dinas pertanian renstra
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.782.50 km2, Sebagian besar
wilayah daratannya berupa hutan seluas 223.149 ha atau 38.59 %. Lahan
persawahan sekitar 66.983 ha atau 11.58 % , perkebunan seluas 45.311 ha atau
7.84 % pemukiman seluas 125.241 ha atau 21.66 % dan sisanya dimanfaatkan
untuk jalan, ladang dan lain-lain. Selain itu wilayah Kabupaten Banyuwangi
memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 175.8 km dan 10 pulau.
Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi
berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember, sehingga
Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung padi / pangan di Propinsi
Jawa Timur.
Pembangunan pertanian di Banyuwangi dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan
kerja dan pengentasan kemiskinan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
kontribusi sektor pertanian mempunyai peran yang paling dominan, disisi tenaga
kerja sektor ini juga paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan
dalam mendukung pengentasan kemiskinan kebanyakan jumlah keluarga miskin
bermukim di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani penggarap atau
buruh tani, sehingga output di sektor ini secara tidak langsung akan
meningkatkan pendapatan keluarga petani penggarap.
Disamping potensi bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi
merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan serta
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerahpenghasil ternak yang
merupakan sumber pertumbuhan baru ekonomi rakyat. Pembangunan bidang
peternakan merupakan salah satu bagian dasar yang penting bagi pembangunan
pertanian dan pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan kemampuan
petani peternak untuk menuju kemandirian sehingga tingkat pendapatan dan
kesejahteraannya semakin meningkat.
1
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Pertanian,
Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi menyusun
Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan
bersifat indikatif yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang
pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan berientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.
B. Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian,
Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi dimaksudkan
untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bidang pertanian, kehutanan,
perkebunan dan peternakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2006 -2010 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam
kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan
melalui program kegiatan SKPD dengan sasaran yang mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2006 -2010.
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian.
Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 –
2010 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasinal
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
berikut perubahannya
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20
Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2006-2010.
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2009, tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan
dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi
D. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan,
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006- 2010
disusun sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan
hukum dan sistematika penyususnan Renstra
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Berisi tentang tugas pokok dan fungsi SKPD dan pelayanan
umum yang diberikan kepada masyarakat untuk mencapai tugas
dan fungsi SKPD tersebut
Bab III Isu Strategis
Berisi tentang isu-isu internal dan eksternal yang terjadi dan
berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 3
Berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan SKPD
Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Berisi tentang uraian rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD
Berisi tentang ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang ditetapkan SKPD
Bab VII Penutup
Berisi tentang catatan dan harapan dari Kepala SKPD.
BAB II
4
GAMBARAN PELAYANAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan
peternakan.
Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian, Kehutanan,
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi :
Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Kehutanan,
Perkebunan dan Peternakan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan.
Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pertanian,
Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
B. Pelayanan SKPD
Pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi
mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai dengan Peraturan
Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
1. Bagian Sekretariat
Pelayanan Informasi Data kepada masyarakat
Pelayanan Administrsi Umum
2. Bidang Pertanian
5
Pelayanan Informasi / Konsultasi Masyarakat
Pelayanan Rekomendasi Alih Fungsi Lahan
Pelayanan Penyuluhan Masyarakat
3. Bidang Hortikultura
Pelayanan Informasi / Konsultasi Masyarakat
Pelayanan Rekomendasi Alih Fungsi Lahan
Pelayanan Penyuluhan Masyarakat
4. Bidang Perkebunan dan Kehutanan
Pelayanan Informasi / Konsultasi Masyarakat
Pelayanan Rekomendasi Ijin Tebang Kayu
Pelayanan Rekomendasi ijin Usaha Perkebunan
Pelayanan Penyuluhah Masyarakat
5. Bidang Peternakan
Pelayanan Informasi / Konsultasi Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Hewan Klinik dan Laboratorium
Pelayanan Vaksinasi Flu Burung
Pelayanan Pemeriksaan Bahan Asal Hewan
Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Lalu Lintas
Ternak.
