dinamika hukum islam di brunei darussalam: dr. afifi

Afifi Fauzi Abbas, Dinamika Hukum Islam di Brunei Darussalam

1

DINAMIKA HUKUM ISLAM DI

BRUNEI DARUSSALAM

(Studi tentang Undang Undang Ugama Islam dan Mahkamah Qadi 1955)

Oleh : Afifi Fauzi Abbas

Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai sejarah yang cukup panjang.

Secara kultural, hukum yang berlaku di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan

tetangganya Malaysia, karena keduanya memang mempunyai akar budaya yang sama.

Meskipun sejak 1888 - 1984 Brunei menjadi negara protektorat Inggeris, namun hal

tersebut tidak menyebabkan hukum Islam tidak berlaku di Brunei Darussalam. Sikap

Inggeris terhadap Islam sangat berbeda dengan sikap Belanda, terutama terhadap

penduduk negeri jajahannya. Kalaupun Inggeris ikut campur tangan, yang mereka

lakukan adalah menempatkan Islam di bawah wewenang para Sultan, sehingga agama

menjadi kekuatan yang konservatif.

Pola hukum Islam yang dianut oleh penduduk Brunei lebih banyak

dipengaruhi oleh mazhab Syafii. Sistem Hukum dan Pengadilan mereka lebih banyak

dipengaruhi oleh hukum adat Inggeris Sampai dekade sekarang ini sistem hukumnya,

kecuali hukum-hukum agama Islam, masih didominasi oleh sistem hukum Inggeris.

Bahkan Mahkamah Agung/Hakim Agungnya masih dirangkap oleh Mahkamah

Agung/Hakim Agung Hongkong. Hukum Perdata Islam bagaimanapun juga dapat

terhindar dari upaya modernisasi (baca westernisasi).

Pengadilan Syariah (Mahkamah Qadi) secara tradisional mengurus masalah-

masalah perdata Islam (perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, amanah

masyarakat, nafkah dsb) berdasarkan mazhab Syafii. Sistem ini tetap dipertahankan

sebagai pranata hukum dan politik Sultan.Sejak tahun 1898 setidak-tidaknya telah

terjadi 6 kali perubahan (penyempurnaan) peraturan perundang-undangan yang

mengatur kehidupan keagamaan masyarakat Brunei Darussalam, yaitu Undang-

Undang tahun 1898, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961 dan 1967. Hal ini secara sepintas

mengesankan adanya dinamika dalam kehidupan hukum Islam di Brunei Darussalam.

Hanya saja seberapa jauh dinamika itu terjadi perlu mendapat kajian lebih lanjut dan

lebih mendalam.

Kesan adanya dinamika tersebut, ternyata sifatnya lebih konservatif. Hal ini

disebabkan oleh kultur masyarakat Melayu (Brunei), terutama struktur kelas

masyarakat tidak mengalami perubahan secara tajam. Jika perubahan struktur


2

masyarakatnya terjadi secara tajam, tentu saja akan memberikan interpretasi yang

lebih progresif terehadap Islam di Brunei. Persoalannya semakin menarik untuk

dikaji, apakah dinamika itu terjadi sebagai akibat perubahan yang terjadi dalam

masyarakat, ataukah sesungguhnya terjadi sebagai akibat terjadinya perubahan

kebijakan politik Sultan.

Lebih lanjut dapat juga dicermati apakah dinamika itu terjadi masih dalam

ruang lingkup mazhab Syafii, ataukah sudah keluar dari mazhab Syafii atau bahkan

mungkin telah menggunakan model-model pembaharuan yang dilakukan oleh dunia

muslim pada umumnya yaitu dengan mengadopsi perundang-undangan Barat.

Untuk menjawab persoalan di atas bukanlah pekerjaan yang mudah terutama

karena langka dan terbatasnya literatus yang dapat untuk dirujuk. Oleh sebab itu yang

dapat kita lakukan adalah mencoba menjelaskan isi beberapa Undang-Undang yang

disebutkan terdahulu, terutama Undang-Undang Ugama dan Mahkamah Qadi 1955

dan selanjutnya membandingkan beberapa pasalnya dengan fatwa-fatwa Mufti

Kesultanan Brunei yang muncul kemudian.

