DIKTAT KULIAH

ETIKA PROFESI

STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA

BAB I

ETIKA, MORAL dan AKHLAK

A. ETIKA

Dari segi etimologi (ilmu asal usul kata), etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang

berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan

ilmu pengetahuan tentang azaz-azaz akhlak (moral). Dari pengertian kebahsaan ini terlihat

bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.

Adapun arti etika dari segi istilah, telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang

berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut ahmad amin mengartikan etika

adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya

dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya

diperbuat.

Berikutnya, dalam encyclopedia Britanica, etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu

studi yang sitematik mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus,

benar, salah, dan sebagainya.

- Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam

berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

- Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku

perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh

akal.

- Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai

dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

Dari definisi etika tersebut diatas, dapat segera diketahui bahwa etika berhubungan dengan

empat hal sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya

membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua dilihat dari segi sumbernya,

etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak

bersifat mutlak, absolute dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki

kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu

yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu

politik, ilmu ekonomi dan sebagainya. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi

sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh

manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina

dan sebagainya. Dengan demikian etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap

sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada

pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat

relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan ciri-cirinya yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan

yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk

dikatan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang dikemukakan para filosof barat

mengenai perbuatan baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika, karena

berasal dari hasil berfikir. Dengan demikian etika sifatnya humanistis dan antroposentris

yakni bersifat pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Dengan kata lain

etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.

MACAM ETIKA

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan

buruknya prilaku manusia :

ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional

sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai

sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil

keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.

ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola

prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang

bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan

kerangka tindakan yang akan diputuskan.

ETIKA SECARA UMUM DAPAT DIBAGI MENJADI :

ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia

bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan

prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta

tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di

analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan

teori-teori.

ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang

kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil

keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan,

yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat

juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang

kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan

manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau

tidanakn, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian :

Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya

sendiri.

Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia

sebagai anggota umat manusia.

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu

sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai

anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia

dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat,

negara), sikap kritis terhadpa pandangan-pandangana dunia dan idiologi-idiologi maupun

tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.

Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau

terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual

saat ini adalah sebagai berikut :

1. Sikap terhadap sesama.

2. Etika keluarga.

3. Etika profesi.

4. Etika politik.

5. Etika lingkungan.

6. Etika idiologi.

SISTEM PENILAIAN ETIKA :

Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila

atau tidak susila.

Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah

daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah

dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal

penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati,

sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.

Kalangan ahli filsafat menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 3 (tiga) tingkat :

Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam

hati, niat.

Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti.

Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk.

Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan, wil. Dan isi dari karsa

inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada (4 empat)

variabel yang terjadi :

a. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik.

b. Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya ; kelihatannya baik.

c. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik.

d. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik.

Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika

Kebutuhan individu

Korupsi alasan ekonomi

Tidak ada pedoman

Area “abu-abu”, sehingga tak ada panduan

Perilaku dan kebiasaan individu

Kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi

Lingkungan tidak etis

Pengaruh dari komunitas

Perilaku orang yang ditiru

Efek primordialisme yang kebablasan

Sangsi Pelanggaran Etika

Sanksi Sosial

Skala relative kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat “dimaafkan”.

Sanksi Hukum

Skala besar, merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama,

diikuti oleh hokum Perdata.

Etika & Teknologi

Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan

pekerjaannya.

Kehadiran teknologi membuat manusia “kehilangan” beberapa sense of human yang

alami.

( otomatisasi mesin refleks / kewaspadaan melambat )

Cara orang berkomunikasi, by email or by surat, membawa perubahan signifikan,

dalam sapaan / tutur kata.

Orang berzakat dengan SMS, implikasi pada silaturahmi yang “tertunda”

Emosi ( “touch” ) yang semakin tumpul karena jarak dan waktu semakin bias dalam

teknologi informasi.

MORAL

Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos

yang berarti adapt kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatan bahwa moral

adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.

Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan

batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat

dikatakan benar, salah, baik atau buruk.

Berdasarkan kutipan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang

digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik

atau buruk, benar atau salah.

Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat

mengetakan bahwa antara etika dan moral memiki objek yang sama, yaitu sama-sama

membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau

buruk.

Namun demikian dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama,

kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk

menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan moral tolak ukurnya yang

digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di

masyarakat. Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam

konsep-konsep, sedangkan moral berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah

laku yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku

manusia adalah adat istiadat, kebiasaan dan lainnya yang berlaku di masyarakat.

Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral

atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk

pengkajian system nilai yang ada.

Kesadaran moral serta pola hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut

conscience, conscientia, gewissen, geweten, dan bahasa arab disebut dengan qalb, fu'ad.

Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal. Pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk

melakukan tindakan yang bermoral. Kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan

objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umumk dapat diterima oleh masyarakat, sebagai

hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal, artinya dapat disetujui berlaku pada

setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. Ketiga,

kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat sampai pada suatu kesimpulan, bahwa moral lebih

mengacu kepada suatu nilai atau system hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh

masyarakat. Nilai atau sitem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan

memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang

berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum dan kebebasan. Jika nilai-nilai

tersebut telah mendarah daging dalam diri seseorang, maka akan membentuk kesadaran

moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan

tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar.

C. AKHLAK

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan

linguistic (kebahasaan), dan pendekatan terminologik (peristilahan).

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu isim mashdar (bentuk infinitive)

dari kata al-akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai timbangan (wazan) tsulasi majid af'ala, yuf'ilu

if'alan yang berarti al-sajiyah (perangai), at-thobi'ah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-adat

(kebiasaan, kelaziman), al-maru'ah (peradaban yang baik) dan al-din (agama).

Namun akar kata akhlak dari akhlaqa sebagai mana tersebut diatas tampaknya kurang pas,

sebab isim masdar dari kata akhlaqa bukan akhlak, tetapi ikhlak. Berkenaan dengan ini, maka

timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara linguistic, akhlak merupakan isim jamid atau

isim ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang

sudah demikian adanya.

Untuk menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah, kita dapat merujuk kepada berbagai

pendapat para pakar di bidang ini. Ibn Miskawaih (w. 421 H/1030 M) yang selanjutnya

dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka dan terdahulu misalnya secara singkat

mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk

melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Sementara itu, Imam Al-Ghazali (1015-1111 M) yang selanjutnya dikenal sebagai hujjatul

Islam (pembela Islam), karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham

yang dianggap menyesatkan, dengan agak lebih luas dari Ibn Miskawaih, mengatakan akhlak

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan

gamblang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Definisi-definisi akhlak tersebut secara subtansial tampak saling melengkapi, dan darinya kita

dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu; pertama, perbuatan

akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah

menjadi kepribadiaannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan

mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan, yang

bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila. Ketiga, bahwa

perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya,

tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan

atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Keempat, bahwa perbuatan

akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena

bersandiwara. Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat perbuatan akhlak (khususnya akhlak

yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan

karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian.[3]

D. KARAKTERISTIK DALAM AJARAN ISLAM

Secara sederhana akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam

atau akhlak yang bersifat Islami. Kata Islam yang berada di belakang kata akhlak dalam hal

menempati posisi sebagai sifat.

Dengan demikian akhlak Islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja,

mendarah-daging dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran Islam. Dilihat dari segi sifatnya

yang universal, maka akhlak Islami juga bersifat universal. Namun dalam rangka menjabarkan

akhlak islami yang universal ini diperlukan bantuan pemikiran akal manusia dan kesempatan

social yang terkandung dalam ajaran etika dan moral.

Dengan kata lain akhlak Islami adalah akhlak yang disamping mengakui adanya nilai-nilai

universal sebagai dasar bentuk akhlak, juga mengakui nilai-nilai bersifat local dan temporal

sebagai penjabaran atas nilai-nilai yang universal itu. Namun demikian, perlu dipertegas

disini, bahwa akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika atau moral,

walaupun etika dan moral itu diperlukan dalam rangka menjabarkan akhlak yang berdasarkan

agama (akhlak Islami). Hal yang demikian disebabkan karena etika terbatas pada sopan santun

antara sesame manusia saja, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Jadi ketika

etika digunakan untuk menjabarkan akhlak Islami, itu tidak berarti akhlak Islami dapat

dijabarkan sepenuhnya oleh etika atau moral.

Ruang lingkup akhlak Islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri,

khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak diniah (agama/Islam) mencakup

berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesame makhluk (manusia,

binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa).

PENUTUP

Akhirnya dilihat dari fungsi dan peranannya, dapat dikatakan bahwa etika, moral, susila dan

akhlak sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia

untuk ditentukan baik-buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki

terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram sehingga

sejahtera batiniah dan lahiriyah.

Perbedaaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang

dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk

berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang

berlaku umum di masyarakat, maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan

baik buruk itu adalah al-qur'an dan al-hadis.

Perbedaan lain antara etika, moral dan susila terlihat pula pada sifat dan kawasan

pembahasannya. Jika etika lebih banyak bersifat teoritis, maka pada moral dan susila lebih

banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan

moral dan susila bersifat local dan individual. Etika menjelaskan ukuran baik-buruk,

sedangkan moral dan susila menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan.

Namun demikian etika, moral, susila dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan.

Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika, moral dan susila berasala dari

produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan

baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan

yang berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain jika etika, moral dan susila

berasal dari manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Mudlor. Tt. Etika dalam Islam. Al-Ikhlas. Surabaya.

Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar. 2003. Mengenal Etika dan Akhlak Islam. Lentera. Jakarta.

Bakry, Oemar. 1981. Akhlak Muslim. Aangkasa. Bandung.

Halim, Ridwan. 1987. Hukum Adat dalam Tanya Jawab. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Ilyas, Yunahar. 1999. Kuliah Akhlak. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.

Yogyakarta.

Kusumamihardja, Supan dkk. 1978. Studia Islamica. Pt Giri Mukti Pasaka. Jakarta.

Masyhur, Kahar. 1986. Meninjau berbagai Ajaran; Budipekerti/Etika dengan Ajaran Islam.

Kalam Mulia. Jakarta.

Mustofa, Ahmad. 1999. Ilmu Budaya Dasar. CV Pustaka Setia. Bandung.

Nata, Abuddin. 2003. Akhlak Tasawuf. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Rifa'i, Mohammad. 1987. 300 Hadits Bekal Dakwah dan Pembina Pribadi Muslim.

Wicaksana. Semarang.

Salam, Zarkasji Abdul. 1994. Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh. Lembaga Studi Filsafat Islam.

Yogyakarta.

BAB II

ETIKA KOMPUTER

A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ETIKA KOMPUTER

Sesuai awal penemuan teknologi komputer di era 1940–an, perkembangan etika

komputer juga dimulai dari era tersebut dan secara bertahap berkembang menjadi sebuah

disiplin ilmu baru di masa sekarang ini. Perkembangan tersebut akan dibagi menjadi

beberapa tahap seperti yang akan dibahas berikut ini

Era 1940-1950-an

Munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi dimulai dari pekerjaan profesor

Norbert Wiener . yang mengembangkan suatu meriam antipesawat yang mampu

menembak jatuh sebuah pesawat tempur yang melintas di atasnya.

Pada perkembangannya, penelitian di bidang etika dan teknologi tersebut akhirnya

menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetics atau the science of

information feedback. Konsep cybernetics tersebut dikombinasikan dengan komputer

digital yang dikembangkan pada waktu itu, membuat Wiener akhirnya menarik beberapa

kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi

Era 1960-an

Pada pertengahan tahun 1960 , Donn Parker dari SRI Internasional Menlo Park

California melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak

tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Selanjutnya, Parker melakukan

riset dan mengumpulkan berbagai macam contoh kejahatan komputer dan aktivitas lain

yang menurutnya tidak pantas dilakukan para profesional komputer. Dalam

perkembangannya, ia menerbitkan “Rules of Ethics in Information Processing” atau

peraturan tentang etika dalam pengolahan informasi.

Parker juga dikenal menjadi pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang

komputer, yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk

memimpin pengembangan Kode Etik Profesional yang pertama dilakukan untuk

Association for Computing Machinery (ACM).

Era 1970-an

Perkembangan etika komputer di era 1970-an juga diwarnai dengan karya Walter Maner

yang sudah mulai menggunakkan istilah “computer ethics” untuk mengacu pada bidang

pemeriksaan yang berhadapan dengan masalah etis yang diciptakan oleh pemakaian

teknologi komputer waktu itu.

Era 1980-an

Pertengahan 80-an, James Moor dari Dartmouth College menerbitkan artikel menarik

yang berjudul “What is computer Ethics?” sebagai isu khusus pada Jurnal Metaphilosophy

[Moor, 1985]. Deborah Johnson dari Resselaer Polytechnic Institute menerbitkan buku

teks Computer Ethics [Johnson, 1985], sebagai buku teks pertama yang digunakan lebih

dari satu dekade dalam bidang itu.

Era 1990-an Sampai Sekarang

Sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konfrensi,

jurnal, buku teks dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik

di bidang etika komputer. Sebagai contoh, pemikir sepeti Donald Gotterbarn, Keith

Miller, Simon Rogerson, dan Dianne Martin .Para ahli komputer di Inggris, Polandia,

Belanda, dan Italia menyelenggarakan ETHICOMP sebagai rangkaian konfrensi yang

dipimpin oleh Simon Rogerson. Terdapat pula konfrensi besar tentang etika komputer

CEPE yang dipimpin oleh Jeroen van Hoven, serta di Australia terjadi riset terbesar etika

komputer yang dipimpin oleh Chris Simpson dan Yohanes Weckert.

Etika Komputer di Indonesia

Sebagai negara yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer,

Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut.

Mengadopsi pemikir dunia di atas, etika di bidang komputer berkembang menjadi

kurikulum wajib yang dilakukan hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di

Indonesia.

B. ETIKA dan TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti revolusi yang

memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan

masalah, perencanaan, maupun dalam pengambilan keputusan.

Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia akan berpengaruh terhadap

pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam

kehidupannya. Orang yang biasanya berinteraksi secara fisik, melakukan komunikasi

secara langsung dengan orang lain, karena perkembangan teknologi internet dan email

maka interaksi tersebut menjadi berkurang.

Teknologi sebenarnya hanya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan

hidup. Jadi, faktor manusia dalam teknologi sangat penting. Ketika manusia membiarkan

dirinya dikuasai teknologi maka manusia yang lain akan mengalahkannya. Oleh karena

itu, pendidikan manusiawi termasuk pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan tetap

harus berada pada peringkat teratas, serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap

teknologi belaka.

Ada beberapa dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat yaitu :

- Ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia

sebagai pekerja

- Tingkat kompleksitas serata kecepatan yang sudah tidak dapat di tangani secara

manual

- Pengangguran dan pemindahan kerja

- Kurangnya tanggung jawab profesi

- Adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut maka dapat dilakukan :

- Di rancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia

- Adanya dukungan dari suatu organisasi, kompleksitas dapat ditangani dengan

Teknologi

Informasi

- Adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi.

- Jika adanya peningkatan pendidikan maka akan adanya umpan balik dan imbalan yang

diberikan oleh suatu organisasi

- Perkembangan teknologi akan semakin meningkat namun hal ini harus di sesuaikan

dengan hukum yang berlaku sehingga etika dalam berprofesi di bidang teknologi

informasi dapat berjalan dengan baik.

Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut James H. Moor ada tiga alasan utama mengapa masyarakat berminat untuk

menggunakan komputer yaitu;

1. Kelenturan logika (logical malleability),

Memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi untuk melakukan apapun yang

diinginkan oleh programmer untuk penggunannya.

2. Faktor Transformasi (transformation factors)

Memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat kemanapun pengguna akan

menuju ke suatu tempat.

3. Faktor tak kasat mata (invisibility factors).

Memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua operasi internal computer

sehingga tidak ada peluang bagi penyusup untuk menyalahgunakan operasi tersebut.

Dengan adanya ketiga factor tersebut di atas maka terdapat implikasi etis terhadap

penggunaan teknologi informasi meliputi moral, etika dan hukum. Sebelum di bahas

mengenai hukum yang berlaku, ada hak sosial dan komputer ( Deborah Johnson) dan hak

atas informasi (Richard O. Masson) yang harus dijabarkan:

Hak Sosial dan Komputer (Deborah Johnson)

1. Hak atas akses computer

Setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya.

2. Hak atas keahlian computer

Pada awal komputer dibuat, terdapat kekawatiran yang luas terhadap masyarakat akan

terjadinya pengangguran karena beberapa peran digantikan oleh komputer. Tetapi pada

kenyataannya dengan keahlian di bidang komputer dapat membuka peluang pekerjaan

yang lebih banyak;

3. Hak atas spesialis komputer,

Pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu yang terdapat pada komputer

yang begitu banyak dan luas. Untuk bidang tertentu diperlukan spesialis bidang

komputer,

4. Hak atas pengambilan keputusan computer

Meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai

bagaimana komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut.

Hak atas Informasi (Richard O. Masson)

1. Hak atas privasi,

Sebuah informasi yang sifatnya pribadi baik secara individu maupun dalam suatu

organisasi mendapatkan perlindungan atas hukum tentang kerahasiannya;

2. Hak atas Akurasi.

Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh

sistem nonkomputer, potensi ini selalu ada meskipun tidak selalu tercapai;

3. Hak atas kepemilikan.

Ini berhubungan dengan hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk program-

program computer yang dengan mudahnya dilakukan penggandaan atau disalin

secara ilegal. Ini bisa dituntut di pengadilan;

4. Hak atas akses.

Informasi memiliki nilai, dimana setiap kali kita akan mengaksesnya harus

melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Sebagai

contoh kita dapat membaca data-data penelitian atau buku-buku online di Internet

yang harus bayar untuk dapat mengaksesnya.

Kedua hak tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun, namun sebagai pengguna

teknologi ini, pengguna harus belajar bagaimana mempunyai etika yang baik dalam

berkomputer. Berikut sepuluh etika berkomputer, yang nantinya akan mengurangi

dampak negative dari penggunaan computer, yaitu

1. Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain

2. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain

3. Jangan memata-matai file-file yang bukan haknya

4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri

5. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu

6. Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar

7. Jangan menggunakan sumberdaya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang

bersangkutan

8. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain

9. Pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang

dirancang

10.Selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan

Komputer.

C. HUKUM PADA TEKNOLOGI INFORMASI

Suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya untuk

mengikuti aturan tersebut agar tercapai kedamaian yang didasarkan atas keserasian antara

ketertiban dengan ketentraman, yang secara umum disebut Hukum.

