digitalisasi arsip berbasis cloud google drive (dia …
TRANSCRIPT
i
RANCANGAN AKTUALISASI
DIGITALISASI ARSIP BERBASIS CLOUD GOOGLE DRIVE (DIA BULE) PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
DISUSUN OLEH :
Gita Sulika Sari, A.Md.
NIP. 19970724 202012 2 021
17
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
BEKERJASAMA DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021
ii
iii
iv
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya,
akhirnya penulis dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Arsip
Berbasis Cloud google drive (DIA BULE) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kapuas Hulu. Rancangan aktualisasi ini penulis merupakan salah satu tugas dalam Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan XXXII di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2021.
Dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, saran,
bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak H. Sutarmidji, SH., M.HUM, selaku Gubernur Kalimantan Barat
2. Bapak Fransiskus Diaan, S.H., selaku Bupati Kapuas Hulu
3. Bapak Jantau S.Sos.M.M., selaku Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
4. Bapak Petrus Kusnadi, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu
5. Bapak Suhardi A., S.E,. M. Sos., selaku Plt Kepala Sub Bidang Program dan juga mentor yang
memberikan bimbingan dan motivasi
6. Bapak Didih Abidin, selaku coach yang telah dengan ikhlas memberikan waktunya untuk
membimbing, mengajar, memberikan nasehat dan saran kepada penulis
7. Bapak Mawardi, S.E., M.M., selaku penguji dalam penyusunan rancangan aktualisasi
8. Kedua orang tua saya bapak Sabirin dan Mamak Salma yang tiada hentinya memberikan doa
dan dukungan moril kepada penulis
9. Kepada diri saya sendiri gita yang sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini I know u can
do it!
10. Kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil Golongan II Angkatan XXXII Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu
11. Rekan-rekan peserta Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan XXXII
Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mendukung dan
bersedia berbagi pemikiran dalam penyelesaian rancangan aktualisasi penulis
Penulis sadar bahwa dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini masih banyak terdapat
kekurangan baik dari segi penulisan dan materi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran
vi
yang membangun agar dikemudian hari penulis dapat memperbaiki kekurangan ini. Dengan ini
penulis mengucapkan terimakasih.
Putussibau, Juni 2021
Penulis
GITA SULIKA SARI
NIP. 19970724 202012 2 021
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................... ii
BERITA ACARA ...................................................................................................iii
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ............................................................................................. v
DAFTAR ISI .......................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL .................................................................................................viii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ......................................................................... 1
B. TUJUAN ............................................................................................. 2
C. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN DAFTAR ............................ 2
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI .................................................... 4
A. PROFIL ORGANISASI ..................................................................... 4
B. VISI DAN MISI ................................................................................. 4
C. NILAI-NILAI ORGANISASI ............................................................ 4
D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ..................... 5
E. URAIAN TUGAS ARSIPARIS ......................................................... 8
BAB III NILAI-NILAI DASAR, PERAN DAN KEDUDUKAN ASN ............... 9
A. NILAI-NILAI DASAR ASN ............................................................. 9
B. PERAN DAN KEDUDUKAN ASN ................................................ 14
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI ............................................................ 19
A. IDENTIFIKASI ISU DAN GAGASAN PEMECAHAN ................ 19
B. KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN ................... 23
C. JADWAL IMPLEMENTASI ........................................................... 32
D. JADWAL PENGENDALIAN DENGAN MENTOR ...................... 33
E. JADWAL KONSULTASI DENGAN COACH ............................... 34
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 35
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Analisis Prioritas Masalah Melalui Metode APKL ............................... 20
Tabel 4.2 Analisis Issu dengan USG .................................................................... 22
Tabel 4.3 Rancangan Aktualisasi .......................................................................... 23
Tabel 4.4Jadwal Aktualisasi .................................................................................. 32
Tabel 4.5 Jadwal Konsultasi Dengan Mentor ....................................................... 33
Tabel 4.6 Jadwal Konsultasi Dengan Coach ......................................................... 34
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
ASN memegang peran strategis dalam penerapan berbagai kebijakan publik yang ada di
Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara, ASN sebagai bagian dari pemerintah mempunyai fungsi sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikians sebagai ASN
yang profesional, perlu mengetahui tugas/fungsi dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara.
Dalam pelaksanaannya ASN berperan menetapkan sejumlah keputusan-keputusan strategis baik
sejak merumuskan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan implementasinya, serta pelayanan
pada masyarakat.
Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari ASN harus mampu memenuhi standar kompetensi
jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efesien agar CPNS
dapat memahami konsep nilai-nilai dasar profesi PNS, nilai-nilai dasar profesi PNS
diimplementasikan menjadi habituasi dalam segala kegiatan dan tingkah-laku PNS dalam upaya
mencapai sasaran kinerjanya dan memelihara nilai-nilai yang terinternalisasi dalam sikap dan prilaku
ASN.
Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-
nilai dasar profesi ASN dengan baik dalam menjalankan tugas dan perannya. ASN mempunyai peran
sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa dalam
menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan penuh kesetiaan terhadap
negara. Untuk mewujudkan fungsi-fungsi ini maka diperlukan sosok ASN yang profesional, yaitu
ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga tugas jabatannya dilaksanakan
dengan efektif dan efisien. ASN harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN seperti10
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, serta menjalankan fungsi
Manajemen ASN, Whole of Government, dan Pelayanan Publik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan
perannya. Untuk dapat membentuk sosok ASN yang professional tersebut maka perlu dilaksanakan
pembinaan melalui jalur Pelatihan Dasar (Latsar).
Pelatihan Dasar CPNS ini dilaksanakan dalam rangka membentuk karakter pribadi ASN,
membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah
keragaman sosial kultural yang didasari oleh nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu, Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Berdasarkan kedudukan dan peran
ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi
jabatannya sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai wujud nyata bela negara seorang ASN.
Berdasarkan PERLAN No.1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu
2
Pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara
terintegrasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan
merujuk pada pasal 63 ayat 3 dan 4, yang menyebutkan CPNS wajib menjalani masa percobaan yang
dilaksanakan melalui proses pelatihan dasar CPNS terintegrasi untuk membangun integritas moral,
kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul
dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
Pelatihan Dasar CPNS terdapat empat agenda yang terdiri dari Agenda Sikap Bela Negara,
Agenda Nilai Dasar Negara ASN, Agenda Kedudukan dan Peran ASN, dan Agenda Habituasi. Dalam
sistem pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS, setiap peserta pelatihan dituntut untuk mampu
mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan
diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda Habituasi. Kegiatan pembiasaan diri ini
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di unit organisasi sehingga dapat berkontribusi terhadap
visi misi organisasi. Oleh karena itu dalam melaksanakan agenda habituasi, diperlukan rancangan
aktualisasi yang terstruktur dan disajikan dalam bentuk laporan kegiatan.
