daftar isimanage.toolkitkpbu.com/upload/pdf/toolkit studi... · 2020. 7. 14. · daftar isi...
TRANSCRIPT
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 1
DAFTAR ISI PENGANTAR
2 DASAR HUKUM
3 MAKSUD DAN TUJUAN
4 PENERIMA MANFAAT
4 RUANG LINGKUP DAN BATASAN
4 TUJUAN STUDI PENDAHULUAN
4 MUATAN STUDI PENDAHULUAN
5 KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN
6 LATAR BELAKANG
9 KAJIAN KEBUTUHAN
9 DASAR PEMIKIRAN TEKNIS
13 DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS
13 DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
15 KAJIAN KEPATUHAN
15 KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN
16 KAJIAN PENENTUAN PJPK
17 KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN
18 KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG
18 KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH
19 KAJIAN NILAI MANFAAT UANG
19 KAJIAN MANFAAT KPBU
19 KAJIAN VfM KUALITATIF
22 KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN
22 KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR
22 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT
23 KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH
24 POTENSI PENDAPATAN
24 DUKUNGAN PEMERINTAH
25 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
25 REKOMENDASI
27 TINDAK LANJUT
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 2
PENGANTAR Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan ini diinisiasi oleh Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun
BAPPENAS pada tahun 2018. Penyusunan toolkit ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan
pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait dengan suatu Proyek KPBU agar dapat
memudahkan bagi para pemangku kepentingan terkait tersebut dalam menyusun Studi
Pendahuluan yang benar, sejalan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pada saat ini belum pernah dilakukan pengembangan proyek Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan melalui skema KPBU, sehingga Toolkit Studi Pendahuluan Infrastruktur Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan ini akan sangat membantu bagi semua pihak dalam
penyusunannya.
DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Studi Pendahuluan adalah:
1. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Pada Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa pengadaan Infrastruktur yang akan
dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan.
Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut harus memuat paling
kurang:
rencana bentuk KPBU;
rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara
penilaian.
Pada Pasal 24 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan konsultasi
publik, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan
rencana KPBU.
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 tahun 2015 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur.
Pada Pasal 1 point 19 disampaikan bahwa Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang
dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik
Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai
perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila
dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.
Pada Pasal 6 diuraikan bahwa Studi Pendahuluan harus telah menetapkan
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang bertindak sebagai PJPK.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 3
Pada Pasal 14 ayat (3), dinyatakan bahwa berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan
Konsultasi Publik, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah akan memutuskan lanjut
atau tidak lanjut suatu rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.
Dalam Lampiran Bab II Point D, Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD
menganggarkan dana untuk kegiatan perencanaan dengan mempertimbangkan
sekurang-kurangnya penganggaran untuk kegiatan antara lain penyusunan Studi
Pendahuluan dan pelaksanaan Konsultasi Publik.
Sementara pada Lampiran Bab II Poin H nomor 3, diuraikan bahwa Studi Pendahuluan
merupakan dokumen yang harus dimiliki sebelum suatu rencana proyek diusulkan
sebagai suatu proyek KPBU.
Gambar 1. Posisi Studi Pendahuluan dalam Tahap Perencanaan KPBU
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyiapan Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Infratsruktur Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan ini adalah:
1. Mempermudah para pemangku kepentingan dalam pemahaman dan penyiapan Studi
Pendahuluan untuk suatu Proyek KPBU Infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan sesuai dengan Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2015.
2. Memperjelas penyusun Studi Pendahuluan dalam menentukan tingkat kedalaman
kajian yang diperlukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 4
PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infratsruktur
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini adalah:
1) Kementerian/lembaga/pemerintah daerah
2) Badan usaha pemrakarsa
3) Calon Badan Usaha Pelaksana/calon investor
4) Calon badan usaha penyiapan
5) Pemangku kepentingan lainnya
RUANG LINGKUP DAN BATASAN Ruang lingkup dan batasan dari Toolkit Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infratsruktur
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini adalah sebagai berikut:
1. Toolkit ini akan fokus pada infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
2. Format dan isi Studi Pendahuluan akan mengacu pada Permen PPN No. 4 tahun 2015;
3. Toolkit hanya akan memberikan arahan dan panduan terkait hal-hal yang harus dikaji
dalam Studi Pendahuluan serta juga kedalam kajian yang perlu dilakukan.
TUJUAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan merupakan dokumen yang harus disiapkan pada tahap perencanaan
suatu proyek KPBU. Tujuan dari penyusunan Studi Pendahuluan ini adalah:
1. Menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
2. Mengidentifikasi penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema
KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Memberikan rekomendasi bagi PJPK untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana
Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.
MUATAN STUDI PENDAHULUAN Studi Pendahuluan harus memuat paling kurang:
1. rencana bentuk KPBU;
2. rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya; dan
3. rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 5
KAJIAN DALAM STUDI PENDAHULUAN Kajian yang perlu dilakukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan meliputi:
1. analisis kebutuhan (need analysis);
2. kriteria kepatuhan (compliance criteria);
3. kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money) partisipasi badan usaha;
4. analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek; dan
5. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
Secara lebih detail, isi masing-masing kajian akan diulas pada bab-bab selanjutnya.
Dalam penyusunan laporan Studi Pendahuluan, sistematika pembahasannya adalah sebagai
berikut:
BAB 1 : LATAR BELAKANG
BAB 2 : KAJIAN KEBUTUHAN
BAB 3 : KAJIAN KEPATUHAN
BAB 4 : KAJIAN NILAI MANFAAT UANG
BAB 5 : KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN
BAB 6 : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 6
LATAR BELAKANG Bab Latar Belakang ini merupakan bagian pertama dari Studi Pendahuluan yang ditujukan
untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan perlunya
ada kegiatan proyek penyediaan infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
yang dikembangkan dengan skema KPBU.
Perlu dijelaskan jatidiri pihak yang akan menginisiasi penawaran kerja sama dalam bentuk KPBU
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai subjek dalam perjanjian kerja sama
(KPBU Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), serta deskripsi objek yang akan
dikerjasamakan.