Pelayanan Penyuluhan Kelompok Ternak.
Pelayanan Rekomendasi Perizinan
Pelayanan Inseminasi Buatan
C. Standar Pelayanan Minimal SKPD
Standar pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh warga secara minimal yaitu jenis pelayanan publik yang mendasar
dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial,
ekonomi dan pemerintahan.
Dari definisi di atas maka Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan
dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan fungsinya
menetapkan jenis-jenis pelayanan, indikator SPM dan rencana pencapaian
6
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tersebut di
bawah ini :
7
Standar Pelayanan Minimal / SPM
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
No. Jenis Pelayanan Indikator SPMRencana Pencapaian
Batas Waktu Pencapaian
2008 2009 2010
1. Pelayanan Informasi Terpenuhinya informasi data cepat & akurat 2010 2 hari 1 hari 2 jam
2. Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Terselesaikannya kegiatan surat-menyurat 2010 2 hari 2 hari 1 hari
3. Pelayanan Rekomendasi Alih Fungsi lahan pertanian dan hortikultura
Terselesaikannya rekomendasi yang diperlukan
2010 4 hari 3 hari 2 hari
4. Pelayanan Penyuluhan Masyarakat Frekuensi kegiatan penyuluhan masyarakat dalam 1 bulan
2010 60 % 70% 80%
5. Pelayanan rekomendasi Ijin Tebang Kayu dan Usaha Perkebunan
Terselesaikannya rekomendasi ijin yang diperlukan
2010 4 hari 3 hari 2 hari
6. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium
Menurunnya angka Kematian Ternak / Hewan kesayangan
2010 8 % 6 % 4 %
7. Pelayanan Vaksinasi Flu Burung Prosentase jumlah Unggas yang divaksin Flu Burung
2010 60 % 70 % 80%
8. Pemeriksaan Bahan Asal Hewan Jumlah RPH / RPA / pasar unggas yang diperiksa
2010 70 % 80 % 90%
9. Pelayanan Inseminasi Buatan Ternak Waktu yang diperlukan pelayanan IB 2010 3 jam 2 jam 1 jam
10. Pelayanan Rekomendasi Perizinan pembentukan kelompok ternak
Terselesaikannya rekomendasi ijin yang diperlukan
2010 4 hari 3 hari 2 hari
11. Pelayanan surat keterangan kesehatan hewan lalulintas ternak
Terpenuhinya pemeriksaan dan surat jalan ternak
2010 1hari 1 hari 1 jam
8
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS
A. Isu-Isu Internal SKPD
Isu - isu internal yang ada dalam SKPD antara lain adalah SDM dan
komposisinya, Anggaran yang digunakan dan infrastruktur yang ada, semuanya
adalah sesuatu yang dimiliki oleh SKPD untuk mengukur kekuatan dan
kelemahannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
B. Isu-Isu Eksternal SKPD
Isu-isu eksternal yang berasal dari luar SKPD yang berpengaruh terhadap
kinerja antara lain, taraf perekonomian / pendapatan masyarakat, kebijakan
daerah maupun nasional seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kondisi sosial dan budaya masyarakat
juga akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan
di masyarakat, pengaruh daerah lain misalnya permintaan pengiriman produk-
produk pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan ke Pulau Bali maupun
pengaruh regional dan global yang semuanya itu menciptakan peluang sekaligus
ancaman terhadap SKPD.
C. Faktor Kunci Keberhasilan
Dalam upaya mencapai tujuan yang hendak dicapai perlu kiranya kita
mengetahui adanya faktor yang mempengaruhi sebagai kunci keberhasilan
pelaksanaan program Pembangunan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Banyuwangi melalui pendekatan analisis SWOT (Strength,
Weakness, Opportunisties and Threats).
Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Dinas Pertanian, Kehutanan,
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi dapat diidentifikasi sebagai
berikut :
9
1. Faktor Eksternal
Faktor eksternal terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Thrests)
dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
Peluang (Opportunities)O
Ancaman (Thrests)T
Tersedianya luas lahan pertanian, hutan, perkebunan dan peternakan yang belum dimanfaatkan secara optimal
Kurangnya kedisiplinan dalam pengelolaan lahan pertanian, hutan, perkebunan dan peternakan
Kebutuhan petani akan bibit tanaman hutan, kebun dan pertanian yang dibutuhkan masyarakat
Tingkat penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan masih lemah
Adanya pembinaan Kelompok Tani / kelompok ternak aktif dan masyarakat
Adanya gangguan keamanan hutan, perkebunan dan pertanian dan peternakan berupa pencurian dan penjarahan serta serangan hama
Adanya teknologi terapan pasca panen
Masih rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat
Adanya dana penguat modal bagi kelompok tani / kelompok ternak Usaha
Masih rendahnya sosial ekonomi masyarakat
Berdasarkan analisis faktor eksternal maupun internal yang
diidentifikasikan dengan penggunaan pendekatan analisis SWOT (Strength,
Weakness, Opportunisties and Threats), maka sasaran strategi yang akan
dicapai adalah sebagai berikut :
1. Strategi SO, Gunakan daya kekuatan, memanfaatkan peluang
2. Strategi ST, Gunakan daya kekuatan, hindari ancaman
3. Strategi WO, Atasi kelemahan, memanfaatkan peluang
4. Strategi WT, Minimalkan kelemahan, hindari ancaman
2. Faktor Internal
Faktor internal terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan
(Weakness) dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
10
Kekuatan (Strength))S
Kelemahan (Weakness) W
Adanya Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
Kurangnya koordinasi intern antar instansi / organisasi terkait serta rendahnya tingkat penegakan hukum dan Peraturan perundang-undangan
Potensi SDA maupun SDM serta dukungan dana yang memadai
Kurangnya pengawasan dan pengendalian
Tersedianya organisasi yang memadai
Kurangnya koordinasi intern antar instansi / organisasi terkait
Tersedianya bibit tanaman pertanian, hutan, perkebunan dan bibit ternak yang dibutuhkan petani/peternak
Masih terbatasnya informasi yang diterima masyarakat
Berdasarkan analisis faktor eksternal maupun internal yang diidentifikasikan
dengan penggunaan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness,
Opportunisties and Threats), maka sasaran strategi yang akan dicapai adalah
sebagai berikut :
1. Strategi SO, Gunakan daya kekuatan, memanfaatkan
peluang
2. Strategi ST, Gunakan daya kekuatan, hindari ancaman
3. Strategi WO, Atasi kelemahan, memanfaatkan peluang
4. Strategi WT, Minimalkan kelemahan, hindari ancaman
Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal dengan
mengacu pada kata kunci tersebut, maka dapat dituangkan dalam tabel sebagai
berikut :
11
PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR
Faktor-faktor
Internal
Faktor-faktor EksternalPeluang Ancaman
Strategi (SO) Strategi (ST)
K E
K U
A T
A N
1 Mendayagunakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan dalam rangka memberikan pembinaan dengan memanfaatkan Kelompok Tani / ternak aktif dari masyarakat
1. Mendayagunakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan serta peningkatan penegakan hukum dan Perundang-undangan untuk menanggulangi gangguan keamanan dari pencurian dan penjarahan.
2 Mendayagunakan SDA, SDM dari dana yang tersedia untuk mengembangkan tanaman pertanian, hutan, perkebunan dan peternakan dari bibit unggul dan dana penguatan modal yang tersedia bagi petani / peternak dan masyarakat.
2 Mendayagunakan SDA, SDM dan dana yang tersedia untuk menanggulangi kurang disiplinnya dalam pengelolaan lahan pertanian, hutan, perkebunan dan peternakan.
