. Pembentukan Tim (BKKBN) dan Kementerian Pekerjaan Umum. P3DN dimaksudkan untuk mengoptimalkan Sedangkan untuk katagori BUMN adalah: PT pelaksanaan penggunaan produk dalam BNI, PT Dahana, PTPN IX, PT Hutama Karya dan negeri di lingkup instansi bersangkutan. PT Asuransi Jasindo.

Kabar Industri Kabar Industri


Pada 2009 kita menghadapi gejolak ekonomi, dunia menghadapi krisis ekonomi dan dampaknya ternyata mengalir sampai ke dalam negeri. Kita menghadapi hambatan dalam menjual produk kita di luar negeri karena negara-negara yang mengalami krisis seperti Amerika mulai mengurangi impor. Akibatnya terjadi stagnasi. Perdagangan kita tidak naik, terhambat, dan produk-produk kita harus mencari alternatif lain, yakni pasar dalam negeri. Selain itu, di dalam negeri sendiri produk kita menghadapi persaingan yang begitu ketat dengan produk impor. Kita menghadapi ACFTA dan beberapa kerja sama regional. Suka tidak suka, industri kita menghadapi serbuan negara-negara mitra. Pemerintah lalu melihat kondisi ini akan mengganggu produktivitas industri dalam negeri termasuk kemungkinan adanya rasionalisasi karena berkurangnya produksi dampaknya akan menyebar pada tenaga kerja dan sebagainya.

Berdasar sejumlah faktor di atas, maka lahirlah Program Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Berikut wawancara eksklusif SOLUSI dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian yang juga Sekretaris Tim Nasional P3DN, Ferry Yahya seputar P3DN:

Wawancara Eksklusif Wawancara Eksklusif

Untuk PenguatanIndustri NasionalP3DN

Maka dalam aturan yang kita keluarkan itu Kalau tadi dikatakan bahwa di dalam pemerintah memberikan preferensi harga masyarakat membeli merupakan hak asasi, pada produk indonesia. Preferensi harga adakah celah di dalam pemerintah sendiri dilihat dari berapa besar tingkat komponen untuk tidak menerapkan P3DN karena yang ada di dalam satu produk. Makin besar alasan selera, kualitas dan semacamnya?tingkat komponen dalam negeri, peluangnya Sebenarnya aturan kita itu bukan rigid mendapat preferensi harga makin banyak. mengatakan bahwa harus menggunakan. Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jika Kalau dalam pengadaan barang/jasa dari segi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan teknisnya produk dalam negeri tidak Bobot Manfaat Perusahaan mencapai 40 memenuhi persyaratan mau tidak mau kita persen maka produk luar negeri tidak boleh memberi peluang pada impor. Kita juga tidak masuk, tidak boleh ikut lelang. Itu salah satu bisa mengabaikan kualitas. Dalam Perpres itu keuntungan. disebutkan harus ada SII (Standar Industri Berapa preferensi harga yang diberikan Indonesia), jadi kita juga merangsang pemerintah? industriawan untuk meningkatkan kualitas.

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Kita tidak memanjakan, tetapi dari sisi harga barang memiliki preferensi 15 persen dan jasa kita memberikan preferensi. Kenapa demikian, 7,5 persen. Jadi industriawan dalam negeri kita harus menyadari daya kompetitif kita memiliki peluang besar. Preferensi harga itu masih rendah, kita masih menghadapai diberikan apabila TKDN-nya mencapai 25 masalah infrastruktur, birokrasi yang berbelit, persen. Ini dalam tataran Pengadaan dan pungutan di sana sini. Kalau kita Barang/Jasa pemerintah. bandingkan, di negara yang sudah maju, Kalau dalam tataran masyarakat? biaya-biaya siluman ini sudah tidak ada dan itu

Di dalam tataran masyarakat kita hanya mempengaruhi ongkos produksi. Bukan bisa melakukan melalui promosi, pengenalan berarti impor tidak boleh. Boleh diberi peluang terhadap produk dalam negeri, dan himbauan. pada impor sejauh spesifikasi teknis produk Jadi kita belum sampai pada peraturan yang dalam negeri tidak memenuhi kualitas yang mengharuskan karena membeli merupakan dipersyaratkan. hak asasi manusia. Promosi yang dilakukan Bagaimana menurut Anda mengenai produk adalah dengan simbol Cinta Produk Indonesia. dalam negeri yang memiliki citra bahwa Dalam dunia internasional, bagaimana kualitasnya rendah?penerapan penggunaan produk dalam Ya tentu yang menjadi patokan utama negeri? kita adalah Standar Industri Indonesia. Itu salah

Sebenarnya k a lau k i ta mel ihat satu label yang menjadi kebanggaan. Impor penggunaan produksi dalam negeri tidak minded sebenarnya muncul karenasecara hanya di Indonesia saja, di Amerika bahkan ada pribadi saya melihatada pendapat, “ah, Buy American Product, di Malaysia dan di Korea kualitasnya rendah.” Nah seluruh stakeholder juga ada. Nah kita masih punya peluang, kita harus mampu mengangkat citra perindustrian belum meratifikasi government procurement Indonesia. Dan saya yakin produk indonesia dan ini peluang karena kita mempunyai yang sudah punya SII tidak kalah bersaing kok kebebasan. Jadi kita anggap P3DN ini dengan produk dari Cina. Tentu produsen juga merupakan instrumen kita untuk memproteksi menyadari kalau tanpa peningkatan kualitas, industri dalam negeri. Sebenarnya yang harus barang mereka tidak akan dibeli masyarakat. kita pahami adalah pelindungan proteksi itu Sebetulnya masyarakat yang harus terus berlaku di mana saja. Di Amerika pun ada dihimbau tanpa bosan-bosan. proteksi.

