DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................... 3

A. LATAR BELAKANG .............................................................................................................................. 3

B. LANDASAN HUKUM .......................................................................................................................... 6

C. MAKSUD DAN TUJUAN...................................................................................................................... 7

D. SASARAN ........................................................................................................................................... 7

E. BATASAN PENGERTIAN ..................................................................................................................... 7

BAB II PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ................................................................................................. 9

A. KARAKTERISTIK .................................................................................................................................. 9

B. PERMASALAHAN ............................................................................................................................. 15

C. KEBUTUHAN .................................................................................................................................... 17

D. POTENSI DAN TANTANGAN ............................................................................................................ 19

BAB III REHABILITASI SOSIAL PADA RUMAH ANTARA ............................................................................... 21

A. KELEMBAGAAN ............................................................................................................................... 21

B. MEKANISME LAYANAN ................................................................................................................... 24

C. KEMITRAAN DAN KERJASAMA ........................................................................................................ 29

D. INDIKATOR ...................................................................................................................................... 30

BAB IV SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN .............................................................. 32

A. SUPERVISI ........................................................................................................................................ 32

B. MONITORING .................................................................................................................................. 33

C. EVALUASI ......................................................................................................................................... 33

D. PELAPORAN ..................................................................................................................................... 34

BAB V PENUTUP ........................................................................................................................................ 36

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya,

penyusunan buku Pedoman Rumah Antara dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan pedoman ini

adalah untuk memberikan gambaran yang jelas bagi pelaksana kegiatan Rumah Antara bagi

Penyandang Disabilitas Mental, sehingga layanan yang diberikan dapat terselenggara dengan

baik. Pedoman ini mengulas tentang kebutuhan layanan bagi penyandang disabilitas mental,

karakteristik penyandang disabilitas mental dan layanan rumah antara sebagai salah satu

layanan yang dapat membantu menjembatani proses integrasi penyandang disabilitas mental

dari layanan rehabilitasi menuju keluarga dan masyarakat.

Penyusunan pedoman Rumah Antara didukung oleh beberapa profesi yang terlibat dalam

rehabilitasi penyandang disabilitas mental, karena isu ini merupakan isu multisektor dan

membutuhkan penanganan secara terintegrasi, terkoordinasi dan berkesinambungan. Kami

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh profesi yang terlibat, atas

ide dan masukan yang diberikan demi sempurnanya pedoman ini. Harapannya buku ini dapat

digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

mental di seluruh wilayah Indonesia.

Pedoman ini tentunya masih jauh dari sempurna, sehingga jika dalam implementasinya masih

terdapat ketidaksesuaian diharapkan dapat memberikan kritik dan masukan yang dapat

dijadikan dasar dalam penyempurnaan pedoman. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat

dalam upaya mewujudkan layanan yang lebih baik dan pada akhirnya dapat membantu

perwujudan hak-hak penyandang disabilitas mental.

Jakarta, April 2017 Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Bambang Sugeng

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan kesehatan jiwa menjadi isu penting yang menarik perhatian banyak pihak,

disamping karena masalahnya tidak saja menyangkut kehidupan individu, tetapi berdampak

pada keluarga dan masyarakat serta intervensinya membutuhkan keterlibatan lintas profesi.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur

bagaimana upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus dilakukan demi

perwujudan kesehatan jiwa. Pada undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa sektor

kesehatan bertanggung jawab dalam rehabilitasi psikiatrik dan sektor sosial bertanggung

jawab melakukan rehabilitasi sosial sehingga proses rehabilitasi bagi PDM (selanjutnya bisa

disingkat PDM) dapat dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi dan berkesinambungan

dengan memperhatikan prinsip ketuntasan layanan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperkuat pentingnya proses rehabilitasi

yang secara tegas menjelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan

habilitasi dan rehabilitasi secara inklusif.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asazi

Manusia (HAM) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan

prioritas RAN HAM Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan

pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan,

penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia sebagai implementasi kewajiban dan tanggung

jawab negara terutama pemerintah, dan didukung peran serta masyarakat. Instruksi

Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang AKSI HAM berisi tentang kegiatan atau program

sebagai penjabaran lebih lanjut dari RAN HAM untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga

dan pemerintah daerah. Dalam Instruksi Presiden tersebut dimuat tentang agenda aksi

dalam perwujudan HAM dan penanggung jawab dalam pelaksanaan agenda aksi dimaksud.

