dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air ...€¦ · rencana kerja ( renja ) dinas...

Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

Halaman 1

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI�................................................................................................................................................ 1 - 2 BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang��.��.....��..�. 3 1.2 Landasan Hukum��..��... 3 1.3 Maksud dan Tujuan��..��...� 6 1.4 Sistematika Penulisan��..��.�. 6 BAB II. HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.............................................................................................................................................. - Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017....................................................... 8 8 2.2 Analisis Knerja Pelayanan Perangkat Daerah.................................................................................. - Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah................................................. 9 10 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah............................................. 11 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.......................................................................................... 13



Halaman 2

- Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018............................................ 13 2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.................................................................... - Tabel 2.5. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2018.................................................................................................................................... 34 34 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.................................................................................... 40 3.2 Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah............................................................................ - Tabel 3.2. Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah................................................ 45 47 3.3 Program dan kegiatan................................................................................................................. - Tabel 3.3. Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019..................................................................................... 48 54 BAB IV. PENUTUP (RENJA TAHUN 2018) Penutup ��..��.....��... 77



Halaman 3

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Tersebut, Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun anggaran, yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan harapan dapat mengoptimalkan hasil kinerja aparatur yang profesional dan akuntabel sejalan dengan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 1.2. LANDASAN HUKUM Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Halaman 4

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



Halaman 5

12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842,) 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rpjpd Dan Rpjmd, Serta Tata Cara Perubahan Rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd. 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005; 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;



Halaman 6

22. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 memuat berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur yang merupakan dokumen pembangunan untuk tahun anggaran 2018. Tujuan Renja yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah “sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah diterapkan”. Rencana Kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan bahan pembahasan untuk dijadikan RKPD Tahun 2018. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN Dalam Bab ini dipaparkan 1.1. Latar Belakang. 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan. 1.4. Sistematika Penulisan. BAB II. HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Dalam Bab ini dipaparkan 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. - Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017.



Halaman 7

2.2. Analisis Knerja Pelayanan Perangkat Daerah. - Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD - Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018. 2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat. - Tabel 2.5. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2018. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Dalam Bab ini dipaparkan 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, 3.2. Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah, - Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah 3.3. Program dan kegiatan. - Tabel 3.3. Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019. BAB V PENUTUP



Halaman 8

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH Untuk melihat hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, lebih jelas dapat di lihat dalam Tabel 2.1. TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017 KABUPATEN KAPUAS HULU SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output) Target kinerja capaian program (renstra perangkat daerah) tahun 2017 Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3) 2014 Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun n-1) (2016) Perkiraan realisasi capaian target rensta perangkat daerah s/d tahun berjalan Target renja perangkat daerah tahun (n-2) 2015 Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) 2015 Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 01.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Halaman 9

BIDANG BINA MARGA 1.03.15 Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jalan kondisi baik 50,00% 32,39% 32,85% 34,50% 105,02% 48,69% 115,58% 231,16% BIDANG SUMBER DAYA AIR 1.03.24 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik 35,86% 20,77% 29,13% 29,13% 100,00% 29,13% 79,03% 220,38%



Halaman 10

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Tabel 2.2. TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR No Indikator Spm/standar nasional Ikk Target renstra perangkat daerah Realisasi capaian Proyeksi Catatan analisis Tahun 2015 (thn n-2) Tahun2016 (thn n-1) Tahun 2017 (thn n) Tahun 2018 (thn n+1) Tahun 2015 (thn n-2) Tahun2016 (thn n-1) Tahun 2017 (thn n) Tahun 2018 (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA 1 Persentase panjang jalan kondisi baik 32,85% 48,69% 50,00% 55,00% 34,50% 43,13% 50,00% 55,00%



Halaman 11

BIDANG SUMBER DAYA AIR 2 Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik 29,13% 29,13% 35,86% 50,00% 29,13% 59,99% 35,86% 50,00% 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. Berdasarkan hasil review terhadap faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD berdasarkan : 1) Gambaran Pelayanan SKPD; 2) Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu; 3) Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 pada K / L; 4) Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota dan; 5) Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; Maka ditentukan isu - isu strategis sebagai berikut : 1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan, baik kualitas maupun kuantitasnya;



Halaman 12

3. Penyelenggaraan Good Governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan; 4. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah yang harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan; 5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan dari berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna prasarana jaringan jalan; 6. Meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi dalam mendukung pemenuhan produksi pangan; 7. Mempertahankan garis pantai untuk memberikan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang sungai. mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur sda yang mengalami kerusakan karena bencana alam banjir; 8. Mengoptimalkan fungsi saluran drainase/ gorong-gorong untuk menghindarkan terjadinya genangan air di perkotaan. 9. Mewujudkan masyarakat jasa konstruksi yang unggul, mandiri, professional dan berdaya saing.



Halaman 13

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD,dapat dilihat di dalam Tabel 2.4. TABEL 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN KAPUAS HULU SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR No Rancangan awal RKPD Tahun 2018 Hasil analisis kebutuhan Tahun 2018 Catatan penting Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan dana (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) TOTAL Rp179.864.000.000 Rp 179.864.000.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% Rp 7.432.590.100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% Rp 7.432.590.100 Penyediaan jasa surat menyurat

PUTUSSIBAU UTARA, -DPUSDA

Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Administrasi yang tertib

100% Rp 13.425.000 Penyediaan jasa surat menyurat



100% Rp 13.425.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% Rp 204.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



100% Rp 204.000.000



Halaman 14

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


Terwujudnya Peralatan dan perlengkapan kantor

100% Rp 84.300.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



100% Rp 84.300.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Tersedianya Administrasi kelengkapan Pemeliharaan & Perizinanan Kendaraan Dns/Operasional yg tertib

100% Rp 24.000.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



100% Rp 24.000.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan


Tersedianya Laporan yang memadai dan Tepat Waktu.

100% Rp 183.780.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan



100% Rp 183.780.000 Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor


Tersedianya Kebersihan Kantor untuk Kenyamanan dalam menjalankan Aktifitas Pekerjaan sehari - hari.

100% Rp 39.582.000 Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor



100% Rp 39.582.000 Penyediaan alat tulis kantor


Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Optimal.

100% Rp 243.505.700 Penyediaan alat tulis kantor



100% Rp 243.505.700



Halaman 15

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kelancaran Administrasi yang tertib.

100% Rp 85.343.600 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



100% Rp 85.343.600 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Terealisasinya Program Capaian Penyediaan Komponen Instalasi Listrik serta Penerangan Bangunan Kantor

100% Rp 15.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



100% Rp 15.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk tertib Administrasi.

100% Rp 157.500.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



100% Rp 157.500.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Tempat kerja.

100% Rp 28.200.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



100% Rp 28.200.000



Halaman 16

Penyediaan makanan dan minuman


Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai.

100% Rp 220.195.000 Penyediaan makanan dan minuman



100% Rp 220.195.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Terealisasinya kegiatan Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Untuk Kelancaran Tugas

100% Rp 1.451.623.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



100% Rp 1.451.623.000 Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah


Terealisasinya Kegiatan dilapangan melalui Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah yang Optimal.

