diktat kepemimpinan dalam pemerintahan
DESCRIPTION
Manusia adalah merupakan makhluk sosial. Oleh sebab itu manusiamanusiayang ada didunia ini secarah naluriah akan tidak dapat dihindarkanuntuk berinteraksi dan berkomunikasi agar dintara sesamanya satu sama laindapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya danmensejahterakan hidup dan kehidupannya.TRANSCRIPT
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan 1
MATERI PERTEMUAN KE I
KULIAH UMUM
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Nama Mata Kuliah : KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN INDONESIA SKS : 03 Sifat : Wajib Konsentrasi Jumlah tatap Muka : 14 min 16 maksimal Dosen :Drs. H.M. Ridwan
A. Sejarah Lahirnya Studi Kepemimpinan Pemerintahan Dari Segi Empiris
Manusia adalah merupakan makhluk sosial. Oleh sebab itu manusia-
manusia yang ada didunia ini secarah naluriah akan tidak dapat dihindarkan
untuk berinteraksi dan berkomunikasi agar dintara sesamanya satu sama lain
dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan
mensejahterakan hidup dan kehidupannya. Pada masyarakat baik yang
masih sederhana atau tradisional maupun masyarakat yang sudah maju atau
modern, maka dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing mereka
memerlukan kepemimpinan yang dapat untuk mengatur dan mengawasi
interaksi yang berjalan diantara masing-masing mereka. Sebab tanpa diatur
dan diawasi manusia berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
maka mungkin akan terjadi seperti apa yang dikemukakan oleh filosif
terkenal yaitu Thomas Hobbes yakni manusia yang kuat katanya akan
menindas manusia yang lemah atau dengan kata lain manusia merupakan
serigala bagi manusia lain.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
2
Keperluan akan adanya kepemimpinan dimaksudkan untuk mengatur
tingkah laku dari setiap manusia agar dapat berjalan menurut aturan-aturan
pokok atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun untuk
menjaga agar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dapat
berjalan dengan sebaik-baiknya. Tanpa kehadiran Kepemimpinan
(Pemimpin) ditengah masyarakat baik yang sudah maju maupun yang sudah
modern akan terjadi pertikaian-pertikaian atau konflik antara sesama
manusia.
Pengkajian masalah kepemimpinan Pemerintahan ini sudah ada
semenjak manusia atau masyarakat terlibat dalam kehidupan berorganisasi
Pemerintahan, Namun walaupun demikian pembicaraan tentang
kepemimpinan Pemerintahan masih bersifat normatif atau filosofis yaitu
membicarakan dari sifat-sifat kepemimpinan Pemerintahan mana yang baik
dan mana yang buruk.
Pendekatan dari segi normatif atau filosofis tersebut belum mampu
dapat memberikan gambaran tentang kepemimpinan Pemerintahan dari
berbagai aspek yang secara nyata berkembang ditengah masyarakat. Hal ini
dikarenakan bukan hanya sifat-sifat kepemimpinan Pemerintahan yang baik
saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kalau ditinjau dari segi
normatif, tetapi banyak faktor dan aspek yang menentukan seseorang untuk
dapat muncul dan mampu sampai pada puncak kepemimpinan Pemerintahan.
Untuk mengkaji masalah kepemimpinan yang lebih sistematis dan
empiris baru dimulai pada awal abad ke 19 dengan mendapat tanggapan yang
serius dari kalangan ilmu sosial, terutama dari kalangan sosiologi dan ilmu
politik pada tahun 1930 an. Adapun tiga tokoh utama yang mula-mula
mengembangkan konsep dan teori tentang kepemimpinan yaitu :
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
3
A. Vilfredo Pareto dengan buku-bukunya Les Systems Socialis tes tahun
1902, dan The Mind and Society.
B. Gaetano Mosca dengan bukunya yang paling terkenal yaitu The
Rulling Class tahun 1939.
C. Robert Michels dengan bukunya Political Partie pada tahun 1949.
Ketiga ahli diatas mengkaji secara empiris dan sistematis mengenai
aspek-aspek kepemimpinan, seperti meneliti dari mana para pemimpin itu
berasal, bagaimana mereka bertahan dipuncak kepemimpinan, bagaimana
mereka berganti dan bagaimana bentuk kepemimpinan yang cocok dan
sesuai ditengah masyarakat. Oleh karena itu Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca
dan Robert Michels adalah merupakan orang-orang yang pertama
membicarakan studi kepemimpinan dari segi empiris.
B. Satuan Acara Pembelajaran (SAP) MATERI POKOK PERTEMUAN II Ruang Lingkup Kepemimpinan Pemerintahan A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kepemimpinan B. Pengertian Pemerintahan C. Kepemimpinan Pemerintah Indonesia MATERI POKOK PERTEMUAN III Tugas,Prinsip-Prinsip Dasar Kepemimpinan pemerintahan A. Tugas dan Peran Pemimpin B. Prinsip-prinsip Dasar Kepemimpinan C. Kepemimpinan Pemerintahan Sebagai Seni D. Kepemimpinan pemerintahan sebagai moral. E. Filosofi Kepemimpinan Pemerintahan F. Kepemimpinan dalam Islam MATERI POKOK PERTEMUAN IV Kepemimpinan dan Kekuasaan A. Filsafat Kekuasaan
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
4
B. Sumber Hukum C. Cara berkuasa D. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan MATERI POKOK PERTEMUAN V Kepemimpinan dalam Kerangka Manajemen A. Sifat dan Fungsi Manajemen B. Perbandingan Manajemen Dan Kepemimpinan C. Perbedaan Manajer Dan Pemimpin D. Perbedaan Kepala dengan pimpinan dan pemimpin
MATERI POKOK PERTEMUAN VI Kewibawaan Pemimpin dan Bawahan dalam Lingkup Pemerintahan A. Pengertian Kewibawaan B. Kewibawaan Kepemimpinan C. Sumber-sumber Kewibawaan MATERI POKOK PERTEMUAN VII Teori Kepemimpinan Pemerintahan A. Tipe Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan B. Teori Sifat ( Trait Theory) C. Teori Perilaku D. Teori Situasional dan Model Kontingensi E. Tiga Tiori Besar tentang Kepemimpinan
MATERI POKOK PERTEMUAN VIII Mid Semester UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) MATERI POKOK PERTEMUAN IX Variabel-Variabel Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia A. Variabel situasi dan kondisi Pemerintahan B. Variabel Orang Banyak Sebagai Pengikut C. Variabel Penguasa sebagai Pemimpin Pemerintah D. Filsafat Manusia
MATERI POKOK PERTEMUAN X Gaya dan Model Kepemimpinan Pemerintahan A. Gaya Kepemimpinan B. Gaya Kepemimpinan Pemerintahan
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
5
C. Gaya Birokrasi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan D. Gaya Kebebasan Dalam Kepemimpinan Pemerintahan E. Gaya Otokratis Dalam Kepemimpinan Pemerintahan MATERI POKOK PERTEMUAN XI Perkembangan Tugas-tugas Pemerintahan A. Teknik-Teknik Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia B. Model kepemimpinan. C. Kompetensi Kepemimpinan MATERI POKOK PERTEMUAN XII Komunikasi Kepemimpinan Pemerintahan A. Definisi Komunikasi B. Komunikasi Terbuka Antara Pemimpin Dan Bawahan C. Saluran Komunikasi D. Hambatan-Hambatan Dalam Komunikasi
MATERI POKOK PERTEMUAN XIII Kepemimpinan Pemerintahan yang Strategis, Efektif, dan Motivator A. Pengertian Kepemimpinan yang Strategis B. Pengertian Kepemimpinan yang Efektif C. Pengertian Motivasi D. Teori Motivasi
MATERI POKOK PERTEMUAN XIV Kepemimpinan Pemerintahan dan Pemberdayaan A. Penegrtian Pemberdayaan B. Pemberdayaan Bawahan C. Alasan Utama Penerapan Pemberdayaan
Bawahan Oleh Pemimpin Pemerintahan D. Kondisi Dasar Bagi Penerapan Pemberdayaan E. Elemen Dari Pemberdayaan F. Penerapan Pemberdayaan Pada Kepemimpinan Pemerintahan
MATERI POKOK PERTEMUAN XV KEPEMIMPINAN ADMINISTRASI A. Pengertian Adminsitrasi B. Konsep Dasar Organisasi C. Hambatan-Hambatan dalam Mengambil Keputusan
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
6
MATERI POKOK PERTEMUAN KE II A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kepemimpinan Secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut:
1. Berasal dari kata dasar pimpin (dalam bahasa Inggris lead)
berarti bombing atau tuntun, dengan begitu di dalamnya ada dua
pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam)
2. Setelah ditambah dengan awalan pe menjadi pemimpin (dalam
bahasa inggris leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak
lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain
tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
3. Apabila ditambah dengan akiran an menjadi pimpinan artinya
orang yang mengepalai. Antara pemimpin dengan pimpinan dapat
dibedakan yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih oktokratis,
sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis.
4. Setelah dilengkapi awalan ke menjadi Kepemimpinan (dalam
bahasa Inggris ledearship) berarti kemampuan dan kepribadian
seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihgak lain agar
melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan
demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses
kelompok.
Beberapa pakar telah memberikan definisi mengenai kepemimpinan
yang berbeda-beda diantaranya:
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
7
1. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu
dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau
beberapa tujuan tertentu (Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961,
24).
2. Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan
aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Shared Goal,
Hemhiel & Coons, 1957, 7).
3. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas
kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama (Rauch &
Behling, 1984, 46).