acuan utama dalam lelang. Ini salah satu faktor. Menilik P3DN sebagai usaha pemerintah Kadang kala harga produk dalam negeri lebih menguatkan posisi produk dalam negeri, mahal, apalagi dengan masuknya barang dari apa saja hambatan dalam penerapan P3DN Cina, karena itu pemerintah memberikan tersebut?preferensi harga. D a l a m p e n g a d a a n b a r a n g / j a s a

pemerintah, kita tahu harga menjadi salah satu


berikutnya ke kabupaten. Ini salah satu jalan B a g a i m a n a d e n g a n k e m u n g k i n a n kita mendorong mereka menggunakan ketidakselarasan Kebijakan Pemerintah produksi dalam negeri. melalui Menteri Perdagangan mengenai

Dan tidak kalah penting, Itjen juga mulai penurunan bea impor dan kaitannya dengan aktif melakukan auditing dan mengkoreksi. usaha peningkatan produksi dalam negeri? Mungkin tidak langsung memberikan sanksi Kebijakan pemerintah membuka kran tapi upaya mengingatkan kembali. Mungkin impor itu akan memperhitungkan kebutuhan, tahun ini melakukan pengawasan, ternyata Kita juga harus memperhitungkan supply and katakan Kementerian kita belum menerapkan demand. Katakan saja bahan baku dalam dengan baik. Tentu ada peringatan dari APIP negeri tidak mencukupi, sisanya kita harus untuk meningkatkan. Mungkin tahun 2012 impor. Nah kita lebih baik mengimpor bahan mulai ada tindakan ada sanksi. Saya kira itu baku memberi biaya masuk kosong tetapi salah satu instrumen. Wajarnya memang menghasilkan produk hilir sendiri yang murah. p e m e r i n t a h h a r u s m e m b e l i d a n Kita lihat contoh Cina yang membuka kran menggunakan produk dalam negeri. Suka bahan baku. Rotan kita masuk ke sana, coklat, tidak suka, mau tidak mau. Lebih mahal sedikit juga karet. Mereka olah jadi nilai tambah dan biarlah. Dan APIP juga harus bisa paham, itu yang dijual di indonesia. Bahkan produk kita dalam arti sejauh itu objektif. Katakan mahal rotan yang sudah jadi dia kasih harga tinggi. sedikit 10 persen, sudahlah kita tutup mata. Sebenarnya pemerintah dalam membuka kran Dalam arti tidak ada hal-hal di belakang itu, gula atau beras, saya kira sedang menyadari memenangkan si A bukan karena ingin gejolak. Namun sejauh supply and demand ini memberikan gratifikasi dan sebagainya tapi terpenuhi, saya kira pemerintah akan murni menggunakan produksi dalam negeri.menghambat. Tetapi kalau supply and demand Apa yang menjadi filosofi penilaian dalam tak terpenuhi atau tak seimbang, kurang Penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa?pangan misalnya, kita bisa jadi seperti Mesir

Untuk tahun pertama kemarin, bahwa atau Tunisia. Pemerintah harus jeli, kapan kran instansi yang mempunyai upaya mendorong impor dibuka dan kapan ditutup. Tanpa produksi dalam negeri misalnya dengan mencederai produksi dalam negeri.peraturan intern mereka. Itu menjadi salah Apa saja yang dilakukan Timnas P3DN dalam satu point. Kedua tentu nanti dilihat dari mengupayakan penggunaan produk dalam besaran anggaran berapa yang sudah dibuat. negeri?Pada 2010 memang tidak sampai detil karena Pada 2010 salah satu instrumen kita keterbatasan waktu, tetapi dengan adanya mendorong penggunaan produksi dalam upaya-upaya berdasarkan aturan, himbauan negeri adalah dengan memberikan apresiasi dan instruksi sehingga penilaian yang pada kementerian yang paling banyak didapatkan cukup tinggi. Sehingga katakan menggunakan produk dalam negeri melalui kita termasuk pemenang karena kita sebagai penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa. Yang contoh instansi yang memiliki tim P3DN. Hal ini kita lakukan pada 2010 sebatas Kementerian termasuk kriteria karena diamanatkan dalam tingkat pusat. Dalam penilaiannya hanya 23 peraturan bahwa harus dibentuk tim P3DN Kementerian atau Lembaga yang ikut. Tahun intern yang fungsinya memberikan fasilitasi, 2011 ini tugas Itjen melakukan hal yang sama advokasi pada unit-unit terkait di dalam dengan BPKP yakni melakukan penilaian Kementerian. sampai ke tiga provinsi. Belum seluruh provinsi (Arga Mahendra / Trinanti Sulamit)tapi ada upaya untuk menyebarkan ke tingkat

provinsi. Daerah juga akan kita berikan penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa. Tahun