100% Rp 3.265.055.000 Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah



100% Rp 3.265.055.000 Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa


Terealisasinya Program Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

100% Rp 24.000.000 Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa



100% Rp 24.000.000 Penyusunan RKA dan DPA


Tersedianya Dokumentasi SKPD

100% Rp 17.025.000 Penyusunan RKA dan DPA



100% Rp 17.025.000



Halaman 17

Penyediaan jasa pendukung kantor


Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Yang Optimal di Lingkungan Kerja

100% Rp 1.246.532.800 Penyediaan jasa pendukung kantor



100% Rp 1.246.532.800 Penyediaan jasa publikasi


Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Tempat Kerja

100% Rp 129.523.000 Penyediaan jasa publikasi



100% Rp 129.523.000 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100,00% Rp 465.392.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100,00% Rp 465.392.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Tercapainya target Pemeliharaan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu

100% Rp 80.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



100% Rp 80.000.000



Halaman 18

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Terealisasinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional serta Perawatan & untuk Kelancaran bertugas

100% Rp 375.392.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



100% Rp 375.392.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Terpeliharanya Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. KH

100% Rp 10.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



100% Rp 10.000.000 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 87,00% Rp 565.187.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 87,00% Rp 565.187.000 Pendidikan dan pelatihan formal


Terwujudnya Pemahaman Pegawai di Lingkungan Kerja Sehingga Dapat Menjalankan Tugas Sesuai Tupoksinya

100% Rp 565.187.000 Pendidikan dan pelatihan formal



100% Rp 565.187.000



Halaman 19

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,00% Rp 132.629.200 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,00% Rp 132.629.200 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Terlaksananya Penyusunan LAKIP,RENJA,RKT/PKT

4 Dokumen Rp 12.848.800 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



4 Dokumen Rp 12.848.800 Penyusunan standart operasional prosedur SKPD


Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur

1 Dokumen Rp 2.500.000 Penyusunan standart operasional prosedur SKPD



1 Dokumen Rp 2.500.000 Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi


Terealisasinya Penyusunan serta Pemeliharaan Jaringan Komputer secara Optimal.

9 Dokumen Rp 90.000.000 Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi



9 Dokumen Rp 90.000.000



Halaman 20

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD


Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan LKPJ

2 Dokumen Rp 5.000.000 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD



2 Dokumen Rp 5.000.000 Penyusunan laporan tahunan


Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan Proyek Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

1 Dokumen Rp 5.000.000 Penyusunan laporan tahunan



1 Dokumen Rp 5.000.000 Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai


Tercapainya laporan penyusunan penyusunan teknis kegiatan sasaran kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

1 Dokumen Rp 6.709.500 Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai



1 Dokumen Rp 6.709.500 Penyusunan analisis jabatan


Tercapainya laporan penyusunan analisis jabatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

1 Dokumen Rp 7.779.000 Penyusunan analisis jabatan



1 Dokumen Rp 7.779.000



Halaman 21

Penyusunan indikator kinerja utama


Terlaksananya penyusunan Indeks Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

1 Dokumen Rp 2.791.900 Penyusunan indikator kinerja utama



1 Dokumen Rp 2.791.900 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jalan kondisi baik 55,00% Rp157.183.000.900 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jalan kondisi baik 55,00% Rp 157.183.000.900 Pembangunan

Jalan Kabupaten Tersebar Panjang jalan

terbangun 26 Pkt Rp137.069.787.900 Pembangunan

Jalan Kabupaten

Tersebar Panjang jalan terbangun

26 Pkt Rp 137.069.787.900 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 83.200.900 Belanja Jasa Operator Rp 4.800.000 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan Rp 136.981.787.000 A. Perencanaan Teknis Jalan Tahun Anggaran 2019 (Pelaksanaan Tahun 2018) Rp 1.050.000.000



Halaman 22

1. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Khusus DAK 1 Pkt Rp 500.000.000 2. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten 1 Pkt Rp 500.000.000 3. Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan 1 Pkt Rp 50.000.000 B. Pengawasan Teknis Rp 1.116.000.000 1. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten 1 Pkt Rp 700.000.000 2. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Khusus DAK 1 Pkt Rp 416.000.000 C. Peningkatan Jalan Kabupaten Rp 60.613.000.000 1. Ruas Jalan Na. Danau - Na.Bunut Kec. Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir 1 Pkt Rp 10.000.000.000 2. Ruas Jalan Na. Manday - Nanga Embaloh Kec. Embaloh Hilir Kec. Embaloh Hilir 1 Pkt Rp 7.000.000.000 3. Ruas Jalan Nanga Dangkan - Landau Kumpang Kec. Silat Hulu/Hulu Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung 1 Pkt Rp 3.000.000.000



Halaman 23

Gurung 4. Ruas Jalan Kedamin - Teluk Sindur Kec. Putussibau Selatan Kec. Putussibau Selatan 1 Pkt Rp 5.000.000.000 5. Ruas Jalan Mungguk - Manday Kec. Suhaid Kec. Suhaid 1 Pkt Rp 1.450.000.000 6. Ruas Jalan Lingkar Puja Kec. Semitau Kec. Semitau 1 Pkt Rp 3.000.000.000 7. Ruas Jalan Simp. Nanga Kantuk - Jaung Kec. Empanang/Puring Kencana Kec. Empanang/Puring Kencana 1 Pkt Rp 4.000.000.000 8. Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Danau Kec. Boyan tanjung Kec. Boyan tanjung 1 Pkt Rp 3.000.000.000 9. Ruas Jalan Dalam Kota Empanang Kec. Empanang Kec. Empanang 1 Pkt Rp 300.000.000 10. Ruas Jalan Simpang Sekubah - Selimbau Kec. Jongkong/Selimbau Kec. Jongkong/Selimbau 1 Pkt Rp 7.300.000.000 11. Ruas Jalan Tekudak - Tanjung Kec. Kalis Kec. Kalis 1 Pkt Rp 3.000.000.000



Halaman 24

12. Ruas jalan Ruai Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt Rp 200.000.000 13. Ruas Jalan Nanga dangkan - Landau Kumpang (Nanga dangkan - Nanga Ngeri) Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung 1 Pkt Rp 2.200.000.000 14. Ruas Jalan Semangut - Segitak (Kelibang) Kec. Bunut Hulu Kec. Bunut Hulu 1 Pkt Rp 2.600.000.000 15. Ruas Jalan Komplek Transmigrasi Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt Rp 1.500.000.000 16. Ruas Jalan Temuyuk - Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kec. Bunut Hulu 1 Pkt Rp 5.000.000.000 17. Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Taman Kec. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung 1 Pkt Rp 2.063.000.000 D. Peningkatan Jalan Kabupaten ( DAK Penugasan ) Rp 74.202.787.000 1. Ruas Jalan Sekubah - Jongkong Kec. Jongkong Kec. Jongkong 1 Pkt Rp 21.027.000.000 2. Ruas Jalan Nanga Kantuk - Kayu Baung Kec. Empanang Kec. Empanang 1 Pkt Rp 25.521.000.000



Halaman 25

3. Ruas Jalan Menendang - Nanga Temenang Kec. Pengkadan/Jongkong Kec. Pengkadan/Jongkong 1 Pkt Rp 15.858.000.000 4. Ruas Jalan Kenerak - Menapar Kec. Suhaid/Selimbau Kec. Suhaid/Selimbau 1 Pkt Rp 11.796.787.000 Peningkatan