4. Kepemimpinan adalah kemampuan seni atau tehnik untuk membuat
sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala
keinginannya.
5. Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti
kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan
untuk memimpin dalam mencapai tujuan (Jacobs & Jacques, 1990,
281).
Banyak definisi kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa
kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang baik
individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, dengan sengaja
mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan
hubungan dalam kelompok atau organisasi. John C. Maxwell mengatakan
bahwa inti kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mendapatkan pengikut.
Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen
akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat
dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
8
yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan
mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa
menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang
aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan
memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama (Panji Anogara,
Page 23).
Dari seluruh definisi kepemimpinan diatas Ralph M. Stogdill (`974)
menghimpun sebelas kelompok dari seluruh definisi tentang kepemimpinan
yaitu sebagai berikut:
1. Kepemimpinan sebagai pusat proses kelompok
2. Kepreibadian yang berakibat
3. Kepemimpinan sebagai Seni menciptakan kesepakatan
4. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi
5. Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku
6. Kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan
7. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan
8. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan
9. Kepemimpinan sebagai hasil interaksi
10. Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan
11. Kepemimpinan sebagai awal struktur.
B. Pengertian Pemerintahan
Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut
W.Y.S Poerwadarmita yaitu sebagai berikut:
a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan
sesuatu.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
9
b. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara)
atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti
kabinet merupakan suatu pemerintah).
c. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya)
memerintah.
Samual Edward Finer mengakui ada Pemerintah Dan Pemerintahan
dalam arti luas, dengan adanya Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas.
Maka tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
dalam arti luas dan sempit. Yaitu :
1. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah
yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para
Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
2. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka
mencapai tujuan Pemerintahan Negara.
Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie yang mengutip dari C.F
Strong dalam bukunya yang berjudul Ekologi Pemerintahan, sebagai
berikut:
Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan
untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan
keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer
atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua
harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan
Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan
finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam
rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
10
menyelengggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan
Negara.
Sedangkan J.A Corry seperti yang dikutip Muchtar Affandi
menyatakan bahwa pemerintah merupakan pengejawantahan yang kongkret
dari negara yang terdiri dari badan-badan dan orang-orang yang
melaksanakan tujuantujuan negara. Setidak-tidaknya untuk negara-negara
demokrasi maka pemerintah pada saat khusus manapun adalah lebih kecil
dari negara.
Tidak hanya ahli-ahli dari luar yang mengajukan masalah
pemerintahan ini, melainkan ada pula dari Indonesia sendiri. Salah satunya
adalah Muchtar Affandi yang menyatakan bahwa di dalam gerombolan yang
primitif, pemegang kekuasaan itu berwujud pimpinan yang nyata oleh
seseorang yang diangggap oleh seluruh gerombolan itu sebagai primus inter
pares artinya sebagai seorang yang nomor satu diantara sesamanya karena
dialah yang paling menonjol dalam keberanian, kecerdikan, kepandaian, atau
kecakapan diantara sesama mereka sendiri.
Setiap anggota gerombolan diwajibkan tunduk pada kekuasan
pimpinan itu dan siapa yang tidak mau tunduk dapat dipaksa untuk tunduk
dengan kekerasan. Dengan demikian timbulah suatu authority atau gezag
atau kewibawaan pimpinan yang dapat menimbulkan dan memelihara suatu
tatanan yang teratur. Organisasi pimpinan di dalam negara yang mempunyai
otoritas inilah yang disebut pemerintah itu. Sebagai pelaksana kekuasaan
negara, pemerintah merupakan suatu organisasi teknis yang dilengkapi
kewenangankewenangan tertentu yang diperlukan untuk pengaturan dan
pelaksanaan segala tugasnya itu.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
11
Pemerintahan dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit.
Dalam arti luas, pemerintahan mencakup semua kekuasan yang meliputi
seluruh fungsi negara. Menurut Corry dalam arti umum yang menyeluruh,
pemerintahan menunjukan keseluruhan rangkaian lembaga-lembaga yang
dipakai segolongan orang untuk memerintah dan yang menyebabkan
orangorang lainnya tunduk. Jadi pemerintahan dalam arti luas tersebut,
apabila merujuk pada ajaran Montesquieu, meliputi keseluruhan lembaga
negara yang menjalankan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan
kekuasaan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut merupakan unsur-unsur
kekuasaan negara.
Di dalam arti sempit, pemerintahan kerap kali dipahami sebagai
aktivitas dari lembaga kekuasaan eksekutif. Termasuk dalam pengertian ini
adalah keseluruhan unsur-unsur yang tercakup di dalam pengertian lembaga
eksekutif tersebut misalnya: kepala pemerintahan, menteri-menteri
departemen-departemen, pemerintah daerah, dinas-dinas daerah dan unit-unit
kerja pemerintahan lainnya.
Pendapat lain menurut Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul
Hubungan antar Lembaga Pemerintahan, pengertian Pemerintah adalah
sebagai berikut :
Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan
yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus
dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang
mengeluarkan atau memberi perintah.
Menurut Ndraha pemerintah memegang pertanggung jawaban atas
kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa
pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
12
menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan
layanan civil.
Sebagai cabang ilmu pemerintahan pada gilirannya kepemimpinan
pemerintahan akan menjadi disiplin ilmu, bila kepemimpinan secara umum
masih berbagai titik pandang disiplin ilmu yang memilikinya seperti ilmu
jiawa, ilmu administrasi, ilmu manajemen, ilmu politik maka kepemimpinan
pemerintahan berbeda dengan kepemimpinan swasta yang spesifik, maka
kepemimpinan pemerintahan untuk sementara dapat dikaji secara khas
objek, subjek, sistimatika, metode, keuniversalan, terminology, filosofi,
teori, prinsip, dalil, rumus dan cara mempelajarinya yaitu antara lain sebagai
berikut:
Objek forma kepemimpinan pemerintahan adalah hubungan antara
pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini yang memimpin adalah
pemerintah sedangkan yang dipimpin adalah rakyat. Objek materialnya
adalah manusia. Jadi berbeda dengan ilmu pemerintahan yang objek
materianya adalah Negara maka karena kepemimpinan pemerintahan
bertumpang tindih denga ilmujiwa, ilmu administrasi, ilmu manajemen,
bahkan ilmu ekonomi.
Teori kepemimpinan pemerintahan sebagaimana yang akan diuraikan
nanti sama dengan teknik kepemimpinan secara umum hanya saja lebih
berkonotasi dengan kekuasaan di sati pihak dan pelayanan di pihak lain yaitu
otokratis, phiskologis, sosiologis, suportif, lingkungan, sifat, kemanusiaan,
pertukaran, situasional, dan kontingensi. Kekuasaan ditujukan untuk
pemusnahan dekadensi moral ( nahi mungkar) sedangkan pelayaan ditujukan
hanya untuk yang baik dan benar (amar makruf)
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
13
C. Tugas dan Peran Pemimpin
Menurut James A.F Stonen, tugas utama seorang pemimpin adalah:
1. Pemimpin bekerja dengan orang lain
Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang
lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan
lain dalam organisasi sebaik orang diluar organisasi.
2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan
mempertanggungjawabkan (akontabilitas).
Seorang pemimpin bertanggungjawab untuk menyusun tugas
menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome
yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan
stafnya tanpa kegagalan.
3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas
Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat
menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya
pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-
tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur
waktu secara efektif,dan menyelesaikan masalah secara efektif.
4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual
Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan
konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan
akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan
menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
5. Manajer adalah seorang mediator
Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena
itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
14
6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat
Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan
kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus
dapat mewakili tim atau organisasinya.
7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit
Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah.
Menurut Henry Mintzberg, Peran Pemimpin adalah :
1. Peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya
sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur,
mentor konsultasi.
2. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan
juru bicara.
3. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha,
penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator
D. Prinsip-prinsip Dasar Kepemimpinan Prinsip, sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama berdasarkan
motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk
membangun dirinya atau organisasi. Menurut Stephen R. Covey (1997),
prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi dan konsekuensi. Mungkin
prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah
kompas/petunjuk yang tidak dapat dirubah. Prinsip merupakan suatu pusat
atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4
dimensi seperti; keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
15
kekuatan. Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-
prinsip (Stephen R. Coney) sebagai berikut:
1. Seorang yang belajar seumur hidup
Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga diluar sekolah.
Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan
mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk
sebagai sumber belajar.
2. Berorientasi pada pelayanan Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip
pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan
utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih
berprinsip pada pelayanan yang baik.
3. Membawa energi yang positif Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi
yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung
kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk
membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat dan mau
bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan.
Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi
yang positif, seperti ;
a. Percaya pada orang lain Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf
bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan
mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu,
kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian.
b. Keseimbangan dalam kehidupan
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
16
Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya.
Berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan
diri antara kerja dan olah raga, istirahat dan rekreasi.
Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia
dan akherat.
4. Melihat kehidupan sebagai tantangan Kata tantangan sering di interpretasikan negatif. Dalam hal
ini tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan
segala konsekuensinya. Sebab kehidupan adalah suatu
tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman yang
datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada
inisiatif, ketrampilan, kreatifitas, kemauan, keberanian,
dinamisasi dan kebebasan.
5. Sinergi Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu
katalis perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya
sendiri dan lainnya. Sinergi adalah kerja kelompok dan
memberi keuntungan kedua belah pihak. Menurut The New
Brolier Webster International Dictionary, Sinergi adalah satu
kerja kelompok, yang mana memberi hasil lebih efektif dari
pada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus
dapat bersinergis dengan setiap orang atasan, staf, teman
sekerja.
