diktat senarai (ada tugas)
TRANSCRIPT
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
BAB I
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. Pendahuluan
Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia
Indonesia yang profesional dan berkualitas moral kebangsaan yang mewujud
dalam sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin akan perjuangan menuju cita-
cita nasional. Sikap ini dapat menjadi pengarah, penjamin upaya pembangunan
agar tetap berada dalam rel yang benar, yakni rel kebangsaan Indonesia. Sikap
perilaku warga negara yang cita tanah air dan sadar hak kewajiban, salah satunya
diupayakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang mupakan bagian integral
upaya membangun sumber daya manusia.
Pembelajaran dan pemahaman pada bab ini dimulai dari pemahaman
pengertian, tujuan, landasan dan kompetensi yang diharapkan dari perkuliahan
Pendidikan Pancasila.
Manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mengerti, memahami,
mendalami dan menghayati Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya, setelah
mempelajari dan memahami bab ini, diharapkan peserta didik memiliki 4
kemampuan dibawah ini :
1. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang pengertian Pendidikan
Kewarganegaraan
2. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tujuan perkuliahan
Pendidikan Kewarganegaraan
3. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan landasan pendidikan
kewarganegaraan.
4. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan kompetensi dari Pendidikan
Kewarganegaraan
Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan hasil tes tertulis terhadap 4 kemampuan
di atas dimana penilaian tertinggi adalah A.
B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Tim dosen Kewarganegaraan( :3)mengatakan bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan adalah usaha untuk membekali peserta didik dengan
pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
1
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
warganegara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Basrie (2002:182) adalah
agar peserta didik memiliki motivasi bahwa pendidikan kewarganegaan yang
diberikan kepada mereka berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan serta
kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan
sebagai warganegara Indonesia yang terdidik serta bertekad dan bersedia untuk
mewujudkannya.
D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan
1. Landasan filosofis
Rahayu (2007:2) menyebutkan bahwa Pancasila merupakan
kekuatan pemersatu dalam pembangunan karakter bangsa yang salah
satunya adalah semangat kebangsaan.
Membangun semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan di
segala aspek kehidupan tidaklah mudah. Hal utama yang diperlukan
adalah penyadaran sikap hidup warga negara yang menghargai nilai-nilai
demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, cinta tanah air, memiliki
kesadaran hukum dan kemampuan bela negara. Penyadaran sikap hidup ini
perlu dipupuk, dibina secara teratur, terencana, teratur dan terarah pada
seluruh lapisan masyarakat agar tumbuh warga negara yang cerdas
menghadapi zamannya.
2. Landasan historis
Rahayu (2007:3) menyebutkan bahwa perjalanan hidup Indonesia
untuk membentuk eksistensi negara dan warganya sangat berliku dan pada
setiap tahapnya membutuhkan kesetiaan dari warga negara. Kesetiaan
tersebut akhirnya membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan
berdaulat.
Selanjutnya, perjalanan hidup NKRI yang telah merdeka tetap
membutuhkan kesetiaan negara dan warganya terutama pada masa Orde
Reformasi karena penuh dengan tantangan yang semakin maya dengan
fasilitas teknologi informasi sehingga kehidupan semakin transparan. Bela
negara yang dihadapipun selalu dalam bentuk fisik dan non fisik, seperti
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
2
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
lemahnya kepercayaan pada kemampuan diri sendiri, mudah terperangkap
ke arus global, kehilangan jati diri bangsa. Untuk itu diperlukan adanya
penyemaian karakter, jati diri, moralitas bangsa dalam bela negara sesuai
dengan profesi demi terwujudnya intergritas bangsa.
3. Landasan sosiologis
Masyarakat Indonesia memiliki budaya yang beragam dan
multikultur berdasarkan etnis dan bahasa, mengakui da menghargai lintas
budaya.
Arus informasi yang berdampak pada goyahnya jati diri bangsa
memerlukan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan cinta tanah air,
kesadaran bela negara, persatuan nasional dalam suasana saling
menghargai keberagaman.
4. Landasan yuridis
Pendidikan Kewarganegaraan menurut Basrie (2002:180-182)
merupakan proses perubahan dari Pendidikan Kewiraan sebagai berikut:
a. UU No. 2 Tahun 1982 tentang UU Pertahanan Keamanan Negara RI ,
yang disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang UU
Pertahanan Negara.
b. UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Menetapkan bahwa isi kurikulum pada setiap jenis dan jalur
jenjang pendidikan (termasuk pendidikan tinggi), meliputi: Pendidikan
Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Selanjutnya UU tersebut menegaskan bahwa “Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik
dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan
hubungan antara warganegara dengan negara serta Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara (PPBN)”. Agar menjadi warganegara yang
dapat diandalkan oleh bangsa dan negara PPBN pada jenjang
pendidikan tinggi diselenggarakan antara lain melalui pendidikan
kewiraan. Dengan demikian disimpulkan bahwa materi pendidikan
kewarganegaraan terdiri atas:
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
3
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
pendidikan kewiraan
materi tentang pengetahuan kemampuan dasar berkenaan dengan
hubungan warganegara dengan negara.
c. Keputusan Dirjen DIKTI No. 267/DIKTI/Kep/2000, diadakan
penyempurnaan kurikulum inti matakuliah pengembangan kepribadian
Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia.
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa.
e. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/Kep/2002
Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kuliah Pengembangan
Kepribadian di Perguruan Tinggi. Dalam SKEP tersebut dirumuskan
tentang:
1. Kompetensi kelompok MPK Pendidikan kewarganegaraan,
2. Dasar substansi kajian kelompok MPK Pendidikan
Kewarganegaraan meliputi:
Pengantar,
Hak asasi manusia,
Hak dan kewajiban warganegara,
Bela negara,
Demokrasi,
Wawasan nusantara,
Ketahanan nasional,
Politik dan strategi nasional.
f. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang
rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan
Kepribadian di Perguruan Tinggi. Sub kajian Pendidikan
Kewarganegaraan mencakup :
Filsafat Pancasila
Identitas Nasional
Negara dan Konstitusi
Demokrasi Indonesia
Rule of law dan HAM
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
4
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Hak dan Kewajiban Warganegara serta Negara
Geopolitik Indonesia
Geostrategi Indonesia
E. Kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan.
Lemhanas (2005:7) menguraikan mengenai kompetensi lulusan Pendidikan
Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:
1. Seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab seseorang
warganegara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan
berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan
menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan
nasional.
Sifat cerdas dapat tampak pada kemahiran, ketepatan dan
keberhasilan bertindak. Sifat tanggungjawab terlihat pada kebenaran
tindakan ditilik dari nilai ilmu pengetahuna dan teknologi, etika ataupun
kepatutan ajaran agama dan budaya.
Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap
mental yang cerdas dan penuh rasa tanggungjawab dari peserta didik
dengan perilaku yang:
a. Beriman dan taqwa kepada Tuhan YME.
b. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin masyarakat, berbangsa dan
bernegara.
c. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajibannya
sebagai warganegara.
d. Bersifat professional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
e. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk
kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
2. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warganegara diharapkan mampu
memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi
oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan
konsisten dengan cita–cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan
dalam pembukaan UUD 1945.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
5
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
F. Latihan-Latihan
1. Lembar Kerja (Job Sheet)
Formulir No. 1Ringkasan Pemahaman Materi
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan pemahaman Saudara mengenai materi yang dibahas hari ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sehari setelah perkuliahan.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
6
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 2Lembar Jawaban Tugas
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen pada perkuliahan yang akan
datang.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
7
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 3Hasil Diskusi Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..Kelompok :……………………………………………………………..Ketua :……………………………………………………………..Anggota :1. …………………………………………………………. 2. ………………………………………………………… 3. …………………………………………………………
4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. …………………………………………………………
Tuliskan hasil diskusi kelompok saudara pada formulir ini!
Formulir No. 4Lembar Penilaian Kelompok
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
8
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Ketua Kelompok :……………………………………………………………..
Isilah kotak yang ada dalam table di bawah ini dengan tanda √ sesuai dengan penilaian anda tentang partisipasi anggota lain dan anda sendiri dalam proses kegiatan kelompok serta dalam menyelesaikan tugas. 0 tidak datang dan tidak menyelesaikan tugas 40 tidak datang, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya 50 hadir, tapi tidak berpartisipasi dan tidak menyelesaikan tugasnya 60 hadir, berpartisipasi dan menyelesaikan tugas sekedarnya 70 hadir, berpartsipasi aktif dan kooperatif, tapi menyelesaikan tugas
sekedarnya. 80 hadir, berpartisipasi aktif dan kooperatif serta menyelesaikan tugas
dengan baik. 90 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap.100 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap serta mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam kelompok.
Nama Anggota Kelompok
0 40 50 60 70 80 90 100 Keterangan
Catatan:Tidak ada nilai yang sama untuk lebih dari 3 orang(Pengisian formulir ini rahasia&langsung serahkan kepada dosen)
Formulir No. 5Lembar Jawaban MID TES/QIUS
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
9
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan soal dan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Jawablah dengan berurutan. 2. Dilarang menggunakan TIP-EX dan CORETAN MAKSIMAL 5 KALI.3. Tidak ada perbaikan.
2. Essay Terbatas
a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan !
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
10
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
b. Jelaskan hal apa saja yang melandasi adanya pendidikan
kewarganegaraan!
c. Uraikan landasan historis pendidikan kewarganegaraan yang juga
merupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam bela negara!
d. Jelaskan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan
kewarganegaraan !
e. Jelaskan kompetensi apa yang diharapkan dari peserta didik setelah
mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan !
3. Objektif 3 Bentuk
Pilihan Ganda
1. Landasan yuridis adanya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi
tercantum dibawah ini, kecuali:
a. Keputusan Dirjen DIKTI No. 267/DIKTI/Kep/2001
b. Keputusan Dirjen DIKTI No. 38/DIKTI/Kep/2002
c. Keputusan Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006
d. Keputusan Dirjen DIKTI No. 267/DIKTI/Kep/2000
2. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah :
a. usaha menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran berbangsa
dan bernegara
b. untuk menumbuhkan dan menanamkan kesadaran bagi warganegara
umumnya mahasiswa khususnya tentang kesadaran berbangsa dan
bernegara terutama kewajiban bela negara demi kelangsungan bangsa dan
negara
c. supaya menjadi pemimpin-pemimpin bela negara di masa yang akan
datang
d. supaya para mahasiswa mempunyai keberanian untuk tampil ke depan
dalam membela negara dan bangsa Indonesia
3. Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental
yang cerdas dan penuh rasa tanggungjawab dari peserta didik dengan perilaku
sebagai berikut , kecuali :
a. Beriman dan taqwa kepada Tuhan YME.
b. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
11
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
c. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai
warganegara.
d. Bersifat professional yang dijiwai oleh kesadaran nasionalisme.
Jawaban singkat
1. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta
didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan
antara warganegara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
(PPBN) adalah isi dari … tentang …
2. Dasar substansi kajian pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Kep.DIKTI
No.38/DIKTI/Kep/2002 adalah sebagai berikut …, …, …, …, …, …, …, …
3. Perbedaan dasar substansi kajian pendidikan kewarganegaraan antara
Keputusan DIKTI 2002 dengan 2006 adalah …
4. Pendidikan kewarganegaraan adalah …
Menjodohkan
A B
1. PPBN adalah… a. UU No.2 Tahun 1989
2. Pendidikan kewiraan diatur dalam … b. Landasan filosofis
3. Dasar yuridis pendidikan kewarganegaraan
…
c. Landasan Historis
4. Pancasila adalah… bagi pendidikan
kewarganegaraan.
d. SK DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006
5. … adalah dasar keinginan untuk melakukan
bela negara.
e. Pendidikan Pendahuluan Bela
Negara
G. Tindak Lanjut
H. Daftar Tilik Penampilan
I. Daftar Pustaka
Basrie,Chaidir dkk. 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian “ Pendidikan Kewarganegaraan”, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan. Jakarta
Lemhanas. 2005. Pendidikan kewarganegaraan. Gramedia. Jakarta
Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Grasindo. Jakarta
Tim Dosen Kewarganegaraan Medan. 2003. Pendidikan kewarganegaraan. ------ Medan
BAB II
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
12
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
FILSAFAT PANCASILA
A. Pendahuluan
Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing.
Pancasila terdiri atas 5 (lima) sila, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea
IV dan diperuntukkan sebagai dasar negara RI. Sebagai ideologi dan dasar filsafat
negara, Pancasila layak untuk dikaji kembali relevansinya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kesepakatan bangsa telah menentapkan bahwa
Pancasila yang terdiri atas lima siala itu merupakan dasar NKRI yang
diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kesepakatan itu dinyatakan pada
tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai lembaga pembentuk negara pada saat
itu. Melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak merdeka hingga saat ini,
Pancasila ikut berproses pada kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila hendaknya
diperlakukan secara benar dan wajar dalam konteks kehidupan bernegara
Indonesia.
Pembelajaran dan pemahaman pada bab ini dimulai dari pemahaman
Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
Manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mengerti, memahami, mendalami
dan menghayati keberadaan Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi
berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, setelah mempelajari dan memahami bab
ini, diharapkan peserta didik memiliki 2 kemampuan dibawah ini :
1. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang Pancasila sebagai
sistem filsafat
2. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang Pancasila sebagai
ideologi bangsa dan negara.
Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan hasil tes tertulis terhadap 2 kemampuan
di atas dimana penilaian tertinggi adalah A.
B. Pengertian
1. Pengertian filsafat secara Etimologis :
Bakry (1997:1-2) menyebutkan bahwa kata filsafat diambil dari bahasa
Yunani “Philosophia” yang artinya daya upaya pemikiran manusia untuk mencari
kebenaran atau kebijaksanaan.
2. Pengertian Sistem
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
13
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk
melakukan suatu maksud ( W. J. S Poerwadarminta ).
Sistem adalah sekelompok atau bagian-bagian yang bekerja bersama-sama
pada sebuah hubungan dasar ( Hornby ).
3. Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Hasan (2002:179-185) menguraikan bahwa pancasila sebagai sistem filsafat
dapat diartikan dalam 3 aspek sebagai berikut :
a. Aspek Epistemologis
Epistemologis pada dasarnya adalah upaya mencari kebenaranan dari
sesuatu. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat ditinjau dari aspek epistemologis
adalah pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari kebenaran dari 5
prinsip kehidupan manusia dengan jalan meninjaunya secara mendalam.
b. Aspek oxiologis
Oxiologis merupakan teori umum tentang nilai-nilai dan norma-norma.
Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat ditinjau dari aspek oxiologis adalah suatu
sitem nilai yang merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan
kesadaran nilai bagi seluruh perilaku pribadi atau kelompok. Sadar nilai artinya
menjadikan nilai sebagai suatu tolak ukur dalam setiap perilaku.
c.Aspek Antropologis
Antropologis kefilsafatan membahas tentang manusia. Jadi Pancasila
sebagai sistem filsafat ditinjau dari aspek antropologis adalah pemikiran secara
rasional untuk menyusun sistem pengetahuan tentang kehidupan manusia dalam
kemasyarakatan dan bernegara yang berlandaskan hakekat kodrat manusia.
C. Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem
Kaelan (2003:57-58) menyebutkan bahwa Pancasila yang terdiri atas
bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan
suatu asas sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan
yang sistematis. Uraiannya sebagai berikut :
1. Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang bersifat Organis.
Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis pada hakikatnya secara
filosofis bersumber pada hakekat dasar kodrat manusia yang terdiri dari 3 unsur,
yaitu :
a. Susunan kodrat Monodualis
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
14
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
~ manusia pada hakekatnya terdiri atau tersusun jiwa dan raga.
b. Sifat kodrat Monodualis
~ manusia pada hakekatnya adalah bersifat individu dan juga bersifat sosial.
c. Kedudukan kodrat Monodualis
~ manusia pada hakekatnya adalah berkedudukan sebagai pribadi mandiri dan
juga sebagai mahluk Tuhan.
Ketiga unsur tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang dikenal dengan
sebutan “Monopluralis”.
Hakekat kodrat menusia yang paling kuat mempengaruhi sifat-sifat dan
keadaan pola hidup manusia adalah sifat kodrat manusia monodualis yang
dijiwai oleh susunan maupun kedudukan kodrat manusia monodualis.
Keseimbangan sifat kodrat manusia monodualis inilah yang dijelmakan
langsung dalam pola hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bersifat praktis, yaitu :
~ Dapat digunakan langsung sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam
bernegara untuk mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin.
Filsafat praktis seperti ini disebut ideologi.
2. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai sistem Filsafat
Dari susunan sila-sila Pancasila yang tercantum didalam Pembukaan UUD
1945 kita dapat mengemukakan 3 alternatif bentuk kesatuan antara sila-sila
tersebut tanpa memperhatikan dimana sila-sila dalam Pancasila dituliskan diatas
perisai yang tertera pada leher lambang negara kita “Garuda Pancasila” yaitu :
a. Alternatif Pertama
Tiap-tiap sila punya kedudukan yang sama dan tiap-tiap sila melahirkan nilai-
nilainya sendiri.
b. Alternatif Kedua
Kelima sila itu sederajat dan bersama-sama melahirkan nilai-nilai.
c. Alternatif Ketiga
Ada salah satu sila yang dominan. Dari alternatif ketiga ini didapat kedudukan
kelima sila sebagai berikut :
Sila 1 merupakan sumber, Sila 2 merupakan amal dan Sila 3, sila 4, dan sila
5 merupakan aspek-aspek kebudayaan sebagai pernyataan dari budi.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
15
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Inilah hubungan yang paling logis yang dapat dijabarkan dan inilah pula
yang memberi ciri khusus yang membedakan dengan aliran filsafat yang ada
dimana orientasi mereka berdimensi satu sedangkan filsafat Pancasila berdimensi
dua.
D. Pancasila Sebagai Kesatuan Sistem Filsafat Dalam Makna dan
Hakikatnya.
Makna dan hakekat Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat menurut
Kaelan (2003:62-72) adalah sebagai berikut :
1. Dasar Ontologis
Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Manusia
sebagai pendukung pokok Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang
mutlak, terdiri dari :
Susunan kodrat raga dan jiwa (rohani dan jasmani).
Sifat kodrat manusia (makhluk individu dan makhluk social)
Kedudukan kodrat manusia (makhluk pribadi dan makhluk Tuhan)
2. Dasar Epistemologis
Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem
pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau
dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia,
masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup dan serta sebagai dasar bagi
manusia dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan.
Pancasila menjadi cita-cita atau keyakinan yang menyangkut praksis, karena telah
menjadi landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam
kehidupan. Pancasila telah menjadi ideologi yang punya 3 unsur pokok untuk
menarik loyalitas pendukungnya, yaitu :
Rasionalitas atau penalaran
Penghayatan
Kesusilaan
Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi Pancasila harus memiliki unsur
rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.
3. Dasar Aksiologis
Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar sehingga
nilai-nilai yang terkandung dalam hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Nilai-
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
16
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian (segala sesuatu yang berguna bagi
rohani manusia yang memiliki 4 tingkatan yaitu: nilai kebenaran, nilai kebaikan,
nilai keindahan dan nilai religius berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan
manusia bersumber dari wahyu).Nilai-nilai kerohanian ini juga mengandung nilai-
nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material ( segala sesuatu yang
berguna bagi jasmani manusia) dan nilai vital ( segala sesuatu yang berguna untuk
aktivitas atau kegiatan manusia).
E. Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa Negara RI
1. Pancasila tergolong nilai kerohanian, yaitu :
a) Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bansa
Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat
sistematis.
b) Sila-sila Pancsila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hirarkis dan
sistematis, bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri
melainkan memiliki esensi makna yang utuh.
c) Mengakui adanya nilai material dan nilai vital.
2. Pancasila secara kausalitas, yaitu :
a) Makna nilai-nilai Pancasila adalah universal sehingga dimungkinkan dapat
diterapkan pada negara lain walaupun barangkali namanya bukan
Pancasila.
b) Nilai-nilai Pancasila merupakan das sollen (cita-cita) tentang kebaikan
yang harus diwujudkan menjadi suatu das sein (kenyataan).
c) Nilai-nilai Pancasila adalah bersifat subyektif, yaitu :
Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa
Indonesia sebagai kausa materialis.
Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia
sehingga merupakan jati diri bangsa (diyakini sebagai sumber nilai
kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup
bermasyarakat , berbagnsa dan bernegara).
Nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian (kebenaran,
keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan religius) yang
sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia.
d) Nilai-nilai Pancasila adalah bersifat obyektif, yaitu :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
17
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat yang
umum, universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai
Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam
kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik
dalam adapt kebiasan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam
kehidupan keagamaan.
Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki
kedudukan sebagai Pokok Kaedah Negara yang Fundamental.
Pembukaan UUD 1945 sendiri mengandung 4 pokok pikiran , yaitu :
Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,
mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan,
Negara hendak mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
F. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia
Pancasila pada hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan
atau pemikiran seseornga atau sekelompok orang sebagaimana ideologi–ideologi
lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai–nilai adat–istiadat, nilai–nilai
kebudayaan serta nilai religius yang tredapat dalam pandangan hidup masyarakat
Indonesia sebelum membentuk negara. Unsur–unsur Pancasila tersebut kemudian
diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara sehingga Pancasila
berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah suatu kumpulan
gagasan–gagasan atau ide–ide yang memberikan arah menyangkut tingkah
laku bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai cita–citanya.
G. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Suatu Sistem
Bakry (1997:94-130) menguraikan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila
sebagai suatu sistem sebagai berikut:
1. Prinsip Dasar
Sebagai suatu sistem, nilai-nilai Pancasila memiliki prinsip dasar yang
menjelma dalam tertib social, tertib masyarakat dan tertib kehidupan bangsa
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
18
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Indonesia. Hal ini berhubungan erat dengan 3 masalah pokok dalam kehidupan
manusia, yaitu bagaimana manusia terhadap Tuhan, manusia lain dan masyarakat.
Dalam Pancasila ada implikasi moral yang mempunyai nilai dan nilai tersebut
dijadikan sebagai dasar dan arah untuk menyeimbangkan antara hak dan
kewajiban asasi manusia.
Bagan :
2. Makna nilai-nilai setiap sila Pancasila
a. KeTuhanan Yang Maha Esa
Mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa,
pencipta alam semesta beserta isinya. Pada hakekatnya sila 1 ini menjadi sumber
pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta
membimbing perwujudan dari ke-4 sila yang lainnya. Hakekat tersebut sesuai
dengan :
1) Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.
2) Pasal 29 UUD 1945.
3) TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4
Adapun nilai-nilai religius yang terkandung menurut Darmodiharjo
(1991:53) antara lain :
1) Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifat-Nya yang Maha
Sempurna yaitu maha kasih, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana dan suci
lainnya.
2) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan menjalankan semua
perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
19
Nilai-nilai Pancasila Tata tertib socialTertib masyarakat
Tertib kehidupan bangsa
Dalam hubungan manusia dengan Tuhan dengan dirinya sendiri dan dengan manusia lain (masyarakat)
Dasar dan arah untuk keseimbangan hak dan kewajiban asasi manusia
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3) Nilai sila 1 meliputi dan menjiwai 4 sila lainnya.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Terdiri dari 3 pengertian pokok :
1) Kemanusiaan
Berasal dari kata manusia yaitu mahluk yang berbudi, memiliki potensi
pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi tersebut maka manusia menduuki
dan memiliki martabat yang tinggi.
Kemanusiaan adalah sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas
manusia karena martabat kemanusiaannya.
2) Adil
Suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma yang
objektif tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.
3) Beradab
Sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai
budaya terutama norma sosial dan moral.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah sikap dan perbuatan
manusia yang sesuai dengan kodrat hakekat manusia yang berbudi, sadar nilai dan
berbudaya. Hakekat tersebut sesuai dengan :
1) Pembukaan UUD 1945 alenia 1.
2) Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 UUD 1945.
3) TAP MPR No. II / MPR / 1978 tentang P-4.
Adapun nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung menurut Setiadi (2003:163)
sebagai berikut :
1) Pengakuan terhadap adanya martabat manusia.
2) Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
3) Pengetian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan
keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.
4) Nilai sila 2 diliputi dan dijiwai sila 1 serta meliputi dan menjiwai ke-3 sila
lainnya.
c. Persatuan Indonesia
Terdiri dari 2 pengertian pokok :
1) Persatuan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
20
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpisah/terpecah belah.
Mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka
ragam menjadi satu kebulatan.
2) Indonesia
Indonesia dalam pengertian geografis dan bangsa. Persatuan Indonesia
menghasilkan nasionalisme.Perwujudan paham kebangsaan yang dijiwai oleh
sila 1 dan 2. Oleh karena itu paham kebangsaan Indonesia tidaklah sempit
tetapi dalam arti menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa
itu sendiri.
Persatuan Indonesia mengatasi paham golongan dan suku bangsa.
Nasionalisme Indonesia membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa yang
padu, tidak terpecah belah oleh apapun. Hakekat tersebut sesuai dengan :
1) Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.
2) Pasal 1, 32, 35, 36 UUD 1945.
3) TAP MPR No. II / MPR / 1978 tentang P-4.
Persatuan Indonesia mempuyai 4 prinsip yaitu prinsip Bhineka Tunggal
Ika, prinsip Nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan warga Negara dalam
rangka Persatuan Indonesia dan prinsip Wawasan Nusantara.
Adapun nilai-nilai Persatuan Indonesia yang terkandung , menurut
Darmodiharjo (1991:53) adalah sebagai berikut:
1) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah
Indonesia.
2) Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah
Indonesia.
3) Pengakuan terhadap ke-Bhineka Tunggal Ika-an suku bangsa dan kebudayaan
bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan Bangsa.
4) Nilai sila 3 dijiwai dan diliputi oleh sila 1 dan 2 serta menjiwai dan meliputi
kedua sila lainnya.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Terdiri dari 4 pengertian pokok :
1) Kerakyatan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
21
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Berasal dari kata rakyat yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu
wilayah tertentu.
2) Hikmat Kebijaksanaan
Suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran sehat dengan selalu
mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan
rakyat yang dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta
didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.
3) Permusyawaratan
Suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau
memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan
yang berdasarkan kebulatan pendapat.
4) Perwakilan
Suatu sistem atau tata cara yang mengusahakan turut sertanya rakyat
mengambil bagian dalam kehidupan bernegara.
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan / Perwakilan
Bahwa rakyat Indonesia dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem
perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang
dipimpin dengan pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada
Tuhan maupun pada rakyat yang diwakili. Sila ke-4 ini merupakan asas tata
pemerintahan RI yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Hakekat tersebut sesuai
dengan :
1) Pembukaan UUD 1945 alenia 4.
2) Pasal 1, 2, 3, 28 dan 37 UUD 1945.
3) TAP MPR No. II / MPR / 1978 tentang P-4.
Adapun nilai-nilai kerakyatan yang terkandung menurut Setiadi (2003:164)
yaitu :
1) Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat.
2) Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
3) Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil
rakyat.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
22
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
5) Nilai sila 4 diliputi dan dijiwai sila 1, 2 dan 3 meliputi dan menjiwai sila 5.
e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Terdiri dari 2 pengertian pokok :
1) Keadilan Sosial
Keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik
material maupun spiritual.
2) Seluruh Rakyat Indonesia
Orang yang menjadikan rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah
kekuasaan RI maupun warga negara Indonesia yang berada diluar negeri.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah bahwa setiap
orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang juga
mencakup pengertian adil dan makmur. Merupakan tujuan dari 4 sila yang
mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang
perwujudannya adalah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.
Adapun nilai-nilai Keadilan Sosial yang terkandung menurut Darmodiharjo
(1991:54) :
1) Perwujudan Keadilan Sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan
meliputi seluruh rakyat Indonesia.
2) Keadilan dalam kehidupan sosial yang meliputi Poleksosbud Hankamnas.
3) Cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual yang merata bagi
seluruh Rakyat Indonesia.
4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati orang lain.
5) Cita-cita akan kemajuan dan pembangunan.
6) Nilai sila 5 diliputi dan dijiwai oleh sila-sila 1, 2, 3, 4.
Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila menurut Kaelan
(1999:70) sebagai berikut:
1 2, 3, 4, 5
1 2 3, 4, 5
2, 1 3 4, 5
3, 2, 1 4 5
4, 3, 2, 1 5
Penjelasan :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
23
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
= meliputi, mendasari, menjiwai
= diliputi, didasari, dijiwai
Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan Proklamasi RI, dengan Pembukaan
UUD 1945, dengan Batang Tubuh UUD 1945 dan dengan manusia Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan landasan atau dasar
serta motivasi segala perbuatannya baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam
hidup kenegaraan dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia
memperjuangkan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan berbagai macam cara dan
bertahap. Dalam upaya tersebut titik akumulasi sejarah perjuangan bangsa
Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan RI yang lahir dari dorongan amanat
penderitaan rakyat dan dijiwai oleh Pancasila dalam taraf yang tinggi. Dapat
dikatakan Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan wujud atau penjelmaan nilai-
nilai Pancasila.
Bagaimana perwujudan dan perumusan nilai-nilai Pancasila yang menjelma
dalam Proklamasi Kemerdekaan dapat dibaca dengan jelas dalam Pembukaan
UUD 1945. Dimana tercantum rumusan Pancasila secara lengkap juga terkandung
dan tercermin isi nilai-nilai Pancasila. Isi nilai-nilai Pancasila tersebut dapat
dilihat pada tiap-tiap alenia dari pokok-pokok pikiran yang terkandung
didalamnya. Dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian
terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan RI.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
24
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
H. Latihan-Latihan
1. Lembar Kerja (Job Sheet)
Formulir No. 1Ringkasan Pemahaman Materi
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan pemahaman Saudara mengenai materi yang dibahas hari ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sehari setelah perkuliahan.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
25
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 2Lembar Jawaban Tugas
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen pada perkuliahan yang akan
datang.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
26
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 3Hasil Diskusi Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..Kelompok :……………………………………………………………..Ketua :……………………………………………………………..Anggota :1. …………………………………………………………. 2. ………………………………………………………… 3. …………………………………………………………
4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. …………………………………………………………
Tuliskan hasil diskusi kelompok saudara pada formulir ini!
Formulir No. 4Lembar Penilaian Kelompok
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
27
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Ketua Kelompok :……………………………………………………………..
Isilah kotak yang ada dalam table di bawah ini dengan tanda √ sesuai dengan penilaian anda tentang partisipasi anggota lain dan anda sendiri dalam proses kegiatan kelompok serta dalam menyelesaikan tugas. 0 tidak datang dan tidak menyelesaikan tugas 40 tidak datang, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya 50 hadir, tapi tidak berpartisipasi dan tidak menyelesaikan tugasnya 60 hadir, berpartisipasi dan menyelesaikan tugas sekedarnya 70 hadir, berpartsipasi aktif dan kooperatif, tapi menyelesaikan tugas
sekedarnya. 80 hadir, berpartisipasi aktif dan kooperatif serta menyelesaikan tugas
dengan baik. 90 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap.100 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap serta mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam kelompok.
Nama Anggota Kelompok
0 40 50 60 70 80 90 100 Keterangan
Catatan:Tidak ada nilai yang sama untuk lebih dari 3 orang(Pengisian formulir ini rahasia&langsung serahkan kepada dosen)
Formulir No. 5Lembar Jawaban MID tes/quis
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
28
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan soal dan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Jawablah dengan berurutan. 2. Dilarang menggunakan TIP-EX dan CORETAN MAKSIMAL 5 KALI.3. Tidak ada perbaikan.
2. Essay Terbatas
a. Apa yang dimaksud dengan Filsafat ?
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
29
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
b. Jelaskan pemahaman saudara mengenai Pancasila sebagai suatu sistem
filsafat ?
c. Jelaskan perbedaan nilai-nilai Pancasila secara subyektif dan obyektif !
d. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
Indonesia ?
e. Kesatuan sila-sila pada Pancasila memiliki susunan yang bersifat organis.
Jelaskan !
3. Objektif 3 Bentuk
Pilihan Ganda
1. Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem menjelma dalam kehidupan dibawah
ini, kecuali :
a. Tata tertib sosial
b. Tata tertib masyarakat
c. Tata tertib berbangsa
d. Tata tertib pemerintahan
2. Nilai kemanusiaan yang terkandung pada sila ke dua tercantum dibawah ini,
kecuali:
a. Pengakuan terhadap martabat manusia
b. Pengakuan terhadap hak asasi manusia
c. Perlakuan yang adil terhadap sesame manusia
d. Pengakuan bahwa manusia adalah mahluk yang beradab
3. Nilai persatuan yang terkandung pada sila ke tiga tercantum dibawah ini,
kecuali:
a. Bangsa yang mendiami satu wilayah yang sama
b. Suku bangsa yang mendiami wilayah yang sama
c. Keberagaman
d. Kebersamaan
4. Nilai kerakyatan yang terkandung pada sila ke empat tercantum dibawah ini,
kecuali
a. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat
b. Kepemimpinan yang berakal sehat dan bijaksana
c. Pengakuan adanya hak asasi manusia
d. Keberadaan musyawarah untuk mufakat
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
30
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
5. Nilai keadilan yang terkandung pada sila ke lima tercantum dibawah ini,
kecuali:
a. Keseimbangan hak dan kewajiban
b. Keseimbangan kehidupan sosial
c. Material dan spiritual yang merata
d. Derajat dan kedudukan manusia
Jawaban singkat
1. Berdasarkan rumusan hubungan kesatuan sila Pancasila, maka sila ke lima …
oleh sila yang lainnya.
2. Manusia monopluralis adalah manusia yang …
3. Hornby menyebutkan bahwa sistem adalah …
4. Secara etimologis, asal kata filsafat adalah … yang artinya …
5. Manusia monodualis adalah manusia yang …
Menjodohkan
A B
1. Manusia adalah jiwa dan raga a. Dasar Ontologis
2. Manusia adalah individu dan sosial b. Susunan
3. Manusia adalah pribadi dan mahluk Tuhan c. Dasar antropologis
4. Manusia adalah subyek pendukung
Pancasila
d. Kedudukan
5. Manusia adalah sumber filsafat e. sifat
I. Tindak Lanjut
J. Daftar Tilik Penampilan
K. Daftar Pustaka
Bakry,Noor Ms. 1997. Orientasi Filsafat Pancasila. Liberty. Yogyrakarta
Darmodiharjo,Darji.1991.Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya
Kaelan. 2003. Pendidikan Pancasila.Paradigma. Yogyakarta
Iqbal Hasan,Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila.Rajawali Pers.Jakarta
BAB III
IDENTITAS NASIONAL
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
31
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
A. Pendahuluan
Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Apabila negara
adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia maka bangsa lebih
menunjuk pada persekutuan hidup manusia itu sendiri. Baik bangsa maupun
negara memiliki ciri khas yang membedakan bangsa atau negara tersebut dengan
bangsa atau negara lain di dunia. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas
dari bangsa yang bersangkutan. Ciri khas yang dimiliki negara juga merupakan
identitas dari negara yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan
diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional bangsa.
Pembelajaran dan pemahaman pada bab ini dimulai dari pemahaman
pengertian, karakteristik, parameter dan faktor-faktor pendukung kelahiran
identitas nasional serta proses berbangsa dan bernegara.
Manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mengerti, memahami,
mendalami dan menghayati pengertian, karakteristik, parameter dan faktor-faktor
pendukung lahirnya identitas nasional serta proses berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya, setelah mempelajari dan memahami bab ini, diharapkan peserta didik
memiliki 4 kemampuan dibawah ini :
1. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang pengertian identitas
nasional.
2. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan karakteristik identitas
nasional.
3. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan parameter identitas nasional.
4. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan faktor-faktor pendukung
lahirnya identitas nasional.
5. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan proses berbangsa dan
bernegara.
Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan hasil tes tertulis terhadap 5 kemampuan
di atas dimana penilaian tertinggi adalah A.
B. Pengertian Identitas Nasional
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
32
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Tim ICCE UIN (2003:23-24) menguraikan pengertian identitas nasional
sebagai berikut :
Identitas berasal dari bahasa inggris identity (ciri-ciri/tanda-tanda/jati diri
yang melekat pada seseorang/sesuatu yang membedakannya dengan lain).
Identitas secara antropologi berarti sifat khas yang menerangkan dan
sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri,
komunitas sendiri atau negara sendiri.
Identitas nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-
kelompok yang lebih besar, diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik(budaya, agama
dan bahasa) dan non fisik(keinginan,cita-cita dan tujuan).
Identitas bangsa adalah himpunan kelompok-kelompok yang pada
akhirnya melahirkan tindakan kelompok dalam bentuk organisasi atau
pergerakan-pergerakan yang diberi atribut nasional.
C. Karakteristik Identitas Nasional
Tim ICCE UIN (2003:29-31) menyebutkan bahwa identitas nasional
merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan
gabungan dari karakteristik pembentuk identitas yaitu :
1. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus, ada sejak lahir dan
memiliki kesamaan corak.
2. Agama
3. Kebudayaan adalah patokan nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong
sebagai ideal atau yang seharusnya maupun yang operasional dan aktual di
dalam kehidupan sehari-hari.
4. Bahasa adalah unsur pendukung identitas nasional. Bahasa adalah sistem
perlambangan yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan
digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.
D. Parameter Identitas Nasional
Srijanti(2008:42-43) menyebutkan bahwa parameter identitas nasional
adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan
sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Parameter identitas nasional ada 4
yaitu :
1. Pola prilaku.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
33
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Diwujudkan melalui aktivitas masyarakat sehari-hari. Identitas ini
menyangkut adapt istiadat, tata kelakuan dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat
kepada orangtua, gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang
bersumber dari adapt-istiadat dan tata kelakuan.
2. Lambang-lambang
Merupakan ciri dari bangsa dan secara simbol menggambarkan tujuan dan
fungsi bangsa. Biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti lambang
negara, lagu kebangsaan, bendera dan bahasa.
3. Alat perlengkapan
Digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi dan peralatan
manusia. Bentuknya adalah bangunan tempat ibadah, peralatan manusia
(pakaian adat, teknologi bercocok tanam) dan teknologi (pesawat terbang,
kapal laut,dll)
4. Tujuan yang ingin dicapai.
Bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya
unggul dan prestasi dalam bidang tertentu.
E. Faktor-faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional.
Kaelan dan A. Zubaidi (2007:49-52) menguraikan bahwa kelahiran
identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri
yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional
tersebut. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional adalah sebaga
berikut :
1. Faktor objektif, meliputi geografis-ekologis (membentuk wilayah suatu
negara) dan demografis (penduduk).
2. Faktor subyektif, meliputi sejarah, sosial, politik dan kebudayaan yang
dimiliki oleh suatu bangsa.
F. Proses berbangsa dan bernegara Indonesia.
1. Asal-usul Bangsa Indonesia
Rahayu (2007:57-58) mengungkapkan berdasarkan sumber
tertulis yaitu United Nation Convention The Law of The Sea pada pasal 46 dan
data arkeologi serta antropologi, masyarakat Nusantara bukan berasal dari India
maupun Cina Selatan/kira-kira propinsi Yunan tetapi kemungkinan dari wilayah
pulau dan daratan sekelilingnya.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
34
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa berdasarkan perkiraan
tradisional, masyarakat Nusantara berasal dari Cina Selatan dan dikenal sebagai
ras Melayu. Mereka datang bergelombang yaitu gelombang pertama (zaman batu)
diperkirakan pangkal penyebarannya adalah Filipina Selatan kemudian menyebar
ke Pasifik hingga Madagaskar. Gelombang kedua (zaman besi) diperkirakan
pangkal penyebaran sekitar Cina Selatan, Nusantara, Teluk Benggala dan
Samudera Hindia. Kedua gelombang tersebut berbaur dan dikenal dengan ras
Melayu dan pembauran ini disebut Bhineka Tunggal Ika. Pengaruh peradaban
India tersirat pada prasasti yang mengabsahkan kekuasaan raja dan
membudayakan adanya kekuasaan pendeta.
2. Asal-usul Agama dan Budaya Indonesia
Rahayu (2007:58-59) menceritakan bahwa keterpengaruhan peradaban
Hindu terjadi karena masyarakat Nusantara pernah berkunjung ke India dan ketika
kembali mereka membawa budaya Indis, khususnya Hindu. Masyarakat
Nusantara juga dipengaruhi agama Budha dikarenakan adanya kunjungan Buddha
ke Jawa dan Sumatera. Peradaban Islam berkembang melalui perdagangan
rempah-rempah dan berasal dari pantai. Ketika ras Eropa datang untuk mencari
rempah-rempah, mereka juga mengenalkan agama Kristen diwilayah timur
Nusantara.
Ras Melayu yang mendiami Nusantara membentuk kerajaan yang
didalamnya terdapat suku kemudian melahirkan budaya yang dipengaruhi oleh
konstelasi geografis.
Kerajaan yang berada di pedalaman menghasilkan budaya,etika, adat
istiadat, norma yang dipengaruhi oleh usaha pertanian. Kerajaan pantai
dipangaruhi oleh perdagangan.
3. Proses Berbangsa dan Bernegara
Winarno (2007:31) menyebutkan bahwa proses pembentukan negara-
bangsa ada 2 yaitu:
a) Model ortodoks, bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu kemudian
bangsa ini membentuk negara tersendiri.
b) Model mutakhir, berawal dari terbentuknya negara terlebih dahulu kemudian
penduduk negara berasal dari suku bangsa dan ras.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
35
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Proses berbangsa dan bernegara Indonesia terjadi berdasarkan model
ortodoks. Lebih lanjut, Rahayu (2007:63) menguraikan bahwa bangsa Indonesia
dapat bernegara ketika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:
a) Memiliki wilayah
b) Memiliki warga/penduduk
c) Memiliki pemerintahan yang berdaulat dan memiliki undang-undang
d) Memiliki pengakuan dari negara lain.