Memahami objek kerja sama adalah layanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,
maka peluang kebutuhan pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
yang dapat menjadi objek kerja sama, dapat berupa: a) penyelenggaraan Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan baru secara utuh (membangun mengoperasikan dan
mentransfer); b) perluasan dari Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang ada
(penambahan terminal berikut atau tanpa penambahan layanan wilayah perairannya; c)
penambahan atau pengembangan bagian dari pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan, yang terdiri dari : 1) penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
dan 2) pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan
Secara rinci pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan tersebut, sudah diatur
dalam pasal 90, Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan rincian
sebagai berikut:
a. penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan/atau
pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang yang terdiri atas:
1) penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
2) penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
3) penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
4) penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar
muat barang dan peti kemas;
5) penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat
bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
6) penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering,
dan Ro-Ro;
7) penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
8) penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
9) penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
b. Pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan meliputi kegiatan yang menunjang
kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan, dapat berupa,
namun tidak terbatas pada:
a) penyediaan toko dan restoran;
b) penyimpanan kendaraan bermotor;
c) pelayanan kesehatan;
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 7
d) perbankan dan/atau penukaran uang; dan
e) transportasi darat.
f) penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
g) penyediaan fasilitas perkantoran dan perumahan;
h) penyediaan fasilitas olah raga;
i) penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
j) pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
k) periklanan.
Panduan pembahasan bagian Latar Belakang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kondisi Sistem layanan infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
secara umum;
2. Tipe prasarana dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai
dengan jenis dan kapasitas layanannya
3. Kegiatan pengusahaan pelayanan jasa kepelabuhanan beserta / atau pelayanan jasa
terkait kepelabuhanan, dan atau sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan
yang akan dilaksanakan melalui KPBU, dapat terdiri atas bagian atau keseluruhan dari
rincian berikut ini:
a. penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan ; dan
b. penyediaan dan atau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan; dan
c. penyediaan dan atau pelayanan sarana angkutan sungai, danau dan
penyeberangan
4. Kondisi pembiayaan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan, secara umum, maupun secara khusus terkait objek kerja sama berupa
bagian dari, atau keseluruhan layanan pengusahaan kepelabuhanan, layanan jasa
terkait kepelabuhanan, dan atau penyediaan sarana angkutan sungai, danau dan
atau penyeberangan.
5. Layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang
akan dikembangterapkan melalui KPBU yang dimaksud, dilengkapi dengan kondisi
kemampuan penganggaran oleh Pemerintah (dan / atau Pemerintah Daerah), atau
pihak yang menawarkan kerja sama;
6. Kondisi umum layanan transportasi dan layanan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan di wilayah perencanaan, dan bila objek kerja sama merupakan bagian
dari layanan prasarana dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,
maka dijelaskan kondisi yang ada serta alasan peningkatan atau penambahan yang
diperlukan.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 8
7. Potensi dan kendala pengembangan dan pembiayaan layanan prasarana dan sarana
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan/atau bagian dari pengusahaan
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
8. Uraian kebutuhan pembiayaan inovatif dan alternatif untuk pengembangan layanan
sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
9. Kesimpulan diperlukannya penerapan skema KPBU dalam pembiayaan proyek
kerjasama yang direncanakan.
10. Ruang lingkup infrastruktur yang akan dikerjasamakan
Panduan pembahasan diatas dapat dimodifikasi namun benang merah yang perlu diuraikan
adalah perlunya skema KPBU dalam pembiayaan proyek KPBU yang direncanakan.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 9
KAJIAN KEBUTUHAN Tujuan dari Kajian Kebutuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan adanya kebutuhan
layanan prasarana dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang
berkelanjutan.
Analisis dan pembahasan dalam menjelaskan terdapat kebutuhan layanan baru yang
berkelanjutan tersebut menggunakan data sekunder, dapat berasal dari berbagai dokumen
perencanaan, data statistik maupun hasil studi terdahulu. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi
dan penentuan sumber data dan pemilik data. Dalam kasus diperlukan data baru akibat
amanat perundangundangan (yang baru) maka PJPK perlu mengamanatkan kepada unit
kerja/lembaga yang berwenang untuk menyediakan data yang dibutuhkan akibat amanat
perundangundangan tersebut.
Beberapa hal yang perlu disimpulkan dalam Kajian Kebutuhan adalah:
1. kepastian KPBU memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi berdasarkan analisis data
sekunder yang tersedia;
Pada bagian ini disampaikan analisis secara teknis mengenai kebutuhan pembangunan
dan/atau pengembangan sarana dan prasarana ASDP seperti misalnya sudah tidak
memadainya kapasitas pelabuhan atau moda ASDP untuk menampung penumpang,
kondisi/kualitas pelabuhan atau moda ASDP yang perlu ditingkatkan, fasilitas
pendukung pelabuhan yang sudah tidak memadai, dan sebagainya.
Analisis dasar terhadap alasan ekonomi mengapa perlu pembangunan dan/atau
pengembangan sarana dan prasarana ASDP, seperti misalnya sudah tidak efisiennya
pelayanan yang bisa diberikan, dampak terhadap perekonomian masyarakat, dan
sebagainya
2. kepastian KPBU mempunyai permintaan yang berkelanjutan dan diukur dari
ketidakcukupan pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas, berdasarkan analisis
data sekunder yang tersedia;
Pada bagian ini dijelaskan mengenai adanya kebutuhan pembangunan dan/atau
pengembangan sarana dan prasarana ASDP seperti misalnya karena perkembangan
jumlah penumpang dari tahun ke tahun, kapasitas dan kualitas pelabuhan yang ada
saat ini, semakin tingginya kebutuhan peningkatan layanan, dan sebagainya.
3. kepastian KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan,
salah satunya melalui Konsultasi Publik.
Pada bagian ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah ataupun pusat telah mendukung
pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana ASDP dilihat dari adanya
perencanaan, adanya keputusan/kebijakan yang mendukung, adanya minat dari
pihak badan usaha untuk terlibat, dan sebagainya.
Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah
ini.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 10
DASAR PEMIKIRAN TEKNIS Beberapa hal yang yang dapat diuraikan dalam Dasar Pemikiran Teknis ini adalah sebagai
berikut:
1. Menjelaskan kebutuhan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan di wilayah perencanaan.
Pada bagian ini perlu diuraikan terjadi peningkatan objek yang membutuhkan layanan
pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (berupa sarana dan atau
prasarananya) sehingga dapat difahami kebutuhan akan penyediaan dan atau
penambahan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan yang dimaksud.