Brunei pra Islam pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Malaka, Cina,

Sriwijaya dan Majapahit1 yang beragama Hindu. Pengaruh kebudayaan Hindu

terjelma dalam bentuk upacara, adat istiadat, bahasa (Sanskrit); terutama untuk gelar-

gelar pembesar negri, bahkan sampai sekarang penga-ruh bahasa Sanskrit itu masih

terasa, Hal ini umpamanya masih terlihat ketika pelantikan pembesar-pembesar negri.

Contohnya ketika Sultan Hasanal Bolkiah tahun 1967 dikukuhkan menjadi Sultan

masih menggunakan bahasa Sanskrit, meskipun ditambah dengan bahasa Arab.2 Hal

yang sama terjadi kembali ketika pengukuhan putra mahkota oleh Sultan Hasanal

Bolkiah beberapa waktu yang lalu. Sedangkan pengaruh Cina terlihat dalam tata cara

berpakaian3 Masuknya Islam ke Brunei sejalan dengan masuknya Islam ke Nusantara,

dan setidak-tidaknya terjadi selepas Malaka jatuh ke tangan Portugisb tahun 1511 M.4

Kerajaan Brunei mempunyai warisan sejarah tua yang berkaitan dengan

sejarah tua kerajaan Melayu Islam, seperti Perlak, Pasai, Malaka, Demak dan Aceh.

Puncak kekeuasaannya adalah sekitar abada 15, Brunei telah menguasai tidak saja

Borneo, bahkan seba gian kepulauan Pilipina termasuk Sulu.5 Rajanya yang pertama

1 Pg. Muhammad bin Pg.H.Abd. Rahman, Islamn di Brunei, Kemasukan dan

Perkembangannya, (abad 13-17 M), tesis di Fakulti Pengajian Islam UKM, Bangi, 1985, h.6 2 Ibid., h.20-22. 3 Ibid., h.40 4 Ibid., h.66 5Ibid., h.63


3

memeluk Islam adalah Awang Alak Betatar, yang bergelar Sultan Muhammad Syah

(1368)-1415).6 Islam berkembang atas jasa seorang keturunan Saidina Hasan bernama

Syarif Ali dari Thaif, yang kemudian kawin dengan anak saudara Sultan Muhammad

Syah. Samapi saat ini Sultannya telah berjumlah 29 orang, dan yang terakhir adalah

Sultan Hasanal Bolkiah, yang telah memerintah sejak 1967.

Penduduk Brunei saat ini lebih kurang 300.000 orang, tahun 1989 baru

267.000 jiwa,7 padahal sebelumnya tahun 1960 baru 83.877 jiwa, 1971 - 136.251 jiwa,

1973 - 145.170 jiwa dan 1982 - 230.390 jiwa8 yang menyebar di seluruh wilayah

Brunei, terutama di daerah perkotaannya; 44% di daerah muara (Sri Begawan), 31%

di kota Sria dan Kuala Bekait, 12 % di daerah Tutong dan 3% di daerah Tamburay.

Mayoritas penduduk merupakan suku Melayu (61%), duk pribuni lain (Melanau,

Kedayan, Iban dll) 8,3%, Cina % dan sisanya etnis lain. Agama : Islam 63,4 %, Budha

14 %, Kristen 9,7 %, lain-lain 12,9 %. Lebih dari 80 % penduduknya yang berusia 15

tahun ke atas sudah bebas dari buta aksara.9 Mayoritas penduduknya adalah generasi

muda; 40 % berumur sekitas 20 tahun, 35 % 21-40 tahun dan 25 % di atas 40 tahun.

Sejak tahun 1950 an telah dikirim pelajar-pelajar ke luar negeri, terutama ke

madrasah Al-Junaid di Singapura adan al-Azhar Cairo. Pada tahun 1960 an, telah ada

60 lulusan al-Azhar (Lc dan MA). Sejak adanya alumni-alumni Al-Junaid dan Al-

Azhar tersebut dibuatlah Madrasah. Pendidikan sampai tingkat Universitas diberikan

secara cuma-cuma. Beasiswa kerajaan diberikan kepada mereka yang dia

nggap layak ke luar negeri, sampai dengan tahun 1984 sudah ada lebih kurang 2000

orang yang belajar di luar negeri.