Hukum dalam arti luas , sesungguhnya mencakup segala macam ketentuan hukum yang

ada, baik materi hukum tertulis ( tertuang dalam perundang-undangan ) dan hukum tidak

tertulis ( tertuang dalam kebiasaan ataupun praktek bisnis yang berkembang). Keberadaan

hukum sebagai rule of law berbanding lurus dengan melihat sejauh mana pemahaman

hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap informasi hukum yang

tengah berlaku.

Sistem hukum yang baik belum tentu dapat terwujud dengan pembuatan perundang-

undangan yang baru terus menerus, melainkan memerlukan suatu kajian yang mendalam

mengenai sejauh mana sistem hukum yang berlaku dapat dioptimalkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku

masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas

(borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan

berlangsung demikian cepat. teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi bagi

peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana

efektif perbuatan melawan hukum.. Perkembangan teknologi ini menyebabkan

munculnya suatu ilmu hukum baru yang merupakan dampak dari pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi yang dikenal dengan hukum telematika atau cyber law.

Hukum Telematika

Pada saat ini banyak kegiatan sosial maupun komersial dilakukan melalui jaringan

sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global

(Internet), dimana permasalahan hukum seringkali dihadapi ketika terkait dengan adanya

penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya

dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan

melalui sistem elektronik, untuk mengakomodasi permasalahan tersebut munculnya

beberapa bidang hukum yaitu hukum informatika, hukum telekomunikasi dan hukum

media yang saat ini dikenal dengan hukum telematika.

Masalah – masalah yang dihadapi pada hukum telematika sangat luas, karena tidak lagi

dibatasi oleh teritori suatu Negara, dan dapat diakses kapanpun dimanapun. Salah satu

contoh yaitu kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain

yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui

pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat

penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem

hukum secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah,

disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit,

sehingga perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan

teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh

karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu

pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk

mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik,

pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan

teknologi informasi menjadi tidak optimal.

D. ISU-ISU POKOK ETIKA KOMPUTER

Kejahatan Komputer

Kejahatan yang dilakukan dengan computer sebagai basis teknologinya.

Virus, spam, penyadapan, carding, Denial of Services ( DoS ) / melumpuhkan target

Cyber ethics

Implikasi dari INTERNET ( Interconection Networking ), memungkinkan pengguna

IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonymouse.

Diperlukan adanya aturan tak tertulis Netiket, Emoticon.

E-commerce

Otomatisasi bisnis dengan internet dan layanannya, mengubah bisnis proses yang telah

ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi

negative; bermacam kejahatan, penipuan, kerugian karena ke-anonymouse-an tadi.

Pelanggaran HAKI

Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual. Pembajakan, cracking, illegal

software dst.

Tanggung jawab profesi

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang

akan saling menghormati. Misalnya IPKIN ( Ikatan Profesi Komputer & Informatika-

1974 )

BAB III

PENGERTIAN PROFESI

A. PROFESI

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan

bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang

bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan,

juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari

praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek.

Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran,

guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang

seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, menurut DE GEORGE, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi

itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena

banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi.

Berikut pengertian profesi dan profesional menurut DE GEORGE :

PROFESI, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan

nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.

PROFESIONAL, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan

hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang

profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau

dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain

melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi

waktu luang.

Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa “PEKERJAAN / PROFESI” dan

“PROFESIONAL” terdapat beberapa perbedaan :

PROFESI :

- Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.

- Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).

- Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.

- Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

PROFESIONAL :

- Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.

- Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.

- Hidup dari situ.

- Bangga akan pekerjaannya.

B. CIRI-CIRI PROFESI

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki

berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.

2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku

profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus

meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan

dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan,

keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu

profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum

profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-

rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu

kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat.

Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar

profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin

baik

C. PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI

1. Tanggung jawab

- Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.

- Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakatpada

umumnya.

2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa

yang menjadi haknya.

3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri

kebebasan dalam menjalankan profesinya.

D. SYARAT-SYARAT SUATU PROFESI :

- Melibatkan kegiatan intelektual.

- Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.

- Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan.

- Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.

- Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.

- Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.

- Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

- Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik

E. PERANAN ETIKA DALAM PROFESI

Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orangsaja, tetapi

milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai

pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan

mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam

pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama

anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena

adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan

diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para

anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati

bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada

masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya

mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di

daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya

BAB IV

PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Sebelum kita melihat lebih jauh tentang profesi di bidang teknologi informasi,

pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah pekerjaan di bidang teknologi

informasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu profesi ?

A. GAMBARAN UMUM PEKERJAAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 4

kelompok sesuai bidangnya.

a. Kelompok pertama, adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak ( software ), baik

mereka yang merancang system operasi,database maupun system aplikasi.

Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :

Sistem analis, merupakan orang yang abertugas menganalisa system yang akan

diimplementasikan, mulai dari menganalisa system yang ada, kelebihan dan

kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain system yang akan dikembangkan.

Programer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan system

analis, yaitu membuat program ( baik aplikasi maupun system operasi ) sesuai system

yang dianalisa sebelumnya.

Web designer, merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk

studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis

web.

Web programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan

web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah

dirancang sebelumnya.

b. Kelompok kedua, adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras ( hardware ).

Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :

Technical engineer, sering juga disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam

bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat system

computer.

Networking engineer, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan

computer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya.

c. Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional system informasi.

Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :

EDP Operator, adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang

berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan

atau organisasi lainnya.

System Administrator, merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi

terhadap system, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap system, serta

hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah system.

Mis Director, merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap

sebuah system informasi, melakukan manajemen terhadap system tersebut secara

keseluruhan baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya.

Profesi di Bidang TI Sebagai Profesi

Untuk mengatakan apakah suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan, criteria

pekerjaan tersebut harus diuji.

Sebagai contoh, pekerjaan sebagai staf operator computer ( sekedar mengoperasikan ), tidak

masuk dalam golongan profesi jika untuk bekerja sebagai staf operator tersebut tidak

membutuhkan latar belakang pendidikan tertentu.

Adapun seorang software engineer dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena

seseorang yang bekerja sebagai software engineer haruslah berpengetahuan dan memiliki

pengalaman kerja di bidangnya.

Julius Hermawan ( 2003 ), mencatat dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer

sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi, yaitu :

1. Kompetensi

Kompetensi yang dimaksud yaitu sifat yang selalu menuntut professional software

engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya

sesuai tuntutan profesinya.

2. Tanggung jawab pribadi

Yang dimaksud yaitu kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung

jawab pribadi.

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, seorang

software engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat

lunak, seperti :

a. Bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak

b. Manajemen sumber daya

c. Mengelola kelompok kerja

d. Komunikasi

Pekerjaan di Bidang TI Standar Pemerintah

Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa maka

pemearintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan dibidang teknologi informasi

bagi pegawainya.

Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang

teknologi informasi sejak tahun 1992.

Klasifikasi pekerjaan ini mungkin masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi

pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Terlebih kagi, deskripsi pekerjaan masih

kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan.

Pegawai Negri Sipil yang bekerja dibidang teknologi informasi, disebut pranata

computer. Beberapa penjelasan tentang pranata computer sebagai berikut :

a. Pengangkatan Pejabat Pranata Komputer

Pengangkatan Pegawai Negri Sipil dalam jabatan Pranata Komputer ditetapkan oleh

Mentri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinngi Negara.

Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

1.

b. Syarat-Syarat Jabatan Pranata Komputer

- Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok

membuat, memelihara dan mengembangkan dan mengambangkan system dan

atau program penelolahan dengan computer.

- Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda / D3 atau yang sederajat.

- Memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang computer dan pengalaman

melakukan kegiatan di bidang computer.

- Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang

berhubungan dengan bidang computer.

- Setiap unsure penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai

baik

c. Jenjang dan Pangkat Pranata Komputer

d. Pembebasan sementara Pranata Komputer

Untuk tetep berada pada jalur profesionalitasny, pemerintah juga menetapkan bahwa

Pranata Komputer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal. Angka kredit

minimal yang harus dikumpulkan adalah :

1. Asisten Pranata Komputer Madya sebanyak 20 angka kredit

2. Asisten Pranata Komputer sebanyak 20 angka kredit

3. Ajun Pranata Komputer Muda Sebanyak 20 angka kredit

4. Ajun Pranata Komputer Madya sebanyak 50 angka kredit

5. Ajun Pranata Komputer sebanyak 50 angka kredit

6. Ahli Pranata Komputer Pratama sebanyak 100 angka kredit

7. Ahli Pranata Komputer Muda sebanyak 100 angka kredit

8. Ahli Pranata Komputer Madya sebanyak 150 angka kredit

9. Ahli Pranata Komputer Utama Pratama sebanyak 150 angka kredit

10. Ahli Pranata Komputer Utama Muda sebanyak 150 angka kredit

e. Pemberhentian dari Jabatan Pranata Komputer Pejabat Pranata Komputer

diberhentikan dari jabatannya, apabila Pejabat Pranata Komputer yang telah

dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang

dipersyaratkan dalam waktu 3 tahun setelah pembebasan sementara.

Selain itu, Pejabat Pranata Komputer juga dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila

Pejabat Pranata Komputer dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negri Sipil berdasarkan

peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin berat yang

telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap.

Standarisasi Profesi TI Menurut SRIG-PS SEARCC

Adalah jenis pengelompokan lain untuk pekerja di kalangan teknologi informasi. Yang

sering digunakan adalah pengklasifikasian standarisasi profesi di bidang teknologi informasi

menurut SRIG-PS SEARCC.