Dalam kasus kebutuhan layanan jasa kepelabuhanan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan yang sama sekali baru baru, dapat dimanfaatkan dokumen Rencana
Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang menjelaskan lokasi dan layanan kepelabuhanan
di Indonesia untuk 20 tahun ke depan. dan ditinjau kembali setiap 5 tahun, namun bila
terjadi perubahan yang perubahannya ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan, maka dapat ditinjau kembali lebih dari sekali dalam 5 tahun. Hal ini juga
ditegaskan kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Kepelabuhanan. Untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas pelabuhan, maka RIPN
disusun dengan mengintegrasikan: rencana lintas sektor, mencakup keterkaitan antara
Sistem Transportasi Nasional (Sistranas); rencana pengembangan koridor ekonomi, serta
Sistem Logistik Nasional (Sislognas); rencana investasi dan implementasi kebijakan; peran
serta pemerintah dan swasta; serta pembagian wewenang pusat dan daerah. Integrasi
ini menjadi landasan utama untuk perencanaan investasi jangka panjang, dimana
sasarannya tidak hanya pembangunan fisik infrastruktur, namun juga mengatur tentang
peningkatan efisiensi dan pemanfaatan kapasitas pelabuhan secara maksimal
kebijakan, serta aspek pengaturan, kelembagaan dan operasional pelabuhan.
Dengan demikian, pola analisis untuk merencanakan pelabuhan baru perlu
dilaksanakan sesuai kewenangan pihak/instansi pemerintah, didukung dengan
ketentuan dalam peraturan tata ruang, dengan memperhatikan perkembangan
mutakhir, sekurang-kurangnya meliputi: keterkaitan sistem transportasi; sistem logistik;
dan pengembangan wilayah. Kemudian ditentukan parameter yang mengindikasikan
penambahan pelabuhan baru akan mendukung perkembangan wilayah dan
membangun sistem transportasi dan logistik yang efisien. Data yang dapat digunakan
antara lain : pertumbuhan penduduk dan estimasi jumlah penumpang berdasarkan
keperluan perjalanan; pertumbuhan produksi barang (hasil bumi, bahan tambang,
barang hasil manufaktur), dan pola perjalanan regional memanfaatkan O-D survey
(survei asal-tujuan) untuk mengestimasi perubahan pola perjalanan menuju pola yang
lebih efisien. Pada tahap Studi Pendahuluan, teknik analisis ambang batas layanan
maupun teknik proyeksi dapat diterapkan dengan menggunakan data sekunder, dan
pengambilan keputusan dapat memanfaatkan kondisi yang serupa pada wilayah dan
pelabuhan lain yang sudah ada.
Dalam kasus penambahan terminal, dapat diuraikan proyeksi jumlah penumpang dan
atau pelayaranan dan daya tampung atau kapasitas layanan Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan yang ada; bila objek kerjasama adalah bagian dari layanan
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 11
pengusahaan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan maka perlu
dijelaskan keadaan dan proyeksi pengguna dari objek yang akan dikerjasamakan.
Sebagai ilustrasi Identifikasi Sumber dan Pemilik Data dapat diperhatikan tabel di bawah
ini
Tabel Identifikasi data, Sumber dan Pemilik Data (sebagai iIustrasi)
No. JENIS & INPUT DATA SUMBER DATA PEMILIK DATA
1. Kependudukan
Jumlah penduduk 5-10 tahun ke belakang BPS , Dinas
Kependudukan
BPS, Pemerintah
Daerah
Penduduk menurut pekerjaannya BPS, Dinas
Kependudukan
BPS, Pemerintah
Daerah
Penduduk menurut usia BPS, Dinas
Kependudukan
BPS, Pemerintah
Daerah
(dan data lainnya)
2. Perkembangan WIlayah
Jumlah ternak menurut jenisnya, luas peruntukan
lahan peternakan, 5-10 tahun ke belakang
(dilengkapi data intensifikasi, kemajuan
teknologi produksi peternakan).
BPS, Kementerian
Pertanian, Dinas
Peternakan.
Bappeda,
Kementerian ybs.
Luas peruntukan tanah untuk pengembangan
peternakan, 5-10 tahun ke belakang
BPS, Kementerian
Pertanian, Dinas
Peternakan, dan
kementerian/ dinas
urusan tata ruang
Bappeda,
kementerian/ dinas
untuk urusan tata
ruang
Jumlah produksi hasil pertanian/perkebunan
dan luas tanah produksi pertanian, menurut jenis
komoditi 5-10 tahun ke belakang, (dilengkapi
data intensifikasi, kemajuan teknologi produksi
pertanian)
BPS, Kementerian
Pertanian, Dinas
Pertanian/
Perkebunan.
Bappeda,
Kementerian dan Dinas
ybs.
Luas peruntukan tanah untuk pengembangan
produksi hasil pertanian/ perkebunan 5-10 tahun
ke belakang.
BPS, Kementerian
Pertanian, Dinas
Pertanian, dan
kementerian/ dinas
urusan tata ruang
Bappeda,
kementerian/ dinas
untuk urusan tata
ruang
Jumlah, dan produksi industri/ manufaktur, dan
luas tanah peruntukan industri 5-10 tahun ke
belakang
BPS, Kementerian
Pertanian, Dinas
Perindustrian.
Bappeda, Dinas /
Kementerian ybs.
Luas tanah peruntukanpengembangan industri
/manufaktur, (menurut jenisnya-bila sudah
ditentukan) 5-10 tahun ke belakang
BPS, Kementerian
/DInas Perindustrian,
dan kementerian/
dinas urusan tata
ruang
Bappeda,
kementerian/ dinas
untuk urusan tata
ruang
(dan data lainnya) (dan data lainnya)
3. Data Sistem Logistik
Jumlah ekspor dan impor ternak ke/dari daerah
lain menurut jenis dan frekuensinya, dilengkapi
lokasi dan nama terminal dan atau
pelabuhannya
BPS, Kementerian
Pertanian, Dinas
Peternakan,
Kementerian/ Dinas
Bappeda,
Kementerian/ Dinas
Peternakan
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 12
No. JENIS & INPUT DATA SUMBER DATA PEMILIK DATA
Perhubungan
Jenis angkutan untuk ekspor/impor ternak antar
wilayah, antar negara, menurut jenis dan
frekuensinya (per satuan, berat, kubikasi)
dilengkapi nama terminal, dan atau pelabuhan,
berikut lintasannya dan lama durasi perjalanan/
pengangkutan ke tujuan.