Proses berbangsa dan bernegara membawa masyarakat Indonesia
menemukan jati dirinya. Rahayu (2007:65-69) menguraikan pembentuk jati diri
bangsa Indonesia adalah suku bangsa, agama, bahasa, budaya nasional, wilayah
Indonesia dan ideologi Pancasila. Unsur-unsur pembentuk jati diri bangsa tersebut
membentuk 3 karakteristik identitas nasional, yaitu :
a) Identitas fundamental adalah Pancasila
b) Identitas instrumental adalah UUD1945, tata perundang-undangan, bahasa
Indonesia, lambang negara (Garuda), bendera merah putih dan lagu
kebangsaan Indonesia Raya.
c) Identitas alamiah adalah ruang hidup bangsa sebagai negara kepulauan yang
pluralis dalam suku, bahasa, agama dan kepercayaan.
G. Latihan-Latihan
1. Lembar Kerja (Job Sheet)
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
36
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 1Ringkasan Pemahaman Materi
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan pemahaman Saudara mengenai materi yang dibahas hari ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sehari setelah perkuliahan.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Formulir No. 2Lembar Jawaban Tugas
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
37
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen pada perkuliahan yang akan
datang.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Formulir No. 3Hasil Diskusi Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
38
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..Kelompok :……………………………………………………………..Ketua :……………………………………………………………..Anggota :1. …………………………………………………………. 2. ………………………………………………………… 3. …………………………………………………………
4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. …………………………………………………………
Tuliskan hasil diskusi kelompok saudara pada formulir ini!
Formulir No. 4Lembar Penilaian Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Ketua Kelompok :……………………………………………………………..
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
39
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Isilah kotak yang ada dalam table di bawah ini dengan tanda √ sesuai dengan penilaian anda tentang partisipasi anggota lain dan anda sendiri dalam proses kegiatan kelompok serta dalam menyelesaikan tugas. 0 tidak datang dan tidak menyelesaikan tugas 40 tidak datang, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya 50 hadir, tapi tidak berpartisipasi dan tidak menyelesaikan tugasnya 60 hadir, berpartisipasi dan menyelesaikan tugas sekedarnya 70 hadir, berpartsipasi aktif dan kooperatif, tapi menyelesaikan tugas
sekedarnya. 80 hadir, berpartisipasi aktif dan kooperatif serta menyelesaikan tugas
dengan baik. 90 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap.100 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap serta mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam kelompok.
Nama Anggota Kelompok
0 40 50 60 70 80 90 100 Keterangan
Catatan:Tidak ada nilai yang sama untuk lebih dari 3 orang(Pengisian formulir ini rahasia&langsung serahkan kepada dosen)
Formulir No. 5Lembar Jawaban MID TES/QUIS
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan soal dan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
40
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:1. Jawablah dengan berurutan. 2. Dilarang menggunakan TIP-EX dan CORETAN MAKSIMAL 5 KALI.3. Tidak ada perbaikan.
2. Essay Terbatas
a. Jelaskan perbedaan antara pengertian identitas nasional dengan identitas
bangsa !
b. Uraikan apa saja yang menjadi karakteristik dari identitas nasional !
c. Apa saja yang dapat dijadikan sebagai parameter identitas nasional,
jelaskan!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
41
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
d. Uraikan faktor-faktor apa saja yang mendukung lahirnya identitas
nasional!
e. Proses berbangsa dan bernegara Indonesia melahirkan jati diri yang
memberikan karakteristik tersendiri bagi identitas nasional. Jelaskan
pernyataan tersebut !
3. Objektif 3 Bentuk
Pilihan Ganda
1. Karakteristik yang dimiliki oleh bangsa yang majemuk tercantum dibawah ini,
kecuali…
a. Suku bangsab. Agamac. Ideologid. Budayae. Bahasa
2. Faktor pendukung subyektif kelahiran identitas nasional adalah sebagai
berikut, kecuali…
a. Demografisb. Sejarahc. Sosiald. Politike. Kebudayaan
Jawaban singkat
1. Sumber tertulis mengenai asal masyarakat nusantara adalah …
2. Masyarakat nusantara berdatangan secara bergelombang yang berbeda zaman
yaitu … berasal dari … dan … berasal dari …
3. Masyarakat nusantara secara geografis pada awalnya terbagi 2 lokasi yaitu …
yang dipengaruhi oleh … dan … yang dipengaruhi oleh … sehingga keduanya
menghasilkan budaya, etika, adat istiadat dan norma yang berbeda.
4. Pembauran kedua gelombang kedatangan masyarakat nusantara disebut …
Menjodohkan
A B
1. Adanya bangsa yang membentuk negara a. Instrumen Jati diri
2. ruang hidup bangsa sebagai negara
kepulauan yang pluralis adalah …
b. mutakhir
3. Adanya negara yang membentuk bangsa c. Instrumen alamiah
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
42
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
4. Suku bangsa, agama, bahasa, budaya
nasional, wilayah Indonesia dan ideologi
adalah …
d. ortodoks
5. Fundamental, instrumental dan alamiah
adalah…
e. Instrumen identitas nasional
F. Tindak Lanjut
G. Daftar Tilik Penampilan
H. Daftar Pustaka
Kaelan & A.Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Paradigma. Yogyakarta
Minto Rahayu. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Grasindo. Jakarta
Srijanti, dkk. 2008. Etika Berwarga negara. Salemba Empat.Jakarta
Tim ICCE UIN. 2003. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Prenada Media. Jakarta
Winarno. 2007. Paradigama Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta
BAB IV
NEGARA DAN KONSTITUSI
A. Pendahuluan
Keberadaan negara didorong oleh dua hal yaitu manusia sebagai mahluk
sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan manusia sebagai mahluk politik yang
memiliki naluri untuk berkuasa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
43
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
merdeka yang tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan adanya wadah yaitu
NKRI. Sebagai negara yang merdeka maka kemerdekaan Indonesia harus diisi
dengan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cit-cita
nasional dan mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional diatur oleh
konstitusi sebagai wujud politik dan strategi nasional. Konstitusi merupakan
hukum dasarnya suatu negara. Jadi, tanpa konstitusi maka negara tidak dapat
terbentuk.
Pembelajaran dan pemahaman pada bab ini dimulai pemahaman tentang
negara, sistem Konstitusi, sistem politik Indonesia dan sistem ketatanegaraan
Indonesia
Manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mengerti, memahami,
mendalami dan menghayati pemahaman negara, sistem konstitusi, sistem politik
dan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, setelah mempelajari dan memahami
bab ini, diharapkan peserta didik memiliki 4 kemampuan dibawah ini :
1. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang pengertian negara,
teori terjadinya negara dan syarat berdirinya atau berakhirnya suatu negara.
2. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang pengertian konstitusi
dan konstitusi yang demokratis serta konstitusi NKRI
3. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang sistem politik
Indonesia
4. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan
Indonesia
Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan hasil tes tertulis terhadap 5 kemampuan
di atas dimana penilaian tertinggi adalah A.
B. Pemahaman tentang negara
1. Pengertian negara
a. Menurut Lemhanas (2005:8) sebagai berikut:
1) Suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama- sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya
suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok
atau beberapa kelompok manusia tadi.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
44
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
2) Satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang
mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban
social. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang
membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.
b. Menurut Budiyanto (1998:2) berdasarkan beberapa pendapat ahli yaitu:
1) Organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah
tertentu.( George Jellinek).
2) Organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintetis dari kemerdekaan
individual dan kemerdekaan universal. (G.W.F. Hegel)
3) Suatu orgaanisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau
bangsanya sendiri.( Mr. Kranenberg)
4) Alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama
atas nama masyarakat.(Roger F. Soltau)
5) Suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu
pemerintahan yang sama.(Prof.R.Djokosoetomo)
6) Organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan
negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.(Prof.Mr.Soenarko)
2. Teori terjadinya negara
a. Teori yang bersifat teoritis spekulatif, menurut Pasha (2002:14) adalah teori
pertumbuhan negara yang didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli yang
masuk akal dari berbagai hasil penelitian.
Tabel 1: Terjadinya negara secara teoritis spekulatif menurut Abdulkarim
(2007:6-7)
Teori Ajaran yang
dikemukakan
Tokoh
Teori Perjanjian
Masyarakat
Terjadinya negara
karena adanya
perjanjian masyarakat.
Semua warga negara
mengikat diri dalam
suatu perjanjian bersama
untuk mendirikan suatu
organisasi yang bisa
melindungi dan
Thomas Hobbes, Jhon
Locke, J.J Rosseau,
Montesqueiu
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
45
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
menjamin kelangsungan
hidup bersama.
Teori kekuasaan Negara terbentuk atas
dasar kekuasaan dan
kekuasaan adalah
ciptaan mereka yang
paling kuat dn berkuasa.
Harold J. Laski, Leon
Duguit, Karl Marx,
Oppenheimer, Kollikies
Teori Hukum Alam Hukum alam bukan
buatan negara,
melainkan atas
kekuasaan alam yang
berlaku setiap waktu
dan tempat serta bersifat
universal dan tidak
berubah.
Plato, Aristoteles,
Agustinus, Thomas
Aquino
Teori Hukum Murni Negara adalah suatu
kesatuan tata hukum
yang bersifat memaksa.
Setiap orang harus taat
dan tunduk kepada
negara sebagai suatu
kesatuan tata hukum.
Hukum identik dengan
negara sedangkan
negara adalah
penjelamaan dari
hukum.
Hans Kelsen
Teori Modern Lebih menitikberatkan
pada fakta atau
kenyataan serta sudut
pandang tertentu
sehingga diperoleh
kesimpulan tentang asal
Kranenburg, logemann
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
46
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
mula, hakukat, serta
bentuk negara.
b. Teori yang bersifat evolusi, menurut Tim ICCE UIN (2003:56) adalah teori
yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tetapi tumbuh
secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu,
lembaga-lembaga sosial tersebut tidak luput dari pengaruh tempat, waktu dan
tuntutan-tuntutan zaman.
Selanjutnya, Budiyanto (1998:6) dan Abdulkarim (2002:9) berpendapat
bahwa terjadinya negara dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana
kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju.
Tabel II: Tahap pertumbuhan (evolusi) masyarakat hukum
Tahap evolusi Ciri-ciri kehidupan
Suku Berawal dari keluarga yang
berkembang menjadi kelompok
masyarakat hukum tertentu (suku).
Terikat dengan adat dan
kebiasaan-kebiasaan yang
disepakati.
Kepala suku berkewajiban
mengatur dan menyelenggarakan
kehidupan bersama.
Kerajaan Berawal dari ekspansi yang
dilakukan oleh kepala suku untuk
menaklukkan dan menguasai suku
lainnya sehingga berubah menjadi
kerajaan.
Transportasi dan komunikasi
kurang lancar sehingga banyak
daerah taklukkan memberontak
Bidang perdagangan diperkuat agar
terkumpul dana yang cukup untuk
membeli senjata.
Dibentuk tentara yang kuat
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
47
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
sehingga raja menjadi berwibawa
terhadap daerah kekuasaannya.
Mulai tumbuh kesadaran akan
kebangsaan dalam bentuk nasional.
Ada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
Negara Berawal dari ekspansi pemerintah
pusat yang telah berhasil
mengendalikan dan menundukkan
pemerintah daerah sehingga ada
kesatuan kewibawaan dan lahirlah
negara.
Negara Demokrasi Berawal dari reaksi rakyat yang
memberontak terhadap kekuasaan
raja yang memegang pemerintahan
dengan sewenang-wenang.
Disusun peraturan perundang-
undangan untuk membatasi
kekuasaan raja dan melindungi
hak-hak rakyat agar tidak
terlanggar oleh penguasa.
Kedaulatan ada di tangan rakyat.
Raja harus tunduk kepada rakyat
atau yang mewakilinya.
Negara Diktator Berawal dari pemimpin
pemerintahan yang dipilih oleh
rakyat secara demokratis berubah
menjadi pemimpin yang diktator
(berkuasa mutlak).
3. Sifat-Sifat dan Unsur-Unsur negara
a. Sifat-sifat negara
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
48
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut Budiardjo seperti yang dikutip oleh Budiyanto (200 :5-6), sifat
negara mencakup 3 hal yaitu :
1) Memaksa
Negara mempunyai kekuatan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah
polisi, tentara dan alat penjamin hukum lainnya. Dengan tujuan agar peraturan
perundangan yang berlaku ditaati supaya keamanan dan ketertiban negara
tercapai. Bentuk paksaan terlihat dengan adanya UU yang memaksa setiap warga
negara untuk mematuhinya dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi.
2) Monopoli
Sifat ini dimiliki negara dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat.
3) Mencakup semua
Semua perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa
kecuali.
b. Unsur-unsur negara
Berdasarkan rumusan Konvensi Montevideo(1933) seperti yang dikutip Tim
ICCE UIN (2003:44-47) unsur-unsur berdirinya negara baru adalah sebagai
berikut :
1) Unsur pembentuk (konstituf) adalah syarat mutlak adanya suatu negara ,
terdiri dari :
a) Rakyat yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa
persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Budiyanto (200 :19-20) menyatakan bahwa rakyat dapat dibedakan
menjadi 2 kelompok, yaitu :
1. Penduduk dan bukan penduduk
Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili
dalam suatu wilayah negara(menetap).
Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah
negara hanya untuk menetap sementara waktu.
2. Warga negara dan bukan warga negara,yaitu:
Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu
(baik berdasarkan perundang-undangan ataupun proses naturalisasi)
merupakan anggota dari suatu negara.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
49
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara
tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan,
namun tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada.
b) Wilayah yaitu batas-batas territorial yang dimiliki oleh suatu negara.
Batas-batas tersebut ada 3 bagian, yaitu :
1. Daratan berupa perbatasan alam (sungai, danau, lembah,
pengunungan), perbatasan buatan ( pagar tembok, pagar kawat, tiang
tembok, dll) dan perbatasan menurut ilmu pasti(garis lintang dan garis
bujur)
2. Perairan, pada umumnya 12 mil laut diukur dari garis lurus yang
ditarik dari garis pantai.
3. Udara, berada di atas wilayah darat dan wilayah laut suatu negara.
Batas ketinggian udara tidak dapat ditentukan dengan pasti, asalkan
negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya.
4. Pemerintah yang berdaulat adalah alat kelengkapan negara yang
bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara.
2) Unsur pernyataan (deklaratif).
Budiyanto (2006:21) menjelaskan bahwa unsur pernyataan bukanlah syarat
mutlak pembentuk suatu negara tapi syarat mutlak untuk dalam tata
hubungan internasional, karena :
a) adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup baik karena ancaman dari
dalam maupun dari negara lain.
b) ketentuan hukum alam tidak bisa dielakkan bahwa suatu negara tidak
dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan bangsa lain.
Lebih lanjut. Budiyanto (1998: ) menerangkan bahwa pengakuan oleh negara-
negara lain ada 2 macam, yaitu:
a) pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan adanya
suatu negara , yang dapat mengadakan hubungan dengan negara yang
mengakuinya dalam batas-batas tertentu. Pengakuan ini ada 2 jenis yaitu :
1) De facto bersifat sementara, artinya pengakuan yang diberikan oleh
suatu negara tanpa melihat bertahan tidaknya negara tersebut di masa
depan. Kalau ternyata negara baru tersebut hancur maka negara itu
akan menarik kembalinya pengakuannya.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
50
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
2) De facto tetap, yaitu pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara
hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang ekonomi dan
perdagangan. Sedangkan hubungan untuk tingkat duta belum dapat
dilaksanakan.
b) Pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum bahwa telah
berdiri suatu negara dengan segala akibatnya dimana negara-negara yang
mengakuinya tidak terbatas. Pengakuan ini ada 2 jenis yaitu :
1) De jure bersifat tetap, yaitu pengakuan dari negara lain berlaku untuk
selama-lamanya setelah melihat adanya jaminan bahwa pemerintahan
negara baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu yang cukup lama.
2) De jure bersifat penuh, yaitu terjadi hubungan antara negara yang
mengakui dan diakui meliputi hubungan dagang, ekonomi dan
diplomatik. Negara yang mengakui berhak menempati konsulat atau
membuka kedutaan.
B. Pemahaman tentang bangsa
1. Pengertian Bangsa
Pengertian bangsa menurut Basrie (2002:183) dapat dilihat dari dua sisi,
yaitu :
a) Sisi antropologis yaitu pengelompokan manusia yang keterikatannya
dikarenakan adanya kesamaan-kesamaan fisik, bahasa dan keyakinan.
Menurut Budiyanto (200 :20), teori yang mendukung pengertian di atas adalah
Teori Hans Kohn yaitu bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia sejarah
yang merupakan golongan yang beraneka ragam dan memiliki faktor-aktor
obyektif yang membedakan dengan bangsa lain. Faktor-faktor tersebut adalah
persamaan keturunan, wilayah bahasa, adat-istiadat, kesamaan politik, perasaan
dan agama.
b) Sisi politis, yaitu pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan
adanya kesamaan nasib dan tujuan.
Menurut Budiyanto (200 :20), teori yang mendukung, yaitu :
1) Teori Ernest Renan yaitu bangsa terbentuk karena adanya keinginan
untuk hidup bersatu dengan perasaan setia kawan yang agung.
2) Teori Otto Bauer yaitu sekelompok manusia yang mempunyai
persamaan karakter yang tumbuh karena persamaan nasib.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
51
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3) Teori F.Ratzel yaitu bangsa terbentuk karena adanya rasa kesatuan antara
manusia dengan tempat tinggalnya.
4) Teori Jolobsen dan Lipman yaitu bangsa terbentuk karena kesatuan
budaya dan kesatuan politik.
2. Pengertian bangsa Indonesia adalah
Lemhanas (2005:8) menyatakan bahwa Bangsa Indonesia adalah
sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan dirinya
sebagai suatu bangsa serta berproses didalam suatu wilayah di Nusantara/
Indonesia.
C. Pemahaman tentang Konstitusi
1. Pengertian
Winarno (2007:67) menyebutkan bahwa konstitusi berasal dari bahasa
prancis Constituer (membentuk). Konstitusi dimaksudkan untuk membentuk suatu
negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi dapat diartikan
melalui 2 cara, yaitu :
a) Konstitusi dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
b) Konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis yaitu undang-undang
dasar.
Lebih lanjut, Winarno (2007:67-68) berusaha menjelaskan pengertian konstitusi
berdasarkan pendapat para ahli, antara lain:
a) Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi 3 bagian, yaitu :
1) Pengertian politik sosiologis, konstitusi mencerminkan kehidupan politik
di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
2) Pengertian yuridis, Kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang
dijadikan kesatuan kaidah hukum.
3) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang
tinggi dan berlaku dalam suatu negara.
b) Prayudi Atmosudirdjo, merumuskan konstitusi sebagai berikut :
1) Hasil produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
2) Rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan bangsa
Indonesia.
3) Cermin dari jiwa, pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.
2. Kedudukan Konstitusi
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
52
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Winarno (2007:68) menyebutkan bahwa konstitusi menempati
kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara
karena 2 hal yaitu :
a) Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat
dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu.
b) Konstitusi merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh para pendiri negara
serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam
mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.
Lebih lanjut, Winarno (2007:69) menyebutkan bahwa konstitusi
memiliki kedudukan sebagai berikut :
a) Sebagai hukum dasar, berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang
mendasar dalam kehidupan suatu negara. Konstitusi merupakan dasar adanya
dan sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara.
b) Sebagai hukum tertinggi, dimana aturan-aturan yang lain yang dibuat oleh
pembentuk undang-undang harus sesua dan tidak bertentangan dengan
undang-undang dasar.
3. Tujuan Konstitusi
Sovernin Lohman seperti yang dikutip oleh Tim ICCE UIN (2003:91-
92) menyebutkan bahwa konstitusi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:
a) Sebagai perwujudan perjanjian masyarakat yang merupakan keputusan dari
kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan
mengatur mereka
b) Sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara
sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat
pemerintahannya
c) Sebagai kerangka bangunan pemerintahan.
Lebih lanjut, Tim ICCE UIN (2003:92) menyebutkan bahwa secara ringkas tujuan
dibentuknya konstitusi adalah sebagai berikut :
a) Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
b) Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri.
c) Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam
menjalankan kekuasaannya.
4. Fungsi Konstitusi
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
53
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Jimly Asshiddiqie seperti yang dikutip oleh Winarno (2007:70-71)
menyebutkan bahwa konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut :
a) Penentu/pembatas kekuasaan negara
b) Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
c) Pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara
d) Pemberi/sumber legitimasi(pensah-an) terhadap kekuasaan negara/pun
kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
e) Penyalur/pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli
f) Simbolik, sebagai pemersatu, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan
serta puncak dari upacara.
g) Sarana pengenali masyarakat dalam bidang politik dan bidang sosial ekonomi
h) Sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat
5. Konstitusi Indonesia
Konstitusi yang demokratis menurut Tim ICCE UIN (2003:95) harus
memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagai berikut:
a) Menempatkan warganegara sebagai sumber utama kedaulatan
b) Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
c) Pembatasan pemerintahan
d) Pembatasan dan pembagian kekuasaan negara yang meliputi :
1) Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politica
2) Kontrol dan kesimbangan lembaga-lembaga pemerintahan
3) Proses hukum
4) Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka selanjutnya tanggal 18
Agustus 1945 Indonesia memberlakukan sebuah konstitusi yang demokratis yaitu
UUD 1945 yang menurut Kaelan dan A. Zubaidi (2007: 88-91) tercermin dalam 7
kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia sebagai berikut :
a) Indonesia ialah sebagai negara yang berdasarkan atas hukum
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum memiliki 2 arti :
1). Negara hukum formal ( sempit )
a. Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
54
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
b. Berperan sebagai penjaga malam menjaga jangan sampai terjadi
pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum.
2. Negara hukum material ( luas )
Ciri – ciri negara hukum material :
a. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
b. Diakuinya HAM dan dituangkan kedalam konstitusi dan UU.
c. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah.
d. Adanya peradialn yang bebas dan merdeka
e. Pasal 27
f. Adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum
dan memcerdaskan kehidupan bangsa.
Berdasarkan pengertian negara hukum tersebut diatas, yang dimaksud oleh
kunci pokok ke 1 adalah negara hukum material. Dalam pengertian negara
hukum material maka negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti khusus bahwa
negara termasuk didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara
lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh
peraturan hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
b) Sistem Konstitusional
Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolut
(kekuasaan yang tidak terbatas ). Sistem Konstitusional adalah suatu sistem
dimana semua tindakan dan langkah-langkah negara dan pemerintah harus
diatur oleh peraturan hukum. Lembaga atau badan-badan yang mengatur
kehidupan bernegara pun harus diatur oleh peraturan hukum baik dalam hal
wewenang, tugas, hak dan kewajibannya. Sistem ini memberikan penegasan
bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan
konstitusi yang dengan sendirinya juga untuk ketentuan-ketentuan hukum lain
yang merupakan produk konstitusional seperti GBHN dan Undang-Undang.
Dengan demikian sistem ini memperkuat dan mempertegas lagi sistem negara
hukum. Dengan landasan kedua sistem tersebut diciptakan mekanisme
hubungan dan hukum antar lembaga negara untuk menjamin terlaksananya
sistem itu sendiri dan memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita
Nasional.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
55
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
c) Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD1945 Pasal 1 ayat 2.
Artinya terjadi suatu reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara secara
kelembagaan negara meskipun intinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan.
Dengan adanya perubahan tersebut maka MPR tidak lagi bertugas untuk
memilih Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu sekarang Presiden bersifat
“Neben” bukan “Untergeordnet”, karena Presiden dipilih langsung oleh
rakyat, UUD 1945 hasil Amandemen 2002 pada Pasal 6A ayat (1).
d) Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di
samping MPR dan DPR.
Artinya Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di
samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat UUD
1945 Pasal 6A ayat (1). Jadi menurut UUD 1945 yang telah di amandemen ke-
2, Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR , melainkan dipilih
langsung oleh rakyat.
e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa disamping Presiden
adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk
Undang-Undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu Presiden
harus bekerjasama dengan DPR tetapi tidak bertanggung jawab kepada DPR
yang artinya kedudukan Presiden tidak bergantung pada Dewan. Dalam hal
ini Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan
Presiden. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun
pemusatan kekuasaan ada pada Presiden namun tidak terlepas dari
pengawasan DPR.
f) Menteri negara ialah pembantu Presiden. Menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR
Dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Presiden mengangkat
dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR dan kedudukannya tidak tergantung DPR
melainkan Presiden, menteri-menteri negara adalah pembantu Presiden.
Sebagai pemimpin departemen, menteri-menteri tersebut tahu seluk
beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya yang karenanya
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
56
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
menteri punya pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik
negara sehubungan dengan departemennya. Sistem ini dikenal dengan nama
sistem kabinet presidensial.
g) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak Terbatas
Dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan walupun Presiden tidak
bertanggung jawab kepada DPR bukan berarti ia diktator melainkan
kekuasaannya tidak tak terbatas.
1)MPR dimana Presiden dapat di impeachment oleh MPR.
Uraian ini adalah keadaan sebelum UUD 1945 mengalami amandemen
untuk yang kedua kalinya. Namun, setelah mengalami amandemen yang
ke-2 meskipun Presiden bukan lagi mandataris MPR melainkan sejajar
dengan MPR dan DPR, tetapi jikalau Presiden melanggar Undang-Undang
maupun Undang-Undang Dasar, maka MPR dapat melakukan
impeachment (proses pengajuan dakwaan oleh lembaga legislatif terhadap
pejabat pemerintah termasuk Presiden).
Selain itu, Presiden tetap tidak dapat membubarkan DPR ataupun MPR
dan tetap harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
2)DPR dimana Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
Hal ini dapat mencegah timbulnya kekuasaan yang menjurus pada
kekuasaan mutlak.
3)Konstitusi dimana Presiden dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya
diatur oleh konstitusi.
4)Menteri dimana menteri selaku pembantu presiden dapat memberikan
masukan – masukan kepada presiden sehubungan dengan bidang tugas dan
lingkungan kerjanya.
Dengan uraian tentang sistem Pemerintahan tersebut maka kerangka
mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan dan mekanisme hubungan
kelembagaan antara MPR, Presiden dan DPR terlihat jelas.
6. Konstitusi sebagai wujud dari Politik dan Strategi Nasional Indonesia.
Proklamasi Indonesia adalah pintu gerbang menuju kemerdekaan
Indonesia. Kemerdekaan ini harus diisi dalam rangka mewujudkan cita-cita dan
tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 dan pelaksanaannya menurut
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
57
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Minto Rahayu (2007:82) adalah melalui Pembangunan Nasional yang diatur oleh
UUD 1945 sebagai wujud politik dan strategi Nasional Indonesia.
Lemhanas (2005:139) menjelaskan bahwa Politik nasional adalah asas,
haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan
secara menyeluruh kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Minto
Rahayu (2007:84-85) menjelaskan bahwa politik nasional terdiri dari 3 tingkatan
yaitu :
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
a) Meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya menyeluruh secara nasional
yang mencakup :
1) penentuan UUD
2) Pengarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk
merumuskan idaman nasional
Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR yang hasilnya berupa
GBHN dan Tap MPR
b) Berdasarkan pasal 10 s/d 15 UUD 1945 tingkat penentu kebijakan puncak
termasuk pula wewenang Presiden sebagai kepala negara.
Bentuknya adalah dekrit, peraturan dan piagam kepala negara.
2. Tingkat penentuan kebijakan umum
Bentuknya antara lain :
a) UU yang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR
b) Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan UU yang wewenang
penerbitannya ada pada Presiden
c) Keputusan atau instruksi Presiden yang berisi kebijakan – kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya ada
ditangan Presiden.
d) Maklumat Presiden yang dikeluarkan dalam keadaan – keadaan tertentu.
3. Tingkat penentuan kebijakan khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan suatu bidang utama
pemerintahan sebagai penjabaran terhadap kebijakan umum guna merumuskan
strategi, administrasi, system dan prosedur dalam bidang utama tersebut.
Kebijakan khusus kewenangan pengeluarannya ada ditangan menteri yang
bersangkutan. Berupa : Keputusan menteri atau instruksi menteri dan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
58
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
peraturan menteri. Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Surat
edaran menteri.
4. Tingkat penentuan kebijakan teknis
Kebijakan khusus merupakan penggarisan suatu sector dalam bidang
utama pemerintahan dalam bentuk prosedur dan teknik untuk
mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
Wewenang pengeluarannya terletak pada pimpinan eselon pertama
Departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga non departemen .
Bentuknya : Peraturan, keputusan atau instruksi pimpinan lembaga non
departemen atau direktur jenderal dalam masing – masing sektor.
5. Kekuasaan membuat aturan didaerah
a) Penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan pemerintahan pusat di daerah
yang wewenang terletak pada :
1) Gubernur ( Dati I ). Bentuknya : keputusan atau instruksi gubernur
untuk propinsi
2) Bupati / walikota ( Dati II ). Bentuknya : : keputusan atau instruksi
bupati untuk kabupaten atau kotamadya
b) Penentuan kebijakan pemerintah daerah ( otonom )yang wewenang
pengeluarannya terletak pada Kepala daerah dengan persetujuan DPRD .
Bentuknya :
1) Kebijakan daerah berupa Perda tingkat I atau II
2) Keputusan atau instruksi kepala daerah tingkat I atau I
Kemudian, Lemhanas (2005:140) juga menjelaskan bahwa strategi nasional
adalah cara melaksanakan politik nasional dalam rangka mencapai sasaran dan
tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
Lebih lanjut, Lemhanas (2005:140-142) menerangkan bahwa yang
menjadi dasar pemikiran polstranas adalah sistem manajemen nasional yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem manajemen nasional merupakan
dasar kerangka acuan dalam menyusun politik dan strategi nasional yang
didalamnya berisi :dasar negara, cita – cita nasional, konsep strategis bangsa
Indonesia.
7. Sistem Politik Ketatanegaraan RI
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
59
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Rahman (2007:6) menjelaskan pengertian sistem politik secara etimologis
adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berkaitan
dengan urusan negara. Sistem politik memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
3) Kumpulan elemen/unsur
4) Saling terkait
5) Urusan negara
6) Bekerjasama
7) Tujuan bersama
Selanjutnya Rahman (2007:9) melengkapi bahwa pengertian dari sistem
politik Indonesia adalah sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang
berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa
diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik
Indonesia.
a. Lingkungan Sistem Politik Indonesia
1. Lingkungan Internal
Gabriel Almond seperti yang dikutip oleh Rahman (2007:21-31)
lingkungan internal sistem politik meliputi :
1) Lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang tergabung dalam aspek tri
gatra (Kondisi geografis, sumber kekayaan alam dan keadaan
penduduk)
2) Lingkungan sosial, meliputi :
Lingkungan politik, yaitu lingkungan yang merupakan wadah bagi
seluruh rakyat untuk ambil peran dalam partisipasi politik baik
dalam lembaga suprastruktur maupun lembaga infrastruktur
Lingkungan sosial budaya, yaitu lingkungan yang merupakan
wadah bagi masyarakat dalam upaya pengembangan peradaban,
pengetahuan dan sosial kehidupan masyarakat suatu negara.
Lingkungan hankam, yaitu lingkungan yang selalu diaharapkan
oleh bangsa dan negara berada pada posisi aman, damai dan tenang
dari ancaman.
Lingkungan hukum, yaitu lingkungan yang berisi ketaatan,
kesetaraan dan keadilan serta adanya kepastian hukum bagi hak
dan kewajiban setiap warganeara tanpa ada diskriminasi.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
60
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Lingkungan ekonomi domestic, terdiri dari sumber daya migas,
sumber daya non migas, sumber daya pajak.
2. Lingkungan Eksternal
Gabriel Almond seperti yang dikutip oleh Rahman (2007:21-31)
lingkungan eksternal sistem politik adalah timbul karena adanya
hubungan diplomatik dengan semua negara atau kelompok negara,
meliputi :
a. Sistem politik internasional, yaitu kumpulan elemen-elemen dunia yang
satu sama lain saling terkait dalam politik internasional yang antara
lain adalah NATO, PBB, SEATO,NAFTA.
b. Sistem ekologi internasional, yaitu keseluruhan susbsistem lingkungan
yang ada baik lingkungan suatu negara maupun ligkungan bebas yang
menjadi milik bersama bagi seluruh bangsa dan negara dunia.
c. Sistem sosial internasional, yaitu kumpulan elemen/unsur kebudayaan,
struktur sosial, ekonomi dan demografi internasional yang bekerjasama
untuk mencapai tujuan bersama ( terwujudnya sistem sosial
internasional yang damai, aman, tentram bagi kehidupan manusia.
b. Struktur Sistem Politik Ketatanegaraan Indonesia
Penjelasan :
Sistem pemerintahan RI menganut sistem demokrasi dimana dalam sistem ini
menurut Kaelan (1999:182) dapat ditemukan 2 struktur sistem politik sebagai
komponen pendukung tegaknya demokrasi, yaitu :
1. Supra Struktur Politik
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
61
UUD 1945
BPK MPRDPD DPR
PRESIDEN
WAPRESKEKUASAAN KEHAKIMAN
MK MA KY
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan konsep Montesquieu yang dikenal dengan nama TRIAS
POLITIKA, SSP terdiri dari :
a. Lembaga Legislatif yatiu DPR
b. Lembaga eksekutif yaitu Presiden
c. Lembaga yudikatif yaitu MA
Namun , lebih lanjut Kaelan (1999:184) menjelaskan bahwa sistem
pemerintahan dan kelembagaan negara di Indonesia tidak menganut politik
TRIAS POLITIKA secara tegas karena Indonesia menggunakan distribution
of power. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
1. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada presiden
2. Kekuasaan legeslatif didelegasikan kepada presiden dengan persetujuan
DPR dan DPD.
3. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada MA dan lain- lain badan
kehakiman yang berdudukan merdeka artinya bebas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah.
4. Kekuasaan inspektif ( pengawasan) dipegang oleh BPK dan DPR.
Namun fungsi negara tersebut dapat dipertanggunghawabkan secara
konstitusional, demokrasi dan berdasarkan hukum–hukum atau UU.
2. Infra Struktur Politik
Terdiri dari :
1. Partai politik, yaitu suatu kelompok yang berkecimpung dalam bidang
politik dan memiliki pengaruh besar terhadap jalannya sistem politik
dalam suatu negara. Contoh : PPP,PDI, Golkar ,dll.
2. Golongan ( tidak berdasarkan pemilu ), yaitu suatu kelompok yang
tidak termasuk dalam pemilu namun memiliki pengaruh terhadap
proses pelaksanaan sistem politik dalam negara. Contoh : Koperasi
petani, serikat buruh, dll.
3. Golongan penekan, yaitu suatu golongan yang “memaksa “ kelompok
lain utnuk melaksanakan program yang dianggap oleh golongan
penekan sebagai yang terbaik. Disamping itu juga sebagai golongan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
62
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
yang memberikan masukkan mengenai hal–hal yang baik, meluruskan
hal–hal yang kurang benar menjadi benar dalam proses pelaksanaan
sistem politik negara. Contoh : IWAPI, LSM, KOSGORO, LBH,
Green Peace, KNPI, MUI, PGI, Bodronoyo, dll.
4. Alat komunikasi politik yaitu suatu sarana yang digunakan oleh
kelompok yang berkecimpung dalam bidang politik untuk memperoleh
masukan–masukan dari masyarakat umum mengenai sesuatu hal yang
berkaitan dengan proses sistem politik. Biasanay kelompok yang
menggunakan sarana ini adalah Partai politik dan Golongan
penenakan.
5. Tokoh–tokoh politik, yaitu orang–orang yang berkecimpung dibidang
politik dan banyak memberikan masukan, kritik dan saran sesuai
dengan latar belakang bidangnya masing-masing dalam proses
pelaksaaan sistem politik yang berjalan dalam suatu negara. Contoh :
Amien Rais, Gus Dur, Andi Malaranggeng, Wimnar Witoelar, dll.
Mekanisme kerja antara SSP dengan ISP
Dalam sistem demokrasi mekanisme interaksi antara SSP dengan ISP
terlihat dalam proses penentuan kebijaksaan umum atau menetapkan
keputusan politik. Prosesnya adalah sebagai berikut :
ISP memberikan masukan berupa saran dan kritik mengernai kebijakan
atau keputusan politik lalu kebijaksaan atau keputusan politik yang merupakan
masukan dari ISP tersebut kemudin dijabarkan oleh SSP dan dilaksanakan
dalam proses kehidupan pemerintahan. Jika pelaksanaannya baik dan benar
diteruskan jika tidak maka oleh ISP dibawa kembali kepada SSP sebagai
masukan dengan proses mekanisme seperti yang sebelumnya dan demikian
juga untuk seterusnya.
3. Fungsi Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik
Rahman (2007:66-67) dalam bukunya Sistem Politik Indonesia
menguraikan fungsi dari SSP dan ISP sebagai berikut :
a. Fungsi Suprastruktur Politik
Membuat undang-undang
Melaksanakan undang-undang
Mengadili pelaksanaan undang-undang
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
63
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
b. Fungsi Infrastruktur Politik
Pendidikan politik , yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat
agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.
Medianya antara lain surat kabar, tv, radio dan perguruan tinggi.
Artikulasi kepentingan, yaitu menyampaikan aspirasi rakyat yang
disampaikan oleh lembaga seperti LSM dan Ormas
Agregasi kepentingan, yaitu memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan
oleh lembaga seperti LSM dan Ormas. Fungsi ini dilakukan oleh Parpol.
Rekruitmen politik, yaitu melakukan pemilihan pemimpin atau calon
pemimpin bagi masyarakat.
Komunikasi Politik, yaitu menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam
masyarakat.
E. Latihan-Latihan
1. Lembar Kerja (Job Sheet)
Formulir No. 1Ringkasan Pemahaman Materi
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan pemahaman Saudara mengenai materi yang dibahas hari ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
64
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sehari setelah perkuliahan.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Formulir No. 2Lembar Jawaban Tugas
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
65
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:3. Kumpulkan formulir ini kepada dosen pada perkuliahan yang akan
datang.4. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Formulir No. 3Hasil Diskusi Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..Kelompok :……………………………………………………………..Ketua :……………………………………………………………..Anggota :1. …………………………………………………………. 2. …………………………………………………………
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
66
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3. ………………………………………………………… 4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. …………………………………………………………
Tuliskan hasil diskusi kelompok saudara pada formulir ini!
Formulir No. 4Lembar Penilaian Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Ketua Kelompok :……………………………………………………………..
Isilah kotak yang ada dalam table di bawah ini dengan tanda √ sesuai dengan penilaian anda tentang partisipasi anggota lain dan anda sendiri dalam proses kegiatan kelompok serta dalam menyelesaikan tugas. 0 tidak datang dan tidak menyelesaikan tugas 40 tidak datang, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya 50 hadir, tapi tidak berpartisipasi dan tidak menyelesaikan tugasnya
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
67
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
60 hadir, berpartisipasi dan menyelesaikan tugas sekedarnya 70 hadir, berpartsipasi aktif dan kooperatif, tapi menyelesaikan tugas
sekedarnya. 80 hadir, berpartisipasi aktif dan kooperatif serta menyelesaikan tugas
dengan baik. 90 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap.100 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap serta mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam kelompok.
Nama Anggota Kelompok
0 40 50 60 70 80 90 100 Keterangan
Catatan:Tidak ada nilai yang sama untuk lebih dari 3 orang(Pengisian formulir ini rahasia&langsung serahkan kepada dosen)
Formulir No. 5Lembar Jawaban MID tes/quis
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan soal dan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
68
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:1. Jawablah dengan berurutan. 2. Dilarang menggunakan TIP-EX dan CORETAN MAKSIMAL 5 KALI.3. Tidak ada perbaikan.
2. Essay Terbatas
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
69
Indonesia lahir dan ada secara nyata sejak tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, pada 1947 sekitar bulan Juni diterima oleh Mesir dan Lebanon, Juli diterima oleh Suriah dan Irak, September diterima oleh Afghanistan, November diterima oleh Arab Saudi. Selanjutnya, pada Mei 1948 diterima oleh Uni Soviet dan 1949 diterima oleh Belanda. Terakhir, Indonesia diterima Oleh PBB pada 28 September 1950.
Indonesia yang disebut-sebut, sebelum proklamasi masih berupa wacana dan cita-cita yang sedang diperjuangkan. Dengan demikian, yang dijajah sebenarnya bukanlah Indonesia, tetapi unsur-unsur yang kemudian bergabung membentuk Indonesia sebagai bangsa dan negara baru yang merdeka, berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri yang diatur dalam ketatanegaraan RI.
Ketatanegaraan suatu negara dapat dilihat dari hukum dasar atau konstitusi yang digunakan untuk mengatur negara. Bentuknya ada 2 yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis.
Dalam sistem ketatanegaraan RI, hukum dasar tertulis adalah UUD 1945 dan konvensi adalah sebutan untuk hukum dasar tidak tertulisnya. Konstitusi di Indonesia adalah yang lebih luas dari undang-undang, tetapi lebih sempit dari hukum tatanegara.
Selain dapat memperlihatkan ketatanegaraan suatu negara, konstitusi dapat juga memperlihatkan sistem politik negara yang merupakan seperangkat mekanisme yang mempunyai fungsi dan peranan dalam struktur politik. Fungsi dan peranan ini memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya sehingga mewujudkan suatu proses yang langgeng.
Sistem politik mengupas banyak tentang berbagai permasalahan, baik proses pemerintahan, partai politik, golongan, pemilihan umum, komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik maupun pendidikan politik.
Dengan demikian, suatu konstitusi yang berlaku di sebuah negara adalah sumber kekuasaan pemerintah.