6. Latihan mengembangkan diri sendiri Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri
untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Jadi dia tidak hanya
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
17
berorientasi pada proses. Proses daalam mengembangkan diri
terdiri dari beberapa komponen yang berhubungan dengan: (1)
pemahaman materi; (2) memperluas materi melalui belajar dan
pengalaman; (3) mengajar materi kepada orang lain; (4)
mengaplikasikan prinsip-prinsip; (5) memonitoring hasil; (6)
merefleksikan
kepada hasil; (7) menambahkan pengetahuan baru yang
diperlukan materi; (8) pemahaman baru; dan (9) kembali
menjadi diri sendiri lagi.
Mencapai kepemimpinan yang berprinsip tidaklah mudah, karena
beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk, misalnya: (1) kemauan dan
keinginan sepihak; (2) kebanggaan dan penolakan; dan (3) ambisi pribadi.
Untuk mengatasi hal tersebut, memerlukan latihan dan pengalaman yang
terus-menerus. Latihan dan pengalaman sangat penting untuk mendapatkan
perspektif baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan.
Hukum alam tidak dapat dihindari dalam proses pengembangan
pribadi. Perkembangan intelektual seseorang seringkali lebih cepat dibanding
perkembangan emosinya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencapai
keseimbangan diantara keduanya, sehingga akan menjadi faktor pengendali
dalam kemampuan intelektual. Pelatihan emosional dimulai dari belajar
mendengar. Mendengarkan berarti sabar, membuka diri, dan berkeinginan
memahami orang lain. Latihan ini tidak dapat dipaksakan. Langkah melatih
pendengaran adalah bertanya, memberi alasan, memberi penghargaan,
mengancam dan mendorong. Dalam proses melatih tersebut, seseorang
memerlukan pengontrolan diri, diikuti dengan memenuhi keinginan orang.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
18
Mengembangkan kekuatan pribadi akan lebih menguntungkan dari
pada bergantung pada kekuatan dari luar. Kekuatan dan kewenangan
bertujuan untuk melegitimasi kepemimpinan dan seharusnya tidak untuk
menciptakan ketakutan. Peningkatan diri dalam pengetahuan, ketrampilan
dan sikap sangat dibutuhkan untuk menciptakan seorang pemimpin yang
berpinsip karena seorang pemimpin seharusnya tidak hanya cerdas secara
intelektual, tetapi juga emosional (IQ, EQ dan SQ).
E. Kepemimpinan Pemerintahan Sebagai Seni
Menurut George R terry Art is personal creative power plus skill in
performance ( maksudnya seni adalah kekuasaan pribadi seseorang yang
kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan
tugas pekerjaannya) Jadi seni merupakan kemampuan dan kemahiran
seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa dan karsa yang dimiliki yang
bersangkutan dalam tugas dan fungsinya sebagai seniman.
Kepemimpinana pemerintahan sebagai seni berarti bagaimana
seseorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu
menyelenggarakan pemerintahan secara indah. Sehingga tercapai
penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna.
Dengan begitu seni memerintah tidak lebih dari profesi seseorang
yang ahli dalam pemerintahannya.. sebagai suatu seni kepemimpinan
pemerintahan juga berkenaan dengan bagaimana suatu seni membujuk
(persuasive), seni mendorong (motivatif), seni menghubungkan
(komunikatif), seni memfasilitasi, seni mematangkan hubungan, seni menjadi
teladan yang dapat dicontoh orang lain.
F. Kepemimpinan pemerintahan sebagai moral.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
19
Sebagai penjaga malam pemimpin pemerintahan mengendalikan
masyarakatnya , antisipasi seperti diistilahkan dengan negative sedangkan
kejadian yang juga diistilahkan dengan negative, dengan begitu secara
matematis antara negative dikalikan dengan negative akan menjadi positif,
hal ini hanya boleh diperlakukan untuk pemimpin pemerintahan.
Sebaliknya untuk masyarakat yang berlaku baik dan benar pemimpin
pemerintahan harus melayani karena akan terjadi berbagai permohonan
pertolongan bagi pelayanan public, seperti fakir miskin dan anak terlantar,
orang tua jompo, bencana alam seperti banjir, kebakaran dan lain-lain, untuk
ini pemim,pin pemerintahan memberikan pelayananya.
Selanjutnya antara kekuasaan untuk kejahatan dan pelayanan untuk
kebaikan seperti ini tidak boleh dibalik pelakunya, yaitu kekuasaan
digunakan untuk orang-orang yang baik dan benar (disebut dengan zalim)
sedangkan pelayanan yang diberikan kepada pelaku kejahatan (disebut
dengan fasik) seperti melayani lokasi pelacuran, perjudiaan dan sejenis
lainnya. Itulah sebabnya sebagai pemimpin pemerintahan harus bermoral
artinya yang bersangkutan selain ulama (rohaniwan) juga harus umara
(negarawan).
G. Filosofi Kepemimpinan Pemerintahan
Negara dapat juga mengeksploitasi tenaga rakyat mereka yang
membangkang kepada pemerintah Negara dianggap pemberontak, separatis,
pengacau keamanan, gerombolan dan lain-lain, kecuali jika pemberontak itu
begitu besar lalu mampu mengganti pemerintah yang lama dalam suatu
revolusi, reformasi atau penggantian secara damai dalam sebuah pemilihan
umum.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
20
Berdasarkan apa yang disampaikan ini maka pemerintah suatu
Negara pada abad ini berjuang menggeser paradigm kekuasaan menjadi
paradigm pelayanan, pemerintah dijadikan abdi masyarakat dengan ukuran
bila rakyat menghendaki pelayanan kepengurusn sesuatu maka sebaiknya
cepat, bermuitu, murah dan menimbulkan kepuasaan kepada masyarakat.
Yang menjadi persoalan sekarang adalah rakyat banyak tidak seluruhnya
berprilaku agamis, apalagi tingkat kepuasaan berbeda karena perbedaan
selera, kultur, rasa, situasi serta kondisi.
Kepemimpinan pemerinatahan harus berakar dan berangkat dari
pengkajian filsafat, apa yang baik dan benar bagi masyarakat dan pemerintah
itu sendiri, jauh dari fanatisme apalagi fundamentalis.
Baik adalah dari ukuran moral bagi aparat pemerintah sedangkan
kebenaran adalah ukuran logika kepemerintahan, mereka yang
menghandalkan logika tanpa moral cenderung tirani, dalam kekuasanannya.
Sedangkan mereka yang mengandalkan moral tanpa logika akan membiarkan
masyarakatnya bertindak anarkis, karena segolongan umat adalah pemerintah
itu sendiri, yang baik dan benar dalam pemerintahannya.. inilah yang
kemudian berkembang menjadi good governance dan cleant government
Memasukan kitab suci ke dalam ilmiah popular seperti ini adalah
dalam rangka menolak sekularisme, apalagi dalam sub bab filsafat
kepemimpinan pemerintahan ini filsafat adalah kata lain dari hakekat
kendati hakekat adalah salah satu dari nama lain alguran yang mutlak
dijadikan rujukan. Saying berbagai kelompok islam menolak berbagai kajian
filsafat kendati hal itu adalah kitab suci mereka sendiri.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
21
H. Kepemimpinan dalam Islam
Pada dasarnya, kepemimpinan itu adalah amanah yang akan
dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, Islam telah
menggariskan beberapa kaedah yang berhubungan dengan kepemimpinan.
Kaedah-kaedah tersebut dapat diringkas sebagai berikut:
a. Kepemimpinan Bersifat Tunggal Dalam khazanan politik Islam, kepemimpinan negara itu bersifat
tunggal. Tidak ada pemisahan, ataupun pembagian kekuasaan di dalam
Islam. Kekuasaan berada di tangan seorang Khalifah secara mutlak. Seluruh
kaum Muslim harus menyerahkan loyalitasnya kepada seorang pemimpin
yang absah. Mereka tidak diperbolehkan memberikan loyalitas kepada orang
lain, selama Khalifah yang absah masih berkuasa dan memerintah kaum
Muslim dengan hukum Allah SWT.
Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda:
Siapa saja yang telah membaiat seorang Imam (Khalifah), lalu ia
memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaknya ia mentaatinya jika
ia mampu. Apabila ada orang lain hendak merebutnya (kekuasaan itu) maka
penggallah leher orang itu. [HR. Muslim].
b. Kepemimpinan Islam Itu Bersifat Universal Kepemimpinan Islam itu bersifat univeral, bukan bersifat lokal
maupun regional. Artinya, kepemimpinan di dalam Islam diperuntukkan
untuk Muslim maupun non Muslim. Sedangkan dari sisi konsep
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
22
kewilayahan, Islam tidak mengenal batas wilayah negara yang bersifat tetap
sebagaimana konsep kewilayahan negara bangsa. Batas wilayah Daulah
Khilafah Islamiyyah terus melebar hingga mencakup seluruh dunia, seiring
dengan aktivitas jihad dan futuhat. Al-Quran telah menjelaskan hal ini
dengan sangat jelas. Allah SWT berfirman:
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan,
tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (Qs. Saba[34]: 28).
Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah
kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi;
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan
dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi
yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya
(kitab kitabNya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk. (Qs. al-
Arf [7]: 158).
c. Kepemimpinan Itu Adalah Amanah
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
23
Pada dasarnya, kepemimpinan itu adalah amanah yang membutuhkan
karakter dan sifat-sifat tertentu. Dengan karakter dan sifat tersebut seseorang
akan dinilai layak untuk memegang amanah kepemimpinan. Atas dasar itu,
tidak semua orang mampu memikul amanah kepemimpinan, kecuali bagi
mereka yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan
yang paling menonjol ada tiga.
