Kesejahteraan Masyarakat

JER BASUKI MAWA BEA

SDAOPTIMALISASI ASET

PAJAK & RETRIBUSILABA BUMNHIBAHdll

OPTIMALISASI PAJAK melalui Ekstensifikasi &Intensifikasi untuk :Memperluas basis pajakMenambah cakupanOptimalisasi penggalian untuk mendukung otonomi daerah

UU No 28 Tahun 2009(Sbg Perubahan atas UU No 34 Tahun 2000) ttg Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Pengenaan Pajaknya didasarkan pada “Nilai” properti (ad valorem)yang menjadi objek pajak (pajak objektif), meliputi properti riil (immobile)dan properti personal.

Penerimaan pajak digunakan untuk pelayanan sosial/pelayanan publik.

Di Indonesia, pajak properti lebih bersifat self assessment dan penerimaannya hampir seluruhnya untuk Pemda.

Negara Pembuat Karakter Data Penilaian Adm. & TarifAturan Data Penilian Pemungutan

AustraliaRates R R R R L LLand Tax R R R R R RKanada R R/L R/L R/L R/L R/LChili C C C C C,R &Bank CDenmark C C C(L);L(B) C & L L C & LIndonesia C C & L C C C,L & Bank CJepang C L L C & L L C & LKorea Selatan C L C L R & L CSwedia C C C C C CUKBusiness Rate C R/L R/L R/L L CCouncil Tax C R/L R/L R/L L LUS R L R & L R & L R & L R & L

Keterangan : C=central, R=regional, L=Local

Sumber : Robin Broadway, Sandra Robert, Anwar Shah, 1994, “Fiscal Federalism Dimension of Tax Reform in Developing Contries”, The World Bank, Policy Research Department, Public Economic Division, Policy Research Working Paper, p 1385.

No Assignment Negara1 Pusat Perancis

SingaporeChiliSwediaIndonesia

2 Federal, State, Local BrazilChinaPhilipines

3 State dan Local ArgentinaMalaysiaPakistan

4 Local BangladeshPapua New GuineaNigeria

Sumber : Robin Broadway, Sandra Robert, Anwar Shah, 1994, “Fiscal Federalism Dimension of Tax Reform in Developing Contries”, The World Bank, Policy Research Department, Public Economic Division, Policy Research Working Paper, p 1385.

No NegaraPenilaian Pemungutan

PerancisSwediaTurki

1 Pusat Pusat JordaniaChiliDenmarkPakistanIndonesiaAmerika Serikat

2 Daerah Daerah JepangIndiaNigeriaUnited Kingdom

3 Pusat Daerah GermanColombiaKenya

4 Daerah Pusat BelandaTunisia

Assignment

Sumber: William Dilinger,1990,”Urban Property Taxation: Lesson from Brazil”, Policy Planning and Research, Urban Development Devision, Infratructure and Urban Development Department, The World Bank.

Fakta empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa pengelolaan pajak properti dalam prakteknya sangat beragam bentuk dan variasinya.

Sekalipun dalam beberapa kasus pajak properti memenuhi kriteria sebagai pajak daerah, namun dalam perkembangannya tidak ada satu negarapun yang persis sama dalam pengelolaan administrasinya.

Setiap negara memiliki aspek kelembagaan dan kepranataan yang berbeda-beda sebagai bentukan dari proses perkembangan ekonomi, kebutuhan dan struktur ekonomi, dan keadaan sosial masyarakatnya sehingga jenis dan struktur lembaga pengelolaan pajak propertinya secara alamiah akan menyesuaikan dengan proses perkembangan tersebut.

MENYERAHKAN SEMUA KEWENANGAN1. MENDATA2. MENILAI3. MENETAPKAN4. MENGADMINISTRASIKAN5. MEMUNGUT6. DLL

KEPADA “PEMERINTAH DAERAH”

PemerintahPusat

PemerintahDaerah

•Infrastruktur sudah berjalan baik•Aturan yang mendasari•Lebih efisien pelaksanaannya•Hasil yang lebih baik•Tidak memicu disintegrasi bangsa•Kesiapan menerima pelimpahan wewenang

NationalLand

Mapping

NationalLand

Valuation

NationalLand

Administration

Kegiatan pemetaan tanah secara nasional idealnya harus sudah selesai dilaksanakan untuk setiap Kota/Kabupaten.

Hingga Tahun 2008, kegiatan SISMIOP secara nasional baru mencapai 38.970 desa/kel (70,40%) dari 71.724 desa/kel yang terdaftar, dan baru 18.374 desa/kel (25,62%) yang berbasis peta digital.

Jika kegiatan NLM belum tuntas, dapat menyulitkan dalam proses identifikasi Objek/Subjek pajak dan kelancaran pemungutan

Kegiatan administrasi tanah secara nasional idealnya tuntas dahulu sebelum pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak properti.

Jumlah bidang tanah yang disertifikasi < jumlah OP-PBB (90,9 juta)

Kesulitan/permasalahan yang dapat muncul:

- Kesulitan dalam pemungutan pajak - Permasalahan batas wilayah/persil - Konflik batas objek pajak

Komponen nilai tanah (NJOP) merupakan komponen penting dalam pengenaan pajak PBB dan BPHTB (juga untuk kepentingan lain yang menyangkut nilai tanah).

Hingga saat ini di Indonesia belum memiliki lembaga yang secara resmi, independen dan punya kewenangan penuh untuk mengeluarkan informasi “nilai pasar” tanah (bukan NJOP).