Sampai dengan tahunn 1972 pendidikan guru Brunei masih mengacu kepada

sistem pendidikan guru di Johor Malaysia).10 Cirinya penekanan pada pelajaran al-

Quran dan ibadah Shalat. Barulah pada tahun 1972 mereka mulai melakukan

pendidikan agama sendiri. SLTA agama baru ada pada tahun 88 Semula di Brunei

berlaku hukum Kanun Brunei yang mempunyai banyak persamaan dengan hukum

Kanun Malaka, Johor, Pahang, Kedah, Riau dan Pontianak.11 Hukum Kanun Malaka

6 Ibid., h.64. Lihat juga Pg.Muhammad, Op.Cit.,h.68 dan 88 7 Ensiklopedi Indonesia, seri Geografi Asia, h.48 8 Djalinus Syah, Mengenal ASEAN dan Negara-negara Anggotanya, (Jakarta, PT

Kreasi Jaya Utama, 1988), h.163. Lihat juga Ensiklopedi, h.49 9 Ensiklopedi, Op.Cit., h.49 10 Pentadbiran Hal Ihwal Ugama Islam, Jabatan Hal Ugama, 30 Mei 1983, h.8-11 11 Pg.Muhammad, Op.Cit., h.234. Lihat juga M.Yusuf Hashim, Kesultanan Melayu

Malaka, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pendidikan Malaysia, 1990), h.235


4

ini didasarkan pada hukum Islam bermazhab Syafii yang isinya meliputi; kewajiban-

kewajiban raja, larangan-larangan buat rakyat, pidana, hukum keluarga, ibadah,

muamalah dll.12

Hukum Kanun Brunei berlaku sejak zaman Sultan Bolkiah (1473-1521).

Zaman Sultan Saiful Rijal 1575-1600) di Brunei telah ada pengadilan terhadap orang-

orang yang bersalah yang dihukum berdasarkan Hukum Kanun Brunei.

Undang-Undang Melaka, semula terdiri dari 19 pasal, kemudian berubah

menjadi 20 pasal dan terakhir menjadi 44 pasal, setidak-tidaknya 18 pasalnya diatur

menurut ketentuan hukum Islam, misalnya :

- pasal 5 : tt jinayah berlaku qisas

- pasal 7 : pencurian, bisa denda, bisa juga potong tangan

- pasal 12 : perzinaan ; tidak dirajam, tapi bisa ganti rugi dan mengawini, jika istri

orang minta maaf di depan khalayak ramai dan denda

- pasal 25 : syarat ijab qabul

- pasal 26 : syarat saksi

- pasal 27 : talak dan rujuk

- pasal 28 : " Cina buta"

- pasal 30 : bungan, riba dan jual beli

- pasal 37 : kesaksian untuk penetapan had ; mabuk, mencuri, membunuh, qisas dsb

- pasal 32 : sulhu

- pasal 34 : hukum amanah

- pasal 36 : shalat

- pasal 38 : pembuktian (sumpah, pengakuan dll).13

Sedangkan Kanun Brunei terdiri dari 47 pasal dan sekurang-kurangnya 29

pasal mengandung unsur-unsur Islam,14 diantaranya

- pasal 4 : jinayah, bunuh, menikam, memukul, merampas, mencuri, menuduh dsb.