BPS, Kepala
Terminal/Stasiun/Syah
bandar;
Kementerian/ Dinas
Perhubungan
Bappeda,
Kementerian/ Dinas
Perhubungan
Jumlah ekspor dan impor produksi hasil
pertanian ke/dari daerah lain menurut jenis dan
frekuensinya (satuan, berat, kubikasi), dilengkapi
nama dan lokasi terminal dan atau
pelabuhannya
BPS, Kementerian
Pertanian, Dinas
Pertanian,
Kementerian/ Dinas
Perhubungan
Bappeda,
Kementerian/ Dinas
Pertanian
Jenis angkutan untuk ekspor/impor produksi hasil
pertanian/ perkebunan antar wilayah, antar
negara, menurut jenis dan frekuensinya (per
satuan, berat, kubikasi) dilengkapi nama
terminal, dan atau pelabuhan, berikut
lintasannya dan lama durasi perjalanan/
pengangkutan ke tujuan.
BPS, Kepala
Terminal/Stasiun/Syah
bandar;
Kementerian/ Dinas
Perhubungan
Bappeda,
Kementerian/ Dinas
Perhubungan
Jumlah ekspor dan impor produksi hasil
manufaktur (industri) ke/dari daerah lain
menurut jenis dan frekuensinya (per satuan,
berat, kubikasi), dilengkapi nama dan lokasi
terminal dan atau pelabuhannya.
BPS, Kementerian
/Dinas Perindustrian,
Kementerian/ Dinas
Perhubungan
Bappeda,
Kementerian/ Dinas
Perindustrian
Jenis angkutan untuk ekspor/impor produksi hasil
manufaktur/ industri antar wilayah, antar
negara,menurut jenis dan frekuensinya (per
satuan, berat, kubikasi) dilengkapi nama
terminal, dan atau pelabuhan, berikut
lintasannya dan lama durasi perjalanan/
pengangkutan ke tujuan.
BPS, Kepala
Terminal/Stasiun/Syah
bandar;
Kementerian/ Dinas
Perhubungan
Bappeda,
Kementerian/ Dinas
Perhubungan
(dan data lainnya)
4. Data Sistem Transportasi
Survei Asal-Tujuan (O-D survey) penumpang
(menurut jenis angkutan)
BPS, Dinas/
Kementerian
Perhubungan
Bappeda, Dinas
/Kementerian
Perhubungan
Survei Asal-Tujuan (O-D survey) barang (menurut
jenis angkutan)
BPS, Dinas/
Kementerian
Perhubungan
Bappeda, Dinas
/Kementerian
Perhubungan
(dan data lainnya)
Tabel di atas adalah ilustrasi tabel mengenai kebutuhan data, sumber dan pemilik data,
dalam penyusunan Studi Pendahuluan KPBU kebutuhan data berikut sumber dan pemilik
data ditetapkan sesuai keadaan data sekunder di wilayah kerja dan objek kerja sama
yang akan dikembangkan untuk pengembangan analisis yang dapat
dipertangungjawabkan.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 13
2. Menjelaskan kondisi layanan pelabuhan dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan di wilayah perencanan
Pada bagian ini perlu dijelaskan kinerja layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan saat ini, seperti misalnya : jenis pelabuhan Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan yang tersedia, daerah pelayanan eksisting – wilayah asal
penumpang yang menggunakan layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan di wilayah perencanaan, kapasitas layanan yang tersedia, kendala
pengembangan pelayanan, dan sebagainya. Uraian kinerja layanan tersebut
dilengkapi dengan organisasi kelembagaan penyedia layanan, kondisi prasarana dan
sarana, serta pola operasi layanan.
Pada bagian ini juga perlu disimpulkan bagaimana kebutuhan layanan pengusahaan
prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (secara utuh
maupun hanya bagian dari layanan pengusahaan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan) dapat dipenuhi melalui konsep layanan pengusahaan Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan yang memadai.
3. Menjelaskan kondisi pendukung terhadap maksud pengadaan atau penambahan
layanan pengusahaan parasarana dan atau sarana Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan yang akan disediakan di wilayah perencanan.
Setelah objek kerja sama berupa sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan
penyeberangan yang ada dan yang akan diadakan dideskripsikan dengan jelas,
diuraikan pula faktor pendukung yang diperlukan untuk kelancaran operasionalisasi
sarana dan prasarana yang akan dibangun. Dilengkapi dengan rencana pengadaan
dan instansi/lembaga yang menyediakannya, seperti PDAM untuk pemasokan air
bersih/air minum ke dalam kawasan rencana, PLN untuk pasokan listrik daln lain
sebagainya.
4. Menjelaskan garis besar rencana layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan dan atau objek kerja sama.
Menguraikan secara skematis rencana proyek pengembangan prasarana dan sarana
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (dan/atau bagian dari layanan
pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), meliputi keadaan dan
perkembangan (proyeksi) pengguna layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan, keadaan layanan yang tersedia, serta layanan yang akan
diadakan/ditingkatkan sebagai objek kerja sama.
DASAR PEMIKIRAN EKONOMIS Tujuan dari kajian pemikiran ekonomis ini untuk melihat nilai ekonomi pengembangan proyek
KPBU penyediaan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan tersebut dilaksanakan.
Beberapa hal yang perlu dikaji (berdasarkan data sekunder) adalah diantaranya:
1. Manfaat ekonomi apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti
misalnya adalah adanya potensi lapangan kerja, kondisi transportasi yang lebih cepat
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 14
dan atau murah, penghematan (waktu dan biaya) perjalanan maupun penghematan
lainnya.
2. Manfaat sosial apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dari proyek ini. Seperti
misalnya kenyamanan fasilitas umum.
Kajian dasar pemikiran ekonomis ini dilakukan lebih secara kualitatif daripada kuantitatif dan
dilakukan berdasarkan data-data sekunder atau kajian literatur.
DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Kajian dukungan pemangku kepentingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang direncanakan telah mendapatkan
dukungan oleh berbagai pihak yang diperkirakan akan terlibat atau terdampak dari proyek
tersebut.
Beberapa hal yang perlu dikaji atau diuraikan diantaranya meliputi:
1. Uraian tentang pemrakarsa proyek kerjasama penyediaan layanan prasaran dan
sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan tersebut dan mengapa
pemrakarsa ingin melaksanakan proyek pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan ini dan dukungan apa yang dapat diberikan untuk kelancaran proyek
ini;
2. Uraian tentang para pemangku kepentingan yang terkait, seperti misalnya
menteri/kepala badan/kepala daerah yang terkait; pemilik tanah; badan usaha
pelabuhan; dan/atau unit penyelenggara pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan; badan usaha pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan; Dinas/Kementerian pelaksana urusan perhubungan, Dinas/
kementerian/ Badan terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dan urusan
penataan ruang, Dinas/ Kementerian/ Lembaga terkait layanan prasarana dan sarana
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan lainnya sesuai dengan pemetaan
pemangku kepentingan. Dalam uraian ini juga dilengkapi fasilitas yang sudah dan
dapat diberikan oleh kementerian/pemerintah daerah sehubungan dengan
pelaksanaan KPBU sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan
ini, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada tabel di bawah ini.