Sejalan dengan agenda ke 25 pada AKSI HAM tahun 2015 tentang penemuan, pembebasan,

dan pengobatan orang dengan gangguan jiwa (selanjutnya bisa disingkat ODGJ) dipasung

yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial c.q. Direktorat

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bertanggung jawab dalam mendukung

pencapaian tujuan agenda ke 25 dengan mengawal penerbitan regulasi bidang rehabilitasi

sosial bagi PDM. Tanggung jawab ini juga ditegaskan melalui agenda ke 67 tentang

tanggung jawab dalam Pengawasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) layanan

dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di daerah.

Populasi PDM jumlahnya cukup signifikan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013,

terdapat 1,7 % dari 1000 penduduk mengalami gangguan jiwa berat. Sebanyak 14,3% dari

penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat (>57.000 orang) tercatat pernah dipasung.

Berdasarkan Survei Sensus Nasional Tahun 2012, populasi PDM berjumlah 170.120 orang

dari total populasi penyandang disabilitas 8.008.640 orang. Survei yang dilakukan terhadap

PDM menggunakan kategori sulit mengurus diri sendiri dengan klasifikasi ringan sejumlah

129.239 orang dan klasifikasi berat 40.881 orang. Berdasarkan Survei BPS tahun 2012,

diperoleh angka 40.881 orang PDM berat, yang kemungkinan besar mengalami

pemasungan. Angka ini menunjukkan betapa tanggung jawab pemerintah dalam

penyediaan layanan kesehatan jiwa yang sesuai kebutuhan masyarakat menjadi sangat

penting.

Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs)

2030 yaitu menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk

semua orang di dunia pada semua usia. Termasuk didalamnya komitmen terhadap

pencegahan dan pengobatan dari penyakit tidak menular, termasuk jenis kelainan perilaku,

perkembangan mental dan syaraf, yang terus menjadi salah satu tantangan besar bagi

pembangunan berkelanjutan.

Kondisi PDM saat ini masih membutuhkan perhatian yang cukup serius. Kasus penelantaran

dan pemasungan masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, yang secara dominan

disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakberdayaan keluarga untuk merawat PDM serta

masih minimnya akses layanan dalam pemenuhan hak-hak PDM seperti hak untuk

mendapatkan identitas, akses informasi, layanan kesehatan, layanan sosial serta akses

layanan lainnya yang sesuai kebutuhan. Ketiadaaan jaminan kesehatan, minimnya sarana

dan prasarana kesehatan menjadi hambatan bagi kesinambungan pengobatan yang

mengakibatkan lambatnya proses pemulihan. Pendampingan sosial bagi PDM dan keluarga

juga belum hadir sehingga menambah beban keluarga dan lingkungan sekitar, dan menjadi

faktor yang mendukung terjadinya kasus-kasus pemasungan.

Terbatasnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam memahami permasalahan

gangguan jiwa juga menyebabkan keluarga memilih altenatif non medis dalam upaya

penyembuhan anggota keluarganya yang menjadi PDM. Hal ini memperparah situasi dan

kondisi PDM dan memperlebar jarak terhadap akses pelayanan yang layak. Beban dan

keputusasaan pada akhirnya membuat keluarga terpaksa memilih pemasungan sebagai

alternatif penanganan terakhir. Untuk itu edukasi tentang upaya kesehatan jiwa menjadi hal

yang sangat penting untuk diberikan kepada keluarga dan lingkungan sosial tempat tinggal

PDM.

Siklus rehabilitasi bagi PDM saat ini belum cukup mendukung pola perkembangan

penanganan yang signifikan. PDM yang telah mendapatkan rehabilitasi psikiatrik harus

segera kembali kepada keluarga, karena jangka waktu perawatan yang sudah ditentukan

terutama pada pasien BPJS kesehatan dan pada kasus tertentu PDM belum optimal

pemulihan kondisinya serta masih memiliki masalah dalam penyesuaian sosial. Alternatif

lembaga layanan yang ada seperti panti memiliki kapasitas tampung terbatas dan secara

fungsional juga belum dapat melaksanakan fungsi stabilisasi. Faktor kondisi keluarga yang

belum siap dalam berbagai hal, seperti mengalami keterbatasan baik dari segi pemahaman

terhadap gangguan jiwa, kemampuan perawatan dan dukungan, kemampuan ekonomi,

serta beban pikologis akibat permasalahan gangguan jiwa yang dialami anggota

keluarganya merupakan beberapa hal yang harus dituntaskan sebelum PDM kembali ke

keluarga.

