Desa Mandiri Energi

Rahadian Febry Maulana

Pendahuluan

Desa Mandiri Energi (DME) adalah program yang bertujuan untuk

mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja serta untuk

mensubtitusi bahan bakar minyak yang digunakan untuk keperluan sehari-

hari. Program ini menuntut agar suatu desa dapat menyediakan energi bagi

desa itu sendiri sehingga bisa membuka lapangan kerja, mengurangi

kemiskinan dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif. Di Indonesia,

program ini berada di bawah payung program besar penanggulangan

kemiskinan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator

Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra). Pencanangan Program ini dilakukan

oleh Presiden SBY pada tanggal 20 Februari 2007 di Desa Tanjungharjo

Kecamatan Ngaringan, Grobogan Jawa Tengah. Sampai saat ini pemerintah

telah mencanangkan pengembangan Desa Mandiri Energi dari 140 desa

menjadi 2000 desa pada akhir 2009 (Antara News 15 February 2007). Ada

dua tipe Desa Mandiri Energi, yang pertama adalah Desa Mandiri Energi

yang berbasis pada sumber energi non pertanian seperti energi surya, air,

dan angin, sedangkan yang kedua adalah tipe Desa Mandiri Energi yang

berbasis pada sumber energi dari pertanian seperti biomassa dan biofuel

yang berasal dari hasil pertanian dan hutan. Saat ini yang sudah banyak

digunakan ialah biofuel dari tanaman jarak untuk sumber energi berbasis

pertanian, sedangkan energi yang berbasis dari non pertanian ialah

mikrohidro.

Setelah 6 tahun berlangsung, program Desa Mandiri Energi banyak

mengalami kendala dalam pelaksanaanya. Tidak sedikit petani pohon jarak

yang merugi karena murahnya harga biji jarak, ditambah dengan mahalnya

harga biofuel dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Situasi tersebut

dapat menimbulkan efek jera bagi para petani yang sudah pernah menanam

jarak atau yang baru akan menanam jarak. Kondisi tersebut juga terjadi pada

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), di Desa Palakka, Kecamatan

Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pengelolaan PLTMH yang

semula dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben),

kemudian diserahkan kepada kecamatan. Perubahan tata kelola membawa

implikasi yang serius terhadap pengaturan PLTMH, khususnya terkait

pembagian wewenang dan tindakan-tindakan pemecahan masalah di

lapangan. Kecamatan yang tidak memahami seluk-beluk pengelolaan PLTMH

ini kemudian menyerahkan tanggung jawab kepada kepala desa, sebagai

kepanjangan tangan birokrasinya. Sayangnya, di level desa sendiri terjadi

konflik horizontal (antar warga/pelanggan) yang bersifat laten, terutama terkait

dengan penetapan pemanfaatan dan iuran PLTMH yang dirasakan pelanggan

tidak adil.1

Permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi maka akan menghambat

terwujudnya Desa Mandiri Energi. Hingga saat ini pemerintah Nampak kurang

concern dalam menjalankan program tersebut. Terbukti dengan munculnya

permasalahan diatas yang masih belum bisa terselesaikan sampai saat ini.

Konsep Desa Mandiri Energi Berbasis Mikrohidro

Desa Mandiri Energi juga dikaitkan dengan pengembangan ekonomi

produktif. Untuk daerah yang berbatasan dengan Taman Nasional,

pengembangan ekonomi produktif ini menjadi penting karena dapat

mengurangi kegiatan masyarakat untuk merambah hutan. Pengembangan

ekonomi produktif melalui agroindustri pedesaan berbahan baku lokal dengan

memanfaatkan keberadaan sumber energi lokal menjadi satu pilihan.