Jenis keputusan Penanggungjawab Keterangan
Penunjukan PJPK PUPR
Konfirmasi kesiapan Proyek Panitia Pengadaan
Konfirmasi Market Sounding Panitia Pengadaan
Persiapan Jadwal Pengadaan Panitia Pengadaan
Penyusunan Dokumen Pengadaan dan revisi (jika ada) Panitia Pengadaan
Berita Acara dari Hasil Tender Panitia Pengadaan
Penentuan Pemenang Penawaran PJPK
Menanggapi Keberatan Penawaran PJPK
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 15
Surat Penetapan Pemenang (LoA) PJPK
Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai proyek BUP PJPK
3. Uraian tentang tanggapan masyarakat terhadap rencana pengembangan proyek
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini berdasarkan hasil konsultasi publik
dengan masyarakat.
KAJIAN KEPATUHAN Tujuan dari Kajian Kepatuhan adalah untuk menguraikan dan memastikan bahwa rencana
pengembangan proyek penyediaan layanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
(layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) ini sesuai dengan
peraturan dan juga perencanaan di sektor perhubungan udara, pemerintahan daerah,
perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam Bab ini adalah:
1. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam
penentuan PJPK;
2. kesesuaian rencana proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional/Daerah dan/atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, rencana bisnis BUMN/BUMD terkait (bila ada);
3. kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (apabila diperlukan sesuai
kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan); dan
4. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah (apabila diperlukan sesuai
kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan).
Sistematika pembahasan dan panduan isi dari masing-masing pembahasan diuraikan di bawah
ini.
KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN Beberapa kajian dan peraturan perundangan yang perlu dikaji meliputi:
1. Peraturan tentang KPBU (Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015)
Untuk memastikan bahwa infrastruktur yang akan dikerjasamakan termasuk dalam
infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat di-KPBU-kan.
2. Peraturan tentang pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Untuk memastikan bahwa peraturan dan perundangan tentang pelayaran dan
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, mendukung pengembangan prasarana
dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melalui kerjasama dengan
swasta/badan usaha.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 16
3. Peraturan tentang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan layanan
pengusahaan pelabuhan dan terkait pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan
Untuk memastikan bahwa penerima layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan (ASDP) mendapatkan layanan sesuai standar dan pedoman yang
berlaku. Peraturan yang perlu diperhatikan sekurangkurangnya adalah Undang-Undang
nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan; Peraturan Menteri Perhubunan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 285); serta Peraturan tentang lingkungan dan sosial
Untuk mengkaji secara umum dokumen lingkungan yang harus disiapkan untuk proyek
yang sedang direncanakan. Peraturan utama yang diacu adalah UU No. 32/2009, PP
No. 27/2012 dan Permen LH No. 17/2012. Apabila ada, perlu juga dikaji peraturan terkait
lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur ASDP
No. Peraturan Perundang-Undangan
1. Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidu
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tathun 2009 tengtang Kepelabuhan
5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan;
6. Peraturan Menteri Perhubunan No. PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan
Penumpang Angkutan Penyeberangan
7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
8. Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 tahun 2012 ttg Manajemen Keselamatan
Kapal
9. Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai
dan Danau
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin
Lingkungan
12. Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun 2004 tentang PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU + Lampiran
13. Keputusan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan Penyeberangan
14. Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non
Konvensi
15. Keputusan Menteri Perhubungan No. 55 tahun 2007 Pengelolaan Pelabuhan Khusus
16. Keputusan Menteri Perhubungan No. 58 tahun 2007 tentang Perubahan KM No 73
tahun 2004
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 17
KAJIAN PENENTUAN PJPK Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai peraturan yang mengatur tentang
institusi atau lembaga yang bisa menjadi PJPK dalam proyek Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan.
Sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur tentang PJPK untuk infrastruktur Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan kajian
peraturan dan kewenangan terhadap beberapa lembaga yang mungkin saja bisa menjadi
PJPK, seperti misalnya BUMN/BUMD di sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan,
Kementerian Perhubungan, pemilik lahan, dan sebagainya.
Dalam kajian ini diharapkan sudah dapat ditentukan lembaga yang akan menjadi PJPK dalam
rencana proyek Pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini.
KAJIAN KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN Kajian kesesuai dengan rencana pembangunan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU
telah sesuai dengan rencana pembangunan daerah, khususnya rencana pengembangan
layanan pelayaran dan layanan pengusahaan pelabuhan, prasarana dan sarana Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Beberapa dokumen perencanaan yang perlu dikaji meliputi diantaranya:
1. RPJMN (2015-2019)
Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana
pengembangan terkait sektor pelayaran dan/atau layanan pelabuhan Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan di RPJMN dan dapat memberikan kontribusi pada
pencapaian target RPJMN.
2. RPJMD Kabupaten/Kota bersangkutan
Untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang direncanakan sesuai dengan rencana
pengembangan terkait sektor pelayarana dan layanan pengusahaan pelabuhan
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di RPJMD Kabupaten/Kota tersebut dan
dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target atau sasaran RPJMD.
3. Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
Untuk memastikan bahwa rencana proyek pengembangan layanan pengusahaan
pelabuhan (prasarana dan sarana) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan
atau Pengusahaan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi salah
satu rencana strategis Ditjen Pelayaran. Perlu dilihat juga kemungkinan-kemungkinan
pengembangan proyek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melalui skema
kerjasama dengan swasta/badan usaha.
4. Rencana Strategis SKPD Terkait Pelayaran dan Prasarana dan sarana Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan di Kabupaten/Kota
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 18
Untuk memastikan bahwa pengembangan layanan prasarana dan sarana Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah rencana menjadi salah satu program
Pemerintah Daerah dan juga, bila ada, rencana Pemda di sektor perhubungan –
angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang terkait dengan layanan jasa
pelabuhan dan atau pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Pada bagian sub-bab ini perlu disampaikan kesimpulan apakah rencana pengembangan
layanan prasarana dans arana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan atau
layanan pengusahaan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, maupun
penyediaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan sudah sesuai dengan
rencana pembangunan atau belum, dan bila belum, rekomendasi atau justifikasi apa yang
bisa diberikan.