- pasal 5, 8 dan 41 : qishas

- pasal 7 dan 11 : pencurian

- pasal 12 dan 42 : perzinaan

- pasal 15 : pinjam meminjam

- pasal 18 : pinang meminang

- pasal 20 : tanah

12 M.Yusuf Hashim, Ibid., h.220-221 13 Ibid., h.221-230 14Pg.Muhammad, Op.Cit., h.250-252


5

- pasal 25 : perkawinan

- pasal 26 dan 27 : saksi

- pasal 28 : khiar dan pasakh nikah

- pasal 29 : thalak

- pasal 31 : jual beli

- pasal 33 : utang piutang

- pasal 34 : muflis dan sulhu

- pasal 36 : ikrar

- pasal 38 : murtad

- pasal 39 : syarat saksi

- pasal 44 : minuman keras dan mabuk

Semenjak Brunei menjadi protektorat Inggeris, maka di Brunei pada mulanya

diberlakukan hukum Acara Pidana berdasarkan Hukum Acara Pidana Inggeris/India

1898. Di dalamnya terdapat bab tentang nafkah istri, anak dan orang tua. Pada tahun

1912 telah diundangkan Hukum Islam, dilengkapi pada tahun berikutnya tentang

perkawinan dan perceraian, yaitu pada tahun 1913.15

Pada tahun 1955 dengan berlakunya Undang-Undang Ugama dan Mahkamah

Qadi 1955, maka UU 1912 dan 1913 dicabut ( pasal 205). Undang-Undang 1955 ini

ketentuan-ketentuannya secara garis besar diambilkan dari UU yang sama yang

sebelumnya telah diberlakukan di Malaysia.16 Undang-Undang 1955 ini kemudian

disempurnakan pada tahun 1956, 1957, 1960, 1961, 1967. Perubahan tersebut juga

sejalan dengan perubahan yang terjadi di Malaysia.

Pada tahun 1888 Brunei telah mengadakan perjanjian dengan Inggeris dan

Brunei ditempatkan dibawah perlindungan Inggeris da Sultan setyuju bahwa

hubungan luar negeri dikendalikan oleh Inggeris. Tahun 1905 diadakan perjanjian

� �baru yang menjadikan Brunei menjadi sistem residen dimana Inggeris masih

memberikan nasihat pada sultan, kecuali bidang agama dan adat istiadat.17

Akibat perang Asia Pasific 1941 menyebabkan Brunei dikuasai Jepang (1941-

1945). Ekonomi-nya menjadi morat marit dan manyebabkan lahirnya semangat

nasionalisme Brunei yang melahirkan Kesatuan Melayu Brunei. Pada tanggal 14

Maret 1959 diadakanlah perundingan dengan Ratu Elizabeth II mengenai masa

15 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi, Academy of Law and

Religion, 1987), h.198 16 Ibid. Lihat juga Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World,

(Bombay, N.M Tripathi PVT. Ltd., 1972), h.199 17 Djalinus Syah, Op.Cit., h.106-107


6

depan Brunei. Pada tanggal 29 September 1959 ditanda tanganilah perjanjian

Perlembagaan tertulis Brunei, yang berisi tentang corak pemerintahan kerajaan sendiri

yang demokratik secara berperingkat.

Urusan dalam negeri menjadi tangung jawab kerajaan dan urusan pertahanan

dan luar negeri masih dalam perlindungan Inggeris. Sejak itu terjadilah perubahan-

perubahan yang mendasar dalam hubungan antara Brunei dan Inggeris. Berdasarkan

Perlembagaan Negeri Brunei 1959 ini ditetapkan bahwa agama resmi Brunei adalah

Islam menurut ahlus Sunnah wa al-Jamaah mazhab Syafii. Pasal 44 konstitusi ini

menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, termasuk dalam

urusan agama Islam. Untuk menjalankan tugasnya dalam bidang agama, Sultan

dibantu oleh ; Majlis Ugama Islam, Penasehat Ugama dan Jabatan Hal Ehwal

Ugama.18 Majlis Ugama Islam, kewenangan dan tanggungbjawabnya adalah sebagai

penasehat Sultan dalam bidang agama yang meliputi : membuat UU, memberikan

fatwa dan menetapkan peraturan perUU-an buat orang Islam, mengurusi masalah

kehakiman, peradilan, menangani masalah-masalkah amanah umat, masjid,

perkawinan dan perceraian serta nafkah dan orang-orang masuk Islam. Sedangkan

Penasehat Ugama tugasnya adalah membantu dan memberikan nasehat pada Sultan

mengenai urusan agama Islam. Jabatan Hal Ehwal Ugama adalah sebagai petugas

pelaksana hal ehwal agama dalam negeri; seperti penyuluhan agama dan penyebaran

agama Islam bagi penduduk negeri.