Pertama, al-quwwah (kuat). Seorang pemimpin harus memiliki
kekuatan ketika ia memegang amanah kepemimpinan. Kepemimpinan tidak
boleh diserahkan kepada orang-orang yang lemah. Dalam sebuah riwayat
dituturkan, bahwa Rasulullah Saw pernah menolak permintaan dari Abu
Dzar al-Ghifariy yang menginginkan sebuah kekuasaan.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Abu Dzar berkata, Aku
berkata kepada Rasulullah Saw, Ya Rasulullah tidakkah engkau
mengangkatku sebagai penguasa (amil)? Rasulullah Saw menjawab,
Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah. Padahal,
kekuasaan itu adalah amanah yang kelak di hari akhir hanya akan menjadi
kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak,
dan diserahkan kepada orang yang mampu memikulnya.Yang dimaksud
dengan kekuatan di sini adalah kekuatan aqliyyah dan nafsiyyah.
Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan akal yang menjadikan
dirinya mampu memutuskan kebijakan yang tepat dan sejalan dengan akal
sehat dan syariat Islam. Seorang yang lemah akalnya, pasti tidak akan
mampu menyelesaikan urusan-urusan rakyatnya. Lebih dari itu, ia akan
kesulitan untuk memutuskan perkara-perkara pelik yang harus segera
diambil tindakan. Pemimpin yang memiliki kekuatan akal akan mampu
menelorkan kebijakan-kebijakan cerdas dan bijaksana yang mampu
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
24
melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang
lemah akalnya, sedikit banyak pasti akan merugikan dan menyesatkan
rakyatnya.
Selain harus memiliki kekuataan aqliyyah, seorang pemimpin harus
memiliki kekuatan nafsiyyah (kejiwaan). Kejiwaan yang kuat akan
mencegah seorang pemimpin dari tindakan tergesa-gesa, sikap emosional,
dan tidak sabar.
Seorang pemimpin yang lemah kejiwaannya, cenderung akan mudah
mengeluh, gampang emosi, serampangan dan gegabah dalam mengambil
tindakan. Pemimpin seperti ini tentunya akan semakin menyusahkan rakyat
yang dipimpinnya.
Kedua, al-taqwa (ketaqwaan). Ketaqwaan adalah salah satu sifat
penting yang harus dimiliki seorang pemimpin maupun penguasa. Sebegitu
penting sifat ini, tatkala mengangkat pemimpin perang maupun ekspedisi
perang, Rasulullah Saw selalu menekankan aspek ini kepada para amirnya.
Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa tatkala Rasulullah Saw melantik
seorang amir pasukan atau ekspedisi perang belia berpesan kepada mereka,
terutama pesan untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT dan bersikap baik
kepada kaum Muslim yang bersamanya.[HR. Muslim & Ahmad].
Pemimpin yang bertaqwa akan selalu berhati-hati dalam mengatur
urusan rakyatnya. Pemimpin seperti ini cenderung untuk tidak menyimpang
dari aturan Allah SWT. Ia selalu berjalan lurus sesuai dengan syariat Islam.
Ia sadar bahwa, kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai
pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Untuk itu, ia akan selalu menjaga
tindakan da perkataannya. Berbeda dengan pemimpin yang tidak bertaqwa.
Ia condong untuk menggunakan kekuasaannya untuk menindas, mendzalimi
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
25
dan memperkaya dirinya. Pemimpin seperti ini merupakan sumber fitnah dan
penderitaan.
Ketiga, al-rifq (lemah lembut) tatkala bergaul dengan rakyatnya.
Sifat ini juga sangat ditekankan oleh Rasulullah Saw. Dengan sifat ini,
pemimpin akan semakin dicintai dan tidak ditakuti oleh rakyatnya. Dalam
sebuah riwayat dikisahkan, bahwa Aisyah ra berkata, Saya mendengar
Rasulullah Saw berdoa di rumah ini, Ya Allah, siapa saja yang diserahi
kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia memberatkannya,
maka beratkanlah dirinya, dan barangsiapa yang diserahi kekuasaan untuk
mengurus urusan umatku, kemudian ia berlaku lemah lembut, maka bersikap
lembutlah kepada dirinya. [HR. Muslim].
Selain itu, seorang pemimpin mesti berlaku lemah lembut, dan
memperhatikan dengan seksama kesedihan, kemiskinan, dan keluh kesah
masyarakat. Ia juga memerankan dirinya sebagai pelindung dan penjaga
umat yang terpercaya. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk
menghisap dan mendzalimi rakyatnya. Ia juga tidak pernah memanfaatkan
kekuasaannya untuk memperkaya diri, atau menggelimangkan dirinya dalam
lautan harta, wanita dan ketamakan. Ia juga tidak pernah berfikir untuk
menyerahkan umat dan harta kekayaan mereka ke tangan-tangan musuh.
Dirinya selalu mencamkan sabda Rasulullah Saw, Barangsiapa
diberi kekuasaan oleh Allah SWT untuk mengurusi urusan umat Islam,
kemudian ia tidak memperhatikan kepentingan, kedukaan, dan kemiskinan
mereka, maka Allah SWT tidak akan memperhatikan kepentingan, kedukaan,
dan kemiskinannya di hari kiamat. [HR. Abu Dwud & at-Tirmidzi].
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
26
BAB II
TEORI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
A. Tipe Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan Kepemimpinan secara otokratis adalah kepemimpinan yang cara
memimpinnya menganggap organisasi sebagai miliknya sendiri. Sehingga
seorang pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap para anggota
organisasinya dan menganggap mereka itu sebagai bawahannya dan
merupakan alat atau mesin, tidak diperlakukan sebagaimana manusia.
Bawahan hanya menurut dan menjalankan perintah atasannya serta tidak
boleh membantah, karena pimpinan tidak mau menerima kritik, saran dan
masukan.
Tipe kepemimpinan otokratis ini dapat kita jumpai dalam
pemerintahan feodal oleh kerajaan-kerajaan pada zaman abad pertengahan.
Kepemimpinan yang otokratis biasanya dikendalikan oleh seorang pemimpin
yang mempunyai perasaan harga diri yang sangat tinggi. Bawahannya
dianggap bodoh, tidak berpengalaman, dan selayaknya diperintah sesuka
mereka.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
27
Dengan egoisme yang sangat tinggi, seorang pemimpin yang
otokratik melihat peranannya sebagai sumber segala sesuatu dalam
kehidupan organisasional seperti kekuasaan yang tidak perlu dibagi dengan
orang lain dalam organisasi, ketergantungan total para anggota organisasi
mengenai nasib masing-masing dan sebagainya.
B. Teori Sifat ( Trait Theory)
Pada pendekatan teori sifat, analisa ilmiah tentang kepemimpinan
dimulai dengan memusatkan perhatiannya pada pemimpin itu endiri. Yaitu
apakah sifat-siftat yang membuat seseorang itu sebagai pemimpin. Dalam
teori sifat, penekanan lebih pada sifat-sifat umum yang dimilki pemimpin,
yaitu sifat-sifat yang dibawa sejak lahir.
Teori ini mendapat kritikan dari aliran perilaku yang menyatakan
bahwa pemimpin dapat dicapai lewat pendidikan dan pengalaman.
Sehubungan dengan hal tersebut , Keith Davis (dalam Kartini Kartono,
1994:251) merumuskan empat sifat umum yang nampaknya mempunyai
pengaruh terhadap keberhasilan efektifitas kepemimpinan yaitu:
a. Kecerdasan, hasil penelitian pada umunya membuktikan bahwa
pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan yang dipimpin.
b. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, pemimpin cenderung
menjadi matang dan mempunyai perhatian yang luas terhadap
aktivitas-aktivitas sosial. Dia mempunyai keinginan menghargai dan
dihargai.
c. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, para pemimpin secara relatif
mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Mereka
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
28
bekerja berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik
dibandingkan dengan ekstrinsik.
d. Sikap dan hub ungan kemanusiaan, pemimpin-pemimpin yang
berhasil mau mengakui harga diri dan kekuatan para pengikutnya
dan mampu berpihak kepadanya.
C. Teori Perilaku
1. Teori X dan Teori Y Mc. Gregor
A. Teori perilaku adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu perilaku tertentu dapat membedakan pemimpin dan bukan pemimpin pada
orang-orang. Konsep teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas Mc
Gregor dalam buku The Human Side Enterprise di mana para
manajer / pemimpin organisasi perusahaan memiliki dua jenis
pandangan terhadap para pegawai / karyawan yaitu teori x atau teori
y.
B. 1. Teori X
Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk
pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari
pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pekerja
memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan namun
menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Dalam
bekerja para pekerja harus terus diawasi, diancam serta diarahkan
agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan.
C. 2. Teori Y
Teori ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia
seperti halnya kegiatan sehari-hari lainnya. Pekerja tidak perlu terlalu
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
29
diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki
pengendalian serta pengerahan diri untuk bekerja sesuai tujuan
perusahaan. Pekerja memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi,
kepandaian serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas
pencapaian tujuan kerja. Pekerja juga tidak harus mengerahkan segala
potensi diri yang dimiliki dalam bekerja. Penelitian teori x dan y
menghasilkan teori gaya kepemimpinan ohio state yang membagi
kepemimpinan berdasarkan skala pertimbangan dan penciptaan
struktur.