Rehabilitasi sosial yang menjadi ranah tanggung jawab Kementerian Sosial harus dapat

dilaksanakan terintegrasi dengan rehabilitasi psikiatrik, sehingga dapat memberikan

dukungan penyembuhan secara tuntas. Proses rehabilitasi sosial diarahkan pada upaya

meminimalisir kekambuhan dan memperkuat penyesuaian sosial PDM dengan kehidupan di

keluarga dan di masyarakat. Keberadaan fasilitas rehabilitasi sosial pemerintah maupun

masyarakat sangat terbatas dan tidak tersedia di semua kabupaten/kota. Saat ini layanan

rehabilitasi sosial yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

meliputi layanan berbasis institusi dan layanan berbasis masyarakat dalam bentuk day care

dan home care, merupakan alternatif layanan yang dapat diakses. Namun demikian perlu

pengembangan beberapa alternatif layanan sosial yang dapat membantu mengatasi

kesulitan – kesulitan dalam proses pemulihan dan reintegrasi PDM di dalam kehidupan

masyarakat.

Proses pemulihan serta adaptasi PDM dengan lingkungan keluarga dan masyarakat

terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat dan seringkali timbul permasalahan –

permasalahan yang dapat memicu kekambuhan. Oleh karena itu diperlukan layanan rumah

antara yang dapat menjadi jembatan bagi PDM pasca perawatan psikiatrik atau pasca

perawatan di rumah sakit jiwa/rumah sakit menuju reintegrasi dalam kehidupan keluarga

dan masyarakat. Rumah antara akan menjadi salah satu alternatif yang perlu dilaksanakan

dalam upaya mempersiapkan PDM dan keluarga dalam proses penyesuaian diri, sehingga

satu sama lain dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

Situasi dan kondisi tersebut melatarbelakangi terbitnya beberapa regulasi yang mendorong

pada implementasi pemenuhan hak – hak PDM melalui program dan layanan yang sesuai

kebutuhan seperti Rumah Antara. Pedoman Rumah Antara perlu disusun sebagai panduan

bagi perencana program, pelaksana kegiatan dan stakeholders terkait dalam merencanakan

dan merealisasikan layanan dimaksud.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak

Penyandang Disabilitas;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Sosial Penyandang Cacat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial;

10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;

11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentangg Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pedoman ini, adalah:

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Rumah Antara bagi PDM.

2. Tujuan

Sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan pelayanan PDM melalui Rumah Antara.

D. SASARAN

1. Pemerintah Pusat

2. Pemerintah Daerah

3. Masyarakat

4. Keluarga

E. BATASAN PENGERTIAN

1. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (disingkat ODMK) adalah orang yang mempunyai

masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup

sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.

2. Orang Dengan Gangguan Jiwa (disingkat ODGJ) adalah orang yang mengalami

gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk

sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai

manusia.

3. Penyandang Disabilitas Mental (disingkat PDM) adalah Orang Dengan Masalah

Kejiwaan/Orang Dengan Gangguan Jiwa (disingkat ODMK/ODGJ) yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan, mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4. Rehabilitasi Psikiatrik adalah upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan

keterampilan hidup dan peningkatan keterampilan, agar mampu melakukan aktivitas

hidup sehari-hari.

5. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk

memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam

kehidupan masyarakat.

6. Pendamping sosial adalah seseorang yang memiliki kepedulian terhadap penanganan

PDM dan sudah mendapatkan pelatihan di bidang rehabilitasi sosial PDM.

7. Fase Akut adalah fase ketika gejala gangguan jiwa yang dialami mencapai puncaknya.

Dalam kondisi ini prioritas utama yang diberikan adalah layanan untuk mengontrol dan

menstabilisasi gejala – gejala dan semua perilaku abnormal yang menyertai.