SEARCC ( South Asia Regional Computer Confideration ) merupakan suatu forumatau badan

yang beranggotakan himpunan professional IT ( Information Technology-Teknologi Informasi

) yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapura oleh 6

ikatan computer dari Negara-negara tetangga seperti Hongkong, Indonesia Malaysia, Filipina,

Singapura dan Thailand.

Indonesia sebagai anggota SEARCC telah aktif turu serta dalam berbagai kegiatan

yang dilaksanakan oleh SEARCC. Salah satunya adalah SRIG-PS ( Special Regional Interest

Group on Professional Standarisation ) yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan

dalam dunia teknologi informasi.

Model SEARCC untuk pembagian jobdalam lingkungan TI merupakan model 2 dimensi yang

mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang

dibutuhkan.

Beberapa kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job ini, yaitu:

a. Cross Country, cross-enterprise applicability

Ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region

dan setiap Negara pada region tersebut,serta memiliki kesamaan pemahaman atas

setiap fungsi pekerjaan.

b. Function Oriented bukan tittle oriented

Klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi, yang berarti bahwa gelar atau title yang

diberikan dapat saja berbeda, tapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan

tersebut sama. Gelar atau title dapat berbeda pada Negara yang berbeda.

c. Testable / certificable

Klasifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan

dapat diukur / diuji.

d. Applicable

Fungsi yang didefinisikan harus dapat diterakan pada region masing-masing.

Gambar Model Klasifikasi yang direkomendasikan

Setiap jenis pekerjaan dari skema di atas masing – masing memiliki 3 tingkatan, yaitu:

1. Supervised ( terbimbing )

Tingkatan awal dengan 0-2 tahun pengalaman, membutukan pengawasan dan petunjuk

dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Moderately supervised ( madya )

Tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk

tugas yang lebih besar, 3-5 tahun pengalaman.

3. Independent / Managing ( mandiri )

Memulai tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

KODE ETIK PROFESI

Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang

disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan

atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang

sistematis.

Kode etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai

landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

MENURUT UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan

tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal

yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus

dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh

oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah ; SUMPAH HIPOKRATES, yang

dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hipokrates adalah doktren Yunani

kuno yang digelari : BAPAK ILMU KEDOKTERAN. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM.

Menurut ahli-ahli sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri,

tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional

yang diwariskan oleh dokter Yunani ini. Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang

sudah-sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang

begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. Jika sungguh benar

zaman kita di warnai suasana etis yang khusus, salah satu buktinya adalah peranan dan

dampak kode-kode etik ini.

Profesi adalah suatu MORAL COMMUNITY (MASYARAKAT MORAL) yang memiliki

cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi

negative dari suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral

bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat penerapan

pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada,

pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya

selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah

satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan

efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain;

karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu

sendiri.

Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu

dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang

bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil

SELF REGULATION (pengaturan diri) dari profesi.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk

mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa

dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan citacita yang diterima

oleh profesi itu sendiri yang bis mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan

untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang

harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di

awasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang

dikenakan pada pelanggar kode etik

G. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Sanksi Pelanggaran Kod Etik yaitu

a. Sanksi moral

b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan

atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya

perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional,

seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu

merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu

berasal dari niat profesimengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi

untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek seharihari

control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-

anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang

melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega

ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak

tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah

menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut masing-

masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat

melaksanakannya.

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan

dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi.

Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang

lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.

Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas

dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang

salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional

H. TUJUAN KODE ETIK PROFESI

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

4. Untuk meningkatkan mutu profesi.

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang

digariskan.

2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.

3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam

keanggotaan profesi. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan

bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat

nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat HUKUM

Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada

sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik.

I. PENTINGNYA ETIKA PROFESI

Ethica is one which can act as the performance index or reference for our control

system”.

Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan

mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara

khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk

aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip prinsip moral

yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi

segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai

menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena

segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan kelompok sosial (profesi)

itu sendiri. Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian

dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas

dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi

itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri.

Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi

dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di

sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan

kehlian

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh

kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran

kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka inginmemberikan jasa keahlian

profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semual

dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah

pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme

dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang

pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

BAB VI

CYBER ETHICS: ETIKA BER INTERNET

Sejak awal peradaban, manusia selalu termotivasi memperbaharui teknologi yang ada.

Hal ini merupakan perkembangan yang hebat dan terus mengalami kemajuan. Dari semua

kemajuan yang signifikan yang dibuat oleh manusia sampai hari ini, mungkin hal yang

terpenting adalah perkembangan internet.

Perkembangan Internet

Internet ( Interconection Networking ) merupakan suatu jaringan yang

menghubungkan computer diseluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu

jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu computer dapat

berkomunikasi secara langsung dengan computer lain diberbagai belahan dunia.

Alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek

kehidupan.

a. Informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari

b. Biaya murah dan bahan gratis

c. Kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi

d. Kemudahan membangun relasi dengan pelanggan

e. Materi dapat di up-date dengan mudah

f. Pengguna internet telah merambah ke segala penjuru

Karakteristik Dunia Maya

Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Dysson (1994) cyberscape

merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel

coaxial, fiber optic atau elektomagnetik waves. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti

seberapa luas internet secara fisik.

Karakteristik dunia maya ( Dysson : 1994 ) sebagai berikut :

a. Beroperasi secara virtual / maya

b. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat

c. Dunia maya tidak mengenal batas-batas territorial

d. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas

tanpa harus menunjukkan identitasnya

e. Informasi di dalamnya bersifat public

Pentingnya Etika di Dunia Maya

adirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat

tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional (merpati pos atau kantor

pos) sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan

computer.

Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki

budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda.

b. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang

tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.

c. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang

untuk bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan

melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.

d. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan

memungkinkan masuknya “penghuni” baru didunia maya tersebut.

Netiket : Contoh Etika Berinternet

Netiket atau Nettiquette, adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet.

a. Netiket pada one to one communications

Yang dimaksud dengan one to one communications adalah kondisi dimana komunikasi

terjadi antarindividu “face to face” dalam sebuah dialog.

b. Netiket pada one to many communications

Konsep komunikasi one to meny communications adalah bahwa satu orang bisa

berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada

mailing list dan net news.

c. Information services

Pada perkembangan internet, diberikan fasilitas dan berbagai layanan baru yang

disebut layanan informasi (information service). Berbagai jenis layanan ini antara lain

seperti Gropher, Wais, Word Wide Web (WWW), Multi-User Dimensions (MUDs),

Multi-User Dimensions which are object Oriented (MOOs)

Pelanggaran Etika

Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap

suatu pelanggaran adalah sanksi social. Sanksi social bisa saja berupa teguran atau bahkan

dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat.

Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika

melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan

berkomunikasi berinternet.

BAB VII

ETIKA BISNIS DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Ibarat sebuah mobil, laju mobil penting untuk dapat mengantarkan penumpangnya ke tempat

tujuan.

Mobil melaju karena injakkan pedal gas pengemudinya dan berhenti kerena injakan pedal

rem. Injakanpedal gas mobil diperlukan agar mobil dapat melaju dan injakan pedal rem

diperlukan agar mobil melaju dengan selamat.

Begitu pula sebuah perusahaan bergerak karena beraksinya sumber daya manusia bersama-

sama sumberdaya yang lain. Agar aksi manajemen perusahaan berjalan selamat perlu

memperhatikan etikabisnis dan tanggung jawab sosial.

Etika dan tanggung jawab sosial perupakan rem perusahaan agar berkerja tidak bertabrakan

dengan pemegang kepentingan perusahaan, seperti pelanggan, pemerintah, pemilik, kreditur,

pekerja dan komunitas atau masyarakat.

Hubungan yang harmonis dengan pemegang kepentingan akan menghasilkan energi positif

buat kemajuan perusahaan.

ALASAN ATAS KODE ETIK

1. Meningkatkan kepercayaan publik pada bisnis.

2. Berkurangnya potensial regulasi pemerintah yang dikeluarkan sebagai aktivitas kontrol.

3. Menyediakan pegangan untuk dapat diterima sebagai pedoman.

4. Menyediakan tanggungjawab atas prilaku yang tak ber-etika.

PERTIMBANGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

1. Pelanggan (Customers)

2. Pekerja (Employees)

3. Pemegang saham (Stockholders)

4. Kreditur (Creditors)

5. Masyarakat (Communities)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA PELANGGAN ( SOCIAL RESPON

BILITY TO CUSTOMERS )

1. Bagaimana Memastikan Tanggung jawab Bisnis :

Tetapkan kode etika.

Monitor keluhan pelanggan.

Memperoleh umpan balik pelanggan

2. Bagaimana memastikan tanggungjawab Pemerintah :

Peraturan Keamanan Produk.

Peraturan Periklanan.

Peraturan Persaingan Industri.

T A N G G U N G J A W A B S O S I A L K E P A D A P E K E R J A ( S O C I A L R E

S P O N B I L I T Y T O E M P L O Y E E S )

1. Keamanan Pekerja (Employee Safety)

Memastikan Tempat kerja yang aman bagi pekerja.

2. Perlakuan pekerja

Memastikan tidak ada diskriminasi.

3. Kesamaan kesempatan (Equal Opportunity)

Kesamaan Kesempatan/Hak sipil

4. Bagaimana memastikan tanggung jawab Bisnis :

Keluhan Prosedur.

Kode etik.

