dasar hukum pengertian penagihan pajak · tugas dan wewenang juru sita pajak berwenang : 1....
TRANSCRIPT
Kuliah 1 - Penagihan Pajak, Siklus Penagihan, dan Jurusita Pajak
DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000
PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur
atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita
(Pasal 1 Angka 9 UU PPSP)
Penanggung Pajak Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak
dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(Pasal 1 Angka 3 UU PPSP)
Utang Pajak pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan pajak
(Pasal 1 angka 8 UU PPSP)
Biaya Penagihan Pajak 1. pelaksanaan surat paksa.
2. surat perintah pelaksanaan penyitaan.
3. pengumuman lelang
4. pembatalan lelang
5. jasa penilai
6. biaya lainnya sehubungan dengan
penagihan
(Pasal 1 angka 13 UU PPSP)
Tambahan Utang Pajak 1. Bunga, denda, kenaikan.
2. Biaya Penagihan:
a. Biaya pemberitahuan Surat Paksa
b. Biaya pelaksanaan penyitaan.
c. Biaya pengumuman lelang.
d. Biaya lelang.
e. Biaya penjulan tanpa melalui lelang
f. Biaya penyanderaan.
Ruang Lingkup UU ini mengatur tentang penagihan pajak atas:
Pajak Pusat Pajak Daerah
PPh, PPN & PPnBM, Bea Masuk, Cukai, PBB P3
Pajak daerah tk I Pajak daerah tk II
Dasar Penagihan Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Dasar Penagihan PBB Surat Pemberitahuan PBB, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak.
SKPKB/T Pengganti Dalam hal SKPKB atau SKPKBT rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak diketemukan lagi, Dirjen Pajak karena
jabatannya, dapat menerbitkan kembali SKPKB/SKPKBT sebagai pengganti asli
Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan asli
SIKLUS PENAGIHAN
PENGERTIAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT Pejabat ditunjuk:
Pajak Pusat Pajak Daerah
Ditunjuk oleh Menkeu Oleh Kepala Daerah
Berwenang
1. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak. 2. menerbitkan :
• Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis • Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; • Surat Paksa; • Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; • Surat Perintah Penyanderaan; • Surat Pencabutan Sita; • Pengumuman Lelang; • Surat Penentuan Harga Limit; • Pembatalan Lelang; dan • surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak
DJP Dlm Hal Ini : - Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Kepala Dinas Pendapatan Propinsi ; Atau - Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota
PENGERTIAN JURU SITA PAJAK Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. (Pasal 1 Angka 6)
Syarat-syarat menjadi Juru Sita Pajak
PERSYARATAN: PEMBERIHENTIAN
1. berijazah min SMU atau yang setingkat dengan itu;
2. berpangkat Min Pengatur Muda/Golongan II/a;
3. berbadan sehat; 4. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; 5. jujur, bertanggung jawab dan penuh
pengabdian
1. meninggal dunia; 2. pensiun; 3. ternyata lalai atau tidak cakap dalam
menjalankan tugas; 4. melakukan perbuatan tercela; 5. melanggar sumpah atau janji Jurusita
Pajak; atau 6. karena alih tugas atau kepentingan dinas
lainnya; 7. sakit jasmani atau rohani terus menerus
TUGAS DAN WEWENANG JURU SITA PAJAK Berwenang :
1. memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan
objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain
yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
2. meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan,
Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan
Negeri, Bank atau pihak lain
3. harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung
Pajak.
4. Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya
SUMPAH/JANJI JURU SITA PAJAK Sumpah atau Janji :
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau
tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang
sesuatu kepada siapa pun juga."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada
sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang
berlaku bagi negara Republik Indonesia."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan
dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan
keadilan."
Kuliah 2 - Menjelaskan Surat Paksa
PENGERTIAN SURAT PAKSA (SP); Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Surat Paksa Pengganti; Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh
Pejabat karena jabatan.