Geliat Batik Jumputan Ala Pramesti Gita

100 % Cinta IndonesiaWawancara Eksklusif

Banyak industri kecil di sekitar kita yang menghancurkan paradigma lama tentang 'kerja'. Kerja identik dengan kegiatan di belakang meja dan menganak-tirikan apa yang disebut hobi. Hj. Istati Soedibyo, seorang pengrajin batik jumputan, mampu menunjukkan bahwa pekerjaan bahkan penghasilan dan hobi bisa bersahabat. Keduanya bisa memiliki hubungan sinergis dan mendatangkan penghasilan yang cukup. Inilah sisi lain hobi yang sering dipandang sebelah mata itu; hobi dapat dikreasikan menjadi produk yang berguna dan dibutuhkan orang lain. Tentu kemampuan mengolah selembar kain polos menjadi motif cantik batik jumputan memerlukan waktu,keringat, ketekunan dan kerja keras.


100 % Cinta Indonesia100 % Cinta Indonesia

kita perlu menggambar dengan pensil terlebih Jatuh Cinta pada Jumputandahulu bentuk motif yang ingin dihasilkan pada selembar kain polos; kain tersebut lalu Pada sanggar seni “Pramesti Gita” yang dijahit jelujur mengikuti gambar pola, jahitan terletak di Jalan Haji Djuanda nomor 29A, tersebut kemudian ditarik sekuat mungkin Bandung, Hj. Istati Soedibyo mengembangkan hingga bagian kain berkerut. Bagian kain yang dan menyebarluaskan teknik membuat batik mengumpul tadi, kemudian kita ikat dengan jumputan. Teknik pembuatan motif jumputan tali plastik atau karet. Ikatan harus sangat ketat. memang sudah dikenal di berbagai belahan I n i l a h y a n g d i s e b u t d e n g a n t e k n i k dunia. Masih ingat dengan pakaian ala flower menghalangi dengan ikatan. Jika kain sudah generation yang dibuat dengan teknik tie dye? terikat di sana-sini, maka sudah bisa dikatakan Begitulah batik jumputan. pekerjaan membuat batik jumputan separuh Corak atau motif batik dihasilkan selesai. Untuk pewarnaan, dalam kondisi dengan cara menghalangi (resist) kain, terikat, kain dicelupkan pada zat warna. mencelupkan (dye) pada zat warna, lalu Setelah proses pewarnaan selesai dan kain melepaskan penghalang sehingga timbul kering atau setengah kering, bukalah ikatan-berbagai corak pada kain yang semula polos. ikatan. Maka aha! muncullah motif cantik pada Pada batik tulis, materi penghalang yang kain yang semula polos. digunakan adalah malam, sedangkan pada

Hj. Istati Soedibyo sadar bahwa teknik batik jumputan materi penghalangnya adalah membuat batik jumputan dapat dilakukan ikatan (tie). Ketimbang teknik membuat batik untuk menghasilkan kain dengan motif yang tulis, teknik membuat batik jumputan relatif menggoda hati para pembeli. Ya, teknik mudah dan murah. Teknik ini dapat dikerjakan jumputan memberikan nilai tambah bagi oleh siapa saja, terlebih oleh ibu rumah tangga selembar kain yang semula polos. Ia pun mulai yang memiliki banyak waktu luang. menularkan kebisaannya itu kepada orang Cara mengkreasi batik jumputan cukup lain. Di lingkungan tempat tinggalnya, tempat mudah, materi yang digunakan pun sederhana sanggar seni “Pramesti Gita” berada, alias dapat ditemukan di mana saja. Mulanya,

Ia mulai membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang berminat belajar teknik jumputan dan juga menjahit pakaian. Kebanyakan yang datang adalah ibu-ibu rumah tangga yang merasa perlu untuk tidak bertopang dagu saja di rumah, melainkan menghasilkan sesuatu. Pada “Pramesti Gita” saban hari berkumpul ibu-ibu antara sepuluh hingga duapuluh orang. Mulai dari membuat jumputan, melukis, hingga meronce berbagai aksesori dipelajari mereka di sana.

Pada umumnya mereka adalah ibu rumah tangga yang enggan membuang waktu. Beberapa di antara mereka memiliki anak yang masih kecil. Sembari menunggu waktu menjemput anak sekolah, setelah pekerjaan di rumah selesai, para ibu tersebut datang ke Sanggar “Pramesti Gita” untuk belajar dan berkarya. Hasil karya buatan mereka dijual dan tentunya mendatangkan pendapatan tambahan bagi rumah tangga. Selain itu keuntungan berupa ilmu tentulah yang terpenting.