UU Ketenaga kerjaan

T A N G G U N G J A W A B S O S I A L K E P A D A K R E D I T O R ( S O C I A L R

E S P O N S I B I L I T Y T O C R E D I T O R S )

1. Kewajiban Keuangan.

2. Informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA L I N G K U N G A N ( SOCIAL

RESPONSIBILITY T O THEENVIRONMENT )

1. Pencegahan polusi udara:

Peninjauan kembali proses produksi.

Petunjuk Penyelenggaraan pemerintah

2. Pencegahan polusi daratan:

Peninjauan kembali proses produksi dan pengemasan.

Menyimpan dan mengirim barang sisa beracun ke lokasi pembuangan

T A N G G U N G J A W A B S O S I A L K E P A D A M A S Y A R A K A T ( S O C I

A L R E S P O N S I B I L I T Y T O C O M M U N I T Y )

1. Sponsori peristiwa masyarakat lokal.

2. Sumbangkan kepada masyarakat tidak mampu.

BAB VIII

HAK CIPTA

Adi Purwandana

Sejarah Kemunculan Konsep Hak Cipta (Copyright)

Bangsa yang pertama kali menekankan pada pencantuman pemilik atau penemu atas

barang temuannya adalah bangsa Yunani kuno dan imperium Romawi. Meskipun demikian,

mereka belum membahasnya sampai hak-hak ekonomi bagi para penemunya. Hal ini

berlangsung hingga ditemukannya mesin percetakan pada abad ke-15, yang selanjutnya mulai

dipikirkan perlunya perlindungan hak cipta. Penggandaan naskah-naskah pada masa itu

kebanyakan dilakukan oleh kaum gereja atas pesanan lingkungan kerajaan di Eropa. Hanya

pihak-pihak masyarakat tertentu saja yang memiliki akses atas naskah-naskah ini.

Piagam Perizinan Tahun 1662

Kemampuan untuk mencetak buku-buku dengan biaya yang lebih murah mulai

memarakkan isu pembajakan. Seiring dengan bertambahnya jumlah percetakan di Inggris,

Raja kemudian mengeluarkan hak istimewanya untuk mengatur perdagangan buku dan

melindungi pencetaknya dari pembajakan. Inilah ketetapan pertama tentang pengendalian atas

barang cetakan. Ketetapan ini dikenal dengan Licensing Act 1662. Piagam inilah yang

membangun konsep pendaftaran (register) atas buku-buku berizin, bersama dengan kebutuhan

untuk menyimpan suatu salinan buku untuk diizinkan. Tugas ini dijalankan oleh Stationer’s

Company, yang diberi wewenang untuk menahan buku mencurigai berisi berbagai hal yang

menyulut permusuhan dengan gereja atau pemerintah. Pada tahun 1681 Piagam Perizinan

tersebut dicabut, dan peran Stationer’s Company dibenahi oleh hukum yang memberikan

wewenang kepemilikan buku-buku terdaftar pada sejumlah anggotanya, agar mereka sendiri

yang mengatur perdagangan buku cetakannya.

Undang-Undang Anne

Undang-undang Anne merupakan piagam Hak Cipta pertama di dunia. Piagam ini

memperkenalkan dua konsep baru : pengarang sebagai pemilik hak cipta, dan prinsip

mengikat tentang perlindungan atas hasil-hasil yang dipublikasikan. Piagam ini juga mengatur

penyimpanan sebanyak sembilan cetakan atas suatu buku pada perpustakaan-perpustakaan

tertentu suatu negara. Selain itu, penggunaan istilah perlindungan hak cipta juga diperluas

untuk hasil-hasil pekerjaan lainnya.

Piagam Hak Cipta Internasional 1886 dan Konvensi Berne

Pada tahun 1857, Komisi Kerajaan Inggris mengusulkan bahwa piagam-piagam

berikutnya harus dikodifikasikan, dan melangkah pada perjanjian hak cipta bilateral dengan

Amerika. Hal ini dilakukan untuk menyediakan perlindungan timbal balik pengarang-

pengarang Inggris dan AS. Conference of Powers kemudian digelar (menghasilkan kerangka

Konvensi Berne bagi Perlindungan Hasil Kerja kajian dan Seni). Piagam 1886 ini

menghapuskan permintaan untuk mendaftarkan hasil kerja asing dan memperkenalkan hak

eksklusif untuk mengimpor atau memproduksi terjemahan-terjemahan.

Piagam Hak Cipta 1911

Pada 1 Juli 1912, Piagam Hak Cipta 1911 mulai berlaku. Piagam ini melakukan revisi

dan meninjau ulang piagam-piagam sebelumnya. Perkembangan itu mencakup pengenalan

tentang perluasan lebih lanjut atas istilah perlindungan, dan istilah hak cipta. Arsip, perforated

rolls, rekaman suara, dan hasil arsitektur juga memperoleh perlindungan. Piagam ini juga

menghapuskan kebutuhan untuk mendaftarkan hak cipta pada Stationer’s Hall (salah satu

prinsip pokok Konvensi Berne), menghapuskan perlindungan hak cipta atas hasil pekerjaan

yang tidak dipublikasikan. (Sumber : http://www.intellectual-property.gov.uk)

Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention, UCC)

UCC dibentuk oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization) sebagai alternatif dari Konvensi Berne bagi negara-negara yang tidak

menyetujui dengan aspek-aspek yang termaktub dalam Konvensi Berne, namun masih ingin

berpartisipasi dalam perlindungan hak cipta multilateral. Negara-negara ini meliputi negara-

negara berkembang, negara-negara bekas Uni Soviet. Negara-negara tersebut menilai bahwa

Konvensi Berne menguntungkan pihak Barat. Meskipun demikian, Konvensi Berne juga

menjadi bagian faksi dari UCC, sehingga hak ciptanya juga diakui negara-negara non

konvensi Berne. (http://en.wikipedia.org)

Prinsip Dasar Konsep HaKI

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari suatu karya yang

dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi

kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam

karya tersebut.

Dalam teknis pelaksanaanya, HaKI diklasifikasikan berdasarkan jenis pemakaian

objek atau barangnya menjadi dua kategori : Industrial Property dan Hak Cipta (Copyright).

A. Industrial Property

Yang dimaksud dengan industrial property adalah semua benda hasil kreasi dan

digunakan untuk tujuan industri atau komersial. Material yang termasuk dalam kategori ini

adalah : Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), PVT, Rahasia

dagang, dan Paten.

a. Merk

Merek adalah suatu tanda yang berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,

susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dapat digunakan sebagai

tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau

badan hukum lainnya

Gambar 1 :

Merk pada barang hasil produksi industri.

Beberapa ketentuan terkait dengan merk :

Merek harus memilik daya pembeda

Merek tidak boleh menggunakan nama barang yang dimintakan perlindungan

Merek tidak boleh menggunakan nama yang generik

Merek hanya dilindungi untuk satu kelas merek atau jasa

Merek dapat menunjukkan asal-usul suatu barang (indikasi geografis)

Merk

b. Desain Industri

Adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis

dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi

serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau

kerajinan tangan. Mengapa desain perlu dimasukkan dalam regulasi HaKI ?. Bentuk desain

sangat mempengaruhi penampilan suatu produk. Secara psikologis, produk yang ditampilkan

dalam desain yang menarik pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan nilai

komersialnya.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat melaksanakan Hak

desainnya dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya : membuat, memakai, menjual,

mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang dimaksud.

Gambar 2 :

Contoh desain-desain barang hasil produksi industri.

c. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan

khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan

pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas

tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Obyek

yang dilindungi dalam hal ini adalah hak kekayaan intelektual pemulia dalam menghasilkan

varietas baru tanaman melalui kegiatan pemuliaan (Pemulia : yang berhak atas perlindungan,

Varietas : subyek dari perlindungan). Hak PVT adalah menggunakan sendiri varietas hasil

pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk

menggunakannya selama waktu tertentu.

Berikut adalah beberapa syarat teknis terkait dengan pengajuan perlindungan varietas

tanaman kepada departemen pertanian :

c.1 Baru

Pada saat penerimaan permohonan, varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di

Indonesia atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari 1 tahun, atau di luar negeri tidak lebih

dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan.

c.2 Unik

Apabila pada saat pendaftaran dapat dengan jelas dibedakan dengan varietas yang sudah ada.

Keunikan didasarkan pada karakter morfologi individual.

c.3 Seragam

Suatu varietas dianggap seragam apabila karakter pembedanya cukup seragam.

c.4 Stabil

Suatu varietas dianggap stabil apabila tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali.

Gambar 3 :

Contoh syarat teknis varietas yang dapat diajukan perlindungan : Unik, seragam.

Pendaftaran PVT diajukan ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen

Pertanian. Pada saat didaftarkan VT belum pernah diperjualbelikan lebih dari satu tahun di

dalam negeri atau di luar negeri selama 4 tahun (untuk tanaman musiman), atau 6 tahun (bagi

tanaman tahunan). Jangka waktu perlindungan hukum VT di Indonesia ada dua, yaitu 20

tahun untuk tanaman musiman dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

d. Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di

dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah

Unik. Seragam.

elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di

dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Sedangkan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari

berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta

sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi

tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Perlindungan DTLST

diberikan kepada pemegang hak terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi

secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan selama 10 tahun.

Gambar 4 :

Contoh desain sirkuit terpadu, termasuk di dalamnya chip dan microchip.

e. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi

dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga

kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan dapat diberikan pada metode produksi, metode pengolahan,

metode penjualan, daftar pelanggan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis.

Informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau

tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi

apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau

usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Informasi dari bidang teknologi yang dapat dilindungi dengan sistem rahasia dagang

mencakup :

e.1 Metode Penjualan

Informasi bisnis yang dirahasiakan dari metoda penjualan adalah strategi-strategi yang

dilakukan untuk meningkatkan penjualan/ omset yang besar, misalnya :

Cara pembayaran(kredit, cash)

Kebijakan diskon

Kebijakan harga (distributor, retail)

Promosi (black promo,open promo), dll.

e.2 Metode produksi

Yang termasuk dalam kategori ini adalah hasil penelitian, hasil riset pasar dan langkah

yang hendak dilakukan terhadap pengembangan dari hasil tersebut, termasuk teknik

penggunaan mesin-mesin, treatment terhadap bahan, dan teknik pengolahan.

e.3 Komposisi ramuan

Adalah penggunaan bahan-bahan yang dipakai untuk formula, sehingga dapat

menghasilkan produk yang lebih unggul, misalnya kualitas bahan yang digunakan. Contoh :

obat, jamu, kosmetika, minuman ringan, dsb.

f. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil

invensinya 1 di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri

invensinya tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya. 2 Dalam hal ini, inventor menjelaskan invensinya secara lengkap dalam

bentuk dokumen yang dipublikasi sehingga orang lain tahu persis apa yang telah ditemukan

oleh inventor. Sebagai imbalannya, pemerintah memberi hak monopoli untuk jangka waktu

tertentu bagi inventor. Hak monopoli tersebut disebut sebagai paten.

Dalam rezim paten dikenal istilah pemilik dan pemegang paten. Inventor pada

dasarnya adalah pemilik paten. Ia selanjutnya dapat memberikan hak pada pihak lain, yang

dengannya pihak lain tersebut menjadi pemegang hak paten. Hak eksklusif yang diberikan

oleh negara kepada Inventor/ Pemegang Hak adalah sebagai berikut :

c.1 Melaksanakan sendiri Invensinya,

c.2 Memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya;

c.3 Melarang pihak lain yang melaksanakan Invensinya tanpa hak, dengan ketentuan :

Jangka waktu 20 Tahun untuk Paten biasa

Jangka waktu 10 tahun untuk Paten sederhana

Tidak dapat diperpanjang

Perlindungan berlaku surut.

1 Perbedaan invention dan discovery : Discovery merupakan penemuan terhadap suatu sifat baru dari suatu material atau benda yang sudah dikenal atau sudah ada sebelumnya secara alami. Sedangkan invention merupakan penemuan berupa ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Invensi dapat dipatenkan, sedangkan discovery tidak. 2 UU No. 14 tahun 2001 (http://ri.go.id)

Paten tidak dapat diberikan atas invensi tentang (Pasal 7 UU Paten Tahun 2001) :

c.1 Proses/produk yg bertentangan dengan hukum, moralitas agama, ketertiban umum,

kesusilaan

c.2 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan manusia/hewan

c.3 Teori dan metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika

c.4 Makhluk hidup kecuali jasad renik

c.5 Proses biologis yang esensial untuk produksi tanaman/hewan, kecuali proses non-biologis

atau proses mikrobiologis.

B. Hak Cipta (Copyright)

Hak Cipta berarti hak untuk memperbanyak suatu ciptaan yang dalam praktiknya

termasuk hak untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan. Skema hak cipta di Indonesia

diatur dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 19 Tahun 1992 : Hak cipta adalah hak eksklusif bagi

Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberikan izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Tabel 1 :

Masa perlindungan hak cipta

NO. JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI LAMA PERLINDUNGAN

1.

Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain

Drama atau drama musikal, tari, koreografi

Segala bentuk seni rupa, seni lukis, seni pahat, seni patung

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks

Arsitektur

Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya

Alat peraga

Peta

Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai

Seumur hidup pencipta ditambah

50 tahun setelah pencipta

meninggal dunia.

2.

Program komputer

Sinematografi

Fotografi

Database

Karya hasil pengalihwujudan

50 tahun sejak pertama kali

diumumkan

3.

Perwajahan karya tulis yang diterbitkan

50 tahun sejak pertama kali

diumumkan

4.

Ciptaan yang dipegang badan hukum

50 tahun sejak pertama kali

diumumkan

5.

Folklore

Tanpa batas

66..

PPeellaakkuu// PPeerrffoorrmmeerr ((aakkttoorr ddaann mmuussiissii ddaallaamm hhaall ppeerrttuunnjjuukkaannnnyyaa))

5500 ttaahhuunn sseejjaakk ppeerrttaammaa kkaallii

ddiippeerrttuunnjjuukkkkaann..

77..

PPrroodduusseerr rreekkaammaann ssuuaarraa

5500 ttaahhuunn sseejjaakk ppeerrttaammaa kkaallii

ddiirreekkaamm

88..

LLeemmbbaaggaa PPeennyyiiaarraann

2200 ttaahhuunn sseejjaakk ppeerrttaammaa kkaallii

ddiissiiaarrkkaann

Pembiayaan Pengurusan Lisensi Cabang-Cabang HaKI di Indonesia

Tabel 2 :

Cabang-cabang HaKI dengan spesifikasinya

NO. JENIS

HKI

PERATURAN OBJEK

PERLINDUNGAN

MASA

PERLINDUNGAN

Biaya

(Rp)

KETERANGAN

1. Hak

Cipta

UU No.

19/2002

Atas karya/ciptaan

dibidang ilmu

pengetahuan, seni

atau sastra

Seumur hidup

pencipta ditambah

50

75.000 Bersifat ekslusif

& pendaftaran

tidak diharuskan

2. Merek UU No.

15/2001

Tanda berupa

gambar, nama, kata,

huruf-huruf, angka-

angka, susunan

warna atau

kombinasinya

10 tahun 450.000

(merek

dagang

& jasa)

Dapat

diperpanjang

3. Desain

Industri

UU No.

31/2000

Bentuk, konfigurasi,

atau komposisi garis

dan warna, atau

gabungannya.

10 Tahun 600.000

atau

300.000

(utk

UKM)

4. DTLST UU No.

32/2000

Desain rangkaian

yang mengandung

elemen

aktif/semikonduktor.

10 Tahun 700.000

atau

400000

(untuk

UKM)

5. PVT UU No. Tanaman dengan 20 tahun untuk Bukan

29/2000 varian baru tanaman musiman kewenangan

DJHKI.

Pendaftaran di

Deptan

25 tahun untuk

tanaman tahunan

6. Rahasia

Dagang

UU No.

30/2000

Informasi yang

bernilai ekonomi

Selama informasi

terjaga

kerahasiaannya

Tidak perlu

pendaftaran

7. Paten UU No.

14/2001

Invensi di bidang

teknologi berupa

produk atau proses

20 tahun untuk

paten biasa

575.000 Terdapat biaya

lainnya hingga Rp

68.175.000

10 tahun untuk

paten sederhana

575.000 Terdapat biaya

lainnya hingga

Rp. 17.525.000

Di AS, industri hak cipta mencapai 5,68% dari GDP , dan tumbuh dengan nilai sekitar

lebih dari dua kali dari nilai pertumbuhan ekonomi AS keseluruhan. Di samping itu, juga

menciptakan lapangan kerja tiga kali lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor industri

tanpa hak cipta. Di negara-negara berkembang lain, industri hak cipta mencapai 3 hingga 6%

dari GDP. 3

3 http://www.ifrro.org/: Volume 1 No 3 May/June 1998

BAB IX

LISENSI SOFTWARE

A.PENGERTIAN LISENSI SOFTWARE

Apakah yang dimaksud dengan lisensi? Lisensi erat kaitannya dengan Hak Cipta. Lisensi

adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuatu (dalam hal ini perangkat lunak komputer)

yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuatu tersebut. Latar belakang

pemberian lisensi, tentunya tergantung dari masing-masing pihak pemegang Hak Cipta. Ada

pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih namun ada juga yang memberikan ketentuan

yang mengharuskan penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, misalnya

dengan membayar sejumlah uang atau membeli ciptaan yang dimilikinya.Lisensi tidak harus

dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat formal, karena pada dasarnya hanyalah sebagai

pemberian izin. Tetapi akan lebih baik kalau lisensi tersebut diformalkan sehingga diketahui

oleh pihak-pihak lain baik yang akan menggunakan maupun tidak.

Jika kita kembali mengutip Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia, maka

pasal 2 ayat 2 menyatakan sebagai berikut :

“Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer

memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya

menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial…”

Dari pasal tersebut memang terlihat bahwa sebenarnya pemegang Hak Cipta memiliki

kebebasan untuk “mengijinkan” atau “tidak mengijinkan” penggunaan sebuah ciptaan tanpa

sepengetahuannya. Meskipun demikian, program computer komersil yang dikembangkan oleh

vendor atau perusahaan besar, seringkali isi lisensi sudah ditetapkan secara sepihak. Hal itu

bisa dipahami karena program komersil memang dibuat dan dikembangkan untuk dijual atau

dikomensilkan.

B.JENIS-JENIS LISENSI SOFTWARE

Menurut Microsoft dalam "The Hallowen Document" terdapat beberapa jenis lisensi yang

dapat digunakan untuk program komputer. Beberapa jenis lisensi tersebut antara lain adalah :

. Lisensi Commercial.

