Artikel Ketataruangan Kabupaten Deli SerdangKetetaruangan Kabupaten Deli SerdangKabupaten Deli Serdang nerupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara. Belum lama ini, di Kabupaten Deli Serdang dibangun Bandara Internasinal Kuala Namu. Hal ini tentu saja memberikan pengaruh bagi ketata ruangan di Kabupaten Deli Serdang. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun yang mengarah kepada kawasan perkotaan, seperti alih fungsi lahan pertanian maupun perkebunan menjadi kawasan pemukiman dan perkantoran.

Bandara Kuala NamuKabupaten Deli SerdangAlih Fungsi Lahan

Gambar aIlustrasi pengaruh bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang

Penataan Ruang merupakan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pada suatu wilayah. Penataan ruang yang baik adalah proses yang mementingkan aspek pembangunan berkelanjutan dimana adanya keterpaduan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan bukan hanya pada saat ini tetapi juga pada saat mendatang. Tingginya alihfungsi lahan di Kabupaten Deli Serdang semenjak dibangunnya bandara internasional Kuala Namu, maka sangat diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kabupaten Deli Serdang. Hal ini mengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus mengintegrasikan antar 3 aspek, aspek sosial, ekonomi dan sosial. Sementara yang terjadi belakangan adalah pembangunan yang hanya mendasar pada aspek ekonomi. Dapat kita amati dari penelitian, penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh bandara Kuala Namu bagi Kabupaten Deli Serdang bahwa telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman maupun perkantoran. Di samping itu, sudah jelas dikatakan dalam UU No. 26 tahun 2007 penataan ruang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Dengan kondisi alih fungsi lahan menjadi lahan perkotaan, dikhawatirkan di Lahan Terbuka Hijau akan semakin habis di Kabupaten Deli Serdang.Perlunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)RTRW di Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini masih belum diperdakan. Hal ini tergolong riskan mengingat pertumbuhan lahan terbangun di Kabupaten Deli Serdang yang meningkat. Tentu saja pertumbuhan tersebut perlu dikendalikan untuk menjaga kestabilan lingkungan. Belakangan, aspek lingkungan sering diindahkan oleh pemangku kepentingan. Padahal aspek lingkungan merupakan hal yang penting, karena dampak dari kerusakan lingkungan akan lebih besar dan berbahaya untuk kelangsungan hidup generasi yang akan datang.Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa RTRW merupakan dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, Kabupaten Deli Serdang belum memiliki RTRW Kabupaten sehingga IMB Kabupaten Deli Serdang belum mengacu pada RTRW. Hal ini menimbulkan pertanyaan, dasar apa yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).Permasalahan mengenai tata ruang telah nampak salah satunya adalah banyaknya Pabrik maupun gedung di tepi sepanjang DAS Sungai Belumai di Kabupaten Deli Serdang. Tentu saja hal ini jika dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan degradasi kualitas air sungai, dikarenakan limbah akan lebih mudah untuk dibuang ke sungai serta dikhawatirkan pula resapan air di sepanjang tepi sungai akan semakin berkurang dengan adanya lahan terbangun.Menelaah dari isi RTRW sendiri tidak lepas dari perencanaan mengenai Struktur Ruang, Pola Ruang Kawasan Lindung dan Pola Ruang Kawasan Budidaya secara jelas dengan mempertimbangkan berbagai aspek pada kondisi eksiting. Sehingga dengan adanya RTRW Kabupaten Deli Serdang tentu saja akan membahas mengenai Pola Ruang Kawasan Lindung seperti Sempadan Sungai, Sempadan Jalan, Daerah Rawan Bencana, serta Ruang Terbuka Hijau. Sementara selama ini yang kita amati bahwa di Kabupaten Deli Serdang gencar melakukan pembangunan kawasan budidaya dengan mengesampingkan kawasan lindung.Dengan segera memperdakan RTRW Kabupaten Deli Serdang diharapkan masalah mengenai ketataruangan dan ketidakjelasan penataan ruang dapat terselesaikan dengan aturan hukum yang jelas dalam Perda RTRW dan dapat memberikan efek jera secara hukum bagi pelaku pelanggaran.

3