8. Fase Stabilisasi adalah kondisi dimana pasien sudah mulai mampu mengatasi gejala –

gejala yang dialaminya, sehingga tidak terlalu mengganggu.

9. Fase Pemeliharaan adalah fase yang ditandai dengan menurun/hilangnya gejala – gejala

yang dialami oleh pasien dan waktu yang tepat untuk memulai program rehabilitasi

sosial yang optimal. Mengawasi tanda – tanda dan risiko kekambuhan dari pasien serta

pengawasan minum obat perlu diperhatikan pada fase ini.

BAB II PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

A. KARAKTERISTIK

PDM yang dilayani dalam Rumah Antara adalah ODGJ. Permasalahan gangguan jiwa

menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014 merupakan permasalahan

yang berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi

dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Permasalahan gangguan

jiwa dapat dialami oleh siapa saja, dan dapat menimbulkan beban tidak saja bagi

penyandangnya tetapi juga bagi keluarganya, apabila tidak mendapatkan penanganan

secara tepat.

Masalah gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya:

1. Faktor biologis seperti penyakit fisik kronis, penyakit fisik yang mempengaruhi otak dan

penyalahgunaan Napza.

2. Faktor psikologis seperti pola adaptasi, pola penyelesaian masalah, pola mekanisme

pertahanan diri dan pola kepribadian.

3. Faktor sosial spiritual seperti pola relasi, sistem dukungan, situasi khusus/krisis,

tantangan/tugas – tugas dan stresor atau pemicu.

PDM sering kali mengalami masalah yang kompleks. Bukan saja masalah yang terjadi di

dalam dirinya seperti halusinasi, waham dan sebagainya, namun yang lebih memperparah

permasalahan adalah yang berasal dari luar, yaitu lingkungan sosialnya. Seorang PDM akan

mengalami kondisi yang lebih parah atau kekambuhan yang sering apabila lingkungan tidak

memberikan dukungan dan rawatan yang dibutuhkan.

Tantangan dalam penanganan PDM sangat berkaitan erat dengan stigma dan rendahnya

pemahaman serta pengetahuan keluarga/masyarakat tentang permasalahan PDM dan

gangguan jiwa yang dialaminya. Salah satu stigma masyarakat adalah anggapan bahwa

PDM merupakan individu yang tidak memiliki harapan sehingga akan sangat sulit untuk

dioptimalkan potensinya. PDM yang telah mendapatkan rehabilitasi psikiatrik, ketika kembali

ke keluarga/masyarakat, tidak mendapatkan perawatan yang memadai karena

keluarga/masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang

penanganannya. Terbatasnya layanan sosial melalui panti dan layanan pendampingan sosial

bagi PDM juga semakin memperburuk keadaan dan pada akhirnya hal ini menyebabkan

penanganan yang dilakukan berujung pada pemasungan.

Di dalam buku Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ yang

disusun oleh Kementerian Kesehatan (2016) dinyatakan bahwa, praktik pemasungan

sebenarnya merupakan bentuk praktik perlakuan salah yang dapat dicegah, mengingat

gangguan jiwa yang dialami sebagian besar mudah dikenali dan dapat dikurangi resikonya

dengan tata laksana yang memadai. Beberapa penelitian telah menunjukkan fakta tentang

jenis gangguan jiwa yang seringkali mengalami pemasungan dan alasan pemasungan

dilakukan. Memahami keduanya akan membantu untuk mengembangkan berbagai upaya

yang dapat dilakukan dalam mencegah pemasungan, dengan memberdayakan potensi dan

faktor pendukung yang ada.

Berikut akan dijabarkan berbagai gangguan jiwa yang sering mengalami pemasungan:

1. Gangguan skizofrenia

Gangguan skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang penyandangnya paling sering

mengalami pemasungan. Lebih dari 90% PDM yang mengalami gangguan jiwa ini.

Gangguan skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang mudah dikenali dan berisiko

untuk melakukan tindakan kekerasan akibat dari gejalanya. Skizofrenia merupakan

gangguan psikotik yang memiliki sifat dapat kambuh, menahun, dan bila kekambuhan

semakin sering terjadi maka orang dengan skizofrenia (disingkat ODS) akan mengalami

penurunan fungsi yang semakin berat.