Sumber : Srijanti dkk, “Etika Berwarga Negara “, 2008, Salemba Empat, Jakarta dan Budiyanto, “Pendidikan Kewarganegaraan”, 2007, Erlangga, Jakarta serta Aim Abdulkarim, “ Pendidikan Kewarganegaraan”, 2006,Grafindo Media Pratama, Bandung.( dengan pengubahan)
BANGGA MENJADI INDONESIA
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pertanyaan:
a. Apa yang dimaksud dengan hukum dasar yang tercantum pada paragraf
ke-3 !!!
b. Jelaskan secara lengkap makna kata “konvensi” yang tercantum pada
paragraf ke-4 !!!
c. Jelaskan secara lengkap tentang struktur politik yang tercantum pada
paragraf ke-5 !!!
d. Jelaskan secara lengkap makna kata “memiliki hubungan yang erat satu
sama lain ………“ yang tercantum pada paragraf ke-5 !!!
e. Jelaskan fungsi dari struktur politik yang tercantum pada paragraf ke-5 !!!
f. Jelaskan secara lengkap makna kata “lebih luas ………” yang tercantum
pada paragraf ke-4 !!!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
70
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
g. Buktikan penyataan pada paragraf ke-7 bahwa konstitusi Indonesia adalah
sumber kekuasaan pemerintah NKRI !!!
h. Jelaskan secara lengkap makna kata “ diterima oleh …” yang tercantum
pada paragraf ke-1 berdasarkan unsur keberadaan sebuah negara !!!
i. Jelaskan apa saja unsur-unsur pembentuk negara Indonesia sesuai dengan
kalimat pada paragraf ke-2 !!!
j. Jelaskan perbedaan antara kedua hukum dasar yang tercantum pada
paragraph ke-3!!!
3. Objektif 3 Bentuk
Pilihan Ganda
1. Sifat negara tercantum dibawah ini, kecuali :
a. Memaksa
b. Mencakup semua
c. Monopoli
d. Memberi sanksi
2. Mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi
anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan di mana
mereka berada.
a. Warga negara
b. Bukan warga negara
c. Penduduk
d. Bukan penduduk
3. Negara dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana kemudian
berevolusi ke tingkat yang lebih maju.
a. Teori modern
b. Teori evolusi
c. Teori perjanjian masyarakat
d. Teori spekulatif
4. Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia sejarah yang merupakan
golongan yang beraneka ragam dan memiliki faktor-aktor obyektif yang
membedakan dengan bangsa lain.
a. Teori George Jellinek
b. Teori Kranenberg
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
71
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
c. Teori Hans Khon
d. Teori Soenarko
5. Teori berikut ini adalah teori bangsa dari sisi politis, kecuali :
a. Teori Otto Bauer
b. Teori Hegel
c. Teori Jolobsen & Lipman
d. Teori Ernest Renan
6. Berikut ini adalah fungsi dari infrastruktur politik, kecuali :
a. Rekruitmen politik
b. Pendidikan politik
c. Agregasi politik
d. Komunikasi politik
7. Bagian dari infrastruktur politik adalah sebagai berikut, kecuali :
a. SCTV
b. Koperasi Buruh
c. Kompas
d. Karang taruna
Jawaban singkat
1. … yaitu menyampaikan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga
seperti LSM dan Ormas
2. … yaitu memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga seperti
LSM dan Ormas.
3. ... yaitu suatu golongan yang “memaksa “ kelompok lain untuk
melaksanakan program yang dianggap sebagai yang terbaik.
4. Sistem pemerintahan dan kelembagaan negara di Indonesia tidak menganut
politik … secara tegas karena Indonesia menggunakan …
5. Kekuasaan kepala negara dibatasi oleh …, …, … dan …
6. UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan …
Menjodohkan
A B
1. Pengelompokkan manusia yang
keterikatannya dikarenakan adanya kesamaan
politik, perasaan dan agama.
a. De fakto tetap
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
72
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
2. Pengakuan yang diberikan oleh negara yang
menimbulkan hubungan ekonomi
b. Bangsa secara antropologis
3. Negara adalah penjelmaan hukum c. De jure tetap
4. Pengelompokkan manusia yang
keterikatannya dikarenakan adanya kesamaan
fisik, bahasa dan keyakinan.
d. Teori hukum alam
5. Pengakuan atas berdirinya suatu negara yang
berlaku untuk selamanya.
e. Bangsa secara politis
6. Negara adalah penjelmaan kekuasaan yang
berlaku setiap waktu.
f. Teori hukum murni
F. Tindak Lanjut
G. Daftar Tilik Penampilan
H. Daftar Pustaka
Budiyanto. 1998. Dasar-Dasar Tata Negara Untuk SMU Kelas 3. Erlangga. Jakarta
Basrie,Chaidir, dkk. 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian “ Pendidikan Kewarganegaraan”, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan. Jakarta
Lemhanas. 2005. Pendidikan kewarganegaraan. Gramedia. Jakarta
Kaelan. 1999. Pendidikan Pancasila.Paradigma. Yogyakarta
Pasha,Mustafa Kamal. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan.Citra Karsa Mandiri. Yogyakarta
Rahman,A.2007. Ilmu Politik.
Tim ICCE UIN. 2003. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Prenada Media. Jakarta
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta
BAB V
DEMOKRASI INDONESIA
A. Pendahuluan
Demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk
semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para
pendukungnya yang berpengaruh. Hampir semua negara di dunia meyakini
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
73
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
demokrasi sebagai tolok ukur tak terbantahkan dari keabsahan politik. Keyakinan
bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis
bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Hampir semua negara mengakui
bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Tidak ada negara yang ingin
dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter.
Pembelajaran dan pemahaman pada bab ini dimulai pemahaman tentang
Konsep dan prinsip demokrasi, Demokrasi dan Pendidikan demokrasi,
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mengerti, memahami,
mendalami dan menghayati konsep demokrasi, prinsip demokrasi dan
implementasinya. Selanjutnya, setelah mempelajari dan memahami bab ini,
diharapkan peserta didik memiliki 3 kemampuan dibawah ini :
1. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang konsep demokrasi dan
prinsip demokrasi
2. Mahasiswa diarah untuk dapat menjelaskan tentang demokrasi dan pendidikan
demokrasi
3. Mahasiswa diarah untuk dapat menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di
Indonesia
Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan hasil tes tertulis terhadap 3 kemampuan
di atas dimana penilaian tertinggi adalah A.
B. Konsep Demokrasi dan Implementasinya
1. Sejarah Demokrasi
Budiyanto (1993:39-40) menuliskan bahwan demokrasi sebagai sistem
pemerintah, dalam bentuk klasik sudah digunakan sejak zaman Yunani Kuno
(abad V SM). Pada masa itu, Yunani dengan negara kotanya (polis) telah
mempraktekkan pemerintahan dengan partisipasi langsung rakyat dalam
membicarakan persoalan pemerintah (demokrasi langsung).
Pada zaman Romawi sampai dengan abad pertengahan (abad XV)
pelaksanaannya sistem demokrasi mengalami kemunduran karena banyak
berkembang praktek-praktek tirani, oligarki dan diktator. Namun, semenjak
dengan pertimbangan-pertimbangan ini.
a. Rakyat tidak senang adanya praktek-pratek yang sewenang-wenang dari
penguasa.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
74
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
b. Rakyat menuntut persamaan hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan
budaya.
c. Pemahaman yang lebih tentang konsep-konsep atau teori-teori demokrasi yang
mengarah pada prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia.
Perkembangan demokrasi selanjutnya semakin dibutuhkan sebagai sistem
pemerintahan oleh negara-negara di seluruh dunia.
Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan
oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, dalam perkembangan demokrasi dewasa ini
dapat kita peroleh gambaran sebagai berikut:
a. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah wakil-wakil rakyat
yang terpilih, di mana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan
kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil rakyat dalam melaksanakan
kekuasaan negara.
b. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat
kehendak dan keinginan rakyat.
c. Kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan mungkin untuk
memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal saja tidak menyimpang
dari dasar-dasar pokok demokrasi.
2. Pengertian, ide dasar dan hakekat demokrasi
Basrie (2002:190-191) menyebutkan bahwa demokrasi berasal dari bahasa
Yunani yang terdiri dari kata demos dan kratein. Hal ini berarti bahwa kekuasaan
tinggi berada ditangan rakyat. Lebih lanjut, dikatakan bahwa yang menjadi Ide
dasar demokrasi adalah sebagai berikut :
a. Kedaulatan berada ditangan rakyat
b. Ada perwakilan dan pertanggunggjawaban dalam pemerintahan.
c. Ada persaingan bebas dan jujur dalam pemilihan dan perwakilan dan
pemerintahan.
d. Memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara bebas sebagai pemilih dalam
pemilu.
e. Mayoritas yang mengatur adalah rakyat untuk kepentingan bersama.
Sedangkan yang menjadi hakekat demokrasi adalah pertisipasi rakyat dalam
penyelenggaraan kenegaraan.
3. Perwujudan sistem demokrasi di berbagai negara
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
75
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Rahayu (2007:124-126) menyebutkan bahwa perwujudan sistem
demokrasi di setiap negara berbeda. Perwujudan tersebut dibagi dalam 6
kelompok sebagai berikut:
a. Demokrasi Rakyat
1) Demokrasi langsung dengan cara mengikutsertakan secara langsung
rakyat dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan
pemerintahan.
2) Demokrasi perwakilan, rakyat mewakili hak demokrasinya kepada wakil
rakyat yang diplih melalui pemilihan umum.
3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari
rakyat, rakyat memilih wakilnya tetapi diawasi oleh rakyat melalui
referendum. Referendum ada 3 cara :
a) Referendum wajib, bertujuan meminta persetujuan rakyat terhadap
hal yang dianggap sangat penting dan mendasar. Contoh : Perubahan
UUD
b) Referendum tidak wajib, jika rancangan UU diumumkan untuk
mendapatkan usulan rakyat.
c) Referendum konsultatif, meminta persetujuan ahli dalam
menghadapi masalah.
4) Demokrasi sederhana, terdapat di desa-desa . Referendum dilakukan
melalui pemungutan suara langsung dengan mengumpulkan rakyat di
suatu tempat tertentu. Referendum ini hanya dapat dilakukan pada
penduduk dengan jumlah kecil. Contoh: referendum di Swiss dan di
Rusia.
b. Demokrasi Barat
1) Demokrasi liberal yang berdasarkan kebebasan individu. Dianut oleh
negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat.
2) Demokrasi kapitalis yang berdasarkan kemenangan dengan dipengaruhi
oleh uang untuk menguasai opini publik. Dianut oleh kaum komunis.
c. Demokrasi Timur
Demokrasi yang menganggap manusia sebagai alat yang dapat dibentuk
menjadi manusia sempurna alat penguasa dengan jalan paksaan. Penguasa
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
76
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
yang berhak membenahi keadaan yang salah. Hanya terdapat satu partai.
Dianut oleh Rusia.
d. Demokrasi Semu
1) Demokrasi terpimpin (demokrasi terdidik), karena ada anggapan bahwa
antara penguasa dan rakyat terdapat jurang.
2) Demokrasi tengah, memiliki semboyan satunya penguasa dengan rakyat
dimana kalau penguasa berkata maka rakyat harus ikut. Dianut oleh Italia
(fasisme) dan Jerman (Nazisme).
e. Demokrasi Pancasila
Demokrasi khas Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan
rakyat/perwakilan.
Sistem pelaksanaannya ada 2 yaitu :
1) Demokrasi parlementer , bercirikan DPR lebih kuat dari pemerintah,
menteri bertanggungjawab kepada DPR, program kebijaksanaan cabinet
disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen, kedudukan kepala
negara sebagai simbol.
2) Demokrasi presidensiil ( pemisahan kekuasaan), bercirikan negara
dikepalai oleh presiden, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan
kedaulatan yang dipilih daridan oleh rakyat melalui badan perwakilan,
menteri bertanggungjawab langsung kepada presiden, presiden dan DPR
memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat
saling membubarkan.
4. Ciri-ciri sistem demokrasi yaitu :
Basrie (2003: ) menguraikan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut :
Bilamana sistem politik, secara berkala memungkinkan penggantian
pemerintahan, maka harus ada seperangkat keyakinan yang mengesankan
kehadiran peranta-pratana tertentu seperti DPR, sejumlah parpol, angkatan
bersenjata, pers, peradilan, dsb. Bilamana tidak ada ketentuan-ketentuan yang
disepakati bersama mengenai pranata-pranata yang dibenarkan kegiatan sistem
politik suatu negara, dapat dengan mudah menimbulkan anarki.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
77
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Harus mempunyai sejumlah anggota masyarakat yang menempati kedudukan
dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu seperti presiden, menteri,
gubernur, dsb.
Harus mempunyai sejumlah anggota masyarakat yang diakui sebagai tokoh-
tokoh yang sah, berusaha berjuang untuk dapat menempati kedudukan dalam
pemerintahan, agar mereka berada dalam keadaan yang memungkinkan
mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tanpa
kehadiran pemimpin-pemimpin tandingan, kekuasaan pemerintahan
cenderung bertambah besar dan pengaruh rakyat cenderung menurun.
Dalam sistem demokrasi terdapat pemilihan lain yang biasanya dilakukan
secara berkala untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu atau
memiliki anggota-anggota masyarakat yang diharapkan mewakili rakyat
dalam pejabat-pejabat yang bersangkutan.
Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah dan
oleh anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan
pendapat baik secara lisan dalam pertemuan-pertemuan dan media elektronika
maupun secara tertulis melalui media massa cetak.
Adanya golongan-golongan penduduk yang tidak ikut serta dalam pemilu.
5. Pendidikan Demokrasi
Pendidikan demokrasi menurut Winarno (2007:111) adalah sosialisasi
nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warganegara
sehingga menghasilkan warganegara yang mendukung sistem politik yang
demokratis.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan demokrasi adalah
mempersiapkan warga masyarakat agar berperilaku dan bertindak demokratis
melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran
dan nilai-nilai demokrasi yang meliputi 3 hal, yaitu ;
a. Kesadaran bawah demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin
hak-hak warga masyarakat.
b. Demokrasi adalah proses belajar yang lama dan tidak sekedar meniru dari
masyarakat lain.
c. Kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan menrtansformasikan
nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
78
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan demokrasi menurut Rahayu (2007:134) dapat dilaksanakan
dengan cara berikut ini :
a. Pendidikan formal, diselenggarakan di sekolah dengan metode tatap muka,
diskusi, presentasi, studi kasus yang memberikan fambaran kepada peserta
didik agar memiliki kemampuan bela negara
b. Pendidikan informal, diselenggarakan melalui pergaulan di rumah dan
masyarakat sebagai bentuk aplikasi berdemokrasi
c. Pendidikan nonformal, diselenggarakan secara makro melalui interaksi di luar
sekolah sebagai pembentukan jiwa demokrasi.
Lebih lanjut, Rahayu (2007:135) menuliskan mengenai visi dan misi dari
pendidikan demokrasi sebagai berikut :
a. Visi pendidikan demokrasi adalah wahana bahan, ilmu mendidik dan sosial
kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap hidup dan
ketrampilan demokrasi dalam diri warga negara mellaui pengalaman hidup
dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.
b. Misi pendidikan demokrasi adalah :
Manifestasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan
menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi
Menfasilitas warga negara untuk melakukan kajian konseptual dan
operasional secara cermat dan bertanggung jawab dalam melakukan
pengambilan keputusan pada kehidupan sehari-hari serta beragumentasi
atas keputusannya.
Menfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan
kesempatan berpartisipasi yang bertanggung jawab.
6. Demokrasi di dalam Negara Kesatuan RI
Pasha (2002:96-108) menguraikan pelaksanaan demokrasi
di Indonesia ke dalam 6 masa yang oleh Budiyanto (1993:40-41)
dispesifikasikan ke dalam tabel berikut ini :
Landasan
hukum
Masa
berlaku
Nama
demkorasi
Pengertian Ciri-ciri umum
UUD
1945
18
agustus
Liberal
atau
Demokrasi
yang
Kekuasaan
legeslatif lebih kuat
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
79
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
1945 s.d
17
Desember
1949
parlementer menganut
sistem
pemerintahan
parlementer
(lembaga
yang
memegang
kekuasaan
menentukan
terbentuknya
dewan
menteri
adalah berada
di tangan
parlemen
atau DPR
daripada kekuasaan
eksekutif .
Menteri-menteri
harus
mempertanggungjawabka
n semua tindakannya
pada DPR.
Program-program
kebijakan kabinet harus
disesuaikan dengan
tujuan politik sebagian
besar anggota parlemen.
Kedudukan kepala
negara hanya sebagai
lambang yang tidak dapat
diganggu gugat.
Konstitusi
RIS
UUDS
1950
18
Agustus
1949 s.d
17
agustus
1950
17
agustus
1950 s.d
5 juli
1959
Liberal
atau
parlementer
Demokrasi
yang
menganut
sistem
pemerintahan
parlementer
(lembaga
yang
memegang
kekuasaan
menentukan
terbentuknya
dewan
menteri
adalah berada
di tangan
parlemen
Kekuasaan
legeslatif lebih kuat
daripada kekuasaan
eksekutif .
Menteri-menteri
harus
mempertanggungjawabka
n semua tindakannya
pada DPR.
Program-program
kebijakan kabinet harus
disesuaikan dengan
tujuan politik sebagian
besar anggota parlemen.
Kedudukan kepala
negara hanya sebagai
lambang yang tidak dapat
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
80
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
atau DPR diganggu gugat.
UUD 1945 5 juli
1959 s.d
11 Maret
1966
Demokrasi
terpimpin
Demokrasi
karya, poltik,
sosail dan
ekonomi untuk
melaksanakan
pembangunan
masyarakat adil
dan makmur
yang
berdasarkan
Pancasila.
Adanya
dominasi dari presiden
Terbatasnya
peranan partai politik
Berkembangnya
pengaruh komunis
Meluasnya
peranan ABRI sebagai
unsur sosial politik
UUD 1945 11 Maret
1945 s.d
21 Mei
1998
Demokrasi
Pancasila
Demokrasi
yang dijiwai,
disemangati,
diwarnai dan
didasari oleh
falsafah
Pancasila.
Tetap
mendasarkan diri pada
konstitusi.
Tetap
memperlihatkan diri
dan memiliki sifat dari
rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.
Wajib
bertanggungjawab
sepenuhnya kepada
Tuhan ,
bertanggungjawab
kepada kemanusiaan
dan bertanggungjawab
kepada persatuan
Indonesia.
UUD 1945
+
amandemen`
21 Mei
1998 s.d
sekarang
Demokrasi
Pancasila
Reformasi
Demokrasi
yang dijiwai,
disemangati,
diwarnai dan
Tetap
mendasarkan diri pada
konstitusi.
Tetap
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
81
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
didasari oleh
falsafah
Pancasila yang
telah
direformasi
memperlihatkan diri
dan memiliki sifat dari
rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.
Wajib
bertanggungjawab
sepenuhnya kepada
Tuhan ,bertanggungja
wab kepada
kemanusiaan dan
bertanggungjawab
kepada persatuan
Indonesia.
E. Latihan-Latihan
1. Lembar Kerja (Job Sheet)
Formulir No. 1Ringkasan Pemahaman Materi
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan pemahaman Saudara mengenai materi yang dibahas hari ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
82
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sehari setelah perkuliahan.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Formulir No. 2Lembar Jawaban Tugas
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
83
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:5. Kumpulkan formulir ini kepada dosen pada perkuliahan yang akan
datang.6. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Formulir No. 3Hasil Diskusi Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..Kelompok :……………………………………………………………..Ketua :……………………………………………………………..Anggota :1. …………………………………………………………. 2. …………………………………………………………
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
84
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3. ………………………………………………………… 4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. …………………………………………………………
Tuliskan hasil diskusi kelompok saudara pada formulir ini!
Formulir No. 4Lembar Penilaian Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Ketua Kelompok :……………………………………………………………..
Isilah kotak yang ada dalam table di bawah ini dengan tanda √ sesuai dengan penilaian anda tentang partisipasi anggota lain dan anda sendiri dalam proses kegiatan kelompok serta dalam menyelesaikan tugas. 0 tidak datang dan tidak menyelesaikan tugas 40 tidak datang, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya 50 hadir, tapi tidak berpartisipasi dan tidak menyelesaikan tugasnya
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
85
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
60 hadir, berpartisipasi dan menyelesaikan tugas sekedarnya 70 hadir, berpartsipasi aktif dan kooperatif, tapi menyelesaikan tugas
sekedarnya. 80 hadir, berpartisipasi aktif dan kooperatif serta menyelesaikan tugas
dengan baik. 90 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap.100 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap serta mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam kelompok.
Nama Anggota Kelompok
0 40 50 60 70 80 90 100 Keterangan
Catatan:Tidak ada nilai yang sama untuk lebih dari 3 orang(Pengisian formulir ini rahasia&langsung serahkan kepada dosen)
Formulir No. 5Lembar Jawaban MID tes/quis
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan soal dan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
86
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:1. Jawablah dengan berurutan. 2. Dilarang menggunakan TIP-EX dan CORETAN MAKSIMAL 5 KALI.3. Tidak ada perbaikan.
2. Essay Terbatas
a. Apa yang dimaksud dengan demokrasi ?
b. Jelaskan apa yang menjadi ide dasar dan hakekat demokrasi?
c. Uraikan ciri-ciri dari sistem demokrasi !
d. Uraikan perbedaan pelaksanaan demokrasi yang pernah berlaku NKRI !
3. Objektif 3 Bentuk
Pilihan Ganda
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
87
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
1. Demokrasi yang mengikutsertakan secara langsung rakyat dalam proses
pengambilan keputusan untuk menjalankan pemerintahan adalah …
a. Demokrasi perwakilan
b. Demokrasi langsung
c. Demokrasi rakyat
d. Demokrasi sederhana
2. Meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap penting dan mendasar
adalah …
a. Referendum konsultatif
b. Referendum wajib
c. Referendum tidak wajib
d. Referendum
3. Demokrasi terpimpin dan demokrasi tengah termasuk kedalam jenis …
a. Demokrasi timur
b. Demokrasi semu
c. Demokrasi liberal
d. Demokrasi kapitalis
4. Demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu adalah …
a. Demokrasi timur
b. Demokrasi semu
c. Demokrasi liberal
d. Demokrasi kapitalis
5. Demokrasi yang didasarkan pada kemenangan yang dipengaruhi oleh materi
untuk menguasai opini publik …
a. Demokrasi timur
b. Demokrasi semu
c. Demokrasi liberal
d. Demokrasi kapitalis
Jawaban singkat
1. Demokrasi berasal dari kata … dan … yang artinya …
2. Demokrasi menurut Hans Kelsen adalah …
3. Demokrasi liberal adalah …
4. Demokrasi timur adalah …
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
88
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
5. Demokrasi Pancasila adalah …
Menjodohkan
A B
a. Hak yang diwakilkan melalui pemilu a. Demokrasi sederhana
b. Demokrasi yang terjadi di desa b. Demokrasi timur
c. Penguasa berhak penuh untuk membenahi
keadaan yang salah.
c. Demokrasi parlementer
d. DPR lebih kuat dari pemerintah d. Demokrasi presidensiil
e. Demokrasi yang tercermin dalam konstitusi
NKRI
e. Demokrasi Perwakilan
F. Tindak Lanjut
G. Daftar Tilik Penampilan
H. Daftar Pustaka
Budiyanto. 1998. Dasar-Dasar Tata Negara Untuk SMU Kelas 3. Erlangga. Jakarta
Basrie,Chaidir, dkk. 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian “ Pendidikan Kewarganegaraan”, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan. Jakarta
Pasha,Mustafa Kamal. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan.Citra Karsa Mandiri. Yogyakarta
Rahayu,Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Grasindo. Jakarta
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta
BAB VI
HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW
A. Pendahuluan
Rule of Law atau Rechsstaat (negara hukum) adalah konsep yang
bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19
dan ke-20. Ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
89
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
manusia dan legalitas hukum. Dengan demikian, negara hukum sangat berkaitan
dengan hak asasi manusia yang oleh karenanya negara hukum bertanggung jawab
atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya.
Pembelajaran dan pemahaman pada bab ini dimulai pemahaman tentang
HAM menurut aturan hukum yang berlaku , peradilan HAM menurut aturan
hukum yang berlaku dan Rule Of Law.
Manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mengerti, memahami,
mendalami dan menghayati serta mampu menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia
dan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, setelah mempelajari dan memahami
bab ini, diharapkan peserta didik memiliki 3 kemampuan dibawah ini :
1. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia
2. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang peradilan HAM
menurut aturan hukum yang berlaku
3. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang Rule of Law
Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan hasil tes tertulis terhadap 3
kemampuan di atas dimana penilaian tertinggi adalah A.
B. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
a. Tim ICCE UIN (2003:200) mengartikan Hak Asasi Manusia sebagai hak
yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental
sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau.
b. Berdasarkan UU No.39/1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan
YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang
demi kepentingan serta perlindungan berkat dan martabat manusia.
c. Franz Magnis-Suseno seperti yang dikutip oleh Bambang Suteng, dkk
(2007:74-76) membedakan HAM ke dalam empat macam, yaitu:
1) Hak asasi negatif atau liberal, yaitu hak asasi yang pada dasarnya
menuntut agar kemandirian setiap orang atas dirinya sendiri dihormati
oleh orang lain.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
90
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Contohnya : hak atas hidup, hak atas keutuhan jasmani, hak atas
kebebasan bergerak, hak atas kebebasan memilij jodoh, hak
perlindungan atas hak milik, hak untuk mengurus rumah tangga
sendiri, hak kebebasan beragama, hak kebebasan untuk mengikuti
suara hati, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak
kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, hak kebebasan berpikir,
dsb.
2) Hak asasi aktif atau demokratis, yaitu hak asasi yang menyatakan
bahwa setiap orang memiliki hak turut-serta menentukan arah
perkembangan masyarakat tempat ia hidup.
Contohnya : hak memilih wakil rakyat dalam pemerintahan, hak
mengontrol pemerintahan, hak menyatakan pendapat, hak kebebasan
pers dan hak membentuk perkumpulan politik.
3) Hak asasi positif, yaitu hak asasi yang pada dasarnya menuntut
prestasi-prestasi tertentu dari negara.
Contohnya: hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan
hukum, hak memperoleh perlakuan yang sama di depan umum. Hak
atas kewarganegaraan, hak untuk memperoleh keadilan di muka
umum, hak agar negara memproses pelanggaran terhadap hak yang
dimiliki seseorang.
4) Hak asasi sosial, yaitu hak asasi yang pada dasarnya merupakan hak
warga negara untuk memperoleh keadilan di bidang ekonomi dan
budaya.
Contohnya : hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas
tempat dan jenis pekerjaan, hak atas upah yang wajar, hak atas
perlindungan terhadap pengangguran, hak untuk membentuk serikat
pekerja yang bebas, hak atas pendidikan, hak untuk ikut serta dalam
kehidupan budaya masyarakat.
2. Hak Asasi, Kewajiban Dasar Manusia Serta Pembatasan dan Larangan
Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
a. Hak asasi yang dimiliki oleh seorang manusia meliputi :
1) Hak untuk hidup (Pasal 28 A)
2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan ( Pasal 28 B)
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
91
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3) Hak mengembangkan diri (Pasal 28 C dan Pasl 28 I (3))
4) Hak memperoleh keadilan (Pasal 28 D (1),Pasal 28 H (2),Pasal 28 I (1)
dan (2))
5) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 28 D (2),(4), Pasal 28 E,F)
6) Hak atas rasa aman (Pasal 28 G (1),(2))
7) Hak atas kesejahteraan (Pasal 28 H (1),(3) dan (4))
8) Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 28 D (3))
9) Hak anak, yaitu :
a) Hak mendapat perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat
dan negara
b) Hak untuk diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan
c) Hak untuk mendapat nama dan status kewarganegaraan
d) Hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran, khusus anak
cacat berhak mendapat bantuan biaya
e) Hak untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir dan berekspresi
sesuai dengan kemampuannya dibawah bimbingan orang tua/wali
f) Hak untuk mengetahui asal usulnya
g) Hak untuk dapat diangkat anak berdasarkan putusan pengadilan
h) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
i) Hak untuk tidak dipisahkan dengan orang tuanya dengan paksaan
j) Hak untuk istirahat, bergaul, berkreasi sesuai dengan minat dan
bakatnya
k) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
l) Hak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa, kerusuhan
dan peristiwa lainnya yang berunsur kekerasan
m) Hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan ekspolitasi
ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya
n) Hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi seks,
penculikan, perdagangan anak dan narkoba
o) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan dan
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
p) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan hukuman seumur
hidup
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
92
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
q) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya. Pidana penjara adalah
ultimum remedium
r) Hak untuk memperoleh bantuan hukum, membela diri dan
mendapat keadilan di depan pengadilan
10) Hak wanita, yaitu :
a) Hak untuk dipilih dalam sistem ketatanegaraan RI
b) Hak untuk menikah dengan warga asing tanpa kehilangan
kewarganegaraan Indonesia
c) Hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran disegala bidang
d) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pekerjaan sesuai dengan
peraturan yang berlaku
e) Hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan
profesinya
f) Hak khusus yang melekat karena fungsi reproduksinya, dijamin
dan dilindungi oleh hukum
g) Hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri (wanita dewasa)
kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya
h) Selama berstatus istri memiliki hak dan kewajiban yang sama
dengan suami dan setelah bercerai memiliki hak dan kewajiban
yang sama dengan suami dalam hal urusan anak-anak
i) Setelah bercerai, istri memiliki hak yang sama atas harta bersama
tanpa mengurangi hak anak
b. Kewajiban dasar yang melekat pada diri manusia meliputi :
1) Setiap orang yang ada di wilayah RI wajib patuh pada peraturan,
hukum tidak tertulis dan hukum internasional tentang HAM
2) Setiap WNI wajib ikut bela negara
3) Wajib menghormati hak asasi manusia secara timbal balik, moral, etika
dan tatatertib kehidupan berbangsa dan bernegara
4) Wajib tunduk kepada pembatasan kebebasan yang telah ditetapkan
berdasarkan peraturan yang berlaku
c. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah terhadap Hak asasi
Manusia adalah :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
93
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
1) Berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati HAM sesuai
dengan peraturan yang berlaku, meliputi : ipoleksosbudhankam dan
bidang lainnya
2) Melindungi HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi :
ipoleksosbudhankam dan bidang lainnya
3) menegakkan HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi :
ipoleksosbudhankam dan bidang lainnya
4) memajukan HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi :
ipoleksosbudhankam dan bidang lainnya
d. Pembatasan dan larangan terhadap HAM meliputi:
1) Pembatasan
Hak dan kebebasan yang diatur dalam UU ini hanya dapat dibatasi
oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan
dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain,
kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum
2) Larangan
Tidak satupun ketentuannya boleh diartikan bahwa pemerintah, partai,
golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau
menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam UU ini.
3. Sejarah Munculnya Hak Asasi Manusia di Pentas Hubungan Internasional
dan Nasional
a. Sejarah munculnya HAM di Pentas Hubungan Internasional.
1) Latar Belakang munculnya HAM.
Chaidir Basrie, dkk (2002:184) menguraikan sejarah tersebut sebagai
berikut :
Sebelum berakhirnya Perang Dunia I (1917), dilontarkan semboyan
baru yaitu hak rakyat menentukan nasib sendiri
Setelah usainya Perang Dunia II kedudukan pribadi manusia
memperoleh pengakuan yang lebih luas dan kokoh dalam hubungan
internasional tercantum dalam piagam PBB. Dalam piagam PBB
tersebut memuat tiga gagasan utama, yaitu :
Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri
Hak asasi manusia
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
94
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Perdamaian dunia
Pada tahun 1948 telah diproklamirkan Deklarasi Universal tentang
hak asasi manusia ( Universal Declaration of Human Right) yang di
dalamnya memuat 4 gagasan yaitu :
Hak- hak pribadi
Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungan dengan
kelompok sosial di mana ia ikut serta
Hak kebebasan sipil dan hak pilih
Hak-hak berkenaan dengan hak-hak ekonomi politik
2) Perkembangan Konsep Hukum Internasional Tentang HAM
Budiyanto (1998:56-57) menyebutkan bahwa konsep hukum
internasional tentang HAM dimulai sekitar tahun 1215 dengan
dikeluarkannya Magna Charta di Inggris disusul dengan Habeas Corpus
Act ( 1679) dan Bill Of Rights (1689) di Britania Raya, Declaration of
Independece (1776) di Amerika, Declaration des Droits de L’homme et
Du Citoyen (1789) di Prancis, Right of Determination (1918), Atlantic
Charter (1941).
Perhatian dunia internasional terhadap HAM tampak meningkat
setelah PD II(1939-1945) akibat adanya korban dalam peristiwa penistaan
terhadap nilai kemanusiaan. Kedudukan pribadi manusia memperoleh
pengakuan yang lebih luas dan kokoh dalam hubungan internasional
tercantum dalam piagam PBB. Chaidir Basrie,dkk (2002:184)
menyebutkan bahwa dalam piagam PBB tersebut memuat tiga gagasan
utama, yaitu :
Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri
Hak asasi manusia
Perdamaian dunia
Akhirnya, konsep hukum internasional tentang HAM ditegaskan pada
tahun 1948 dalam Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of
Human Right) yang menjadi dasar hukum internasional bagi persoalan
HAM yang memuat 4 gagasan utama yaitu:
Hak- hak pribadi
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
95
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungan dengan
kelompok sosial di mana ia ikut serta
Hak kebebasan sipil dan hak pilih
Hak-hak berkenaan dengan hak-hak ekonomi politik
Selanjutnya diperkuat dengan dikeluarkannya Covenants on Human
Rights (1966) oleh PBB. Budiyanto (1998) menyebutkan bahwa isi
Covenants tersebut antara lain :
The International on Civil and Political Right ( memuat hak-hak
sipil dan hak-hak politik (persamaan pria dan wanita))
Optional Protocol ( adanya kemungkinan seorang warganegara
yang mengadukan pelanggaran hak asasi kepada The Human
Rights Committee PBB setelah melalui upaya pengadilan di
negaranya
The International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rihgts (berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi
ekonomi, sosial dan budaya
Silvana (2006:36) menambahkan bahwa persoalan HAM dunia
diselesaikan dengan dibentuknya peradilan internasional yang hendak
mengadili kejahatan perang. Lembaga bernama Internasional Criminal
Court mulai bekerja tahun 2002, mengadili kejahatan perang, pembersihan
etnik(genosida) dan kejahatan kemanusiaan.
Proses peradilan HAM Internasional dimulai dengan dibentuknya
Komisi PBB untuk HAM ( The United Nations Comission on Human
Right) yang awalnya terdiri dari 18 negara kemudian sekarang 43 negara
dan Indonesia menjadi anggota komisi ini pada tahun 1991.
b. Sejarah munculnya HAM di Pentas Nasional
1) Latar belakang munculnya HAM
Bambang Suteng, dkk (2007:84) menceritakan sejarah tersebut
sebagai berikut :
Sebetulnya HAM sudah sejak lama dikenal di Indonesia yaitu sejak
abad ke 15. Hal ini dibuktikan dengan beberapa temuan antara lain:
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
96
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
HAM telah ditulis dalam kitab-kitab adat Bugis Kuno
(Lontara) yang antara lain ditulis tentang hak hidup dan hak
kebebasan.
Di Minangkabau, sejak dulu telah dikenal hak untuk protes
terhadap kebijakan yang tidak adil yang dikeluarkan oleh raja
(hak untuk melakukan pembangkangan/ Rights to Dissent-
ps.19 UDHR) dan hak untuk meninggalkan tempat tinggal (hak
untuk bebas bergerak/ Rights to Freedom of Movement-ps.13
UDHR).
Di Jawa telah dikenal hak untuk tinggal di wilayah lain sebagai
protes kepada pejabat dan hak untuk protes kepada penguasa.
Meskipun HAM sudah dikenal sejak dulu, pemikiran modern
tentang HAM di Indonesia muncul pada abad ke 19 dimana Raden
Ajeng Kartini adalah orang pertama yang menuliskan pemikiran
modern tentang HAM dalam surat-suratnya.
Pemikiran modern tentang HAM mulai berkembang dalam Sidang
BPUPKI, dimana Mohammad Hatta, Mohammad Yamin dan
Sukirman adalah tokoh yang paling gigih membela agar HAM
diatur dalam UUD 1945.
2) Perkembangan Konsep Hukum Nasional Tentang HAM
Bambang Suteng,dkk (2007:84-85) menguraikan bahwa
perkembangan konsep hukum Nasional tentang HAM diawali pada
Sidang BPUPKI dimana meskipun sedikit, konsep tentang HAM diatur
dalam UUD 1945.
Selanjutnya, konsep tentang HAM mengalami perkembangan yang
lebih luas dan diatur secara menyeluruh dalam Konstitusi RIS dan
UUD 1950. Namun kedua konstitusi ini hanya berlaku sebentar saja
dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
memberlakukan kembali UUD 1945.
Pelaksanaan HAM berdasarkan UUD 1945 jauh dari memuaskan.
Hal ini terjadi karena HAM dianggap sebagai pemikiran barat (paham
liberal) yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Setelah
memasuki masa reformasi, konsep HAM kembali berkembang pesat.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
97
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Hal ini terbukti dengan lahirnya konsep baru tentang HAM di
Indonesia, antara lain:
UUD 1945 hasil amandemen
TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM
UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM
UU N0. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Ratifikasi (pengesahan perjanjian-perjanjian oleh DPR)
undang-undang , yaitu :
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi dan
Budaya (ICESCR) menjadi UU No.11 Tahun 2005
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(ICCPR) menjadi UU No. 12 Tahun 2005
Beberapa perundang-undangan di atas merupakan pintu pembuka
bagi tahap perkembangan konsep HAM selanjutnya yaitu penataan
aturan secara konsisten. Pada tahap ini ditandai dengan 3 hal berikut
yaitu :
perkembangan konsep HAM yang ditandai dengan mulai
tumbuh kesadaran penghormatan dan penegakan HAM baik
oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.
Konsep HAM berkembang menjadi suatu kebutuhan dasar
manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati dan dilindungi
oleh setiap manusia.
Penataan aturan tentang HAM harus memenuhi 2 syarat yaitu :
Demokrasi dan supremasi (kekuasaan tertinggi ada pada)
hukum
HAM sebagai tatanan sosial yaitu pengakuan masyarakat
terhadap pentingnya nilai-nilai HAM dalam tatanan
sosial, politik, ekonomi yang hidup.
4. Beberapa Produk Hukum Nasional yang penting mengenai Hak Asasi
Manusia
Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan RI terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan
perlindungan HAM. Pengaturan HAM tersebut adalah sebagai berikut :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
98
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pengaturan dalam UUD 1945
1) Pasal 26 tentang siapa yang dimaksud dengan warganegara.
Warganegara adalah Orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang –
orang bangsa lain ( misal : peranakan belanda, peranakan tionghoa,
peranakan arab ) yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui
Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI yang
disahkan dengan UU sebagai warganegara.
2) Pasal 27(1) tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan.
3) Pasal 27 (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
4) Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
5) Pasal 29 tentang kemerdekaan memeluk agama
6) Pasal 30 tentang hak dan kewajiban bela negara
7) Pasal 31 tentang hak mendapatkan pengajaran
8) Pasal 32 tentang kebudayaan nasional Indonesia
9) Pasal 33 dan 34 tentang kesejahteraan sosial.
b. Pengaturan HAM dalam TAP MPR
Tertuang dalam TAP MPR No.XVII/1989 tentang Pandangan dan Sikap
Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional
c. Pengaturan HAM dalam UU
1) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2) UU No. 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan,
Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan
Merendahkan Martabat
3) UU No. 8/1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat
4) UU No. 11/1998 tentang Amandemen terhadap UU No.25/1997
tentang Hubungan Perburuhan
5) UU No. 19/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang
Penghapusan Pekerja secara Paksa
6) UU No. 20/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang
Usia Minimum Bagi Pekerja
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
99
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
7) UU No. 21/1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang
Diskriminasi dalam Pekerjaan
8) UU No. 26/1999 tentang Pencabutan UU No. 11/1963 tentang Tindak
Pidana Subversi
9) UU No.29/1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
bentuk Diskriminasi
10)UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
11)UU No. 40/1999 tentang Pers
12)UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM
d. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan
Presiden
1) Perpu No.1/1999 tentang Pengadilan HAM
2) Keppres No. 181/1998 tentang Pendirian Komisi Nasional
Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita
3) Keppres No. 129/1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun
1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen HAM
PBB serta tindak lanjutnya
4) Keppres No. 31/2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya dan
Pengadilan Negeri Makassar
5) Keppres No.5/2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan Keppres
No.96/2001
6) Keppres No. 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan
5. Mengenal Lembaga Perlindungan HAM
Berdasarkan UU No. 39/1999 tentang HAM, Pemerintah wajib
bertanggungjawab melindungi HAM. Dalam rangka mewujudkan kewajiban
tersebut, pemerintah mendirikan Lembaga perlindungan HAM di Indonesia
sebagai berikut :
a. Komisi Nasional HAM
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
100
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bambang Suteng,dkk(2007:88) dan Sri Tutik Cahyaningsih (2007:72-74)
menguraikan secara singkat tentang Komnas HAM sebagai berikut :
1) Berdiri berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993.
Keberadaan lembaga ini diperkuat dengan lahirnya UU No.39 Tahun
1999 tentang HAM yang pengaturannya tertuang pada Pasal 75 s.d
Pasal 99.
2) Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara
lainnya. Berkedudukan di ibukota tetapi dapat memiliki perwakilan
(lembaga bawahan) di daerah. Lembaga bawahan ini secara berkala
memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pusat. Lembaga
bawahan memiliki otonomi untuk menyusun dan melaksanakan
program Komnas HAM.
3) Tujuan pembentukan adalah :
a) Mengembangkan kondisi yang baik bagi pelaksanaan hak asasi
manusai sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB serta
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan
mengembangkan pribadi manusia seutuhnya serta menumbuhkan
kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
4) Fungsi Komisi Nasional HAM adalah :
a) Pelaksana kajian tentang HAM
b) Pelaksana penelitian tentang HAM
c) Pelaksana penyuluhan tentang HAM
d) Media perantara tentang HAM
Keempat fungsi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 22 tugas dan
kewenangan yang diatur dalam Pasal 89 UU No. 39 Tahun 1999.
5) Keanggotan Komisi Nasional HAM , terdiri dari :
Ketua, wakil ketua dan 33 orang anggota.