Permasalahan yang mungkin timbul :- Pemda perlu menyediakan SDM sbg penilai.

- Kemungkinan terjadi gejolak NJOP dalam satu kawasan yang sama tetapi berbeda daerah administrasi. - Sangat besar kemungkinan NJOP di politisasi. - Banyaknya panggilan polisi/jaksa untuk jadi saksi karena masalah tanah.

APAKAHAPAKAH

SUDAH MEMENUHI SUDAH MEMENUHI 33 SYARAT SYARAT TERSEBUTTERSEBUT

KETIKA PAJAK PROPERTI MENJADI KETIKA PAJAK PROPERTI MENJADI PAJAK DAERAHPAJAK DAERAH

Terkait dengan berlakunya UU PDRD maka hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain :Eksternal pemerintah daerah

› UU yang mendasari› Peraturan pelaksanaan (PP, Surat Keputusan

Bersama, dll)› Transfer wawasan (pelatihan, IHT, dll)

Internal pemerintah derah› Peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan› Peralatan› Personil› Pembiayaan

PERATURAN

PEMBIAYAAN PERSONEL

PERATURANPeraturan-peraturan terkait ttg:1. Undang-undang2. Peraturan Pemerintah3. Peraturan Daerah4. Peraturan Bupati/Walikota5. Peraturan-peraturan pelaksanaan

lainnya

1. Petugas Pendata/Surveyor untuk pengukuran, peme taan dan pengidentifikasian objek pajak

2. Penilai (Valuer)

3. Operator Console (OC)

4. Petugas Administrasi Pemungutan

5. Petugas Pungut

6. Petugas Penagih/Juru Sita

7. Pendistribusi SPPT

Perangkat Lunak : aplikasi oracle,DBKB,BDNPP,SISMIOP dllPerangkat Keras : 1. High Speed Printer 2. Scanner & Plotter untuk peta 3. Komputer dan Printer 4. GPS 5. Distometer 6. Theodolit 7. File Storage 8. Digital Camera 9. dll

1. Pembangunan Basis Data2. Pengadaan Barang (Blangko SPPT,STTS dll)3. Pengadaan Peralatan4. Honorarium Tim (Petugas Pungut,dll)5. Pelatihan SDM6. Biaya Administrasi7. Biaya Pemungutan 8. Pelaksanaan Pendataan & Penilaian9. Input Data Objek/Subjek10.Pencetakan Keluaran (SPPT,STTS,DHKP)

1.Pajak tidak boleh dipungut tanpa adanya peraturan daerah

2.Kesulitan bagi masyarakat jika tidak ada tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

3.Penerimaan pajak berpotensi hilang4.Pelayanan yang tidak optimal

APAKAHAPAKAH

PEMERINTAH DAERAH SUDAH PEMERINTAH DAERAH SUDAH MENYIAPKAN MENYIAPKAN 44 HAL TERSEBUT HAL TERSEBUT

KETIKA PAJAK PROPERTI MENJADI KETIKA PAJAK PROPERTI MENJADI PAJAK DAERAHPAJAK DAERAH

• Segera menyiapkan peraturan daerha dan peraturan pelaksanaannya

• Koordinasi antar instansiKoordinasi antar instansi, terutama stakeholder, dimaksudkan

untuk mewujudkan pelaksanaan pengenaan perpajakan, khususnya PBB dan BPHTB, nantinya dapat berjalan lancar dan ada dukungan dari berbagai pihak terkait.

• Distribusi pengetahuan dan peraturanDiwujudkan dalam bentuk seminar, kursus jangka pendek, dan

asistensi pembentukan peraturan.• Praktek Kerja LapanganDiwujudkan dengan terlibat dalam pelaksanaan peraturan

perpajakan.• Distribusi dokumenDiwujudkan dengan pemisahan berkas-berkas perpajakan yang ada

di KPP Pratama yang selanjutnya pada saat yang ditentukan dialihkan ke pemerintah daerah.

• Pelaksanaan peraturanDiwujudkan dengan pembentukan peraturan pelaksanaan dan

persiapan sumber daya manusia serta peralatan, termasuk pembiayaan.

1.1. Sebutkan 3 pajak baru untuk kab/kota?Sebutkan 3 pajak baru untuk kab/kota?2.2. Perbedaan pbb p2 dan bphtb sebelum dan Perbedaan pbb p2 dan bphtb sebelum dan

sesudah uu 28/2009sesudah uu 28/20093.3. Local taxing power apa maksudnya?Local taxing power apa maksudnya?4.4. Apa yang dialihkan dlm pbb p2?Apa yang dialihkan dlm pbb p2?5.5. Apa Perbedaan ekstensifikasi dan intensifikasi Apa Perbedaan ekstensifikasi dan intensifikasi

pajak?pajak?6.6. Tujuan desentralisasi pajak adalah?Tujuan desentralisasi pajak adalah?7.7. Pajak property adalah pajak objektif apa Pajak property adalah pajak objektif apa

artinya?artinya?8.8. Apa dampak bila pemda tidak siap memungut Apa dampak bila pemda tidak siap memungut

pajak?pajak?9.9. Apa syarat desentralisasi pajak?Apa syarat desentralisasi pajak?10.10. Berapa bphtb yang harus dibayar Si Amir bila Ia Berapa bphtb yang harus dibayar Si Amir bila Ia

mendapat warisan 800 juta, NPOPTKP minimal, mendapat warisan 800 juta, NPOPTKP minimal, dan tarif maksimaldan tarif maksimal