Saat sakit, gangguan yang dialami meliputi gangguan perasaan, perilaku, persepsi,

pikiran, kognitif dan motivasi. Rincian dari gangguan-gangguan tersebut adalah:

a. Gangguan perasaan

Gangguan perasaan yang timbul sangat bervariasi mulai dari emosi yang meningkat,

meledak-ledak hingga emosi yang kosong, tanpa ekspresi. Respon emosi yang

diekspresikan juga bervariasi, bisa luas, menyempit, hingga mendatar tanpa

ekspresi, termasuk bisa sesuai namun bisa pula tertawa geli atau tanpa kendali,

tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan konteks.

b. Gangguan perilaku

ODS kronis cenderung tidak memperhatikan penampilannya, tidak mampu merawat

diri, tidak menjaga kerapian, tidak menjaga kebersihan dirinya dan menarik diri

secara sosial.

c. Gangguan persepsi

ODS mengalami gangguan dalam sensasi dari panca inderanya, seperti kesalahan

persepsi tanpa ada stimulus yang nyata (halusinasi), kesalahan persepsi yang timbul

terhadap stimulus yang nyata (ilusi), mengalami atau merasa bahwa dirinya tidak

nyata, berubah bentuk, atau asing (depersonalisasi), perasaan subyektif bahwa

lingkungan sekitar berubah, tidak nyata, atau asing (derealisasi).

d. Gangguan pikiran

Gangguan pikiran yang dialami oleh ODS meliputi gangguan pada proses pikir dan isi

pikir. Gejala yang biasanya dilaporkan oleh keluarga atau masyarakat diantaranya:

“bicara ngaco (kacau)”, “bicara muter – muter”, “bicara ketinggian”, “nggak

nyambung”, atau “kesambet”.

Gangguan isi pikir yang utama adalah waham, yaitu keyakinan salah yang tidak

sesuai dengan fakta, budaya, agama, nilai – nilai, dan status pendidikan, namun

tetap dipertahankan walaupun telah diberikan bukti-bukti yang jelas untuk

mengoreksinya.

e. Gangguan motivasi dan neurokognitif

Di samping gejala – gejala yang telah diuraikan di atas, skizofrenia juga memiliki

gejala lain yang berhubungan dengan motivasi dan kognitif (kemampuan berpikir).

Gejala yang berhubungan dengan motivasi diantaranya tidak memiliki minat atau

kehendak, tidak berkegiatan, dan tidak mampu menata rencana sehingga

menimbulkan disorganisasi. Sementara gejala yang berhubungan dengan gangguan

kognitif adalah gangguan konsentrasi/atensi, gangguan memori terutama memori

jangka segera/pendek, dan menurunnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah.

Gejala-gejala pada gangguan skizofrenia sering mengakibatkan ODS tampil dalam

kondisi gaduh gelisah hingga berisiko untuk melakukan kekerasan dan sulit dipahami

sehingga sulit untuk dibantu. Kondisinya yang sering terlambat dikenali sehingga

terkesan terjadi tiba-tiba, berpotensi untuk disalahartikan sebagai bagian dari proses

budaya dan spiritual, dianggap kesurupan, kemasukan roh/jin, keberatan nama/ilmu,

bahkan tidak jarang pula dianggap sakti oleh keluarga dan masyarakat.

2. Gangguan Jiwa Lainnya dengan Perilaku Gaduh Gelisah dan Kekerasan

Berisiko untuk mengalami gejala perilaku yang berupa gaduh gelisah dan kekerasan

bukanlah monopoli gangguan skizofrenia. Gaduh gelisah dapat diartikan sebagai

kumpulan gejala agitasi yang ditandai dengan perilaku yang tidak biasa, meningkat, dan

tanpa tujuan. Tidak harus berkaitan namun dapat menjadi gejala awal dari perilaku

agresif yaitu agresivitas verbal maupun gerak/motorik namun tidak ditujukan untuk

mencederai seseorang (contoh: mengumpat, melempar atau merusak barang) dan

perilaku kekerasan yaitu perilaku yang ditujukan untuk mencederai baik dirinya maupun

orang lain (memukul, melukai diri, atau membunuh).

