1. Demokrasi filsafat

Demokrasi (“pemerintahan oleh rakyat”) dalam pemikiran Yunani berarti  bentuk politik

dimana rakyat sendiri  memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Ini mereka

usulkan  untuk menentang  pemerintahan oleh satu orang (monarki) atau oleh kelompok

yang memiliki hak-hak istimewa (aristokrasi)  dan bentuk-bentuk yang jelek dari kedua

jenis pemerintahan ini (tirani dan oligarki)

PANDANGAN BEBERAPA FILSUF

Demokrasi oleh para filsuf dievaluasi secara berbeda-beda

- Plato memandang demokrasi dekat dengan tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia

juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua

pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan

yang tidak mengenal hukum.

- Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling

dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah

tirani dan oligarki

Dari sisi istilah bahasa saya melihat bahawa menurut pengertian bahasa arab, syura (syura/musyawarah)

adalah mashdar (kata-dasar) dari kata syawara (Zallum, 2002: 216). Jelasnya, syura adalah mencari

pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah

Syura berlandaskan Al-quran dan Sunnah sedangkan demokrasi berdasarkan suara

terbanyak. Perbedaan lain antara syra dan demokrasi adalah dari sisi sumbernya, syura adalah

aturan Ilahi sedangkan demokrasi merupakan aturan orang-orang banyak, syura dipandang

sebagai bagian dari agama, sedangkan demokrasi adalah aturan sendiri. Di dalam syura ada

orang-orang berakal dari kalangan ulama ahli fikih dan orang-orang yang mempunyai

kemampuan spesialisasi dan pengetahuan, merekalah yang mempunyai kapabilitas menentukan

hukum yang disodorkan kepada mereka dengan syariat Islam, sedangkan demokrasi meliputi

orang-orang yang di dalamnya dari seluruh rakyat sampai yang bodoh dan pandir bahkan kafir

sekalipun. Dalam demokrasi semua orang sama posisinya; orang alim dan bertakwa pun sama

dengan pelacur, orang shalih sama dengan orang bejat dll, sedangkan dalam syura maka

semuanya diposisikan secara proporsional.[7]

Kemudain kita juga harus melihat dari segi wilayah kajiannya, syura yang saya pahami

banyak membahasa mengenai wilayah kajian tentang keagamaan baik dari segi penetapan

hokum maupun mencari solusi keagamaan dan sosial. Sedangkan demokrasi lebih menkankan

pada kenegaraan dan kemasyarakatan, kadang dalam demokrasi terdapat unsure-unsur politik

yang bias mempengaruhi hasil dari musyawarah tersebut.

Persamaan antara keduanya memang terletak dari prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan, di

dalam syura dan demokrasi menggunakan system pemerintahan yang mengambil keputusan denagn

cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Islam sendiri menjadi sifat dasar dari demokrasi, ini

dikarenakan konsep syura, ijtihad, dan ijma’ itu semua merupakan konsep yang tidak jauh berbeda

dengan demokrasi.

2. SOSIAL DEMOKRASI BARAT

- Demokrasi barat atau demokrasi liberal oleh kaum komunis disebut demokrasi

kapitalis. Demokrasi barat ialah demokrasi yang dianut oleh Negara-negara Eropa

Barat dan Amerika.

- Tujuan dari demokrasi barat, yaitu agar manusia tidak diangap sebagai alat belaka,

melainkan manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki tujuan sendiri.

Menurut catatan sejarah, sistem demokrasi Barat yang pertama di dunia adalah

diasaskan oleh kerajaan Perancis semasa peristiwa Revolusi Perancis pada tahun

1789.  Menurut catatan sejarah, sistem demokrasi Barat yang pertama di dunia adalah

diasaskan oleh kerajaan Perancis semasa peristiwa Revolusi Perancis pada tahun

1789.

Ciri – ciri Sistem politik liberalisme : yaitu:

1. Sangat menekankan kebebasan/kemerdekaan individu.

2. Sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang utama seperti hak hidup, hak

kemerdekaan, hak mengejar kebahagiaan, dan lain-lain.

3. Dalam sistem pemerintahan, terbagi atas beberapa kekuasaan, yaitu kekuasaan

legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

4. Menganggap sistem demokrasi sebagai sistem politik yang paling tepat untuk suatu

negara karena hak-hak asasi manusia itu terlindungi.

5. Infra struktur/struktur sosial selalu berusaha untuk mewujudkan tegaknya demokrasi dan

tumbangnya sistem kediktatoran.

6. Adanya homo seksual dan lesbianisme yang disebabkan penekanan kepada kebebasan

individu.

7. Melahirkan sekularisme, yaitu paham yang memisahkan antara negara dengan agama.

Menurut pemahaman mereka, agama adalah urusan masyarakat sedangakan negara adalah

urusan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh turut campur dalam hal agama.

8. Menentang ajaran komunisme yang menganut sistem kediktatoran sehingga hak-hak

asasi manusia banyak dirampas dan diperkosa.

9. Melahirkan kelas ekonomi yang terdiri dari kelas ekonomi kuat dan lemah. Saat ini

sedang diusahakan dalam Sistem politik liberalisme modern untuk menghilangkan jurang

pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin

Usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD terus menguat dalam pembahasan Rancangan

Undang-undang (RUU) Pilkada yang kini sedang digodok DPR.

Fenomena ini pun menimbulkan pro dan kontra, terutama saat fraksi-fraksi di DPR yang tergabung

dalam Koalisi Merah Putih solid mendukung sistem pemilihan tak langsung tersebut.