Berdasarkan hasil audit kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kapuas
Hulu menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan pada Dinas Pendidikan belum optimal. Oleh karena
itu hal ini memunculkan isu mengenai pengelolaan kearsipan pada Dinas Pendidikan. Kurangnya
sarana dan prasarana yang mendukung membuat terhambatnya proses pemnyimpanan arsip. Untuk
meminimalisir penggunaan sarana prasana dalam proses penyimpanan arsip maka dibutuhkan
digitalisasi arsip. Belum terdigitalisasinya dokumen berdampak pada kehilangan data dan arsip
semakin lama semakin menumpuk serta juga lambatnya pencarian data berkas untuk keperluan
pembuatan laporan dan sebagainya. Dengan dilakukan digitalisasi arsip diharapkan dapat
mengoptimalkan penyimpanan arsip sehingga arsip dapat mudah ditemukan. Selain itu belum adanya
daftar pencarian arsip menghambat lamanya proses pencarian dokumen.
Oleh sebab itu berdasarkan issu yang telah dipaparkan maka penulis mengambil gagasan
mengenai Digitalisasi dan Penyimpanan Arsip berbasis cloud pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kapuas Hulu. Adapun cloud yang akan digunakan yaitu Google Drive.
B. TUJUAN
Adapun tujuan dari aktualisasi ini sebagai berikut:
1. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu ANEKA yang meliputi
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi dalam
melaksanakan tugas.
2. ASN dapat merubah mindset didalam dirinya untuk menjadi lebih professional
,berkomitmen, beretika, dan berintegritas.
3
3. Mampu menyelesaikan isu yang terjadi di unit organisasi dan berperan aktif dalam
mencapai visi dan misi organisasi.
C. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN
Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan alamat di Jl.
Danau Luar No. 10 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan dilaksanakan pada saat off class
Pelatihan Dasar CPNS golongan II Angkatan 32 dari tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7
Agustus 2021.
4
BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
A. PROFIL ORGANISASI
Pemerintah yang bersih merupakan persyaratan bagi setiap intansi pemerintah untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga
penyelengaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kapuas Hulu, dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku, yaitu sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif pelaksanaan
tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenagan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
B. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
1. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis,Energik,Berdaya Saing,Amanah dan
Terampil “Kapuas Hulu HEBAT”
2. Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Misi yang hendak dicapai adalah :
1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan
beragama,budaya dan keamanan.
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri,pengembangan aktifitas
ekonomi yang adil dan pro rakyat,serta ramah investasi.
3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya,mandiri,cerdas dan inovatif
dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan tersedianya
infrastruktur public yang berbasis transparansi,responsibilitas dan akuntabilitas.
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang
bermutu bagi masyarakat
C. NILAI-NILAI ORGANISASI
Nilai-nilai Organisasi Dinas antara lain :
1. Pelayanan Prima untuk semua
5
2. Cepat
3. Akurat
4. Ramah dan Sepenuh Hati.
D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
1. Struktur Organisasi
6
TONNY, A.Md.
II/c
NIP. 197810052004011001 10/1/2011
PENGAWAS SEKOLAH MUDA
KUSNADI, S. Pd. III/d
nip. 19721010 200521005 4/1/2014
PENGAWAS SEKOLAH MUDA
PETRUS SAWING, S.Pd III/d
NIP. 196608301987032009 4/1/2007
PENGADMINISTRASI UMUM
YOYOK S. PRIONO EDI II/d
NIP. 197111062006041014 4/1/2018
PENGELOLA DATA CAGAR BUDAYA
DAN KOLEKSI KEBUDAYAAN
nip. 198107312008032002 4/1/2020
ANALIS SUMBER SEJARAH
ANALIS PENETAPAN CAGAR BUDAYA
DAN KOLEKSI MUSEUM
JAWAWI, S.E.
PENGADMINISTRASI SARANA DAN
PRSARANA
MUHAMMAD BAKRI II/c
NIP. 197408202010011003 4/1/2018
NIP. 197809282014072001 10/1/2018
nip. 197701221996061001 4/1/2020
HERNA RUBIANA
NIP. 196902062006041009 4/1/2018
PENGADMINISTRASI SARANA DAN
PRSARANA
FERI TRIHADI II/d
PENGADMINISTRASI KURIKULUM
NIP. 197105142006042019 4/1/2018 nip. 198103052014071001 10/1/2018
ACHMAD SAFARDI III/aMIMIN AMINAH II/d MARTINUS LUTER II/b
PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN
KURSUS DAN PELATIHAN
NIP. 198104222012121002 4/1/2017
PENGADMINISTRASI KURIKULUMPENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN DASAR
PENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN NON
FORMAL DAN INFORMAL
nip. 196903272004011001 4/1/2020NIP.197505202008012025 4/1/2020
ROBERTUS SURADI, A.Md. II/d
PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN
EVALUASI
PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN
EVALUASI
PENGELOLA KURIKULUM
PENGELOLA KURIKULUMPENGELOLA DATA SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN PENGOLAH DATA
4/1/2018 nip. 198102122005022007 4/1/2017NIP. 197412052014071001 10/1/2018 NIP. 197809242010011005
MARIA SUMARSI, A.Md. III/b
PENGADMINISRASI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
PENGADMINISRASI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
PENGELOLA DATA PENELITIAN DAN
PENGEMANGAN KEBUDAYAAN
PAULUS NAIGI, A.Md. II/d YOHANES NIKO, S.A.P. III/a HERLINA MERI, A.Md. III/b YULIYANTI, S.E. III/d
PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN PENGEMBANG KURIKULUMPENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN
EVALUASI
PERANCANG SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN
PENGELOLA PROGRAM DAN
EVALUASI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
ANALIS PROGRAM PEMBINAAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
NIP.197306182014072002 10/1/2018NIP. 198510042019031002 3/1/2019 NIP. 198112182014072001 10/1/2020NIP. 198208212009021001
PETRONELA, S.E. III/c RITA ROVITA, S.Si. III/d SYAMSU ARIFIN, S.E. III/d LILY YUNIZAR, S.Sos. M.Sos. III/bHONORIUS HONO, S.E. III/b MILY KODRAT MUHARAM, S.T .
4/1/2017 198311212011012008NIP. 4/1/2020
III/a FATMAWATI, S.Ak. III/a
III/dIII/c TIOPILUS A, A.Ma.Pd., S.E.
6/12/201912/20/2019 NIP. 196309091984051003 6/6/2008
PENGAWAS BANGUANAN DAN
GEDUNG
PENYUSUN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
ANALIS PEMBELAJARAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
10/16/2017 6/12/2019 NIP. 197910292010012006 12/20/2019
JONI ROJIKIN, S.Pd.SD. IV/a Hj. SRI SITI HASLINDAR, S.Pd., M.Si. IV/a MUHAMMAD SUHADA, A.Md.
12/20/2019 NIP.196505151989031026 3/6/2012 6/12/2019 NIP. 197704022008011015 12/20/2019
6/12/2019
III/c MASUHARDI, S.Sos III/d ARIANTO, S.Sos.