Jembatan Tersebar Jumlah jembatan yang

ditingkatkan 8 Pkt Rp 20.113.213.000 Peningkatan

Jembatan Tersebar Jumlah jembatan

yang ditingkatkan 8 Pkt Rp 20.113.213.000 A. Perencanaaan Teknis Jembatan Tahun Anggaran 2019 ( Pelaksanaaan Tahun 2018) Rp 200.000.000 1. Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten 1 Pkt Rp 200.000.000 B. Pengawasan Teknis Peningkatan Jembatan Kabupaten Rp 416.000.000 1. Pengawasan Teknis Jembatan Kabupaten 1 Pkt Rp 416.000.000 C. Pembangunan Jembatan Kabupaten Rp 13.725.000.000



Halaman 26

1. Pembangunan Jembatan Sei. Manday Tahap 3 Kec. Bika Kec. Bika 1 Pkt Rp 5.500.000.000 2. Pembangunan Jembatan Sei. Pengkadan Tahap 2 Kec. Pengkadan Kec. Pengkadan 1 Pkt Rp 4.175.000.000 3. Pembangunan Jembatan Sei. Nyamuk II Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt Rp 4.000.000.000 4. Pengadaan Jasa Loading Test Jembatan Rangka Baja 1 Pkt Rp 50.000.000 D. Pembangunan Jembatan Kabupaten (DAK Penugasan ) Rp 5.572.213.000 1. Pembangunan Jembatan Sei. Temao Kec. Embaloh Hulu Kec. Embaloh Hulu 1 Pkt Rp 5.572.213.000 E. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rp 200.000.000 1. Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja di Kab. Kapuas Hulu 1 Pkt Rp 200.000.000



Halaman 27

6 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase panjang saluran drainase/ gorong - gorong (meter). 600 M Rp 1.295.915.000 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase panjang saluran drainase/ gorong - gorong (meter). 600 M Rp 1.295.915.000 Pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong

Dalam kota Putussibau

Jumlah Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun

3 Pkt Rp 1.295.915.000 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong



3 Pkt Rp 1.295.915.000 A. Biaya Pengawasan Rp 95.915.000 Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase/Gorong-gorong 1 Pkt Rp 95.915.000 B. Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Rp 1.200.000.000 1. Saluran Drainase Kota Putussibau Kota Putussibau 1 Pkt Rp 1.000.000.000 2. Pemebersihan Saluran Pembuang Komplek Batalyon 644 Walet Sakti (Sungai Loang Tantauan) Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt Rp 200.000.000



Halaman 28

7 Program Pembangunan turap/talud/brojong Persentase panjang Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun 492 M Rp 489.440.000 Program Pembangunan turap/talud/brojong Persentase panjang Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun 492 M Rp 489.440.000 Pembangunan turap/talud/bronjong

Kec.Hulu Gurung

Panjang Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun

2 Pkt Rp 489.440.000 Pembangunan turap/talud/bronjong


2 Pkt Rp 489.440.000 1. Biaya Pengawasan Rp 93.940.000 Pengawsasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1Pkt Rp 93.940.000 2. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp 395.500.000 Desa Senai Kecamatan Hulu Gurung 1Pkt Rp 395.500.000 8 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi / terpelihara 32.77% Rp 3.336.676.800 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi / terpelihara 32.77% Rp 3.336.676.800 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

Tesebar Persentase terpeliharanya jalan dan Jembatan kabupaten

23 Kecamatan Rp 3.336.676.800 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

Tesebar Persentase terpeliharanya jalan dan Jembatan kabupaten

23 Kecamatan Rp 3.336.676.800



Halaman 29

9 Program Pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi Persentase pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi 82,50% Rp 510.804.000 Program Pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi Persentase pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi 82,50% Rp 510.804.000 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan


Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

1 Pkt Rp 125.000.000 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan



1 Pkt Rp 125.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaaan


Persentase terpeliharanya laboratorium kebinamargaaan

1 Thn Rp 74.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaaan



1 Thn Rp 74.000.000 Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi di lapangan dan laboratorium


Terlaksananya Pembuatan Disain Mix Formula dan Pengujian Mutu Konstruksi di Lapangan

1 Thn Rp 49.600.000 Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi di lapangan dan laboratorium



1 Thn Rp 49.600.000 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi


Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten kapuas hulu

1 Thn Rp 54.247.000 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi



1 Thn Rp 54.247.000



Halaman 30

Pembedayaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu


Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu

1 Thn Rp 91.850.000 Pembedayaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu



1 Thn Rp 91.850.000 Pelatihan tenaga terampil konstruksi


Terlaksanannya Pelatihan tenaga terampil konstruksi

1 Thn Rp 116.107.000 Pelatihan tenaga terampil konstruksi



1 Thn Rp 116.107.000 10 Program : Pengembangan dan Penegelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik 50,00% Rp 8.452.365.000 Program : Pengembangan dan Penegelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik 50,00% Rp 8.452.365.000 Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jaringan irigasi

Tersebar Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi

19 Pkt Rp 8.452.365.000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi


19 Pkt Rp 8.452.365.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 13.800.000 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Rp 23.100.000



Halaman 31

Belanja Jasa Operator Rp 4.200.000 BELANJA MODAL TEKNIS PENGAWASAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI Rp 8.411.265.000 A. Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi 1Pkt Rp 250.000.000 B. Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi 1Pkt Rp 295.790.000 C. Penyusunan Data Base Jaringan Irigaasi 1Pkt Rp 200.000.000 D. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jaringan Irigasi 1Pkt Rp 200.000.000 E. Belanja Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK ) Rp 5.439.000.000



Halaman 32

1. D. I. MAWAN KEC. PENGKADAN 1Pkt Rp 877.050.000 2. D. I. PEDIAN KEC. PENGKADAN 1Pkt Rp 896.041.000 3. D. I. TOALANG KEC. EMBALOH HULU 1Pkt Rp 705.908.000 4. D. I. NANGA DANAU BAK KEC. KALIS 1Pkt Rp 538.685.000 5. D. I. TEKALONG KEC. MENTEBAH 1Pkt Rp 357.209.000 6. D. I. LUBUK ANTUK KEC. HULU GURUNG 1Pkt Rp 2.064.107.000 F. Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAU ) Rp 2.026.475.000 1. Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1Pkt Rp 243.155.000



Halaman 33

G. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp 1.783.320.000 1. D. I. SEMANGUT KEC. BUNUT HULU 1Pkt Rp 246.920.000 2. D. I. R. SAKA KEC. JONGKONG 1Pkt Rp 252.000.000 3. Jaringan Irigasi Tintin Panjang Desa Mentawit KEC. HULU GURUNG 1Pkt Rp 200.000.000 4. D. I. NANGA YEN KEC. HULU GURUNG 1Pkt Rp 256.000.000 5. D. I. BANYU KEC. SEBERUANG 1Pkt Rp 278.400.000 6. Jaringan Irigasi Poktan Sungai Lolang Desa Hulu Pengkadan KEC. PENGKADAN 1Pkt Rp 200.000.000 7. Jaringan Irigasi Poktan Sungai Kalau Desa Hulu Pengkadan KEC. PENGKADAN 1Pkt Rp 200.000.000



Halaman 34

8. Jaringan Irigasi Landau Projang Dusun Nanga Laki Desa Kelakar KEC. HULU GURUNG 1Pkt Rp 150.000.000 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat di lihat dalam Tabel 2.5 TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018 KABUPATEN KAPUAS HULU SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jalan kondisi baik 55,00% Pembangunan Jalan Kabupaten

Tersebar Panjang jalan terbangun A. Peningkatan Jalan Kabupaten 1. Ruas Jalan Na. Danau - Na.Bunut Kec. Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir 1 Pkt