2. Teori Kepribadian Perilaku
1. Studi dari University of Michigan
a.) Pemimpin yang Job-centered
Pemimpin yang berorientasi pada tugas menerapkan pengawasan
ketat sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan
menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Pemimpin ini
mengandalkan kekuatan paksaan, imbalan dan hukuman untuk
mempengaruhi sifat-sifat dan prestasi kerja pengikutnya.
b.) Pemimpin yang berpusat pada bawahan
Mendelegasikan pengambilan keputusan pada bawahan dan
membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhannya dengan
cara menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Pemimpin yang
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
30
berpusat pada karyawan memiliki perhatian terhadap kemajuan,
pertumbuhan dan prestasi pribadi pengikutnya.
2. Studi dari Ohio State University
a.) Membentuk Struktur
Melibatkan perilaku dimana pemimpin mengorganisasikan dan
mendefiniskan hubungan-hubungan di dalam kelompok,
cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas
dan menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang benar.
b.) Konsiderasi
Melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling
percaya, menghargai, kehangatan dan kimunikasi antara pimpinan
dan pengikutnya. Pemimpin yang memilik konsiderasi tinggi
menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipasi.
D. Teori Situasional dan Model Kontingensi.
Dalam model kontingensi memfokuskan pentingnya situasi dalam
menetapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan permasalahan yang
terjadi. Sehingga model tersebut berdasarkan kepada situasi untuk efektifitas
kepemimpinan. Menurut Fread Fiedler, kepemimpinan yang berhasil
bergantung kepada penerapan gaya kepemimpinan terhadap situasi tertentu.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
31
BAB III
GAYA DAN MODEL KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
A. Gaya Kepemimpinan
Gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai
suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut
kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk
suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang
demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan
Newstrom (1995). Keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin
secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan
tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
32
Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin, pada dasarnya dapat
diterangkan melalui tiga aliran teori berikut ini.
1. Teori Genetis (Keturunan). Inti dari teori menyatakan bahwa
Leader are born and nor made (pemimpin itu dilahirkan (bakat)
bukannya dibuat). Para penganut aliran teori ini mengetengahkan
pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin
karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Dalam
keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan karena ia telah
ditakdirkan menjadi pemimpin, sesekali kelak ia akan timbul sebagai
pemimpin. Berbicara mengenai takdir, secara filosofis pandangan ini
tergolong pada pandangan fasilitas atau determinitis.
2. Teori Sosial. Jika teori pertama di atas adalah teori yang ekstrim pada
satu sisi, maka teori inipun merupakan ekstrim pada sisi lainnya. Inti
aliran teori sosial ini ialah bahwa Leader are made and not born
(pemimpin itu dibuat atau dididik bukannya kodrati). Jadi teori ini
merupakan kebalikan inti teori genetika. Para penganut teori ini
mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa
menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman
yang cukup.
3. Teori Ekologis. Kedua teori yang ekstrim di atas tidak seluruhnya
mengandung kebenaran, maka sebagai reaksi terhadap kedua teori
tersebut timbullah aliran teori ketiga. Teori yang disebut teori
ekologis ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil
menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat
kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui
pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
33
dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menggabungkan segi-segi
positif dari kedua teori terdahulu sehingga dapat dikatakan
merupakan teori yang paling mendekati kebenaran. Namun demikian,
penelitian yang jauh lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat
mengatakan secara pasti apa saja faktor yang menyebabkan
timbulnya sosok pemimpin yang baik.
Selain pendapat-pendapat yang menyatakan tentang timbulnya gaya
kepemimpinan tersebut, Hersey dan Blanchard (1992) berpendapat bahwa
gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga
komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses
kepemimpinan tersebut diwujudkan. Bertolak dari pemikiran tersebut,
Hersey dan Blanchard (1992) mengajukan proposisi bahwa gaya
kepemimpinan (k) merupakan suatu fungsi dari pimpinan (p), bawahan (b)
dan situasi tertentu (s)., yang dapat dinotasikan sebagai : k = f (p, b, s).
Menurut Hersey dan Blanchard, pimpinan (p) adalah seseorang yang
dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja
maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi
akan berjalan dengan baik jika pimpinan mempunyai kecakapan dalam
bidangnya, dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda,
seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Sedangkan bawahan
adalah seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu
perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau
tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu
organisasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat strategis, karena
sukses tidaknya seseorang pimpinan bergantung kepada para pengikutnya
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
34
ini. Oleh sebab itu, seorang pemimpinan dituntut untuk memilih bawahan
dengan secermat mungkin.
Adapun situasi (s) menurut Hersey dan Blanchard adalah suatu
keadaan yang kondusif, di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat
tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti
kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam satu situasi
misalnya, tindakan pimpinan pada beberapa tahun yang lalu tentunya tidak
sama dengan yang dilakukan pada saat sekarang, karena memang situasinya
telah berlainan. Dengan demikian, ketiga unsur yang mempengaruhi gaya
kepemimpinan tersebut, yaitu pimpinan, bawahan dan situasi merupakan
unsur yang saling terkait satu dengan lainnya, dan akan menentukan tingkat
keberhasilan kepemimpinan.
B. Gaya Kepemimpinan Pemerintahan 1. Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan
Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara
dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan
dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan
bawahan begitu juga antara bawahan dibagi tugas secara merata dan adil,
kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antara bawahan
dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya,
baik bawahan yang terrendah sekalipun boleh menyampaikan saran serta
diakui hanynya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan consensus atas
kesepakatan bersama.
Oleh karena itu harus dibuat ketentuan tertentu dalam
pendemokrasian ini karenakekuasaan berada di tangan bawahan, hal
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
35
ini untuk mencegah anarkisme yang mungkin terjadi. Karena hak
azasi disanjung dalam organisasi pada gilirannya nanti antar bawahan
dan masyarakat diharapkan terjadi persaingan keahlian, dalam
kalangan ideology Islam dinela dengan Syura, dengan motto wa am
ruhum syura bainahum ( musyawarahkan urusanmu) dengan begitu
akan terjadi fas tabiul chairat (berlomba-lomba dalam amal
kebajikan). Musyawarah seperti ini akan melahirkan kebijaksanaan
(wisdom) disamping berbagai perintah yang turun dari atas disebut
kebijakan (policy) yang dapat diubah sesuai kebutuhan sepanjang
tidak menyalahi aturan (syariah).
C. Gaya Birokrasi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan
irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bahwahan dan
masyarakatnya dengan memakai metode tanpa penadang bulu, artinya setiap
bawahan dan masyarkat harus diperlakukan sama disiplinnya, spesalisasi
tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (rule), sehingga kemudian
bawahan menjadi kaku tetapi sederhana (zakelijk)
Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala sesuatunya
dilakukan secara resmi di kantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara
formal, pengaturan dari atas ke bawah sedangkan pertanggungjawaban dari
bawah ke atas secara sentralistik, serta harus berdasarkan logika bukan
perasaan (irasional), tata dan patuh (obedience) kepada aturan (discipline)
serta terstruktur dalam kerjanya.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
36
Pakar yang selalu menganjurkan tentang kepemimpinan
pemerintahan yang birokrasi ini adalah Max Weber, tetapi kemudian
dikolaborasi oleh Warren Bennis sebagai berikut:
1. Perlu kebijaksanaan di luar peraturan yang sudah berjalan
2. Tugas yang satu dengan yang lain harus dikoordinasikan
3. Harus ada seni dalam menerapkannya yang berkonotasi rasa
4. Bawahan diperkenankan member saran yang produktif
5. Pembagian tugas hendaknya lebih demokratis desentralistis
Sedangkan Nicholas Henry memberikan kontribusi agar tidak terjadi kutub
ekstrim ketiranian atasan, yaitu sebagai berikut:
1. Tugas rutin hanya dalam kondisi stabil
2. Harus ada spesialisasi tugas
3. Penekanan pada cara kerja
4. Konflik diselesaikan dari atas
5. Kesetiaan setiap orang pada unitnya
6. Struktur hirarkis organisasi pyramid
7. Pimpinan dianggap mengetahui segalanya
8. Mengutamakan kesetiaan pada organisasi.
D. Gaya Kebebasan Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan
irama seseorang pemimpinan pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan
masyarakatnya dengan memakai metode pemberian kelulusaan pada
bawahan seluas-luasnya , metode ini dikenal juga dengan laissez Faire atau
liberalism . Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersaing
dalam berbagai strategi ekonomi, politik, hokum dan administrasi. Jadi
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
37
pimpinan pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi.
Hal ini hanya cocok pada daerah yang sudah modern dengan pola piker biasa
dipertanggungjawabkan, tetapi bila di daerah tradisonal akan membuat
masyarakat semakin berada di alam keterbelakangan.
Resiko kehidupan bebas dalam organisasi ini akan menimbulkan
hubungan atasan dan bawahan seperti kekasih, baik dalam pakaian, suasana
kantor maupun dalam tatakrama pergaulan
Dalam kepemimpinan pemerintahan bila memakai gaya bebas seprti
ini tidak menutup kemungkinan pimpinan pemerintahan akan membuka
berbagai lokasi perjudian, lokasi pelacuran, lokasi mabuk mabukan untuk
penghasilan pendapatan Negara bahkan untuk mempertahankan diri
mayrakat sipil diperkenankan untuk berdagang senapang api.
Bila bagi masyarakat yang memiliki selera hodonisme dan
materialism yang tinggi akan membuka lua bisnis film cabul, dan pers yang
mengkritik pemerintah dengan kecaman pedas. Sudah barang tentu
kebebasan pemerintah seperti ini akan dimanfaatkan oleh para pemilik modal
yang berjaringan (kolongmerat) untuk antara lain sebagai berikut:
1. Memproduksi barang secara besar-besaran
2. Menumpuk barang untuk kemudian dijual setelah mahal
3. Memberlakukan pasar bebas dengan permainan harga monopoli.
E. Gaya Otokratis Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Gaya otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan
irama seorang pimpinan pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan
masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan (coercive
power)
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
38
Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di kalangan meliter,
karena itu diterapkan system komando dengan one way traffic dalam
komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat
berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan
bawahan hanya ketika pimpinan pemerintahan sedang memiliki kekuasaan
saja.