Sejumlah kalangan ramai-ramai mengkritik keras usulan pilkada tak langsung yang dinilainya bisa

merusak demokratisasi yang selama ini telah tumbuh di Indonesia. Ada juga yang menyatakan pilkada

oleh DPRD akan membajak kedaulatan rakyat.

Kelompok lain menyebut fenomena itu bakal melanggengkan politik oligarki di daerah. Ada lagi yang

menilai pilkada tak langsung ini telah melanggar amanat reformasi karena tidak melibatkan rakyat

secara langsung dalam pilkada.

Di alam demokrasi seperti ini perbedaan pendapat sah-sah saja dilakukan. Pun penilaian-penilaian di

atas memang tak sepenuhnya juga salah. Namun, pilkada langsung yang selama ini telah dilaksanakan di

seluruh Indonesia bukan tanpa cacat.

Banyak juga ihwal negatif yang muncul dari pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat tersebut.

Sebaliknya, ide untuk mengusung kembali sistem pilkada tak langsung juga tidak salah.

Ada sejumlah alasan mengapa usulan pilkada oleh DPRD ini perlu mendapat perhatian serius dan perlu

dicoba lagi dengan cara dan pengawasan yang lebih baik. Apalagi, cara ini juga diperbolehkan secara

hukum alias konstitusional.

Pertama, pilkada langsung yang sudah berlaku sejak era pascareformasi ini punya banyak kelemahan.

Tak bisa dimungkiri, pilkada langsung telah menimbulkan dampak buruk pada masalah hukum.

ebagai bukti konkret, sedikitnya 309 kepala daerah produk pilkada langsung tersangkut masalah hukum.

Mereka rata-rata dijebloskan penjara karena diduga terlibat kasus korupsi. Tentu fenomena ini sangat

ironis saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan upaya dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pilkada langsung ternyata juga diliputi banyak

sekali politik uang (money politic ). Fenomena suap-menyuap yang telah lazim terjadi di masyarakat

pada setiap pilkada ini tentu pada gilirannya akan merusak moral bangsa ini.

Pilkada oleh DPRD memang tidak serta-merta secara langsung akan menghapus politik uang. Politik uang

mungkin tetap akan ada, namun potensinya bisa diminimalisasi.

Pengawasan terhadap politisi nakal pada pelaksanaan pilkada tak langsung ini akan lebih mudah karena

jumlahnya sedikit ketimbang harus mengawasi seluruh masyarakat yang punya hak memilih.

Aparat hukum bisa mengawasi lebih ketat politisi tersebut. Jika terbukti melakukan tindakan tercela,

tinggal dijerat secara hukum. Pilkada tak langsung ini setidaknya bisa meminimalisasi kerusakan moral

yang sudah cukup parah akibat politik uang di masyarakat.

Kedua, pilkada langsung juga memiliki potensi lebih besar untuk terjadi konflik horizontal di masyarakat.

Pengalaman selama ini pelaksanaan pilkada langsung banyak menimbulkan masalah dan gejolak di

masyarakat.

Pilkada oleh DPRD ini diharapkan bisa mengurangi potensi konflik tersebut. Apalagi, sejauh ini

pelaksanaan pilkada bisa dipastikan selalu berujung konflik kubu antarpasangan dengan membawa

kasus ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga, pilkada langsung butuh dana besar. Pilkada tak langsung dinilai bisa menghemat anggaran

negara yang bisa digunakan untuk membiayai sektor-sektor penting lain bagi kesejahteraan rakyat.

Kalau sama-sama sah secara hukum, kenapa kita tidak memilih pelaksanaan pilkada yang efektif dan

efisien tersebut dibanding hanya mengejar cap demokrasi, namun belum tentu membawa kebaikan bagi

negara ini.

Karena itu, bukan hal tabu dan buruk untuk memunculkan lagi sistem pilkada tak langsung dalam

pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Intinya, kita jangan alergi untuk menerima usulan yang bisa

menyejahterakan negara ini.

Proses pemilihan bupati dan wali kota atau mungkin juga gubernur yang dilakukan melalui mekanisme di

DPRD yang transparan dan akuntabel bisa jadi lebih baik daripada hasil pilkada langsung.

Pandangan Mohammad Hatta

Gagasan demokrasi sosial dalam konteks Indonesia mendapatkan formulasi secara lebih jelas dari Mohammad Hatta, menurutnya demokrasi yang dipancangkan melalui revolusi Perancis pada aad ke-18 hanya membawa Masyarakat Perancis pada demokrasi politik an sich yang dalam level tertentu hanya menguntungkan masyarakat borjuis dan menepikan rakyat jelata.Demokrasi memberikan panduan dasar bahwa pemerintahan harus berasal dan melibatkan rakyat di negara tersebut. Dan salah satu proses penting dalam demokrasi adalah soal prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat dalam arti memiliki kekuasaan untuk menentukan cara bagaimana seharusnya ia diperintah. Keputusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi semua orang adalah keputusan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuk dan prosesnya. Menurut Moh Hatta, mekanisme permusyawaratan bisa dilakukan dengan melibatkan semua orang dewasa di suatu wilayah. Akhirnya Mohammad Hatta menyimpulkan bahwa masyarakat indonesia tidak mengenal paham individualisme sebagai mana yang ada di Barat. Oleh karena itu, model demokrasi yang dikembangkan hendaknya bukan demokrasi yang menjiplak budaya masyarakat Barat secara mentah, melainkan demokrasi yang cocok dengan karakter keindonesiaan sendiri, yakni demokrasi kekeluargaan berlandaskan permusyawaratan.