DAFTAR PUSTAKA

Djalal, Hasyim, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, BPHN dan Binacipta, 1979

Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Laut Indonesia, Binacipta, Bandung, 1978.

---------, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1978

---------, Pengantar Hukum Internasional, Buku I : Bagian Umum, Binacipta Bandung, 1987.

---------, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan VIII, Binacipta, Bandung, 1997.

Mauna, Boer, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005

Muhjiddin, Atje Misbach, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing. Alumni, Bandung, 1989.

Muthalib Tahar, Abdul, dkk, Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Perairan Indonesia, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Unila, 2010.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

R. Agus, Etty, Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengatur-an Hak Lintas Kapal Asing, Abardin, Bandung, 1986

145

Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional, Buku I, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Dokumen :

Departemen Luar Negeri R.I. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 76, Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, UU No. 6/1996, tentang Perairan Indonesia. dan TLN No. 3647 tentang Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 1996

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 70, PP No. 36/2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 71, PP No. 37/2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut yang Ditetapkan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 64,UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan TLN No. 4849 tentang Penjelasan Umum UU No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran.

146

147