Jadi gaya kepemimpinan pemerintahan dengan gaya seperti ini hanya
dapat diterapkan pada keadaan dan situasi antara lain sebagai berikut di
bawah ini:
1. Untuk menimbulkan rasa persatuan dan eksatuan
2. Untuk keseragaman antara bawahan
3. Agar pimpinan pemerintah tidak diganggu gugat
4. Agar menekan faham separatism
5. Untuk meningkatkan pengawasan
6. Untuk mempercepat mencapai tujuan
Dari uraian tersebut maka pimpinan pemerintahan yang nerapkan gaya
otokratis ini hanya cocok untuk Negara-negara yang antara lain:
1. Negara yang sudah berperang dengan Negara lain
2. Negara yang sedang bersengketa dengan daerahnya
3. Negara yang sedang membangun dengan cepat
4. Negara yang heterogen dan sulit diatur.
Sehingga suatu gaya kepemimpinan akan efektif pabila gaya
kepemimpinan tersebut digunakan dalam situasi yang tepat. Sehubungan
dengan hal tersebut Fiedler (dalam Abi Sujak, 1990:10) mengelompokkan
gaya kepemimpinan sebagai berikut:
a. Gaya kepemipinan yang berorientasi pada orang (hubungan).
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
39
Dalam gaya ini pemimpin akan mendapatkan kepuasan apabila
terjadi hubungan yang mapan diantara sesama anggota kelompok
dalam suatu pekerjaan. Pemimpin menekankan hubungan pemimpin
degan bwahan atau anggota sebagai teman sekerja.
b. Gaya kepemimpinan yang beroreitasi pada tugas.
Dalam gaya ini pemimpin akan merasa puas apabila mampu
menyelesaikan tugas-tugas yang ada padanya. Sehingga tidak
memperhatikan hubungan yang harmonis dengan bawahan atau
anggota, tetapi lebih berorentasi pada pelaksanaan tugas sebagai
prioritas yang utama.
Delapan kondisi kepemimpinan yaitu:
1. Hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas berpola dan
wibawa pemimpin yang kuat
2. Hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas berpola tetapi
wibawa pemimpin yang lemah
3. Hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas tidak berpola,
wibawa pemimpin yang kuat
4. Hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas tidak berpola,
wibawa pemimpin yang kuat
5. Hubungan atasan dan bawahan buruk struktur tugas bepola, wibawa
pemimpin yang kuat
6. Hubungan atasan dan bawahan buruk, struktur tugas yang tidak
berpola, wibawa pemimpin yang lemah
7. Hubungan atasan dan bawahan buruk, struktur tugas tidak berpola,
wibawa pemimpin yang kuat
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
40
8. Hubungan atasan dan bawahan buruk, struktur tugas tidak berpola,
wibawa pemimpin yang lemah.
BAB IV
TEKNIK KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
A. Teknik-Teknik Kepemimpinan Pemerintahan Teknik adalah cara atau strategi yang dilakukan seseorang untuk
mencapai tujuannya. Pemimpin pemerintahan harus mempunyai berbagai
teknik dalam mempengaruhi para bawahannya atau masyarakatnya agar
tujuan segera tercapai, sesuai dengan kemampuan pemimpin pemerintahan
itu sendiri. Berikut ini disampaikan beberapa teknik dalam kepemimpinan.
a. Teknik Persuasive Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teknik persuasive dalam kepemimpinan pemerintahan adalah strategi
pimpinan pemerintahan seperti camat, bupati, gubernur ataupun walikota
membujuk bawahannya untuk bekerja lebih rajin. Bujukan biasanya
termasuk strategi lunak dan baik ( be good approach) maka dilakukan
dengan lemah lembut. Hal ini berlaku pula ketika camat, bupati gubernur
ataupun walikota tersebut menghadapi masyarakatnya. Misalnya dengan
melakukan perjanjian dan menanamkan kesadaran betapa pentingnya
menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bawahan dan
masyarakat jauh-jauh hari dengan penuh keterbukaan telah diberi informasi
apa-apa yang menjadi rencana dan tujuan organisasi pemerintahan di mana
para staf dan masyarakat terlibat, sebagai objek dan subjek organ isasi,
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
41
sepanjang mereka dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban mereka,
sehingga pada gilirannya nanti pekerjaan berjalan dengan lancer. Janji
terselubung seperti ini disebut dengan implicit bargaining.
Jadi dengan teknik persuasive ini pimpinan pemerintahan melakukan
pendekatan bujukan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat
dipergunakan strategi pemanjaan, dengan bawahan dan masyarakat
melaksanakan pekerjaan karena alas an baik hatinya atasan ( sang pemimpin)
Dengan demikian orang lain yang dipimpin oleh pemimpin
pemerintahan seperti ini diharapkan akan bekerja dengan rajin sebagai balas
budi atau pun untuk memperoleh kerelaan pembayaran lebih besar. Rutin dan
lancer. Hal ini sulit dilaksanakan karena hanya berpengaruhg selagi sang
pemimpin senanatiasa bermanis muka dan selalu memberikan hadiah.
b. Teknik Komunikatif Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan adalah
strategi camat, bupati atau walikota dan gubernur mempelancar pekerjaannya
mencapai tujuan,melakukan hubungan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu
komunikasi, yaitu apa yang diinginkan oleh pemerintah sebagai pemberi
pesan sama dengan apa yang diterima bawahan dan masyarakat.
Itulah sebabnya disebut dengan komunikasi karena commune berarti
sama, kalau tidak demikian akan terjadi berbagai kesalahan antara lains
ebagaiberikut:
a. Kesalahan dalam memahami ( misperception)
b. Kesalahan dalam menfsirkan (misinterpretation)
c. Kesalahan dalam mengartikan(misunderstanding)
d. Kesalahan dalam menyamakan (miscommunication)
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
42
Oleh karena itu bawahan dan masyarakat harus diperkenankan
bertanya memberik masukan, berdialog dalam suatu komunikasi yang dua
arah (tou way traffic) perintah tegas, tanpa adanya tanyajwab dan bantahan
dalam komunikasi satu arah ( one way traffic) hanya saja banyak pesan yang
tidak jelas dan membingungkan
Jadi pimpinan pemerintahan harus memiliki media komunikasi yang
baik dan benar antara lain:
b. Berbahasa dengan baik dan benar
c. Menuliskan pesan dengan jelas
d. Mempergunakan pengeras suara yang memadai
e. Berada pada tempat yang resmi
f. Ciptakan sityuasi di mana bawahan dan masyarakat serius.
Hal tersebut di atas sering dilupakan oleh pemimpin pemerintahan, mereka
menganggap pesan sudah disampaikan namun orang lain tidak mengerti,
tidak mendengar, ataupun tidak mengidahkan.
c. Teknik Fasilitas Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Teknik fasilitas dalam kepemimpinan pemerintahanadalah strategi
pemimpin pemerintahan seperti camat, bupati, walikota dan gubernur
memberikan fasilitas kepada bawahan atau masyarakatnya untuk
mempelancar pekerjaan karena bawahan dan masyarakat tersebut terikat
oleh pemberian tersebut, hal ini disebut dengan kekuatan pemberian (reward
power)
Pemerintah dipaksa meyombongkan diri apa yang telah
dilakukannya, ini karena manusia terkadang melupakan apa yang telah
diperjuangkan orang lain, dank arena teknik fasilitas ini adalah agar orang
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
43
merasa bersyukur atas fasilitas yang dimilikinya (baik material maupun
immaterial/rohani), maka perlu diutamakan sebagai bahan pemikiran
masyarakat banyak yang harus menjaganya sebagai perwujudan rasa
syhukur mereka kepada Yang Maha Kuasa, yang suatu ketika dapat saja
menggantikannya dengan berbagai cobaan yang rasanya sulit ditanggulangi.
d. Teknik Motivasi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teknik motivasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah strategi
camat, bupati, walikota dan gubernur mendorong bawahan dan
masyarakatnya bekerja serta membangun lebih rajin dengan berbagai cara
misalnya:
1. Memenuhi kebutuhan fisik bawahan atau masyarakatnya
2. Memberikan rasa aman kepada masyarakat
3. Memberikan rasa nyaman dalam pergaulan
4. Memberikan penghormatan yang tepat pda bawahan dan masyarakat
5. Memenuhi kebutuhan penampilan diri
6. Memberikan keleluasaan pada setiap orang sesuai dengan
kemampuannya
7. Memberikan pada setiap bawahan atau masyarakatnya kebebasan
untuk menjaga dan menguasai hak miliknya sepanjang tidak
melanggar peraturan perundang-undangan
8. Memberikan pada setiap bawahan dan masyarakatnya untuk
berkumpul, bersyarikat, berorganisasi, bergaul sepanjang tidak
bertentangan dengan pearturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
44
9. Memberikan dorongan kepada bawahan dan masyarakatnya untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
e. Teknik Keteladanan Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teknik keteladanan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah
strategi pemimpin pemerintahan seperti camat, bupati, walikota dan gubernur
dalam meberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan mayarakatnya
sendiri.
Di Indonesia yang terkenal bapakisme, paternalistic, dan
pengkulturan individuaannya besar, maka seorang tokoh dalam hal ini
pemimpin pemerintahan di suatu tempat senantiasa dijadikan panutan, oleh
karena itu hendaknya memberikan contoh yang baik.