a. Gangguan Demensia

Demensia merupakan kumpulan gejala akibat gangguan pada struktur otak yang

bersifat menahun, menurunkan fungsi dan mengganggu kegiatan sehari-hari akibat

penurunan fungsi luhur (kognitif), termasuk daya ingat/memori (kesulitan mengingat

hal-hal yang baru dipelajari bahkan dalam kondisi yang lebih berat, ingatan

sebelumnya juga hilang), konsentrasi, orientasi, kemampuan memahami,

mengidentifikasi risiko dan konsekuensi (berpikir kritis, menyusun rencana),

berhitung, kemampuan belajar, dan berbahasa, yang berdampak pada kemampuan

pengendalian emosi, perilaku sosial atau motivasi.

Problem perilaku dan psikologik yang sering ditemukan pada orang dengan

demensia diantaranya gangguan persepsi, proses pikir, suasana perasaan dan

perilaku yang sering disalahartikan sebagai skizofrenia.

b. Gangguan Penyalahgunaan Zat (NAPZA)

Gangguan penyalahgunaan zat berhubungan dengan dua kondisi utama, yaitu

intoksikasi dan putus zat. Intoksikasi adalah kumpulan gejala akibat

penyalahgunaan zat yang mempengaruhi satu atau lebih fungsi mental berupa:

memori, orientasi, mood, perilaku, sosial dan pekerjaan. Intoksikasi dapat

menimbulkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, perasaan atau perilaku yang

secara klinis bermakna. Gejala Putus Zat (Withdrawal) adalah kumpulan gejala

yang terjadi setelah menghentikan atau mengurangi penggunaan zat psikoaktif,

sesudah penggunaan berulang kali yang berlangsung lama dan/atau dalam jumlah

yang banyak dengan keluhan yang sesuai karakteristik zat psikoaktif tertentu.

c. Gangguan Afektif Bipolar

Gangguan jiwa ini bersifat episodik, dapat kambuh, namun berpotensi baik untuk

penyembuhan cepat bila mendapatkan tata laksana yang adekuat dan segera.

Namun bila tidak, dapat berdampak besar untuk timbulnya kematian. Gangguan ini

terutama berhubungan dengan gejala suasana perasaan gembira berlebihan

(manik), hipomanik, sedih berlebihan (depresi), atau campuran dua kutub emosi

dalam satu episode. Disebut sebagai gangguan bila gejala manik berlangsung

minimal satu minggu, atau empat hari untuk gejala hipomanik, atau dua minggu

untuk gejala depresi dan mengakibatkan gangguan aktivitas serta fungsi sehari-hari.

Dalam kondisi yang berat, dapat disertai gejala psikotik, risiko bunuh diri, maupun

risiko melukai orang lain. Kondisi tersebut tentu saja membutuhkan perawatan yang

lebih intensif. Risiko lain dalam kelompok gangguan ini adalah penyalahgunaan

obat, zat, dan alkohol yang berujung pada perilaku berisiko lainnya seperti seks

bebas.

d. Retardasi Mental

Gangguan ini ditandai oleh kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang

diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan termasuk menyelesaikan

masalah, ditandai dengan gangguan pada keterampilan pada beberapa area

perkembangan (seperti kognitif, bahasa, motorik, dan sosial) selama periode

perkembangan. Ciri utamanya adalah ketidaksesuaian usia kemampuan yang dimiliki

dengan usia sesungguhnya. Sebagai contoh, seorang anak memiliki kemampuan

yang sesuai untuk anak umur di bawah tiga tahun, padahal usia sesungguhnya anak

tersebut adalah lima tahun. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan fungsi

intelegensia (penyelesaian masalah) dan fungsi perilaku adaptif (penyesuaian diri).

e. Gangguan Perilaku pada Anak dan Remaja

Gangguan perilaku pada anak dan remaja yang dapat menyebabkan perilaku gaduh

gelisah, agresif, dan kekerasan diantaranya adalah gangguan perilaku menentang,

gangguan atensi yang berat dan hiperaktif, serta gangguan autisme.