Sifat SP 1. Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat
diminta banding lagi pada Hakim atasan
2. Berkekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde).
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
4. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa, adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari:
- pajak pusat,
- pajak daerah,
- kenaikan,
- denda (bukan denda pidana),
- bunga,
- biaya
5. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Pusat dan Jurusita Pajak
Daerah.
6. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan
KARAKTERISTIK SP; ❖ Memerintahkan dengan paksa untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan.
❖ Kepala surat “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
❖ Telah memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Jurusita dapat langsung melakukan eksekusi (parate
executie)
❖ Dalam Surat Paksa terdapat 2 (dua) perintah.
1) kepada Penanggung Pajak
2) kepada Jurusita
ISI SP; Sekurang-kurangnya harus memuat:
1. Nama WP atau Nama WP dan Penanggung Pajak
2. Dasar Penagihan
3. Besarnya Utang Pajak
4. Perintah untuk Membayar
mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi
yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak
terbaca atau oleh sebab lain misalnya Surat Paksa
hilang atau tidak dapat diketemukan lagi,
TATACARA PENYAMPAIAN SP; • Jurusita dapat langsung melakukan eksekusi (parate executie)
• Dengan pernyataan : Dibacakan dan penyerahan Salinan
• menandatangani Berita Acara
WP OP
PP di tempat tinggal, usaha atau lainnya
Orang dewasa yg tinggal bersama / bekerja di tempat usaha PP
Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya
WP Badan
Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan
Pengurus : • PT Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan key person • BUT kepala perwakilan/cabang/pngjwb. • CV, Firm, KIK, persek Direktur / Pngjwab / pimpinan. • Yayasan ketua, pengendali & pngjwb yay.
pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan
Lainnya
Pailit Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan Likuidasi likuidator
Kuasa WP
PP tidak bisa ditemui aparat pemda
Alamat tdk diketemukan papan pengumuman, media masa, dll
PP menolak menerima SP ditinggalkan dan dicatat di BA
HAMBATAN PENYAMPAIAN SP;
LAPORAN DAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SP; 1) Identitas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
2) Pelaksanaan Penyampaian Surat Paksa
3) Data mengenai Tunggakan Pajak
4) Informasi Mengenai Obyek Sita
5) Kesan dan Usul Jurusita
SANKSI DAN KONSEKUENSI YANG TERKAIT DENGAN MENGANGSUR /MENUNDA
PEMBAYARAN PAJAK. Yang dapat adalah:
• Pajak Yang Masih Harus Dibayar dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah; dan
• PPh Pasal 29.
Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak;
Angsuran dan Penundaan 1. Angsuran/Penundaan diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo dengan
memberikan jaminan.
2. Persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.
3. Jangka waktu angsuran tidak melebihi 12 (dua belas) bulan.
4. Penundaan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Persetujuan.
Kuliah 3.4 - Penyitaan
PENYITAAN tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang PP guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Akibat hukum dari penyitaan adalah beralihnya hak kepemilikan atas barang Penanggung Pajak kepada Negara
OBJEK SITA Adalah barang milik PP yang dapat dilakukan penyitaan
Terhadap barang milik PP yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain,
termasuk yang penguasaannya pada pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu
Penguasaan pada pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan
Dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan
PP OP dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal
ditempat kedudukan, tempat usaha, tempat tinggal dan tempat lain
PP Badan dilaksanakan terhadap barang milik pribadi ybs, istri, anak dalam tanggungan
Kecuali dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pisah harta
Sampai dengan nilai barang yg disita cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
Dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa
melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak.
Karena tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya
tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.
Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan
memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.
Dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak.
Penyitaan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak harus disaksikan oleh saksi (untuk meyakinkan) dengan ketentuan :
• Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa.
• Saksi merupakan penduduk Indonesia,
• Saksi dikenal oleh Jurusita Pajak,
• Saksi dapat dipercaya.