B. Tipologi / gaya kepemimpinan pemerintahan. Dalam praktiknya, dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut
berkembang beberapa tipe kepemimpinan; di antaranya adalah sebagian
berikut (Siagian,1997).
a. Tipe Otokratis.
Seorang pemimpin yang otokratis ialah pemimpin yang memiliki
kriteria atau ciri sebagai berikut: Menganggap organisasi sebagai
pemilik pribadi; Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan
organisasi; Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata; Tidak
mau menerima kritik, saran dan pendapat; Terlalu tergantung kepada
kekuasaan formalnya; Dalam tindakan pengge-rakkannya sering
memperguna-kan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan
bersifat menghukum.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
45
b. Tipe Militeristis. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang
pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin
organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah
seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat berikut : Dalam
menggerakan bawahan sistem perintah yang lebih sering
dipergunakan; Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung
kepada pangkat dan jabatannya; Senang pada formalitas yang
berlebih-lebihan; Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari
bawahan; Sukar menerima kritikan dari bawahannya; Menggemari
upacara-upacara untuk berbagai keadaan.
c. Tipe Paternalistis. Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang
paternalistis ialah seorang yang memiliki ciri sebagai berikut :
menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa;
bersikap terlalu melindungi (overly protective); jarang memberikan
kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan; jarang
memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil
inisiatif; jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk
mengembangkan daya kreasi dan fantasinya; dan sering bersikap
maha tahu.
d. Tipe Karismatik. Hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-
sebab-sebab mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
46
Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai
daya tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya
mempunyai pengikut yang jumlahnya yang sangat besar, meskipun
para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa
mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya
pengetahuan tentang sebab musabab seseorang menjadi pemimpin
yang karismatik, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin
yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (supra natural
powers). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan
sebagai kriteria untuk karisma. Gandhi bukanlah seorang yang kaya,
Iskandar Zulkarnain bukanlah seorang yang fisik sehat, John F
Kennedy adalah seorang pemimpin yang memiliki karisma meskipun
umurnya masih muda pada waktu terpilih menjadi Presiden Amerika
Serikat. Mengenai profil, Gandhi tidak dapat digolongkan sebagai
orang yang ganteng.
e. Tipe Demokratis. Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe
pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi
modern. Hal ini terjadi karena tipe kepemimpinan ini memiliki
karakteristik sebagai berikut : dalam proses penggerakan bawahan
selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk
yang termulia di dunia; selalu berusaha mensinkronisasikan
kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan
pribadi dari pada bawahannya; senang menerima saran, pendapat, dan
bahkan kritik dari bawahannya; selalu berusaha mengutamakan
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
47
kerjasama dan team work dalam usaha mencapai tujuan; ikhlas
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya
untuk berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu
tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk
berbuat kesalahan yang lain; selalu berusaha untuk menjadikan
bawahannya lebih sukses daripadanya; dan berusaha
mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.
Secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe
demokratis bukanlah hal yang mudah. Namun, karena pemimpin yang
demikian adalah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua pemimpin
berusaha menjadi seorang pemimpin yang demokratis.
C. Model kepemimpinan. Model kepemimpinan didasarkan pada pendekatan yang mengacu
kepada hakikat kepemimpinan yang berlandaskan pada perilaku dan
keterampilan seseorang yang berbaur kemudian membentuk gaya
kepemimpinan yang berbeda. Beberapa model yang menganut pendekatan
ini, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Model Kepemimpinan Kontinum (Otokratis-Demokratis).
Tannenbaun dan Schmidt dalam Hersey dan Blanchard (1994)
berpendapat bahwa pemimpin mempengaruhi pengikutnya melalui beberapa
cara, yaitu dari cara yang menonjolkan sisi ekstrim yang disebut dengan
perilaku otokratis sampai dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrim lainnya
yang disebut dengan perilaku demokratis. Perilaku otokratis, pada umumnya
dinilai bersifat negatif, di mana sumber kuasa atau wewenang berasal dari
adanya pengaruh pimpinan. Jadi otoritas berada di tangan pemimpin, karena
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
48
pemusatan kekuatan dan pengambilan keputusan ada pada dirinya serta
memegang tanggung jawab penuh, sedangkan bawahannya dipengaruhi
melalui ancaman dan hukuman. Selain bersifat negatif, gaya kepemimpinan
ini mempunyai manfaat antara lain, pengambilan keputusan cepat, dapat
memberikan kepuasan pada pimpinan serta memberikan rasa aman dan
keteraturan bagi bawahan. Selain itu, orientasi utama dari perilaku otokratis
ini adalah pada tugas.
Perilaku demokratis; perilaku kepemimpinan ini memperoleh sumber
kuasa atau wewenang yang berawal dari bawahan. Hal ini terjadi jika
bawahan dimotivasi dengan tepat dan pimpinan dalam melaksanakan
kepemimpinannya berusaha mengutamakan kerjasama dan team work untuk
mencapai tujuan, di mana si pemimpin senang menerima saran, pendapat dan
bahkan kritik dari bawahannya. Kebijakan di sini terbuka bagi diskusi dan
keputusan kelompok. Namun, kenyataannya perilaku kepemimpinan ini tidak
mengacu pada dua model perilaku kepemimpinan yang ekstrim di atas,
melainkan memiliki kecenderungan yang terdapat di antara dua sisi ekstrim
tersebut.
Tannenbaun dan Schmidt dalam Hersey dan Blanchard (1994)
mengelompokkannya menjadi tujuh kecenderungan perilaku kepemimpinan.
Ketujuh perilaku inipun tidak mutlak melainkan akan memiliki
kecenderungan perilaku kepemimpinan mengikuti suatu garis kontinum dari
sisi otokratis yang berorientasi pada tugas sampai dengan sisi demokratis
yang berorientasi pada hubungan.
2. Model Kepemimpinan Ohio.
Dalam penelitiannya, Universitas Ohio melahirkan teori dua faktor
tentang gaya kepemimpinan yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi (Hersey
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
49
dan Blanchard, 1992). Struktur inisiasi mengacu kepada perilaku pemimpin
dalam menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok
kerja dalam upaya membentuk pola organisasi, saluran komunikasi, dan
metode atau prosedur yang ditetapkan dengan baik. Adapun konsiderasi
mengacu kepada perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan
timbal-balik, rasa hormat dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin
dengan anggota stafnya (bawahan). Adapun contoh dari faktor konsiderasi
misalnya pemimpin menyediakan waktu untuk menyimak anggota
kelompok, pemimpin mau mengadakan perubahan, dan pemimpin bersikap
bersahabat dan dapat didekati. Sedangkan contoh untuk faktor struktur
inisiasi misalnya pemimpin menugaskan tugas tertentu kepada anggota
kelompok, pemimpin meminta anggota kelompok mematuhi tata tertib dan
peraturan standar, dan pemimpin memberitahu anggota kelompok tentang
hal-hal yang diharapkan dari mereka. Kedua faktor dalam model
kepemimpinan Ohio tersebut dalam implementasinya mengacu pada empat
kuadran, yaitu : (a) model kepemimpinan yang rendah konsiderasi maupun
struktur inisiasinya, (b) model kepemimpinan yang tinggi konsiderasi
maupun struktur inisiasinya, (c) model kepemimpinan yang tinggi
konsiderasinya tetapi rendah struktur inisiasinya, dan (d) model
kepemimpinan yang rendah konsiderasinya tetapi tinggi struktur inisiasinya.
3. Model Kepemimpinan Likert (Likerts Management System).
Likert dalam Stoner (1978) menyatakan bahwa dalam model
kepemimpinan dapat dikelompokkan dalam empat sistem, yaitu sistem
otoriter, otoriter yang bijaksana, konsultatif, dan partisipatif. Penjelasan dari
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
50
keempat sistem tersebut adalah seperti yang disajikan pada bagian berikut
ini.
a. Sistem Otoriter (Sangat Otokratis).
Dalam sistem ini, pimpinan menentukan semua keputusan
yang berkaitan dengan pekerjaan, dan memerintahkan semua
bawahan untuk menjalankannya. Untuk itu, pemimpin juga
menentukan standar pekerjaan yang harus dijalankan oleh
bawahan. Dalam menjalankan pekerjaannya, pimpinan
cenderung menerapkan ancaman dan hukuman. Oleh karena
itu, hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam sistem
adalah saling curiga satu dengan lainnya.
b. Sistem Otoriter Bijak (Otokratis Paternalistik).
Perbedaan dengan sistem sebelumnya adalah terletak kepada
adanya fleksibilitas pimpinan dalam menetapkan standar yang
ditandai dengan meminta pendapat kepada bawahan. Selain
itu, pimpinan dalam sistem ini juga sering memberikan pujian
dan bahkan hadiah ketika bawahan berhasil bekerja dengan
baik. Namun demikian, pada sistem inipun, sikap pemimpin
yang selalu memerintah tetap dominan.
c. Sistem Konsultatif.
Kondisi lingkungan kerja pada sistem ini dicirikan adanya pola
komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan.
Pemimpin dalam menerapkan kepemimpinannya cenderung
lebih bersifat menudukung. Selain itu sistem kepemimpinan ini
juga tergambar pada pola penetapan target atau sasaran
organisasi yang cenderung bersifat konsultatif dan
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
51
memungkinkan diberikannya wewenang pada bawahan pada
tingkatan tertentu.
d. Sistem Partisipatif.