1 kali masa jabatan, lamanya menjabat 5 tahun
Dipilih oleh DPR atas usulan dari Komisi Nasional HAM dan
diresmikan Presiden
Keanggotaan yang berjumlah 35 orang tersebut berasal dari tokoh
masyarakat yang profesional, berdedikasi dan beintegritas tinggi,
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
101
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
mengahati cita-ita negara hukum dan negara kesejahteraan yang
berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban
dasar manusia.
b. Komda HAM
Sri Tutik Cahyaningsih (2007:74) menyebutkan bahwa lembaga
perlindungan hak asasi manusia juga terdapat di daerah yang dikenal
dengan sebutan Komda HAM ( Komisi Daerah HAM). Beliau
menguraikan keberadaan komisi tersebut sebagai berikut:
1) Bukan lembaga bawahan Komnas HAM
2) Dapat membangun kerjasama dengan Komnas HAM
3) Berkedudukan di provinsi. Dapat membuka perwakilan di kabupaten
atau kotamadya.
4) Keanggotaannya dicalonkan oleh sebuah komite independent,
diputuskan oleh DPR dan diangkat oleh Gubernur.
5) Berwenang untuk mendorong kemajuan dan perlindungan hak asasi
manusia di seluruh daerah (provinsi) yang bersangkutan
c. Komisi Perlindungan Anak Nasional
Sri Tutik Cahyaningsih (2007:74,76) menceritakan tentang keberadaan
lembaga perlindungan khusus anak-anak Indonesia sebagai berikut:
1) Keberadaan komisi ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Dimana pendirian komisi ini didasarkan pada
Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak
Indonesia.
2) Komisi bersifat Independen dan berkedudukan di ibukota.
3) Tujuan pembentukan adalah untuk meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan perlindungan anak-anak Indonesia.
4) Keanggotaannya berjumlah 9 orang yang berasal dari :
Unsur Pemerintah
Tokoh agama
Tokoh masyarakat
Organisasi sosial
Organisasi kemasyarakatan
Organisasi profesi
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
102
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Lembaga swadaya masyarakat
Dunia usaha
Kelompok peduli perlindungan anak
5) Tugas pokoknya sebagai berikut :
Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-
undnagan yang berkaitan dengan perlindungan anak kepada
berbagai pihak (orangtua, pemerintah, masyarakat,dunia usaha dan
kelompok profesi serta pemuka masyarakat)
Melakukan pengumpulan data dan informasi, menerima pengaduan
masyarakat tentang berbagai kasus pelanggaran hak-hak anak
Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak oleh berbagai pihak
(perseorangan , pemerintah atau masyarakat)
d. Polisi Republik Indonesia (Polri)
Sri Tutik Cahyaningsih (2007:76-77) menyebutkan bahwa Polri (Polisi
Republik Indonesia) adalah aparat sipil yang bertugas memberikan
perlindungan atas jiwa, harta benda dan hak-hak asasi warga negara atau
masyarakat Indonesia. Dalam melakukan tugasnya Polri berhak
melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan
atau penindakan). Menyangkut tindakan represif, Polri berstatus sebagai
penyidik. Tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik diatur didalam
KUHAP Pasal 4 dan Pasal 7.
e. Kejaksaan Republik Indonesia
Sri Tutik Cahyaningsih (2007:77) menyebutkan bahwa kejaksaan
berperan sebagai penuntut dari suatu perkara, termasuk perkara
pelanggaran HAM. Tuntutan jaksa didasarkan pada Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Polri sebagai penyidik. Jaksa
berwenang melakukan banding ke pengadilan tinggi jika putusan hakim
dirasa kurang memuaskan.
f. Pengadilan HAM
Sri Tutik Cahyaningsih (2007:77-78) menjelaskan bahwa peradilan
adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman negara yang berfungsi
sebagai penegak hukum dan peraturan perundang-undangan. Peradilan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
103
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Khusus masalah pelanggaran HAM
dapat diselesaikan di Peradilan HAM.
Selanjutnya, Bambang Suteng,dkk (2007:89-90) dan Sri Tutik
Cahyaningsih (2007:77-78) menceritakan tentang keberadaan Pengadilan
HAM sebagai berikut:
1) Keberadaan pengadilan ini diatur oleh UU NO. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM yang diundangkan pada tanggal 23 Nopember 2000
dalam Lembaran Negara No.208 Tahun 2000.
2) Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus uang berada dalam
lingkup Peradilan Umum.
3) Berkedudukan di ibukota dan daerah kabupaten atau kota.
Jika berada di ibukota maka daerah hukumnya meliputi setiap
daerah hukum Pengadilan Negeri yang ada.
Jika berada di daerah kabupaten atau kota maka daerah hukumnya
meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
4) Pengadilan HAM adalah pengadilan yang khusus mengadili
pelanggaran HAM berat. Pasal 7 UU No.39 Tahun 1999 menyebutkan
bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan
a. Kejahatan genosida (Pasal 8 UU No.30 Tahun 1999)
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama
dengan cara :
Membunuh anggota kelompok
Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok
Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya.
Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujun mencegah
kelahiran di dalam kelompok
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
104
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu
ke kelompok lain.
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 9 UU No.30 Tahun 1999)
Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil, berupa :
Pembunuhan
Pemusnahan
Perbudakan
Pengusiran atau pemidahan penduduk secara paksa
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok
hukum internasional
Penyiksaan
Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau
perkumpuan yang didasari persamaan pahakm politil, ras,
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan
lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang
dilarang menurut hukum internasional
Penghilangan orang secara paksa
Kejahatan apartheid (pembedaan ras)
Kekerasan seksual, seperti :
Pemerkosaan
Perbudakan seksual
Pelacuran secara paksa
Pemaksaan kehamilan
Pemandulan atau sterilisasi secara paksa , dll.
5) Hakim pengadilan HAM berjumlah 5 orang terdiri dari 2 orang hakim
pada pengadilan HAM dan 3 orang hakim ad hoc (khusus ditunjuk
untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM)
6) Tugas dan wewenang dari pengadilan HAM adalah sebagai berikut:
Berwenang memeriksa dan menuntut pelanggaran HAM berat
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
105
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran
HAM berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara
RI oleh WNI
Tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran
HAM berat yang dilakukan oleh orang berusia di bawah 18 tahun.
g. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM)
Sri Tutik Cahyaningsih (2007:78) menuliskan bahwa Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) adalah lembaga sosial yang memberikan
pendampingan hukum bagi warga negara yang terdakwa dalam suatu
perkara. Lembaga ini bersifat independen dan juga memberikan bantuan
dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini dikelola secara
mandiri oleh aktivis yang punya kepedulian tinggi untuk penegakkan
hukum.
Selanjutnya, beliau menuliskan juga tentang Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang berfungsi melindungi dan melayani pengaduan
yang menyangkut pelanggaran HAM. Tugasnya adalah memberikan
pendampingan dan investigasi (hanya sebatas pengumpulan fakta) setiap
perkara yang dianggap melanggar HAM. Fakta-fakta yang diperoleh
kemudian diserahkan ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Contoh LSM: 1) Kalyana Mitra yang menangani korban HIV/AIDS
2) WALHI yang peduli terhadap lingkungan
3) Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan)
4) Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
h. Biro konsultasi hukum pada perguruan tinggi
Perguruan tinggi mempunyai fakultas hukum yang berkewajiban
melaksanakan tri darmanya antara lain dengan membentuk biro konsultasi dan
bantuan hukum.
6. Peran Serta Masyarakat , Upaya dan Tantangan Dalam Penegakan HAM
di Indonesia serta Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM di Indonesia.
a. Peran Serta Masyakarat Dalam Penegakan HAM
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
106
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bambang Suteng, dkk (2007:95-97) menyebutkan bahwa maju mundurnya
penegakan HAM sangat tergantung pada tingkat peran serta masyarakat.
Semakin masyarakat aktif berpartisipasi maka kondisi penegakan akan
semakin baik dan demikian sebaliknya. Peran serta masyarakat dalam
penegakan HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :
1) Peran Serta Individual
a) Adalah kesediaan untuk melibatkan diri secara sukarela dalam
proses penegakan HAM.
b) Sangat diperlukan karena penegakan HAM tidak bisa berjalan jika
hanya mengandalkan pemerintah.
c) Partisipasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pilihan
tindakan, antara lain:
Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM di mana pun kita berada
yaitu menghargai dan solider kepada sesama siapapun mereka.
Berusaha memahami berbagai instrumen HAM, dan pada saat
yang tepat serta dengan cara yang tepat berusaha membagikan
pemahaman tersebut kepada kerabat dan warga di sekitar
lingkungan kita.
Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan
kebiakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM, terutama
yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
Melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk
melakukan studi,penyadaran, kampanye, konsultasi dan
advokasi HAM.
Turut serta membangun opini publik melalui media massa
mengenai wacana dan kasus HAM ( menulis surat pembaca,
menulis opini, membuat berita, mengikuti pooling, membuat
spanduk dan stiker, dll).
Bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan nyata
untuk membantu korban penggaran HAM, terutama yang
berada di lingkungan sekitar kita.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
107
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
2) Peran Serta Organisasional
a) Adalah kesediaan untuk melibatkan diri secara aktif dalam
organisasi-organisasi sukarela yang bergerak dalam upaya
penegakan HAM.
b) Umumnya disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
c) Keberadaannya sangat diperlukan untuk mencukupi upaya-upaya
peran serta individual.
d) Bergerak di berbagai bidang menyangkut penegakan HAM,
seperti: 1) Kalyana Mitra yang menangani korban HIV/AIDS
2) WALHI yang peduli terhadap lingkungan
3) Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan)
4) Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
b. Upaya Penegakan HAM
Bambang Suteng,dkk (2007:85-87) menguraikan tentang upaya penegakan
HAM sebagai berikut:
1) adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuat HAM
semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat.
2) Dasar pemikirannya sebagai berikut:
Kenyataan sejarah di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa
HAM seringkali dilecehkan, diingkari bahkan secara sistematis
dilanggar oleh penguasa dan berbagai pihka yang merasa berkuasa.
HAM merupakan ukuran tertinggi bagi keberhasilan pembangunan
suatu bangsa. Semakin suatu bangsa menghormati HAM
masyarakatnya pun akan semakin merasakan keadilan dan
kesejahteraan.
Kondisi HAM suatu negara merupakan salah satu ukuran penting
yang menentukan kehormatan negara tersebut di mata masyarakat
internasional. Negara yang tidak mengindahkan HAM akan
dikucilkan dan akan menerima sanksi yang dapat merugikan
kepentingan nasionalnya.
3) Ada 2 macam upaya pendekatan, yaitu :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
108
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pencegahan, bentuk upayanya sebagai berikut:
Penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap.
Penciptaan lembaa-lembaga pemantau dan pengawas
pelaksanaan HAM. Bisa bersifat independen (Komnas HAM)
dan bersifat inisiatif masyarakat (LSM yang bergerak di bidang
pemantauan HAM)
Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga
peradilan HAM
Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui
keluarga, sekolah dan masyarakat.
Penindakan, bentuk upayanya sebagai berikut:
Pelayanan, konsultasim pendapingan dan advokasi bagi
masyarakat yang menghadapi kasus HAM.
Penerimaan pengaduan korban pelanggaran HAM.
Investigasi yaitu pencarian data, informasi dan fakta ang
berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut
diduga merupakan pelanggaran HAM.
Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi
(perantara), konsiliasi (pemufakatan) dan penilaian ahli. (Tugas
Komnas HAM)
Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses
peradilan di pengadilan HAM.
c. Tantangan Dalam Penegakan HAM
Bambang Suteng,dkk (2007:92-93) menyebutkan bahwa tantangan dalam
penegakan HAM dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
1) Tantangan utama, terdiri dari :
Belum tercipta pemerintahan yang memiliki komitmen kuat
terhadap upaya penegakan HAM dan mampu mekasnakan
kebijakan HAM secara efektif seperti yang diamanatkan oleh
konstitusi.
Masih lemahnya kekuatan masyarakat yang mempu menekan
pemerintah secara demokratis, sehingga pemerintah bersedia
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
109
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
bersikap lebih peduli dan serius dalam menjalankan agenda
penegakan HAM.
2) Tantangan di masa mendatang, terdiri dari :
Ada sebagaian warga masyarakat dan aparat pemerintah yang masi
berpandangan bahwa HAM merupakan produk budaya barat yang
individualistik dan tidak sesuai dengan budaya timur.
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat
pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum.
Perhatian masyarakat dan media massa lebih terarah pada
persoalan korupsi, terorisme dan pemulihan ekonomi daripada
kasus pelanggaran HAM
Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai
kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di
antara mereka.
Desentralisasi yang tidak diikuti dengan menguatnya
profesionalitas birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah
potensial memunculkan berbagai pelanggaran HAM pada tingkat
lokal.
Masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan
dan diskriminasi sistematis terhadap kaum perempuan ataupun
kelompok masyarakat yang dianggap minoritas.
Berbagai ketidakadilan masa lampau telah menyebabkan luka batin
dan dendam antarkelompok masyarakat tanpa terjadi rekonsiliasi
sejati.
Terjadinya komersialisasi media massa yang berkaibat pada
semakin minimnya keterlibatan media massa dalam pemuatan
laporan investigative mengenai HAM dan pembentukan opini
untuk mempromosikan HAM.
d. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM di Indonesia
Sri Tutik Cahyaningsi (2007:80-82) mengelompokkan bentuk pelanggaran
HAM ke dalam 4 kelompok, yaitu:
1) Pelanggaran HAM yang dilakukan negara, contohnya :
a) Menangkap seseorang yang mengkritik kebijakan presiden.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
110
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
b) Membredel atau mencabut surat izin usaha sebuah surat kabar yang
memuat berita tentang dugaan korupsi yang dilakukan pejabat
negara
c) Melarang warga negara untuk beraktivitas politik seperti
membentuk partai politik.
d) Membubarkan sebuah demonstrasi damai dengan cara kekerasan
seperti menembak dengan peluru tajam.
e) Membiarkan terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat.
f) Mengeluarkan kebiakan yang diskriminatif, misalnya kebijakan
ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pihak pengusaha
daripada tenaga kerja.
g) Melakukan penggusuran rumah rakyat secara paksa tanpa
peringatan terlebih dahulu.
2) Pelanggaran HAM yang dilakukan masyarakat, contohnya:
a) Menutup secara paksa sekolah-sekolah yang dikelola sebuah etnis
tertentu.
b) Membakar atau menghancurkan rumah ibadat sebuah agama
tertentu.
c) Membuat kerusuhan anti etnis tertentu.
d) Mengusir kelompok agama atau etnis tertentu secara paksa.
e) Menyerang kelompok partai politik lain yang sedang berkampanye.
f) Melakukan tindakan main hakim sendiri, misalnya membunuh
seorang pencuri yang tertangkap.
g) Melakukan pelecehan seksual terhadap kaum wanita.
h) Menipu para pemudik untuk kemudian dijadikan pekerja seksual.
i) Membiarkan terjadinya sebuah pelanggaran HAM.
3) Pelanggaran HAM yang terjadi dalam rumah tangga, contohnya:
a) Memaksakan kehendak dengan cara memukul istri, suami atau
anak.
b) Mengintimidasi istri, suami atau anak yang dapat menyebabkan
gangguan psikis.
c) Memaksa istri, suami atau anak untuk menjual diri agar
mendapatkan uang.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
111
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
d) Menelantarakan keluarga, misalnya tidak memberi makan atau
nafkah.
e) Membiarkan istri,suami atau anak sakit tanpa ada upaya mencari
kesembuhan.
f) Memaksa anak untuk mengambil bidang tertentu yang tidak
diminatinya.
4) Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak-anak, contohnya:
a) Memperjualbelikan anak-anak.
b) Memperjakan anak-anak, misalnya memaksa anak-anak untuk
mengamen, berjualan koran atau menjadi buruh.
c) Melarang anak-anak untuk bersekolah.
d) Melarang anak-anak untuk bermain bersama teman-temannya.
e) Memaksa anak-anak untuk menjadi pekerja seks.
B. Rule of Law
1. Pengertian
Winarno (2007:120) menuliskan bahwa Rule of Law adalah istilah yang
diberikan oleh para ahli hukum beraliran Anglo Saxon untuk menyebut negara
hukum. Lebih lanjut, Winarno (2007:117) menyebutkan bahwa negara hukum
adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya di dasarkan atas hukum. Di
dalamnya, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan apapun
harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Prinsip-prinsip Rule of Law
Kaelan dan A. Zubaidi (2007:97) menyebutkan prinsip-prinsip Rule of
Law sebagai berikut :
a. Supremasi aturan-aturan hukum yaitu tidak ada kekuasaan sewenang-wenang
dalam arti seseorang hanya boleh dihukum apabila memang melanggar
hukum.
b. Kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat
biasa maupun pejabat negara.
c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-
keputusan pengadilan.
3. Bentuk Rule of Law berdasarkan UUD 1945
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
112
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
a. Negara hukum formal
1. Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
2. Berperan sebagai penjaga malam menjaga jangan sampai terjadi
pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum.
b. Negara hukum material
Ciri – ciri negara hukum material :
1. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
2. Diakuinya HAM dan dituangkan kedalam konstitusi dan UU.
3. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah.
4. Adanya peradialn yang bebas dan merdeka
5. Pasal 27
6. Adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan
E. Latihan-Latihan
1. Lembar Kerja (Job Sheet)
Formulir No. 1Ringkasan Pemahaman Materi
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan pemahaman Saudara mengenai materi yang dibahas hari ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
113
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sehari setelah perkuliahan.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Formulir No. 2Lembar Jawaban Tugas
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
114
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen pada perkuliahan yang akan
datang.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Formulir No. 3Hasil Diskusi Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..Kelompok :……………………………………………………………..Ketua :……………………………………………………………..Anggota :1. …………………………………………………………. 2. …………………………………………………………
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
115
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3. ………………………………………………………… 4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. …………………………………………………………
Tuliskan hasil diskusi kelompok saudara pada formulir ini!
Formulir No. 4Lembar Penilaian Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Ketua Kelompok :……………………………………………………………..
Isilah kotak yang ada dalam table di bawah ini dengan tanda √ sesuai dengan penilaian anda tentang partisipasi anggota lain dan anda sendiri dalam proses kegiatan kelompok serta dalam menyelesaikan tugas. 0 tidak datang dan tidak menyelesaikan tugas 40 tidak datang, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya 50 hadir, tapi tidak berpartisipasi dan tidak menyelesaikan tugasnya
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
116
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
60 hadir, berpartisipasi dan menyelesaikan tugas sekedarnya 70 hadir, berpartsipasi aktif dan kooperatif, tapi menyelesaikan tugas
sekedarnya. 80 hadir, berpartisipasi aktif dan kooperatif serta menyelesaikan tugas
dengan baik. 90 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap.100 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap serta mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam kelompok.
Nama Anggota Kelompok
0 40 50 60 70 80 90 100 Keterangan
Catatan:Tidak ada nilai yang sama untuk lebih dari 3 orang(Pengisian formulir ini rahasia&langsung serahkan kepada dosen)
Formulir No. 5Lembar Jawaban MID tes/quis
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan soal dan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
117
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Catatan:1. Jawablah dengan berurutan. 2. Dilarang menggunakan TIP-EX dan CORETAN MAKSIMAL 5 KALI.3. Tidak ada perbaikan.
2. Essay Terbatas
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
118
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
Nenek Marsinah Ingin Tahu Pembunuh Cucunya
119
Ny.Puirah, nenek almarhumah Marsinah, pejuang buruh yang tewas dianiaya tahun 1993 silam, ingin mengetahui siapa pembunuh cucunya, dan apa salah cucunya itu hingga tewas terbunuh. “ Saya merawat dia dari umur dua tahun sampai luus SMA. Dia pergi cari kerja ke Surabaya, pulang-pulang sudah jadi mayat. Saya ingin tahu siapa yang tega membunuh cucuku,” kata wanita renta itu dalam bahasa Jawa Timuran dengan lafal sudah kurang jelas. “Saya tak tahu apa sebabnya dia dibunuh, lalu siapa pelakunya,” lanjut Puirah, yang sudah jauh kehilangan daya pendengaran itu. Ia mengatakan, mendengar cucunya membantu kawan-kawan kerjanya di pabrik untuk mendapat kenaikan gaji.”Dia bela kawan-kawannya sampai ketemu gubernur sehingga gaji bisa naik,” kata Puirah berulangkali menyebut-nyebut kata “pabrik”, merujuk pada tempat kegiatan cucunya setelah pergi mencari kerja ke Surabaya. Marsinah tewas setelah aktif dalam memperjuangkan tuntutan rekan-rekan kerjanya di pabrik PT CPS, Porong, Sidoarjo,Jawa Timur. Jenazahnya ditemukan 9 Mei 1993 di Hutan Wilangan, Nganjuk, sekitar 200 km dari tempatnya bekerja. Kisah tewasnya gadis dari Desa Nglundo berawal dari aksi 18 buruh CPS. Hari itu 3 Mei 1993, mereka mencegah teman-temannya bekerja. Keesokan harinya, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp. 1.700 per hari menjadi Rp. 2.250 sesuai dengan Keputusan Menaker No.50/92 tentang UMR. Tunjangan tetap Rp. 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Pada 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut untuk rasa, dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dtuduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Empat hari kemudian, 9 Mei,mayatnya ditemukan di pinggiran hutan jati Wilangan. Jasadnya ditemukan dengan tanda-tanda penyiksaan berat. Hasil penyidikan polisi ketika itu menyebutkan, seorang pekerja di bagian kontrol CPS menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan mobil Suzuki Carry putih ke rumah Yudi. Di pengadilan, Yudi divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar empat hingga 12 tahun, namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, kasasi di Mahkamah Agung, mereka dinyatakan bebas murni. Setelah kematiannya, Marsinah menerima anugerah HAM “Yap Thiam Hien” (Februari 1993) dan gelar “Pahlawan Pekerja Indonesia” dalam rapat kerja nasional II Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Selain itu juga penetapan tanggal penemuan jenazahnya di pos jaga hutan jati Wilangan, Nganjuk, 9 Mei 1993 sebagai Hari Solidaritas Buruh.
Sumber: www.Gatra.com, 31 Agustus 2004 (dengan pengubahan) dikutip oleh Sri Tutik Cahyaningsih dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII, 2007, Esis, Jakarta.
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
Komnas HAM Akan Panggil Korban Kerusuhan Mei
120
Mulai Senin pekan depan, Tim penyelidik Kasus Kerusuhan Mei 1998 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil sejumlah korban dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengumpulan bukti dan saksi kasus yang diduga kuat mengandung unsur pelanggaran HAM.Wakil Ketua Komnas HAM dan Ketua Tim Penyelidik Kasus Mei 1998 Salahudin Wahid mengungkap hal ini di kantornya, di Jakarta, Rabu (5/2).
“Mulai Senin depan, secara marathon kami akakn mewawancarai korban kerusuhan dan pada tanggal 20 Februari akan bertemu dengan anggota TGPF seperti Marzuki Usman, Panda Nababan, Hermawan Sulistyo, Romo Sandyawan dan Rosita Noor,” ungkapnya. Dari pertemuan tersebut, Komnas HAM berharap bisa mendapat sejumah data yang belum dipublikasikan TGPF.Dalam pertemuan tim penyidik Komnas HAM yang berlangsung dari pukul 13.30 sampai pukul 15.30 itu, hadir antara lain Hasto Atmojo Suroyo, Ester Jusuf Purba, Romo Sandyawan dan Orin Rahman.
Tanggal 4-5 November 2002, Rapat Pleno Komnas HAM menugaskan Salahuddin membentuk tim pengkajian dokumen-dokumen TGPF yang hasilnya dilaporkan kembali kepada rapat pleno Komnas HAM bulan Desember lalu. Anggota tim pengjaian ini antara lain MM Billah, Chandra Setiawan dan Hasto Atmojo Suroyo. Dalam laporan disebutkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus Kerusuhan Mei 1998. Rapat pleno kemudian memutuskan untuk membentuk tim penyelidik yang diketuai oleh Salahuddin. Tim ini bertujuan mengumpulkan bukti dan saksi lebih banyak sebagai dasar pembentuk tim Ad Hoc seperti diamanatkan UU No.26 tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.Sumber: Kompas, 6 Februari 2003 dikutip oleh Tim Grasindo dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas I, 2005, Grasindo, Jakarta.
Pertanyaan:a. Berdasarkan kedua kasus di atas, apa pendapat saudara mengenai
mengapa hak asasi manusia layak diperjuangkan ?
b. Apa saja bentuk hak asasi manusia secara umum dan berdasarkan UU
No.39/1999? Jelaskan !
c. Hak asasi manusia perlu dilindungi. Berdasarkan UU No.39/1999 , apa
saja lembaga yang dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia?
Jelaskan.
d. Kapankah suatu perbuatan dikatakan melanggar hak asasi manusia?
e. Apa saja bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam
kedua kasus di atas dan menurut aturan hukum yang berlaku?
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
f. Siapa saja yang tergolong dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia ?
g. Bagaimanakah penyelesaian terhadap pelanggaraan hak asasi manusia yang
terjadi dalam kedua kasus di atas dan menurut aturan hukum yang berlaku?
3. Objektif 3 Bentuk
Pilihan Ganda
1. Hak asasi yang yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak turut-serta
menentukan arah perkembangan masyarakat tempat ia hidup adalah …
a. Hak asasi liberal
b. Hak asasi demokratis
c. Hak asasi positif
d. Hak asasi sosial
2. Deklarasi Universal HAM disah-kan pada tahun …
a. 1948
b. 1941
c. 1984
d. 1918
3. Fungsi Komisi Nasional HAM adalah sebagai berikut, kecuali…
a. Pelaksana kajian tentang HAM
b. Pelaksana penyuluhan tentang HAM
c. Pelaksana penelitian tentang HAM
d. Pelaksana penyelesaian tentang HAM
4. Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam …
a. UU N0. 39 Tahun 2000
b. UU No. 39 Tahun 1999
c. UU No.26 Tahun 2000
d. UU No. 26 Tahun 1999
Jawaban singkat
1. Negara yang penyelenggaraan kekuasaan didasarkan atas hukum disebut …
2. UU No.39 Tahun 1999 Pasal 7 menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat
ada 2 yaitu … adalah… dan … adalah …
3. Polri dalam rangka menegakkan HAM dapat melakukan 2 hal yaitu …
adalah… dan … adalah…
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
121
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Menjodohkan
A B
1. Komisi Perlindungan Anak Nasional diatur
dalam…
a. Kemanusiaan
2. Kekerasan seksual tergolong kejahatan … b. UU No. 39 Tahun 1999
3. Komisi Nasional HAM diatur dalam … c. genosida
4. Pemusnahan seluruh/sebagai kelompok
SARA tergolong kejahatan…
d. UU No. 23 Tahun 2002
F. Tindak Lanjut
G. Daftar Tilik Penampilan
H. Daftar Pustaka
Budiyanto. 1998. Dasar-Dasar Tata Negara Untuk SMU Kelas 3. Erlangga. Jakarta
Bambang Suteng dkk. 2007.Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X. Erlangga. Jakarta
Chaidir Basrie dkk. 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian “ Pendidikan Kewarganegaraan”, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan. Jakarta
Kaelan & A.Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Paradigma. Yogyakarta
Silvana. 2006. Bahan Ajar Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya (tidak dipublikasikan)
Sri Tutik Cahyaningsih. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VII. Esis. Jakarta
Tim ICCE UIN. 2003. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Prenada Media. Jakarta
UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
122
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
A. Pendahuluan
Negara adalah sesuatu yang absatrak dimana yang tampak adalah unsur-
unsur negara yang salah satunya adalah rakyat. Rakyat yang tiggal diwilah negara
menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari
penduduk suatu negara yang memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukan
warga negara adalah menciptakan hubungan berupa peranan, hak, kewajiban yang
sifatnya timbal balik. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga
negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang
harmonis, konstruktif, produktif dan demokratis. Pada akhirnya hubungan yang
baik antara warga negara dengan negara dapat mendukung kelangsungan hidup
bernegara.
Pembelajaran dan pemahaman pada bab ini dimulai pemahaman tentang
warganegara menurut hukum kewarganegaraan RI yaitu (1)asas penentuan status
kewarganegaraan dan (2) keimigrasian ; Hak dan kewajiban warga negara
menurut hukum kewarganegaraan RI
Manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mengerti, memahami,
mendalami dan menghayati serta mampu menjelaskan tentang warga negara ,
kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara.. Selanjutnya, setelah
mempelajari dan memahami bab ini, diharapkan peserta didik memiliki 3
kemampuan dibawah ini :
1. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang :
a. Asas penentuan status kewarganegaraan dan masalah kewarganegaraan
secara umum
b. Hukum Kewarganegaraan RI
c. Keimigrasian RI
2. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban
warganegara
Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan hasil tes tertulis terhadap 3
kemampuan di atas dimana penilaian tertinggi adalah A.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
123
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
B. Pemahaman tentang warganegara menurut UU No.12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan RI.
1. Pengertian
a. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan
warga negara, yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk
melindungi orang tersebut.
b. Hukum kewarganegaraan adalah aturan-aturan yang mengatur
hubungan antara warga negara dengan negara yang antara lain tertuang
dalam :
1) UUD 1945 yaitu pasal 26, 27 dan 28
2) UU No. 2/1982 tentang Pokok – pokok pertahanan dan keamanan
negara (Bab III) tentang hak dan kewajiban warganegara dalam
pembelaan negara yaitu pasal 18, 19,20
3) UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4) UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Republik Indonesia.
2. Asas-asas untuk menentukan kewarganegaraan
a. Umum
Budiyanto (1998:170) menyatakan bahwa asas kewarganegaraan
adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam
golongan warga negara dari suatu negara. Selanjutnya, Tim ICCE UIN
(2003:75) menguraikan asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut:
1) asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yaitu :
a) Asas Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang menurut daerah atau negara tempat dimana ia dilahirkan.
Asas ini antara lain dianut oleh negara Inggris, Mesir,
Amerika,Perancis, Indonesia.
b) Asas Ius sanguinis adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau
keturunan dari orang yang bersangkutan. Asas ini antara lain dianut
oleh negara RRC, Amerika, Inggris, Perancis, Indonesia, Jepang.
Problem status kewarganegaraan yang dapat timbul dari segi
kelahiran menurut Budiyanto (200 :19-20), yaitu:
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
124
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
a. Apatride adalah seorang penduduk yang sama sekali tidak
mempunyai kewarganegaraan.
Contoh : Seseorang keturunan bangsa A (ius soli) lahir di negara
B (ius sanguinis), maka orang ini tidak memiliki kewarganegaraan
bangsa manapun.
b. Bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua macam
kewarganegaraan sekaligus.
Contoh: Seseorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di
negara A (ius soli), maka orang tersebut memiliki dua
kewarganegaraan.
2) asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan
a) Asas kesatuan hukum didasarkan pada paradigma (kerangka
berpikir) bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti
masyarakat yang mencerminkan kesatuan yang bulat dan harus
tunduk pada hukum yang sama. Dengan demikian memastikan
adanya kewarganegaraan yang sama.
b) Asas persamaan derajat adalah asas yang menentukan bahwa
perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan
masing-masing pihak. Asas ini untuk menghindari adanya
penyelundupan hukum, misalnya : seseorang berkewarganegaraan
asing ingin mendapatkan status kewarganegaraan suatu negara
dengan cara (pura-pura) menikah dengan perempuan di negara
tersebut dan setelah status kewarganegaraan diperoleh maka si istri
diceraikan.
b. Khusus
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak mengenal
kewarganegaraan ganda (bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride).
Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak-anak merupakan
suatu pengecualian. Oleh karena itu asas-asas kewarganegaraan yang
dipergunakan adalah sebagai berikut :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
125
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
1) Umum
a) asas ius sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara
tempat kelahiran.
b) Asas ius soli secara terbatas, asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang
diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang kewarganegaraan.
c) Asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang.
d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang kewarganegaraan.
2) Khusus
a) asas kepentingan nasional
asas yang mengutamakan kepentingan nasional, yang bertekad
mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang
memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.
b) asas perlindungan maksimum
asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan
perlindungan penuh terhadap setiap WNI dalam keadaan apapun
baik di dalam maupun di luar negeri.
c) asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan
asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapat perlakuan
yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
d) asas kebenaran substantif
asas yang menentukan bahwa prosedur pewarganegaraan seseorang
tidak hanya bersifat administratif tetapi juga perlu disertai
substansi (isi pokok) dan syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
126
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
e) asas nondiskriminatif
asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang
berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama dan
golongan, jenis kelamin dan gender.
f) asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM
asas yang dalam segala hal berhubungan dengan warga negara
harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada
umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
g) asas keterbukaan
asas yang menentukan bahwa segala hal yang berhubungan dengan
warga negara harus dilakukan secara terbuka.
h) asas publisitas
asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau
kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara
RI agar masyarakat mengetahuinya.
3. Unsur-Unsur Penentuan Status Kewarganegaraan
Ali (----:604) mengartikan bahwa unsur adalah bahan asal atau bagian
yang penting dalam sesuatu hal. Selanjutnya, Tim ICCE UIN (2003:76-77)
menguraikan unsur-unsur yang harus ada ketika menentukan status
kewarganegaraan seseorang sebagai berikut:
a. Unsur darah keturunan ( ius sanguinis).
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan
kewarganegaraan seseorang.
b. Unsur daerah tempat kelahiran (ius soli).
Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan
orang tersebut. Unsur ini tidak berlaku bagi anggota-anggota korps
diplomatic dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas.
c. Unsur naturalisasi (pewarganegaraan).
Bentuk naturalisasi (pewarganegaraan) ada 2 macam,yaitu :
a. Pewarganegaraan biasa, yaitu
Pewarganegaraan yang diajukan oleh seorang warga negara asing
atau warga negara Indonesia yang telah kehilangan
kewarganegaraannya dan berkeinginan mendapatkan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
127
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
kewarganegaraan Indonesia dimana terlebih dahulu harus
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No.12/2006.
Bentuk pewarganegaraan ini menurut Budiyanto
(1998:170) menimbulkan adanya hak opsi yaitu hak untuk
memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari
suatu negara.
b. Pewarganegaraan istimewa, yaitu
Pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang
warga negara asing atas persetujuan DPR dengan alasan
kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa kepada
negara RI. Warga negara asing tersebut hanya diharuskan
mengucapkan sumpah atau janji setia.
Bentuk pewarganegaraan ini menurut Budiyanto
(1998:170) menimbulkan adanya hak repudiasi yaitu hak untuk
menolak diwarganegarakan oleh suatu negara
Berdasarkan uraian di atas, UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
RI menguraikan bahwa kewarganegaraan RI dapat diperoleh melalui :
Kelahiran
Pengangkatan yaitu pengangkatan anak dibawah usia 5 tahun otomatis
mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya.
Akibat perkawinan
Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi biasa)
Ikut ayah dan ibu
Pemberian kewarganegaraan (naturalisasi istimewa)
4. Akibat pewarganegaraan
Aim Abdulkarim (2007:126) mengatakan bahwa berdasarkan UU No.12
Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, pewarganegaraan dapat
memberikan akibat hukum bagi setiap orang yang menjadi warganegara,
yaitu :
a. Seorang perempuan asing kawin dengan seorang warganegara
Indonesia. Pada umumnya, kewarganegaraan RI yang diperoleh
seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya.
Sebaliknya, jika seorang suami kehilangan kewarganegaraan RI,
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
128
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
dengan sendirinya istrinya pun kehilangan kewarganegaraan itu.(Pasal
19 (1))
b. Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, yang memiliki
hubungan keluarga dengan ayahnya sebelum ayahnya memperoleh
kewarganegaraan RI, turut memperoleh kewarganegaraan RI. (Pasal
21)
c. Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang Ibu berlaku juga terhadap
anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan
ayahnya, jika anak itu belum berumur 18 tahun atau belum menikah.
(Pasal 21)
5. Proses pengajuan pewarganegaraan khususnya di Indonesia diatur
dalam peraturan sebagai berikut :
a. UU No. 3/1946 tentang Warganegara, Penduduk Negara (aturan ini
diperbarharui pada tahun 1985)
b. UU No. 62/1985 tentang Kewarganegaraan RI (aturan ini diperbaharui
kembali pada tahun 1976) jo. Keppres No.13/1980.
c. UU No. 3/1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62/1958 tentang
kewarganegaraan RI (diperbaharui lagi pada tahun 2006)
d. UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan RI
Bagan 2: Proses Pewarganegaraan berdasarkan UU No.12/2006
3 4
4
8 7
5 7
6
2
1
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
129
PRESIDEN
SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN RI
PENGADILAN NEGERI/PERWAKILAN RI DI
LUAR NEGERI
SUMPAH
MELENGKAPI PERSYARATAN
MENTERI KEHAKIMAN
MENELITI KELENGKAPAN PERSYARATAN
SECARAYURIDIS DAN MENERUSKAN PERMOHONAN
PEWARGANEGARAAN KEPADA PRESIDEN
PEMOHON
KANTOR IMIGRASI
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Keterangan :
1. Pemohon mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu melengkapi
persyaratan sebagai berikut : (Pasal 9)
a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah
negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10
tahun tidak berturut-turut.
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
UUD 1945
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih
f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda
g. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
2. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara
tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada
Presiden melalui Menteri kehakiman. (Pasal 10)
3. Menteri meneruskan permohonan tersebut disertai dengan pertimbangan
kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak
permohonan diajukan (Pasal 11).Hal ini dilakukan setelah sebelumnya
persyaratan yang diperlukan diteliti lebih dahulu oleh pengadilan negeri atau
perwakilan diplomatik RI.
4. (Poin 4 dan 5) Apabila permohonan dikabulkan maka Presiden akan
mengeluarkan SK Presiden RI. SK Presiden tersebut diserahkan salinannya
kepada menteri kehakiman dan pengadilan negeri/ perwakilan diplomatik RI.
SK Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak SK tersebut diterima oleh
menteri kemudian paling lambat 14 hari setelah ditetapkan harus sdh diterima
pemohon (Pasal 13).
5. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak SK diterima maka pejabat memanggil
pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Namun
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
130
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
apabila setelah dipanggil secara tertulis tetapi tidak hadir/ tidak mengucapkan
sumpah maka SK Presiden tersebut batal demi hukum (Pasal 14).
6. Setelah sumpah dilakukan maka pejabat membuatkan berita acara pelaksanaan
sumpah atau janji setia dan menyampaikan berita acara tersebut kepada
menteri kehakiman (Pasal 15).
7. Paling lambat 14 hari setelah mengucapkan sumpah/janji setia maka pemohon
wajib menyerahkan dokumen keimigrasian atas namanya ke kantor imigrasi
(Pasal 17).
6. Penyebab hilangnya kewarganegaraan
Berdasarkan Bab IV UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI,
kewarganegaraan seseorang dapat hilang karena sebab-sebab berikut:
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. Dinyatakan kehilangan kewarganegaraan karena sudah berumur 18
tahun, bertempat tinggal di luar negeri serta dengan dinyatakan bukan
WNI tidak menyebabkan kehilangan kewarganegaraan;
d. Masuk dinas militer tanpa izin Presiden;
e. Dengan sukarela masuk dinas negara lain dan menjabat, dimana
jabatan tersebut jika didasarkan pada UU RI hanya bisa dijabat oleh
WNI;
f. Secara sukarela mengangkat sumpah/menyatakan janji setia kepada
negara asing atau bagian dari negara asing
g. Tidak diwajibkan tetapi ikut serta dalam pemilihan yang berkaitan
dengan ketatanegaraan negara asing;
h. Punya paspor/tanda pengenal lainnya yang berasal dari negara asing;
i. Tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun berturut-turut,
padahal tidak dalam rangka dinas negara dan tanpa alasan yang sah
dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI
sebelum 5 tahun.;
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
131
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
j. Wanita WNI menikah dengan pria WNA ( jika hukum negara suami
menetapkan kewarganegaraan istri mengikuti suami. Demikian pula
sebaliknya.
B. Pemahaman hak dan kewajiban warga negara
1. Pengertian Hak dan Kewajiban
a. Pengertian hak
Tim dosen kewarganegaraan (2003:17-18) menguraikan mengenai
pengertian hak sebagai berikut :
Kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu
Kekuasaan untuk berbuat karena telah ditentukan oleh UU dan
peraturan lainnya
Hak adalah sesuatu yang kita miliki dan ada karena kita telah
melaksanakan kewajiban dengan baik
b. Pengertian kewajiban
Tim dosen kewarganegaraan (2003:17-18) menguraikan mengenai
pengertian kewajiban sebagai berikut :
Sesuatu yang wajib dilaksanakan/ keharusan
Tugas yang harus dilakukan
2. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945
a. Hak warga negara berdasarkan UUD 1945, yaitu :
Pasal 27(1) yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan dan … .
Pasal 27 (2) yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
Pasal 28 yaitu hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
Pasal 29 yaitu hak kemerdekaan memeluk agama
Pasal 30 yaitu hak untuk membela negara
Pasal 31 yaitu hak mendapatkan pengajaran
Pasal 32 yaitu hak untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia
Pasal 33 dan 34 yaitu hak untuk mendapat kesejahteraan sosial.
b. Kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945, yaitu:
Pasal 27(1) kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
132
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pasal 30 yaitu kewajiban untuk membela negara.
Berkaitan dengan pasal 27(1) dan Pasal 30 tersebut menurut Aim
Abdulkarim (2007:130) yang menjadi kewajiban warga negara adalah
sebagai berikut :
Menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku
Membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya.
Membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari
dalam maupun dari luar negeri
Menyukseskan pemilu, baik sebagai peserta atau petugas
penyelenggara
Mendahulukan kepentingan negara/umum daripada kepentingan
pribadi
Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan
negara
Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban
nasional
3. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah berdasarkan UUD 1945
a. Hak Negara/Pemerintah berdasarkan UUD 1945,yaitu :
1. Menciptakan peraturan dan UU yang dapat mewujudkan ketertiban
dan keamanan bagi keseluruhan rakyat (Pasal 1(1)
2. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat
hidup orang banyak (Pasal 33)
3. Memaksa setiap warganegara untuk taat pada hukum yang berlaku
(Pasal 1(3))
b. Kewajiban Negara/Pemerintah berdasarkan UUD 1945, yaitu :
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (P-4)
2. Memajukan Kesejahteraan umum (P-4)
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa (P-4)
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial (P-4)
5. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan
kepercayaannya (Pasal 29)
6. Wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar (Pasal 31(2)
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
133
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
7. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem endidikan nasional
(Pasal 31(3)
8. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran belanja negara dan belanja daerah (Pasal 31(4))
9. Memajukan Ipteks dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia (Pasal 31(5))
10. Memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara serta
mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32(1))
11. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan
nasional (Pasal 32(1))
12. Menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak. (Pasal 33(2))
13. Menugasai bumi, air dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat
(Pasal 33(3))
14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar (Pasal 34(1))
15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34(2))
16. Bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34(3)).
4. Karakteristik warganegara
a. Karakteristik warganegara yang bertanggungjawab
1. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab
2. Bersikap kritis
3. Melakukan diskusi dan dialof
4. Bersikap terbuka
5. Rasional
6. Adil
7. Jujur
b. Karakteristik warganegara yang mandiri
1. Memiliki kemandirian
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
134
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
2. Memiliki tanggungjawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga
negara
3. Menghargai martabat dan kehormatan pribadi
4. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakat dengan pikiran dan sikap
yang santun
5. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusioanl yang sehat.
C. Pemahaman tentang keimigrasian berdasarkan UU No.9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian RI.
1. Keimigrasian adalah hal ilhwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar
wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di
wilayah Negara Republik Indonesia. (Pasal 1(1)).
2. Aturan Umum Masuk dan Keluar
a. Aturan Masuk berupa Izin Masuk dan Izin Masuk Kembali
(1) Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau Surat
Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang
diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi
(Pasal 1(8))
(2) Izin Masuk Kembali adalah izin yang diterakan pada Surat
Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia
untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia (Pasal 1(9)).
(3) Sebab-Sebab Izin Masuk tidak diberikan (Pasal 8)
(a) Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah
(b) Tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki
Visa
(c) Penderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang
membahayakan kesehatan umum
(d) Tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau tidak memiliki Izin
untuk masuk ke negara lain
(e) Ternyata telah memberikan keterangan palsu dalam
memperoleh Surat Perjalanan dan atau Visa
Pengaturan Izin Masuk dan Izin Masuk Kembali berdasarkan
PP No.32 Tahun 1994 , sebagai berikut :
a) Izin dapat diperoleh dari :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
135
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
(1) Izin Masuk , diberikan/ditolak oleh Pejabat Imigrasi yang
bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Pasal 19(1)).
(2) Izin Masuk Kembali,
(a) Diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah
kerjanya meliputi domisili orang asing yang bersangkutan
(Pasal 20(2)).
(b) Diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi apabila orang asing
tersebut tidak memungkinkan untuk mengajukkan
permintaan Izin Masuk Kembali di tempat dia berdomisili
(Pasal 20(3)).
b) Izin Masuk diberikan sesuai dengan jenis visa yang dimiliki oleh
orang asing yang bersangkutan (Pasal 19(2)), dengan kondisi
sebagai berikut:
1) Pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas, paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak diberlakukan Izin Masuk, wajib
mengurus Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas
(Pasal 22(1)) yang jangka waktunya ditetapkan oleh Kepmen
Luar Negeri (Pasal 36)
2) Pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas dalam rangka
kunjungan singkat tidak perlu mengurus Izin Tinggalnya (Pasal
22(2))
3) Pemegang Visa Tinggal Terbatas, paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diberlakukan Izin Masuk, wajib mengajukan permintaan
Izin Tinggal Terbatas (Pasal 24)
4) Pemegang Visa Singgah dan Visa Kunjungan jika telah
mendapat Izin Masuk berarti telah mendapat Izin Singgah atau
Izin Kunjungan (Pasal 23)
c) Izin Masuk diberikan kepada pemegang Izin Masuk Kembali
selama izin tersebut masih berlaku (Pasal 20(1)).
b. Aturan Keluar berupa Tanda bertolak
Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat
Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan
setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia (Pasal 1(10))
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
136
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3. Surat Perjalanan adalah dokumen resmi (dokumen negara) yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat
identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar
negara(Pasal 1(3)).
Jenis Surat Perjalanan ada 2 yaitu : (Pasal 29(1))
a) Paspor, terdiri dari :
(1) Paspor Biasa, diberikan kepada WNI yang akan melakukan
perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan WNI yang bertempat
tinggal di luar negeri (Pasal 30(1)(2)).
(2) Paspor Diplomatik, diberikan kepada WNI yang akan melakukan
perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan
atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik (Pasal 31).
(3) Paspor Dinas, diberikan kepada WNI yang akan melakukan
perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan
atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik (Pasal 32(1)).
(4) Paspor Haji, diberikan kepada WNI yang akan melakukan
perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan
ibadah haji (Pasal 33).
(5) Paspor untuk Orang Asing, diberikan kepada orang asing yang
pada saat diberlakukannya UU No.9 Tahun 1992 akan melakukan
perjalanan ke luar wilayah Indonesia tetapi :
telah memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Indonesia
tidak punya Surat Perjalanan
dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh Surat
Perjalanan dari negaranya atau negara lain (Pasal 34(1)).
Paspor ini tidak berlaku apabila orang asing tersebut telah
mendapat surat perjalanan dari negara lain (Pasal 34(2)).
b) Surat Perjalanan Laksana Paspor, terdiri dari :
(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI, diberikan
sebagai pengganti Paspor Biasa yang tidak dapat diberikan pada
saat WNI mengalami pemulangan dari negara lain (Pasal 30(3)).
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
137
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
(2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, hanya
berlaku untuk satu kali perjalanan dan diberikan untuk orang
asing dalam kondisi sebagai berikut :
Tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan atas kehendak
sendiri ke luar dari wilayah Indonesia sepanjang orang asing
tersebut tidak terkena pencegahan
Tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan dikenakan
tindakan deportasi (pengusiran)
Tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan bermaksud
kembali ke Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan
Indonesia kembali, diberi izin untuk masuk ke wilayah
Indonesia (Pasal 35 (1)(2)).
(3) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk dinas, diberikan
sebagai pengganti Paspor Dinas yang tidak dapat diberikan pada
saat WNI melaksanakan misi pemerintah yang tidak bersifat
diplomatik dan dalam waktu yang singkat (Pasal 32(2)).
4. Visa (Republik Indonesia) adalah izin tertulis yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang pada Perwakilan RI atau tempat lainnya yang
ditetapkan oleh Pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing
untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia (Pasal 1(7)).
Pengaturan visa berdasarkan PP RI No. 32 Tahun 1994 Tentang
Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian adalah sebagai berikut:
a) Permintaan visa diajukan kepada Kepala Perwakilan RI di Luar
negeri atau pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah RI
(Pasal 5)
b) Bentuk visa meliputi : (Pasal 2)
(1) Cap dinas
(2) Lembaran yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor
(3) Kartu biasa
(4) Kartu elektronik
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
138
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
c) Jenis visa meliputi :
(1) Visa Diplomatik yaitu
(a) Diberikan bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik
(Pasal 1(2a))
(b) Diberikan berdasarkan permintaan dengan disertai nota
diplomatik (Pasal 3)
(c) Diberikan kepada pemegang paspor diplomatik (Pasal 8)
(d) Diberikan tanpa dikenai biaya (Pasal 15(3))
(2) Visa Dinas yaitu
(a) Diberikan bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari
Pemerintah Asing yang bersangkutan atau diutus oleh
Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat
diplomatik (Pasal 1(2b))
(b) Diberikan berdasarkan permintaan dengan disertai nota
diplomatik (Pasal 3)
(c) Diberikan kepada pemegang paspor diplomatik (Pasal 8)
(d) Diberikan tanpa dikenai biaya (Pasal 15(3))
(3) Visa Singgah yaitu
(a) Diberikan bagi mereka yang bemaksud singgah di wilayah
Negara RI untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau
kembali ke negara asal (Pasal 1(2c))
(b) Diberikan berdasarkan permintaan yang dikenai biaya (Pasal
15(1)) dan dengan melampirkan : (Pasal 14(2))
Paspor
Tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kembali atau
tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan
Pas photo
Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada
di wilayah Negara RI.
(c) Jangka waktu singgah paling lama 14 (empat belas ) hari
terhitung sejak izin masuk diberikan (Pasal 11)
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
139
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
(4) Visa kunjungan yaitu
(a) Diberikan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan
dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial
budaya dan usaha (Pasal 1(2d))
(b) Diberikan berdasarkan permintaan yang dikenai biaya (Pasal
15(1)) dan dengan melampirkan : (Pasal 14(2))
Paspor
Tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kembali atau
tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan
Pas photo
Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada
di wilayah Negara RI.
(c) Jangka waktu kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak izin masuk diberikan (Pasal 12(1)).
(5) Visa Tinggal Terbatas yaitu
(a) Diberikan bagi mereka yang bermaksud untuk :
Menanamkan modal
Bekerja
Melaksanakan tugas sebagai rohaniwan/ti
Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan
penelitian ilmiah
Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi
isteri dan atau anak sah dari seorang WNI
Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi
isteri dan atau anak sah di bawah umur dari Orang Asing
Repatriasi (pemulangan ke tanah kelahiran)
(b) Diberikan berdasarkan permintaan yang dikenai biaya (Pasal
15(1)) dan dengan melampirkan : (Pasal 14(2))
Paspor
Tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kembali atau
tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan
Pas photo
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
140
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada
di wilayah Negara RI.
(c) Jangka waktu kunjungan paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak izin masuk diberikan (Pasal 13).
d) Pengecualian kewajiban memiliki Visa (Pasal 7(1))
(1) Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keppres
tidak diwajibkan memiliki Visa
(2) Orang Asing yang tidak memiliki Izin Masuk Kembali
(3) Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut
yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di Bandar udara di
wilayah Indonesia
(4) Penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah
Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di
daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
e) Sebab-Sebab Visa disetujui atau ditolak
(1) Permintaan Visa disetujui, jika (Pasal 16(1)):
(a) Telah memenuhi persyaratan pengajuan untuk meminta visa
dan telah membayar seluruh biaya yang ditetapkan
(b) Tidak termasuk orang asing yang memerlukan Visa diplomatik
atau Visa Dinas.
(2) Permintaan Visa ditolak, jika (Pasal 16(2)):
(a) Tidak memenuhi syarat pengajuan untuk meminta visa
termasuk dengan biayanya
(b) Termasuk orang asing yang memerlukan Visa Diplomatik atau
Visa Dinas
(c) Berasal dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik
dengan Pemerintah Indonesia kecuali ditentukan lain
berdasarkan Kepmen Menteri Kehakiman.
5. Izin Keimigrasian adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang
asing yang berada di wilayah Indonesia (Pasal 24(1)).
Pengaturan Izin keimigrasian berdasarkan PP RI No.9 Tahun 1994
adalah sebagai berikut :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
141
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
a) Jenis Izin Keimigrasian meliputi :
(1) Izin Singgah, yaitu
(a) Diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di
wilayah Negara RI untuk meneruskan kembali perjalanan
ke negara lain atau kembali ke negara asal (Pasal 28)
(b) Diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di
wilayah Negara RI karena keadaan darurat di luar
kemampuannya (mis: kerusakan pada alat angkutnya atau
keadaan cuaca yang sangat buruk) sehingga tidak
memungkinkan untuk segera meninggalkan wilayah
Indonesia(Pasal 29)
(c) Jangka waktu singgah paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diberikannya Izin Masuk di wilayah
Indonesia (Pasal 34)
(d) Diperoleh bersamaan dengan didapatnya Izin Masuk bagi
pemegang Visa Singgah (Pasal 23)
(2) Izin Kunjungan, yaitu
(a) Diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan
untuk tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial
budaya, usaha
(b) Jangka waktu kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak diberikannya Izin Masuk di wilayah
Indonesia (Pasal 35(1)) dan dapat diperpanjang 5 (lima)
kali berturut-turut (setiap perpanjangan hanya 30 hari)
(Pasal 35(2)) kecuali Izin Kunjungan Wisata tidak dapat
diperpanjang(Pasal 35(3)).
(c) Diperoleh bersamaan dengan didapatnya Izin Masuk bagi
pemegang Visa Kunjungan (Pasal 23).
(d) Dapat dialih statuskan ke Izin Tinggal Terbatas dengan
syarat sebagai berikut : (Pasal 48)
atas dasar permintaan orang asing tersebut dan
sponsornya
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
142
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
telah tinggal di wilayah Indonesia selama 4 (empat) bulan
berturut-turut terhitung sejak Izin Masuk diperoleh.
(3) Izin Tinggal Terbatas, yaitu :
(a) Diberikan kepada orang asing yang berstatus sebagai
berikut :
Pemegang Visa Tinggal Terbatas (Pasal 31)
Anak di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum menikah
dari ibu WNI dan ayahnya tidak atau belum memiliki Izin
Keimigrasian (Pasal 45(2))
Bekerja sebagai nahkoda, anak buah kapal atau tenaga
ahli di kapal atau alat apung yang langsung bekerja di
perairan nusantara atau laut territorial atau instalasi landas
kontinen atau ZEE (Pasal 53(1)).
(b) Jangka waktu tinggal paling lama 1(satu) tahun dan dapat
diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut
(setiap perpanjangan 1(satu) tahun) (Pasal 37)
(c) Dapat dialih statuskan ke Izin Tinggal Tetap (kecuali orang
asing dengan status dalam Pasal 53(1)) dengan syarat
sebagai berikut: (Pasal 49)
Permintaan orang asing tersebut
Telah tinggal di wilayah Indonesia selama 5(lima) tahun
berturut-turut terhitung sejak Izin Tinggal Terbatas
diperoleh.
(4) Izin Tinggal Tetap, yaitu:
(a) Diberikan kepada orang asing dengan status sebagai berikut
:
Telah memiliki Izin Keimigrasian pada saat PP RI No. 32
Tahun 1994 diberlakukan.
Telah memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah
memenuhi persyaratan untuk dapat dialih statuskan.
(b) Jangka waktu tinggal paling lama 5(lima) tahun dan dapat
diperpanjang 5(lima) tahun sekali selama yang
bersangkutan menetap di wilayah Indonesia.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
143
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
b) Sebab-Sebab gugurnya Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal
Tetap (Pasal 51)
(1) Melepaskan hak izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap
yang dimilikinya atas kemauan sendiri
(2) Berada di luar wilayah Indonesia terus-menerus dan
telah melebihi batas waktu Izin Masuk Kembali ke wilayah
Indonesia
(3) Terkena tindakan keimigrasian berdasarkan Pasal 42
(1) dan (2 a,b)UU No.9 Tahun 1992 sebagai berikut:
(a) Diberlakukan bagi orang asing yang berada di wilayah
Indonesia yang bertindak :
melakukan kegiatan berbahaya
patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan
ketertiban umum
tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku
(b) Bentuk tindakan yang diberlakukan :
Pembatasan, perubahan atau pembatan izin keberadaan
Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat
tertentu di wilayah Indonesia
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
144
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
D. Latihan-Latihan
1. Lembar Kerja (Job Sheet)
Formulir No. 1Ringkasan Pemahaman Materi
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan pemahaman Saudara mengenai materi yang dibahas hari ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sehari setelah perkuliahan.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
145
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 2Lembar Jawaban Tugas
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen pada perkuliahan yang akan
datang.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
146
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 3Hasil Diskusi Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..Kelompok :……………………………………………………………..Ketua :……………………………………………………………..Anggota :1. …………………………………………………………. 2. ………………………………………………………… 3. …………………………………………………………
4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. …………………………………………………………
Tuliskan hasil diskusi kelompok saudara pada formulir ini!
Formulir No. 4Lembar Penilaian Kelompok
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
147
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Ketua Kelompok :……………………………………………………………..
Isilah kotak yang ada dalam table di bawah ini dengan tanda √ sesuai dengan penilaian anda tentang partisipasi anggota lain dan anda sendiri dalam proses kegiatan kelompok serta dalam menyelesaikan tugas. 0 tidak datang dan tidak menyelesaikan tugas 40 tidak datang, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya 50 hadir, tapi tidak berpartisipasi dan tidak menyelesaikan tugasnya 60 hadir, berpartisipasi dan menyelesaikan tugas sekedarnya 70 hadir, berpartsipasi aktif dan kooperatif, tapi menyelesaikan tugas
sekedarnya. 80 hadir, berpartisipasi aktif dan kooperatif serta menyelesaikan tugas
dengan baik. 90 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap.100 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap serta mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam kelompok.
Nama Anggota Kelompok
0 40 50 60 70 80 90 100 Keterangan
Catatan:Tidak ada nilai yang sama untuk lebih dari 3 orang(Pengisian formulir ini rahasia&langsung serahkan kepada dosen)
Formulir No. 5Lembar Jawaban MID tes/quis
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
148
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan soal dan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Jawablah dengan berurutan. 2. Dilarang menggunakan TIP-EX dan CORETAN MAKSIMAL 5 KALI.3. Tidak ada perbaikan.
2. Essay Terbatas
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
149
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3. Objektif 3 Bentuk
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
STATUS KEWARGANEGARAAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN CAMPUR
150
Pada awalnya, YR yang seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI) menikah dengan laki-laki warga negara Amerika Serikat memiliki keluarga yang sempurna. YR dan suaminya mempunyai pekerjaan yang bagus di Jakarta dan mereka dikarunia dua anak laki-laki yang sehat.
Sayangnya, YR harus kehilangan kebahagiaan itu dalam sekejap akibat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Kantor suaminya ditutup dan sejak saat itu sang suami tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga sponsorship untuk tinggal di Indonesia, demikian pula dengan anak-anak mereka.
Untuk bisa tetap tinggal bersama keluarganya, YR mengandalkan penghasilannya sebagai guru di sekolah internasional untuk mensponsori anak dan suaminya tinggal di Indonesia. Setiap dua bulan YR harus mengongkosi suami dan dua anaknya untuk memperpanjang visa ke luar negeri sehingga tabungan mereka habis dan YR tidak sanggup membiayai izin tinggal mereka. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan Konsulat Amerika Serikat (Konjen AS) di Surabaya memberikan tiket pesawat pulang ke negara suaminya.Sayangnya, Konjen AS hanya memberikan tiket pesawat bagi suami dan anak-anak tetapi tidak untuk YR dengan alasan YR bukan warga negara AS.
Tentu saja YR kecewa karena ia menikah secara sah dan mendaftarkan pernikahannya di Kedutaan Besar AS di Indonesia, akan tetapi haknya sebagai ibu dan istri bagi warga negara AS tersebut diabaikan. Sejak saat itu ia terpisahkan dari suami dan anaknya. (Penuturan YR kepada Nuning Hallet, 21 November 2005 seperti dikutip oleh Sulistyowati Irianto dalam Perempuan dan Hukum, 2006, Buku Obor, Jakarta) Pertanyaan :
a. Siapakah YR menurut Pasal 26(1) UUD 1945 ? Jelaskan!
b. Bagaimanakah status kewarganegaraan suami dan anak-anak YR, jika
dikaitkan dengan asas kewarganegaraan secara umum. Apakah mengalami
masalah kewarganegaraan.
c. Bagaimanakah status kewarganegaraan suami dan anak-anak YR, jika
dikaitkan dengan asas kewarganegaraan berdasarkan UU N0.12 Tahun 2006.
Apakah mengalami masalah kewarganegaraan?.
d. Berkaitan dengan status suami yang masih WNA, dokumen resmi apa saja
yang harus dimiliki oleh seorang WNA untuk dapat masuk ke wilayah
Indonesia. Jelaskan!
e. YR ketika ingin ke negara suami harus punya dokumen resmi demikian
sebaliknya suami selama berada di wilayah Indonesia juga harus punya
dokumen resmi. Uraikan spesifikasi dokumen resmi yang harus dimiliki
keduanya!
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pilihan Ganda
1. Asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat
orang tersebut dilahirkan adalah …
a. Asas ius sanguinis
b. Asas ius soli terbatas
c. Asas ius sanguinis terbatas
d. Asas ius soli
2. Hak untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara disebut
…
a. Hak opsi
b. Hak repudiasi
c. Hak naturalisasi
d. Hak pewarganegaraan
3. Asas yang menentukan bahwa perkawinan tidak menyebabkan perubahan
status kewarganegaraan masing-masing pihak adalah …
a. Asas persamaan derajat
b. Asas kesatuan hukum
c. Asas kebenaran substantif
d. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM
4. Dokumen negara yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu negara
yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan
antar negara disebut …
a. Paspor
b. Surat perjalanan
c. Visa
d. Surat perjalanan laksana paspor
5. Pengaturan tentang kewarganegaraan RI yang mengakibatkan seorang anak
dapat menggunakan nama ibunya dibelakang namanya sendiri diatur dalam …
a. UU No. 3 Tahun 1976
b. UU No. 3 Tahun 1946
c. UU No. 12 Tahun 2006
d. UU No. 62 Tahun 1985
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
151
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
6. Pengaturan tentang kewarganegaraan RI yang mengakibatkan seseorang
bermasalah atas kewarganegaraannya diatur dalam …
a. UU No. 3 Tahun 1976
b. UU No. 3 Tahun 1946
c. UU No. 12 Tahun 2006
d. UU No. 62 Tahun 1985
7. Pengaturan tentang keimigrasian RI diatur dalam …
a. UU No. 32 Tahun 1994
b. UU No. 9 Tahun 1992
c. PP No. 32 Tahun 1994
d. PP No. 9 Tahun 1992
8. Pengaturan tentang visa diatur dalam…
a. UU No. 32 Tahun 1992
b. UU No. 9 Tahun 1994
c. PP No. 32 Tahun 1994
d. PP No. 9 Tahun 1992
Jawaban singkat
1. Problem status kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ada 2 yaitu … adalah
… dan … adalah …
2. Orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia dan akan
melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen
berupa …
3. … diberikan sebagai pengganti paspor ketika WNI mengalami pemulangan
dari negara lain.
4. Visa adalah … dengan bentuknya sebagai berikut …, …, … dan …
5. ... adalah izin masuk dan melakukan perjalanan bagi warga negara asing yang
ingin menggabungkan diri dengan suami dan/ orang tua bagi istri dan/atau
anak sah dari seorang WNI atau orang asing.
6. Penumpang yang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia
sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat
Pemeriksaan Imigrasi harus memiliki … sebagai tanda pengenal tetapi tidak
memerlukan … untuk transit.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
152
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
7. Warga negara yang akan dipulangkan ke negara asalnya membutuhkan …
selama berada di negara asing.
Menjodohkan
A B
1. … adalah pemulangan warga negara ke
negara asalnya.
a. Izin singgah
2. … jangka waktu ± 60 hari terhitung sejak
izin masuk diberikan
b. Visa singgah
3. … adalah pengusiran warga negara kembali
ke negara asalnya.
c. Repatriasi
4. … jangka waktu ± 14 hari terhitung sejak
izin masuk diberikan
d. Izin kunjungan
5. … jangka waktu ± 60 hari terhitung sejak
izin masuk diberikan dan dapat diperpanjang
5 kali berturut
e. Deportasi
6. … jangka waktu ± 14 hari terhitung sejak
izin masuk diberikan dan tidak dapat
diperpanjang
f. Visa kunjungan
E. Tindak Lanjut
F. Daftar Tilik Penampilan
G. Daftar Pustaka
Aim Abdulkarim. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMU Kelas X. Grafindo. Bandung.
Budiyanto. 1998. Dasar-Dasar Tata Negara Untuk SMU Kelas 3. Erlangga. Jakarta
Tim ICCE UIN. 2003. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Prenada Media. Jakarta
Undang-Undang Dasar 1945
UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
PP RI No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
UU RI NO. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
BAB VIII
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
153
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
GEOPOLITIK INDONESIA
A. Pendahuluan
Banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa. Kasus persengketaan dengan negara tetangga seperti bagaimana
Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari wilayah NKRI, perselisihan Indonesia
dengan Malaysia terkait sengketa Pulau Ambalat. Sengketa ini menimbulkan
ketegangan diplomatik, ketegangan militer dan partisipasi masyarakat dalam
bentuk demonstrasi. Kasus dari dalam negeri seperti kasus Aceh dan Papua yang
saat ini belum selesai secara tuntas serta potensi perpecahan di dalam NKRI masih
terjadi. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan pemahaman dan implementasi
tentang negara dan kedaulatannya. Dalam menegakkan kedaulatan negara harus
mengerahkan semua potensi dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan
pertahanan. Upaya desentralisasi, pemerataan ekonomi, pemberlakuan hukum
adat dan partisipasi warga negara dalam pertahan merupakan upaya
mempertahankan negara dan kedaulatannya.
Pembelajaran dan pemahaman pada bab ini dimulai pemahaman tentang
konsep wawasan nasional, wawasan nusantara, kewilayahan, tata ruang dan
lingkungan hidup NKRI dan otonomi daerah
Manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mengerti, memahami,
mendalami dan menghayati serta mampu menjelaskan tentang wilayah sebagai
ruang hidup (wawasan nusantara) dan otonomi daerah. Selanjutnya, setelah
mempelajari dan memahami bab ini, diharapkan peserta didik memiliki 3
kemampuan dibawah ini :
1. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang Wawasan Nasional
2. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang:
3. Pengertian, hakekat dan unsur-unsur Wawasan Nusantara
4. Asas-asas, arah pandang, fungsi, kedudukan, peranan dan dimensi Wawasan
Nusantara
5. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang kewilayahan, tata
ruang dan lingkungan hidup NKRI
6. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang Otonomi Daerah
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
154
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan hasil tes tertulis terhadap 3
kemampuan di atas dimana penilaian tertinggi adalah A.
B. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa
1. Pengertian
Wilayah adalah ruang hidup/lingkungan hidup bangsa. Disisi lain, populasi
rakyat yang berkembang pesat sering berbenturan dengan luas geografi yang
sifatnya tetap. Dalam hal ini, Rahayu (2007:178) menyebutkan bahwa pemerintah
dan rakyat memerlukan suatu konsep untuk menanggulangi benturan tersebut
berupa wawasan nasional.
Wawasan nasional menurut Lemhanas (2005:55) adalah suatu cara pandang
bangsa yang telah menegara dengan diri dan lingkungannya dalam eksistentsinya
yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara ditengah –
tengah lingkungannya baik nasional, regional maupun global.
2. Proses terbentuknya wawasan nasional
Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mengembangkan wawasan
nasional pernah mengalami proses pengembangan yang tidak didasarkan pada
budaya bangsa dalam wujud pengembangan doktrinnya. Pada masa kejayaannya,
kerajaan majapahit mampu menguasai seluruh wilayah nusantara. Dalam
penguasaan itu telah terkandung cita-cita yang luhur untuk mewujudkan kesatuan
wilayah dan persatuan kesatuan sebagai bangsa.
Setelah proses perjuangan yang panjang, pada tanggal 17 agustus 1945
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Selanjutnya, Indonesia sejak tahun
1945-1957 masih memberlakukan hukum laut sisa penjajahan Belanda dimana
tiap pulau dibatasi dengan lebar laut 3 mil dari pantai. Sejak adanya Deklarasi
Juanda, wilayah Indonesia telah disatukan segenap plau-pulau dengan lautan
wilayahnya sebagai satu kesatuan hukum. .
3. Negara Berdasarkan Geografi
Keberadaan geografi/wilayah merupakan unsur penting bagi suatu negara.
Rahayu (2007:179) menyebutkan bahwa geografi dapat dijadikan alat kekuasaan
dalam mencapai tujuan negara. Beberapa teori kekuasaan yang berhubungan
dengan aspek geografi dan tata hidup masyarakat menurut Lemhanas (2005:56-
58) adalah sebagai berikut :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
155
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
a. Paham machiavelli ( abad XVII)
Dalam bukunya “ The Prince “ terdapat 3 langkah untuk membentuk
kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh yaitu :
Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan.
Untuk menjaga kekuatan rezim politik adu domba adalah sah.
Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.
Buku ini baru boleh beredar dikalangan elit politik dan tokoh – tokoh
politik setelah dia wafat.
b. Paham Napoleon Bonaparte ( abad XVIII )
Napoleon Bonaparte memiliki prinsip bahwa “ kekuatan politik harus
didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi nasional yang didukung oleh
sosial budaya berupa iptek suatu bangsa demi membentuk kekuatan hankam
dalam menduduki dan menjajah negara – negara” . Napoleon Bonaparte adalah
penganut paham Machiavelli dan dapat mewujudkan paham tersebut dengan
sempurna sehingga dirinya diasingkan ke Pulau Elba.
c. Paham Jendral Calusewitz ( abad XVIII )
Dalam bukunya yang berjudul “ VOM KRIEGE “ ( Tentara Perang ),
beliau menyatakan :
Perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Perang adalah sah – sah saja
dalam mencapai tujuan nasionla suatu bangsa.
Ada peranan unsur–unsur subyektif & psikologis dalam tatanan dinamika
kehidupan politik suatu negara sehingga kemantapan suatu sistem politik
hanya dapat dicapai jia berakar pada kebudayaan politik bangsa yang
bersangkutan.
d. Paham Feuerbach dan Hegel
Feuerbach dan Hegel menganut paham materialisme yang kemudian
menghasilkan dua paham besar yaitu kapitalisme dan komunisme.Paham ini
berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa
besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas.
e. Paham Lenin
Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Lenin menyatakan bahwa
perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasaan. Paham
Leninisme/komunisme menyatakan bahwa perang atau pertumpahan darah atau
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
156
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomuniskan seruh
bangsa di dunia.
f. Paham Lucian W.Pey dan Sidney
Paham ini menyatakan bahwa kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai
apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang
bersangkutan.
B. Wawasan Nusantara
1. Pengertian
Tap MPR 1993 dan 1998 tentang GBHN
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya denan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan
nasional.
Prof. Dr. Wan Usman
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai
negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
Lemhanas 1999
Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia,artinya :
“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persamaan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah
dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”
Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK tahun 2002
1. Penjabaran tujuan nasional yang selalu diselaraskan dengan kondisi,
posisi dan potensi geografis serta kebhinekaan budaya bangsa dan
negara dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan
2. Pedoman pola tindak dan pola pikir dalam melaksanakan
pembangunan nasional
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara
Kaelan (2007: 125-135) menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
wawasan nusantara adalah sebagai berikut :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
157
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
a. Wilayah ( Geografi)
1) Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)
Kata archipelago dan archipelagic berasal dari bahasa Italia
archipelagos yang terdiri dari archie ( terpenting/terutama) dan pelagos
(laut/wilayah/wilayah lautan). Archipelago adalah lautan terpenting.
Kemudian, akibat penyerapan bahasa barat, archipelago diartikan
kepulauan/kumpulan pulau.
Kata archipelago pertama kali digunakan oleh Jhon Crawford
pada tahun 1820 dalam bukunya The Indian History of Indian
Archipelago. Kata Indian Archipelagos diterjemahkan kedalam bahasa
Belanda Indische Archipel yang diartikan sebagai wilayah kepulauan
Andaman sampai Marshanai. Dalam buku ini dapat ditemukan asas dan
wawasan kepulauan mengandung pengertian bahwa pulau-pulau selalu
dalam kesatuan utuh sementara lautan antara pulau-pulau berfungsi
sebagai penghubung.
2) Kepulauan Indonesia
Oost Indishe Archipelago adalah wilayah jajahan belanda yang kemudian
menjadi wilayah NKRI. Sebutan “Indonesia” diciptakan oleh J.R Logan
dalam bukunya Journalof Indian Archipelago and East Asia. Pada awal
abad ke-20 nama Indonesia digunakan oleh organisasi Perhimpunan
Indonesia (PI) dan melalui peristiwa Sumpah Pemuda 1928 kata Indonesia
digunakan untuk menggantikan sebutan Nederlandsch Oost Indie. Tanggal
17 Agustus 1945, Indonesia resmi digunakan sebagai nama negara dan
bangsa Indonesia sampai sekarang.
3) Konsepsi tentang wilayah lautan
Konsepsi pemilikan dan penggunaan wilayah laut berdasarkan hukum laut
internasional adalah sebagai berikut :
a) Res Nullius, bahwa laut tidak ada yang memilikinya.
b) Res Cimmunis, bahwa laut adalah milik masyarakat dunia karena itu
tidak dapat memiliki oleh masing-masing negara
c) Mare Liberium, wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa
d) Mare Clausum, hanya laut sepanjang pantai yang dapat dikuasai oleh
negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
158
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
e) Archipelago State Principles, bahwa asas negara kepulauan menjadi
dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut.
Berdasarkan Konvensi PBB, secara garis besar Indonesia adalah negara
kepulauan yang memiliki laut territorial, perairan pedalaman, ZEE dan
landas kontinen.
4) Karakteristik Wilayah Indonesia
a) Kepulauan Indonesia terletak di antara 2 benua (Asia dan Australia)
dan 2 samudera ( Pasifik dan Indonesia).
b) Jumlah pulaunya 17.508 pulau besar dan kecil. Jumlah pulau yang
sudah memiliki nama 6.044 buah.
c) Batas astronominya adalah
Utara : ± 6° 08’ Lintang Utara
Selatan : ± 11° 15’ Lintang Selatan
Barat : ± 94° 45’ Bujur Barat
Timur : ± 141° 05’ Bujur Timur
d) Jarak Utara-Selatan ± 1.888 kilometer sedangkan jarak barat-timur ±
5.110 kilometer.
e) Luas keseluruhan adalah 5.193.250 km2 yang terdiri dari :
Daratan seluas 2.027.087 km2
Perairan seluas 1.273.166.163 km2.
b. Geopolitik dan Geostrategi
1) Geopolitik
a) Pengertian
Hayati dan Ahmad Yani (2007:161-162) menyebutkan bahwa
geopolitik adalah pemanfaatan ilmu dari geografi untuk maksud politik
praktis. Geopolitik meneliti unsur-unsur untuk memperoleh data yang
akan memberikan suatu konsep strategis nasional sebagai suatu
realisasi dari kebijaksanaan suaut bangsa. Lebih lanjut, Hayati dan
Ahmad Yani menjelaskan bahwa unsur-unsur yang diperlukan dalam
aspek geopolitik suatu negara adalah sebagai berikut :
Lingkungan alam (bentuk pantai, iklim, cuaca, tanah, sungai dan
terowongan)
Transportasi dan komunikasi
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
159
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Sumber-sumber ekonomi baik yang sudah dikerjakan maupun yang
potensial serta teknologi milik negara di mana sumber-sumber itu
hendak dikerjakan
Penduduk perseberangan, sifat dan cirinya
Lembaga –lembaga politik dan alat politiknya
Menyangkut ruang (lokasi, ikatan dan batas-batas mereka
dipengaruhi oleh ciri-ciri dari dalam serta hubungan keluar dari
lembaga politik)
b) Beberapa teori tentang geopolitik adalah sebagai berikut:
Pandangan ajaran Sir Halford Mackinder
Dengan menggunakan konsep kekuatan mencetuskan “Wawasan
Benua” yaitu konsep kekuatan darat.
Inti ajarannya : Barangsiapa dapat menguasai “ Daerah jantung
“( Eropa dan Asia ) akan dapat menguasai pulau dunia ( Eropa,
Asia dan Afrika ).
Pandangan ajaran Sir W. Raleigh dan A. Thyer M
Keduanya mengajukan tentang wawasan bahari yaitu tentang
kelautan di lautan.
Inti ajarannya : Barangsiapa menguasai lautan akan menguasai
perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan
dunia.
Pandangan ajaran W. Mitchel, A. Saversky, Giulio dan J. Fuller.
Keermpatnya mengajukan tentang kekuatan udara dan melahirkan
wawasan dirgantara yaitu konsep kekuatan di udara.
Inti ajarannya : kekuatan udara mempunyai daya tangkis terhadap
ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan
pengahancuran di kandang lawan.
Pandangan ajaran J. Spykman
Mengemukakan teori daerah batas yaitu teori wawasan kombinasi
yang menggabungkan kekuatan darat, laut dan udara.
Pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu
negara.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
160
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Sehubungan dengan teori – teori geopolitik diatas muncul beberapa
wawasan kekuatan yaitu :
a. Wawasan benua ( konsep–konsep kekuatan darat dengan tokohnya
Mackinder & Haushoffer)
b. Wawasan bahari ( konsep–konsep kekuatan laut dengan tokohnya
W. Raleigh & A.Thayer.M)
c. Wawasan dirgantara ( konsep–konsep kekuatan udara dengan
tokohnya Mitchell & Guilio Douchet )
d. Wawasan kombinasi ( konsep–konsep kekuatan laut, udara &darat
dengan tokohnya J.Spykman )
c) Geopolitik Indonesia
Geopolitik Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh :
1) Paham kekuasaan
Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Geopolitik
Ada 2 paham yang digunakan :
Paham kekuasaan dan kekuatan
Didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai
serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi
Indonesia yang dihadapkan pada segenap fenomena sosial dan
kehidupan yang timbul.
Paham tentang negara.
Memakai paham negara kepulauan dimana laut sebagai
penghubung sehingga negara menjadi satu kesatuan yang utuh
sebagai tanah air dan negara kesatuan.
2) Geostrategi
a) Pengertian
Kaelan (2007:131) menjelaskan bahwa geostrategi (politik dalam
pelaksanaan) yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang
ditetapkan sesuai dengan keinginan politik.
Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa strategi pada hakikatnya
merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi,
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
161
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
perasaan dan hasil pengalaman. Strategi adalah ilmu yang langkah-
langkahnya selalu berkaitan dengan data dn fakta yang ada.
b) Geostrategi Indonesia
Geostrategi Indonesia menurut Kaelan (2007:132) didasarkan pada
kenyataan bahwa Indonesia terletak pada posisi silang. Posisi silang
Indonesia dapat dirinci sebagai berikut :
1) Geografi : wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan 2
samudera.
2) Demografi: penduduk Indonesia terletak di antara peduduk jarang di
selatan (Australia) dan penduduk padat di utara (RRC, Jepang)
3) Ideologi : ideologi Indonesia terletak di antara liberasime di selatan
(Australia da Selandia Baru) dan komunisme di utara (RRC,
Vietnam, Korea Utara)
4) Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di
selatan dan demokrasi rakyat (diktator proletar) di utara.
5) Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis di
selatan dan sosialis di utara
6) Sosial : Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat
indibidualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara.
7) Budaya : Budaya Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan
dan budaya timur di utara
8) Hankam : Geopolitik dan geostrategi hankam Indonesia terletak di
antara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kekuatan
kontinenetal di utara.
c. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya
1) Sejak 17/8/1945 sampai dengan 13/12/1957
Supriatnoko (2008:186) menyebutkan bahwa ketentuan tentang
wilayah negara RI tidak termuat dan tidak ditentukan dengan pasti dalam
UUD 1945, kecuali pernyataan “ segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia”. Lebih lanjut, beliau menguraikan bahwa
wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas
Hindia Belanda berdasarkan STB 1939-WO 442 tentang Territoriale Zee
en Maritieme Kringen Ordonnantie. Berdasarkan STB 1939-WO 442
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
162
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
tentang Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie, tata cara
pengukuran laut wilayah Indonesia adalah lebar laut wilayah adalah 3 mil
dari garis pantai ketika surut. Setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh
3 mil disekelilingnya. Kaelan (2007:132) menambahkan bahwa pulau-
pulau di Indonesia saling terpisah oleh selat dan periaran sehingga
sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan
bebas. Hal ini tidak sesuai dan tidak menjamin keselamatan dan keamanan
NKRI.
Gambar 1 : Peta Wilayah Kedaulatan RI berdasarkan TZMKO
1939 No.442
Sumber : http://bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/materi/ppkn/9-WASANTARA.pdf
2) Sejak 13/12/1957 sampai dengan 17/2/1969
Supriatnoko (2008:186-187) menguraikan bahwa berdasarkan Deklarasi
Juanda tanggal 13 Desember 1957, tata cara pengukuran laut teritorial
Indonesia diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling
dihubungkan. Deklarasi Juanda dibentuk berdasarkan asas negara
kepulauan (Archipelagic State Principle). Dasar hukum penggunaan asas
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
163
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
kepulauan adalah ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Internasional pada
tahun 1951. Isi Deklarasi Juanda adalah sebagai berikut :
a. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan
memiliki sifat dan corak tersendiri.
b. Bahwa menurut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia
merupakan satu kesatuan.
c. Bahwa batas laut territorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939
memecah keutuhan territorial Indonesia karena membagi wilayah
daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya
sendiri-sendiri.
Tujuan dikeluarkannya Deklarasi Juanda adalah :
a. Perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat
b. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan
asas negara kepulauan (Archipelagic State Principle)
c. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin
keselamatan dan keamanan NKRI.
Gambar 2: Peta Wilayah Kedaulatan RI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957
Sumber : http://bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/materi/ppkn/9-WASANTARA.pdf
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
164
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3) Sejak 17/2/1969 sampai dengan sekarang
a. Berdasarkan Deklarasi Landas Kontinen (17/02/1969)
Pada tahun 1969 negara Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang
Landas Kontinen Indonesia. Kaelan (2007:134-135) menyebutkan
bahwa Deklarasi Landas Kontinen adalah upaya mengesahkan
Wawasan Nusantara dan mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Asas pokok dalam Deklarasi Landas Kontinen sebagai berikut :
1. Segala simber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen
Indonesia adalah milik eksklusif negara RI.
2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal-soal garis batas
landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui
perundingan .
3. Jika tidak ada garis batas maka landas kontinen adalah suatu garis
yang di tarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia
dengan wilayah terluar negara tetangga.
4. Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan
diatas landas kontinen Indonesia maupun udara diatasnya.
Selanjutnya, Winarno (2007:149) menyebutkan bahwa inti dari
Deklarasi Landas Kontinen sebagai berikut :
1. Kekayaan alam di landas kontinen adalah milik negara
bersangkutan
2. Batas landas kontinen yang terletak di antara dua negara adalah
garis tengahnya.
Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa Deklarasi Landas Kontinen
diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1973 tentang
Landas Kontinen Indonesia. UU No.1 Tahun 1973 menyebutkan
pengertian Landasan Kontinen adalah dasar laut dan tanah dibawahnya
diluar perairan wilayah RI sampai kedalaman 200 meter atau lebih,
dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi
kekayaan alam.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
165
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Gambar 3 : Landas kontinen
Permukaan Laut
Dataran
G Kontinen 200 meterar Lereng
I Kontinen
s Kaki
P Kontinen Dasar Laut
a Dalam
ngka continental continental continental deep ocean
l shelf slope rise floor
Sumber : Budiyanto (199 : 84)
Persetujuan batas landas kontinen dengan negara tetangga telah
menguatkan kedaulatan wilaya laut Indonesia seluas ± 800.000 mil²
(±2.072.000 km²) serta hak penguasaan penuh atas kekayaan alam (hak
eksklusif) di landas kontinen Indonesia . Berikut ini beberapa
perjanjian yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan beberapa
negara tetangga dalam bentuk batas laut territorial seperti yang dikutip
oleh Budiyanto (199 : ) , yaitu:
1. Perjanjian RI-Malaysia tentang penetapan Garis Landas
Kontinen kedua negara (di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan)
yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 dan mulai
berlaku tanggal 7 November 1969
2. Perjanjian RI-Thailand tentang Landas Kontinen Selat
Malaka bagian utara dan Laut Andaman, ditandatangani pada
tanggal 17 Desember 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1972
3. Persetujuan RI-Malaysia –Thailand tentang Landas
Kontinen bagian utara tanggal 21 Desember 1971 dan mulai
berlaku tanggal 16 Juli 1973
4. Persetujuan RI-Australia tentang penetapan batas dasar
laut tertentu (di Laut Arafuru, di depan pantai selatan Pulau Irian
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
166
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
dan di depan pantai utara Irian) tanggal 18 Mei 1971 dan mulai
berlaku tanggal 19 November 1973
5. Persetujuan RI-Australia tentang penetapan batas-batas
laut tertentu di daerah laut Timor dan Laut Arafuru sebagai
tambahan pada persetujuan tanggal 18 Mei 1971 dan mulai berlaku
tanggal 9 Oktober 1972
6. Persetujuan RI-India tentang penetapan garis batas
kontinen antara kedua negara (batas antara Sumatera dan Nikobar)
ditandatangani dan mulai berlaku tanggal 8 Agustus 1974
b. Berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif mulai diberlakukan di
Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 diperkuat dengan UU No.5
Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Kaelan (2007:135)
menjelaskan bahwa batas ZEE adalah selebar 12 mil yang dihitung
dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Latar belakang diumumkannya
ZEE oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Persediaan ikan yang semakin terbatas
2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
3. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional
Isi dari pengumuman Zona Ekonomi Ekskslusif sebagai berikut :
1. Lebar Zona Eksklusif Indonesia 200 mil diukur dari garis pangkal
laut wilayah Indonesia
2. Hak berdaulat untuk menguasai kekayaan sumber alam di ZEEI
3. Lautan di ZEEI tetap merupakan lautan bebas untuk pelayaran
Internasional.
c. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB
Setelah melalui perjuangan panjang dan rumit di forum
internasional, akhirnya hasil dalam konferensi PBB tentang Hukum
Laut III di New York pada tanggal 30 April 1982 diterima oleh United
Nations Convention in the Law of Sea ( UNCLOS). Konvensi ini pada
tanggal 10 Desember 1982 ditandatangani oleh 117 negara termasuk
salah satunya adalah Indonesia. Konvensi ini mengakui tentang
Archipelago State Principle ( asas negara kepulauan) dan Exclusive
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
167
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Economic Zone (Zona Ekonomi Eksklusif). Budiyanto (199 :22)
mengutip isi dari konvensi tersebut adalah batas-batas laut sebagai
berikut :
1. Batas laut teritorial
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial yang
jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik
dari pantai.
2. Batas zona bersebelahan
Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari
pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara
pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak
yang melanggar undang-undang bea cukai, fiscal, imigrasi dan
ketertiban negara.
3. Batas Zona ekonomi eksklusif (ZEE)
ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya
200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai
yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta
melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain bebas berlayar
atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel
dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan
berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan
dalam ZEE-nya.
4. Batas Landas Benua
Landas benua adalah wilayah laut suatu negara yang lebih dari 200
mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan
eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan
dengan masyarakat internasional.
5. Batas Landas Kontinen
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut III 1982 Pasal 76 ayat 1
menyebutkan bahwa Landas Kontinen adalah kewenangan suatu
negara pantai atas kekayaan alam yang terkandung di dasar laut
dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan yang
terletak di luar laut Teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
168
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen (continental
margin), atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal
dari mana lebar Laut Teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar
tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut.
Selanjutnya negara pantai memiliki kesempatan untuk menetapkan
batasan luar Landas Kontinen lebih lebar dari 200 mil laut diukur
dari garis pangkal dengan ketentuan berikut:
a. Lebar maksimum tidak boleh lebih dari 350 mil laut diukur dari
garis pangkal
b. Tidak melebihi 100 mil laut diukur dari garis kedalaman 2500
m
c. Tidak melebihi lebar 60 mil laut dari kaki lereng kontinen
d. Garis terluar dengan titik-titik ketebalan batu endapan adalah
paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik-titik terluar
dan kaki lereng kontinen
Ketentuan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dalam penetapan
batas Landas Kontinen, Indonesia memiliki kepentingan
menyangkut :
a. Batas landas kontinen dengan negara tetangga yang berhadapan
atau berdamping yang dilakukan dengan persetujuan atas dasar
hukum internasional
b. Batas landas kontinen hingga 200 mil dari garis pangkal
c. Kemungkinan dapat diajukannya batas landas kontinen di luar
200 hingga maksimal 350 mil laut dari garis pangkal atau 100
mil laut dari garis kedalaman 2500 m.
Penambahan wilayah Landas Kontinen ini tidak berlaku secara
otomatis, akan tetapi perlu diajukan secara resmi oleh Pemerintah
Indonesia kepada Commission on the Limits of the Continental
Shelf – PBB. Pengajuan harus dilakukan dengan menyertakan peta-
peta yang didukung argumentasi berdasarkan riset ilmiah tentang
geodesi, geofisika dan geologi untuk menentukan batas luar
paparan benua (Outer limit of the Continental Shelf)
Indonesia.Terdapat 3 (tiga) kawasan di lepas pantai laut dalam
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
169
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
yang berpotensi untuk diajukan oleh Indonesia sebagai Indonesian
Outer Limit of the Continental Shelf (IOCS), 2 (dua) di antaranya
berada di Samudera Hindia dan satu di Lautan Pasifik. Berdasarkan
UNCLOS, batas jatuh tempo pengajuan tersebut adalah bulan Mei
tahun 2009.
Gambar 4: Landas Kontinen Negara pantai(200 mil dr garis pangkal) pada bagian pantai yang garis/batas luarnya berada pada garis tegak lurus yang
sama dgn garis/batas luar & ZEE-nya (Konvensi hukum laut PBB 1982)
Sumber :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
Ruang udara di atas wilayah daratan & lautteritorial yang merupakanbagian wilayah negarapantai
Ruang udara di atas ZEE & laut lepas yang tidak merupakan bagian wilayah negara manapun (ruang udara bebas)
Zone Ekonomi EksklusifDaratan & tanahdibwhnya yang Laut Lepas merupakan bagian wilayah negara
Dasar laut & tanah di bawahnya di bawah laut teritorial sebagai bagian dari Dasar samudera dalam wilayah negara pantai Landas Kontinen
170
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Gambar 5: Garis pangkal suatu negara & pulau di tengah-tengah samudera luas dengan laut teritorial, ZEE & landas kontinennya (Konvensi hukum
laut PBB 1982)
Sumber :
d. Berdasarkan UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Pada tahun 1996, pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia yang meliputi antara lain tentang :
1. Asas archipelago ( asas kepulauan) Pasal 1 ayat 3
Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau dan
perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah
yang hubungannya satu sama lain semikian eratnya sehingga pulau-
pulau. Perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu
kesatuan geografis, ekonomi, pertahanan keamanan dan politik yang
kahiki, atau yang secara histories dianggap sebagai demikian.
2. Batas laut perairan Indonesia
Garis pangkal ( Pasal 5)
Garis pangkal lurus kepulauan adalah garis –garis lurus yang
menghubungkan titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau
dan karang-karang terluar dari kepulauan Indonesia.
Garis pangkal biasa adalah garis air rendah sepanjang pantai.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
Ruang udara di atas wilayah daratan & lautteritorial yang merupakanbagian wilayah negarapantai Ruang udara di atas ZEE Ruang udara & laut lepas yang tidak di atas daratan merupakan bagian wilayah & laut teritorial negara manapun dari pulau x (ruang udara bebas) Zone ZEE pulau x Ekonomi EksklusifDaratan & tanahdibwhnya yang merupakan bagian wilayah negara
Dasar laut & Landas Kontinen tanah di bawahnya negara A di bawah laut teritorial sebagai bagian dari Landas kontinen Landas wilayah negara pantai pulau x kontinen pulau x
171
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Garis pangkal lurus adalah garis lurus menghubungkan titik-
titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan
menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat
sepanjang pantai.
Laut wilayah (Pasal 2)
Laut wilayah adalah segala perairan di sekitar, di antara dan
yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara
RI, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan
bagian integral dari wilayah daratan Negara RI sehingga
merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah
kedaulatan Negara RI.
Zona tambahan
Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari
pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara
pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak
yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi dan
ketertiban negara.
Zona Ekonomi Eksklusif
ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang
batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini,
negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam
lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain
bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula
memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang
bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan
menangkap ikan dalam ZEE-nya.
Laut Bebas
Batas Landas benua adalah wilayah laut suatu negara yang
lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh
mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi
keuntungan dengan masyarakat internasional.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
172
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3. Samudera ( Lautan)
Landasan kontinen (Continental Shelf)
Landas kontinen adalah dasar laut dangkal yang merupakan
bagian yang membentang dan bersambungan dengan pantai.
Ciri-ciri :
a. Landas kontinen disebut juga paparan benua/landas benua
(dasar laut yang berbatasan dengan benua/bagian dari benua
yang terendam air laut ).
b. Paparan benua kedalamannya 0-180 m dan lebarnya antara 0-
1200 km terhitung dari garis pantai.
c. Paparan benua merupakan daerah yang relatif datar dengan
kemiringan lereng berkisar 0°-2,2°.
Lereng Kontinen kaki konsumen (Continental Slope)
Lereng kontinen kaki konsumen adalah kaki yang relatif curam
sepanjang tepi luar dari bagian yang dangkal.
Ciri-ciri :
a. Lereng kontinen kaki konsumen disebut lereng benua (bidang
miring yang terletak antara paparan benua dengan zona laut
dalam).
b. Kemiringannya antara 1°-35° mulai dari tepi dangkalan benua
kea rah laut lepas.
c. Kedalamannya antara 200-1800 m .
d. Terbentuk sebagai hasil dari sedimentasi dan sesar ( bedah
besar).
Dasar laut dalam (Abyssal Floor/Oceanic Plain)
Dasar laut dalam adalah dasar samudera yang datar dengan
kedalaman airnya melebihi 6000 kaki atau 1800 m dan merupakan
wilayah terluas dari permukaan bumi yaitu ± 59,5% dari muka
bumi (2/3 bagian dari dasar laut).
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
173
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Gambar 6 : Peta Wilayah NKRI
Sumber : http://bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/materi/ppkn/9-WASANTARA.pdf
3. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Winarno (2007:162-163) menguraikan unsur –unsur dasar wawasan
nusantara yang terdiri dari 3 unsur dasar, yaitu wadah(contour), isi(content) dan
tata laku(conduct) sebagai berikut :
Wadah(contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh
wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka
ragam budaya. Setelah menegara dalam negara RI, bangsa Indonesia memiliki
organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan
dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan
bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik.
Intinya adalah wadah terdiri dari : wilayah, tata inti organisasi dan tata
kelengkapan organisasi
Isi(content)
Merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta
tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
174
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional
seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan
dan kesatuan dalam ke-bhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut
2 esensial,yaitu :
b. realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapian
cita-cita dan tujuan nasional
c. persatuan dan kesatuan dalam ke-bhinekaan yang meliputi semua aspek
kehidupan nasional
Intinya adalah isi tertuang dalam 6 asas kehidupan nasional,yaitu:
kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama
dan kesetiaan terhadap kesepatan dan ikrar bersama.
Tata laku(conduct)
Merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tata laku
batiniah dan lahiriah. Kedua tata laku ini mencerminkan identitas jati diri atu
kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan
yang memiliki rasa bangsa dan cinta kepada bangsa dan tanah air sehingga
menumbuhkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan
nasional.
Gambar 7 : Unsur-unsur wawasan nasional
H
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
175
WAWASAN
NUSANTARA
WADAH
ISI
TATA
LAKU
BENTUK/WUJUD
TATA INTI ORGANISASI
TATA KELENGKAPANN
CITA-CITA
SIFAT/CIRI-CIRI
TATA KERJA
TATA LAKU BATINIAH
TATA LAKU LAHIRIAH
Nusantara Posisi silang Manunggal dan utuh menyeluruh
Bentuk dan kedaulatan Kekuasaan pemerintah Sistem pemerintahan
Aparatur negara Kesadaran politik Masyarakat Media pers
Pembukaan UUD 1945 ( Alinea ke 2)
Utuh-menyeluruh Manunggal
Pedoman Mawas diri Olah budi
Landasan falsafah Sikap mental bangsa
Tata perencanaan Tata pelaksanaan Tata pengawasan dan
pengendalian
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
4. Asas-Asas Wawasan Nusantara
Kepentingan yang sama ( mencapai kesejahteraan atau kemakmuran dan
rasa aman yang lebih baik dari keadaan sebelumnya
Keadilan ( menikmati kemakmuran sesuai dengan andil, jerih payah, usaha
dan kegiatan baik orang perorang, golongan, kelompok maupun daerah
Kejujuran ( berani berfikir, berkata dan bertindak serta berbuat sesuai
realita, aturan dan ketentuan yang berlaku, biarpun pahit dirasakan dan
kurang enak didengar akan tetapi demi kebenaran dan kemajuan bangsa
dan negara maka harus dilakukan.
Solidaritas ( rasa setiakawan, mau memberi dan berbagi dengan pihak lain
tanpa meninggalkan dan tetap menghargai diri dan karakter budaya
masing-masing
Kerjasama ( perlu koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas
kesetaraan sehingga tercapai kerja kelompok, baik besar atau kecil demi
terciptanya senergi yang lebih.
Kesetiaan terhadap kesepakatan dan ikrar bersama ( dirintis sejak BU dan
menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam
kebhinekkaan).
5. Arah Pandang, Fungsi dan Kedudukan Wawasan Nusantara
Arah pandang, terbagi 2 yaitu :
Ke dalam, menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap
aspek kehidupan nasional baik alamiah maupun sosial
Ke luar, menjamin kepentingan nasional dalam dunia serba berubah,
ikut melaksnakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu
kerjasama dan saling hormat menghormati.
Fungsinya adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-
rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan
perbuatan baik bagi penyelenggaraan negara ditingkat pusat dan daerah
maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
176
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Kedudukan, dapat ditinjau melalui hirarki paradigma nasional, yaitu
Pancasila ( falsafah/ideologi negara) Landasan idiil
UUD 1945 ( Konstitusi negara) Landasan Konstitusional
Wawasan Nusantara ( Visi bangsa/negara) Landasan Visional
Ketahanan Nasional ( Konsepsi bangsa/negara) Landasan Konsepsional
Garis-Garis Besar Haluan Negara ( Kebijakan
dasar bangsa/negara)
Landasan Operasional
6. Peranan Wawasan Nusantara
Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan (serasi dan selaras)
Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan
Untuk menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional
Untuk merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan
ketertiban dunia
7. Dimensi wawasan nusantara dalam pembangunan nasional
Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai
tujuan nasional dapat dicerminkan dalam tingkah laku sebagai berikut :
Kesatuan wilayah
Membutuhkan konsepsi tentang bagaimana membina, mengamankan
kebulatan/ keutuhan wilayah nasional Indonesia.
Kesatuan bangsa
Bangsa Indonesia terbentuk karena kesetiakawanan dan perasaan serta
pengorbanan yang besar sehingga dibutuhkan upaya – upaya untuk
menubuhkan rasa persatuan & kesatuan, kebanggaan nasional yang sehat,
cinta tanah air dan kesetiaan serta kerelaan membela tanah air dan bangsa.
Kesatuan psikologis.
Faktor utama integrasi nasional adalah adanya rasa senasip
sepenaggungan, sebangsa & setanah, kesetiakawanan sosial & nasional.
Faktor – faktor tersebut harus mampu mengalahkan perbedaan suku
bangsa,agam, jarak antara satu daerah dengan daerah lainya.
Kesatuan ideologi
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
177
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Melaksanakan satu sistem politik diseluruh Nusantara yaitu Demokrasi
Pancasila.
Kesatuan hukum nasional
Berlakunya hukum nasional di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada
undang – undang yang hanya untuk satu daerah tertentu saja.
Satu politik luar negeri
Yaitu bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional yang
bersifat langgeng/abadi.
Kesatuan kekayaaan nasional
Kekayaan alam Indonesia adalah modal & milik bersama seluruh bangsa
Indonesia & dimanfaatkan untuk seluruh bangsa.
Kesatuan perkembangan ekonomi
Bahwa tingkat perekonomian disemua daerah harus serasi & seimbang.
Setiap daerah dikembangkan sehingga ada saling ketergantungan antara
daerah dalam rangka kesatuan ekonomi nasional.
Satu sistem ekonomi nasional
Sistem perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi seperti yang
tercantum dalam UUD 1945.
Kesatuan masyarajat Indonesia
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang harus terus
diperhatikan kelangsungan hidupnya & dikembangkan taraf
kehidupannya.
Kesatuan budaya bangsa
Budaya bangsa Indonesia adalah satu walaupun ada kemajemukan dalam
budaya daerah.
Kesatuan ancaman
Bangsa Indonesia memandang sama semua bagian wilayah nusantara.
Ancaman terhadap satu wilayah merupakan ancaman bagi seluruh
wilayah nusantara dan dihadapi oleh seluruh hankam negara RI.
Kesatuan bela negara
Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalalm
rangka pembelaan negara dan bangsa.
C. Otonomi Daerah.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
178
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
1. Kaitan Wawasan Nusantara dengan Otonomi Daerah.
Wawasan nusantara menghendaki persatuan bangsa dan keutuhan wilayah
nasional, semangat kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Diharapkan tidak
ada negara kekuasaan yang menguasai segala aspek kehisupan bermasyarakat
termasuk menguasai hak dan kewenangan yang ada di daerah-daerah Indonesia.
Winarno (2007:166) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan
NKRI menganut asas desentralisasi, bukan sentralisasi. Negara Kasatuan dengan
sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kekuasaan.
Kekuasaan terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah memiliki
hak otonomi untuk menyelenggarakan kekuasaan. Desentralisasi inilah yang
menghasilkan otonomi daerah di Indonesia.
2. Otonomi Daerah di Indonesia.
a. Pengertian
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pengertian Otonomi daerah adalah
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus
daerah atau rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setermpat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan pengertian daerah
otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setermpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
NKRI. Daerah otonom ada 4 bagian yaitu :
1. Provinsi
2. Kabupaten
3. Kota
4. Desa
b. Asas Penyelenggaraan
Berdasarkan UU no. 32 Tahun 2004 Otonomi daerah di Indonesia
menggunakan 3 asas sebagai berikut :
1. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan adanya penyerahan
wewenang pemerintahan oleh permerintah pusat kepada pemerintah daerah
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
179
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah dalam sistem
NKRI
2. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan adanya penugasan dari
pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada
desa untuk melaksanakan tugas tertentu
3. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan adanya pelimpahan
wewenang pemerintahan (berkaitan dengan administrasi) oleh pemerintah
pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu
c. Prinsip penyelenggaraan
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi daerah di Indonesia
menggunakan 3 prinsip sebagai berikut :
1. Otonomi nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan di bidang tertentu yang secara nyata ada diperlukan serta tumbuh,
hidup dan berkembang di daerah
2. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani dan
terpusat oleh pemerintah pusat
3. Otonomi bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai
konsekuensi pemberiah hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud
tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan
pemberian otonomi
d. Syarat Pembentukan
ADMINSTRATIF FISIK TEKNISA. PROVINSI A. PROVINSI (Faktor Dasar)1. Aspirasi rakyat2. Keputusan DPRD
Kab/Kota & persetujuan Bupati/Walikota yang menjadi cakupan Provinsi
3. Keputusan DPRD Provinsi Induk
4. Rekomandasi Gubernur5. Rekomendasi Mendagri
1. Paling sedikit 5 Kabupaten/Kota
2. Lokasi Calon ibukota3. Sarana dan prasarana
pemerintahan
1. Kemampuan ekonomi
2. Potensi daerah3. Sosial budaya4. Sosial politik5. Kependudukan6. Luas daerah7. Pertahanan8. Keamanan9. Kemampuan B. KABUPATEN B. KABUPATEN
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
180
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
keuangan10. Tingkat
kesejahteraan masyarakat
11. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Aspirasi masyarakat2. Keputusan DPRD
Kab/Kota3. Persetujuan
Bupati/Walikota4. Keputusan DPRD Provinsi
Induk5. Rekomandasi Gubernur6. Rekomendasi Mendagri
1. Paling sedikit 5 Kecamatan
2. Lokasi Calon ibukota3. Sarana dan prasarana
pemerintahan
C. KOTA1. Paling
sedikit 4 Kecamatan2. Lokasi
Calon ibukota3. Sarana
dan prasarana pemerintahan
e. Kewenangan Pusat dan Kewenangan Daerah.
Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat (3) pemerintah pusat
memiliki 6 (enam) kewenangan yaitu:
1. Politik luar negeri:
2. Pertahanan:
3. Keamanan:
4. Peradilan:
5. Moneter dan Fiskal Nasional:
6. Agama.
Sedangkan kewenangan daerah otonom sangat luas sebagai akibat
pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah. Daerah
memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu :
1. Kewenangan Politik, kewenangan untuk memilih kepala daerah sendiri.
Selama ini pemerintah pusat ikut campur dalam masalah pemilihan kepala
daerah. Setelah otonomi daerah era reformasi, rakyat melalui DPRD memiliki
kewenangan untuk memilih kepala daerah langsung melalui Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada).
2. Kewenangan Administrasi, yaitu terdiri dari:
Pengelolahan karyawan dan organisasi yang menyangkut keuangan dari
pemerintah pusat.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
181
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pelayanan publik berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian,
pekerjaan umum, perhubungan, ketenagakerjaan, masalah sosial,
pengembangan koperasi dan lingkungan hidup.
Membuat Peraturan Daerah (Perda).
Mengusahakan sumber dana melalui pembukaan dan promosi wisata argo
dan religi, pengembangan budaya dan kesenian asli dan pengelolahan
sumber daya alam.
f. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah.
Di daerah otonom di bentuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah
penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas desentralisasi. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah
beserta perangkat daerah.
Winarno(2007:168) menjelaskan bahwa setiap daerah dipimpin oleh
kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh wakil kepala daerah.
Kepala daerah provinsi adalah gubernur. Kepala daerah Kabupaten adalah bupati
dan kepala daerah kora adalah walikota. Perangkat daerah adalah Sekretaris
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan
kebutuhan daerah.
Badan legislatif di daerah adalah DPRD dan DPD (Dewan Perwakilan
Daerah) yang dipilih langung oleh rakyat. Wewenang dari DPRD adalah
1. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur/bupati/walikota.
2. Menetapkan APBD bersama gubernur/bupati/walikota.
3. Mengawasi pelaksanaan Perda, keputusan gubernur/bupati/walikota, kebijakan
daerah dan kerjasama internasional di daerah.
4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atas
rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
5. Menampung dan menindaklanjuti asprasi daerah dan mayarakat (Rahayu,
2007:219).
Bentuk dan susunan pemerintah daerah merupakan perangkat
penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam rangka pembangunan daerah.
Keberhasilan pembangunan daerah tergantung pada tergantung dari desentralisasi
yang salah satu keuntungannya daerah dapat mengambil keputusan dengan cepat,
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
182
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
prioritas pembangunan dan kualitas pelaynan akan lebih mencerminkan
kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
Pada akhirnya otonomi daerah tidak bertentangan dengan wawasan
nusantara. Otonomi dan desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar
penyelenggaraan NKRI dapat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan
merata di seluruh Indonesia.
3. Otonomi Khusus
a. Pengertian
Otonomi khusus adalah otonomi yang diberikan kepada daerah yang memiliki
karakteristik sebagai berikut :
1. Memiliki susunan struktur politik asli
2. Memiliki susunan struktur ekonomi asli
3. Memiliki susunan struktur sosial budaya asli
Berdasarkan Pasal 18 b UUD 1945, Pemerintah Indonesia mengakui adanya
daerah-daerah istimewa yang mendapat otonomi khusus. Lebih jelasnya, isi Pasal
18 b UUD 1945 adalah sebagai berikut :
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui kesatuan–kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki
susunan asli baik struktur politiknya, struktur ekonominya maupun struktur sosial
budayanya.
b. Daftar Daerah Otonomi Khusus
1. Aceh Nanggroe Darusalam
a. Dasar hukum pembentukan sebagai berikut:
UUD 1945 Pasal 18B
UU No.11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh
b. Karakteristik kekhususan sebagai berikut:
Memiliki pandangan hidup yang melahirkan budaya Islam yang kuat.
Memiliki karakter khas sejarah perjuangan yang punya ketahanan &
daya juang tinggi.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
183
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Sebagai daerah modal bagi perjuangan merebut & mempertahankan
kemerdekaan NKRI.
2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
a. Dasar hukum pembentukan sebagai berikut :
UUD 1945 Pasal 18 B
UU No.29/1997 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Karakteristik kekhususan sebagai berikut:
Berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945
Memiliki karakteristik permasalahan yang kompleks dan berbeda
dengan provinsi lain (urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan,
pengelolaan kawasan khusus).
3. Daerah Istimewa Yogyakarta
a. Dasar hukum pembentukan sebagai berikut :
UUD 1945 Pasal 18B
UU No.3/1950 Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Karakteristik kekhususan sebagai berikut:
Sejak jaman penjajahan sudah menjadi daerah swapraja (daerah
kerajaan yang memiliki dan mengatur pemerintahannya sendiri)
Pengambil kebijakan-kebijakan yang tepat pada saat terjadi revolusi,
seperti :Maklumat Kesultanan Yogyakarta yang menyatakan bahwa
Kesultanan Yogyakarta adalah daerah istimewa dari NKRI
Peran dan pengorbanan Sri Sultan serta dukungan penuh masyarakat
sangat berarti dalam perjuangan kemerdekaan.
4. Papua
a. Dasar hukum pembentukan sebagai berikut:
UUD 1945 Pasal 18B
UU No.21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
b. Karakteristik kekhususan sebagai berikut:
Ras Negroid rumpun melanesia dan memiliki budaya yang unik ( 254
suku dan bahasa)
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
184
Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Memiliki topografi yang bervariasi dan unik (spt : ada wilayah yang
berada di bawah permukaan laut, ada wilayah yang berada beberapa
meter di atas permukaan air laut, pegunungan yang senantiasa ditutupi
salju).
Memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah
Menjadi bagian dari NKRI melalui kesepakatan New York dan Pepera.
Papua berbatasan langsung dengan wilayah negara Papua New Guinea.
Kondisi sosial penduduk Papua masih terbatas dimana sekitar 75 %
penduduk tidak memperoleh pendidikan yang layak, gizi yang rendah
serta pelayanan kesehatan yang terbatas.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia
1. Kaitan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan otonomi daerah
Ridwan(2008:66) menuliskan bahwa sejak diberlakukannya undang-undang
otonomi daerah maka daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian,
pengelolaan lingkungan harus sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang
luas, nyata dan bertanggungjawab.
2. Pengertian
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup Indonesia adalah wilayah yang
menempati posisi silang antara dua benua & dua samudera dengan iklim tropis &
cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam & kedudukan dengan peranan
strategis yang tinggi nilai sebagai tempat rakyat & bangsa Indonesia
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernergara dengan
segala aspeknya.
3. Lingkungan Hidup Indonesia sebagai Ekosistem
a. Ekosistem
UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan
bahwa ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap
unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.
Soemartono(2004:9) mengatakan bahwa ekosistem adalah suatu daerah
tertentu dimana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup yang
diantara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
185
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Lebih lanjut, menurut
beliau ekosistem ada 2 bentuk yaitu :
1. ekosistem alamiah dimana terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme
hidup sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya
dengan sendirinya.
2. Ekosistem buatan dimana kurangnya heterogenitas sehingga labil dan untuk
membuat ekosistem tersebut tetap stabil diperlukan bantuan energi dari luar
yang juga harus diusahakan oleh manusia.
Syamsuri (2007:148-157) menambahkan bahwa ekosistem terdiri dari 2
komponen sebagai berikut :
1. Komponen biotik, terdiri dari: udara, air, mineral, cahaya, suhu, keasaman,
kadar garam, topografi & faktor pembatas/toleransi makhluk hidup.
2. Komponen abiotik, terdiri dari : Produsen, konsumen & pengurai
b. Lingkungan hidup sebagai ekosistem
Lingkungan yang terdiri dari subsistem yang memiliki aspek sosial, budaya,
ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda dan mengakibatkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan yang berlainan.
c. Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ekosistem
1. Pengertian
Berdasarkan Pasal 1(2) UU No.23/1997 pengelolaan lingkungan hidup
adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi
kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan
dan pengendalian lingkungan.
2. Dasar
Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada keadaan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan, keserasian dan
keseimbangan subsistem.
3. Peranan dan kedudukan manusia
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup pada Pasal 5 (3) dikatakan bahwa manusia memiliki hak untuk berperan
sebagai pengelola lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 7 UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan hidup menyatakan bahwa manusia(masyarakat) memiliki kesempatan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
186
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan manusia dalam
lingkungan hidup adalah sebagai pengelola lingkungan hidup. Bentuk peranan
tersebut menurut Pasal 7(2) adalah sebagai berikut :
a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan
sosial;
d. memberikan saran pendapat;
e. menyampaikan infomasi dan/atau menyampaikan laporan.
Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 5 (2) UU No.23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa kedudukan manusia dalam lingkungan
hidup adalah sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan manusia sebagai
individu dan makhluk sosial.
4. Dampak
Pengelolaan Lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia dapat
memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap lingkungan hidup.
Dampak tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dampak positif, sebagai berikut :
a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata
b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap
c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan
menumbuhkembangkan kemampuan dunia usaha nasional
d. Memperluas dan memeratakan kesempaan kerja dan kesempatan berusaha
e. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional
2. Dampak negatif, terbagi 2 sebagai berikut :
a. PENCEMARAN LINGKUNGAN, yaitu masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun
sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
187
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Macam-Macam Pencemaran lingkungan :
1. Pencemaran udara, penyebabnya adalah asap buangan dari karbon
dioksida, gas belerang, gas klorofluorokarbon, kabon monoksida
dan asap rokok.
2. Pencemaran air, berasal dari limbah pertanian, limbah rumah
tangga, limbah industri, limbah industri dan penangkapan ikan
dengan racun.
3. Pencemaran tanah, berasal dari sampah organik (spt:dedaunan,
jaringan hewan, kertas dan kulit) dan anorganik (spt: besi,
alumunium, kaca dan plastik) yang merupakan limbah rumah
tangga, limbah pasar, limbah industri, limbah pertanian dan limbah
peternakan.
4. Pencemaran suara, berupa kebisingan akibat bunyi di atas 50
desibel (spt: mesin industri, mobil, sepeda motor, kereta api dan
pesawat terbang)
b. Pengrusakan Lingkungan, yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang
pembangunan berkelanjutan.
5. Penataan Ruang Wilayah Indonesia
a. Kaitan Penataan Ruang dengan Otonomi daerah
Ridwan (2007:156) mengatakan bahwa ketersediaan ruang wilayah
Indonesia terbatas maka pemanfaataannya harus diatur dengan baik agar tidak
terjadi pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu,
diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan
besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika
lingkungan. Terkait dengan otonomi daerah, penjelasan UU No.26 Tahun 2007
mengatakan bahwa penataan ruang harus sejalan dengan kebijakan otonomi
daerah. Lebih lanjut, Ridwan (2007:158) memperkuat pernyataan tersebut bahwa
pengunaan kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu peluang yang dapat
mendekatkan penerapan tata ruang pada permasalahan lokal, keterlibatan publik
secara nyata dan membangun komitmen masyarakat madani pada masalah-
masalah tata ruang.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
188
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pengertian
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , yang
dimaksud dengan ruang wilayah NKRI adalah negara kepulauan bercirikan
nusantara yang terdiri dari ruang darat, laut, udara dan ruang di dalam bumi.
Sedangkan yang dimaksud dengan penataan ruang adalah sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
c. Tujuan
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebut
bahwa tujuan penataan ruang wilayah adalah sebagai berikut :
1. Memperkukuh Ketahanan Nasional yang berdasarkan pada Wawasan
Nusantara.
2. Menciptakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
d. Asas
Berdasarkan Pasal 2 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
disebut bahwa asas penataan ruang adalah sebagai berikut :
1. Keterpaduan
2. Keserasian, keselaran dan kesimbangan
3. Keberlanjutan
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
5. Keterbukaan
6. Kebersamaan dan kemitraaan
7. Perlingungan kepentingan umum
8. Kepastian hukum dan keadilan
9. Akuntabilitas
e. Dasar
Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebut
bahwa dasar penataan ruang adalah sebagai berikut :
1. Keadaan daya dukung lingkungan
2. Keadaan daya tampung lingkungan
3. Meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem.
f. Penataan Ruang Daerah Perbatasan
Rahayu (2007:222) mengartikan Daerah Perbatasan Negara adalah daerah
yang minim sarana dan prasara serta sulit dijangkau baik secara ekonomi maupun
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
189
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
geografi, rawan boundary (seakan-akan terjadi pergeseran batas negara) dan
rawan frontier (batas pengaruh asing). Selanjutnya, Abubakar (2007: )
menyebutkan bahwa Daerah Perbatasan Negara memiliki karakteristik sebagai
berikut :
• Terpisah dari habitat maindland (pulau induk) sehingga bersifat insuler
(picik)
• Memiliki persediaan air tawar yang terbatas, termasuk air tanah atau air
permukaan
• Rentan terhadap gangguan eksternal, baik alami maupun akibat kegiatan
manusia
• Memiliki spesies epidemik (selalu terdapat pada tempat tertentu) yang
memiliki fungsi ekologi yang tinggi
• Tidak memiliki hinterland (daerah pedalaman)
Rahayu(2007:223) menambahkan bahwa kebijakan penataan ruang daerah
perbatasan negara berpedoman pada wawasan nusantara dengan tujuan menjaga
dan mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya eksploitasi sumber daya
alam yang berlebihan, baik oleh masyarakat maupun yang didorong oleh
kepentingan negara tetangga.
Lebih lanjut, Rahayu (2007:225-226) menyebutkan bahwa dengan
memperhatikan keragaman kondisi wilayah perbatasan maka penataan ruang
daerah perbatasan seringkali mengalami kendala sebagai berikut :
• Sumber daya manusia yang masih rendah dalam jumlah dan kualitas
kesejahteraan
• Prasarana dengan pelayanan yang sangat terbatas
• Terjadinya konflik dan tumpang tindih pemanfaatan ruang baik antar
kawasan budidaya dengan kawasan lindung maupun antar kawasan
budidaya
• Penegasan status daerah perbatasan yang belum jelas.
• Kurang mendapatkan prioritas pengembangan dibanding daerah lain
• Terbatasnya kelembagaan dan aparat yang ditugaskan di perbatasan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
190
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Gambar 8: Daftar pulau-pulau perbatasan beserta negara yang berbatasan,
permasalahannya dan kegiatan yang dilaksanakan
No Nama Pulau,
Lokasi dan Luas (km2)
Negara yang Berbatasan
Permasalahan Kegiatan yang Dilaksanakan
1 Rondo, Kota
Sabang, Provinsi
NAD (0,456)
India Rawan penangkapan ikan liar Rawan abarasi, gempa bumi
dan tsunami Rawan penyeludupan senjata
Peningkatan patroli dan disinggahi oleh TNI
Pembangunan pos lintas batas
Pembangunan dermaga untuk kapal patroli atau perambuan
Pemeliharaan titik rawan based point (batas dasar)
2 Berhala, Kabupaten
Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara (2,5)
Malaysia Tempat penyelundupan Rawan perompak
Pemeliharaan titik rawan based point (batas dasar)
Pembangunan dermaga untuk kapal patroli
Peningkatan bentuk dan ukuran dari titik dasar ke titik dasar tersebut
3 Nipa, Kota Batam, Provinsi
Kepri (10)
Singapura Batas maritim RI-Singapura belum selesai
Mengalami kerusakan akibat penambangan pasir
Perubahan garis batas dengan RI-Singapura
Perubahan garis pantai akibat pengambilan pasir
Pembangunan dermaga untuk kapal patroli
Pembangunan pos pengamatan TNI dan POLRI
Peingkatan bentuk dan ukuran dari titik dasar ke titik dasar tersebut
4 Sekatung, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepri (22,2)
Vietnam Tempat persinggahan nelayan asing
Kurang diperhatikan pemerintah pusat dan daerah
Rawan penyelundupan dan illegal entry (jalur masuk tidak resmi)
Sulit didarati dari arah laut Rawan abrasi, gempa bumi
dan tsunami
Pulau batu dan bervegetasi (tanaman liar)
Peningkatan patroli dan singgah oleh TNI
Inventarisasi dan monotoring pulau-pulau kecil
5 Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (414,16)
Malaysia Perbedaan garis batas antara RI-Malaysia
Rawan penyelundupan Rawan pengaruh Ipoleksosbud
dari Malaysia Mengrove rusak, air keruh dan
berlumpur akibat sedimentasi
Pembangunan dermaga Peningkatan bentuk dan
ukuran dari titik dasar ke titik dasar tersebut
Pembangunan pos lintas batas dan pos TNI/POLRI
Patroli dan singgah oleh TNI AL
Pemeliharaan titik tugu batas, titik referensi based point
6 Marore, Kabupaten Sangihe Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (3,12)
Filipina Rawan penyelundupan dan illegal entry
Rawan pengaruh Ipoleksosbud Filipina
Kurang diperhatikan pemerintah pusat dan daerah
Rawan gempa bumi, abrasi dan tsunami
Pembinaan PPBM dan sikap patriotisme cinta NKRI
Kuncungan periodik pemerintah pusat dan daerah
Pengukuran ulang based point dan pemeriharaan titik referensi based point
7 Miangas, Filipina Rawan pengaruh Ipoleksosbud Terdapat pos border area
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
191
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
No Nama
Pulau, Lokasi dan Luas (km2)
Negara yang Berbatasan
Permasalahan Kegiatan yang Dilaksanakan
Kabupaten Sangihe Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (39,95)
Filipina Belum ada persetujuan
bilateral tentang batas maritim antara RI-Filipina
Pulau dimaksukkan ke dalam konstitusi Filipina (treaty of Paris 1898)
Rawan gempa bumi, abrasi dan tsunami
Rawan penyelundupan narkiba, senjata dan illegal entry
(areal perbatasan) Terdapat satgas TNI AL dan
Bea Cukai Peningkatan bentuk dan
ukuran dari titik dasar Mobile market (pasar
keliling) TNI Kunjungan periodik
pemerintah pusat dan daerah
8 Fani, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (9)
Palau Rawan terhadap subversif, intervensi, penyelundupan dan perompakan
Rawan okupasi negara lain/musuh
Rawan gemap bumi, abrasi dan tsunami
Kurang perhatian pemerintah pusat dan daerah
Pemliharaan titik referensi based point
Peningkatan bentuk dan ukuran dari titik dasar
Pembangunan dermaga Pembanuan dermaa, fasilitas
komunikasi/informasi
9 Fanildo, Kabupaten Biak, Numfor,Provinsi Papua (0,1)
Palau Terpencil Rawan okupasi (pendudukan)
negara lain/musuh Rawan abrasi, gempabumi dan
tsunami Kurang perhatian pemerintah
pusat dan daerah Tempat persinggahan nelayan
asing
Patroli dan singgah oleh TNI Pemeriharaan titik referensi
based point Pembangunan dermaga,
fasilitas komunikasi/informasi
10 Asutubun, Kabupaten Malrabar, Provinsi Maluku (3,6)
Australia Terbatasnya transportasi reguler
Taraf hidup masyarakat rendah Rawan subversif dan
intervensi Rawan gempa bumi, abarasi
dan tsunami
Patroli dan singgah oleh TNI Pembangunan dermaga,
fasilitas komunikasi/informasi
Survei based point
11 Wetar,Kabupaten Malrabar,Provinsi Maluku(2,016)
Timor leste Belum ditetapkan titik dasar untuk batas wilayah RI-Timor Leste
Belum ditetapkan perubahan jalur ALKI-IIIB
Rawan penyelundupan narkoba, senjata dan illegal entry
Rawan okupasi negara lain/musuh
Belumada pangkalan TNI AL
Relokasi pengungsi Timor Leste
Peningkatan patroli dan singgah oleh TNI
Pembangunan pos lintas batas
12 Batek, Kabupaten TTU, Provinsi NTT (0,1)
Timor Leste Rawan penyelundupan dan illegal entry
Rawan gempa bumi, abrasi dan tsunami
Kurang perhatian pemerintah pusat dan daerah
Patroli dan singgah oleh TNI Penguruan ulang based point Pemeliharaan titik referensi
based point
Sumber : Abubakar (
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
192
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
6. Kaitan antara otonomi daerah, penataan ruang dan lingkungan hidup
Ridwan(2008:66) menuliskan bahwa sejak diberlakukannya undang-
undang otonomi daerah maka daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, undang-undang
otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah yang meliputi tatanan
ruang sebagai upaya sadar mengatur hubungan antara berbagai kegiatan guna
mencapai keserasian dan keseimbangan dalam melaksanakan pembangunan.
Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang harus
sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
Disamping itu pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan penataan ruang.
Kaitan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Rencana detail tata ruang wilayah dapat digunakan sebagai landasan yuridis
dalam perlindungan lingkungan hidup.
b. Tata ruang wilayah adalah salah satu instrumen hukum lingkungan, karena :
1. Tata ruang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan atau usaha
tertentu (menempati wilayah sesuai dengan peruntukkannya)
2. Lokalisasi tata ruang memudahkan pemantauan dan pengendalian terhadap
dampak dari kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan industri ataupun
perbuatan manusia).
c. Konsep tata ruang yang baik akan mampu mengarahkan kegiatan dan/atau
usaha tertentu dalam suatu wilayah, sehingga dapat mengurangi berbagai
pengaruh dampak lingkungan baik yang diakibatkan oleh kegiatan industri
maupun oleh perbuatan manusia.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
193
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
D. Latihan-Latihan
1. Lembar Kerja (Job Sheet)
Formulir No. 1Ringkasan Pemahaman Materi
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan pemahaman Saudara mengenai materi yang dibahas hari ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sehari setelah perkuliahan.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
194
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 2Lembar Jawaban Tugas
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen pada perkuliahan yang akan
datang.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
195
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 3Hasil Diskusi Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..Kelompok :……………………………………………………………..Ketua :……………………………………………………………..Anggota :1. …………………………………………………………. 2. ………………………………………………………… 3. …………………………………………………………
4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. …………………………………………………………
Tuliskan hasil diskusi kelompok saudara pada formulir ini!
Formulir No. 4Lembar Penilaian Kelompok
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
196
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Ketua Kelompok :……………………………………………………………..
Isilah kotak yang ada dalam table di bawah ini dengan tanda √ sesuai dengan penilaian anda tentang partisipasi anggota lain dan anda sendiri dalam proses kegiatan kelompok serta dalam menyelesaikan tugas. 0 tidak datang dan tidak menyelesaikan tugas 40 tidak datang, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya 50 hadir, tapi tidak berpartisipasi dan tidak menyelesaikan tugasnya 60 hadir, berpartisipasi dan menyelesaikan tugas sekedarnya 70 hadir, berpartsipasi aktif dan kooperatif, tapi menyelesaikan tugas
sekedarnya. 80 hadir, berpartisipasi aktif dan kooperatif serta menyelesaikan tugas
dengan baik. 90 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap.100 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap serta mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam kelompok.
Nama Anggota Kelompok
0 40 50 60 70 80 90 100 Keterangan
Catatan:Tidak ada nilai yang sama untuk lebih dari 3 orang(Pengisian formulir ini rahasia&langsung serahkan kepada dosen)
Formulir No. 5Lembar Jawaban MID tes/quis
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
197
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan soal dan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Jawablah dengan berurutan. 2. Dilarang menggunakan TIP-EX dan CORETAN MAKSIMAL 5 KALI.3. Tidak ada perbaikan.
2. Essay Terbatas
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
198
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pertanyaaan :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
Geopolitik Indonesia
199
Geografi merupakan unsur penting bagi keberadaan suatu negara, maka geografi menjadi alat kekuasaan dalam mencapai tujuan negara. Selain itu, keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, untuk mempertahankan kehidupan dan keberadaannya serta untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya maka negara perlu memiliki pemahaman ilmu geopolitik.
Hal yang paling utama mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri. Oleh karena itu, geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terutama terhadap negara lain. Geopolitik dapat mempertegas penempatan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.
Demikian halnya dengan Indonesia sebagai suatu negeri yang unik, terletak di sebelah tenggara benua Asia dan membentang sepanjang 3,5 juta mil. Indonesia memiliki sekitar 13.662 pulau sehingga terlihat seperti pecahan-pecahan yang berserakan dan sulit untuk dapat dipersatukan. Indonesia berada diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Indonesia juga berada diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
Kondisi geografis yang sedemikian rupa memerlukan pengaturan dan penanganan dengan menggunakan konsep geopolitik. Konsep geopolitik yang diterapkan oleh Indonesia adalah untuk mempertahankan wilayah NKRI dengan kekuatan berdasarkan wawasan kombinasi. Konsep geopolitik Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Dikutip dari Makalah “ Geopolitik Indonesia”, (tanpa pengarang dan dengan pengubahan)
a. Buktikan bahwa geografi adalah alat kekuasaan untuk mencapai tujuan
negara !
b. Berdasarkan tulisan berjudul “ Geopolitik Indonesia”, apa pendapat
saudara mengenai pengertian geopolitik ?
c. Buktikan bahwa konsep geopolitik Indonesia berdasarkan kekuatan
wawasan kombinasi!
d. Buktikan bahwa wujud geopolitik Indonesia adalah Wawasan Nusantara!
e. Apa saja persoalan dapat ditimbulkan dari penerapan konsep Wawasan
Nusantara?
f. Tulisan berjudul “Geopolitik Indonesia” menggambarkan bahwa wilayah
kedaulatan NKRI memiliki lingkungan hidup dan ruang wilayah yang
berbeda dengan negara lain. Jelaskan!
g. Buatlah daftar pulau perbatasan wilayah kedaulatan NKRI. Lengkap
dengan lokasi dan luasnya, negara yang berbatasan dengan pulau tersebut
beserta permasalahan dan pemecahannya.
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pertanyaan :
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
Babak Baru Sengketa Negeri SerumpunSelasa, 08 Maret 2005 | 21:09 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta
Yanto Musthofa/Yophiandi-Tempo
200
Sekali lagi, Indonesia terlibat cekcok terbuka perebutan wilayah dengan Malaysia. Malaysia mengklaim wilayah di sebelah timur Kalimantan Timur berdasarkan peta yang dibuatnya pada 1979. "Peta ini merupakan upaya mencaplok wilayah orang," ujar Arif, yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI. Arif mengatakan, peta itu diprotes bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga Singapura, Filipina, Cina, Thailand, dan Vietnam. Inggris pun melayangkan protes atas nama Brunei Darussalam, saat negeri mungil di belahan utara Pulau Kalimantan itu belum merdeka. "Legitimasi peta ini dipertanyakan banyak orang sampai sekarang," katanya. Hasyim Djalal, mantan diplomat berpendapat, posisi Indonesia jelas lebih kuat daripada Malaysia. Dalam hukum internasional,Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas dasar laut di luar wilayahnya sampai sejauh 200 mil dari garis dasar. "Atau kalau masih memungkinkan, garis itu bisa ditarik hingga ada kelanjutan alamiah wilayah darat, sampai dasar samudra (ocean cruft). Garis dasar adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar.Kalau kita tarik dari garis lurus itu, Ambalat masuk di dalamnya dan bahkan lebih jauh ke luar lagi. Sikap itu sudah dicantumkan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982.” Djalal menegaskan. Bangsa Indonesia berhasil memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan (archipelagic state) hingga diakui secara internasional. Pengakuan itu terabadikan dengan pemuatan ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditetapkan dalam Konferensi Ketiga PBB tentang Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica, pada 10 Desember 1982. Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Konsep hukum negara kepulauan sudah dianut Indonesia sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 diperbarui dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Djalal menambahkan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia saat ini terkait dengan kasus Sipadan dan Ligitan dimana saat bertengkar dengan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan, kita tidak meminta Mahkamah Internasional memutuskan garis perbatasan laut sekaligus.”Kita tidak pernah merundingkannya," kata Djalal. Pascapeta itu, menurut Arif, Indonesia terus melakukan konsesi dan Malaysia tidak pernah mengajukan protes. Nah, dalam kelaziman hukum internasional, menurut Arif, karena Malaysia tidak memprotes, itu berarti pengakuan terhadap sikap Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1960. Malaysia, kata Arif, baru mulai mengajukan nota protes pada 2004 setelah menang dalam kasus Pulau Sipadan-Ligitan. Arif menandaskan, hakim ICJ menegaskan, kedaulatan atas dua pulau tak berpenghuni dan batas landas kontinen adalah dua hal yang sangat berbeda. Hakim ICJ berpendapat, masalah delimitasi (garis batas) landas kontinen harus dipandang dengan sudut pandang berbeda, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982. Sampai kini, garis landas kontinen yang diakui dunia adalah garis yang ditetapkan Indonesia dalam UU Nomor 1960. Dalam Konvensi Hukum Laut, landas kontinen atau continental shelf adalah area miring di bawah laut yang mengelilingi suatu kontinen pada kedalaman 200 meter. Pada ujung lereng area itu, lereng kontinen menukik ke bawah secara tajam hingga dasar laut.narasi/2005/03/08/nrs,2005030802,id.html+sengketa+budaya+indonesia+dengan+malaysia&hl=en&ct=clnk&cd=4 (dengan perubahan)
a. Berdasarkan tulisan berjudul “Babak Baru Sengketa Negeri Serumpun”, apa
pendapat saudara mengenai pengertian negara kepulauan (archipelago state) ?
b. Bagaimana pengaturan batas wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan
Konvensi PBB tentang Hukum laut (UNCLOS)?
c. Buktikan bahwa Indonesia telah menerapkan konsep hukum negara kepulauan
sejak tahun 1960!
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
BERNAFAS DALAM LUMPUR, RIWAYAT SIDOARJO KINI
201
Sumur Banjar Panji-1 adalah sumur eksplorasi migas yang dioperatori oleh PT. Lapindo Brantas Inc. Sumur ini merupakan salah satu dari 49 sumur yang ada di Blok Brantas. Sumur ini terletak pada 112,71° BT dan 7,52° LS di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wilayah kerja Pertambangan Blok Brantas terbentang sepanjang ± 11 km dengan lebar ± 5 km.
Tanggal 29 Mei 2006, semburan Lumpur bercampur air dan gas pertama kalinya terjadi. Semburan Lumpur panas dari perut bumi itu diperkirakan mencapai 25.000 m3 per harinya. Sementara luas area yang terkena dampak, diperkirakan mencapai 60-70 hektar, meliputi desa Siring, desa Jatirejo dan desa Renokenongo. Hingga hari ke-48, volume Lumpur telah mencapai lebih dari 5.000.000 m3 dan membenamkan sekitar 200 hektar lahan (ant. Pemukiman penduduk, pertanian, perkebunan, dll).
Berdasarkan investigasi Walhi Jatim, sehari setelah terjadi, ikan-ikan di saluran irigasi terapung dan mati, gas warna putih yang keluar bersama lumpur mengandung gas (H2S, NH3,Nitrit, Nitrat, Pb, C6H5OH), tiga sumur disekitarnya tercemar oleh Hg dan C6H5OH berdasarkan adanya bau, warnanya yang kekuning-kuningan dan mengkilat. Sejak Lumpur meluap, penduduk di sekitar daerah semburan mengeluhkan sesak nafas, mual-mual, mencret, muntah, kepala pusing, hipertensi, dermatitis dan bronchitis. Tercatat 451 warga sudah dilarikan ke RS Bhayangkara.
Lumpur yang merendam rel kereta api di desa Jatirejo dan desa Siring sehingga melengkung, merendam pipa gas milik pertamina hingga putus dan meledak, mengamblaskan tanah sehingga tanggul di sekitarnya dan kali porong jebol, mengakibatkan tertutupnya jalur tol Porong-Gempol dan pipa PDAM yang pecah adalah beberapa fasilitas (infrastruktur) kota yang amblas dan perlu di relokasi oleh pemerintah.
Awalnya, untuk menampung luapan Lumpur dibangun kolam penampungan yang mengorbankan 54 hektar lahan pertanian. Selanjutnya, untuk mengurangi luberan Lumpur menjalar ke jalanan, sebanyak 1 juta m3 lumpur sudah dibuang ke Kali Porong dan selanjutnya dibuang ke Selat Madura melalui Kali Porong tersebut. Besarnya volume pembuangan ke Selat Madura 200.000m3 per hari. Dikutip oleh Ali Azhar Akbar dalam Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo (dengan pengubahan). 2007. GalangPers. Jakarta
Pertanyaan :a. Apa saja yang menjadi bagian dari lingkungan hidup wilayah NKRI?
b. Tulisan berjudul “Bernafas Dalam Lumpur, Riwayat Sidoarjo Kini”
memberikan gambaran adanya dampak negatif pengelolaan bagi lingkungan
hidup dan penataan ruang wilayah NKRI. Uraikan dampak negatif tersebut!• Apa saja yang menjadi bagian dari lingkungan hidup wilayah NKRI?
• Tulisan berjudul “Bernafas Dalam Lumpur, Riwayat Sidoarjo Kini” memberikan gambaran adanya dampak negatif pengelolaan bagi lingkungan hidup dan penataan ruang wilayah NKRI. Uraikan dampak negatif tersebut!
• Berdasarkan tulisan berjudul “ Kondisi Pulau Nipah Memprihatinkan”, apa pendapat saudara mengenai pengertian dan karakteristik daerah perbatasan?
• Tulisan berjudul “Kondisi Pulau Nipah Memprihatinkan”, memberikan gambaran adanya dampak negatif pengerukan pasir bagi lingkungan hidup dan penataan ruang wilayah NKRI! Uraikan dampak negatif tersebut!
• Berdasarkan aturan penataan ruang, apa yang menjadi kendala penataan ruang daerah perbatasan sehingga terjadi kasus pulau Nipah?
• Buatlah daftar pulau perbatasan wilayah kedaulatan NKRI. Lengkap dengan lokasi dan luasnya, negara yang berbatasan dengan pulau tersebut beserta permasalahan dan pemecahannya.
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pertanyaan :
a. Berdasarkan tulisan berjudul “ Kondisi Pulau Nipah Memprihatinkan”, apa
pendapat saudara mengenai pengertian dan karakteristik daerah perbatasan?
b. Tulisan berjudul “Kondisi Pulau Nipah Memprihatinkan”, memberikan
gambaran adanya dampak negatif pengerukan pasir bagi lingkungan hidup dan
penataan ruang wilayah NKRI! Uraikan dampak negatif tersebut!
c. Berdasarkan aturan penataan ruang, apa yang menjadi kendala penataan ruang
daerah perbatasan sehingga terjadi kasus pulau Nipah?
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
KONDISI PULAU NIPAH MEMPRIHATIKAN
202
NKRI memiliki tak kurang dari 12 pulau perbatasan dengan karakteristik tersendiri yang salah satunya adalah Pulau Nipah. Sebagai daerah perbatasan, Pulau Nipah berbatasan dengan Singapura. Saat ini, kondisi Pulau Nipah sangat memprihatinkan dan hampir tenggelam, akibat pengerukan pasir laut secara terus-menerus disekitar Selat Malaka. Bila dibiarkan akan mengancam keberadaan pulau-pulau lain di sekitarnya, akibat abrasi. Hal itu dikatakan Nani Hendiarti, peneliti laut sekaligus ketua ekspedisi Pulau Nipah, di Jakarta, Jumat (10/12). Menurutnya, beberapa pulau kecil termasuk Pulau Nipah tenggelam bila air pasang. “Bila air laut pasang Pulau Nipah tidak terlihat lagi. Kecuali hanya lahan aklamasi yang tampak, dan luasnya 1.819 hektare. Tetapi bila air surut , maka luas Nipah menjadi 7.357 ha.” Kata Nani. Semua itu, lanjut Nani, akibat pengerukan pasir di sekitar Pulau Karimun Jawa. Bila terus dibiarkan, maka perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura akan terganggu. Batas laut Indonesia semakin mengecil sedangkan Singapura dengan reklamasi pantainya meluas. “ Tentu saja tidak hanya Pulau Nipah yang tenggelam bila air pasang, melainkan juga pulau-pulau kecil lainnya di sekitar Selat Malaka.” Reklamasi kawasan Selat Malaka sudah dilaksanakan oleh Departemen Kimpraswil (sekarang Departemen PU). Butuh waktu dua tahun untuk reklamasi tetapi rehabilitasinya membutuhkan waktu lama. Pemerintah telah mengeluarkan izin larangan pengerukan pasir laut untuk diekspor karena kondisi lingkungan makin parah.
Menurut Nani, kondisi Pulau Nipah saat ini cukup menyedihkan. Di sekitar pantai telah terjadi abrasi, karena banyaknya sedimen laut yang cukup tebal. Komposisi pasir laut hanya 50 % sisanya lempung dan lanau merupakan material halus. “ Bila dikeruk maka hanya mendapatkan 50 %, sisanya material halus. Tetapi dari 50% kandungan pasir itu sekitar 16%-20%-nya mengandung kuarsa,” kata Nani yang juga peneliti di Pusat Pengkajian Penerapan Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT. Sebab itu, katanya, penambang pasir untung besar mendapatkan pasir sekaligus kuarsa bahan pembuat kaca. Sisanya lempung dan lanau tetap saja ditimbun di sekitar P.Nipah, sehingga air di sana sangat keruh dan oksigen menurun. Produksi ikan pun menurun karena makin menipisnya unsur hara. Sumber: Media Indonesia 14/12/04 seperti dikutip oleh Mustafa Abubakar dalam Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan.2006.Kompas. Jakarta
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pertanyaan :
a. Dari tulisan berjudul “Mencari Bentuk Otonomi Daerah”, apa pendapat
saudara mengenai pengertian otonomi daerah. Apa bedanya dengan daerah
otonom?
b. Apa yang menjadi dasar hukum diberikannya otonomi daerah kepada daerah?
c. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada asas otonomi dan tugas
pembantuan. Jelaskan!
d. Dari tulisan berjudul “ Mencari Bentuk Otonomi Daerah”, disebutkan bahwa
otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi. Jelaskan!
e. Dari tulisan berjudul “ Mencari Bentuk Otonomi Daerah”, ternyata untuk
membentuk suatu daerah otonomi tidak mudah. Jelaskan pernyataan tersebut!
f. UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah menimbulkan kewenangan yang
berbeda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apa saja
perbedaan kewenangan tersebut!
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
203
Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home
Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diminat dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya.
Meskipun negara RI menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat, namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsan Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi dari pemerintah pusat dialirkan kepada daerah yang berotonom.
Dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru, yakni UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi kewenangan menjadi jelas mana yang menjadi kewenangan pusat dan mana yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab. Selanjutnya, dalam Pasal 2(1) dikemukakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembentukan daerah harus memenuhi tiga syarat yaitu administratif,teknis dan fisik kewilayahan. Dikutip dari R.J.Kaloh,” Mencari Bentuk Otonomi Daerah”, Rineka Cipta,Jakarta,2007.
MENCARI BENTUK OTONOMI DAERAH
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pertanyaan :
a. Dari tulisan berjudul “Otonomi Khusus Papua, Masalah & Prospek”, apa
pendapat saudara mengenai pengertian otonomi khusus?
b. Apa yang menjadi dasar hukum diberikannya otonomi khusus kepada sebuah
daerah?
c. Buatlah daftar daerah yang mendapatkan otonomi khusus. Lengkap dengan
aturan hukumnya, latar belakang pemberian, masalah penerapan dan
pemecahannya.
3. Objektif 3 Bentuk
Pilihan Ganda
1. The Prince adalah buku yang menceritakan tentang faham…
a. Calusewitz
b. Napoleon Bonaparte
c. Machiavelli
d. Lenin
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
204
Istilah Otonomi Khusus terdiri dari dua kata yaitu kata "otonomi" dan "khusus." Istilah "otonomi" dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Istilah "khusus" hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan-kekhususan yang dimilikinya, kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, budaya dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan di Papua.Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 lahir dalam konteks dinamika sosial-politik dan keamanan NKRI (Sebagai jalan keluar untuk menciptakan Win-Win Situation antara rakyat Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Pemerintah RI yang tetap kokoh-teguh mempertahankan integritas dan kedaulatan atas NKRI) serta lahir dalam konteks penegakan hukum, HAM dan demokrasi.http://209.85.175.104/search?q=cache:siHb3D_cVqwJ:www.infopapua.com/modules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D1047+makalah+otonomi+khusus+papua&hl=en&ct=clnk&cd=3
Otonomi Khusus Papua , Masalah dan Prospek
Selasa, 09 September 2003 - 04:34 AM
Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | HomeHome | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
2. Suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada
kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan adalah faham kekuasaan
menurut …
a. Hegel
b. Feuerbach
c. Machiavelli
d. Lucian W. Pey
3. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara
kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam adalah pengertian
wawasan nusantara berdasarkan …
a. Lemhanas 1999
b. Tap MPR 1993
c. Tap MPR 1998
d. Wan Usman
4. Barangsiapa dapat menguasai daerah jantung akan dapat menguasai pulau
dunia adalah pendapat …
a. Sir Halford Mackinder
b. J. Spykman
c. W. Raleigh
d. J. Fuller
5. Barangsiapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan adalah pendapat
…
a. Sir Halford Mackinder
b. J. Spykman
c. W. Raleigh
d. J. Fuller
6. Kekuatan udara punya daya tangkis terhadap ancaman dan dapat
melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kadang lawan adalah
pendapat …
a. Sir Halford Mackinder
b. J. Spykman
c. W. Raleigh
d. J. Fuller
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
205
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
7. Teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut dan udara adalah teori …
a. Sir Halford Mackinder
b. J. Spykman
c. W. Raleigh
d. J. Fuller
8. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI adalah
pengertian dari …
a. Dekonsentrasi
b. Desentralisasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
9. Penyerahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah atau instansi vertikal di wilayah tertentu adalah pengertian dari …
a. Dekonsentrasi
b. Desentralisasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
10. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu adalah
pengertian dari …
a. Dekonsentrasi
b. Desentralisasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
11. Kekuasaan atau wewenang untuk mengatur dan/mengurus daerah/rumah
tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pengertian dari …
a. Dekonsetrasi
b. Desentralisasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
206
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Jawaban singkat
1. … adalah hukum laut yang menyatakan laut tidak ada yang memiliki.
2. … adalah hukum laut yang menyatakan laut milik masyarakat dunia karena itu
tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara.
3. … adalah hukum laut yang menyatakan wilayah laut adalah bebas untuk
semua bangsa.
4. … adalah hukum laut yang menyatakan hanya laut sepanjang pantai yang
dapat dikuasai oleh negara sejauh dapat dikuasai dari darat.
5. … adalah hukum laut yang menyatakan penggunaan asas negara kepulauan.
6. ... mengatur tentang territoriale zee en maritieme kringen ordonnantie yang
menyatakan lebar laut wilayah Indonesia adalah …
7. ... adalah aturan yang dibuat berdasarkan archipelagic state principle yang
menentukan lebar laut wilayah Indonesia adalah …
Menjodohkan
A B
1. … adalah laut/wilayah/wilayah lautan yang terpenting. a. Wawasan kombinasi
2. … konsep kekuatan darat b. UUD 1945 Pasal 18 b
3. … konsep kekuatan udara c. Wawasan benua
4. … konsep kekuatan laut d. UU No. 32 / 2004
5. … konsep kekuatan darat, laut dan udara e. Wawasan bahari
6. Pembetukan otonomi daerah diatur dalam … f. archipelagos
7. Pembentukan Daerah Istimewa diatur dalam … g. UU No. 21/2001
8. Pembentukan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur
dalam …
h. Wawasan dirgantara
9. Pembentukan Propinsi DKI Jakarta diatur dalam … i. UU No. 29/1997
10. Pembentukan Propinsi DI Yogyakarta diatur dalam … j. UU No. 11/2006
11. Pembentukan Propinsi Papua diatur dalam … k. UU No. 3/1950
E. Tindak Lanjut
F. Daftar Tilik Penampilan
G. Daftar Pustaka
Budiyanto. 1998. Dasar-Dasar Tata Negara Untuk SMU Kelas 3. Erlangga. Jakarta
Gatot Harmanto. 2007. Pelajaran Geografi SMA Kelas X.Yrama Widya. Bandung
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
207
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Grasindo. Jakarta
Kaelan & A.Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Paradigma. Yogyakarta
Lemhanas. 2005. Pendidikan kewarganegaraan. Gramedia. Jakarta
Martin Jimung. 2005. Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Pustaka Nusatama. Yogyakarta
Syamsul Hadi dkk. 2007. Disintegrasi Pasca Orde Baru. Yayasan Obor. Jakarta
Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Grasindo. Jakarta
UU N0. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE
UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 6 Tahun 1999 tentang Perairan Indonesia
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
208
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
BAB IX
GEOSTRATEGI INDONESIA
A. Pendahuluan
Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mewujudkan
cita-citanya perlu memiliki pemahaman mengeni geopolitik dan geostrategi.
Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan dalam konsep Wawasan Nusantara
sedangkan geostrategi bangsa Indonesia dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan
Nasional. Sesuai dengan bagan paradigma ketatanegaraan Negara Republik
Indonesia maka Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi politik dari
Negara Republik Indonesia. Ketahanan Nasional dapat dikatakan sebagai konsep
geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia
diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional.
Pembelajaran dan pemahaman pada bab ini dimulai dari pemahaman
konsepsi Ketahanan Nasional, Pemahaman Bela negara dan pemahaman
Indonesia dan perdamaian dunia.
Manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mengerti, memahami,
mendalami, menghayati dan mampu menjelaskan pentingnya konsepsi Ketahanan
Nasional, bela negara melalui pendidikan pendahuluan bela negara serta Indonesia
dan perdamaian dunia .Selanjutnya, setelah mempelajari dan memahami bab ini,
diharapkan peserta didik memiliki 3 kemampuan dibawah ini :
1. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang Konsepsi Ketahanan
Nasional
2. Mahasiswa diarahkan untuk dapat menjelaskan tentang PPBN
3. Mahasiswa diarahkan untuk menjelaskan tentang Indonesia dan perdamaian
dunia
Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan hasil tes tertulis terhadap 3
kemampuan di atas dimana penilaian tertinggi adalah A.
B. Pengertian Geostrategi.
Kaelan (2007:143) mengartikan geostrategi sebagai metode atau aturan-
aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang
memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan
keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan lebih baik, lebih aman
dan bermartabat.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
209
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bagi bangsa Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk
mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD
1945, melalui proses pembangunan nasional. Tujuan ini merupakan pegangan
bahkan doktrin pembangunan yang disebut ketahanan nasional.
Geostrategi Indonesia sangat terkait erat dengan hakikat terbentuknya dari
berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama bahkan letak teritorial yang
terpisahkan oleh pulau dan lautan.
B.Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi.
Rahayu (2007:230) menyerbutkan bahwa geostrategi bangsa Indonesia
adalah ketahanan nasional yang juga merupakan landasan misional, yaitu untuk
mewujudkan integrasi NKRI yang berdimensi astagatra, yaitu meliputi aspek
trigatra (kondisi dan posisi geografi, sumber kekayaan alam dan kependudukan)
dan aspek pancagatra (ideologi, politik,ekonomi, sosial budaya dan petahanan
keamanan).
1. Latar Belakang Ketahanan Nasional.
Rahayu (2007:230) menuliskan bahwa posisi dan kondisi geografis,
potensi sumber kekayaan alam (SKA) serta besarnya jumlah penduduk yang
dimiliki, Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh
negara-negara besar atau adikuasa. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa hal ini
secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif terhadap
aspek kehidupan dan dapat mempengaruhi, membahayakan kelangsungan hidup
dan eksistensi NKRI.
Selanjutnya, menurut beliau kemampuan Bangsa Indonesia
mempertahankan negaranya untuk tetap berdiri, merupakan bukti bahwa kita
memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional
dalam mengatasi setiap bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan
(AGHT) dari manapun. Dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi
pada masa yang akan datang kita harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan
yang perlu dibina secara berkelanjutan.
2. Pokok-pokok Pikiran Ketahanan Nasional.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
210
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Rahayu (2007:232-233) menyebutkan bahwa pokok-pokok pikiran dari
ketahanan nasional adalah sebagai berikut :
a. manusia berbudaya yaitu manusia yang senantiasa:
1) Berhubungan dengan Allah disebut Agama.
2) Berhubungan dengan cita-cita disebut Ideologi.
3) Berhubungan dengan kekuatan/kekuasaan disebut politik.
4) Berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan disebut ekonomi.
5) Berhubungan dengan manusia disebut sosial.
6) Berhubungan dengan rasa keindahan disebut seni budaya.
7) Berhubungan dengan pemanfaatan alam disebut iptek.
8) Berhubungan dengan rasa aman disebut hankam.
Perangkat tersebut di atas bersumber dari bentuk hubungan manusia
dengan alam yang menggunakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya yaitu kesejahteraan dan keamanan. Ketahahan nasional merupakan
konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan
keamanan dalam kehidupan nasional
b. Ketahanan nasional dalam Pancasila.
Falsafah dan ideologi yang menjadi pokok pikiran ketahanan nasional.
Hal ini tampak pada makna falsafah dalam pembukaan UUD 1945. Alinea I
bermakna kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan
bertentangan dengan HAM. Alinea II bermakna adanya masa depan yang
harus dicapai. Alinea III bermakna bila negara ingin mencapai cita-citanya
maka kehidupan harus mendapat ridho Tuhan yang merupakan dorongan
spiritual. Alinea IV menegaskan cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa
Indonesia melalui wadah NKRI
3. Pengertian Ketahanan Nasional.
Istilah ketahanan nasional merupakan gagasan Bung Karno yang
diucapkan tahun 1958 di Kotaraja (kini Banda Aceh) setelah menerima defile.
Bangsa menjadi besar dan kuat harus memiliki tiga ketahanan yaitu nomor satu
ketahanan militer, nomor dua ketahanan ekonomi dan nomor tiga ketahanan jiwa.
Mengkaji ketahanan nasional harus di lihat dari dua sisi yaitu, kondisi sebagai
masukan atau modal dan konsepsi sebagai keluaran sekaligus kondisi atau
konsepsi yang akan datang.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
211
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Ketahanan nasional Indonesia menurut Rahayu (2007:233-234) adalah
kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan
nasional yang terintegrasi.
Ketahanan Nasional adalah ketangguhan dan keuletan yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan
mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang akan
datang dari dalam maupun dari luar negari untuk menjamin identitas integritas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan
nasional.
4. Konsep Ketahanan Nasional
Konsep ketahanan nasional Indonesia menurut Rahayu (2007:234)
merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan
kesejahteraan dan keamanan.
Gambar 8 : Skema Konsep Ketahanan Nasional
Sumber: Winarno (2007:173)
5.Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia.
Hakikat ketahanan nasional menurut Rahayu (2007:234) adalah keuletan
dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan bangsa mengembangkan
kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
dalam mencapai tujuan nasional. Selain itu, hakikat Tannas Indonesia adalah
pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara selaras,
serasi dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan nasional
6. Istilah dalam Ketahanan Nasional
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
212
Kemampuan MengembangkanKekuatan nasional
AncamanTantanganHambatanGangguan
Unsur TrigatraPancagatra
IntegritasIdentitasKelangsunganTujuan bangsa dan
Langsung/tidak
Dalam/luar
Kondisi Ulet& TangguhDinamis
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam ketahanan nasional dikenal adanya beberapa istilah yang menurut
Lemhanas ( 2005: 60-61) adalah sebagai berikut :
a. Ketangguhan yaitu kekuatan yang membuat seseorang mmapu bertahan, kuat
menderita dan kuat memikul beban
b. Keuletan yaitu kemmapan untuk terus menerus berusaha mencapai cita-cita
c. Identitas yaitu ciri khas suatu negara yang meliputi wilayah, penduduk,
sejarah, falsafah, tujuan nasional dan peran dalam dunia internasional.
d. Intergritas yaitu kesatuan dan kekuatan yang menyeluruh didalam kehidupan
nasional suatu bangsa.
e. Ancaman yaitu hal dan usaha yang bertujuan mengubah dan merobak
kebijaksaaan yang dilakukan secara konsepsional, kebodohan, kemiskinan dan
keterbelakangan.
f. Tantangan yaitu hal dan usaha yang bertujuan menggugah kemampuan.
g. Hambatan yaitu hal dan usaha yang tidak bermoral dari luar dan bertujuan
melebahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional, kebodohan,
kemiskinan dan keterbelakangan.
h. Gangguan yaitu hal dan usaha yang tidak bermoral dari luar dan bertujuan
melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional (narkotika,ideologi
asing dan budaya asing).
7. Asas Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional memiliki beberapa asas yang menurut Lemhanas
(2005: 60-61) adalah sebagai berikut :
a. Asas kesejahteraan dan keamanan, merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar.
b. Asas kekeluargaan, yaitu mengakui perbedaan dimana perbedaan tersebut
harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak
berkembang jadi konflik.
c. Asas mawas kedalam dan mawas keluar, yaitu :
1) Mawas kedalam yaitu menumbuhkan hakekat, sifat dan kondisi kehidupan
nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk
meningkatkan kualitas, derajat, kemandirian bangsa yang ulet dan
tangguh.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
213
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
2) Mawas keluar yaitu mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak
lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan aanya interaksi
dan ketergantungan dengan dunia internasional
8. Sumber-sumber Ancaman, Tantangan, Halangan dan Gangguan(ATHG)
Sikap Bentuk Penanggulangan dan Pencegahan
Materialistik, kekerasan
dan primordial
Komunisme,
liberalisme, fasisme,
militerisme,
pragmatisme dan
SARA
Kenal jati diri, bina kerukunan,
tingkatkan disiplin nasional,
tingkatkan sikap patriotisme dan
setiakawan sosial dan tingkatkan
budaya P4.
Feodalistik, otoriter,
eksploitatif,
diskriminatif dan
anarkis
Separatisme,
absolutisme,
diktator, sentralisme
dan sentrisme
Susunan pranata sosial atas dasar
kebersamaan, ciptakan masyarakat
demokratis, selenggarakan OTODA,
ciptakan legalisasi nasional, tingkatkan
koordinasi kegiatan pemerintah dalam
pembangunan sosial
Kemiskinan,
kesenjangan sosial,
keterbelakangan,
pencemaran lingkungan
hidup dan dekadensi
moral
Pendewaan materi,
salah pilih teknologi,
persepsi atas
pengembangan
teknologi,
kemampuan
manajerial, egoisme
dan sadarling serta
pengaruh dari luar
negeri
Tingkatkan SDM, tumbuhkan etos
kerja yang dijiwai Pancasila,
menghayati pembangunan yang
berwawasan lingkungan, tingkatkan
pengertian wanas serta dalami dan
budayakan P4 serta kepentingan
pembangunan dalam upaya
pengamalan Pancasila.
Sumber : Dedi Karsono (1999 :142-143)
9.Unsur-unsur Ketahanan Nasional.
a. Gatra dalam Ketahanan Nasional.
Unsur, elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan atau ketahanan
nasional suatu negara terdiri dari beberapa aspek. Unsur-unsur kekuatan atau
ketahanan nasional model Indonesia yang diistilahkan sebagai gatra dalam
ketahanan nasional dikembangkan dan dirumuskan oleh Lemhanas dikenal
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
214
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
dengan Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Selanjutnya,
Winarno(2007:177-182 ) menguraikan astagatra sebagai berikut :
1. Trigatra
a) Gatra Penduduk
Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional
negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara
meliputi dua hal:
1) Aspek kualitas menyangkut tingkat pendidikan, keterampilan, etos
kerja dan kepribadian.
2) Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan,
persebaran, perataan dan perimbangan penduduk di setiap wilayah
negara.
b) Gatra Wilayah.
Hal yang terkait dengan negara dalam menentukan ketahanan nasional
adalah :
1) Bentuk wilayah negara dapat berupa pantai, negara kepulauan atau
negara kontinental.
2) Luas wilayah negara, ada negara yang dengan wilayah luas ada negara
dengan wilayah yang sempit (kecil).
3) Posisi geografis, astronomis dan geologis negara.
4) Daya dukung wilayah negara, ada wilayah yang habitable dan ada
wilayah yang unhabitable.
Pada masa sekarang ini wilayah perlu mendapat pertimbangan karena
adanya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi wilayah
negara yang tidak mendukung ketahanan nasional bisa menjadi unsur
kekuatan nasional.
c) Gatra Sumber Daya Alam.
Dewasa ini kemampuan untuk melakukan kontrol atas sumber daya alam
menjadi penting bagi ketahanan nasional dan kemajuan suatu negara. Hal
yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam dalam ketahanan nasional
adalah:
1) Potensi sumber daya alam yang bersangkutan mencakup sumber daya
hewani, nabati dan tambang.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
215
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
2) Kemampuan mengekspolorasi sumber daya alam.
3) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan
dan lingkungan hidup.
4) Kontrol atas sumber daya alam.
2. Panca gatra
a) Gatra Bidang Ideologi.
Ideologi mendukung ketahanan nasional suatu bangsa karena memiliki dua
fungsi pokok, yaitu :
1) Sebagai tujuan atau sita-cita dari kelompok masyarakat yang
bersangkutan artinya nilai-nila yang terkandung dalam ideologi itu
menjadi cita-cita yang hendak dituju.
2) Sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, artinya
masyarakat yang banyak dan beragam itu.
Bagi bangsa Indonesia Pancasila ditetapkan sebagai ideologi nasional
melalui kesepakatan. Kesepakatan atas Pancasila menjadikan segenap
elemen bangsa bersedia bersatu di bawah negara Indonesia.
b) Gatra Bidang Politik.
Politik penyelenggaraan bernegara sangat memmpengaruhi kekuatan
nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat dilihat dari aspek:
1) Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non
demokrasi.
2) Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensil atau
parlemen.
3) Bentuk pemerintahan yang dipilih republik atau kerajaan.
4) Susunan negara yang dibentuk apakah negara kesatuan atau negara
serikat.
c) Gatra Bidang Ekonomi.
1) Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan
nasional negara yang bersangkutan.
2) Kemajuan di bidang ekonomi akan menjadikan negara tersebut tumbuh
sebagai kekuatan dunia.
3) Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang dapat juga dikembangkan
dari ideologinya.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
216
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
d) Gatra Bidang Sosial Budaya.
Pengembangan integrasi nasional menjadi penting untuk memperkuat
ketahanan nasional dengan dua strategi kebijakan yaitu:
1) Assimilationist policy, dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural
utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi macam kebudayaan
yang berbeda.
2) Bhinneka Tunggal Ika Policy,penciptaan kesetiaan nasional tanpa
menghapuskan budaya lokal.
Kesalahan dalam menerapkan strategi ini dapat menimbulkan perpecahan
bangsa.
e) Gatra Bidang Pertahanan Keamanan.
1) Pertahanan keamanan negara merupakan unsur pokok utama dalam
menghadapai ancaman militer negara lain.
2) Unsur utama pertahanan keamanan ada di tangan militer. Pertahanan
keamanan ini meupakan salah satu fungsi dari pemerintahan negara.
3) Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pembelaan negara
dengan cara yang berbeda sesuai dengan sistem politik pertahanan
yang di anut oleh negara.
4) Politik pertahanan negara sesuai dengan filosofis bangsa, kepentingan
bangsa dan konteks zamannya
10. Pengaruh Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
a. Pengaruh Gatra Ideologi.
Kaelan (2007:166-167) menguraikan bahwa bangsa Indonesia
merupakan bangsa dengan memiliki tingkat keberagaman yang tinggi.
Keberagaman ini menimbulkan dua hal yaitu, menimbulkan potensi
perpecahan jikalau unsur-unsur bangsa tidak memiliki kebersamaan seperti
yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua keberagaman tersebut
dapat merupakan khasanah budaya bangsa yang dapat dikembangkan serta
menguntungkan dalam pelbagai kepentingan, serta dapat memperkokoh
kesatuan dan persatuan bangsa. Latar belakang keadaaan tersebut di atas,
di tambah pula dengan keadaan wilayah yang gugusan pulau dan
kepulauan besar maupun kecil, maka diperlukan secara mutlak sarana
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
217
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
penangkal ideologi untuk mempersatukan persepsi, mempersatukan
bangsa yaitu Pancasila .
b. Pengaruh Gatra Politik.
Ketahanan nasional dalam bidang politik menyangkut beberapa unsur
yang menurut Kaelan (2007:175-176) adalah sebagai berikut :
1) Menempatkan secara proporsional kedaulatan rakyat di dalam
kehidupan negara.
2) Memfungsikan lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketentuan
konstitusi.
3) Menegakkan keadilan sosial dan keadilan hukum.
4) Menciptakan situasi yang kondusif.
5) Meningkatkan budaya politik dalam arti luas sehingga kekuatan sosial
politik sebagai pilar demokrasi dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya.
6) Memberikan kesempatan yang optimal kepada saluran-saluran politik
untuk memperjuangkan aspirasinya dengan proposional.
7) Melaksanakan pemilihan umum secara demokratis.
8) Melaksanakan sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan negara.
9) Menegakkan hukum dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban
masyarakat.
10) Mengupayakan pertahanan keamanan.
11) Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Ke sebelas unsur ini penting untuk direalisasikan untuk terwujudnya
ketahanan nasional dalam bidang politik. Terwujudnya ketahanan nasional
pada era reformasi seluruh lapisan kekuatan sosial politik harus memiliki
kesadaran untuk pentingnya bernegara demi kesejahteraan rakyat
c. Pengaruh Gatra Ekonomi.
Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Sistem ini
menekankan pada perekonomian tidak hanya dijalankan oleh pemerintah
namun juga masyarakat dalam bentuk usaha swasta dan pemerintah dalam
bentuk BUMN demi kesejahteraan rakyat secara bersama.
Ketahanan ekonomi diwujudkan dengan kondisi kehidupan ekonomi
yang bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
218
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing
tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata.
Pada era reformasi ini, menurut Kaelan (2007:183-184) ekonomi
Indonesia menghadapi wacana baru sebagai berikut :
1) Dampak pengembangkan otonomi daerah sering terjadi kendala
dilematis antara asas kebersamaan dengan kebebasan daerah untuk
mengelolah sumber daya alam. Negara harus dapat memakmurkan
rakyat setempat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada di
daerah masing-masing.
2) Perekonomian Indonesia senantiasa terbuka terhadap sistem
perekonomian dunia. Tingkat integrasi ekonomi nasional dengan
ekonomi global sangat penting, karena ini merupakan ukuran dari
kemampuan ekonomi nasional untuk secara adaptif mengikuti irama
dan dinamika pasar internasional .
d. Pengaruh Gatra Sosial Budaya.
Ketahanan dalam bidang sosial budaya diwujudkan dalam kehidupan
sosila budaya yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan
sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dn taqwa
kepa Tuhan, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera
dalam kehidupan yang serasi, selaras dan simbang serta mampu
menangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
Kaelan (2007:192-194) menguraikan bahwa kondisi bangsa Indonesia
pada era reformasi dewasa ini kondisi budaya kita sangat memprihatinkan.