Berdasarkan buku konsesus penatalaksanaan gangguan skizoprenia (PDSKJI, 2011),

gangguan jiwa dapat diklasifikasikan pada tiga fase yaitu:

1. Fase Akut

PDM pada fase akut ditandai dengan:

a. Gejala agitasi yang terlihat dari adanya ansietas yang disertai dengan kegelisahan

motorik, peningkatan respon terhadap stimulus internal atau eksternal, peningkatan

aktivitas verbal atau motorik yang tidak bertujuan. Agitasi juga bermanifestasi

sebagai iritabilitas, tidak koperatif, ledakan kemarahan, sikap atau ancaman secara

verbal, destruktif dan penyerangan fisik.

b. Sensitifitas sosialnya menurun dan impulsifitasnya meningkat. Tindakan ini dapat

disebabkan oleh adanya waham atau halusinasi yang berbentuk perintah yang

menyuruh ODS melakukan tindakan tertentu.

c. Perilaku agresif juga sering terlihat. Agresif merupakan sikap melawan secara verbal

atau kekerasan fisik yang ditujukan kepada benda atau orang lain. Risiko terjadinya

perilaku agresif meningkat bila ia berkomorbiditas dengan penyalahgunaan alkohol

atau zat, kepribadian antisosial, tidak mempunyai pekerjaan, dan gangguan

neurologi serta riwayat kekerasan sebelumnya.

PDM yang berada pada fase ini harus segera mendapatkan penatalaksanaan yang tepat.

Layanan yang dapat diberikan pada fase ini adalah melalui Rumah Sakit Jiwa atau

Rumah Sakit Umum. Bentuk layanan yang diberikan adalah pemberian psikofarmaka

yang optimal, mengurangi stresor sosial dan lingkungan, serta mengurangi stimulasi

yang berlebihan.

2. Fase Stabilisasi

PDM pada fase stabilitasi ditandai dengan:

a. PDM belum mampu mengelola gejala kejiwaannya dengan baik.

b. PDM rentan terhadap pemicu kekambuhan (stresor).

c. PDM membutuhkan pemantauan akan kepatuhan minum obat.

Pada fase ini dilakukan pengobatan optimal yang berkelanjutan, edukasi pasien dan

keluarga tentang gejala dan efek samping pengobatan, dan mulai membantu pasien

untuk kembali pada fungsi psikososialnya yang optimal.

PDM yang berada pada fase ini dapat ditangani secara khusus pada Rumah Antara

untuk dapat dilatih dalam mengenali gejala-gejala, cara mengelola gejala, melatihkan

kemampuan merawat diri, dan mengembangkan kepatuhan menjalani pengobatan.

3. Fase Pemeliharaan

PDM pada fase pemeliharaan ditandai dengan:

a. PDM telah memenuhi syarat terhadap kepatuhan minum obat.

b. Minim terhadap resiko kekambuhan atau stresor yang memicu kekambuhan.

c. Siap mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial dengan pemantauan berkala dari psikiatrik

dan perawat kesehatan jiwa.

Penyandang disabilitas yang berada pada fase ini dapat diberikan layanan melalui Panti

Rehabilitasi Sosial (UPT/UPTD/LKS) dan berbasis masyarakat (UILS/POS REHSOS) untuk

meningkatkan keberfungsian sosialnya.

B. PERMASALAHAN

Pada umumnya PDM dan lingkungan sosialnya mengalami masalah yang cukup kompleks,

antara lain adalah:

1. Stigma terhadap PDM.

Permasalahan PDM tidak lepas dari faktor sosial budaya masyarakat. Di Indonesia, PDM

masih sangat erat berkaitan dengan anggapan-anggapan masyarakat bahwa itu

diakibatkan oleh hal – hal mistis seperti kerasukan roh jahat dan kutukan. Hal ini

melatarbelakangi cara pandang keluarga dan masyarakat tentang bagaimana

penanganan PDM.

Pengobatan yang dilakukan oleh keluarga biasanya adalah dengan membawa PDM pergi

ke dukun atau orang – orang pintar (supranatural). Penanganan yang diberikan tidak

tepat karena tidak menyentuh akar masalah di mana persoalan PDM adalah menyangkut

permasalahan kesehatan.