Secara umum sentra produksi pertanian banyak berada jauh di pedalaman

dan umumnya belum terjangkau listrik dan sumber energi fosil. Sampai saat

ini pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan masih belum maksimal

dan baru termanfaatkan sekitar 3.3% dari potensi sebesar 162.2GWe (Blue

Print Pengelolaan Energi Nasional, 2005). Jika sumber energi yang bersih

1 Yanu Endar Prasetyo & Umi Hanifah “Pengorganisasian Masyarakat Desa Mandiri Energi”

Volume 5, Nomor 1, Juli 2011: 71-9274

dan ramah lingkungan ini dapat digunakan secara efektif dan efisien sebagai

sumber utama pengembangan industri di daerah pedesaan, maka diharapkan

akan tumbuh berbagai industri berbasis pertanian dengan komponen lokal

yang relatif dominan. Akibatnya lapangan pekerjaan di daerah semakin

banyak, sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat dan masyarakat

desa tidak perlu melakukan urbanisasi. Dengan demikian akan tercipta desa-

desa mandiri yang mampu memasok kebutuhan pokok (sandang, pangan,

papan).

Di sisi lain, saat ini penyediaan listrik oleh pemerintah masih belum

menjangkau wilayah desa, karena berbagai alasan dan kendala.

Pembangunan infrastruktur jaringan listrik untuk daerah terpencil memerlukan

investasi yang besar. Sementara kebutuhan listrik di desa semakin meningkat

seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan bertambahnya jumlah

penduduk. Sehingga pemerintah harus menyediakan tambahan daya listrik

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Konsep DME berbasis mikrohidro dapat dijadikan salah satu solusi untuk

memecahkan permasalahan diatas. Maryono, 2007 menyatakan bahwa

pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) merupakan jawaban krisis

listrik di Indonesia.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengaitkan sistem

pembangkit energi terbarukan dengan usaha bisnis dan lingkungan.

Penerima manfaat energi terbarukan dapat memanfaatkan teknologi energi

terbarukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi profuktif pada saat kondisi

idle di siang hari. Sedangkan di malam hari dapat dipergunakan untuk

kebutuhnan dasar energi rumah tangga seperti penerangan. Desa Mandiri

Berbasis mikro hidro yang dikembangkan diilustrasikan pada Gambar1.2

2 Y.Aris Purwanto, Lilik B. Prasetyo, Ellyn K. Damayanti, Rais Sonaji. “ Model Desa Mandiri Energi Berbasis Mikrohidro di Sekitar Taman Nasional”.

Gambar1. Model Keterkaitan antara sumber energi, lingkungan dan ekonomi

Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar

Pengembangan DME berbasis Jarak Pagar mempunyai kriteria sebagai

berikut:

Pengembangan tanaman BBN (khususnya jarak pagar) minimal setara

dengan kapasitas unit pengolahan yang disiapkan;

Penyediaan unit pengolahan BBN dengan kapasitas setara dengan

pertanaman yang dikembangkan;

Penyediaan kompor dengan bahan bakar BBN;

Pelatihan petani dan petugas, meliputi pelatihan di bidang on farm dan

pengolahan hasil/pemanfaatan UPH;

Peningkatan kemampuan kelembagaan petani, baik di bidang

pengelolaan dipertanaman, pengolahan hasil maupun pemasarannya;

Pendampingan petani dan kelembagaannya;

Lokasi kegiatan diutamakan pada desa nelayan, desa tertinggal dan

terpencil.

Pengelolaan Desa Mandiri Energi berbasis jarak pagar adalah sebagai berikut

:

Kegiatan penanaman dan pemeliharaan kebun induk jarak pagar

dilaksanakan oleh petani dalam wadah kelompok.

Panen buah jarak pagar juga oleh masing – masing petani yang

kemudian dikumpulkan di rumah UPH yang ada atau tempat

penyimpanan lainnya.

Pengolahan buah jarak menjadi minyak jarak dilakukan oleh kelompok

tani dengan pembagian tugas yang jelas dan hasilnya berupa minyak

jarak kasar.

Pembagian minyak jarak kasar kepada petani secara proposional sesuai

dengan jumlah buah jarak pagar yang disetorkan.

Minyak kasar jarak tersebut dapat digunakan dengan kompor minyak

yang disediakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi rumah

tangga.