IV/b ITONI, S.Pd IV/a
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMASEKSI KURIKULUM SEKOLAH DASAR
SEKSI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA
SEKSI SARANA PRASARANA DAN
KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DASARSEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT
SEKSI PELERTARIAN CAGAR BUDAYA DAN
SEJARAH
SEKSI PELESTARIAN KESENIAN DAN
TRADISI
NIP.196707031993121002 10/16/2017 6/12/2019 NIP.196405111987032009 12/20/2019 12/20/2019 NIP.196310071986011007
VERIFIKATOR KEUANGAN
NIP. 197304142008011019 4/1/2020
PENGADMINISTRASI KEUANGAN
SURYONO II/d
NIP. 197205152006042030 4/1/2018
PRANATA LAPORAN KEUANGAN
PENGADMINISTRASI UMUM
CHATRIANI SETYANINGRUM II/d
PENGADMINISTRASI UMUM
DAYANG SALMAH III/b
NIP. 198009092004012001 4/1/2020
4/1/2017
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN
DAN PROGRAM
PENATA LAPORAN KEUANGAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
NIP. 197608282007011020 4/1/2017 NIP. 197506232008011007 4/1/2020
PENGELOLA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH
SUHARDI A., S.E., M.Sos. III/b
BERNADETHA HERTIYANI, S.E.
Ir. AGUS YUHANA III/b
ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA
BENDAHARA
PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG
INVENTARIS
NIP. 198104042010012011 4/1/2018
PASKALIA LISA, S.E. III/c
LAURENSIUS SUMADI, A.Md. III/b
NIP. 196708132012121002
YUSTINUS EMBAH, S.P. III/b
NIP.196607181994121003 12/3/2007 6/12/2019
SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
NIP. 198106012011011003 12/20/2019 12/20/2019NIP.196405061984031007 8/16/2006 6/12/2019 NIP.197504222007011021 3/14/2013 6/12/2019
MUHLISIN III/d NURMANSYAH, SE III/d
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATANPENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
ALBERTO DEO PRAWIRA, S.Kom III/a
NIP. 199012222019031002
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA DINAS
PETRUS KUSNADI S.Sos. M.Si IV/c
NIP.196908151997031009 11/13/2014 1/9/2017
PRANATA KOMPUTER PERTAMAPENGAWAS SEKOLAH MADYA
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
M. JUMRAN. H, S.Pd, M.Si IV/b
ARSIPARIS PELAKSANA
GITA SULIKA SARI, A.Md
NIP.19970724 202012 2021 III/cUTAMI DEWI II/b
3/1/2019
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA
PENGELOLA PENGADAAN BARANG
/JASA AHLI PERTAMA
ANALIS SDM APARATUR AHLI
PERTAMA
YUVENNALIS , A.Md II/c
NIP.19870503 202012 1 006 2/1/2021
PRANATA SDM APARATUR
PELAKSANA
PENGADMINISTRASI KEUANGAN
NURHAJIMAH III/b
PENGELOLA GAJI
NIP. 197710022014072001 10/1/2018
NIP. 197507052009012004 4/1/2017
MARYANAWATI, A.Md. III/a
Drs. JOHANSYAH IV/b
NIP. 196408071991031018 10/1/2019
PENGAWAS SEKOLAH MADYA
Drs. H. ABDUL MUNIR IV/b
NIP. 196403041992021004 4/1/2018
PENGAWAS SEKOLAH MADYA
ANTONIUS JIMI, S.Pd. IV/b
NIP. 196904111999031004 10/1/2019
PENGAWAS SEKOLAH MADYA
YUDHI SUDARSONO, S.Pd. IV/b
NIP. 197208011996061001 4/1/2018
nip. 197009041999031007 10/1/2019
PENGAWAS SEKOLAH MADYA
PURWATI, S.Pd. IV/a
nip. 196908102000122003 4/1/2020
BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN DASAR
ADE AHADI, S.AP. III/c TONNY, A.Md. III/b SARMIN, S.Pd.SD. IV/a ELYA SUMARTIK, S.P. M.Pd.
NIP.197706121998031005 1/9/2017 6/12/2019
PENGAWAS SEKOLAH MADYA
SYARIFAH ZULAIHA, S.Pd. IV/a
nip. 196410181985012001 10/1/2007
PENGADMINISRASI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
AGUS SUNARDI SIS II/c
NIP.196904101998021007 10/16/2017
ANALIS DATA DAN INFORMASI
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
ANALIS DATA DAN INFORMASI
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
ANALIS KURIKULUM DAN
PEMBELAJARAN
ANALIS KURIKULUM DAN
PEMBELAJARAN
6/12/2019 NIP.197010051991101001
4/1/2018 NIP. 197801242014071001 10/1/2018NIP. 198510192009022001
NIP. 196510081987022002 10/1/2005
PENGEMBANG KURIKULUM
LAURA BRIGIDA TIWI, S.Sos. III/a
NIP. 197705202011012001 4/1/2017
PENGADMINISTRASI UMUM
MARSELUS ILI II/d
NIP. 196406112008011007 4/1/2020
PENGADMINISTRASI UMUM
DAMIANUS BOOT III/b
nip. 196405211987031020 4/1/2007
II/b
PENGADMINISTRASI UMUM
DAENG ERNI ASKUPAH II/b
NIP. 198310132012122001 4/1/2017
10/16/2017 6/12/2019
LAMBERTUS SAWANG III/d
NIP.196207211993031008 3/6/2012 6/12/2019
ANALIS KESENIAN DAN BUDAYA
DAERAH
PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN
KEBUDAYAAN
ANTONIUS MISSELA III/a
PENGAWAS SEKOLAH MUDA
III/d
PENGADMINISTRASI UMUM
U. NURHADIAH III/b
NIP.196312251986011003
III/b
6/12/2019NIP.196809151996061001 10/16/2017
NIP. 196406121986012005 4/1/2006
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKATBIDANG KEBUDAYAAN
2/27/2006
7
Sekretaris Dinas dibantu 3 (tiga) Sub Bagian. 3 (tiga) Kepala Bidang, Koordinator Pendidikan
dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan lansung dibawah Kepala Dinas yaitu:
1. Sekretaris Dinas
Sekretaris Dinas membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu:
a. Sub Bagian Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Aparatur
2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:
a. Kepala Seksi Pendidikan Dasar
b. Kepala Seksi PAUD dan Pendidikan Masyarakat
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kepala Bidang Pendidikan Dasar membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar
b. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kelambagaan Pendidikan Dasar
4. Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat membawahi 2 (dua) seksi,
yaitu:
a. Kepala Seksi Pendidikan PAUD
b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
5. Kepala Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Kebudayaan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:
a. Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah
b. Kepala Seksi Pelestarian Kesenian dan Tradisi
6. Koordinator Pendidikan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan
2. Tugas dan Fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk
menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan
8
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan
d. Pelaksanaan administrasi dinas
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya
E. URAIAN TUGAS ARSIPARIS
Seorang arsiparis tentunya memiliki rincian kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok
jabatannya. Rincian kegiatan arsiparis dalam PERKA ANRI No.4 tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis. Adapun rincian kegiatan tersebut antara lain:
1. Tugas pokok Arsiparis meliputi:
a. pengelolaan arsip dinamis : Membuat arsip, Menerima Arsip. Melakukan Pemberkasan
Arsip, Menata Arsip
b. pengelolaan arsip statis : Menerima Arsip, Pemberkasan Arsip dan Menata Arsip
c. pembinaan kearsipan
d. pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
2. Tugas tambahan meliputi:
a. peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan
b. melakukan kajian, telaah/analisis kearsipan dalam bentuk Policy Brief
c. menemukan dan melakukan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
(inovasi dalam pengelolaan arsip)
d. menjadi anggota dalam organisasi profesi Arsiparis baik nasional maupun internasional
e. menjadi anggota dalam tim penilai kinerja Jabatan Arsiparis
f. memperoleh penghargaan/tanda jasa kehormatan atau penghargaan lainnya
g. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat
h. mengajar/melatih di bidang kearsipan
i. menulis karya ilmiah di bidang kearsipan
j. melakukan penyusunan dan penyiapan bahan materi penyuluhan, Bimbingan Teknis
(BINTEK), modul diklat kearsipan dan sosialisasi
k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya
9
BAB III
NILAI-NILAI DASAR, PERAN DAN KEDUDUKAN ASN
A. NILAI-NILAI DASAR ASN
Ada 5 (lima) nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan secara
profesional sebagai pelayan masyarakat meliputi; akuntabilitas; Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, Anti Korupsi atau dapat disingkat sebagai ANEKA. Penjelasan dari kelima nilai
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk
memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang Pegawai Negeri Sipil
adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik antara lain:
a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan
antara kepentingan publik dengan sektor, kelompok dan pribadi
b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan
mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.