Barang : tiap benda atau hak yang dapat dijadikan obyek sita
memperhatikan jumlah dan
jenis barang berdasarkan
harga wajar
BARANG BERGERAK YANG DIKECUALIKAN DARI PENYITAAN
PENYITAAN BARANG BERGERAK DAN/ATAU BARANG TIDAK BERGERAK
Penyitaan Barang Tidak Beregerak
Penyitaan terhadap barang yg dijadikan barang bukti dalam kasus pidana
Berita Acara Pelaksanaan Sita Adalah pemberitahuan kepada PP dan masyarakat bahwa penguasaan barang PP telah berpindah dari PP kepada
pejabat (Negara)
Salinannya disampaikan kepada :
a. Penanggung Pajak
b. Polisi untuk barang bergerak terdaftar kepemilikannya
c. BPN untuk tanah yang terdaftar
d. Pemda dan PN setempat untuk tanah yang belum terdaftar
e. Dirjen Perhubungan Laut untuk Kapal
Frekuensi Penyitaan
Penyitaan Tambahan
PELAKSANAAN PENYITAAN
Uang Tunai Sifat : Paling likuid dan dapat langsung disetorkan sebagai pelunasan
Perhiasan, emas, permata • Bentuk fisik tidak terlalu besar
• Harga jual tinggi
• Mudah dijual, mudah disembunyikan
Kekayaan PP yang Tersimpan Di Bank Dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
Surat Berharga yang diperdagangkan di bursa efek dan tidak diperdagangkan Diperdagangkan Tidak Diperdagangkan
Piutang
Penyertaan Modal pada Perusahaan Lain
Penempelan Label Sita = Sebagai pengumuman penyitaan telah dilaksanakan
BIAYA PENYITAAN
PENCABUTAN SITA BERDASARKAN SURAT PENCABUTAN SITA
Lunas Putusan Pengadilan
Putusan Badan Peradilan Pajak
Ditetapkan lain oleh Menteri/ Kepala Daerah
Barang yang disita kepemilikannya terdaftar, tindasan SPS disampaikan ke instansi tempat barang tersebut terdaftar
Objek Lain Deposito berjangka, saldo rekening, giro, atau yang dipersamakan
Menyampaikan Surat Pencabutan Sita pada PP, tembusan untuk Bank
Surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek maupun tidak
Menyampaikan Surat Pencabutan Sita pada PP, juga sebagai pembatalan BA pengalihan hak
Piutang Menyampaikan Surat Pencabutan Sita pada PP, juga sebagai pembatalan BA persetujuan pengalihan Hak Menagih
Penyertaan modal pada perusahaan lain Menyampaikan Surat Pencabutan Sita pada PP, membuat Akta pembatalan pengalihan hak
HAMBATAN PENYITAAN
Larangan Bagi Penanggung Pajak Dalam Penyitaan • Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan
atau merusak;
• Membebani dgn hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu;
• Membebani dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu
• merusak, mencabut, menghilangkan salinan BAPS atau segel sita.
Sanggahan Pihak Ketiga Terhadap Kepemilikan Barang yang Disita • Diajukan ke Pengadilan Negeri (dengan gugatan secara perdata)
• PN memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat
• Pejabat menangguhkan penagihan terhadap barang yang disanggah kepemilikannya
• Tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan
PENJUALAN BARANG SITAAN
Kuliah 5.6 - Menjelaskan Penjualan Secara Lelang
PENGERTIAN LELANG Setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha
pengumpulan peminat atau calon pembeli
(Pasal 1 Angka 17 UU PPSP)
Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
(PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013.)
Tujuan Lelang • Penjualan terbuka
• Dapat membentuk harga wajar
• Masyarakat mengetahui dan ikut mengawasi
• Menimbulkan efek jera
Sejarah Lelang ▪ Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa Latin auctio yang berarti peningkatan harga secara bertahap.
▪ Para ahli menemukan di dalam literatur Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun Sebelum Masehi.
