Demokrasi Indonesia

Konsep dan prinsip Demokrasi

1. Arti dan makna Demokrasi

Dictionary of current english)

1. Country with principles of goverment in which all adult citizens share through their ellected representatives

2. Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association , the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities

3. Society in which there is treatment of each other by citizens as equals.

1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.

2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.

3) Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian (aliansi) dengan negara lain, atau membuat kebijaksanaan/perjanjian dengan semua orang atau badan luar negeri

a. John Locke (Inggris)

1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.

2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.

3) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.

b. Montesquieu (Prancis)

“Democracy is government of the people, by people, and for people”

c. Abraham Lincoln (Presiden AS)

“, memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorang pun dapat menginvestasikan dia dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat

d. Giovanni Sartori

Asas Pokok Demorasi

1.Pengakuan partisipasi rakyat dalam

pemerintahan.2.Pengakuan hakikat dan martabat

manusia.

Unsur-unsur budaya demokrasi

1. Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermamfaat untuk kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun.

2. Persamaan, adalah Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Di dalam masyarakat manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, politik, mengembangkan kepribadiannya masing-masing, sama haknya untuk menduduki jabatan pemerintahan

3. Solidaritas, adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain. Solidaritas sebagai perekat bagi pendukung demokrasi agar tidak jatuh kedalam perpecahan

4. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran. Toleran artinya bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dll) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri

5. Menghormati Kejujuran, adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konflik di masa depan

6. Menghormati penalaran, adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu,dan menuntut hal serupa dari orang lain

7. Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin atau kebaikan budi pekerti. Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain yang tercermin dalam sopan santun, dan beradab.

Prinsip-prinsip Demokrasia. Pemerintahan berdasarkan konstitusib. Pemilu yang demokratis.c. Pemerintahan lokal (desentralisasi kekuasaan).

d. Pembuatan UU.e. Sistem peradilan yang independenf. Kekuasaan lembaga kepresidenan g. Media yang bebas h. Kelompok-kelompok kepentingan i. Hak masyarakat untuk tahu. j. Melindungi hak-hak minoritas k. Kontrol sipil atas militer

Jenis-jenis Demokrasi :

1. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat : - demokrasi Langsung

- demokrasi tidak langsung - demokrasi perwakilan

2. Berdasarkan titik perhatian atau prioritas :- Demokrasi formal- Demokrasi material- Demokrasi campuran

3. Berdasarkan prinsip Ideologi : - demokrasi Liberal

- demokrasi rakyat/proletar 4. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar

alat kelengkapan negara :- Demokrasi sistem parlementer- Demokrasi presidential

No Pembeda Sebelum 2004 Setelah 2004

1 Tujuan Pemilu Memilih DPR,DPRD Provinsi dan Kab./Kota

Memilih DPR,DPRD Provinsi dan kota ditambah DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

2 Sistem Pemilihan

Proporsional denga stelsel daftra (pilih/coblos gambar partai politik)

Proporsional dengan daftar calon terbuka (pilih coblos gambar partai politik dan nama calon di bawah gambar parpol yang dipilih.

3. Daerah pemilihan

Didasarkan pada kabupaten/kotamadya atau provinsi

1. Didasarkan pada jumlah pendudk yang ada di wilayah tersebut, 2. daerah pemilihan untuk DPR adalah provinsi, DPRD Provinsi adalah kabupaten/Kotamadya, DPRD Kabupaten adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.

4. Peserta Pemilu Partai politik Partai politik dan perorangan /individu

Perbedaan Pemilu Sebelum dengan sesudah tahun 2004

5 Syarat partai politik peserta pemilu

Memiliki pengurus dan sekretariat tetap di setengah pada kabupaten/kotamadya yang ada di provinsi

1. memiliki pengurus dan sekretariat di dua atautiga pada kabupaten/kotamadya yang ada diprovinsi tersebut.2. memiliki anggota 1000 orang atau seperseribu pendudukdimasing-masing kabupaten/kotamadya yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

6 Syarat perseorangan sebagai pesertapemilu

Tidak ada 1. didukung minimal 1000 orang di provinsi yang berpenduduk satu juta orang dan minimal 5000 orang di provinsiberpenduduk kurang lebih 15 juta orang.2. Dukungan tersebut tersebar di sekurang-kurangnya di 25 % dari jumlah kabupaten/kotamadya provinsi yang bersangkutan

7 Panitia penyelenggara

Dipusat dilaksanakan oleh KPU dan panitiapemilihan indonesia sebagaipelaksanapemilu. Di daerah dilaksanakan oleh panitia pemilihan daerah (PPD) tk I dan II

Komusi pemilihan umum (KPU) dari pusat sampai daerah yang bersifat non partisipan, independen dan tetap sampai 5 tahun.

8 Syarat calon legislatif

Surat keterangan dari pengurus parpol yang menyatakan calon punya pengalaman setaraf dengan SMA

Harus memiliki ijazah SMA dan yang sederajat

9 Pelibatan peremuan

Tidak ada Nominasi caleg memperhatikan kuota 30 % perempuan

10 Perhitungan perolehan kursi

Dulu ada stambus accord Menggunakan sistem bilangan pembagi pemilihan

11 Penegakan hukum

Tidak ada ketentuan pidana

Adaketentuan pidana beserta hukum acaranya/prosedurnya

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Topic Diskusi

1. Rencana Kenaikan UMK2. Pemerintahan Sentralisasi dan

Desentralisasi.3. Kontrak Minyak dan Gas ke

Perusahaan Asing.

4.Pemilihan Gubernur dan Wakilnya oleh rakyat atau DPRD provinsi.

5.Penegakan Hukum di Indonesia6. Pemerintahan SBY gagal atau

berhasil.7. Kebebasan berserikat, berkumpul

dan mengeluarkan pendapat

Objek Penilaian

• Kemampuan Penyampaian Materi

• Penguasaan dan Pendalaman Materi

• Kekompakan Tim• Kreatifitas

Terimakasih, thanks, mauliate, maturnuwun, haturnuwun, terimokasih, …..