Pada tahun 1960an politik Brunei berubah sehubungan dengan langkah yang

diambil oleh Tunku Abdur Rahman Putra al-Haj menegnai pem,bentukan Malaysia

yang meliputi negeri-negeri persekutuan Melayu, Sabah, Serawak. Singapura dan

Brunei. Brunei memisahkan diri dari persekutiuan tersebut, sehingga Malaysia

merdeka sendiri tahun 1963. Tahun 1967 Hasanal Bolkiah dinobatkan menjadi sultan

menggantikan ayahandanya, dan 1 Agustrus 1968 beliau dilantik jadi Sultan. Pada

awal tahun 1984 Inggeris mengakhiri pengaruhnya di Brunei. Brunei kemudian

mengumumkan bahwa mereka adalah negara Islam yang diatur menurut Syariah.

Dewan Agama, kebiasaan negara dan UU Mahkamah Qadi 1955 menjadi lebih giat

dilaksanakan, diikuti dengan peninjauan dan perubahan dalam bentuk Syariah dan

pengaruh hukum Malaysia.19

18 Pentadbiran Hal Ehwal Ugama Islam di Brunei �, diterbitkan oleh Jabatan Hal Ehwal

Agama, 30 Mei 1983, h.1 19 Tahir Mahmood, Personal Law ... Op.Cit, h. 199-200


7

Undang-Undang Ugama dan Mahkamah Qadi 1955 terdiri dari 10 bab dan

205 pasal yang rinciannya adalah sbb :

- Bab I. Pendahuluan : pasal 1-4

II. Majlis Agama Islam : pasal 5-44

III. Mahkamah Agama : pasal 45-96

IV. Perkara Uang dan Amanah : pasal 97-122

V. Masjid : pasal 123-133

VI. Perkawinan dan Perceraian : pasal134-156

VII. Nafkah Orang Tanggungan : pasal 157-163

VIII. Pengislaman Orang : pasal 164-168

IX. Kesalahan/Pelanggaran : pasal 169-195

X. Perkara Am (Ketentuan Umum) : pasal 196-205

Berkaitan dengan masalah perdata banyak hal yang menarik dari UU ini,

Tahir Mahmood menyebutnya minimal meliputi enam hal :

1. pembayaran ganti rugi terhadap pelanggaran janji kawin

2. kekuasaan Qadfi untuk memainkan perananannya sebagai wali perkawinan dalam

kasus-kasus ertentu.

3. pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk.

4. pemberlakuan perceraianan yang didelegasikan

5. pembayaran mut'ah bagi istri yang dicerai

6. kekuasaan pengadilan untuk menetapkan nafkah, ketika

tidak diperoleh kesepakatan.20

Nampaknya apa yang dikemukakan oleh Tahir lebih menekankan pada

masalah perkawinan dan perceraian serta akibat hukumnya. Tentu saja disamping

masalah-masalah tersebut masih banyak yang bisa dikemukakan antara lain :

a. Seluruh institusi (lembaga) keagamaan diurus dan dikelola oleh pemerintah (Majlis

Ugama Islam).

b. Penggunaan jasa Bank dalam menyimpan kekayaan lembaga-lembaga keagamaan.

c. Penegasan mas kawin (mahar) harus diberikan kepada istri/wakilnya.

d. Pemidanaan orang-orang yanmg mengabaikan perintah Qadi.

e. Hukuman penjara/denda bagi mereka :

1). yang tidak hadir shalat Jum'at

2). pembeli, penjual atau peminum minuman yang memabukan atau yang

20 Ibid


8

diharamkan agama lainnya.

3). makan-makan di bulan puasa

4). enggan untuk rujuk dengan istrinya padahal telah diperintahkan Qadi

5). penganiayaan istri

6). istri tidak taat pada suami

7). berkhalwat atau pacaran

8). rujuk tanpa mengindahkan UU

9). pezina

10). petugas yang mengakadkan orang yang dilarang kawin menurut UU

11). kelalaian dalam pencatatan perkawinan, perceraian, pengislaman dan murtad

12). penjual, pembawa, pengajar kitab-kitab yang berten tangan dengan fatwa mufti

13). keengganan untuk membayar zakat.

Berdasarkana masalah-masalah tersebut di atas, baik yang telah dikemukakan

oleh Tahir Mahmood maupun yang penulis kemukakan, maka analisis kasus perkasus

atau pasal perpasal dari UU tsb tentu ada relevansinya. Pasal-pasal/teks tidaklah

relevan untuk dikutipkan selengkapnya seperti yang tertulis dalam UU, akan tetapi

hanya akan diambil/dikutip intisarinya saja dalam rangka memudahkan pengertian.

Bila kita hendak melihat dinamika/reformasi Hukum Islam di Brunei

Darussalam berdasarkan ketetapan-ketetapan yang ada pada UU 1955 maka corak

pembaharuannya lebih bercorak pengaturan-nya (regulatory reform) dan

pengkodifikasiaan.21 Pembaharuan ini lebih menitik beratkan pada meng-efektifkan

keberlakuan suatu UU dengan pengaturan/pengadministrasiannya. Artinya campur

tangan

negara dalam pelaksanaan hukum keluarga menjadikannya sebagai sinstitusi nasional.

Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam, meskipun bisa

saja menimbulkan salah pengertian sebagian masyarakat.

Untuk melihat apakah setelah UU 1955 tersebut ada juga terdapat

pembaharuan/dinamika hal itu dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasikannya

pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti kerajaan sesudah tahun tersebut.

Diantara fatwa-fatwa tersebvut dapat dikemukakan sbb :

1. Zakat Fitrah.

Dalam UU 1955 mengenai zakat fitrah diatur dalam pasal 114-121. Dalam

pasal-pasal ini tidak diatur tentang sasarannya. Mufti kerajaan membuat penjelasan

21 Tahir Mahmood, Family Law ... Op.Cit., h.269


9

berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, bahwa tidak sah memberikan

zakat fitrah kepada keluarga yang menjadi tanggung-an.22 Fatwa ini merujuk kepada

dua kitab yaitu Busya al-Karim karangan al-Alamah Baitsin dan kitab Syarh al-

Mahally ala al-Minhaj.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan tentangt asnaf-asnaf yang berhak menerima

zakat fitrah, larangan memasukan zakat fitrah ke dalam kotak amal masjid, karena

tidak ada dasarnya dan wajib diganti dan prilaku tersebut dianggap perbuatan akal-

akalan (sekuler).23

2.Penggunaan Jasa Bank

Dalam UU 1955 pasal 112 disebutkan bahwa : hendaklah Majlis menyimpan

uang dan menggu-nakan jasa perbankan bagi keuangan Majlis, baik auang bersumber

dari waqf, nazar maupun ZIS. Tentu saja tidak ada Bank yang tidak pakai bunga pada

masa itu.

Yang jadi persoalan adalah pada masa selanjutnya apakah bunga Bank

tersebut menjadi halal, padahal Mufti kerajaan telah memfatwakan bahwa bungan

Bank tersebut hukumnya haram.24 Oleh sebab itu tentu timbul persoalan bagaimana

Majlis harus bersikap. Di satu pihak UU mengharuskannya untuk menggunakan jasa

perbankan, sedangkan di pihak lain Mufti yang berada di bawah koordinasi Majlis

mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan tuntutan UU tsb. Disebut

bertentangan adalah bagaimana ia harus melakukan sesuatu yang ia haramkan.

Bagaimana praktek sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari di Brunei penulis

belum dapat mengkonfirnasinya. Hanya saja secara metodo-logis dan teoritis tentu

saja kedudukan UU lebih tinggi bila dibandingkan dengan fatwa. UU mengikat semua

warga negara, sedangkan fatwa hanya mengikat Muftinya dan orang yang mau

mengikatkan diri dengan fatwa tersebut.

Persoalannya semakin menarik bila dikaitkan dengan fatwa yang lain, dimana

Mufti kerajaan telah memfatwakan bahwa :

(1) uang pinjaman dari Bank dapat diwarisi oleh ahli waris,

(2) sunat hukumnya bagi ahli waris membayar hutang-hutang si mati pada

22 Fatwa No.29/91, bahagian A, tanggal 11 Maret 1991, h.5 23 Ibid., h.5-7 24 Ibid., h.7 dan 11-13


10

Bank dengan segera.25

Fatwa ini menggambarkan bahwa sesungguhnya menggunakan jasa Bank itu

boleh saja, akan tetapi bunganya haram. Inilah dilematisnya, disatu pihak

menggunakan jasa Bank boleh, tapi bunganya

haram.