Hj. Istati Soedibyo pun merasa perlu untuk menularkan keterampilan membuat batik jumputan ini kepada anak-anak penyandang cacat. Baginya, kekurangan fisik tentu bukan penghalang untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Tak heran di Sanggar “Pramesti Gita” sering terlihat beberapa anak dari SLB Negeri Cicendo, Bandung. Mereka sering terlihat asyik berkreasi jumputan. Siswa-siswa SLB Negeri Cicendo mempelajari teknik olah tekstil jumputan didampingi oleh Suryanti Mawarini, pengajar pada Sanggar “Pramesti Gita” dan Rd. Siti Maryati, Spd., guru sekolah mereka. “Anak-anak dari SLB Cicendo mulai mempelajari jumputan di 'Pramesti Gita' kira-kira sejak dua tahun, jumlahnya sekitar 15 siswa,” ujar Rd. Siti Maryati Spd, guru SLB Cicendo. Penguasaan keterampilan pada siswa Sekolah Luar Biasa merupakan sesuatu yang penting. Tak hanya untuk masa formal sekolah, tetapi juga sebagai bekal saat telah lepas dari sekolah dan hidup mandiri. Wita, salah seorang siswa SLB Cicendo menceritakan dengan bahasa isyarat, “kalau sudah besar nanti saya mau bikin usaha sendiri, kalau punya modal. Saya malu jika masih harus minta uang sama mama.” (Trinanti Sulamit)

Seorang pria dipanggil untuk diaudit oleh Dinas Perpajakan. Ia minta nasehat akuntannya bagaimana sebaiknya ia berdandan. "Kenakan pakaianmu yang terjelek dan pakailah sepatumu yang tua. Biar mereka pikir kau miskin", jawabnya. Pergilah ia ke penasehat hukumnya, tanya hal yang sama, tapi jawabannya bertentangan: "Jangan sekali-sekali biarkan mereka menakut-nakuti mu. Pakailah stelan jas terbaik dan ikatkan dasi yang mahal".

Bingung, orang itu pergi ke Ketua RW, diceritakannya soal nasehat yang bertentangan itu, dan minta pendapat apa sebaiknya yang harus ia lakukan.

"Ah begitu..", jawab Ketua RW, "mari kubantu dengan cerita ini". lanjutnya, "Ada seorang wanita muda, menjelang pernikahannya, minta nasehat ibunya apa yang sebaiknya dipakai pada malam pengantin. "Pakailah gaun malam flanel yang tebal, panjang, yang sampai menutupi lehermu dan jangan lupa kaus kaki wol" jawab ibunya. Tapi waktu ia pergi minta nasehat pada kawan karibnya, ia mendapatkan saran berlawanan: "Wah, pakai aja gaun tipis yg paling seksi, itu lho yg bukaan lehernya V yg turun sampai udel"".

Bapak itupun, saking bingung, protes: "Tapi, apa sih hubungannya semua ini dengan masalah yang kuhadapi dengan Dinas Perpajakan?".

"Tak perduli apapun yang kau pakai, kau toh bakal kena...

Sumber : www.ngakak.org

Menghindari Dinas Pajak

Auditana

Konflik kepentingan terjadi karena auditor dianggap memiliki resiko konflik kepentingan, internal harus berperan sebagai konsultan tingkat kegagalan yang tinggi, dan adanya yang memenuhi kebutuhan satuan kerja penurunan independensi serta obyektivitas di namun juga melaksanakan audit di tempat Inggris/Irlandia namun tidak demikian halnya yang sama. Peran ganda sebagai pihak yang di Italia. mengawasi dan memberi saran inilah yang Perbedaan yang signifikan ini terjadi dapat menimbulkan kesulitan bagi auditor karena di Inggris/Ir landia penugasan i n t e r n a l u n t u k m e m p e r t a h a n k a n konsultasi bagi auditor internal biasanya obyektivitasnya. dilakukan pada hal-hal strategis atau

Houston dan Lowe (2000) juga manajemen proyek. Sebaliknya di Italia, menyatakan bahwa masalah kritis lain yang masalah independensi belum menjadi tradisi terkait dengan peran auditor internal yang karena Italia baru saja mengadaptasi sistem lebih luas adalah hubungan mereka dengan korporat Anglo-Saxon di mana terdapat tim auditor eksternal. Masih belum jelas audit independen. Secara kultural, konsep bagaimana auditor eksternal memandang independen belum terbentuk, di mana hingga peran baru auditor internal ini. Hal ini menjadi baru-baru ini, hampir di semua organisasi di penting karena Generally Accepted Auditing Italia internal auditor belum independen. Standards (GAAS) memerlukan fungsi audit Dengan adanya perbedaan-perbedaan internal yang independen dan obyektif tersebut, mayoritas auditor internal dari sebagai pre-requisite bagi auditor eksternal negara-negara tersebut bersepakat bahwa untuk mempercayai hasil kerja auditor pengawalan nilai-nilai obyektivitas menjadi internal. Auditor internal akan menjadi kurang sangat penting. Namun mereka tidak kredibel dalam menjalani perannya apabila berpik iran untuk memisahk an peran obyektivitas mereka (secara anggapan pengawasan dan konsultan.maupun aktual) diragukan dengan adanya Dari gambaran di atas, dapat diketahui peran sebagai konsultan. Auditor eksternal, bahwa perubahan peran menjadi counseling hingga suatu poin tertentu, bergantung pada partner memerlukan adanya kerja keras dari auditor internal dalam berbagai area audit. dalam dan kerja sama yang baik dengan Namun demikian, tingkat kepercayaan auditor seluruh satuan kerja yang menjadi partner. eksternal pada umumnya bergantung pada Dalam melaksanakan tugasnya, auditor obyektivitas, kualitas, dan efektivitas kerja internal selalu harus menjaga obyektivitasnya auditor internal. baik secara aktual maupun dalam persepsi

