daftar pedoman dan peraturan di bidang monitoring hasil perikanan
DESCRIPTION
Pedoman Monitoring PerikananTRANSCRIPT
![Page 1: Daftar Pedoman Dan Peraturan Di Bidang Monitoring Hasil Perikanan](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022082319/563db9e3550346aa9aa0d58a/html5/thumbnails/1.jpg)
Daftar Pedoman dan Peraturan di Bidang Monitoring Hasil Perikanan:
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Seksi Monitoring Cemaran Biologi
No. Dasar Hukum Kegiatan
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya;
Menghimpun dan memahami semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Menyiapkan bahan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di lingkup pengendalian hasil perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan kerjasama lintas satker dalam rangka pengendalian hasil perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN /2006 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan (BBP2HP)
Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan,
Melaksanakan kegiatan monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan,
Melakukan pengembangan teknik pengambilan contoh cemaran biologi dan sanitasi kekerangan dan melaksanakan bimbingan penerapannya,
Melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan,
Menyusun laporan dan menyiapkan bahan rekomendasi hasil monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan ke Ditjen P2HP
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
Mengarahkan dan merencanakan kegiatan monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan ke kawasan minapolitan,
Melaksanakan kegiatan monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan di kawasan minapolitan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 yang direvisi menjadi PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan
Melaksanakan pengambilan contoh dalam rangka monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan,
Menyiapkan bahan laporan dan
![Page 2: Daftar Pedoman Dan Peraturan Di Bidang Monitoring Hasil Perikanan](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022082319/563db9e3550346aa9aa0d58a/html5/thumbnails/2.jpg)
Keamanan Hasil Perikanan evaluasi hasil-hasil monitoring yang diperlukan Otoritas Kompeten
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia
Melaksanakan pengambilan contoh terkait cemaran biologi apabila terdapat kasus impor perikanan bermasalah
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2004 tentang Sistem Sanitasi Kekerangan Indonesia
Melaksanakan monitoring sanitasi kekerangan yang berkelanjutan di sentra penghasil kerang
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
Melakukan pengambilan contoh pada tahap pendaratan, pembongkaran, dan distribusi bahan baku segar di tingkat PPI/TPI,
Melakukan pengambilan contoh pada tahap penerimaan, pengolahan, dan distribusi produk akhir di tingkat UPI
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
Melakukan analisis terhadap contoh monitoring hasil perikanan sesuai SNI
Melakukan analisis data di bidang monitoring cemaran biologi
11. SK Ditjen P2HP Nomor KEP.96/DJ-P2HP/2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan BBP2HP
Membuat rencana kegiatan unit organisasi Seksi Monitoring Cemaran Biologi,
Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar prosedur dan pengembangan dibidang monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan,
Melakukan penyiapan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi serta penyebarluasan program monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan,
Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang monitoring cemaran biologi dan sanitasi kekerangan,
Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan investigasi hasil monitoring cemaran biologi yang dilakukan oleh Dinas yang menangani bidang perikanan di tingkat Provinsi,
Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,
![Page 3: Daftar Pedoman Dan Peraturan Di Bidang Monitoring Hasil Perikanan](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022082319/563db9e3550346aa9aa0d58a/html5/thumbnails/3.jpg)
Membuat pelaporan bidang monitoring hasil perikanan
12. SK Ditjen P2HP Nomor KEP.135/DJ-P2HP/2009 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor KEP.010/DJ-P2HP/2007 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan
Melaksanakan monitoring bakteri patogen,
Melaksanakan monitoring parasit cacing pada ikan-ikan ekonomis penting,
Melaksanakan monitoring racun hayati ciguatoxin pada ikan-ikan karang,
Melaksanakan monitoring sanitasi kekerangan
13. SNI 2326:2010 tentang Metode Pengambilan Contoh Produk Perikanan
Melakukan kegiatan pengambilan contoh produk perikanan mencakup perencanaan dan pelaksanaan pengambilan contoh dalam rangka monitoring hasil perikanan di bidang cemaran biologi
![Page 4: Daftar Pedoman Dan Peraturan Di Bidang Monitoring Hasil Perikanan](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022082319/563db9e3550346aa9aa0d58a/html5/thumbnails/4.jpg)
2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Seksi Monitoring Cemaran Kimia
No. Dasar Hukum Kegiatan
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya;
Menghimpun dan memahami semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Menyiapkan bahan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di lingkup pengendalian hasil perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mengumpulkan dan menyiapkan bahan kerjasama lintas satker dalam rangka pengendalian hasil perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN /2006 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan (BBP2HP)
Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan,
Melaksanakan monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan,
Melakukan pengembangan teknik pengambilan contoh monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan,
Melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan,
Menyusun laporan dan menyiapkan bahan rekomendasi hasil monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan ke Ditjen P2HP
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
Mengarahkan dan merencanakan kegiatan monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan ke kawasan minapolitan,
Melaksanakan kegiatan monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan di kawasan
![Page 5: Daftar Pedoman Dan Peraturan Di Bidang Monitoring Hasil Perikanan](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022082319/563db9e3550346aa9aa0d58a/html5/thumbnails/5.jpg)
minapolitan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 yang direvisi menjadi PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Melaksanakan pengambilan contoh dalam rangka monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan,
Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi hasil-hasil monitoring yang diperlukan Otoritas Kompeten
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia
Melaksanakan pengambilan contoh terkait cemaran kimia apabila terdapat kasus impor perikanan bermasalah
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2004 tentang Sistem Sanitasi Kekerangan Indonesia
Melaksanakan monitoring sanitasi kekerangan berkelanjutan di sentra penghasil kerang berkaitan dengan parameter kimiawi
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
Melakukan pengambilan contoh pada tahap pendaratan, pembongkaran, dan distribusi bahan baku segar di tingkat PPI/TPI,
Melakukan pengambilan contoh pada tahap penerimaan, pengolahan, dan distribusi produk akhir di tingkat UPI
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
Melakukan analisis terhadap contoh monitoring hasil perikanan sesuai SNI
Melakukan analisis data di bidang monitoring cemaran kimia
11. SK Ditjen P2HP Nomor KEP.96/DJ-P2HP/2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan BBP2HP
Membuat rencana kegiatan unit organisasi Seksi Monitoring Cemaran Kimia,
Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar prosedur dan pengembangan dibidang monitoring cemaran kimia dan sanitasi kekerangan,
Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi serta penyebarluasan program monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan,
Menyusun laporan pelaksanaan
![Page 6: Daftar Pedoman Dan Peraturan Di Bidang Monitoring Hasil Perikanan](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022082319/563db9e3550346aa9aa0d58a/html5/thumbnails/6.jpg)
tugas di bidang monitoring cemaran kimia, fragmen binatang penyebar penyakit dan benda asing pada hasil perikanan,
Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan investigasi hasil monitoring cemaran kimia yang dilakukan oleh Dinas yang menangani bidang perikanan di tingkat Provinsi,
Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,
Membuat pelaporan bidang monitoring hasil perikanan
12. SK Ditjen P2HP Nomor KEP.135/DJ-P2HP/2009 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor KEP.010/DJ-P2HP/2007 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan
Melaksanakan monitoring kontaminan logam berat,
Melaksanakan monitoring bahan kimia berbahaya dan residu pestisida,
Melaksanakan monitoring histamin,
Melaksanakan monitoring kesegaran ikan
13. SNI 2326:2010 tentang Metode Pengambilan Contoh Produk Perikanan
Melakukan kegiatan pengambilan contoh produk perikanan mencakup perencanaan dan pelaksanaan pengambilan contoh dalam rangka monitoring hasil perikanan di bidang cemaran biologi