Disamping cara pengelolaan tersebut di atas, mulai tahun 2008 telah

disediakan kompor inti jarak pagar jenis UB-16 yang dapat langsung

digunakan petani untuk memasak, setiap 1 kg biji jarak dapat menyalakan

kompor selama 5 jam. Departemen Pertanian telah menyusun rencana

pengembangan DME berbasis jarak pagar sampai dengan tahun 2010

sebanyak 100 lokasi di 27 provinsi. Dari target sejumlah 100 lokasi tersebut

telah direalisir 41 lokasi DME. Realisasi sampai tahun 2008 (selama 3 tahun)

sejumlah 41 lokasi DME berbasis jarak pagar yang tersebar di 24 provinsi dan

41 kabupaten yang meliputi penanaman jarak pagar seluas 5.247 ha,

penyediaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) 32 unit, rumah UPH 24 unit dan

kompor sebanyak 370 unit.3

Penutup

Program Desa Mandiri Energi sebetulnya banyak menimbulkan pertanyaan

bagi penulis. Apakah program tersebut betul-betul dibuat agar desa dapat

mandiri di bidang energi dan menjadi sejahtera? atau program tersebut hanya

dibuat untuk menutupi kelemahan pemerintah yang tidak mampu

menyediakan listrik sampai ke daerah pelosok? Karena seharusnya

pemerintah (dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara sebagai BUMN yang

bertugas menyediakan listrik) yang bertanggung jawab atas kecukupan listrik

3 Bambang Heliyanto, “Konsep Desa Mandiri Energi”. Prosiding Lokakarya Nasional-III Inovasi Teknologi Jarak Pagar Untuk Mendukung Program Desa Mandiri Energi

sampai ke daerah terpencil sekalipun. Idealnya setiap tahun distribusi listrik

harus bertambah, daerah yang belum tercukupi pasokan listrik seharusnya

semakin berkurang. Namun, kondisi yang terjadi ialah sebaliknya.

Sebetulnya banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk

menanggulangi kekurangan pasokan listrik, banyak para ahli dibidang energi

yang mempunyai segudang solusi cerdas, namun seolah tak didengarkan.

Misalnya terbengkalainya pembangunan PLTN, padahal riset

ketenaganukliran yang dilakukan oleh BATAN sudah berlangsung lebih dari

40 tahun lamanya, namun belum satupun dibangun. Selain ramah

lingkungan, sifat nuklir sebagai sumber energi padat juga sangat

memungkinkan untuk memasok energi listrik yang cukup besar.

Pertanyaan selanjutnya, jika benar program DME mengemban misi tulus yang

semata-mata ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, mengapa pada

pelaksanaanya banyak ditemui kekeliruan yang mengakibatkan kerugian

rakyat? misalnya, para petani “dipaksa” untuk menanam pohon jarak di lahan

produktif yang semula dipakai petani untuk memenuhi kebutuhan pangannya,

setelah itu anehnya ketika sudah menjadi biofuel dan sudah dijual dipasar,

mengapa harga BBM tidak dinaikan? Hal tersebut jelas mematikan pasar

biofuel.

Seyogyanya program Desa Mandiri Energi dikelola dengan keseriusan yang

bertujuan semata mata untuk kesejahteraan rakyat, sehingga dapat terwujud

Desa Mandiri Energi yang berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan peran serta

semua pihak dalam menciptakan strategi (program atau kegiatan) yang

mendukung terwujudnya kemandirian energi di desa tersebut, hal ini harus

melibatkan semua pihak terkait dan membentuk sistem terpadu. Jadi

kemandirian energi dapat tercapai di seluruh desa di Indonesia. Program atau

kegiatan pendukung tersebut misalnya seperti membuat strategi pemanfaatan

lahan, pengendalian harga biji pohon jarak (misalnya biofuel), mengurangi

subsidi BBM, menggalakan kampanye diversivikasi energi setempat baik

untuk listrik maupun untuk bahan bakar, penetapan wewenang pengelolaan

PLTMH pada lembaga yang berkompeten, dan lain lain.