3 Mendayagunakan organisasi dan sarana prasarana dalam rangka mendukung keberhasilan Pembangunan pertanian, hutan, kebun dan peternakan serta penerapan teknologi pasca panen
3 Mendayagunakan organisasi dan sarana prasarana dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, hutan, kebun dan peternakan dan penerapan teknologi pasca panen serta menanggulangi rendahnya kesadaran dan pendidikan serta sosial ekonomi masyarakat.
12
Strategi (WO) Strategi (WT)
K E
L E
M A
H A
N
1 Mengoptimalisasikan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan pembinaan Kelompok Tani/kelompok ternak aktif dan masyarakat serta penerapan teknologi pasca panen
1 Mengoptimalisasikan koordinasi intern antar instansi / organisasi terkait serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi gangguan keamanan dari pencurian dan penjarahan
2 Mengoptimalisasikan koordinasi antar instansi terkait dan pengawasan serta pengendalian untuk memanfaatkan tersedianya lahan dan bibit tanaman Pertanian, hutan, perkebunan dan peternakan unggul yang dibutuhkan masyarakat
2 Mengoptimalisasikan pendidikan dan pengetahuan serta penyebaran informasi kepada petani/peternak dan masyarakat melalui media elektronik maupun media cetak
3 Mengoptimalisasikan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memanfaatkan lahan pertanian, hutan, kebun dan peternakan serta penguat modal bagi kelompok tani/ ternak / kelompok usaha.
3 Mengoptimalisasikan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan serta pengawasan maupun pengendalian untuk mengatasi rendahnya kesadaran dan pendidikan serta sosial ekonomi masyarakat.
13
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi SKPD
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Banyuwangi mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :
V I S I
“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Sumberdaya
Alam Pertanian, Hutan, Kebun dan Pembangunan Peternakan yang
Berkelanjutan dan Lestari “
M I S I
1. Pemanfaatan Sumberdaya lahan pertanian, hutan dan pembangunan bidang
peternakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pemantapan koordinasi dalam pengelolaan dan perlindungan
kawasan hutan, lahan pertanian, kebun dan peternakan secara
berkelanjutan dan lestari
3. Meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi aktif masyarakat
pengguna jasa di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan
peternakan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pertanian, Kehutanan,
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi yang diprioritaskan pada hal-
hal sebagai berikut :
Meningkatkan usaha pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian,
hutan, kebun dan bidang peternakan untuk peningkatan pendapatan
masyarakat.
Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ mitra
kerja untuk mengembangkan usaha tani yang ramah lingkungan.
14
Meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi aktif masyarakat
pengguna jasa di bidang pertanian, kehutanan, Perkebunan dan peternakan.
Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan bidang pertanian,
kehutanan, perkebunan dan peternakan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya akses petani kepada sumberdaya produktif yang didukung
oleh akses permodalan, informasi dan transportasi yang memadai maupun
peningkatan kemampuan SDM petani/peternak
2. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian,
kehutanan, perkebunan dan peternakan yang ramah lingkungan.
3. Meningkatnya Nilai Tukar Petani / Peternak (NTP)
4. Terjaganya sistem permintaan dan penawaran produk yang berimbang,
sehingga akan mampu menjaga stabilitas harga produk pertanian,
kehutanan, perkebunan dan peternakan.
5. Terciptanya sitem kelembagaan pertanian, kehutanan, perkebunan dan
peternakan yang tangguh.
6. Meningkatnya produktivitas gabah kering
7. Meningkatnya produktivitas kelapa (ton/tahun)
8. Meningkatnya produksi telur (ton/tahun)
C. Strategi dan Kebijakan
Strategi yang dilakukan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui
arah kebijakan SKPD adalah sebagai berikut :
a. Kebijakan dalam peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas, daya
saing dan nilai tambah produk pertanian, kehutanan, perkebunan dan
peternakan
b. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani/peternak serta pelaku
pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan serta penguatan
lembaga pendukungnya.
c. Mempermudah proses perijinan.