3.Pelarangan Khalwat dan Minuman Keras

Jika dalam UU 1955 pasal 176 berkhalwat dapat diancam hukuman pidana

penjara sebulan atau denda 100 ringgit, ternyata dalam fatwa Mufti kerajaan

berkhalwat dianggap perbuatan tercela dan perbuatan syetan dan prilaku sekuler.26

Dalam pasal 171 diatur meminum minuman yang memabukan dan yang diharamkan

lainnya dapat didenda 50-100 ringgit. Besarnya denda sangat tergantung dari berapa

kali pelanggaran telah dilakukan. Dalam fatwa no. 34/91, tanggal 25 Juni 1991

dinyatakan bahwa dadah tersebut merupakan perbuatan tercela yang harus dijauhi

oleh manusia.27

4.Pemeliharaan Anak

Dalam pasal 159 UU 1955 ditetapkan bahwa seseorang anak dapat melakukan

penuntutan melalui Mahkamah, supaya ayahnya memberi nafkah untuk

kehidupannya. Ketika muncul kasus seorang perempuan (masih muallaf) bercerai

dengan suaminya dan ia mempunyai anak yang masih kecil, sehingga ia terpaksa

kembali kepada keluarganya (yang masih kafir), maka timbul problem siapa yang

sesungguhnya yang punya kewajiban untuk memelihara anak tsb, Sebab jika ikut

ibunya dikhawatirkan anak akan menjadi kafir karena lingkungannya kafir.

Mufti kerajaan memfatwakan, bahwa pemeliharaan anak jika orangtuanya

bercerai dan anak ikut orangtuanya yang non muslim, maka anak tidak boleh

dibesarkan di lingkungan keluarga non muslim tsb. Dalam hal ini kaum muslimin

berkewajiban untuk menyantuni anak tsb bersama orangtuanya yang

muallaf.28 Yang dijadikan dalil dari fatwa tersebut adalah al-Quran surat al-Nisa': 138-

139 dan al-Tau-bah : 71.

25 Fatwa Mufti Kerajaan. Majalah al-Huda, no.51 tahun XX, Jabatan Hal Ehwal Ugama

Brunei, April 1982 26 Ibid., h.16-20 27 Fatwa Mufti Kerajaan, No.39/91, 25 Juni 1991, h.1-4 28 Fatwa Mufti Kerajaan, Majalah al-Huda, no.61/XX, Jabatan Hal Ehwal Ugama

Brunei, Desember 1985, h.8-12


11

Dari sini jelaslah bahwa UU mengharuskan orangtua untuk menafkahi

anaknya, dan fatwa tsb makin dipertegas sehubungan dengan kasus yang muncul.

Terkesan lebih dinamis karena lebih berkait-an dengan hajat dan kehidupan secara

praktis.

Demikianlah beberapa contoh kasus yang dapat dianalisis berkaitan dengan

dinamika hukum Islam di Brunei Darussalam. Kajian lebih lanjut yang lebih

konprehensif tentu saja amat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maragy, al-Fath al-Mubin fi Thabaqat Ushuliyyin, M Amin Ramj wa Syirkah, 1974 Awang Abd. Razak bin Hj.Muhammad SLJ, Brunei Berdaulat, Federal Publication (s)

Pte.Ltd., Singapura, 1984 Djalinus Syah, Mengenal ASEAN dan Negara Negara Anggotanya, PT Kreasi Jaya

Utama, Jakarta, 1988 Ensiklopedi Indonesia, seri Geografi (Asia), PT Ikhtiar Baru van Hove, Jakarta, 1990 Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei, Fatwa Mufti Kerajaan Brunei, no.74/1991 seri 29/91 dan 39/91 _______, Majalah al-Huda, no.61/XX Desember 1985, dan no.51/XX April 1982 _______, Pentadbiran Hal Ehwal Ugama Islam, 30 Mei 1989

� �M.Yusuf Hashim, Kesultanan Melayu Malaka , Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, Kuala Lum

Pg. Muhammad bin Pg. H.Abd Rahman, Islam di Brunei Kemasukan dan

Perkembangannya, Tesis di Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 1985 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, NM Tripathi, PVT.Ltd, Bombay, 1972 _______, Personal Law in Islamic Countries, Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987

dinamika hukum islam di brunei darussalam: dr. afifi

Documents