KAJIAN KESESUAIAN TATA RUANG Kajian kesesuaian tata ruang ini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa dapat
dilakukan pengembangan atau pembangunan prasarana dan sarana angkutan sungai,
danau dan penyeberangan di lokasi rencana pengembangan yang dimaksud. Kajian tata
ruang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
(RTRWK).
Dalam kajian ini perlu dilihat apakah lokasi pengembangan sarana dan prasarana Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan dan atau layanan pengusahaan pelabuhan Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai dengan peruntukannya dan dimungkinkan untuk
dikeluarkan ijin-ijin terkait seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, dan
sebagainya.
Selain itu juga perlu dilakukan analisis terhadap perkiraan lamanya permohonan perijinan
untnuk dapat disesuaikan dengan rencana kerja atau timeline perencanaan, penyiapan dan
pelaksanaan KPBU.
KETERKAITAN ANTAR SEKTOR DAN WILAYAH Pada sub-bab ini perlu diuraikan kaitan rencana pengembangan layanan prasaran dan sarana
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan atau layanan pengusahaan sarana
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan udara dengan sektor infrastruktur lainnya dan
juga kaitan antar wilayah / kawasan lainnya jika pengembangan layanan yang dimaksud
memiliki fungsi layanan lintas wilayah dan atau integrasi sektor. Beberapa hal yang perlu dikaji
diantaranya meliputi:
1. Rencana pengembangan infrastruktur lain di wilayah perencanaan yang akan
didukung atau diperlukan oleh objek kerja sama layanan prasarana dan sarana
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (misalkan pengembangan layanan
sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan layanan
antar moda transportasi dan lintas kabupaten/kota, penyediaan air minum, listrik, dan
sebagainya);
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 19
2. Kebutuhan layanan prasarana dan sarana (pelabuhan) Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan di masing-masing wilayah pelayanan (sesuai Rencana Induk Pelabuhan
Nasional);
3. Dampak terhadap infrastruktur lain atau wilayah apabila proyek pengembangan
layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini tidak
dilaksanakan.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 20
KAJIAN NILAI MANFAAT UANG
Kajian Nilai Manfaat Uang (Value for Money/VfM) dalam Tahap Perencanaan KPBU dilakukan
secara kualitatif. Tujuan dari kajian VfM ini adalah untuk memastikan:
1. sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam
pengelolaan risiko;
2. terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka
panjang;
3. alih pengetahuan dan teknologi; dan
4. terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.
Beberapa hal yang perlu dikaji dalam bab ini adalah sebagai berikut.
KAJIAN MANFAAT KPBU Dalam sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat pelaksanaan proyek pengembangan Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan dan atau layanan pengusahaan Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan melalui skema KPBU. Beberapa hal yang dapat diuraikan misalnya:
1. Alokasi APBN/APBD dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur lainnya
sehingga terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur;
2. Rencana alokasi dan pengelolaan risiko;
3. Kelebihan sistem pengadaan KPBU (efektivitas, akuntabilitas, persaingann sehat,
transparansi, efisiensi dan sebagainya);
4. Pengelolaan sistem Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan oleh Badan Usaha
akan memberikan alih pengetahuan
KAJIAN VfM KUALITATIF Analisis nilai untuk uang ("VfM") dilakukan untuk menentukan kesesuaian pengadaan proyek
dengan menggunakan kerjasama dengan Badan Usaha. Jika sebuah proyek akan diajukan
sebagai proyek kerjasama dengan Badan Usaha, maka harus ditunjukkan bahwa kerjasama
akan memberikan VfM yang lebih baik daripada menggunakan metode pengadaan publik
melalui pemerintah.
Nilai Manfaat Uang (VFM) merupakan selisih Net Present Value (NPV) PSC dengan NPV KPBU
(PPP Bid). Jika Nilai VFM adalah positif, maka proyek tersebut memberikan nilai manfaat.
Sebaliknya, jika VFM negatif, maka skema tersebut tidak dipilih.
Analisis VFM membandingkan pendekatan KPBU yang diusulkan dengan pendekatan
tradisional dengan menggunakan dana pemerintah (APBN/APBD). Perbandingan ini
memperhitungkan inovasi, desain, waktu dan biaya proyek untuk menentukan apakah
mentransfer risiko ke mitra swasta akan menghasilkan nilai agregat yang lebih tinggi bagi
pengguna infrastruktur.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 21
Pada studi ini, analisis VFM hanya akan dilaksanakan secara kualitatif. Secara umum,
perbandingan, pokok (driver) perbandingan KPBU dan PSC adalah sebagai berikut.
Keunggulan kerjasama dengan Badan Usaha
Efektivitas, Akuntabilitas Dan Pemerataan Pelayanan publik
Alih Pengetahuan Dan Teknologi
Persaingan Sehat, Transparansi, Dan Efisiensi dalam proses pengadaan
Penyusunan analisis kualitatif ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya studi
literatur, wawancara dengan pakar dan narasumber, kegiatan FGD, dan metodologi kualitatif
lainnya
Ringkasan berbagai aspek untuk membandingkan dua pendekatan pengadaan dan analisis
perbandingan nilai untuk setiap nilai tersebut secara spesifik untuk masing-masing sektor KPBU
yang dikerjasamakan, dapat dilihat – namun tidak terbatas – pada contoh dibawah ini.
Nilai
dibandingkan
Pengadaan
Publik KPBU Analisis
Kualitas
Pelayanan
√ √√ Perjanjian Kerjasama umumnya mengatur standar
pelayanan minimum yang telah ditentukan sebelumnya,
dimana kegagalan untuk mencapai SPM memiliki
konsekuensi. Oleh karena itu, pendekatan BU mengarah
pada kualitas pelayanan yang lebih baik.
Kepuasan
Pengguna
√ √√√ Karena layanan dan inovasi yang lebih baik, kualitas aset
dan kepuasan pengguna diharapkan juga lebih baik
dalam proyek kerjasama
Inovasi √ √√ Salah satu keunggulan pengadaan melalui kerjasama
badan usaha adalah inovasi. Badan usaha cenderung lebih
leluasa dalam berinovasi dibandingkan dengan
pengadaan publik sehingga diharapkan inovasi yang
diterapkan mampu menghasilkan output yang lebih baik
Fleksibilitas √√ √ Kerjasama dengan badan usaha cenderung lebih tidak
fleksibel jika dibandingkan dengan pengadaan publik.