c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
d. Menunjukkan sikap dan prilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai
penyelenggara pemerintah.
Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut terdiri dari:
a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja
Berdasarkan aspek-aspek tersebut seorang PNS harus memiliki tanggung jawab dalam
menjalankan setiap tugasnya. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu:
a. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi);
b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional);
c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).
Akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal
(vertical accountability) dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).
Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas
yang lebih tinggi. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk
melaporkan “ke bawah” kepada publik. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah
10
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat
pemerintah untuk melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya dan lembaga
negara.
Nilai-Nilai yang mencerminkan Akuntanbilitas yaitu :
a. Kejelasan Target
b. Partisipatif
c. Tanggung Jawab
d. Netral
e. Adil
1. Nasionalisme
Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri,
sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya (chauvinism). Sedangkan dalam arti
luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara,
dan sekaligus menghormati bangsa lain. Secara politis nasionalisme berarti pandangan atau paham
kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila.
Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN adalah menjalankan
kebijakan publik. Kebijakan publik diharapkan dapat dilakukan dengan integritas tinggi dalam
melayani publik sehingga dalam menjadi pelayan publik yang professional. ASN adalah aparat
pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan
kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.
Indikator-indikator yang terdapat dalam nilai nasionalisme yang harus dimiliki Aparatur Sipil
Negara antara lain sebagai berikut:
a. Berwawasan kebangsaan yang kuat
b. Memahami pluralitas
c. Berorientasi kepublikan yang kuat
d. Mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya
Selain itu adapun nilai-nilai yang mencerminkan nasionalisme yaitu:
a. Kerjasama
b. Tanggung Jawab
c. Tidak Diskriminatif
d. Menghargai Karya orang lain
11
2. Etika Publik
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma
yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan
kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik
menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi peribadi, dan
kebijaksanaan di dalam pelayanan publik.
Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus,
sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis.
Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam
masyarakat melalui ketentuan- ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh
sekelompok profesional tertentu.
a. Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai
berikut:
b. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
c. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
d. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku
f. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang
berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika pemerintahan
g. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara
h. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien
i. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya
j. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak
lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
k. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan
dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat
bagi diri sendiri atau untuk orang lain
l. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN
12
m. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai ASN.
Dimensi etika publik terdiri dari: 1) dimensi tujuan pelayanan publik yang
bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan relevan; 2) dimensi
modalitas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan netralitas; serta 3) dimensi
tindakan integritas publik. Ketiga dimensi tersebut dapat menjadi dasar untuk menjadi
pelayan publik yang beretika. Etika publik menjadi sebuah refleksi kritis yang
mengarahkan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan yang
dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan
masyarakat.
Selain itu terdapat indicator yang terdapat pada etika publik yaitu:
a. Jujur
b. Bertanggung jawab
c. Integritas tinggi
d. Cermat
e. Disiplin
f. Hormat
g. Sopan
h. Taat pada peraturan perundang-undangan
i. Taat perintah
j. Menjaga rahasia
3. Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam
tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Aspek utama yang menjadi target stakeholder
adalah layanan yang komitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien,
inovatif dan berorientasi mutu.
a. Efektif
Efektivitas menunjukan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik
menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja sedangkan efektivitas organisasi berarti sejauh
mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang
coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai
oleh pelanggan.
b. Efisien
13
Efisien adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau tingkat
ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga
tidak terjadi pemborosan sumber daya sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber
daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh
berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah
keluaran tertentu. Efisensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa.
a. Inovasi
Inovasi adalah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di
pasar, teknologi dan persaingan.
b. Mutu
Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yag diberikan kepada pelanggan
sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu
merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja.
Indikator dalam Komitmen Mutu yaitu:
a. Efisiensi
b. Efektif
c. Inovasi
d. Berorientasi Mutu
4. Anti Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau
kebobrokan. Dalam bahasa Yunani coruptio artinya perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat
disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental
dan umum. Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala
tingkah laku atau tindakan yang melawan norma–norma dengan tujuan memperoleh keuntungan
pribadi, merugikan Negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 7 jenis
korupsi yaitu:
a. Korupsi Transaktif yaitu ditandai adanya kesepakatan timbal balik kedua pihak yang
sama-sama aktif demi keuntungan bersama;
b. Korupsi Ekstroaktif yaitu ditandai adanya tekanan kepada pihak pemberi untuk
menyuap demi kepentingan keselamatan diri dan koleganya;
c. Korupsi Investif yaitu penawaran barang/jasa yang keuntungannya diharapkan dimasa
datang;
d. Korupsi Nepotistik yaitu ditandai dengan perlakuan khusus kepada kerabatnya dalam
suatu kedudukan;
14
e. Korupsi Autogenik yaitu korupsi yang di lakukan individu dengan memanfaatkan
kelebihan pemahaman dan pengetahuannya sendiri;
f. Korupsi Suportif yaitu tindakan korupsi untuk melindungi tindak korupsi lainnya;
g. Korupsi Defensif yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri
dari pemerasan.
Menanamkan sikap sadar anti korupsi merupakan salah satu cara untuk menjauhkan
diri kita dari korupsi. Nilai-Nilai dasar anti korupsi adalah sebagai berikut.
a. Jujur
b. Peduli
c. Mandiri
d. Disiplin
e. Tanggungjawab
f. Kerja keras
g. Sederhana
h. Berani
i. Adil
Kesadaran anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan
tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan
waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi benteng kuat untuk anti
korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk
memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau
usaha untuk mendapatkan hasil terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
B. PERAN DAN KEDUDUKAN ASN
Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi tantangan-tantangan
global, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad
untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan
dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara
yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari
praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
1. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi
15
pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul
selaras dengan perkembangan jaman.