Pada sistem ini, pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang
lebih menekankan pada kerja kelompok sampai di tingkat
bawah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemimpin biasanya
menunjukkan keterbukaan dan memberikan kepercayaan yang
tinggi pada bawahan. Sehingga dalam proses pengambilan
keputusan dan penentuan target pemimpin selalu melibatkan
bawahan. Dalam sistem inipun, pola komunikasi yang terjadi
adalah pola dua arah dengan memberikan kebebasan kepada
bawahan untuk mengungkapkan seluruh ide ataupun
permasalahannya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
Dengan demikian, model kepemimpinan yang disampaikan oleh
Likert ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari model-model yang
dikembangkan oleh Universitasi Ohio, yaitu dari sudut pandang struktur
inisasi dan konsiderasi.
1. Model Kepemimpinan Managerial Grid.
Jika dalam model Ohio, kepemimpinan ditinjau dari sisi struktur
inisiasi dan konsideransinya, maka dalam model manajerial grid yang
disampaikan oleh Blake dan Mouton dalam Robbins (1996)
memperkenalkan model kepemimpinan yang ditinjau dari perhatiannya
terhadap tugas dan perhatian pada orang. Kedua sisi tinjauan model
kepemimpinan ini kemudian diformulasikan dalam tingkatan-tingkatan, yaitu
antara 0 sampai dengan 9.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
52
Dalam pemikiran model managerial grid adalah seorang pemimpin
selain harus lebih memikirkan mengenai tugas-tugas yang akan dicapainya
juga dituntut untuk memiliki orientasi yang baik terhadap hubungan kerja
dengan manusia sebagai bawahannya. Artinya bahwa seorang pemimpin
tidak dapat hanya memikirkan pencapaian tugas saja tanpa memperhitungkan
faktor hubungan dengan bawahannya, sehingga seorang pemimpin dalam
mengambil suatu sikap terhadap tugas, kebijakan-kebijakan yang harus
diambil, proses dan prosedur penyelesaian tugas, maka saat itu juga
pemimpin harus memperhatikan pola hubungan dengan staf atau
bawahannya secara baik. Menurut Blake dan Mouton ini, kepemimpinan
dapat dikelompokkan menjadi empat kecenderungan yang ekstrim dan satu
kecenderungan yang terletak di tengah-tengah keempat gaya ekstrim
tersebut. Gaya kepemimpinan tersebut adalah
Grid 1.1 disebut Impoverished leadership (Model Kepemimpinan
yang Tandus), dalam kepemimpinan ini si pemimpin selalu
menghidar dari segala bentuk tanggung jawab dan perhatian terhadap
bawahannya.
Grid 9.9 disebut Team leadership (Model Kepemimpinan Tim),
pimpinan menaruh perhatian besar terhadap hasil maupun hubungan
kerja, sehingga mendorong bawahan untuk berfikir dan bekerja
(bertugas) serta terciptanya hubungan yang serasi antara pimpinan
dan bawahan.
Grid 1.9 disebut Country Club leadership (Model Kepemimpinan
Perkumpulan), pimpinan lebih mementingkan hubungan kerja atau
kepentingan bawahan, sehingga hasil/tugas kurang diperhatikan.
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
53
Grid 9.1 disebut Task leadership (Model Kepemimpinan Tugas),
kepemimpinan ini bersifat otoriter karena sangat mementingkan
tugas/hasil dan bawahan dianggap tidak penting karena sewaktu-
waktu dapat diganti.
Grid 5.5 disebut Middle of the road (Model Kepemimpinan Jalan
Tengah), di mana si pemimpin cukup memperhatikan dan
mempertahankan serta menyeimbangkan antara moral bawahan
dengan keharusan penyelesaian pekerjaan pada tingkat yang
memuaskan, di mana hubungan antara pimpinan dan bawahan
bersifat kebapakan.
Berdasakan uraian di atas, pada dasarnya model kepemimpinan
manajerial grid ini relatif lebih rinci dalam menggambarkan kecenderungan
kepemimpinan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwasanya model
ini merupakan pandangan yang berawal dari pemikiran yang relatif sama
dengan model sebelumnya, yaitu seberapa otokratis dan demokratisnya
kepemimpinan dari sudut pandang perhatiannya pada orang dan tugas.
2. Model Kepemimpinan Kontingensi.
Model kepemimpinan kontingensi dikembang-kan oleh Fielder.
Fielder dalam Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1995) berpendapat bahwa
gaya kepemimpinan yang paling sesuai bagi sebuah organisasi bergantung
pada situasi di mana pemimpin bekerja. Menurut model kepemimpinan ini,
terdapat tiga variabel utama yang cenderung menentukan apakah situasi
menguntukang bagi pemimpin atau tidak. Ketiga variabel utama tersebut
adalah : hubungan pribadi pemimpin dengan para anggota kelompok
(hubungan pemimpin-anggota); kadar struktur tugas yang ditugaskan kepada
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
54
kelompok untuk dilaksanakan (struktur tugas); dan kekuasaan dan
kewenangan posisi yang dimiliki (kuasa posisi).
Berdasar ketiga variabel utama tersebut, Fiedler menyimpulkan
bahwa : para pemimpin yang berorientasi pada tugas cenderung berprestasi
terbaik dalam situasi kelompok yang sangat menguntungkan maupun tidak
menguntungkan sekalipun; para pemimpin yang berorientasi pada hubungan
cenderung berprestasi terbaik dalam situasi-situasi yang cukup
menguntungkan.
Dari kesimpulan model kepemimpinan tersebut, pendapat Fiedler
cenderung kembali pada konsep kontinum perilaku pemimpin. Namun
perbedaannya di sini adalah bahwa situasi yang cenderung menguntungkan
dan yang cenderung tidak menguntungkan dipisahkan dalam dua kontinum
yang berbeda.
3. Model Kepemimpinan Tiga Dimensi.
Model kepemimpinan ini dikembangkan oleh Redin. Model tiga
dimensi ini, pada dasarnya merupakan pengembangan dari model yang
dikembangkan oleh Universitas Ohio dan model Managerial Grid.
Perbedaan utama dari dua model ini adalah adanya penambahan satu dimensi
pada model tiga dimensi, yaitu dimensi efektivitas, sedangkan dua dimensi
lainnya yaitu dimensi perilaku hubungan dan dimensi perilaku tugas tetap
sama.
Intisari dari model ini terletak pada pemikiran bahwa kepemimpinan
dengan kombinasi perilaku hubungan dan perilaku tugas dapat saja sama,
namun hal tersebut tidak menjamin memiliki efektivitas yang sama pula. Hal
ini terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan yang terjadi dan dihadapi
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
55
oleh sosok pemimpin dengan kombinasi perilaku hubungan dan tugas yang
sama tersebut memiliki perbedaan. Secara umum, dimensi efektivitas
lingkungan terdiri dari dua bagian, yaitu dimensi lingkungan yang tidak
efektif dan efektif. Masing-masing bagian dimensi lingkungan ini memiliki
skala yang sama 1 sampai dengan 4, dimana untuk lingkungan tidak efektif
skalanya bertanda negatif dan untuk lingkungan yang efektif skalanya
bertanda positif.
D. Kompetensi Kepemimpinan Suatu persyaratan penting bagi efektivitas atau kesuksesan pemimpin
(kepemimpinan) dan manajer (manajemen) dalam mengemban peran, tugas,
fungsi, atau pun tanggung jawabnya masing-masing adalah kompetensi.
Konsep mengenai kompetensi untuk pertamakalinya dipopulerkan oleh
Boyatzis (1982) yang didefinisikan kompetensi sebagai kemampuan yang
dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan
kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan
hasil yang diinginkan. Secara historis perkembangan kompetensi dapat
dilihat dari beberapa definisi kompetensi terpilih dari waktu ke waktu yang
dikembangkan oleh Burgoyne (1988), Woodruffe (1990), Spencer dan
kawan-kawan (1990), Furnham (1990) dan Murphy (1993).
Menurut Rotwell, kompetensi adalah an area of knowledge or skill
that is critical for production ke outputs. Lebih lanjut Rotwell menuliskan
bahwa competencies area internal capabilities that people brings to their
job; capabilities which may be expressed in a broad, even infinite array of on
the job behaviour. Spencer (1993) berpendapat, kompetensi adalah an
undderlying characteristicof an individual that is causally related to
-
Kepemimpinan Dalam Pemerintahan
56
criterion referenced effective and/or superior performance in ajob or
situation. Senada dengan itu Zwell (2000) berpendapat Competencies can
be defined as the enduring traits and characteristics that determine
performance. Examples of competencies are initiative, influence, teamwork,
innovation, and strategic thinking.
Beberapa pandangan di atas mengindikasikan bahwa kompetensi
merupakan karakteristik atau kepribadian (traits) individual yang bersifat
permanen yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Selain traits dari
Spencer dan Zwell tersebut, terdapat karakteristik kompetensi lainnya, yatu
berupa motives, self koncept (Spencer, 1993), knowledge, dan skill ( Spencer,
1993; Rothwell and Kazanas, 1993).
Menurut review Asropi (2002), berbagai kompetensi tersebut
mengandung makna sebagai berikut : Traits merunjuk pada ciri bawaan yang
bersifat fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap berbagai situasi atau
informasi. Motives adalah sesuatu yang selalu dipikirkan atau diinginkan
seseorang, yang dapat mengarahkan, mendorong, atau menyebabkan orang
melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat mengarahkan seseorang untuk
menetapkan tindakan-tindakan yang memastikan dirinya mencapai tujuan
yang diharapkan (Amstrong, 1990). Self concept adalah sikap, nilai, atau
citra yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri; yang memberikan
keyakina