15
d. Memperbaiki mutu kawasan hutan, lahan dan kebun sebagai sistem
penyangga kehidupan.
e. Mengembangkan tanaman padi, kedele, jagung dan tanaman buah-buahan
disentra produksi.
f. Mengembangkan tanaman sumber karbohidrat non beras dan gizi.
g. Mendorong dan meningkatkan kerjasama program dengan pengelolaan
kawasan hutan dan kebun.
h. Membentuk Forum Komunikasi.
i. Memperbaiki ekosistem.
j. Meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi komoditas unggulan
pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan.
k. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, kehutanan perkebunan dan
peternakan untuk meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman produk
bahan pokok pangan.
16
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Rencana Program dan Kegiatan
Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Pternakan Kabupaten
Banyuwangi menempatkan program dan kegiatan pembangunan bidang
kehutanan dan pertanian mulai tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat ;
b. Penyediaan jasa komunikasi, suberdaya air dan listrik ;
c. Penyediaan alat tulis kantor ;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;
g. Penyediaan peralatan rumah tangga ;
h. Penyediaan makanan dan minuman ;
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
j. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
k. Rehabilitasi sedang /berat gedung;
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi kegiatan :
a. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis ;
b. Peningkatan kemampuan lembaga ;
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan,
meliputi kegiatan :
a. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
b. Pengembangan pertanian pada lahan kering;
17
c. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan,
produk pertanian ;
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan,
meliputi kegiatan :
a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat
guna;
b. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok
tanam;
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, meliputi
kegiatan :
a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan ;
b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan ;
c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan ; pengendalian dan
pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan ;
d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan
lahan ;
e. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan.
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, meliputi
kegiatan :
a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak ;
b. Pengendalian Penyakit Flu Burung ;
c. Pembinaan dan pengawasan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH);
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, meliputi kegiatan :
a. Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat (Pengadaan ternak
kambing PE bibit) ;
b. Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat (Pengadaan sapi PO
bibit) ;
c. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
18
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, meliputi
kegiatan :
a. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah;
B. Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja
Kelompok sasaran dari program dan kegiatan pembangunan dari Dinas
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi adalah
masyarakat petani / peternak yang ada di wilayah potensi pertanian, kehutanan,
perkebunan dan peternakan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi.
1. Meningkatkan usaha pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan kebun
untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatkan sumberdaya lahan pertanian untuk mencapai sasaran
produksi padi, kedele, jagung dan buah-buahan secara berkelajutan.
3. Memulihkan lahan kritis untuk meningkatkan produksi lahan.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder / mitra kerja.
5. Mengembangkan usaha tani dan peternakan yang ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas pangan , pengembangan dan pengendalian serta
perumusan kebijakan pangan yang menyangkut aspek ketersediaan,
distribusi, harga pangan strategis dan penganekaragaman pangan.
7. Mengembangkan agribisnis pangan 19isba dengan membangun
keunggulan kompetitif dan komperatif produksi.
Sasaran pembangunan Pertanian, Kehutanan, Pekebunan dan
Peternakan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
1. Berkembangnya hutan rakyat dan kebun rakyat serta aneka usaha
kehutanan dan perkebunan.
Indikatornya :
- Prosentase kenaikan luas kawasan hutan rakyat dan kebun rakyat;
- Prosentase tersedianya bahan baku kerajinan industri kecil;
- Prosentase peningkatan pendapatan petani.
19
2. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi komoditas tanaman
pangan, perkebunan dan kehutanan sebagai sumber protein untuk
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat
Indikatornya :
- Prosentase peningkatan luas tanaman pangan, kehutanan, perkebunan
dan pengembangan peternakan
- Prosentase peningkatan produksi pertanian, kehutanan dan perkebunan
- Prosentase. Peningkatan pendapatan petani /peternak
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian dan berkembangnya
produktivitas dan keanekaragaman produk bahan pokok pangan.
Indikatornya :
- Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi pasca panen dibanding
tahun lalu;
- Prosentase peningkatan keanekaragaman konsumsi masyarakat;
- Prosentase peningkatan pendapatan petani dibanding tahun lalu.
C. Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif seluruh program dan kegiatan pembangunan Dinas
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi
berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi, sebagian APBD Propinsi Jawa Timur
dan Dana Alokasi Khusus APBN sebagaimana terlampir.
20
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 20
Tahun 2008, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif dan kualitatif yang
manggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan
organisasi atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya
dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang
mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diingikan.
Adapun indikator pengukuran kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan Perkebunan
dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan RPJMD Kabupaten
Banyuwangi adalah sebagai berikut :
a) Meningkatnya akses petani kepada sumberdaya produktif yang
didukung oleh akses permodalan, informasi dan transportasi yang memadai
maupun peningkatan kemampuan SDM petani/peternak
b) Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian,
kehutanan, perkebunan dan peternakan.
c) Meningkatnya Nilai Tukar Petani / Peternak (NTP)
d) Terciptanya sitem kelembagaan pertanian, kehutanan, perkebunan
dan peternakan yang tangguh.
e) Meningkatnya produktivitas gabah kering
f) Meningkatnya produktivitas kelapa (ton/tahun)
g) Meningkatnya produksi telur (ton/tahun)
Realitas kondisi dan indikator pengukuran kinerja sesuai Visi dan Misi Dinas
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi seperti yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :
21
22
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010 merupakan pedoman, landasan dan
referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang pertanian, kehutanan,
perkebunan dan peternakan mulai tahun 2006 sampai tahun 2010. Keberhasilan
perencanaan strategis ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari SKPD
sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.
Demikian penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Banyuwangi sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan
pembangunan di bidang pertanian secara umum untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan pelayanan
umum (public service) di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan
sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Banyuwangi yaitu ”Mewujudkan
Masyarakat Banyuwangi yang Sejahtera, Adil, Beriman dan Berbudaya” yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 - 2010.
Banyuwangi, Mei 2009
KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Ir. H. ADE HIDAYATPembina Tingkat INIP. 510 105 783
23
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
RENSTRA SKPD 2006 - 2010
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUWANGI
24
KATA PENGANTAR
Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari Pembangunan
Nasional dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat
khususnya petani secara berencana, bertahap dan berkesinambungan.
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41
Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah menimbulkan
perubahan secara Struktural pada organisasi birokrasi penyelenggara Pemerintahan di
Kabupaten Banyuwangi.
Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banyuwangi bergabung dengan Dinas Peternakan menjadi Dinas Pertanian, Kehutanan,
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi.
Mendasar pada hal tersebut maka perlu dilakukan revisi dan
penyempurnaan terhadap Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD baru guna
menetapkan arah kebijakan pembangunan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Banyuwangi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010.
Banyuwangi, Mei 2009
KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Ir. H. ADE HIDAYATPembina Tk. I
NIP. 510 105 783
DAFTAR ISI
25
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………..………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang ……..………………..…………….…………...… 1
B Maksud dan Tujuan …………………………………….……..….. 2
C Landasan Hukum …………….…………………………….…..… 2
D Sistematika Penulisan ……………….…………………………… 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 5
A Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………. 5
B Pelayanan SKPD ……………………………..…………………. 5
C Standar Pelayanan Minimal (SPM) ….……………………….….. 6
BAB III ISU-ISU STRATEGIS 9
A Isu-isu Internal SKPD …………..………… …………………..... 9
B Isu-isu Eksternal SKPD …….…..………… …………………..... 9
C Faktor Kunci Keberhasilan ……………………..………………… 9
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
14
A Visi dan Misi …………………… …………. …………………… 14
B Tujuan dan sasaran ….……………………….…………………… 14
C Strategi dan Kebijakan ……………………….…………………... 15
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
17
A Rencana Program dan Kegiatan ………………………………….. 17
B Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja .……………………….. 19
C Pendanaan Indikatif …… ……………………………………….. 20
BAB VI INDIKATOR KINERJA …………………………………………… 21
BAB VII PENUTUP ………………………………………………………… 23
Matrik Program dan Kegiatan
26