Adapun asas-asas manajemen ASN, antara lain:
a. kepastian hukum;
b. profesionalitas;
c. proporsionalitas;
d. keterpaduan;
e. delegasi;
f. netralitas;
g. akuntabilitas;
h. efektif dan efisien;
i. keterbukaan;
j. non diskriminatif;
k. persatuan;
l. kesetaraan;
m. keadilan;
n. kesejahteraan.
1. Pelayanan Publik
Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan
umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan daerah dan dilingkungan
BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Adapun prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:
a. Partisipatif
Dalam penyelenggaraan pelayananpublik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah
perlumelibatkan masyarakat dalam merencanakan,melaksanakan, dan mengevaluasi
hasilnya.
b. Transparan
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara
pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui
segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut.
c. Responsif
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan
memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya terkait dengan bentuk dan jenis
pelayanan publik yang mereka butuhkan, mekanisme penyelenggaraan layanan, jam
pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan.
16
d. Tidak Diskriminatif
Pelayanan publik yangdiselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakanantara
satu warga negara dengan warga negarayang lain atas dasar perbedaan identitas warga
negara.
e. Mudah dan Murah
Penyelenggaraan pelayananpublik dimana masyarakat harus memenuhi
berbagaipersyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka
butuhkan harus diterapkan prinsip mudah dan murah.Hal ini perlu ditekankan karena
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk
mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi.
f. Efektif dan Efisien
Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang
hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur
yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah.
g. Aksesibel
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh
warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-
fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat
untuk mendapatkan layanan tersebut.
h. Akuntabel
Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan
secara terbuka kepadamasyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanyasecara
formal kepada atasan akan tetapiyang lebih penting harus dipertanggungjawabkan
secaraterbuka kepada masyarakat luas melalui media publik.
i. Berkeadilan
Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapatdijadikan sebagai alat melindungi
kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompoklemah ketika
berhadapan dengan kelompok yang kuat.
Indikator pelayanan publik yaitu:
a. Jujur
b. Tanggap
c. Cepat
d. Tepat
e. Akurat
f. Berdaya guna
17
g. Berhasil guna
h. santun
2. Whole Of Government
Whole of government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang
menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup
koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen
program dan pelayanan publik.
Pendekatan WoG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori\
hubungan antara kelembagaan yang terlibat sebagai berikut:
a. Koordinasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi:
1) penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak;
2) dialog atau pertukaran informasi;
3) joint planning, yaitu perencanaan bersama untuk kerjasama sementara.
b. Integrasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi:
1) joint working, atau kolaborasi sementara;
2) joint ventrure, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan
besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama;
3) satelit, yaitu entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai
mekanisme integratif.
c. Kedekatan dan pelibatan, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi:
1) aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar
yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama;
2) union, berupa Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak;
merger, yaitu penggabungan ke dalam struktur baru
Terdapat beberapa nilai indikator dalam Whole of government (WoG) yaitu:
a. koordinasi
b. integritas
c. kolaborasi
d. partisipasi
e. komunikasi
f. Kerjasama
g. Kemitraan
18
h. Kepentingan Bersama
i. kesinambungan
19
BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI
A. IDENTIFIKASI ISU DAN GAGASAN PEMECAHAN
Berdasarkan pengamatan dan observasi penulis selama 4 bulan serta diskusi yang dilakukan
bersama mentor maka ditemukannya isu-isu mengenai kearsipan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kapuas hulu sebagai berikut:
1. Belum Digunakannya Teknologi dalam Pengelolaan Arsip/Dokumen yang ada di Dinas
Pendidikan dan kebudayaan Kapuas Hulu
Kemajuan teknologi memberikan pengaruh dalam kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi
menjadi lebih mudah dengan penggunaan teknologi yang ada. Salah satu kegiatan organisasi
yang berpengaruh dengan adanya kemajuan teknologi yaitu pengelolaan arsip. Pengelolaan
Arsip merupakan salah satu kegiatan sebuah organisasi yang penting. Dengan pengelolaan
arsip yang baik maka suatu organisasi mudah dalam menyediakan data atau dokumen yang
dibutuhkan. Adapun kegiatan dalam pengelolaan arsip yaitu meliputi penciptaan arsip,
penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan juga penyusutan arsip.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu belum memanfaatkan kemajuan teknologi
dalam proses pengelolaan arsip seperti dalam melakukan penyimpanan dokumen atau arsip
masih dilakukan secara manual atau arsip belum terdigitalisasi. Penyimpanan dokumen atau
arsip yang belum terdigitalisasi menyebabkan pengelolaan arsip kurang optimal dikarenakan
fisik arsip yang rawan rusak dan hilang. Selain itu belum terdigitalisasinya arsip menyulitkan
dalam melakukan temu kembali arsip seperti temu kembali arsip atau dokumen menjadi lebih
lama dan tidak efisien.
Berdasarkan issu yang penulis temukan mengenai belum digunakannya teknologi dalam
pengelolaan arsip, Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas
Hulu memberikan arahan untuk mengoptimalisasi pengelolaan arsip/dokumen dengan
menggunakan teknologi berbasis cloud google drive.
2. Belum Memiliki SOP Alur Pengelolaan Arsip
Dalam pengelolaan arsip pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, dinas belum
memiliki SOP atau alur yang jelas dalam pengelolaan arsip. Hal ini berdampak pada
pengelolaan arsip yang tidak optimal. Banyak arsip yang belum dikelola dengan baik
dikarenkan belum memiliki SOP atau alur yang jelas.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana kearsipan
Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting dalam penunjang pengelolaan
kearsipan. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan kearsipan
berdampak terjadinya penumpukan arsip dan tidak tertatanya arsip dengan baik. Sarana dan
20
prasarana pengelolaan kearsipan yang terdapat di Dinas Pendidikan Kapuas Hulu belum
memadai seperti filling cabinet di setiap bidang,gobi arsip dan juga lemari arsip. Kurangnya
sarana dan prasarana tersebut membuat sulitnya arsip ditemukan. Selain itu Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kapuas Hulu juga belum memiliki record center atau ruangan yang menjadi
tempat penyimpanan arsip yang menyebabkan banyaknya arsip yang belum tertata dan
menumpuk di masing-masing bidang. Kurangnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip
dapat dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
yang menyatakan bahwa masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu.
Dalam menyikapi isu-isu yang ditemukan, maka isu tersebut akan dianalisis dan
ditentukan skala prioritas permasalahan yang akan ditangani. Penentuan isu aktual dilakukan
dengan menggunakan skala dengan rentang angka dari 1-5 yang menyatakan bahwa isu
tersebut: (1) = Tidak Penting; (2) = Kurang Penting; (3) = Cukup Penting; (4) = Penting dan
(5) = Sangat Penting. Skala penilaian ini berpedoman pada 4 (empat) kriteria isu yaitu isu
bersifat Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak atau biasa di singkat APKL sebagai
berikut:
Tabel 4.1 Analisis Prioritas Masalah Melalui Metode APKL
Issu A P K L Jumlah Ranking
Belum Digunakannya Teknologi
dalam Pengelolaan
Arsip/Dokumen yang ada di
Dinas Pendidikan dan
kebudayaan Kapuas Hulu
5 5 4 5 19 1
Belum Memiliki SOP alur
Pengelolaan Arsip di Dinas
4 3 2 3 12 3
Kurangnya Sarana dan Prasaran
Kearsipan
4 4 4 3 15 2
Dari analisis isu dengan menggunakan analisis APKL di atas, maka yang menjadi Isu Prioritas
(nilai tertinggi) dan ditetapkan sebagai Isu Rancangan Aktualisasi serta akan dicarikan solusi
pemecahan masalahnya adalah: “Belum Digunakannya Teknologi dalam Pengelolaan
Arsip/Dokumen yang ada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu”.
21
Setelah menetapkan isu yang menjadi prioritas, maka dilakukan analisis masalah yang
menjadi faktor-faktor penyebab adanya isu. Berikut beeberapa masalah faktor tersebut yaitu:
1. Pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual
Dengan perkembangan teknologi yang pesat harusnya berdampak pula pada pengelolaan
arsip. Dalam melakukan pengelolaan arsip, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas
Hulu masih melakukan pengelolaan arsip secara manual. Adapun belum digunakannya
teknologi dalam pengelolaan arsip dapat dilihat pada proses penyimpanan arsip yang
masih dilakukan secara manual. Penyimpanan arsip secara manual menimbulkan
permasalahan seperti menumpuknya arsip/dokumen dan belum tertatatanya dokumen
yang membuat tidak optimalnya dinas dalam menyediakan dokumen yang dibutuhkan.
Kemajuan teknologi telah menyediakan kemudahan dalam melakukan penyimpanan
dokumen/arsip secara secara online. Tetapi hal ini belum dimanfaatkan oleh dinas dalam
mengelola arsip/dokumen yang ada.
2. Kurangnya kesadaran pentingya dalam menerapkan arsip berbasis digital
Digitalisasi arsip merupakan pengalih media arsip dari arsip berbentuk fisik menjadi
bentuk digital. Digitalisasi arsip ini bertujuan untuk melakukan penyelamatan arsip dari
kerusakan fisik arsip. selain itu dengan terdigitalisasinya arsip memudahkan dalam
mengakses kembali arsip yang dibutuhkan. Kurangnya kesadaran akan pentingya
digitalisasi arsip membuat arip arsip belum terdigitalisasi dan tidak terkelolanya arsip
dengan baik. Adapun masalah yang ditimbulkan yaitu arsip yang rusak tidak bisa terbaca
atau digunakan, dan juga tidak efisien dalam melakukan temu Kembali arsip,
membuthkan waktu yang lama dalam mencari arsip.
3. Kurangnya tenaga ahli pengelolaan arsip berbasis digital
Berdasarkan PERKA ANRI No. 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib
Arsip menyebutkan bahwa di setiap Eselon III minimal terdapat satu orang arsiparis.
Tetapi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu hanya memiliki
satu orang arsiparis oleh karena itu hal ini menyebabkan kurangnya tenaga ahli dalam
melakukan pengelolaan arsip khususnya arsip digital.
Untuk menentukan penyebab utama isu dalam rancangan aktualisasi ini, maka perlu dilakukan
dengan menggunakan alat bantu tapisan lainnya yaitu USG. U artinya urgency, S artinya Seriousness,
G artinya growth. Urgency sendiri diartinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalis dan
ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat
yang akan ditimbulkan. Growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika
tidak ditangani segera. Rentang penilaian rentang penilaian 1 - 5 yang menyatakan bahwa isu tersebut
: (1) Sangat Tidak Penting, (2)
22
Tabel 4.2 Analisis Issu dengan USG
Masalah U S G Jumlah Ranking
Kurangnya tenaga ahli pengelolaan
arsip berbasis digital
4 4 4 12 2
Pengelolaan arsip masih dilakukan
secara manual
5 5 5 15 1
Kurangnya kesadaran pentingya dalam
menerapkan arsip berbasis digital
3 3 2 8 3
Berdasarkan hasil analisis masalah yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor utama yang
menjadi masalah pokok adalah “Pengelolaan Arsip yang masih dilakukan secara manual pada dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu”. Dengan mengetahui masalah pokok tersebut,
maka gagasan yang tepat untuk penulisan rancangan aktualisasi ini adalah “Digitalisasi Arsip
Berbasis Cloud google drive (DIA BULE) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kapuas Hulu”.
Cloud storage merupakan media penyimpanan file atau dokumen pada internet dengan
konsep dasar seperti halnya file server pada suatu perusahaan yang membedakan hanya saja
insfrastruktur pada media storage yang dikelola oleh cloud kemudian memberikan layanan
penyimpanan yang dapat diakses serta dikelola oleh setiap orang yang memiliki akses dengan cloud
storage tersebut dengan jaringan internet. Cloud storage memiliki berbagai jenis diantaranya google
drive, Dropbox, skyDrive, Amazon Cloud Drive dll. Google drive merupakan cloud storage berbasis
cloud computing memberi berbagai manfaat sebagai media penyimpanan bagi penguna atau user,
terdapat 5 manfaat google drive bagi pengguna yaitu dapat mengirim jenis file, penyimpanan
tersingkronisasi, editing melalui google aplikasi, memberikan hak akses, dan ruang penyimpanan
yang besar. Adapun dalam rancangan aktualisasi ini, penulis akan menggunakan Google Drive
sebagai digitalisasi media penyimpanan arsip di Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas
Hulu. Dengan Google Drive akan memudahkan dalam pengelolaan arsip/dokumen yaitu pada
penyimpanan arsip/dokumen. Apabila ada PNS yang akan mencari arsip dokumen/arsip, maka
melalui Google Drive akan dengan mudah menemukannya
Berdasarkan judul di atas, maka Rencana Kegiatan pada Rancangan Aktualisasi ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Melaporkan dan mendiskusikan kepada mentor dan coach terkait issu yang diangkat
23
2. Mempelajari dan mendalami sistem kerja google Drive
3. Merancang pembuatan Penyimpanan Online berbasis Google Drive
4. Mengumpulkan dan menglasfikasikan dokumen/arsip
5. Melakukan scan arsip/dokumen yang akan di unggah ke penyimpanan berbasis online
6. Mengunggah arsip/dokumen ke google drive
7. Membuat daftar arsip
8. Memberi Link arsip yang disimpan di google drive pada daftar arsip
B. KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN
Tabel 4.3 Rancangan Aktualisasi
24
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu
Identifikasi isu :
Belum Digunakannya Teknologi dalam Pengelolaan Arsip/Dokumen
yang ada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kapuas
Hulu
Masalah yang diangkat : Pengelolaan Arsip yang masih dilakukan secara manual pada dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Gagasan Pemecahan : Digitalisasi Arsip Berbasis Cloud google drive (DIA BULE) Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Mata Subastansi
Pelatihan
Kontribusi
Terhadap Visi-
Misi Pemerintah
Kabupaten
Kapuas Hulu
Penguatan Nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
1
Melaporkan dan
mendiskusikan
kepada mentor
dan coach
terkait issu yang
diangkat
1.Menghubungi dan
mendiskusikan Bersama
mentor melalui
whatssapp terkait issu
2. Membuat janji dan
melaporkan hasil diskusi
dari mentor kepada
coach terkait issu yang
diambil
3. Issu yang diambil
disetujui oleh coach
4. Melaporkan kembali
kepada mentor terkait
1.Persetujuan Issu dan
Judul rancangan
aktualisasi
1. Dalam menghubungi
mentor saya akan
mengucapkan salam dan
menerapkan sopan santun saat
berkomunikasi, nilai-nilai
ASN yang saya terapkan
yaitu: Etika Publik: Sopan
santun. Selanjutnya Dalam
Berkomunikasi dengan
mentor saya menggunakan
whatssapp, nilai-nilai ASN
yang saya terapkan yaitu:
Komitmen Mutu: Efisien
Dengan
melaporkan dan
mendiskusikan
kepada mentor
dan coach terkait
issu yang
diangkat, saya
ikut
Dengan
melaporkan dan
mendiskusikan
kepada mentor
dan coach terkait
issu yang
diangkat, saya
ikut
berkontribusi
dalam nilai-nilai
organisasi yaitu
Pelayanan Prima
Untuk Semua :
B. KETERKAITAN SUBSTANSI MATA PELATIHAN
Tabel 4.3 Rancangan Aktualisasi
25
issu yang akan
diaktualisasikan di OPD
2. Saya akan melaporkan dan
memaparkan mengenai issu
yang akan saya gunakan
untuk aktualisasi, nilai-nilai
ASN yang saya terapkan
yaitu: Akuntanbilitas:
Kejelasan Target.
3. Setelah saya memaparkan
issu dan yang akan saya
gunakan berikutnya saya
memohon kesediaan kepada
coach untuk mengarahkan
terkait issu yang akan saya
gunakan, nilai-nilai ASN
yang saya terapkan yaitu:
Nasionalisme: Hormat
Menghormati
4. Setelah diberikan arahan
oleh coach dan issu disetujui
selanjutnya saya melaporkan
Kembali kepada mentor
mengenai rancangan
aktualisasi yang akan
diterapkan dan siap
melaksanakan tugas,nilai-
nilai ASN yang saya terapkan
yaitu: Anti Korupsi:
Tanggung Jawab
berkonstribusi
dalam misi 1.
Ramah dan
Sepenuh Hati
2
Mempelajari
dan mendalami
sistem kerja
Google Drive
1.Saya akan menyiapkan
perangkat keras dan
Menghidupkan laptop
juga menyambungkan
laptop dengan internet
1. Referensi Artikel
Google Drive
2. Petunjuk teknis
penggunaan Google
drive
1. Saya akan menghidupkan
laptop dan juga menyiapkan
peralatan seperti perangkat
keras untuk melakukan akses
ke google drive, nilai-nilai
ASN yang saya terapkan
Dengan
Mempelajari dan
mendalami
sistem kerja
Dengan
Mempelajari dan
mendalami
sistem kerja
Google Drive ,
saya ikut
26
2.Mencari artikel terkait
google drive pada
browser
3. Mempelajari sistem
kerja google drive
4.Mencetak materi
petunjuk Penggunaan
google drive.
5.Membuat petunjuk
teknis penggunaan
google drive
yaitu: Anti Korupsi:
Mandiri.
2. Saya akan mencari
informasi seperti artikel
mengenai cara penggunaan
google drive, nilai-nilai ASN
yang saya terapkan
yaitu:Akuntanbilitas:
Kejelasan Target.
3. Saya akan mempelajari
cara kerja pemakaian google
drive, nilai-nilai ASN yang
saya terapkan yaitu: Etika
Publik: Cermat.
4. Saya akan mencetak
artikel-artikel mengenai
google drive yang saya
peroleh dan tidak
menghilangkan informasi
pembuat artikel, nilai-nilai
ASN yang saya terapkan
yaitu: Nasionalisme:
Menghargai Karya Orang
Lain
5. Saya akan membuat
petunjuk dari artikel-artikel
yang saya peroleh, nilai-nilai
ASN yang saya terapkan
yaitu: Komitmen Mutu:
Efisien.
Google Drive
saya ikut
berkonstribusi
dalam misi 3.
berkontribusi
dalam nilai-nilai
organisasi yaitu
Pelayanan Prima
Untuk Semua
dan akurat.
27
3
Merancang
pembuatan
penyimpanan
online berbasis
Google Drive
1.Menyiapkan perangkat
keras dan
menghubungkan laptop
dengan internet
2. Mengakses gmail
3. Membuat akun
khusus google drive
4. Melakukan percobaan
penggunaan google
drive dan
mempersiapakan
sebagai penggunaan
penyimpanan arsip
1. Teregistrasinya
akun penyimpanan
google drive
1.Saya akan menyiapkan
bahan untuk merancang
pembuatan google drive
seperti laptop dan email, dan
juga menghubungkan laptop
ke internet, nilai-nilai ASN
yang saya terapkan yaitu:
Anti Korupsi: Mandiri.
2. Saya akan mengakses
gmail untuk pembuatan akun
google drive, nilai-nilai ASN
yang saya terapkan yaitu:
Akuntanbilitas: Kejelasan
Target.
3. Saya akan melakukan
registrasi akun untuk
membuat akun pada google
drive, nilai-nilai ASN yang
saya terapkan yaitu:
Komitmen Mutu:
efektivitas.
4. Setelah saya memiliki akun
pada google drive selanjutnya
saya melakukan percobaan
penyimpanan pada google
drive, nilai-nilai ASN yang
saya terapkan yaitu: Etika
Publik: Cermat. Setelah
berhasil melakukan
percobaan penyimpanan pada
akun google drive saya akan
menerapkan penggunaan
google drive untuk
penyimpanan arsip, nilai-nilai
Dengan
Merancang
pembuatan
penyimpanan
online berbasis
Google Drive
saya ikut
berkonstribusi
dalam misi 3.
Dengan
Merancang
pembuatan
penyimpanan
online berbasis
Google Drive ,
saya ikut
berkontribusi
dalam nilai-nilai
organisasi yaitu
Pelayanan Prima
Untuk Semua
28
ASN yang saya terapkan
yaitu: Nasionalisme:
Tanggung Jawab.
4
Melakukan scan
arsip/dokumen
yang akan
diunggah ke
google drive
1.Mengumpulkan arsip
sesuai klasifikasi
2. Menyiapkan
perangkat seperti scan,
menghubungkan alat
scan ke laptop dan
melakukan pemindaian
arsip/dokumen ke laptop
dengan menggunakan
scan
3. membuat folder dan
memasukkan hasil file
dokumen/arsip pada
folder sesuai dengan
klasifikasi yang telah
ditentukan
4. melanjutkan dan
menyelesaikan scan
dokumen/arsip
1. Terkumpulnya
arsip/dokumen
dalam bentuk
softfile
1.Saya akan melakukan
pengumpulan arsip dan juga
melakukan penglasifikasian
arsip yang akan saya scan,
nilai-nilai ASN yang saya
terapkan yaitu:
Akuntanbilitas: Konsisten.
2. Saya akan menyiapkan
perangkat digitalisasi yaitu
scan dan melakukan
digitalisasi dokumen/arsip
dengan menggunakan scan
agar file dokumen/arsip
masuk ke laptop, nilai-nilai
ASN yang saya terapkan
yaitu: Komitmen Mutu:
Inovasi.
3. Setelah arsip/dokumen
berbentuk file selanjutnya
saya membuat folder khusus
pada laptop dari
dokumen/arsip yang telah
saya scan, nilai-nilai ASN
yang saya terapkan yaitu:
Anti Korupsi: Mandiri.
folder khusus dokumen/arsip
yang telah terdigitalisasi
selanjutnya saya
Dengan
Melakukan scan
arsip/dokumen
yang akan
diunggah ke
google drive saya
ikut
berkontribusi
dalam misi 3.
Dengan
Melakukan scan
arsip/dokumen
yang akan
diunggah ke
google drive ,
saya ikut
berkontribusi
dalam nilai-nilai
organisasi yaitu
Akurat.
29
kelompokknya berdasarkan
klasifikasi yang telah saya
buat, nilai-nilai ASN yang
saya terapkan yaitu : Etika
Publik: Cermat
4. Selanjutnya saya akan
bersungguh-sungguh dalam
menyelesaikan scan
arsip/dokumen, nilai-nilai
ASN yang saya terapkan
yaitu : Nasionalisme: Kerja
Keras
5
Mengunggah
arsip/dokumen
ke dalam google
drive
1. Membuka akun
google drive dan
membuat folder
penyimpanan
pada google
drive sesuai
folder digitalisasi
dokumen/arsip
yang telah
tersimpan pada
laptop
2. Membuat folder
pada googledrive
sesuai dengan
klasifikisasi
3. Mengunggah
dokumen/arsip
pada google
drive
4. Memeriksa
Kembali
1. Tersimpannya
arsip/dokumen
ke dalam
google drive
1.Saya akan membuat folder
dengan cermat dan teliti,
nilai-nilai ASN yang saya
terapkan yaitu : Komitmen
Mutu: Berorientasi Mutu
2. Saya akan memastikan
folder yang saya buat sesuai
dengan klasifikasi yang telah
saya tentukan, nilai-nilai
ASN yang saya terapkan
yaitu : Akuntanbilitas:
Kejelasan Target
3. setelah saya membuat
folder penyimpanan pada
google drive selanjutnya saya
menunggah dokumen/arsip
satu persatu, nilai-nilai ASN
yang saya terapkan yaitu :
Anti Korupsi: Tanggung
Jawab
4. Setelah semua
arsip/dokumen diunggah ke
Dengan
Mengunggah
arsip/dokumen
ke dalam google
drive saya ikut
berkonstribusi
dalam misi 3.
Dengan
Mengunggah
arsip/dokumen ke
dalam google
drive, saya ikut
berkontribusi
dalam nilai-nilai
organisasi yaitu
Akurat.
30
dokumen/arsip
yang diunggah
5. Melaporkan
kepada mentor
terkait
dokumen/arsip
yang telah
diunggah ke
google drive
penyimpanan selanjutnya
saya akan memeriksa kembali
apakah semua dokumen/arsip
telah diunggah ke
penyimpanan google drive,
nilai-nilai ASN yang saya
terapkan yaitu : Etika
Publik: Cermat
5. Selanjutnya saya akan
melaporkan kepada mentor
terkait hasil unggahan
dokumen saya di google
drive, nilai-nilai ASN yang
saya terapkan yaitu :
Nasionalisme:
Menghormati
6.
Membuat Daftar
Arsip pada
Microsoft Word
dan
memberikan
link
penyimpanan
google drive
1. Menyiapkan
perangkat dan
membuka
Microsoft word
pada laptop
2. Membuat daftar
arsip yang telah
diunggah ke
google drive
pada Microsoft
word
3. Memeriksa
Kembali
pembuatan daftar
arsip
4. Mencopy link
penyimpanan
1. Daftar arsip
dalam bentuk
softfile
1.Saya akan menyiapkan
perangkat dan Microsoft
word untuk membuat daftar
arsip pada Microsoft word,
Anti Korupsi: Mandiri
2. sebelum saya membuat
daftar arsip sayaakan
mengelompokkan arsip yang
telah tersimpan di google
drive sesuai dengan
klasifikasi, nilai-nilai ASN
yang saya terapkan yaitu :
Akuntanbilitas: Kejelasan
Target . Setelah
arsip/dokumen terklasifikasi
saya membuat daftar arsip
pada Microsoft word, nilai-
Dengan
Membuat Daftar
Arsip pada
Microsoft Word
dan memberikan
link
penyimpanan
google drive saya
ikut
berkonstribusi
dalam misi 3.
Dengan
Membuat Daftar
Arsip pada
Microsoft Word
dan memberikan
link penyimpanan
google drive ,
saya ikut
berkontribusi
dalam nilai-nilai
organisasi yaitu
31
google drive ke
dalam daftar
arsip
nilai ASN yang saya terapkan
yaitu : Etika Publik:
Tanggung jawab
3. Setelah membuat daftar
arsip pada Microsoft word
saya akan memastikan
kembali bahwa daftar arsip
yang saya buat sesuai dengan
standar yang telah ada, nilai-
nilai ASN yang saya terapkan
yaitu : Nasionalisme: Tidak
Memaksakan Kehendak
4. Setelah saya Menyusun
daftar arsip selanjutnya saya
mengcopy link pada google
drive agar terhubung dengan
daftar arsip yang saya buat,
nilai-nilai ASN yang saya
terapkan yaitu : Komitmen
Mutu ; Efisien
pelayanan prima
untuk semua dan
cepat.
32
C. JADWAL IMPLEMENTASI
Tabel 4.4 Jadwal Aktualisasi
Nama Peserta : Gita Sulika Sari, A.Md.
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Tempat
Aktualisasi
: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
No Tanggal
Pelaksanaan Kegiatan Output
1 6-07-2021
Melakukan konsultasi kepada
mentor terkait isu Penyimpan
arsip yang masih manual
sehingga penyimpanan arsip
kurang optimal
Hasil diskusi dan terlaksananya
pertemuan dengan pimpinang
selaku mentor
2 13-07-2021 Mempelajari dan mendalami
sistem kerja Google Drive
Referensi Artikel Google Drive
dan Petunjuk teknis penggunaan
Google drive
3 14-07-2021
Merancang pembuatan
penyimpanan online berbasis
Google Drive
Teregistrasinya akun
penyimpanan google drive
4 20-07-2021 -
25-07-2021
Melakukan scan
arsip/dokumen yang akan
diunggah ke google drive
Terkumpulnya arsip/dokumen
dalam bentuk softfile
5 26-07-2021 -
27-07-2021
Mengunggah arsip/dokumen
ke dalam google drive
Tersimpannya arsip/dokumen ke
dalam google drive
6 28-07-2021 -
30-07-2021
Membuat Daftar Arsip pada
Microsoft Word dan
memberikan link
penyimpanan google drive
Daftar arsip dalam bentuk softfile
33
34
35
DAFTAR PUSTAKA
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Etika Publik: Modul Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Nasionalisme: Modul Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Anti Korupsi Modul Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Whole Of Government: Modul
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Pelayanan Publik: Modul Pendidikan
dan Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Manajemen ASN: Modul Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). Analisis Isu Konteporer: Modul
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas
Hulu
36
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan
Nasional Sadar Tertib Arsip