Hasil Studi yang dilakukan oleh pihak luar. Komitmen pimpinan dan sikap Wo o d w a r d d a n A l l e g r i n i ( 2 0 0 9 ) d i masing-masing individu akan sangat Inggris/Irlandia dan Italia menunjukkan menentukan pencapaian hasil akhir yang bahwa secara umum keterlibatan internal diinginkan. auditor sebagai konsultan dianggap m e m b e r i k a n k e u n t u n g a n d a l a m h a l penugasan, moral, kedudukan internal audit secara umum dalam organisasi, performa audit dan memberikan nilai tambah pada kemampuan auditor. Pendekatan sebagai counseling partner adalah pendekatan yang lebih proaktif dan efisien, walaupun di sisi lain hal ini menyebabkan peningkatan biaya dan beban kerja. Keterlibatan auditor internal dalam melaksanakan penugasan konsultasi

Goodwin, J. dan Teck, Y.Y. 2001. Two Factors Affecting Internal Audit Independence and Objectivity: Evidence from Singapore. Int. J. Audit. 5: 107-125.

Selim, G., Woodward, S., dan Allegrini, M. 2009. Internal Auditing and Consulting

Practice: A Comparison between UK/Ireland and Italy. Int. J. Audit. 13: 925.

Brody, R.G. dan Lowe, D.J. 2000. The New Role of the Internal Auditor: Implications for Internal Auditor Objectivity. Int. J. Audit. 4: 169-176.


Telaah Telaah

Perubahan peran dan pola pikir dan pengetahuannya mengenai lingkungan pengawasan dari watch dog menjadi kerja untuk memberikan masukan dan counseling partner terhadap satuan kerja pendapatnya mengenai hal-hal terkait. memiliki beberapa tantangan yang harus Namun, hal ini mengakibatkan munculnya dihadapi dan memerlukan kesiapan, terutama beberapa masalah, misalnya apakah tepat bagi dari sisi internal, untuk melaksanakannya. auditor internal untuk mengorbankan Audit internal, menurut definisi dari Institute of independensi dan obyektivitasnya dalam Internal Auditors (1999) adalah sebuah aktivitas keterlibatannya sebagai konsultan. yang independen, dengan obyektivitas Menurut Houston dan Peters (1999) terjamin, dan aktivitas konsultasi yang dalam Houston dan Lowe (2000), ketika didesain untuk memberikan nilai tambah dan auditor internal menjadi konsultan, selain meningkatkan operasional atau kegiatan bertanggung jawab kepada manajemen dan organisasi. tim audit, mereka juga berhubungan dan

I n t e r n a l a u d i t i n g yang awalnya menjalin hubungan kerja yang dekat dengan merupakan sub-bagian dari kegiatan audit dengan manajer di tingkat satuan kerja. Hasil pada perkembangannya terus-menerus studi Goodwin dan Teck (2001) di Singapura mengalami perubahan. Kegiatan audit internal menunjukkan bahwa hampir semua auditor pun berubah dari wilayah yang sempit, yaitu internal memiliki hubungan yang baik dengan sebagai alat ukur dan pemeriksaan efektivitas tim auditnya dan hampir semua auditor kontrol internal bergerak menjadi audit internal memiliki akses pribadi yang teratur berbasis resiko dan kegiatan konsultasi yang pada satuan kerja. Dalam situasi seperti ini, lebih luas cakupannya. auditor internal memiliki kemungkinan untuk

Pada level individu, auditor internal mengurangi atau tidak melakukan tindakan harus memiliki sikap imparsial, tidak bias, serta koreksi pada temuan-temuan audit karena menghindari konflik kepentingan. Sedangkan tidak ingin merusak hubungan baik yang telah sebagai konsultan, auditor internal yang terjalin. berpengalaman dapat menggunakan keahlian

Tantangan Auditor Internal Dalam Menghadapi Peran Baru Sebagai Counseling Partner

Staf pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian


Telaah Telaah

S e b e l u m L a p o r a n K e u a n g a n keabsahan informasi yang disajikan dalam Kementerian/Lembaga disampaikan kepada laporan keuangan sebelum disampaikan oleh Presiden melalui Menter i Keuangan, menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden Inspektorat Jenderal atau aparat pengawasan melalui Menteri Keuangan.internal terlebih dahulu melakukan reviu Dalam melakukan reviu atas laporan laporan keuangan. Hal ini diatur dalam pasal 33 keuangan, auditor APIP harus memahami ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan prosedur akuntansi, bentuk catatan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri akuntansi dan basis akuntansi yang Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang digunakan. Ruang lingkup reviu sebatas pada Standar Reviu atas Laporan Keuangan penelaahan laporan keuangan dan catatan Kementerian Negara/ Lembaga, Reviu laporan akuntansi. Hal ini diperlukan dalam rangka k e u a n g a n a d a l a h p e n e l a a h a n a t a s menguji kesesuaian antara angka-angka yang penyelenggaraan akuntansi dan penyajian disajikan dalam laporan keuangan terhadap laporan keuangan oleh auditor Aparat catatan, buku, laporan yang digunakan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dengan sistem akuntansi yang berlaku.kompeten untuk memberikan keyakinan Pelaksanaan reviu dilakukan secara t e r b a t a s b a h w a a k u n t a n s i t e l a h paralel dengan pelaksanaan anggaran dan dise lenggarak an berdasark an Sistem penyusunan laporan keuangan. APIP Akuntansi Instansi dan laporan keuangan telah membuat pernyataan telah direviu atas disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi laporan keuangan dan dilampirkan sebagai Pemerintahan, dalam upaya membantu bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan Menteri/Pimpinan Lembaga menghasilkan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. laporan keuangan yang berkualitas. Pernyataan tersebut diterbitkan setidak-