Hal ini karena badan usaha terikat dengan kontrak jangka
panjang dan perubahnnya cenderung sulit dan lama.
Perubahan layanan akan lebih mudah terjadi pada
pengadaan publik dengan penganggaran belanja pada
tahun berikutnya.
Ketepatan
Waktu
√ √√ Waktu yang dibutuhkan badan usaha cenderung lebih
singkat dibandingkan pengadaan publik. Hal ini
dimungkinkan dengan adanya keleluasaan dalam
pengunaan dana jika dibandingkan dengan penggunaan
dana oleh pemerintah.
Pemerataan
Pelayanan
publik
√ √√ Ruang fiskal yang diciptakan oleh Kerjasama akan
memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan
pembangunan infrastruktur di tempat/sektor lain.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 22
Nilai
dibandingkan
Pengadaan
Publik KPBU Analisis
Total biaya
proyek
√ √√ Perjanjian kerjasama akan mengunci badan usaha dalam
kontrak jangka panjang yang mengatur output dan
pembayaran.
Hal ini tentu akan menekan kenungkinan terjadinya biaya
diluar perkiraan dan dalam jangka waktu panjang akan
menurunkan biaya proyek secara keseluruhan
Dari tabel di atas, kita melihat bahwa pendekatan pengadaan badan usaha berpotensi
memberikan nilai uang untuk para penggerak utama seperti (i) Kualitas Pelayanan, (ii)
Kepuasan Pengguna, (iii) Inovasi, dan (iv) Ketepatan Waktu dan (v) Total biaya proyek. Namun,
pendekatan pengadaan badan usaha tidak diharapkan dapat mendorong nilai di bidang kritis
seperti Fleksibilitas.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 23
KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN
Kajian potensi pendapatan dan skema pembiayaan ini ditujukan untuk mengetahui:
a. kemampuan pengguna untuk membayar;
b. kemampuan fiskal pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dalam
melaksanakan KPBU;
c. potensi pendapatan lainnya; dan
d. perkiraan bentuk dukungan pemerintah.
Sistematikan pembahasan Bab ini adalah seperti diuraikan di bawah ini.
KEMAMPUAN PENGGUNA MEMBAYAR Dalam Studi Pendahuluan, kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui analisis data
dan informasi sekunder terkait yang tersedia, namun akan lebih baik apabila bisa dilaksanakan
melalui Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey/RDS).
Untuk proyek pengembangan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan, yang dimaksud dengan pengguna adalah para pengguna pelayanan jasa
kepelabuhanan; dan pelayanan jasa terkait Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,
dan lainnya.
Kemampuan pengguna untuk membayar dikaji melalui kajian terhadap rata-rata biaya
penyediaan layanan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pelabuhan; dan atau badan usaha
angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; atau Unit Penyelenggara Badan Udara dan
juga tarif rata-rata jasa layanan yang dijual.
Selain itu perlu dikaji juga kinerja keuangan Badan Usaha pelabuhan Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan dan /atau Unit Peneylenggara Layanan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini perlu dilakukan untuk
mengetahui kapasitas keuangannya dalam melakukan kerjasama.
KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap kemampuan fiskal Pemerintah dalam membiayai
sektor pelayaran , terutama terkait dengan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan (peyediaan dan layanan jasa pengusahaan pelabuhan;
penyediaan dan layanan jasa terkait pengusahaan pelabuhan ; dan penyediaan layanan
sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan) . Kajian fiskal terutama dilakukan pada
pembiayaan prasarana dan sarana berikut layanan yang disediakan oleh Direktorat Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan, Kementerian Perhubungan, dan atau Badan Usaha Milik
Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah terkait usaha Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan/Unit Penyelenggara Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 24
Kajian kemampuan fiskal ini sangat penting karena skema pembiayaan yang bisa diterapkan
dalam KPBU sektor Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah skema availability
payment (AP) dan / atau user payment (UP).
Perlu disampaikan trend pembiayaan Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
( dan/atau BUMN/BUMD terkait usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan/atau
Unit Penyelenggara Badan Usaha selama setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, dengan fokus pada
pembiayaan terkait objek kerja sama yang akan dikembangkan (layanan prasarana dan
sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) dan juga kendala serta potensi yang
ada.
Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan
fiskal tersebut.
KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH Dalam sub-bab ini dilakukan kajian kemampuan fiskal pengguna jasa layanan pengusahaan
pelabuhan dan sarana angkutan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, baik badan
usaha pelabuhan, unit penyelengara pelabuhan, dan atau perusahaan BUMN/BUMD layanan
sarana angkutan sungai, danau dan penyebrangan. Kajian ini perlu dilakukan untuk melihat
kemungkinan kontribusi pembiayaan layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan yang dapat meringankan nilai AP yang diperlukan.
Dalam kajian ini dillihat adanya potensi Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi atau
pembayaran AP.
Ketentuan mengenai pembayaran AP untuk KPBU oleh pemerintah daerah mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran
Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.
Pada sub-bab ini dilakukan kajian terhadap rencana dan realisasi APBD selama setidaknya 3
(tiga) tahun terakhir.
Dalam bagian terakhir sub-bab ini perlu diuraikan kesimpulan dan rekomendasi kemampuan
fiskal tersebut.
Untuk analisis kemampuan fiskal dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang dikeluarkan setiap
tahun oleh Kemenkeu.
Kapasitas Fiskal adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang
dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang
penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja
pegawai.
Sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi didasarkan pada
formula sebagai berikut:
KFDi = [Pendapatan] [Pendapatan Earmarked + Belanja]
KFDi = [PAD + DBH + DAU + Otsus + Dais + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBH SDA TDP +
DBH CHT TDP + BBH + BBK + BB + BP]
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 25
Dimana:
KFD : Kapasitas Fiskal. Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DBH : Dana Bagi Hasil
DAU : Dana Alokasi Umum
Otsus : Dana Otonomi Khusus
Dais : Dana Keistimewaan DIY
TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan
DTK : Dana Transfer Khusus
PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHSDA TDP : DBH Sumber Daya Alam yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHCHT TDP : DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya
BBH : Belanja Bagi Hasil
BBK : BelanJa Bantuan Keuangan
BB : Belanja Bunga
BP : Belanja Pegawai
Sementara sesuai dengan PMK 119/2017, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten/Kota didasarkan pada formula sebagai berikut:
KFDi = [Penerimaan Umum APBD] - [Penerimaan yang Telah Ditentukan
Penggunaannya + Belanja]
KFDi = [PAD + BBP + DBH + DAU + Otsus + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBHDR TDP +
DEB CBT TDP + BBH + BH DOB + DD + ADD + Otsus + EP + EE]
Dimana:
KFD : Kapasitas Fiskal Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
BHP : Bagi Hasil Provinsi
DBH : Dana Bagi Hasil
DAU : Dana Alokasi Umum
Otsus : Dana Otonomi Khusus
TPG/Tamsil : Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan
DTK : Dana Transfer Khusus
PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHDR TDP : Dana Reboisasi yang Telah Ditentukan Penggunaannya
BBH : Belanja Bagi Hasil
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 26
BH DOB : Bagi Hasil untuk Daerah Otonom Baru
DD : Dana Desa
ADD : Alokasi Dana Desa
Otsus : Dana Otonomi Khusus
BP : Belanja Pegawai
BB : Belanja Bunga
POTENSI PENDAPATAN Dalam sub-bab ini dilakukan kajian terhadap berbagai potensi pendapatan yang bisa
didapatkan dalam kerjasama layanan prasarana dan sarana Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan.