Halaman 35

2. Ruas Jalan Na. Manday - Nanga Embaloh Kec. Embaloh Hilir Kec. Embaloh Hilir 1 Pkt 3. Ruas Jalan Nanga Dangkan - Landau Kumpang Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung 1 Pkt 4. Ruas Jalan Kedamin - Teluk Sindur Kec. Putussibau Selatan Kec. Putussibau Selatan 1 Pkt 5. Ruas Jalan Mungguk - Manday Kec. Suhaid Kec. Suhaid 1 Pkt 6. Ruas Jalan Lingkar Puja Kec. Semitau Kec. Semitau 1 Pkt 7. Ruas Jalan Simp. Nanga Kantuk - Jaung Kec. Empanang/Puring Kencana Kec. Empanang/Puring Kencana 1 Pkt 8. Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Danau Kec. Boyan tanjung Kec. Boyan tanjung 1 Pkt 9. Ruas Jalan Dalam Kota Empanang Kec. Empanang Kec. Empanang 1 Pkt 10. Ruas Jalan Simpang Sekubah - Selimbau Kec. Jongkong/Selimbau Kec. Jongkong/Selimbau 1 Pkt 11. Ruas Jalan Tekudak - Tanjung Kec. Kalis Kec. Kalis 1 Pkt 12. Ruas jalan Ruai Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt



Halaman 36

13. Ruas Jalan Nanga dangkan - Landau Kumpang (Nanga dangkan - Nanga Ngeri) Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung 1 Pkt 14. Ruas Jalan Semangut - Segitak (Kelibang) Kec. Bunut Hulu Kec. Bunut Hulu 1 Pkt 15. Ruas Jalan Komplek Transmigrasi Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt 16. Ruas Jalan Temuyuk - Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kec. Bunut Hulu 1 Pkt 17. Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Taman Kec. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung 1 Pkt B. Peningkatan Jalan Kabupaten ( DAK Penugasan ) 1. Ruas Jalan Sekubah - Jongkong Kec. Jongkong Kec. Jongkong 1 Pkt 2. Ruas Jalan Nanga Kantuk - Kayu Baung Kec. Empanang Kec. Empanang 1 Pkt 3. Ruas Jalan Menendang - Nanga Temenang Kec. Pengkadan/Jongkong Kec. Pengkadan/Jongkong 1 Pkt 4. Ruas Jalan Kenerak - Menapar Kec. Suhaid/Selimbau Kec. Suhaid/Selimbau 1 Pkt Peningkatan Jembatan Tersebar Jumlah jembatan yang ditingkatkan

8 Pkt



Halaman 37

A. Pembangunan Jembatan Kabupaten 1. Pembangunan Jembatan Sei. Manday Tahap 3 Kec. Bika Kec. Bika 1 Pkt 2. Pembangunan Jembatan Sei. Pengkadan Tahap 2 Kec. Pengkadan Kec. Pengkadan 1 Pkt 3. Pembangunan Jembatan Sei. Nyamuk II Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt 4. Pengadaan Jasa Loading Test Jembatan Rangka Baja 1 Pkt B. Pembangunan Jembatan Kabupaten (DAK Penugasan ) 1. Pembangunan Jembatan Sei. Temao Kec. Embaloh Hulu Kec. Embaloh Hulu 1 Pkt 2 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase panjang saluran drainase/ gorong - gorong (meter). 600 M Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Dalam kota Putussibau Jumlah Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun

3 Pkt A. Pembangunan Drainase/Gorong-gorong 1. Saluran Drainase Kota Putussibau Kota Putussibau 1 Pkt



Halaman 38

2. Pemebersihan Saluran Pembuang Komplek Batalyon 644 Walet Sakti (Sungai Loang Tantauan) Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt 3 Program Pembangunan turap/talud/brojong Persentase panjang Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun 492 M Pembangunan turap/talud/bronjong


2 Pkt A. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Senai Kecamatan Hulu Gurung 1Pkt 4 Program Pengembangan dan Penegelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik 50,00% Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi


19 Pkt A. Belanja Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK ) 1. D. I. MAWAN KEC. PENGKADAN 1Pkt 2. D. I. PEDIAN KEC. PENGKADAN 1Pkt 3. D. I. TOALANG KEC. EMBALOH HULU 1Pkt



Halaman 39

4. D. I. NANGA DANAU BAK KEC. KALIS 1Pkt 5. D. I. TEKALONG KEC. MENTEBAH 1Pkt 6. D. I. LUBUK ANTUK KEC. HULU GURUNG 1Pkt B. Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1. D. I. SEMANGUT KEC. BUNUT HULU 1Pkt 2. D. I. R. SAKA KEC. JONGKONG 1Pkt 3. Jaringan Irigasi Tintin Panjang Desa Mentawit KEC. HULU GURUNG 1Pkt 4. D. I. NANGA YEN KEC. HULU GURUNG 1Pkt 5. D. I. BANYU KEC. SEBERUANG 1Pkt 6. Jaringan Irigasi Poktan Sungai Lolang Desa Hulu Pengkadan KEC. PENGKADAN 1Pkt 7. Jaringan Irigasi Poktan Sungai Kalau Desa Hulu Pengkadan KEC. PENGKADAN 1Pkt 8. Jaringan Irigasi Landau Projang Dusun Nanga Laki Desa Kelakar KEC. HULU GURUNG 1Pkt



Halaman 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang ( UU 24 / 1992 ), yang kemudian diperbaharui dengan Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 ( UU 26 / 2007 ). kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang - undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang di kabuten kapuas hulu yang akan ditelaah karena memberikan dampak lingkungan, baik dampak positif maupun negatif yaitu : 1. Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati. 2. Pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan. 3. Pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi. 4. Ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan. 5. Pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral. 6. Penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. 7. Pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman. 8. Penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut



Halaman 41

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan, meliputi : 1. Tidak mengeluarkan izin baru untuk segala kegiatan berskala besar seperti perkebunan, perusahaan HPH – HTI, dan pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di dalam dan disekitar kawasan hutan: taman nasional dan hutan lindung; 2. Bagi izin yang telah dikeluarkan sebagaimana kegiatan tersebut, maka perlunya komitmen yang ketat dan legal sebagai sanksi bagi perusahaan tersebut; 3. Kewajiban untuk membentuk kawasan pelestarian (HCV : High Conservation Value) di setiap perusahaan tersebut, sehingga lahan yang telah diberi izin tersebut telah mencadangkan dan meng - enclave lahan pengusaahan mereka sebagai lahan pelestarian biodiversitas; 4. Kebijakan ini dapat diperkuat dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum; 5. Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan perizinan yang berlaku dengan menberikan sanksi berupa denda yang besar daripada nilai kerusakan lingkungan yang terjadi; 6. Memberikan insentif bagi perusahaan yang meminimalkan degradasi lingkungan, dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. insentif dan disinsentif ini dapat dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk perda; 7. Melakukan rehabilitasi hutan lindung berupa restorasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah; 8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan hutan lindung, serta melakukan penertiban kepada pihak - pihak yang melanggar dengan memanfaatkan hutan lindung; 9. Mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan; 10.Menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya; 11. Melakukan analisis ekonomi lingkungan untuk studi kelayakan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat;



Halaman 42

12. Pemindahan dengan penggantian oleh pemerintah secara bertahap, terhadap kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan taman nasional, namun mengganggu fungsi kawasan; 13. Kegiatan yang diperkenankan adalah perlindungan plasma nutfah, wisata dan pos pengawas, yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi. Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi, meliputi : 1. Melakukan kajian tentang perilaku hidup satwa liar, terutama bagi satwa liar yang dilindungi. hal ini berimlikasi pada kajian mendalam dan terperinci; 2. Perlunya kajian dan perhitungan yang komprehensif dan cermat, terutama kaitannya dengan biaya dan waktu, serta dampak terhadap ekosistem sekitarnya; 3. Perlu pengawasan dan penjagaan yang tinggi, terutama melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan illegal, khususnya illegal logging; 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi kesejahteraan mereka, misalnya dalam pembuatan hutan desa yang dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk kepentingan lokal semata; 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dengan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dengan mengadopsi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat setempat; 6. Adanya perda yang memayungi hukum kelembagaan masyarakat tersebut sebagai suatu upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam mengaplikasikan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan; 7. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif, hutan dan perkebunan dengan melakukan kajian penentuan outlet.