Tujuan reviu laporan keuangan untuk tidaknya sekali dalam setahun.memberikan keyakinan akurasi, keandalan,

laporan keuangan dihasilkan melalui Sistem Tahapan ReviuAkuntansi Instansi, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Pelaksanaan reviu laporan keuangan Informasi Management dan Akuntansi Barang dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Milik Negara (SIMAK BMN). SAI dirancang persiapan reviu, yang meliputi kegiatan-untuk menghasilkan laporan keuangan yang kegiatan pengumpulan informasi keuangan, terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, persiapan penugasan, dan penyiapan program catatan atas laporan keuangan, serta laporan kerja reviu. Tahapan berikutnya adalah BMN. pelaksanaan reviu yang dilaksanakan dengan

Pertanyaannya adalah apa kekuatan teknik-teknik penelusuran angka-angka dalam (keandalan) dan kelemahan dari dua sistem laporan keuangan; permintaan keterangan tersebut, apabila dikaitkan dengan fokus reviu serta prosedur analitik.yang dilaksanakan oleh tim reviu? Tentunya Penelusuran angka-angka dalam kita sebagai tim reviu harus dapat menganalisa laporan keuangan di lakuk an dengan di mana letak potensi keandalan dan membandingk an angk a pos laporan kelemahan sistem aplikasi tersebut yang dapat keuangan terhadap saldo buku besar; mempengaruhi tingkat keakurasian laporan membandingkan saldo buku besar terhadap keuangan, sehingga dengan cepat dan efektif buku pembantu; serta membandingkan Tim Reviu dapat mencapai hasil yang optimal.angka-angka pos laporan keuangan terhadap

Keunggulan dari SAK adalah karena laporan pendukung, misalnya aset tetap sistem aplikasinya telah dirancang untuk terhadap laporan mutasi aset tetap dan menghasilkan laporan keuangan melalui laporan posisi aset tetap.aplikasi computerize mulai dari pembukuan, Permintaan keterangan kesesuaian jurnal, neraca percobaan, neraca sampai antara sistem akuntansi dan pelaporan menjadi laporan keuangan. Dengan demikian keuangan yang diterapkan; kebijakan dan hasil akhir laporan keuangan dapat diyakini metode akuntansi yang diterapkan; keputusan keandalannya, dengan catatan apabila input yang diambil oleh pimpinan; informasi atas data dilakukan secara benar.laporan keuangan periode sebelumnya serta

Di samping itu setiap bulan realisasi personel yang bertanggungjawab terhadap anggaran selalu direkonsiliasi dengan KPPN akuntansi dan pelaporan keuangan.sehingga tingkat kesalahan sudah dapat Prosedur analitik dilakukan pada akhir dideteksi lebih dini. Dengan kata lain, laporan reviu dan dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran dapat diyakini keandalan mempelajari laporan keuangan untuk akurasinya sehingga fokus reviu yang menentukan apakah telah sesuai dengan dilakukan untuk Laporan Realisasi Anggaran standar akuntansi pemerintahan; atau (LRA) tidak diperlukan pengujian yang membandingkan laporan keuangan dalam mendalam.beberapa periode yang setara. Di samping itu

Hal terpenting yang perlu diwaspadai dapat pula dengan membandingkan realisasi ketika melakukan reviu adalah potensi terhadap anggaran.kesalahan. Potensi kesalahan yang mungkin ter jadi pada laporan keuangan/BMN Mendeteksi Tingkat Kesalahandisebabkan oleh beberapa aspek, seperti pencatatan yang bersifat manual di luar sistem Untuk mendeteksi tingkat kesalahan aplikasi, antara lain: yang mungkin terjadi adalah dengan

a). Penyajian dalam penyusunan CALK, mengetahui keandalan dan kelemahan system potensi kesalahannya bisa berupa kesalahan yang mendukung terhadap penyusunan penyajian, jumlah, redaksional, atau data laporan keuangan itu sendiri. Seperti diketahui

Beberapa Hal Tentang Reviu Laporan Keuangan

Oleh : Singgih BudionoKabag Keuangan dan Rumah TanggaInspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian


Aturan mengenai Pengadaan Barang kertas lebih menyenangkan bagi sebagian dan Jasa diperbarui? Alamak, bagaimana cara besar orang, tapi selain itu apa lagi nilai k i ta mempelajar i dan menyesuaik an lebihnya ? pengetahuan baru dengan yang pengetahuan Aha, rasa putus asa dalam diri ini yang sudah ada di kepala kita sebelumnya? ternyata tak dibiarkan terlalu lama bercokol Mungkin kebingungan ini sempat mampir di karena saya akhirnya menemukan sebuah

buku bertajuk Buku Pintar Pengadaan Barang benak sebagian dari kita saat muncul dan Jasa : Disusun Berdasarkan Perpres No. 54 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tahun 2010 & Peraturan Terkait Lainnya. muncul di bumi pertiwi. Terlebih bagi orang-Berbeda dengan buku-buku versi cetak orang yang tidak berasal dari latar belakang Perpres Nomor 54 Tahun 2010 lainnya, buku ini pendidikan hukum. Jika saja garuk-garuk menyajikan pemahaman mengenai aturan kepala bisa membuat kita tambah mengerti, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tentu kita akan memilih itu. Namun apa daya format tanya jawab. Bukankah kadang jalan jika mau tidak mau dan suka tidak suka kita masuk pengetahuan adalah melalui proses harus mempelajar i aturan pengganti diskusi?Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Buku ini terbagi dalam tujuh bab yang Saya hampir putus asa saat melintasi diawali dengan Daftar Singkatan. Tujuh bab rak-rak buku hukum di toko dan mendapati tersebut antara lain: Pedoman Umum yang bahwa buku-buku mengenai Pengadaan Wajib Dipahami (I), Perencanaan Umum Barang/Jasa Pemerintahan yang tersedia Pengadaan Barang/Jasa (II), Tata Cara hanyalah versi cetak Peraturan Presiden Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (III), Tata Cara Nomor 54 Tahun 2010. Ah, zaman internet Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi (IV), begini, bukankah sangat mudah dan nirbiaya Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi jika kita mengunduh dari internet ketimbang (V), Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya mesti mengeluarkan kocek untuk membeli (VI), dan Tata Cara Swakelola (VII).versi cetaknya? Mungkin, membaca materi

Judul BukuBuku Pintar Pengadaan Barang dan

Jasa PemerintahPenyusun

Tim Redaksi Forum SahabatPenerbit

Forum Sahabat (2011) Halaman

vii + 421 halaman

Rak BukuTelaah

Penting yang tidak tersajikan Rekomendasi yang dengan segera b). Penjelasan yang disampaikan dalam dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi

yang sifatnya controllable/internal, sehingga laporan BMN sering kali terdapat kesalahan-dengan mudah dapat segera dikoreksi, kesalahan, antara lain untuk transaksi-transaksi misalnya: kesalahan jumlah, kesalahan input, transfer masuk, transfer keluar, penghapusan, kesalahan catat, belum cukupnya penjelasan reklasifikasi, hibah, penilaian asset dan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). sebagainya.Demikian pula bila ditemui transaksi tertentu Potensi kesalahan lainnya dikarenakan yang belum diinformasikan; atau pun belum adanya dua sistem (SAK dan SIMAK BMN) yang ditransfernya sebagian data dari aplikasi SAK satu dengan lainnya terpisah. Kesalahan yang ke SIMAK BMN dan sebaliknya.

berpotensi terjadi antara lain berupa realisasi Rekomendasi yang tidak dengan segera belanja modal yang belum ditransfer ke SIMAK dapat ditindaklanjuti pada umumnya adalah BMN; pembelian BMN melalui akun belanja masalah-masalah yang penyelesaiannya

mengikutsertakan pihak lain (di luar kontrol barang lupa dicatat sebagai aset; atau mutasi-kita), sehingga tindak lanjutnya memerlukan mutasi tambah/kurang BMN pada laporan waktu sampai dengan pihak lain tersebut BMN belum diinformasikan atau ditransfer ke menyelesaikannya. Contoh dari masalah ini dalam SAK, sehingga terjadi perbedaan nilai antara lain: penyelesaian sertifikat tanah,

aset antara laporan BMN dengan neraca pada piutang dengan pihak ketiga. Masalah ini SAK. biasanya sangat menjadi perhatian oleh BPK

Aplikasi persediaan yang belum dan selalu dimonitor progresnya.terintegrasi dengan SIMAK BMN juga Laporan hasil reviu dan pernyataan berpotensi terjadinya kesalahan dalam meng- t e l a h d i r e v i u d i s a m p a i k a n k e p a d a update saldo persediaan dari aplikasi Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dalam persediaan ke dalam SIMAK BMN dan atau SAK. rangka penandatanganan Pernyataan D e m i k i a n p u l a p e n g e l o l a a n b a r a n g Tanggung Jawab (Statement of Responsibility), persediaan yang kurang mendapat perhatian utamanya untuk laporan keuangan tingkat berpotensi atas terjadinya kesalahan. kementerian. Laporan keuangan yang direviu Penyebabnya adalah pencatatan barang oleh aparat pengawasan intern harus disertai persediaan sering kali dilakukan kurang dengan Pernyataan Telah Direviu. Setiap memperhatikan praktik-praktik yang sesuai halaman laporan keuangan yang telah direviu ketentuan, antara lain: t idak pernah harus memuat pengacuan berupa kalimat melakukan stock opname , pencatatan “Lihat Pernyataan Telah Direviu Aparat persediaan tidak menggambarkan saldo fisik Pengawasan Intern”.sebenarnya, serta pembukuan persediaan Apabila aparat pengawasan intern tidak yang kurang tertib. dapat melaksanakan penelusuran angka-

angka pos dalam laporan keuangan, Temuan dan Rekomendasi pengajuan pertanyaan dan prosedur analitik

yang dipandang perlu untuk memperoleh Temuan dan rekomendasi hasil reviu keyakinan terbatas yang seharusnya ada

laporan keuangan secara umum dapat dibagi dalam suatu reviu, maka reviu dianggap tidak atas dua katagori, yaitu: temuan dan lengkap. Suatu reviu yang tidak lengkap rekomendasi yang dengan segera dapat bukanlah dasar yang memadai untuk d i t i n d a k l a n j u t i ; s e r t a t e m u a n d a n menerbitk an laporan reviu dan/atau rekomendasi yang tidak dengan segera dapat pernyataan telah direviu. ditindaklanjuti.