Lisensi Commercial ialah jenis lisensi yang biasa ditemui pada piranti lunak seperti Microsoft

dengan Windows dan Office-nya, Lotus, Oracle dan lain sebagainya. Software yang diciptakan

dengan lisensi ini, memang dibuat untuk kepentingan komersial. Sehingga pemakai yang ingin

menggunakannya harus membeli atau mendapatkan ijin penggunaan

dari pemegang hak cipta. Pada lisensi ini pemberlakukan UUHC sangat penting artinya dalam

melindungi hak-hak pemilik.

Misalnya : Sistem operasi Microsoft Windows (98, ME, 200, 2003, Vista), Microsoft Office,

PhotoShop, Corel Draw

• Lisensi Trial Software

Lisensi Trial Software ialah jenis lisensi yang biasa ditemui pada piranti lunak untuk

keperluan demo dari sebua software sebelum diluncurkan ke masyarakat. Lisensi ini

mengijinkan pengguna untuk menggunakan, mencopy atau menggandakan software tersebut

secara bebas. Tetapi karena bersifat demo, maka seringkali piranti lunak dengan lisensi ini

tidak memiliki fungsi dan fasilitas selengkap versi komersilnya. Lagipula perangkat lunak

versi demo biasanya dibatasi oleh masa aktif tertentu. Contoh program tersebut misalnya

program Adobe Photoshop CS Trial Version 30 for days.

• Lisensi Non Commercial Use

Lisensi Non Commercial Use ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau

yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya yang tidak komersial, biasanya gratis tetapi dengan

batasan penggunaan tertentu. Contoh perangkat lunak yang memiliki lisensi ini adalah

program Star Office yang dapat berjalan di bawah sistem operasi Linux dan Windows

sekaligus.

• Lisensi Shareware

Lisensi Shareware mengijinkan pemakainya untuk menggunakan, mengcopy atau

menggandakan tanpa harus ijin pemegang hak cipta. Tetapi berbeda dengan Trial Software,

lisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu dan memiliki feature yang lengkap. Lisensi jenis ini

biasanya ditemui pada piranti lunak perusahaan kecil. Beberapa contoh software kecil yang

memiliki lisensi ini seperti Winzip, Paint Shop Pro, ACDsee dan lain sebagainya.

• Lisensi Freeware

Lisensi Freeware biasanya ditemui pada piranti lunak yang bersifat mendukung atau

memberikan fasilitas tambahan. Contohnya antara lain adalah software-software plug in yang

biasa menempel pada software induk seperti software Eye Candy yang menempel pada Adobe

Photoshop atau program untuk mengkonversikan favorite test-IE ke bookmark-Netscape.

• Lisensi Royalty-Free Binaries.

Perangkat lunak yang memiliki lisensi Lisensi Royalty-Free Binaries serupa dengan lisensi

freeware, hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi untuk melengkapi

perangkat lunak yang sudah ada dan bukan merupakan suatu piranti lunak yang berdiri

sendiri.

• Lisensi Open Source.

Lisensi open souce adalah lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan,

menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja

perangkat lunak. Berbagai jenis lisensi open source berkembang sesuai dengan kebutuhan

misalnya lisensi GNU/GPL, The FreeBSD, The MPL. Sedangkan jenis-jenis perangkat lunak

yang memakai lisensi ini misalnya Linux, sendmail, apache dan FreeBSD

Dengan munculnya sistem lisensi tersebut maka menjadikan Open Source sebagai suatu

alternatif perkembangan program komputer yang memiliki kekuatan hukum sendiri

C.BEBERAPA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SOFTWARE

Menurut World Intelectual Property Organization (WIPO), “For the purpose of the law:

computer program means a set of instruction capable, when incorporated in a machine-

readable medium, of causing machine having information-processing capabilities to

indicate, perform or archieve a particular function, task or result”.

Beberapa hal baru dari ketentuan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah

mengenai data base yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, alat apa pun,baik memakai

kabel maupun tidak memakai kabel, prodik-produk cakram optik (optical disc), hak informasi

manajemen elektronik, dan sarana kontrol teknologi, produksi berteknologi tinggi, termasuk program

komputer

Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa,

kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca

dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi

khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang

instruksi-instruksi tersebut.

Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui

sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah

yan dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah rogram komputer adalah serangkaian

kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk

mengatur microprocessor agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki

secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan di dalam

instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta.

Perlindungan yang layak yang diberikan oleh hukum terhadap program komputer ini adalah

perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemberian perlindungan hak kekayaan

intelektual ini dimaksudkan untuk melindungi inovasi di dalam program komputer tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta adalah

hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut peraturan perundang-undanga yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif di

sini adalah bahwa tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk mengumumkan,

memperbanyak atau menyewakan ciptaannya tanpa izin dari penciptanya. Sedangkan pencipta

yang dimaksud dalam pasal ini adalah :

(1) seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan

suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan atau

keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi,

(2) orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan

atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut,

(3) orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;

Badan Hukum sebagaimana dalam pasal 6-9 Undang-undang Hak Cipta.

Di dalam pengertian Hak Cipta terdapat dua unsur yang penting sebagai hak-hak yang dimiliki

si pencipta, yaitu :

1. Hak ekonomis (economic rights). Hak ekonomis adalah hak yang dimiliki oleh

seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Undang-undang

Hak Cipta Indonesia memberi hak ekonomis kepada pencipta, antara lain; hak untuk

memperbanyak, hak untuk adaptasi, hak untuk distribusi, hak untuk pertunjukan, hak

untuk display.

2. Hak moral (moral rights). Hak moral adalah hak khusus serta kekal yang dimiliki si

pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan daripenciptanya. Hak

moral ini adalah hak pencipta atau ahli warisnya, untuk menuntut kepada Pemegang

Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan pada Ciptaannya; Memberi

persetujuan dalam perubahan hak Ciptaannya; Memberi persetujuan terhadap

perubahan atau nama samaran pencipta; Menuntut seseorang yang tanpa

persetujuannya meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaannya.

Perlindungan terhadap karya cipta ini diberikan terhadap hasil karya di bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra. Hal tersebut mencakup karya-karya: buku, program komputer,

pamflet, perwajahan, karya tulis, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan

itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau

musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

pantomin, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi,

seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi,

sinematografi terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil

pengalihwujudan.

Hak cipta memberikan jangka waktu perlindungan terhadap hasil karya atau ciptaan pencipta

tersebut selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun

setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka

hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50

(lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia. Kecuali

untuk program komputer, sinematografi, fotografi, database dan hasil pengalihwujudan

berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional di bidang Hak Cipta, yaitu : Berne

Convention tanggal 7 Mei 1997 dengan Keppres No. 18/1997 dan dinotifikasikan ke WIPO

pada tanggal 5 September 1997. Berne Convention tersebut mulai berlaku efektif di Indonesia

tanggal 5 September 1997. Dengan berlakunyaa Berne Convention berarti sebagai

konsekuensinya Indonesia harus melindungi ciptaan dari seluruh anggota Berne Convention.

Tiga tahap esensial dalam hal perlindungan terhadap perangkat lunak, yaitu :

Perlindungan terhadap algoritma pemrograman

Perlindungan Paten atau Hak Cipta terhadap Program Komputer

Perlindungan terhadap kode obyek program (object code)

Sehubungan dengan hal itu, WIPO juga telah mengidentifikasikan bahwa bahan-bahan yang

termasuk dalam software komputer adalah :

Materi-materi pendukung (flowchart,deskripsi tertulis program).

Dokumentasi tentang bagaimana menggunakan program (user’s guide).

Untaian perintah (listing program) itu sendiri.

dan tampilan look and field dari program tersebut.

Perlindungan terhadap program komputer yang berada di bawah hukum hak cipta sejalan

dengan diratifikasinya TRIPs-WTO dan implementasinya dalam UU No. 19 tahun 2002

tentang Hak Cipta, misalnya terkait dengan program komputer seperti Linux yang saat ini

tidak lagi hanya merupakan sebuah operating system tetapi sudah merupakan sumber

kekuatan penuh bagi para pengguna komputer. Dengan menggunakan life CD cooperative

linux (CoLinux) pengguna dapat menggunakan sebuah distro Linux di atas operating sistem

lain seperti Windows bagaikan sebuah proses yang diproteksi oleh Windows itu sendiri. Edisi

CoLinux versi 0.6.0 yang dipublikasikan oleh penciptanya pada bulan Maret 2004, distro-

distro yang dapat bekerja dengan CoLinux adalah Fedora, Gentoo dan Debian dapat di-

download secara bebas dan cuma-cuma di www.colinux.org.

Kehadiran piranti-piranti lunak open source disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat

teknologi informasi dunia, karena selain membuka peluang untuk turut melakukan

pengembangan software secara bebas, dapat mengurangi monopoli pencipta software tertentu,

juga telah menjawab kebutuhan tersedianya software tanpa perlu mengeluarkan biaya yang

relatif mahal.

Saat ini disamping terdapat software-software open source yang dapat dimiliki secara gratis,

kini berkembang pula software bebas yang dikenal dengan freeware yang disediakan oleh

beberapa kategori software secara gratis yang kualitasnya setara dengan software sejenis. Dan

saat ini tersedia pula berbagai freeware yang dapat diperoleh secara gratis

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan

tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta . Pembajakan

software adalah pelanggarakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau lebih

khususnya adalah pelanggaran terhadap hak cipta.

Dalam pasal 15 disebutkan klausula-klasula yang menjadi pengecualian dari hak cipta, artinya

dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan bukanlah pelanggaran

terhadap hak cipta. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya

ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak

merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan

pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;

3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :

a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak

merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

4. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille

guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;

5. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat

apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau

pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan

aktivitasnya;

6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya

arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang

dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta disebutkan bahwa program

komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema,

ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan

komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus

atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-

instruksi tersebut. Hal inilah yang menjadikan suatu software perlu dilindungi.