Halaman 43

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan, meliputi : 1. Pengetatan pemberian izin bagi permukiman terutama bagi permukiman yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman; 2. Penetapan dan pengaturan zonasi bagi permukiman baru di kawasan agro - minapolitan, yang tentunya berbeda dengan aturan zonasi di luar kawasan agro - minapolitan, yang dapat ditindak lanjutkan dengan pembuatan perda sebagai payung hukum; 3. Upaya diversifikasi usaha agro dan mina untuk mengurangi resiko serangan wabah penyakit pada spesiaes agro-mina tertentu, yang berimplikasi pada kegagalan panen dan kerugian ekonomi; 4. Dilarang melakukan kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan di sempadan sungai; 5. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan; 6. Perlunya dibuat lembaga riset / penelitian untuk mengkaji kesusaian jenis spesies ekonomi pada kawasan agro dan mina politan baik tanaman maupun perikanannya, serta kegiatan industri turunannya; 7. Pemberian penyuluhan bagi petani dan nelayan sebagai transfer ilmu pengetahuan dan teknologi; 8. Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi bagi perekonomian wilayah, dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan tersebut; 9. Menjaga hutan agar tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan produksi yang menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan di sekitarnya; 10. Mendorong kegiatan rehabilitasi dan rebosisasi untuk menjaga kelangsungan fungsi hutan produksi dalam jangka panjang; 11. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan hutan produksi; 12. Industri yang berada di dalam kawasan industri menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; 13. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dan kawasan hutan untuk lokasi perwujudan kawasan peruntukkan industri.



Halaman 44

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral, meliputi : 1) Membuat peraturan daerah sebagai payung hukum dengan berbagai macam aturan yang ketat tentang usaha pertambangan 2) Pengkajian secara rinci dan mendalam mengenai kajian lingkungan, teknis dan ekonomis bagi perusahaan pertambangan 3) Pencabutan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang melanggar aturan dan merusak lingkungan 4) Disintensif bagi perusahaan tambang yang merusak lingkungan atau yang tidak sesuai aturan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Dalam Penanggulangan Kesenjangan Sosial Ekonomi Masyarakat, Meliputi : 1) Setiap kebijakan atau program yang dibuat setiap instansi atau sektor harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. 2) Pengintegrasian kepentingan semua sektor, sehingga ada penghematan anggaran dan sumberdaya alam 3) Program – program kerja di instansi yang tidak sesuai dengan RTRW, RPJP, dan RPJM harus direvisi ulang. Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman, meliputi : 1. Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci tentang pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan terutama kajian lingkungannya; 2. Penetapan zona pengelolaan limbah domestik; 3. Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; 4. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif pembangunan tpa sistem sanitary landfill; 5. Pembangunan lokasi TPA jauh dari pusat - pusat pemukiman. 6. Penaatan penerapan prosedur standar operasitpa sistem sanitary landfill. 7. Disediakannya sumur control disekitar kawasan TPA untuk mengetahui apakah air tanah disekiatar kawasan tidak atau telah tercemar.



Halaman 45

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut, meliputi : 1. Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci untuk relokasi permukiman terutama kajian lingkungan, teknis dan ekonominya 2. Penzonasian lahan gambut yang terperinci dan akurat di kapuas hulu akan meminimalisir kerusakan lahan gambut serta penentuan teknik pengelolaan yang lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Penzonasian lahan gambut akan melestarikan fungsi ekologi gambut: carbon sink, reservoir air, dan penyerap airlahan gambut yang lestari merupakan wadah (pool) bagi simpanan karbon (carbon sink). 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagii organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistie. Adapun tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut : 1. Terwujudnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas; 2. Menyediakan infrastruktur penunjang guna terwujudnya daerah irigasi dan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah – wilayah rawan banjir dan pengaman garis sungai pada kewenangan kabupaten yang rawan abrasi; 3. Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan.



Halaman 46

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam rangka waktu tahunan. sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai berorientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Selama 5 ( Lima ) tahun periode 2016 - 2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan / tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut : Tujuan Kesatu : “Terwujudnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas”, dengan sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dengan indikator kinerja sasaran : ► Predikat Sakip Tujuan Kedua : “Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan”, dengan sasaran : 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, dengan indikator kinerja sasaran : ► Persentase panjang jalan kondisi mantap;



Halaman 47

Tujuan Ketiga : “Menyediakan infrastruktur penunjang guna terwujudnya daerah irigasi dan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah - wilayah rawan banjir dan pengaman garis sungai pada kewenangan kabupaten yang rawan abrasi”, dengan sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi, dengan indikator kinerja sasaran : ► Persentase irigasi dalam kondisi baik. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu , lebih jelas dapat di lihat dalam Tabel 3.2. TABEL 3.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR No Tujuan Sasaran Indikator tujuan/sasaran Target kinerja tujuan /sasaran pada tahun ke- 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air 1 Predikat Sakip CC B BB BB BB



Halaman 48

2. Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 2 Persentase panjang jalan kondisi mantap 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00% 3. Menyediakan infrastruktur penunjang guna terwujudnya daerah irigasi dan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah – wilayah rawan banjir dan pengaman Garis sungai pada kewenangan kabupaten yang rawan abrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi 3 Persentase irigasi dalam kondisi baik 35,86% 50,00% 60,00% 68,00% 75,00% 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Capaian Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu” diarahkan pada upaya meningkatnya predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 4 (empat) program yaitu :



Halaman 49

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



Halaman 50

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 13 Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 14 Rapat - rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah 15 Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 16 Penyusunan RKA dan DPA 17 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor 18 Penyediaan Jasa Publikasi 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan formal



Halaman 51

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan standart operasional prosedur SKPD 3 Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi 4 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD 5 Penyusunan laporan tahunan 6 Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai 7 Penyusunan analisis jabatan 8 Penyusunan indikator kinerja utama



Halaman 52

Sasaran 2 : Meningkatkan panjang kualitas jalan dan jembatan. Capaian Sasaran “Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan Kabupaten Kapuas Hulu” diarahkan pada upaya meningkatnya persentase panjang jalan kondisi mantap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 4 (Empat) program yaitu : 1 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Pembangunan Jalan Kabupaten 2 Peningkatan Jembatan 2 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG 1 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1 Pengadaan Alat - Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaaan 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat



Halaman 53

4 Pelaksanaan Pengujian Mutu Konstruksi di Lapangan dan Laboratorium 5 Pembedayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu 6 Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi. Capaian Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi di Kabupaten Kapuas Hulu” diarahkan pada upaya meningkatnya persentase irigasi dalam kondisi baik, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 (satu) program yaitu : 1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi



Halaman 54

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah program/kegiatan Indikator kinerja program/kegiatan Rencana tahun 2018 Catatan penting Prakiraan maju rencana tahun 2019 Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan dana/pagu indikatif Sumber dana Target capaian kinerja Kebutuhan dana/pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PAGU INDIKATIFFFFFFF. Rp 179.864.000.000 Rp 135.474.278.700 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00% Rp 7.432.590.100 100,00%

5.351.096.300,00

1.03.1.03.01.01.001

Penyediaan jasa surat menyurat



100% Rp 13.425.000 2.493 Materai 11.775.000,00 1.03.1.03.01.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



100% Rp 204.000.000 12 Bulan 194.400.000,00



Halaman 55

1.03.1.03.01.01.003

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



100% Rp 84.300.000 1 Tahun 39.000.000,00 1.03.1.03.01.01.006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



100% Rp 24.000.000 12 Buah 24.000.000,00 1.03.1.03.01.01.007

Penyediaan jasa administrasi keuangan



100% Rp 183.780.000 336 Ob 193.080.000,00 1.03.1.03.01.01.008

Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor



100% Rp 39.582.000 1 Tahun 14.435.000,00 1.03.1.03.01.01.010

Penyediaan alat tulis kantor



100% Rp 243.505.700 1 Tahun 235.686.200,00 1.03.1.03.01.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



100% Rp 85.343.600 1 Tahun 68.701.000,00



Halaman 56

1.03.1.03.01.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



100% Rp 15.000.000 1 Tahun 98.879.000,00 1.03.1.03.01.01.013

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



100% Rp 157.500.000 - - 1.03.1.03.01.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



100% Rp 28.200.000 12 Bulan 28.200.000,00 1.03.1.03.01.01.017

Penyediaan makanan dan minuman



100% Rp 220.195.000 11 Bulan 82.468.000,00 1.03.1.03.01.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



100% Rp 1.451.623.000 78 Ok 714.875.900,00



Halaman 57

1.03.1.03.01.01.019

Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah



100% Rp 3.265.055.000 1.460 Ok 2.274.080.000,00 1.03.1.03.01.01.026

Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa



100% Rp 24.000.000 30 Ob 7.200.000,00 1.03.1.03.01.01.031

Penyusunan RKA dan DPA



100% Rp 17.025.000 2 Dokumen 11.683.400,00 1.03.1.03.01.01.036

Penyediaan jasa pendukung kantor



100% Rp 1.246.532.800 888 Ob 1.235.632.800,00 1.03.1.03.01.01.066

Penyediaan jasa publikasi



100% Rp 129.523.000 1 Tahun 117.000.000,00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100,00% Rp 465.392.000 100,00% Rp 552.848.000



Halaman 58

1.03.1.03.01.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



100% Rp 80.000.000 1 Kegiatan 200.000.000,00 1.03.1.03.01.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



100% Rp 375.392.000 1 Tahun 337.848.000,00 1.03.1.03.01.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



100% Rp 10.000.000 1 Tahun 15.000.000,00 03 Peningkatan disiplin

aparatur Persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun

- - 95,00%

12.936.000,00

1.03.1.03.01.03.002

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian dinas dan kelengkapannya PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA - - 6 Pasang 12.936.000,00



Halaman 59

1.03.1.03.01.03.005

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu PUTUSSIBAU UTARA, DPUSDA - - - - 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 87,00% Rp 565.187.000 90,00%

109.176.000,00

1.03.1.03.01.05.001

Pendidikan dan pelatihan formal



100% Rp 565.187.000 11 Ok 109.176.000,00

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,00% Rp 132.629.200 Rp 121.986.500 1.03.1.03.01.06.001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



4 Dokumen Rp 12.848.800 5 Dokumen 11.993.500,00 1.03.1.03.01.06.016

Penyusunan standart operasional prosedur SKPD



1 Dokumen Rp 2.500.000 1 Dokumen 1.350.000,00



Halaman 60

1.03.1.03.01.06.035

Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi




Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD




Penyusunan laporan tahunan




Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai



1 Dokumen Rp 6.709.500 1 Dokumen 3.324.500,00 Penyusunan analisis jabatan



1 Dokumen Rp 7.779.000 -



Halaman 61

Penyusunan indikator kinerja utama



1 Dokumen Rp 2.791.900 - 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jalan kondisi baik 55,00% Rp 157.183.000.900 Rp 114.324.506.900 1.03.1.03.01.15.003

Pembangunan Jalan Kabupaten

Panjang jalan terbangun Tersebar 26 Pkt Rp 137.069.787.900 Rp 86.809.858.900 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 83.200.900 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 81.552.900 Belanja Jasa Operator Rp 4.800.000 Belanja Jasa Operator Rp 4.800.000 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan Rp 136.981.787.000 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan Rp 86.723.506.000 A. Perencanaan Teknis Jalan Tahun Anggaran 2019 (Pelaksanaan Tahun 2018) Rp 1.050.000.000 A. Perencanaan Teknis Jalan Tahun Anggaran 2020 (Pelaksanaan Tahun 2019) 800.000.000,00



Halaman 62

1. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Khusus DAK 1 Pkt Rp 500.000.000 1. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Khusus DAK 1 Paket 300.000.000,00 2. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten 1 Pkt Rp 500.000.000 2. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten 1 Paket 400.000.000,00 3. Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan 1 Pkt Rp 50.000.000 3. Perencanaan Penanganan Daerah Longsor Ruas Jalan Simpang Senara - Simpang Sekubah 1 Paket 50.000.000,00 4. Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan 1 Paket 50.000.000,00 B. Pengawasan Teknis Rp 1.116.000.000 B. Pengawasan Teknis Rp 990.000.000 1. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten 1 Pkt Rp 700.000.000 1. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten 1 Paket 670.000.000,00 2. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Khusus DAK 1 Pkt Rp 416.000.000 2. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Khusus DAK 1 Paket 320.000.000,00 C. Peningkatan Jalan Kabupaten Rp 60.613.000.000 C. Pengadaan Patok dan Marka Jalan Kabupaten Rp 200.000.000



Halaman 63

1. Ruas Jalan Na. Danau - Na.Bunut Kec. Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir 1 Pkt Rp 10.000.000.000 1. Pengadaan Patok Jalan Kabupaten 1 Paket 100.000.000,00 2. Ruas Jalan Na. Manday - Nanga Embaloh Kec. Embaloh Hilir Kec. Embaloh Hilir 1 Pkt Rp 7.000.000.000 2. Pengadaan Marka Jalan Kabupaten 1 Paket 100.000.000,00 3. Ruas Jalan Nanga Dangkan - Landau Kumpang Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung 1 Pkt Rp 3.000.000.000 4. Ruas Jalan Kedamin - Teluk Sindur Kec. Putussibau Selatan Kec. Putussibau Selatan 1 Pkt Rp 5.000.000.000 5. Ruas Jalan Mungguk - Manday Kec. Suhaid Kec. Suhaid 1 Pkt Rp 1.450.000.000 6. Ruas Jalan Lingkar Puja Kec. Semitau Kec. Semitau 1 Pkt Rp 3.000.000.000 7. Ruas Jalan Simp. Nanga Kantuk - Jaung Kec. Empanang/Puring Kencana Kec. Empanang/Puring Kencana 1 Pkt Rp 4.000.000.000 8. Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Danau Kec. Boyan tanjung Kec. Boyan tanjung 1 Pkt Rp 3.000.000.000