Oleh : Trinanti SulamitStaf pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang & Jasa

SOLUSI Maret 2011 58

Salah satu perbedaan antara Keppres sistematis seperti ini sungguh memudahkan Nomor 80 Tahun 2003 dengan Perpres Nomor bagi pembaca yang ingin melakukan 54 Tahun 2010 adalah mengenai Pembagian p e m e t a a n d e n g a n j e r n i h m e n g e n a i Tanggung Jawab dalam Perencanaan perbedaan masing-masing jenis pengadaan Pengadaan antara PA/KPA dengan PPK. Pada tersebut.Keppres Nomor 80 Tahun 2003, pembagian Anda tipikal manusia yang lebih mudah tersebut belum jelas dipaparkan. Nah, simak merasa jelas dengan menggunakan gambar saja pertanyaan-pertanyaan yang saya atau bagan ketika memulai sesuatu? Jangan nukilkan dari Bab I buku ini: Sebutkan tugas dan kuatir, buku ini juga menyediakan alur proses w e we n a n g Pe n g g u n a A n g g a ra n ( PA ) ! ; yang dilalui untuk pelaksanaan Pelelangan Bagaimana kedudukan Kuasa Pengguna Umum Secara Pascakualifikasi Metode Dua Anggara (KPA) dalam Peraturan Presiden Nomor Sampul, Pelelangan Umum Prakualifikasi 54 Tahun 2010?; Apa saja tugas pokok dan Metode Dua Tahap, dan Sistem Kontes. wewenang PPK? Ketiganya menyediakan bagan mulai dari

Anda belum puas? Tentu saja masih ada Pengumuman hingga Penunjukkan Penyedia pertanyaan dan jawaban lain yang dipaparkan Barang/Jasa.dalam buku ini, misalnya: Selain mempunyai Tentu saja tak ada gading yang tak retak. tugas pokok, PPK juga mempunyai tugas Dan tak ada buku yang dapat berdiri sendiri. sampingan. Apa saja tugas-tugas itu?; Apa Untuk mengerti Pengadaan Barang/Jasa persyaratan untuk menjadi anggota PPK? Selain Pemerintah, tentulah kita perlu menengok itu, secara tidak langsung ketika Anda langsung pada Peraturan Presiden Nomor 54 membaca dan mempelajari buku ini, Tahun 2010. Buku ini merupakan alat untuk pemahaman Anda pun digiring pada batas- mengerti lebih mudah bagi Anda yang awam batas tertentu. Simak saja, ketika ada atau kesulitan jika berhadapan langsung pertanyaan: Hal-hal apa saja yang menjadi dengan ratusan pasal dengan beratus-ratus tugas pokok dan kewenangan ULP/ Pejabat lembar lampiran peraturan. Buku ini tetaplah Pengadaan?; Buku ini tidak lantas puas memerlukan pendamping peraturan yang menjelaskan, ia terus memuaskan dahaga rasa bersangkutan. Sayangnya, pada setiap tema ingin tahu Anda dengan pertanyaan lanjutan yang tersaji, buku ini tidak menyertakan seperti: Apa tugas dan wewenang khusus ULP?; keterangan/ informasi mengenai pasal dalam Apa tugas dan wewenang khusus Pejabat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi Pengadaan?; Selain memiliki tugas pokok dan rujukan. Hal ini tentunya kurang praktis bagi w e w e n a n g k h u s u s , U L P a t a u p e j a b a t Anda yang ingin melakukan pelacakan pengadaan memil ik i tugas lain untuk langsung pada pasal-pasal tersebut. mengusulkan kepada PPK. Apa saja yang Terlepas dari kenyamanan atau diusulkan itu? kekuranganyamanan yang kita peroleh dari

B a b I I h i n g g a B a b V I d i s u s u n buku ini, usaha cepat tanggap Tim Redaksi berdasarkan perbedaan jenis pengadaan Forum Sahabat terhadap kebutuhan pasar mulai dari Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi, patut kita beri apresiasi. Selanjutnya, tentu Jasa Konsultasi, Jasa Lainnya, dan Swakelola. selamat menikmati! Istimewanya, setiap bab tersebut terbagi dalam sub-bab yang kurang lebih memiliki alur yang sama yakni Persiapan, Pelaksanaan, dan Penandatanganan Kontrak. Tiga tahapan ini tentunya dilalui pada jenis pengadaan apapun, hanya saja masing-masing jenis memiliki kekhasan tersendiri. Penyajian dengan

Rak Buku

Ko

mitm

e P

eru

ba

ha

n P

ara

dig

ma

Pe

ng

aa

san

n

wKe

lua

rga

Bsa

r In

spe

toa

t Je

nd

ea

le

kr

r

Km

en

teria

n

erin

du

stria

ne

P

dipersembahkan oleh gunakan produk dalam negeri untuk

Documents