Pada Undang-undang Hak Cipta terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan ketentuan

spesifik dengan software termasuk sanksi pidananya, antara lain :

1. Pasal 2 Ayat (2), pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program

komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa

persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

2. Pasal 15 Huruf (g), pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik

program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

3. Pasal 30 Ayat (1), tentang hak cipta atas ciptaan program komputer berlaku selama 50 (lima

puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

4. Pasal 45 – 46, tentang lisensi piranti lunak (Software).

5. Pasal 56, hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi.

6. Pasal 72 Ayat (1), barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana

minimal 1 bulan dan/atau minimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), atau pidana penjara

maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

7. Pasal 72 Ayat (2), barangsiapa dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau

barang hasil pelanggaran hak cipta pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda

maksimal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

8. Pasal 72 Ayat (3), barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan

untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara

maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah).

D. MACAM-MACAM PEMBAJAKAN SOFTWARE

Kemudian dari beberapa lisensi yang telah disebutkan menjadi beberapa lisensi, di antaranya

ialah Open Licence, Original Equipment Manufacture (OEM), Full Price (Retail Product),

Academic License, Lisensi khusus bagi Independen Software Vendor (ISV). Dari contoh

lisensi tersebut, mulailah pembajakan software dilakukan.

Berikut ini adalah jenis-jenis pembajakan software yang sering dilakukan, antara lain :

1. Hardisk Loading

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Hardisk Loading adalah pembajakan software

yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk

komputer yang dijualnya, tetapi software-software tersebut dipasang pada komputer yang

dibeli oleh pelangganya sebagai “bonus”. Hal ini banyak terjadi pada perangkat komputer

yang dijual secara terpisah dengan software. Pada umumnya ini dilakukan oleh para penjual

komputer rakitan atau komputer (Clone Computer).

2. Under Licensing

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Under Licensing adalah pembajakan software

yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu,

tetapi pada kenyataanya software tersebut dipasang untuk jumlah yang berbeda dengan lisensi

yang dimilikinya. Biasanya dipasang lebih banyak dari jumlah lisensi yang dimiliki

perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan lisensi produk CorelDRAW dari perusahaan

Corel. Perusahan tersebut membeli lisensi produk CorelDRAW untuk 25 unit komputer.

Kenyataanya komputer yang menggunakan software CorelDRAW, misalnya ada 40 unit

komputer. Perusahaan tersebut jelas telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan kategori

Under Licensing untuk 15 unit lain komputer yang digunakan, yaitu dengan menggunakan

software CorelDRAW tanpa lisensi yang asli dari Corel.

3. Conterfeiting

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Conterfeiting adalah pembajakan software

yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software-software bajakan dengan cara

memalsukan kemasan produk (Packaging) yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali dengan

produk aslinya. Seperti : CD Installer, Manual Book, Packaging, dll.

4. Mischanneling

Jenis pembajakan software yang tergolong pada Mischanneling adalah pembajakan software

yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yang menjualnya produknya ke institusi lain

dengan harga yang relatif lebih murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan

keuntungan lebih (revenue) dari hasil penjuala software tersebut. Sebagai contoh misalnya

suatu lembaga pendidikan, melakukan kerja sama dengan pihak Microsoft Indonesia untuk

membeli lisensi produknya, karena merupakan salah satu institusi pendidikan, maka akan

mendapatkan harga khusus dari Microsoft Indonesia untuk pembelian lisensi (Academic

License). Sebagai contoh, untuk pembelian lisensi produk Microsoft Windows XP

Profesional, lembaga pendidikan ini hanya membayar sebesar $ 2/Lisensi. Kemudian untuk

mendapatkan untung, lembaga pendidikan ini menjual software Windows XP Profesional

tersebut berikut dengan lisensinya ke perusahan lain dengan harga yang lebih tinggi namun

tetap di bawah harga pasar.

5. End user copying

Jenis pembajakan software yang tergolong pada End user copying adalah pembajakan

software yang biasanya dilakukan oleh sesorang atau institusi yang memiliki satu buah lisensi

suatu produk software, tetapi software tersebut dipasang pada sejumlah komputer.

SUMBER-SUMBER

Abdul Rasyid Saliman, dkk., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus,

Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Dirjen HAKI, Dep. Hukum dan HAM, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta,

2007

http://linuxindo.web.id/ http://www.ms.itb.ac.id/ http://www.cerdaskomputer.com/ http://www.wikimu.com/

BAB X

CYBER CRIME : MODUS, PENYEBAB DAN PENANGGULANGANNYA

Cyber Crime : Sebuah Evolusi Kejahatan

Jenis kejahatan “konvensional” :

a. K. kerah biru (blue collar crime)

Pencurian, penipuan, pembunuhan

b. K. kerah putih (white collar crime)

Kejahatan korporasi, k. birokrat, malpraktek dll

Pengertian Cybercrime

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena

pemanfaatan teknologi internet.

Dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hokum yang dilakukan dengan

menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi computer dan

telekomunikasi.

Karakteristik Unik dari Cybercrime

1. Ruang lingkup kejahatan

2. Sifat kejahatan

3. Pelaku kejahatan

4. Modus kejahatan

5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Jenis Cybercrime

Berdasarkan Jenis Aktivitasnya

1. Unauthorized Access.

Terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu system jaringan

computer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system

jaringan computer yang dimasukinya.

Probing dan Port Scanning merupakan contoh dari kejahatan ini.

Aktivitas “Port scanning” atau “probing” dilakukan untuk melihat servis-servis apa

saja yang tersedia di server target.

2. Illegal Contents

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke

internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar

hokum atau mengganggu ketertiban umum.

3. Penyebaran Virus Secara Sengaja

Penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang

yang system emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian

dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

Contoh kasus : Virus Mellisa, I Love You, dan Sircam.

4. Data Forgery

Kejahatan jenis ini bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting

yang ada di Internet.

5. Cyber Espionage, Sabotage and Extortion

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan

mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki system jaringan computer pihak

sasaran.

Selanjutnya, sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan

membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program

computer atau system jaringan computer yang terhubung dengan internet.

6. Cyberstalking

Dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan

computer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang.

Kejahatan tersebut menyerupai terror yang ditujukan kepada seseorang dengan

memanfaatkan media internet.

7. Carding

Merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang

lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

8. Hacking dan Cracking

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk

mempelajari system computer secara detail dan bagaimana meningkatkan

kapabilitasnya.

Besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat mendorongnya untuk memiliki

kemampuan penguasaan system di atas rata-rata pengguna. Jadi, hacker memiliki

konotasi yang netral.

Aktivitas cracking di internet memiliki lingkungan yang sangat luas, mulai dari

pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan

virus, hingga pelumpuhan target sasaran.

9. Cybersquatting and Typosquatting

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan

orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan

harga yang lebih mahal.

Typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain yang mirip dengan nama

domain orang lain.

10. Hijacking

Merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling

sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak)

11. Cyber Terorism

Suatu tindakan xybercrime termasuk cyber terorism jika mengancam pemerintah atau

warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.

Berdasarkan Motif Kegiatannya

1. Sebagai tindakan murni kriminal

Kejahatan yang murni merupakan tindak criminal yang dilakukan karena motif

kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana

kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding.

2. Cybercrime sebagai kejahatan “abu-abu”

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam “wilayah abu-abu” cukup sulit

menentukan apakah itu merupakan tindakan criminal atau bukan, mengingat motif

kegiatannya terkadang bukan untuk berbuat kejahatan. Contohnya adalah probing atau

portscanning.

Berdasarkan Sasaran Kejahatannya

1. Menyerang Individu (Against Person)

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu

yang memiliki sifat atau criteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa

contoh kejahatan ini antara lain : Pornografi, Cyberstalking, Cyber Tresspass

2. Menyerang Hak Milik (Against Property)

Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain.

Contoh: carding, cybersquatting, typosquatting, hijacking, data forgery

3. Menyerang Pemerintah (Against Government)

Cybercrime Against Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan

terhadap pemerintah

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Cyber Crime

1. Faktor Politik

2. Faktor Ekonomi

3. Faktor Sosial Budaya

Ada beberapa aspek untuk Faktor Sosial Budaya:

a. Kemajuan Teknologi Informasi

b. Sumber Daya Manusia

c. Komunitas Baru

Dampak Cybercrime Terhadap Keamanan Negara

1. Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia

2. Berpotensi menghancurkan negara

Dampak Cybercrime Terhadap Keamanan Dalam Negri

1. Kerawanan social dan politik yang ditimbulkan dari Cybercrime antara lain isu-isu

yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan, dan partai politik dengan

tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tercipta suasana yang tidak kondusif.

2. Munculnya pengaruh negative dari maraknya situs-situs porno yang dapat diakses

bebas tanpa batas yang dapat merusak moral bangsa.

Menuju UU Cyber Republik Indonesia

Strategi Penanggulangan Cyber Crime

a. Strategi Jangka Pendek

1. Penegakan hokum pidana

2. Mengoptimalkan UU khusus lainnya

3. Rekruitment aparat penegak hokum

b. Strategi Jangka Menengah

1. Cyber police

2. Kerjasama internasional

c. Strategi Jangka Panjang

1. Membuat UU cyber crime

2. Membuat perjanjian bilateral