▪ Lelang yang populer saat itu misalnya lelang karya seni, lelang tembakau, lelang kuda, lelang budak, dsb.
▪ Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement, Stbl.1908 No.189 dan Vendu Instructie Stbl. 1908 No.190.
▪ Hal ini terkait dengan pertimbangan pemerintah Hindia Belanda dalam penjualan barang-barang milik pejabat pemerintahan yang mutasi. Peraturan-peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indoensia.
▪ Unit Lelang Bergabung dengan Pajak
▪ Penerimaan negara yang dihimpun Unit Lelang Negara berupa Bea Lelang yang merupakan salah satu jenis Pajak Tidak Langsung
▪ Saat itu baru saja terbentuk Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dimana lembaga lelang sangat diperlukan dalam pelaksanaan penagihan pajak.
▪ Komisioner Lelang dihapuskan
▪ Berdasarkan Inpres 9 tahun 1970, pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang sesuai Undang-Undang
▪ Pelelangan-pelelangan pada umumnya sudah dapat ditampung dan diselesaikan oleh Kantor Lelang Negara dan atau Kantor-Kantor Pejabat Lelang Kelas II
Prinsip
196
0
197
2
a. Harus dilakukan oleh/di hadapan pejabat lelang
b. Lelang yang telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan
c. Lelang pertama paling sedikit diikuti 2 peserta
d. Dalam hal tidak ada peserta, lelang tetap dilaksanakan dan dibuat Risalah Lelang Tidak Ada Penawaran
Kecuali Terhadap:
PEJABAT LELANG
FUNGSI LELANG PUBLIK Mendukung Law Enforcement di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum
Perpajakan, dll., yaitu sebagai bagian eksekusi suatu putusan/ termasuk Hak Tanggungan.
Mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan asset yang dimiliki atau dikuasai Negara/mengamankan penjualan dan pemindahtanganan Barang Yang Dimiliki/ Dikuasai Negara.
PRIVAT Sebagai sarana transaksi Jual Beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang.
BUDGETER Mengumpulkan Penerimaan Negara dalam bentuk Bea Lelang, PPh dan BPHTB/guna membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.
SYARAT LELANG 1. Jangka waktu peserta untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang dilelang
2. Jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli
3. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing)
4. Jangka waktu pembayaran harga lelang
RISALAH LELANG • Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta
otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna
• Dibuat Pejabat Lelang atau kuasanya, dengan bentuk ditentukan peraturan, berbahasa Indonesia, dan
diberi nomor urut
• Minimal memuat informasi mengenai :
1. Apa, 2. Mengapa, 3. Dimana, 4. Bila, 5. Bagaimana, dan 6. Siapa–siapa yang berperan
FUNGSI RISALAH LELANG
PELAKSANAAN LELANG
Perisapan Lelang 1a. Penjual mengajukan permohonan lelang.
1b. Kepala KPKNL menetapkan Jadwal Lelang.
2. Pengumuman Lelang oleh Penjual.
3. Peminat menyetor uang jaminan agar sah sebagai peserta lelang.
Pelaksanaan Lelang 4. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dari KPKNL, peserta lelang atau kuasanya harus hadir di tempat
lelang.
Penawar yang tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Harga Limit disahkan sebagai Pemenang Lelang/Pembeli
Purnalelang 5.a. Pemenang Lelang wajib membayar Harga Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.b. KPKNL menyerahkan Risalah Lelang sebagai bukti kepada pemenang lelang.
5.c. KPKNL menyetor hasil bersih lelang kepada Pemohon Lelang dan menyetor Bea Lelang ke kas negara.
AKIBAT LELANG
PEMBATALAN LELANG
1. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
2. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi;
3. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain
debitur/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang;
4. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;
5. Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen
persyaratan lelang;
6. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang;
7. Dihapus.
8. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;
10. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit
yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atau
11. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.
ALOKASI HASIL LELANG