Kita bersyukur dapat mengenyam kebebasan melalui masa reformasi
Namun kenyataannya melalui kebebasan ini justru berkembang menuju
perpecahan bangsa, berbagai tragedi penderitaan bangsa dan konflik
horizontal. Misalnya tragedi konflik Ambon, Poso, Sampit yang
menyebabkan penderitaan rakyat. Bukti ini menunjukkan bahwa kita tidak
memperhatikan ketahanan dalam bidang sosial budaya. Saatnya kalangan
intelektual tidak hanya mengembangkan ketahanan nasional untuk
kekuasaan, ideologi atau sekelompok penguasa bahkan untuk kebebasan
itu sendiri tapi untuk kesejahteraan dan kebersamaan elemen bangsa
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
219
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
untuk hidup aman,tentram dan damai yang berdasarkan ketuhanan dan
kemanusiaan.
e. Pengaruh Gatra Pertahanan Keamanan.
Kaelan (2007:194-2003) menyebutkan bahwa pertahanan keamanan
Indonesia adalah kemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam
mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup
bangsa dan NKRI. Penyelenggaraan pertahanan keamanan secara nasional
merupakan salah satu fungsi pemerintahan dan NKRI dengan TNI dan
Polri sebagai intinya.
Lebih lanjut, beliau menguraikan bahwa ketahanan nasional dalam
bidang pertahanan keamanan Indonesia tercermin dari daya tangkal bangsa
yang dilandasi oleh bela negara seluruh rakyat. Kondisi ini mengandung
kemampuan bangsa dalam memelihara stabilitas pertahanan keamanan
negara, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta
mempertahanakan kedaulatan bangsa dan negara dan menangkal segala
bentuk ancaman. Pertahanan keamanan nasional memiliki aspek penting
dalam mewujudkan cita-cita nasional terutama kearah terwujudnya
masyarakat berkeadilan dan kemakmuran. Kondisi ini penting untuk
bangsa Indonesia yang sedang melakukan reformasi diberbagai bidang dan
kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis multidimensi.
11. Pembelaan Negara.
a. Pengertian Bela Negara
Winarno (2007:183) mengartikan bela negara sebagai sikap dan prilaku
warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara.
b. Landasan Hukum Bela Negara
Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga
negara Indonesia. Hal ini tercantum pada:
1) Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara.
2) Pasal 30 UUD 1945, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
220
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3) Pada UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara Pasal 9 Ayat 1
disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
4) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
5) Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nsional Indonesia.
c. Bentuk Bela Negara
Bentuk bela negara menurut UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara ada 2 (dua) yaitu bela negara fisik dan bela negara non fisik dengan
uraiannya sebagai berikut :
1) Secara fisik dengan cara menggunakan senjata menghadapi serangan atau
agresi musuh atau luar.
2) Secara non fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan NKRI
dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara,
menanamkan kecintaan pada tanah air dan berperan aktif dalam
memajukan bangsa dan negaranya
d. Tujuan Bela Negara
Cahyaningsih (2007:13) menyebutkan bahwa tujuan bela negara adalah
sebagai berikut:
1) Meniadakan setiap ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan
kedaulatan negara.
2) Meniadakan setiap ancaman yang membahayakan kesatuan dan persatuan
bangsa
3) Meniadakan setiap ancaman yang membahayakan keutuhan wilayah, nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945.
e. Keikutsertaan Warga Negara dalam Bela Negara.
Mengenai peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam Pasal 9
UU No. 3 Tahun 2002 yaitu:
1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara
yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara
2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimanan
dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui:
pendidikan kewarganegaraan;
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
221
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
pelatihan dasar militer secara wajib;
pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara
sukarela atau secara wajib; dan
pengabdian sesuai dengan profesi.
3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar
kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai profesi diatur dengan
undang-undang.
Lebih lanjut, UU No.3 Tahun 2004 tentang Pertahanan Keamanan
menguraikan keikutsertaan warga negara dalam 2 (dua) bentuk sebagai
berikut:
1. Bela Negara secara fisik menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara menjadi anggota Tentara
Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Pelatihan Dasar
Kemiliteran diselenggarakan melalui Program Rakyat Terlatih (Ratih)
berdasarkan amanat UU No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok
Pertahanan dan Keamanan Negara. Ratih terdiri dari resimen mahasiswa
(menwa), perlawanan rakyat (wanra), pertahanan sipil (hansip), mitra
bibansa, organisasi kemasyarakatan pemuda yang telah mengikuti
pendidikan dasar militer. Fungsi dari Ratih adalah menjaga ketertiban
umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat (dilakukan pada saat
damai, bencana alam), perlawanan rakyat (dilakukan dalam keadaan
darurat perang.Biasanya Ratih merupakan unsur bantuan bagi pasukan
TNI reguler dalam perang).
2. Bela Negara secara non fisik menurut UU No. 3 Tahun 2002, keterlibatan
warga negra dalam bela negara dengan berbagai bentuk, sepanjang masa
dalam segala situasi misalnya dengan cara meningkatkan kesadaran
berbangsa dan bernegara termasuk menghargai demokrasi, menanamkan
kecintaan pada tanah air, aktif memajukan bangsa dengan karya,
meningkatkan kepatuhan kepada hukum dan pembekalan mental
menangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma
Indonesia.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
222
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Sampai saat ini belum ada UU yang mengatur mengenai pendidikan
kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajid dan pengabdian sesuai
dengan profesi.
d. Identifikasi Ancaman Terhadap Bangsa dan Negara.
Ancaman menurut Winarno (2007:186) adalah sebagai setiap usaha dan
kegiatan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dinilai
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan
segenap bangsa. Konsep ancaman ini senantiasa berkembang yang perlu
keikutsertaan warga dalam bela negara. Istilah ancaman digunakan dalam UU
No. 3 Tahun 2002.
Ancaman terhadap kedaulatan negara menurut Winarno (2007:187)
semula bersifat konvensional (fisik) berkembang menjadi multi dimensional
(fisik dan non fisik) dari dalam negeri dan luar negeri yang bersumber baik
dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupan
permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, yaitu
teroris, imigran gelap, pencurian kekayaan alam, bajak laut dan perusakan
lingkungan Ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman militer dan non
militer.
1. Ancaman Militer .
Ancaman militer seperti yang ditulis oleh Winarno(2007: 187-188) adalah
ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang
dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya, beliau
menguraikan bentuk-bentuk dari ancaman militer sebagai berikut :
a) Agresi berupa penggunaan kekuatan besenjata oleh negara lain terhadap
kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa
dalam bentuk dan cara-cara:
Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap
wilayah NKRI.
Bombardemen berupa penggunaan senjata yang dilakukan oleh
angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.
Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh
angkatan bersenjata negara lain.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
223
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan
dart, laut dan udara TNI.
Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah
NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya
bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya
oleh negara lain untuk melakukan agresi terhadap NKRI.
Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain
untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI atau melakukan
tindakan seperti tersebut di atas.
b) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang
menggunakan kapal maupun pesawat nonkomersil.
c) Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan
rahasia militer.
d) Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional
yang membahayakan keselamatan bangsa.
e) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negeri
atau terorisme luar negeri yang berskala tinggi yang membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.
f) Pemberontakan bersenjata.
g) Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata
dengan kelompok bersenjata lainnya
2. Ancaman Nonmiliter.
Ancaman nonmiliter seperti yang ditulis oleh Winarno (2007:188) diluar
wewenang instasi pertahanan penanggulangannya koordinasinya dilakukan
oeh pimpinan instasi sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, beliau menyebut
bentuk-bentuk ancaman nonmiliter sebagai berikut :
a. Upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi
b. Propaganda
c. Peredaran narkotika dan obat-obat terlarang
d. Peredaran film-film porno
e. Peredaran berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi
bangsa Indonesia terutama generasi muda
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
224
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Selanjutnya, menurut buku putih yang disusun oleh Departemen
Pertahanan 2003 seperti yang dikutip oleh Winarno (2007:188-189), ancaman
yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa depan adalah:
a. Terorisme internasional.
b. Gerakan separatis yang memisahkan diri dari NKRI.
c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, agama serta
ideologi di luar Pancasila.
d. Konflik komunal, bersumber pada masalah sosial ekonomi namun dapat
berkembang menjadi konflik antar suku, agama, maupun ras atau
keturunan dalam skala luas.
e. Kejahatan lintas negara.
f. Kegiatan imigrasi gelap.
g. Gangguan keamanan laut Indonesia.
h. Gangguan keamanan udara Indonesia.
i. Perusakan lingkungan.
j. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa
C. Indonesia dan Perdamaian Dunia.
1. Posisi Negara Indonesia dalam Era Global.
Pada ketahanan nasional, kita tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh
global serta perkembangan kehidupan internasional. Globalisasi mempengaruhi
kelangsungan hidup bangsa dan negara. Globalisasi adalah proses sosial yang
muncul sebagai akibat dari kemajuan dan inovasi tekonologi serta perkembangan
komunikasi dan informasi. Globalisasi menurut Winarno(2007:190-191) memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. Terkait erat dengan kemajuan teknologi, arus informasi, dan komunikasi
yang lintas batas negara.
b. Tidak dapat dipisahkan dari adanya akumulasi kapital, tingginya arus
investasi, keuangan, dan perdagangan global.
c. Terkait dengan semakin tingginya intensitas perpindahan manusia, barang,
jasa dan pertukaran budaya lintas batas negara.
d. Ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat keterkaitan dan
ketergantungan tidak hanya antar bangsa atau negara tetapi juga antar
masyarakat
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
225
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Kondisi negara dan bangsa dalam dunia global dewasa ini menurut
Winarno(2007:191) dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 9 : Kondisi Bangsa dan Negara dalam Dunia Global
Globalisasi akan menimbulkan ancaman dan tantangan yang bisa berdampak
positif dan negatif sesuai dengan potensi negara. Globalisasi bangsa-bangsa di
dunia memberikan respon atau tanggapan sebagai berikut:
a. Sebagian bangsa meyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai
jalan keluar untuk perbaikan nasib umat manusia.
b. Sebagian masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap
sebagai bentuk baru penjajahan (kolonialisme) melalui cara-cara baru yang
bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi dan budaya.
c. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebuah sebuah keniscayaan
akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi tetapi tetap
kritis terhadap akibat negatif globalisasi.
Dampak negatif globalisasi bagi bangsa Indonesia menguatnya nilai-nilai
mateialisme pada masyarakat Indonesia, nilai-nilai solidaritas sosial,
kekeluargaan, keramahan sosial dan rasa cinta tanah air yang pernah ada dianggap
sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia makin pudar. Untuk
itu adanya program Pengembangan Nilai Budaya dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Tujuaannya untuk memperkuat
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
226
Indentitas Lokal,Etno Nasionalisme
Lingkungan Hidup
Nilai Global
Populasi, Migrasi Blok Kekuatan
Nation State
Ekonomi Global
Lembaga Transnasional
Hukum Internasional
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
jati diri bangsa (identitas nasional) dan memantapkan budaya nasional. Kegiatan
pokok yang ditempuh menurut Winarno (2007:192-193) adalah:
a. Aktualisasi nilai-nilai moral dan agama.
b. Revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur termasuk
didalamnya pengembangan budaya maritim.
c. Transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nila-nilai baru yang positif
untuk memperkaya budaya bangsa
2. Partisipasi Indonesia Bagi Perdamaian Dunia.
Peran serta Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian merupakan amanat
Pembukaan UUD1945, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Keikutsertaan
Indonesia dalam upaya perdamaian dunia menurut Winarno (2007:194-195)
antara lain adalah:
a. Indonesia menjadi anggota pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957 dengan
nama Kontingen Garuda atau Konga. Konga diterjunkan pada tanggal 8
Januari 1957 sampai dengan Konga XIII A terakhir diterjunkan di Libanon
sebagai bagian dari UNIFIL (Pasukan Perdamaian PPB di Libanon) pada
tanggal September 2006.
b. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu
keanggotaan pertama 1973-1974, kenggotaan kedua 1995-1996 dan
keanggotaan ketiga 2007-2008. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan
merupakan wujud dari upaya di bidang diplomasi untuk melaksanakan amanat
Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang memandatkan Indonesia untuk turut
serta secara aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
227
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
E. Latihan-Latihan
1. Lembar Kerja (Job Sheet)
Formulir No. 1Ringkasan Pemahaman Materi
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan pemahaman Saudara mengenai materi yang dibahas hari ini!
Catatan:1. Kumpulkan formulir ini kepada dosen sehari setelah perkuliahan.2. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
228
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 2Lembar Jawaban Tugas
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:3. Kumpulkan formulir ini kepada dosen pada perkuliahan yang akan
datang.4. Formulir ini wajib diisi. Jika tidak dikumpulkan maka saudara dianggap
tidak hadir pada perkuliahan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
229
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Formulir No. 3Hasil Diskusi Kelompok
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..Kelompok :……………………………………………………………..Ketua :……………………………………………………………..Anggota :1. …………………………………………………………. 2. ………………………………………………………… 3. …………………………………………………………
4. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………… 6. …………………………………………………………
Tuliskan hasil diskusi kelompok saudara pada formulir ini!
Formulir No. 4Lembar Penilaian Kelompok
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
230
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bab: ………………......Topik: …………………………………………………..
Ketua Kelompok :……………………………………………………………..
Isilah kotak yang ada dalam table di bawah ini dengan tanda √ sesuai dengan penilaian anda tentang partisipasi anggota lain dan anda sendiri dalam proses kegiatan kelompok serta dalam menyelesaikan tugas. 0 tidak datang dan tidak menyelesaikan tugas 40 tidak datang, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya 50 hadir, tapi tidak berpartisipasi dan tidak menyelesaikan tugasnya 60 hadir, berpartisipasi dan menyelesaikan tugas sekedarnya 70 hadir, berpartsipasi aktif dan kooperatif, tapi menyelesaikan tugas
sekedarnya. 80 hadir, berpartisipasi aktif dan kooperatif serta menyelesaikan tugas
dengan baik. 90 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap.100 hadir, kooperatif, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugasnya dengan
sangat baik dengan persiapan yang mantap serta mampu mengintegrasikan pengetahuan dalam kelompok.
Nama Anggota Kelompok
0 40 50 60 70 80 90 100 Keterangan
Catatan:Tidak ada nilai yang sama untuk lebih dari 3 orang(Pengisian formulir ini rahasia&langsung serahkan kepada dosen)
Formulir No. 5Lembar Jawaban MID TES/QUIS
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
231
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Nama :……………………………………………………………..NIM/Kelas :……………………………………………………………..Program Studi :……………………………………………………………..
Tuliskan soal dan jawaban Saudara pada kolom dibawah ini!
Catatan:1. Jawablah dengan berurutan. 2. Dilarang menggunakan TIP-EX dan CORETAN MAKSIMAL 5 KALI.3. Tidak ada perbaikan.
2. Essay Terbatas
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
232
Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home | Home
BELA NEGARA BUKAN ANGKAT SENJATA
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Pertanyaan:
a. Dari tulisan berjudul “Bela Negara bukan angkat senjata”, apa yang dapat saudara pahami mengenai pengertian geostrategi dan ketahanan nasional?
b. Apa yang menjadi konsep Ketahanan Nasional Indonesia?
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
233
Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.
Dirjen Potensi Pertahanan Dephan , Brigjen Ibnu Hajar, menegaskan bahwa upaya bela negara bukan berarti harus mengangkat senjata,namun sebenarnya merupakan wujud cinta tanah air dengan terus menumbuhkan wawasan kebangsaan, terutama melalui pendidikan kewarganegaraan. “ Melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan warga negara memilki sikap dan perilaku bela negara yang dilandasi rasa kebangsaan dan cinta tanah air”, ungkapnya pada acara Sosialisasi Program Bela Negara untuk Civitas Akademika Perguruan Tinggi serta Pegawai Struktural dan Fungsional, di Aula Universitas Singaperbangsa Karawang, Rabu(7/7).
Pembelaan negara adalah usaha dari warga negara untuk mewujudkan Ketahanan Nasional yang merupakan konsep dari geostrategi Indonesia. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu aspek astagatra yang kondisinya sangat mempengaruhi usaha mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan itu, Ibnu Hajar mengemukakan bahwa ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara telah mengalami perkembangan selama ini, yakni dari ancaman konvensional(fisik)menjadi ancaman multidimensional(nonfisik).Kondisi itulah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks. “Sehingga, solusinya tidak hanya bertumpu pada departemen yang menangani pertahanan saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi, baik pemerintahan maupun nonpemerintah”’ kata Ibnu.
Adanya kondisi itu, maka bekal pendidikan kewarganegaraan memilki arti strategis, yang mencakup pembangunan sikap moral, watak bangsa serta pendidikan politik kebangsaan. Hal ini dipertegas dengan UU Pertahanan Negara Pasal 2(a), bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, dalam pendidikan nasional melalui UU No.20/2003 tentang Sisdiknas, pemerintah menerapkan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama dan Pancasila, sebagai kurikulum wajib mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Ibnu mengakui, hak dan kewajiban harus seiring sejalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak-hak yang telah diberikan oleh negara misalnya, harus disertai pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh warga negara. Begitu pun hak yang diatur negara,harus juga memberikan ruang kesadaran bagi warga negara untuk menunaikan kewajibannya. Sumber : Pikiran Rakyat, Jumat 9 Juli 2004(dengan pengubahan) dikutip oleh Sri Tutik Cahyaningsih dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas IX, 2007, Esis, Jakarta.
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kata “ … aspek astagatra…”?
d. Dari tulisan berjudul “Bela Negara bukan angkat senjata”, apa yang dapat saudara pahami mengenai pengertian bela negara ?
e. Apa yang menjadi tujuan dari bela negara?
f. Dari tulisan berjudul “Bela Negara bukan angkat senjata”, jelaskan apa saja bentuk bela negara?
g. Apa yang menjadi landasan hukum bagi warga negara agar dapat ikutserta dalam upaya bela negara ?
h. Apa saja ancaman konvensional dan multidimensional yang dimaksud oleh ketiga tulisan di atas?
3. Objektif 3 Bentuk
Pilihan Ganda
1. Kekuatan yang membuat seseorang mampu bertahan, kuat menderita dan kuat
memikul beban adalah pengertian …
a. Ketangguhan
b. Keuletan
c. Identitas
d. Integritas
2. Kemampuan untuk terus-menerus berusaha mencapai cita-cita adalah
pengertian …
a. Ketangguhan
b. Keuletan
c. Identitas
d. Integritas
3. Ciri khas suatu negara yang meliputi wilayah, penduduk, sejarah, falsafah,
tujuan nasional dan peran dalam dunia internasional adalah pengertian …
a. Ketangguhan
b. Keuletan
c. Identitas
d. Integritas
4. Kesatuan dan kekuatan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu
bangsa adalah pengertian …
a. Ketangguhan
b. Keuletan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
234
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
c. Identitas
d. Intergritas
5. Hal dan usaha yang bertujuan mengubah dan merombak kebijaksanaan yang
dilakukan secara konsepsional seperti kebodohan, kemiskinan dan
keterbelakangan adalah pengertian …
a. Ancaman
b. Tantangan
c. Hambatan
d. Gangguan
6. Hal dan usaha yang tidak bermoral dari luar dan bertujuan melemahkan dan
menghalangi secara tidak konsepsional seperti kebodohan, kemiskinan dan
keterbelakangan adalah pengertian …
a. Ancaman
b. Tantangan
c. Hambatan
d. Gangguan
7. Hal dan usaha yang tidak bermoral dari luar dan bertujuan melemahkan dan
menghalangi secara tidak konsepsional seperti narkotika, ideologi asing dan
budaya asing adalah pengertian …
a. Ancaman
b. Tantangan
c. Hambatan
d. Gangguan
8. Hal dan usaha yang bertujuan menggugah kemampuan adalah pengertian …
a. Ancaman
b. Tantangan
c. Hambatan
d. Gangguan
Jawaban singkat
1. Pancagatra meliputi …
2. Trigatra meliputi …
3. Geostratregi adalah …
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
235
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
4. Ketahanan Nasional adalah …
5. Bela negara adalah …
6. Bentuk Bela negara adalah … yaitu… dan … yaitu…
Menjodohkan
A B
1. Trigatra dan Pancagatra adalah … a. Assimilationist policy
2. Trigatra disebut … b. Bhinneka Tunggal Ika Policy
3. Pancagatra disebut … c. Itangible
4. Cara penghapusan sifat-sifat cultural utama
dari komunitas kecil yang berbeda menjadi
semacam kebudayaan berbeda disebut …
d. Tangible
5. Penciptaan kesetiaan nasional tanpa
menghapuskan budaya lokal
e. Astagatra
F. Tindak Lanjut
G. Daftar Tilik Penampilan
H. Daftar Pustaka
Cahyaningsih, Sri Tutik. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VII. Esis. Jakarta
Karsono, Dedi. 1999. Pendidikan Kewiraan. Grasindo. Jakarta
Kaelan & A.Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Paradigma. Yogyakarta
Lemhanas. 2005. Pendidikan kewarganegaraan. Gramedia. Jakarta
Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Grasindo. Jakarta
Undang-Undang Dasar 1945
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta
DAFTAR PUSTAKA
Aim Abdulkarim. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMU Kelas X. Grafindo. Bandung.
Budiyanto. 1998. Dasar-Dasar Tata Negara Untuk SMU Kelas 3. Erlangga. Jakarta
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
236
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
-----------. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XII. Erlangga. Jakarta
Bambang Suteng dkk. 2007.Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X. Erlangga. Jakarta
CST Kansil dan Christine Kansil. ---- . Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. Pradnya Pratama
Chaidir Basrie dkk. 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian “ Pendidikan Kewarganegaraan”, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kemahasiswaan. Jakarta
Dedi Karsono. 1999. Pendidikan Kewiraan. Grasindo. Jakarta
Ermaya Suradinata. 2005. Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI. Suara Bebas. Jakarta
Gatot Harmanto. 2007. Pelajaran Geografi SMA Kelas X.Yrama Widya. Bandung
Hadi Setia Tunggal. 2004. Undang-Undang Sumber Daya Air. Harvarindo. Jakarta
Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Grasindo. Jakarta
I Wayan Parthiana. 2005. Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional. Mandar Maju.Bandung
Joko Subagyo. 2005. Hukum Laut Indonesia.Rineka Cipta.Jakarta
Fransisca Ully Marshinta. 2004. Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan. Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya (tidak dipublikasikan)
Kaelan. 2003. Pendidikan Pancasila.Paradigma. Yogyakarta
Kaelan & A.Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Paradigma. Yogyakarta
Lemhanas. 2005. Pendidikan kewarganegaraan. Gramedia. Jakarta
Leo Agustino. 2007. Perihal Ilmu Politik. Graha Ilmu. Yogyakarta
Mustafa Kamal Pasha. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan.Citra Karsa Mandiri. Yogyakarta
Martin Jimung. 2005. Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Pustaka Nusatama. Yogyakarta
Minto Rahayu. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Grasindo. Jakarta
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
237
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Nur Rif’ah Masykur. 2001. Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah. PT.Permata Artistika Kreasi.Jakarta
Noor Ms Bakry. 1997. Orientasi Filsafat Pancasila. Liberty. Yogyrakarta
N.H.T Siahaan & Subiharta. 2007. Hukum Kewarganegaraan dan HAM. Pancuran Alam. Jakarta
SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok MPK di Perguruan Tinggi
Silvana. 2006. Bahan Ajar Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya (tidak dipublikasikan)
Syamsul Hadi dkk. 2007. Disintegrasi Pasca Orde Baru. Yayasan Obor. Jakarta
Sri Tutik Cahyaningsih. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VII. Esis. Jakarta
Saptono. 2007. Pendidikan Kewarganegaran SMP Kelas IX. Phibeta. Jakarta
Tim ICCE UIN. 2003. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Prenada Media. Jakarta
Tim Dosen Kewarganegaraan Medan. 2003. Pendidikan kewarganegaraan. ------ Medan
Tom Garrison. 2004. Essential of Oceanography. Thomson Learning-Brooks/Cole. USA
Tim Grasindo. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas 1. Grasindo. Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945
UU N0. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE
UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut
UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
PP RI No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 6 Tahun 1999 tentang Perairan Indonesia
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
238
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 18 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP No.32 Tahun 1994
UU RI NO. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta
MATERI AJAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
239
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Disusun Oleh : Fransisca Ully Marshinta, S.Sos.,M.Hum
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYAPALEMBANG
2009-2010
Halaman Pengesahan :
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
240
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
JURUSAN : UP. MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Disusun oleh :Fransisca Ully Marshinta,S.Sos,M.Hum
NIP. 132259127
Palembang, November 2009
Mengetahui, Pembantu Diretur I, Ketua Jurusan UP.MPK,
H. Firdaus, S.T.,M.T Dra. Lindawati NIP 131861783 NIP 131884555
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME karena dengan rahmatNya tim penulis
dapat menyelesaikan buku materi ajar PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
sebagai bahan bacaan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada mata
kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Tim Penulis telah berusaha
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
241
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
untuk menyelesaikan buku materi ajar PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ini, namun penulisan buku ini jauh dari sempurna, maka tim penulis
mengharapkan adanya saran dan kritik demi perbaikan buku materi ajar
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ini. Akhir kata, tim penulis
mengucapkan terima kasih.
Palembang, November 2009
Penulis
PRAKATA
Latar belakang Penulisan Buku Ajar
Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang membahas tentang bagaiman sikap
seorang warga negara sehingga dapat menjadi seorang individu yang mampu
berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
242
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan
nilai-nilai universal, memiliki wawasan berbangsa dan bernegara serta
nasionalisme yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai hak
asasi manusia, demokrasi, memiliki pemahaman internasional beserta
tantangannya, dan mempunyai pemahaman tentang civil society. Pendidikan
Kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
merupakan mata ajaran wajib bagi peserta didik di semua jalur dan jenjang
pendidikan formal. Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan sebagai civil society
juga seyogyanya diberikan kepada warga negara Indonesia.
Tujuan Umum Pembelajaran
Agar peserta didik memiliki motivasi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang
diberikan kepada mereka berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan serta
kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan
sebagai warganegara Indonesia yang terdidik serta bertekad dan bersedia untuk
mewujudkannya. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan membentuk peserta
didik menjadi warga masyarakat, warga bangsa dan warga negara yang dapat
diandalkan oleh pribadinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya,
bangsanya dan negaranya dalam mencapai cita-cita bersama.
Kriteria Pembaca
Buku ini dapat dipakai oleh mahasiswa, dosen dan penyelenggara pendidikan
lainnya baik kedinasan maupun kemasyarakatan. Pembaca diharapkan sebelum
mempelajari buku ajar ini telah memiliki pengetahuan tentang Pendidikan
Kewarganegaraan yang sebelumnya telah dipelajari pada sekolah tingkat dasar,
sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas.
Isi Buku Secara Keseluruhan
Buku ini terdiri dari 9 bab, meliputi Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan,
Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Politik dan Strategi, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Rule of Law, Hak dan Kewajiban Warganegara, Geopolitik
Indonesia dan Geostrategi Indonesia.
Bab 1 membahas tentang pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, tujuan
perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
serta kompetensi dari Pendidikan Kewarganegaraan.
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
243
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Bab 2 membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai
ideologi bangsa dan negara. Negara tanpa ideologi kebangsaan akan lemah karena
kesatuan dan persatuan tidak memiliki fondasi semangat kebangsaan yang kuat.
Karena itu, kedudukan Pancasila sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara terutama dalam peranannya sebagai pemersatu serta medium
komunikasi antarsuku dan agama di dalam negara Indonesia. Ideologi bangsa
bukan hanya sangat perlu dipelajari oleh generasi muda, tetapi justru bersifat
sangat fundamental terutama dalam rangka membangun impian satu negara
kesatuan Indonesia yang makmur, aman dan dmokratis di masa yang akan datang.
Bab 3, membahas tentang identitas nasional sebagai suatu nilai bersama yang
diperlukan untuk mengaktualisasikan diri sebagai bangsa dalam forum, sistem dan
tatanan internasional di luarnya.
Bab 4, membahas tentang negara sebagai institusi yang sangat penting untuk
mengatur tata kehidupan nasional, pemerintahan dan pengaturan sosial politik
maupun ekonomi dan pembangunan. Eksistensi negara mutlak sangat diperlukan
karena ketiadaan negara berarti ketidakteraturan, bahkan masyarakat bisa
mengarah pada kondisi yang kacau. Dalam bab ini juga membahas tentang
konstitusi yang berisi kaidah pembatasan dan pembagian kekuasaan, sistem
Politik Indonesia serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesemua bahasan
tersebut dirangkum dengan judul Politik dan Strategi.
Bab 5, membahas tentang demokrasi yang terus berkembang dan berubah sesuai
dinamika kehidupan bermasyarakat yang melaksanakannya. Bab ini menguraikan
beberapa hal tentang demokrasi yaitu konsep dan prinsip demokrasi, demokrasi
dan pendidikan demokrasi serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia
Bab 6, membahas tentang hak asasi manusia yang bersifat universal tanpa
melihat latar belakang ras, suku maupun agama. Hak ini diperoleh sejak
kelahirannya sehingga dengan hak tersebut setiap individu dapat hidup layak
sebagai insan manusia. Hak ini tidak dapat diganggu oleh orang lain dan tidak
dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini melekat secara otomatis pada manusia
sebagai individu.
Bab 7, membahas tentang hak dan kewajiban warga negara yang mesti
diwujudkan oleh suatu pemerintahan yang demokratis. Hak warga negara adalah
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
244
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
hak yang diperoleh dari negara sedangkan kewajiban warga negara ditetapkan
oleh UUD 1945.
Bab 8, membahas tentang geopolitik Indonesia. Pada topik ini dibahas tentang
posisi Indonesia dalam kancah internasional yang meliputi konsep wawasan
nasional, Wawasan nusantara, kewilayahan Indonesia , tata ruang dan lingkungan
hidup Indonesia serta otonomi daerah
Bab 9, membahas tentang isu ketahanan nasional yang berdimensi luas karena
meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai bangsa
dalam kerangka ketahanan nasional membutuhkan strategi bertahan sekaligus
strategi meningkatkan posisi bangsa pada jajaran yang lebih baik di antara
bangsa-bangsa lain. Posisi geografis dan segenap potensi sumber daya nasional
dapat dikerahkan dalam strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensi
kebangsaan Indonesia. Pada topik ini diuraikan mengenai konsep ketahanan
nasional, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dan Sistem Pertahanan
dan Keamanan Negara serta Indonesia dan perdamaian dunia
Kegunaan Buku Ajar
Buku ini dapat digunakan sebagai buku ajar mahasiswa dalam mengikuti kuliah di
dalam kelas dan bisa juga digunakan sebagai bahan untuk belajar secara mandiri
di luar kelas karena buku ini dilengkapi dengan latihan dan petunjuk
penggunaannya.
Petunjuk penggunaan
Buku ini disusun berdasarkan metode pembelajaran aktif, maka setiap mahasiswa
diharapkan membaca bab sebelum perkuliahan dimulai dan menulis
pemahamannya pada formulir yang telah disediakan. Dosen membimbing
mahasiswa dengan memberikan pengayaan materi, membimbing diskusi
kelompok. Setelah perkuliahan berakhir maka mahasiswa dapat diberikan tugas
tambahan seperti menjawab pertanyaan dengan berbagai model pertanyaan pada
formulir yang telah disediakan, membuat makalah ataupun membuat kliping.
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
245
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
Halaman Pengesahan.............................................................................................. i
Kata Pengantar........................................................................................................ ii
Prakata..................................................................................................................... iii
Daftar Isi................................................................................................................. iii
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN............... 1 A. Pendahuluan................................................................................... 1 B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan...................................... 1 C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan............................................ 2 D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan....................................... 2 1. Landasan Filosofis..................................................................... 2 2. Landasan Historis...................................................................... 2 3. Landasan Sosiologis.................................................................. 3 4. Landasan Yuridis....................................................................... 3 E. Kompetensi Yang Diharapkan Dari Pendidikan Kewarganegaraan........................................................................... 5 F. Latihan-Latihan............................................................................. 6 G. Tindak Lanjut................................................................................. 12 H. Daftar Tilik Penampilan................................................................. 12
I. Daftar Pustaka................................................................................. 12
BAB II FILASAFAT PANCASILA................................................................ 13 A. Pendahuluan.................................................................................... 13 B. Pengertian........................................................................................ 13 1. Pengertian Filsafat Secara Etimologis........................................ 13 2. Pengertian Sistem........................................................................ 14 3. Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Filsafat............................. 14 C. Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Sistem................. 14 1. Susunan Kesatuan Nilai-Nilai Pancasila Yang Bersifat Organis........................................................................................ 14 2. Kesatuan Sila-sila Sebagai Sistem Filsafat................................. 15 D. Pancasila Sebagai Kesatuan Sistem Filsafat Dalam Makna dan Hakikatnya............................................................................... 16 1. Dasar Ontologis.......................................................................... 16 2. Dasar Epistemologis................................................................... 16 3. Dasar Aksiologis......................................................................... 16 E. Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi Bangsa Negara RI......................................................................................... 17 1. Pancasila Tergolong Nilai Kerohanian....................................... 17 2. Pancasila Sebagai Kausalitas...................................................... 17 F. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.............. 18 G. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Suatu Sistem ................................... 18 1. Prinsip Dasar............................................................................... 18 2. Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila..................................... 19 H. Latihan-Latihan............................................................................... 25 I. Tindak Lanjut.................................................................................. 31 J. Daftar Tilik Penampilan.................................................................. 31
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
246
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
K. Daftar Pustaka................................................................................. 31
BAB III IDENTITAS NASIONAL.................................................................. 32 A. Pendahuluan.................................................................................... 32 B. Pengertian........................................................................................ 33 C. Karakteristik Identitas Nasional...................................................... 33 D. Parameter Identitas Nasional.......................................................... 34 E. Faktor-Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional................. 34 F. Proses Berbangsa dan Bernegara Indonesia.................................... 34 1. Asal-Usul Bangsa Indonesia....................................................... 34 2. Asal-Usul Agama dan Budaya Indonesia................................... 35 3. Proses Berbangsa dan Bernegara................................................ 35 G. Latihan-Latihan............................................................................... 37 H. Tindak Lanjut.................................................................................. 43 I. Daftar Tilik Penampilan.................................................................. 43 J. Daftar Pustaka................................................................................. 43
BAB IV NEGARA DAN KONSTITUSI ........................................................ 44 A. Pendahuluan................................................................................... 44 B. Pemahaman Tentang Negara.......................................................... 45 1. Pengertian Negara...................................................................... 45 2. Teori Terjadinya Negara............................................................ 45 3. Sifat-Sifat dan Unsur-Unsur Negara.......................................... 49 C. Pemahaman Tentang Bangsa......................................................... 51 1. Pengertian Tentang Bangsa........................................................ 51 2. Pengertian Bangsa Indonesia..................................................... 52 D. Pemahaman Tentang Konstitusi..................................................... 52 1. Pengertian Konstitusi................................................................. 52 2. Kedudukan Konstitusi................................................................ 53 3. Tujuan Konstitusi....................................................................... 53 4. Fungsi Konstitusi....................................................................... 54 5. Konstitusi Indonesia................................................................... 54 6. Konstitusi Sebagai Wujud dari Politik dan Strategi Nasional Indonesia................................................................................... 58 7. Sistem Politik Ketatanegaraan RI.............................................. 60 E. Latihan-Latihan............................................................................. 65 F. Tindak Lanjut................................................................................. 73 G. Daftar Tilik Penampilan................................................................. 73 H. Daftar Pustaka................................................................................ 73
BAB V DEMOKRASI.................................................................................... 74 A. Pendahuluan.................................................................................. 74 B. Konsep Demokrasi dan Implementasinya..................................... 74 1. Sejarah Demokrasi.................................................................... 74 2. Pengertian, Ide Dasar dan Hakekat Demokrasi........................ 75 3. Perwujudan Sistem Demokrasi Di Berbagai Negara................ 76 4. Ciri-Ciri Sistem Demokrasi...................................................... 77 5. Pendidikan Demokrasi.............................................................. 78 6. Demokrasi Di Dalam Negara Kesatuan RI............................... 79 C. Latihan-Latihan............................................................................ 83
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
247
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
D. Tindak Lanjut............................................................................... 89 E. Daftar Tilik Penampilan............................................................... 89 F. Daftar Pustaka............................................................................... 89
BAB VI HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW............................. 90 A. Pendahuluan................................................................................. 90 B. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia.................................... 90 1. Pengertian Hak Asasi Manusia................................................. 90 2. Hak Asasi, Kewajiban Dasar Manusia Serta Pembatasan dan Larangan Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia................................................................... 92 3. Sejarah Munculnya Hak Asasi Manusia di Pentas Hubungan Internasional dan Nasional...................................... 94 4. Beberapa Produk Hukum Nasional Yang Penting Mengenai Hak Asasi Manusia.................................................. 98 5. Mengenal Lembaga Perlindungan HAM.................................. 101 6. Peran Serta Masyarakat, Upaya dan Tantangan Dalam Penegakan HAM di Indonesia.................................................. 107 C. Rule Of Law.................................................................................. 112 1. Pengertian Rule Of Law............................................................ 112 2. Prinsip-Prinsip Rule Of Law..................................................... 113 3. Bentuk-Bentuk Rule Of Law Berdasarkan UUD 1945............ 113 D. Latihan-Latihan............................................................................. 114 E. Tindak Lanjut................................................................................ 122 F. Daftar Tilik Penampilan............................................................... 122 G. Daftar Pustaka............................................................................... 122
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA ............................. 123 A. Pendahuluan................................................................................ 123 B. Pemahaman Tentang Warganegara Menurut UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI................................. 124 1. Pengertian............................................................................... 124 2. Asas-Asas Untuk Menentukan Kewarganegaraan................. 124 3. Unsur-Unsur Penentuan Status Kewarganegaraan................. 127 4. Akibat Pewarganegaraan........................................................ 128 5. Proses Pengajuan Pewarganegaraan Khususnya di Indonesia ............................................................................... 129 6. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan................................. 131 C. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warganegara.......................... 132 1. Pengertian Hak dan Kewajiban .............................................. 132 2. Hak dan Kewajiban Warganegara Berdasarkan UUD 1945......................................................................................... 132 3. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah Berdasarkan UUD 1945............................................................................... 133 4. Karakteristik Warganegara..................................................... 134 C. Pemahaman Tentang Keimigrasian Berdasarkan UU No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian RI......................................... 135 1. Keimigrasian........................................................................... 135 2. Aturan Umum Masuk dan Keluar........................................... 135
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
248
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
3. Surat Perjalanan...................................................................... 137 4. Visa......................................................................................... 138 5. Izin Keimigrasian.................................................................... 141 D. Latihan-Latihan........................................................................... 145 E. Tindak Lanjut.............................................................................. 153 F. Daftar Tilik Penampilan.............................................................. 153 G. Daftar Pustaka............................................................................. 153
BAB VIII GEOPOLITIK INDONESIA.......................................................... 154 A. Pendahuluan................................................................................ 154 B. Wilayah Sebagai Ruang Hidup Bangsa...................................... 155 1. Pengertian............................................................................... 155 2. Proses Terbentuknya Wawasan Nasional............................... 155 3. Negara Berdasarkan Geografi................................................. 155 B. Wawasan Nusantara.................................................................... 157 1. Pengertian............................................................................... 157 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara................................................................................ 157 3. Unur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara................................. 174 4. Asas-Asas Wawasan Nusantara.............................................. 176 5. Arah Pandang, Fungsi dan Kedudukan Wawasan Nusantara................................................................................ 176 6. Peranan Wawasan Nusantara.................................................. 177 7. Dimensi Wawasan Nusantara Dalam Pembangunan Nasional.................................................................................. 177 C. Otonomi Daerah.......................................................................... 179 1. Kaitan Wawasan Nusantara Dengan Otonomi Daerah .......... 179 2. Otonomi Daerah di Indonesia................................................. 179 3. Otonomi Khusus..................................................................... 183 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia............................. 185 5. Penataan Ruang Wilayah Indonesia........................................ 188 6. Kaitan Otonomi Daerah, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup....................................................................................... 193 D. Latihan-Latihan........................................................................... 194 E. Tindak Lanjut ............................................................................. 207 F. Daftar Tilik Penampilan.............................................................. 207 G.Daftar Pustaka.............................................................................. 207
BAB IX GEOSTRATEGI INDONESIA....................................................... 209 A. Pendahuluan................................................................................. 209 B. Pengertian Geostrategi................................................................. 209 C. Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi.................................... 210 1. Latar Belakang Ketahanan Nasional...................................... 210 2. Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Nasional............................ 211 3. Pengertian Ketahanan Nasional............................................. 211 4. Konsep Ketahanan Nasional Indonesia................................. 212 5. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia................................. 212 6. Istilah dalam Ketahanan Nasional......................................... 213 7. Asas Ketahanan Nasional...................................................... 213 8. Sumber Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan..... 214
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
249
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
9. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional......................................... 214 10. Pengaruh Ketahanan Nasional Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara...................................................... 217 11. Pembelaan Negara................................................................. 220 D. Indonesia dan Perdamaian Dunia................................................. 225 1. Posisi Negara Indonesia Dalam Era Global............................. 225 2. Partisipasi Indonesia Bagi Perdamaian Dunia......................... 227 E. Latihan-Latihan............................................................................ 228 F. Tindak Lanjut................................................................................ 236 G. Daftar Tilik Penampilan............................................................... 236 H. Daftar Pustaka.............................................................................. 236
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 237
Halaman Pengesahan :
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
250
Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
JURUSAN : UP. MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Disusun oleh :Fransisca Ully Marshinta,S.Sos,M.Hum
NIP. 132259127
Palembang, November 2009
Mengetahui, Pembantu Diretur I, Ketua Jurusan UP.MPK,
H. Firdaus, S.T.,M.T Dra. Lindawati NIP 131861783 NIP 131884555
Politeknik Negeri SriwijayaPalembang
251