Halaman 64

9. Ruas Jalan Dalam Kota Empanang Kec. Empanang Kec. Empanang 1 Pkt Rp 300.000.000 10. Ruas Jalan Simpang Sekubah - Selimbau Kec. Jongkong/Selimbau Kec. Jongkong/Selimbau 1 Pkt Rp 7.300.000.000 11. Ruas Jalan Tekudak - Tanjung Kec. Kalis Kec. Kalis 1 Pkt Rp 3.000.000.000 12. Ruas jalan Ruai Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt Rp 200.000.000 13. Ruas Jalan Nanga dangkan - Landau Kumpang (Nanga dangkan - Nanga Ngeri) Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung 1 Pkt Rp 2.200.000.000 14. Ruas Jalan Semangut - Segitak (Kelibang) Kec. Bunut Hulu Kec. Bunut Hulu 1 Pkt Rp 2.600.000.000 15. Ruas Jalan Komplek Transmigrasi Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt Rp 1.500.000.000 16. Ruas Jalan Temuyuk - Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kec. Bunut Hulu 1 Pkt Rp 5.000.000.000



Halaman 65

17. Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Taman Kec. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung 1 Pkt Rp 2.063.000.000 D. Peningkatan Jalan Kabupaten ( DAK Penugasan ) Rp 74.202.787.000 D. Peningkatan Jalan Kabupaten Rp 54.200.000.000 1. Ruas Jalan Sekubah - Jongkong Kec. Jongkong Kec. Jongkong 1 Pkt Rp 21.027.000.000 1. Ruas Jalan Nanga Danau - Nanga Bunut Kec. Bunut Hilir 1 Paket 15.000.000.000,00 2. Ruas Jalan Nanga Kantuk - Kayu Baung Kec. Empanang Kec. Empanang 1 Pkt Rp 25.521.000.000 2. Ruas Jalan Dalam Ibu Kota Kabupaten 1 Paket 6.000.000.000,00 3. Ruas Jalan Menendang - Nanga Temenang Kec. Pengkadan/Jongkong Kec. Pengkadan/Jongkong 1 Pkt Rp 15.858.000.000 3. Ruas Jalan Mawan - Ujung Said Kec. Pengkadan 1 Paket 1.600.000.000,00 4. Ruas Jalan Kenerak - Menapar Kec. Suhaid/Selimbau Kec. Suhaid/Selimbau 1 Pkt Rp 11.796.787.000 4. Ruas Jalan Mataso - Ulak Pauk Kec. Embaloh Hulu 1 Paket 8.000.000.000,00 5. Ruas Jalan Nanga Dangkan - Landau Kumpang Kec. Silat Hulu/Hulu Gurung 1 Paket 5.000.000.000,00 6. Ruas Jalan Kedamin - Teluk Sindur Kec. Putussibau Selatan 1 Paket 6.500.000.000,00



Halaman 66

7. Ruas Jalan Temuyuk - Na. Suruk Kec. Bunut Hulu 1 Paket 2.600.000.000,00 8. Ruas Jalan Simpang Senara - Simpang Sekubah Kec. Hulu Gurung/Jongkong 1 Paket 5.600.000.000,00 9. Ruas Jalan Lingkar Dalam Kota Nanga Bunut Kec. Bunut Hilir 1 Paket 2.900.000.000,00 10. Ruas Jalan Komplek Transmigrasi Kec. Putussibau Utara 1 Paket 1.000.000.000,00 E. Peningkatan Struktur Jalan Kabupaten (DAK Reguler) 1 Paket 30.533.506.000,00 Kec. Putussibau Selatan 1. Peningkatan Struktur Ruas jalan Kedamin - Nanga Manday 1 Paket 13.000.000.000,00 Kec. Boyan Tanjung 2. Peningkatan Struktur Ruas Jalan Boyan Tanjung - Nanga Danau 1 Paket 17.533.506.000,00 1.03.1.03.01.15.005 Peningkatan Jembatan

Jumlah jembatan yang ditingkatkan

Tersebar 8 Pkt Rp 20.113.213.000 Rp 27.514.648.000



Halaman 67

A. Perencanaaan Teknis Jembatan Tahun Anggaran 2019 ( Pelaksanaaan Tahun 2018) Rp 200.000.000 A. Pengawasan Teknis Peningkatan Jembatan Kabupaten Khusus DAK Rp 520.000.000 1. Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten 1 Pkt Rp 200.000.000 1. Pengawasan Teknis Jembatan Kabupaten (DAK - DAU) 1 Paket 520.000.000,00 B. Pengawasan Teknis Peningkatan Jembatan Kabupaten Rp 416.000.000 B. Pengadaan Loading Test Jembatan Kabupaten 50.000.000,00 1. Pengawasan Teknis Jembatan Kabupaten 1 Pkt Rp 416.000.000 1. Pengadaan Loading Test Jembatan Kabupaten 1 Paket 50.000.000,00 C. Pembangunan Jembatan Kabupaten Rp 13.725.000.000 C. Pembangunan Jembatan Kabupaten Rp 6.500.000.000 1. Pembangunan Jembatan Sei. Manday Tahap 3 Kec. Bika Kec. Bika 1 Pkt Rp 5.500.000.000 1. Pembangunan Jembatan Sungai Nanga Tubuk Kec. Kalis 1 Paket 6.500.000.000,00 2. Pembangunan Jembatan Sei. Pengkadan Tahap 2 Kec. Pengkadan Kec. Pengkadan 1 Pkt Rp 4.175.000.000 3. Pembangunan Jembatan Sei. Nyamuk II Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt Rp 4.000.000.000



Halaman 68

4. Pengadaan Jasa Loading Test Jembatan Rangka Baja 1 Pkt Rp 50.000.000 D. Pembangunan Jembatan Kabupaten (DAK Penugasan ) Rp 5.572.213.000 D. Pembangunan Jembatan Kabupaten (DAK Penugasan) Rp 20.444.648.000 1. Pembangunan Jembatan Sei. Temao Kec. Embaloh Hulu Kec. Embaloh Hulu 1 Pkt Rp 5.572.213.000 1. Pembangunan Jembatan Sungai Anggau 1 Paket 7.000.000.000,00 E. Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rp 200.000.000 2. Pembangunan Jembatan Sungai Panglima 1 Paket 6.722.324.000,00 1. Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja di Kab. Kapuas Hulu 1 Pkt Rp 200.000.000 3. Pembangunan Jembatan Sungai Upak 1 Paket 6.722.324.000,00 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase panjang saluran drainase/ gorong - gorong (meter). 600 M Rp 1.295.915.000 - 1.03.1.03.01.16.003

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong



3 Pkt Rp 1.295.915.000 A. Biaya Pengawasan Rp 95.915.000



Halaman 69

Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase/Gorong-gorong 1 Pkt Rp 95.915.000 B. Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Rp 1.200.000.000 1. Saluran Drainase Kota Putussibau Kota Putussibau 1 Pkt Rp 1.000.000.000 2. Pemebersihan Saluran Pembuang Komplek Batalyon 644 Walet Sakti (Sungai Loang Tantauan) Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara 1 Pkt Rp 200.000.000 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong Persentase panjang Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun 492 M Rp 489.440.000 Rp 200.000.000 1.03.1.03.01.17.003