DUKUNGAN PEMERINTAH Kajian dukungan pemerintah perlu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
Skema pengembalian investasi di sektor Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ini
menggunakan skema AP sehingga untuk sektor Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
ini masih dapat diterapkan dukungan pemerintah dalam bentuk viability gap funding/VGF,
namun tidak bisa untuk mendapatkan jaminan pemerintah.
Kajian kebutuhan dukungan pemerintah ini dilakukan baik untuk dukungan finansial maupun
dukungan non-fiskal, seperti misalnya kebutuhan dukungan peraturan, perijinan, dan
sebagainya.
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 27
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
Dalam bab ini diuraikan rekomendasi dan tindaklanjut terhadap rencana proyek
pengembangan layanan sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
dan atau bagian layanan jasa pengusahaan pelabuhan dan atau jasa terkait pelabuhan
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan
peraturan, kebutuhan, kepatuhan dan sebagainya.
Sistematika pembahasan Bab Rekomendasi dan Tindak Lanjut ini adalah sebagai berikut.
REKOMENDASI Dalam sub-bab ini disampaikan berbagai rekomendasi berdasarkan hasil-hasil kajian yang telah
dilakukan di bab-bab sebelumnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan mencakup
diantaranya:
1. Institusi atau lembaga yang akan menjadi PJPK dalam proyek;
2. Indikasi atau ketetapan lokasi;
3. Rencana bentuk atau modalitas KPBU yang akan diterapkan;
4. Rekomendasi dari hasil VfM;
5. Dukungan pemerintah yang diperlukan;
6. Rekomendasi pemilihan badan usaha
7. Dan sebagainya.
Untuk pemilihan badan usaha, contoh rekomedasi kriteria utama adalah, namun tidak terbatas,
seperti berikut ini:
A. Komposisi
Badan usaha harus terdiri dari satu atau lebih Anggota yang secara bersama-sama
wajib memenuhi kualifikasi dan tanggung jawab seperti ditetapkan berikut ini:
a. Paling tidak satu (1) Anggota harus memenuhi Kriteria Pengalaman Operasi sesuai
kriteria Teknis.
b. Anggota harus secara agregat, memenuhi Kriteria Finansial sebagaimana yang
ditetapkan;
c. Tidak boleh terdiri dari orang pribadi.
d. Pihak yang ikut serta dalam Proses Pra-Kualifikasi tidak boleh tercatat sebagai
Peserta lebih dari satu kali.
B. Kriteria Keuangan
a. Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan Salinan
laporan keuangan dari peserta atau Anggota Utama yang sudah diaudit, selama
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 28
tiga (3) tahun anggaran terakhir, yang disusun berdasarkan standard akuntansi
IAS/IAI, IFRS, US GAAP dan memperlihatkan sbb:
Total Asset, secara agregat lebih dari 3 kali total Capex selama dua (2) tahun
anggaran terakhir; dan
Kekayaan Bersih, secara agregat lebih dari 1 kali total Capex selama dua (2)
tahun anggaran terakhir.
b. Surat Refensi dari Bank untuk peserta atau masing-masing Anggota yang
menyatakan bahwa kondisi usaha peserta atau Anggota Utama bersangkutan
tergolong sehat dan menurut pendapat Bank, peserta atau Anggota Utama
tersebut mampu membiayai pelaksanaan Proyek.
c. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
C. Kriteria Teknis
a. Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang
usaha bersangkutan; dibuktikan dengan Peserta/salah satu Anggota Konsorsium
berhasil melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan setidaknya
untuk satu (1) proyek serupa; >>>> Jika induk perusahaan sudah berpengalaman
b. Untuk mengukur bahwa persyaratan tentang keberhasilan, maka yang
dimaksud operasi dan pemeliharaan yang “berhasil” adalah Proyek-proyek yang
sudah selesai dan beroperasi setidaknya selama tiga (3) tahun, dimana selama
periode tersebut Peserta atau salah satu anggota konsorsium mengoperasikan
dan memelihara proyek selama paling sedikit tiga (3) tahun;
D. Kriteria Lainnya
Kriteria lain yang dipertimbangkan
a. Masing-masing Anggota tidak terlibat dalam Perselisihan Material Lainnya
yang belum terselesaikan.
b. Pemegang saham) tidak sedang mengalami:
i. Skorsing atau blacklist oleh instansi Pemerintah karena suatu alasan apa
pun;
ii. Kinerja tidak memuaskan di masa lalu, termasuk pelanggaran kontrak,
penyelesaian tidak tepat waktu, sejarah klaim yang buruk atau cacat
mutu;
iii. Memiliki utang jatuh tempo yang jauh melebihi pendapatan atau
kewajibannya kepada pihak otoritas kepabeanan di Indonesia atau
Studi Pendahuluan (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) - 29
pihak otoritas berwenang lainnya di negara dimana perusahaannya
terdaftar;
iv. Memiliki catatan kasus perdata atau pidana yang masih ditangguhkan
atau belum selesai terkait penghindaran pajak, bea atau kewajiban
lainnya kepada instansi pemerintah.
c. Kegiatan usaha Peserta (atau pada kasus konsorsium, Anggota Utama) tidak
sedang dalam keadaan dihentikan.
TINDAK LANJUT Dalam sub-bab ini diuraikan rencana tindaklanjut dari rekokmendasi yang disampaikan
sebelumnya, termasuk didalamnya rencana jadwal pemenuhan rekomendasi dan juga
rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU.