DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

DALAM RANGKA

MENINJAU FASILITAS INSTALASI BALAI PENGELOLAAN

SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)

DI SULAWESI SELATAN

MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2018-2019

*

*

*

**

***

**

*

*

*

JAKARTA 2019

2 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

LAPORAN

HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

DALAM RANGKA MENINJAU FASILITAS INSTALASI

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)

PROVINSI SULAWESI SELATAN

6-8 FEBRUARI 2019

----------------------------------------------------------------------------------------

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 58 ayat 3 huruf d terkait dengan Tugas Komisi dalam bidang

pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pemerintah.

b. Pasal 58 ayat 4 terkait dengan Tugas komisi dalam menjalankan

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat mengadakan

kunjungan kerja.

b. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR

RI tanggal 11 Desember 2018

c. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI, tanggal 8 Januari 2019.

B. RUANG LINGKUP

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang

lingkup tugas Komisi IV, yaitu Bidang Pertanian, Bulog, Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

C. SUSUNAN TIM

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BPSPL

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain:

NO NAMA ANGGOTA KETERANGAN

1. Drs. H. ROEM KONO KETUA TIM/F.PG

2. Drs. I MADE URIP, M.Si. ANGGOTA/F.PDIP

3. DJENDRI KEINTJEM ANGGOTA/F.PDIP

4. H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H. ANGGOTA/F.PDIP

3 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk:

1. Mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan fasilitas instalansi

di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Provinsi Sumatera

Selatan.

2. Melihat penandatanganan Pakta Integritas BPSPL dengan Stakeholder

sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan pelestarian dan

perlindungan jenis biota laut yang dilindungi dan terancam punah di

Sulawesi

3. Menyerap aspirasi dan jaring pendapat dari stakeholdder dan pegawai

BPSPL.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 6-8 Februari 2019.

F. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah:

5. ROBERT YOPPY KARDINAL ANGGOTA/F.PG

6. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA ANGGOTA/F.PG

7. H. AGUNG WIDYIANTORO, S.H., M.Si. ANGGOTA/F.PG

8. Dr. FELICITAS TALULEMBANG ANGGOTA/F.GERINDRA

9. G. BUDISATRIO DJIWANDONO ANGGOTA/F.GERINDRA

10. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P. ANGGOTA/F.PD

11. Drs. H. UMAR ARSAL ANGGOTA/F.PD

12. Drs. H. GUNTUR SASONO, .M.Si. ANGGOTA/F.PD

13. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. ANGGOTA /F.PAN

14. M. IRWAN ZULFIKAR ANGGOTA/P.PAN

15. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIZAL,

S.Ag.

ANGGOTA/F.PKB

16. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,

M.M.

ANGGOTA/F.PKS

17. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si. ANGGOTA/F.PKS

18. Hj. KASRIAH ANGGOTA/F.PPP

19. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI, M.Si. ANGGOTA/F.PPP

20. Drs. HASANUDDIN AS , M.Si. ANGGOTA/F.PPP

21. Drs. FADHOLI ANGGOTA/F.NASDEM

4 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

1. Fasilitas instalansi Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan

Laut (BPSPL) Provinsi Sulawesi Selatan, dan

2. Pelaku utama dan stakeholder kelautan dan perikanan, yakni pengusaha

ekpor sirip hiu dan pari yang legal, serta pegawai Balai Pengelolaan

Sumber Daya Pesisir Dan Laut Provinsi Sulawesi Selatan

G. GAMBARAN UMUM

Bangsa Indonesia telah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan

sumber daya ikan dan ekosistemnya yang tinggi dan berlimpah, sehingga

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega bio-kultural-diversitas

di dunia. Selain itu, sumber daya ikan dan ekosistemnya merupakan

sumber daya yang sangat strategis karena menyangkut dengan

ketahanan nasional yang dikuasai oleh negara dalam pengaturan

pengelolaan secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya sebesar-

besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Adapun penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya saat ini masih belum efektif dan optimal dalam menjaga

dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari

tindakan pencurian, perusakan, dan kepunahan, sehingga untuk

tercapainya keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan, paradigma

pelindungan perlu diperkuat dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan

yang mewujudkan kelestarian, keberkelanjutan, kemajuan pembangunan

nasional, dan tercapainya kesejahteraan umum.

Untuk itu, upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan

menjadi “harga mati dan menjadi komitmen bersama” diantara

pemerintah dan masyarakat dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan

sumberdaya ikan. Oleh sebab itu, Komisi IV DPR RI telah berinisiasi

membuat Draft Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena Undang-

undang tersebut dipandang belum dapat menampung dan mengatur

secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan perkembangan hukum dan

kebutuhan masyarakat, sehingga perlu direvisi/diganti.

Selain itu, Komisi IV DPR RI melakukan upaya melindungi sumber

daya ikan dan ekosistemnya untuk:

• menghindarkan jenis ikan dari bahaya pencurian,

perusakan,keterancaman dan kepunahan

• menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman sumber daya ikan

endemik yang ada di setiap daerah

• memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang

terintegrasi, baik secara in situ maupun ex situ

5 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

• menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya ikan dan

ekosistemnya bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan

datang.

Oleh sebab itu, berdasarkan data-data diatas maka Komisi IV DPR RI

mendorong Pemerintah agar selalu konsisten dalam upaya pelindungan

sumber daya ikan sehingga melakukan peninjauan fasilitas instalasi Balai

Pengelolaan Sumberd Daya Pesisir dan Laut Makasar yang merupakan aset

negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera

menyelesaikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Konservasi Sumber

Daya Hayati dan Ekosistemnya yang sudah menjadi komitmen bersama

dalam rangka menjaga keberlanjutan.

H. HASIL KUNJUNGAN

Pada Kunjungan Kerja tersebut, selain Komisi IV DPR RI melihat

fasilitas instalasi BPSPL juga melakukan pertemuan dengan stakeholder

eksportir ikan hiu dan pari. Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga menjadi saksi

penandatanganan Pakta Intregitas antara Balai Pengelolaan Sumber Daya

Pesisir dan Laut dengan Asosiasi Pengusaha Ikan Pari dan Hiu agar

mematuhi peraturan pemerintah dan komitmen menjaga SDA yang ada agar

lestari dan berkelanjutan. Beberapa informasi lain yang didapat, antara lain:

A. PENGANTAR UMUM

1. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi dengan

potensi keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Potensi dan

kekayaan SDI tersebut harus dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi masyarakat saat ini dan masyarakat di masa

yang akan datang.

2. Pemanfaatan SDI yang tidak terkendali dan kerusakan lingkungan

menyebabkan sebagian SDI rentan mengalami ancaman kepunahan.

Diperlukan instrumen kontrol untuk dapat memastikan kelangsungan

dan keberlanjutan SDI melalui upaya konservasi.

3. Tujuan program konservasi jenis ikan:

• mencegah kepunahan spesies dan mempertahankan

keanekaragamannya,

• meningkatkan kelimpahan populasi di habitat alam, dan

• pemanfaatan secara berkelanjutan.

4. Upaya yang telah dilakukan oleh KKP dalam program konservasi jenis

ikan:

• menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan Keputusan

Menteri KP (terancam punah, langka, endemik, fekunditas rendah

dan populasi turun drastis),

• melindungi habitat penting (daerah pemijahan, daerah mencari

makan) menjadi kawasan konservasi,

6 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

• melindungi jalur migrasi biota (zona alur dalam RZWP3K, RTRLN)

• mengembangkan dan menangani kasus-kasus biota perairan

terdampar (lumba-lumba, dugong, paus),

• penerapan kuota penangkapan untuk pengendalian perdagangan

internasional,

• menerapkan ketentuan konvensi internasional untuk jenis ikan

perdagangannya diatur secara internasional (CITES),

5. Jenis ikan yang telah ditetapkan status perlindungannya/diatur

pemanfaatannya oleh Menteri KP:

• Ikan hiu paus (Rhincodon typus), dilindungi penuh

• Pari manta (Manta spp), dilindungi penuh

• Napoleon (Cheilinus undulatus), dilindungi terbatas berdasarkan

ukuran, yaitu 100 gr – 1000 gr dan > 3 kg/ekor.

• Terubuk (Tenualosa macrura), dilindungi terbatas berdasarkan

waktu yaitu larangan penangkapan pada bulan Agustus –

Nopember tgl 13, 14, 15 dan 16 Kalender Hijriah dan bulan Agustus

– November tgl 28, 29, 30 dan 1 Kalender Hijriah di sepanjang jalur

ruaya pemijahan di perairan Kabupaten Bengkalis.

• Bambu laut (Isis spp.), dilindungi terbatas waktu / moratorium

selama 5 tahun sejak bulan Agustus 2014 sd Agustus 2019.

• Hiu martil (Sphyrna spp.) dan Hiu koboi (Carcharhinus longimanus),

larangan ekspor

• Capungan Banggai / BCF (Pterapogon kauderni), terbatas ukuran

yaitu larangan penangkapan selama musim puncak pemijahan

pada bulan …..dan waktu pada bulan Februari, Maret, Oktober dan

Nopember di perairan Kepulauan Banggai Sulawesi Tengah.

• BCF merupakan jenis ikan ENDEMIK perairan laut sekitar

Kepulauan Banggai (Sulawesi Tengah).

B. PROFIL BPSPL MAKASAR

1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar

merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut kementerian kelautan dan perikanan.

2. BPSPL Makassar memiliki tugas dan fungsi melaksanakan

pengelolaan meliputi; perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan

sumberdaya laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

3. BPSPL Makassar memiliki tiga kantor wilayah kerja yakni;

• Kantor Satker Kendari untuk wilayah kerja Sulawesi Tenggara

• Kantor Satker Palu untuk wilayah kerja Sulawesi Tengah

• Kantor Satker Manado untuk wilayah kerja Gorontalo dan Sulawesi

Utara.

4. Tugasnya adalah Melaksanakan Pengelolaan, meliputi perlindungan,

pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau

7 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. (Permen KP No.23/MEN/2011)

5. Fungsinya adalah:

a. Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang

perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir,

laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;

b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan,

sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta

ekosistemnya;

c. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan

pencemaran sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta

ekosistemnya;

d. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;

e. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang

dilindungi;

f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau

kecil;

g. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;

h. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta

pendayagunaan pulau-pulau kecil;

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;

6. Fasiltas Saran dan Prasarananya adalah:

7. Komisi IV DPR RI mengapresisasi moto BPSPL Makasar, yang

berbunyi MANTAP KI dengan arti:

Sebagai instansi yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

kami akan terus berupaya melakukan peningkatan maupun perbaikan.

Dengan menjalankan prinsip Melayani, Amanah, Nyaman,

Transparan, Akuntabel, Profesional serta mengharap ridho dan

karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, kamiakan terus berupaya

menghasilkan karya yang Kreatif dan Inovatif, yang semuanya telah

ada dalam motto kami yang khas.

8 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

8. Penghargaan dan Prestasi BPSPL, antara lain:

• UPT terbaik I Evaluasi Tingkat Nasional Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2010

• UPT terbaik II Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Ditjen KP3K tahun

2012

• Predikat Wilayah Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas, Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2017.

C. LAYANAN REKEMONDASI PEMANFAATAN HIU DAN PARI

1. Latar belakang diperlukannya rekomendasi:

a) Indonesia mempunyai sekitar 117 spesies hiu dan 101 spesies pari;

b) Jenis hiu dan pari yang dilindungi, yaitu : Hiu paus (Rhincodon

typus), Pari manta (Manta spp.) dan Pari gergaji (Pristis spp.)

c) Jenis hiu yang dilarang ekspor: Hiu martil (Sphyrna spp.) dan Hiu

koboi (Carcharhinus longimanus)

d) Jenis hiu dan pari yang diatur perdagangan internasionalnya

(CITES) dan tidak dilindungi atau dilarang ekspor, antara lain: Hiu

lanjaman (Carcharhinus falciformis), Hiu tikus (Alopias spp.) dan

Pari mobula (Mobula spp.)

e) Sulit untuk membedakan spesies hiu yang dilindungi, dilarang

ekspor dan yang masuk CITES (produk olahan hiu: sirip, tulang,

daging, kulit, dll);

f) Sulit untuk membedakan spesies pari yang dilindungi dan masuk

dalam Apendiks CITES (produk: sirip, insang, kulit, daging, tulang,

dll).

g) Diperlukan pemeriksaan/verifikasi lapangan oleh petugas UPT PRL

berdasarkan perdirjen PRL No 5 tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen PRL untuk memberikan

rekomendasi sebagai persyaratan untuk penerbitan Sertifikat

Kesehatan Ikan/SKI oleh BKIPMHP

2. Tujuan rekomendasi ini: untuk memastikan agar hiu dan pari yang

ditangkap dan diperdagangkan tidak melanggar regulasi nasional

tentang perlindungan jenis ikan dan tidak melangggar ketentuan

internasional terkait pemanfaatan jenis ikan, misal: CITES;

3. Lokasi Pelayanan Rekomendasi: dilakukan di 22 provinsi (6 UPT PSPL

dan 16 Satker) termasuk BPSPL Makasar

4. Mulai diberlakukan: sejak tahun 2016 sampai saat ini

5. Sistem layanan: menggunakan sistem online, sehingga proses

penerbitan dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Jika produk

yang diuji tidak banyak (dibawah 50 kg), proses penerbitan

rekomendasi dapat dilakukan dalam 1 hari kerja.

6. Kompetensi petugas: petugas UPT PRL yang melakukan verifikasi

sudah mendapatkan pelatihan cara membedakan spesies hiu dan

9 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

spesies pari sehingga mempunyai kompetensi khusus untuk

melakukan identifikasi hiu dan pari, termasuk produk olahannya. Untuk

spesies hiu dan pari yang tidak dapat diidentifikasi secara visual, PRL

telah bekerjasama dengan Lembaga Eijkman untuk melakukan uji

DNA.

D. PERMASALAHAN

1. Dualisme kewenangan dalam pengelolaan jenis ikan dilindungi dan

yang masuk dalam Apendiks CITES antara KLHK dan KKP membuat

pengelolaan di tingkat lapangan tidak berjalan efektif.

2. Hingga saat ini KLHK menggunakan UU No. 5 tahun 1990 tentang

KSDAHE, PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan TSL serta

KepmenHut No. 447 tahun 2003 sedangkan KKP menggunakan UU

No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo UU No. 45 tahun 2009, PP No.

60 tahun 2007 tentang Konservasi SDI dan PermenKP No. 4 tahun

2010 jo PermenKP No. 61 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan

Dilindungi dan/atau yang masuk Apendiks CITES.

3. Sampai saat ini KLHK masih mempertahankan kewenangan

penerbitan izin pemanfaatan jenis ikan, termasuk hiu dan pari yang

masuk Apendiks CITES.

4. Proses notifikasi KKP ke Sekretariat CITES sebagai MA konservasi

SDI oleh Kemenlu terhambat karena belum mendapat persetujuan dari

Kementerian LHK

5. KKP tidak dapat menjalankan mandat dan tanggung jawab sebagai MA

Konservasi SDI sebagaimana yang dimandatkan dalam PP No. 60

tahun 2007 tentang Konservasi SDI.

Aspirasi/Masukan:

• KKP meminta Komisi IV DPR RI untuk mengawal dan mendorong

percepatan penyelarasan regulasi di bidang konservasi antara KLHK dan

KKP melalui Revisi RUU KSDAHE

• KKP meminta Komisi IV DPR RI untuk mendorong Pemerintah melakukan

Penerapan PP No. 60 tahun 2007 dalam upaya konservasi dan

pengendalian pemanfaatan jenis ikan melalui Notifikasi KKP ke Sekretariat

CITES sebagai MA CITES untuk Konservasi SDI

• KKP meminta Komisi IV DPR RI untuk mendukung peningkatan alokasi

anggaran program-program konservasi SDI dalam rangka penguatan

kelambagaan konservasi di KKP.

10 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

FOTO-FOTO KEGIATAN

I. KESIMPULAN

• Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja dari BPSPL Makasar Kementerian

Kelautan dan Perikanan khususnya dalam peningkatan ekspor ikan

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar

menyelesaikan DIM RUU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem.

Namun karena saat ini tahapnya di Pemerintah, maka sebaiknya

diselesaikan secara adat antara KKP dengan KLHK agar DPR tidak

dianggap intervensi.

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar

melibatkan nelayan dengan cara menyerap sumber bahan baku ikan hiu

dan pari untuk ekspor.

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar

BPSPL bisa naik kelas setingkat dengan eselon II.

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

senantiasa di Sosialisasikan ke masyarakat nelayan, jangan sampai

nelayan ditangkap akibat tidak mengetahui hiu dan pari yang dilarang di

ambil.

11 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

menginventarisir aset sarana dan prasarana di Pulau-pulai kecil yang

sudah banyak tidak terpakai. Hal ini sangat sayang sekali mengingat

alokasi anggaranya yang telah dikeluarkan tidak sedikit. Untuk itu perlu

dimanfaatkan kembali.

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

mengalokasikan dana untuk pengadaan bak sampah di daerah wisata yang

ada di pesisir.

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

mengadakan MoU dengan Kementerian PUPR dalam rangka

mengamankan daerah pantai dari abarasi di beberapa daerah di Indoensia.

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

menyelesaikan masalah penambangan pasir di pulau-pulau kecil yang

masih menyisakan keresahan rakyat dampak dimanfaatkan untuk

reklamasi pantai makasar

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar

melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di

Sulawesi Selatan agar berdaya. Contohnya Bersih Pantai dan Penanaman

mangrove.

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar

menyelesaikan masalah nelayan andon di Sulsel yang terkena dampak

kebijakan Permen 71 tahun 2016 karena berindikasi ada oknum Polairut

yang meminta uang kepada nelayan, dan jika tidak diberi uang maka

nelayan ditangkap.

• Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar

memberikan kemudahan ijin kapal nelayan, jika memungkinkan dapat

melakukan administrasi di daerah bukan di Pusat.

J. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke BPSPL

Makasar Provinsi Sule=awesi Selatan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Aamiiiin.

Jakarta, Februari 2019

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi IV DPR RI,

ttd

Drs. H. ROEM KONO

12 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

LAMPIRAN

MEDIA YANG MELIPUT

https://beritalima.com/roem-kono-tumpang-tindih-dpr-segera-revisi-uu-

wilayah-akuatik-dan-terestrial/

https://www.golkarpedia.com/id/baca/8291-roem-kono-janji-revisi-regulasi-

wilayah-akuatik-dan-terestrial-yang-tumpang-tindih

http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2019/02/06/berkunjung-bpspl-

makassar-komisi-iv-dpr-ri-rangkum-data-jenis-ikan-dilindungi/

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23896/t/DPR+Akan+Revisi+Regulasi+Wila

yah+Akuatik+dan+Terestrial

https://twitter.com/DPR_RI/status/1093516882701824002

https://bisnissulawesi.com/2019/02/08/tingkatkan-ekspor-ikan-sulsel-bkipm-

makassar-diapresiasi-komisi-iv-dpr-ri/

https://web.facebook.com/DPRRI/posts/1843419715758845?_rdc=1&_rdr

https://www.realitarakyat.com/2019/02/13/dpr-segera-revisi-uu-tentang-

konservasi-terestrial-dan-akuatik/

http://oppobaca.news/29715264