Pembangunan turap/talud/bronjong


2 Pkt Rp 489.440.000 - 1. Biaya Pengawasan Rp 93.940.000 1. Biaya Pengawasan - Pengawsasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1Pkt Rp 93.940.000 -



Halaman 70

2. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp 395.500.000 2. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong - Desa Senai Kecamatan Hulu Gurung 1Pkt Rp 395.500.000 2. Pembangunan turap/talud/bronjong Sungai Kuali 1 Paket 200.000.000,00 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi / terpelihara 32.77% Rp 3.336.676.800 Rp 3.459.121.000 1.03.1.03.01.18.008

Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

Persentase terpeliharanya jalan dan Jembatan kabupaten

Tesebar 23 Kecamatan

Rp 3.336.676.800

Rp 3.459.121.000 23 Program Pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi Persentase pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi 82,50% Rp 510.804.000 Rp 308.457.000 1.03.1.03.01.23.006

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan



1 Pkt Rp 125.000.000 1 paket 29.000.000,00 1.03.1.03.01.23.009

Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaaan



1 Thn Rp 74.000.000 1 paket 75.000.000,00



Halaman 71

1.03.1.03.01.23.018

Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi di lapangan dan laboratorium



1 Thn Rp 49.600.000 1.350 Ok 43.350.000,00 Sosialisasi dan

diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi



1 Thn Rp 54.247.000 - 1.03.1.03.01.23.023

Pembedayaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu



1 Thn Rp 91.850.000 1 Tahun 51.050.000,00 1.03.1.03.01.23.024

Pelatihan tenaga terampil konstruksi



1 Thn Rp 116.107.000 1 Kegiatan 110.057.000,00 24 Program : Pengembangan dan Penegelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik 50,00% Rp 8.452.365.000 Rp 11.034.151.000 1.03.1.03.01.24.010

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi

Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi

Tersebar 19 Pkt Rp 8.452.365.000 Rp 11.034.151.000



Halaman 72

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 13.800.000 Honorarium Panitia Evaluasi, Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Honorarium Biaya Petugas Operator Penunjang DAK 11.100.000,00 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Rp 23.100.000 1. Honorarium Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Bidang SDA 30 Ob 6.900.000,00 Belanja Jasa Operator Rp 4.200.000 2. Honorarium Biaya Petugas Operator Penunjang DAK 12 Ob 4.200.000,00 BELANJA MODAL TEKNIS PENGAWASAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI Rp 8.411.265.000 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 23.100.000,00 A. Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi 1Pkt Rp 250.000.000 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 660 Ok 23.100.000,00 B. Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi 1Pkt Rp 295.790.000 Belanja Modal Peningkatan Jaringan Irigasi 10.999.951.000,00 C. Penyusunan Data Base Jaringan Irigaasi 1Pkt Rp 200.000.000 A. Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi 1 Kegiatan 300.000.000,00



Halaman 73

D. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jaringan Irigasi 1Pkt Rp 200.000.000 B. Pengawasan Teknis Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan irigasi 1 Kegiatan 375.000.000,00 E. Belanja Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK ) Rp 5.439.000.000 C. Penyusunan Data Base Jaringan Irigasi 1 Kegiatan 100.000.000,00 1. D. I. MAWAN KEC. PENGKADAN 1Pkt Rp 877.050.000 D. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Tersebar di 23 Kecamatan) 1 Kegiatan 300.000.000,00 2. D. I. PEDIAN KEC. PENGKADAN 1Pkt Rp 896.041.000 E. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jaringan Irigasi 1 Kegiatan 200.000.000,00 3. D. I. TOALANG KEC. EMBALOH HULU 1Pkt Rp 705.908.000 H. Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU) 1.428.384.000,00 4. D. I. NANGA DANAU BAK KEC. KALIS 1Pkt Rp 538.685.000 I. Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 Kegiatan 178.384.000,00 5. D. I. TEKALONG KEC. MENTEBAH 1Pkt Rp 357.209.000 J. Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU) 1.250.000.000,00 6. D. I. LUBUK ANTUK KEC. HULU GURUNG 1Pkt Rp 2.064.107.000 1. Rehabilitasi Saluran Primer Sungai Menarin Desa Tekalong 1 Paket 200.000.000,00



Halaman 74

F. Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAU ) Rp 2.026.475.000 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Betung Permai 1 Paket 175.000.000,00 1. Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1Pkt Rp 243.155.000 3. Pembangunan Jaringan Irigasi Bukit Kerai Desa Mentawit 1 Paket 175.000.000,00 G. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp 1.783.320.000 4. Rehabilitasi Daerah Irigasi Sungai Tiang Dusun Batu Buin Desa Tunas Muda 1 Paket 200.000.000,00 1. D. I. SEMANGUT KEC. BUNUT HULU 1Pkt Rp 246.920.000 5. Rehabilitasi Daerah Irigasi Dusun Kerengas 1 Paket 150.000.000,00 2. D. I. R. SAKA KEC. JONGKONG 1Pkt Rp 252.000.000 6. Rehabilitasi Daerah Irigasi Dusun Pinjawan Desa Pulau Manak 1 Paket 175.000.000,00 3. Jaringan Irigasi Tintin Panjang Desa Mentawit KEC. HULU GURUNG 1Pkt Rp 200.000.000 7. Rehabilitasi Daerah Irigasi Dusun Mungguk Desa Rantau Prapat 1 Paket 175.000.000,00 4. D. I. NANGA YEN KEC. HULU GURUNG 1Pkt Rp 256.000.000 I. Belanja Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 8.296.567.000,00 5. D. I. BANYU KEC. SEBERUANG 1Pkt Rp 278.400.000 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEMIRAN KOMPLEK 1 Paket 650.000.000,00



Halaman 75

6. Jaringan Irigasi Poktan Sungai Lolang Desa Hulu Pengkadan KEC. PENGKADAN 1Pkt Rp 200.000.000 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. EMPERJUK 1 Paket 345.000.000,00 7. Jaringan Irigasi Poktan Sungai Kalau Desa Hulu Pengkadan KEC. PENGKADAN 1Pkt Rp 200.000.000 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LIDI 1 Paket 750.000.000,00 8. Jaringan Irigasi Landau Projang Dusun Nanga Laki Desa Kelakar KEC. HULU GURUNG 1Pkt Rp 150.000.000 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PALA GURUNG 1 Paket 400.000.000,00 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SUKA MAJU 1 Paket 750.000.000,00 6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SUNGAI ABAU 1 Paket 1.011.921.000,00 7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SUNGAI SEDIK 1 Paket 379.500.000,00 8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. USAHA BARU 1 Paket 750.000.000,00 9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LUBUK MANTUK 1 Paket 660.000.000,00



Halaman 76

10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LANDAU 1 Paket 709.409.000,00 11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIUT 1 Paket 600.000.000,00 12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SUKA MAJU LUNSARA 1 Paket 1.290.737.000,00



Halaman 77

BAB IV PENUTUP ( RENJA TAHUN 2018 ) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. RKPD tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional, efisien, efektif serta tanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat dan pihak – pihak yang dilayani.



Halaman 78

Berhasilnya usaha – usaha pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukan melalui kejujuran dan keterbukaan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan. Putussibau, Januari 2018 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU Ana Mariana,S.T.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19670325 199703 2 002

dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air ...€¦ · rencana kerja ( renja ) dinas...

Documents