Stigma masyarakat menilai bahwa PDM adalah orang yang tidak dapat dimaksimalkan

potensinya. PDM adalah individu yang sangat bergantung pada orang lain dan harus

dibantu karena dianggap tidak bisa melakukan apa – apa meskipun sudah pulih

kondisinya, sehingga sering kali dianggap merepotkan keluarga atau orang-orang

disekitarnya.

2. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan keluarga dan masyarakat dalam

penanganan PDM. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain:

a. Faktor pendidikan keluarga yang rendah.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di daerah pelosok pedesaan dengan

fasilitas pendidikan yang minim, sehingga tidak semua anggota masyarakat memiliki

pendidikan yang memadai bahkan masih ada sebagian kecil yang tidak pernah

bersekolah. Kondisi ini sangat memberikan pengaruh terhadap rendahnya tingkat

pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya berkaitan dengan masalah

PDM dan cara perawatannya dalam keluarga.

b. Faktor beban trauma keluarga akibat permasalahan gangguan jiwa yang dialami

anggota keluarganya. Seringkali beban trauma keluarga menyebabkan keluarga sulit

keluar dari situasi yang dialaminya dan menyebabkan keluarga menjadi tidak mampu

berbuat yang lebih baik dalam mengupayakan perawatan bagi PDM. Keluarga lebih

memilih pasrah pada keadaan dan menunggu bantuan dari pihak lain. Keluarga juga

memilih untuk melakukan pemasungan pada anggota keluarganya yang PDM agar

tidak menjadi ancaman bagi anggota keluarga lainnya maupun bagi orang lain di

masyarakat.

3. Kesulitan mengakses layanan kesehatan. PDM belum mendapatkan layanan sesuai

kebutuhan, sehingga sering kali mengalami kekambuhan. Fakta di lapangan

menunjukkan bahwa PDM seringkali tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

karena sebagian besar keluarga malu untuk melaporkan kepada aparat desa akan

keberadaan anggota keluarganya yang mengalami masalah gangguan jiwa. Dampaknya

akan menyulitkan keluarga jika ingin mengakses layanan kesehatan gratis bagi PDM

melalui BPJS Kesehatan. Kondisi ini diperparah dengan akses layanan dasar bagi PDM

masih sangat terbatas dan belum merata ke seluruh daerah.

4. Minimnya sarana prasarana layanan yang dimiliki oleh setiap daerah: Rumah Sakit Jiwa

belum ada di setiap daerah, panti rehabilitasi sosial dan layanan berbasis masyarakat

jumlahnya sangat terbatas.

5. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam rehabilitasi bagi PDM.

Layanan dasar bagi PDM belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi

dan berkesinambungan. Sebagai contoh, layanan kesehatan yang dilaksanakan bagi

PDM belum dapat terkoneksi dengan baik dengan layanan rehabilitasi sosial. Masing –

masing sektor melaksanakan layanan sesuai dengan agendanya dan belum dapat

berkontribusi satu sama lain, sehingga hasil yang dicapai dalam proses pemberian

layanan juga belum maksimal.

6. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang bekerja di bidang kesehatan jiwa. Peran

SDM di bidang kesehatan jiwa baik dari sektor kesehatan maupun dari sektor sosial

sangat penting dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi PDM. Peran SDM di bidang

kesehatan jiwa dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan keluarga tentang

permasalahan PDM, penanganan (perawatan dan pengasuhan) serta pemberdayaan

PDM.

7. Terbatasnya program penguatan keluarga dan masyarakat.

Isu PDM belum dapat dipahami oleh semua sektor, sehingga program layanan bagi PDM

juga belum sepenuhnya hadir sampai level pedesaan. Keluarga dan masyarakat sebagai

lingkungan terdekat bagi PDM belum mendapatkan sentuhan yang optimal, padahal

keluarga dan masyarakat merupakan potensi yang dapat dimaksimalkan dalam program

rehabilitasi bagi PDM. Program – program penguatan pada keluarga dan masyarakat

masih sangat sedikit dilakukan oleh berbagai sektor yang terkait.

C. KEBUTUHAN

Menurut Albert Maramis dalam World Health Report 2011 (WHO), kebutuhan di bidang

kesehatan jiwa masyarakat terdiri dari:

1. Kebutuhan di bidang medis:

a. Deteksi dini

b. Informasi tentang penyakit dan pengobatannya

c. Layanan medik

d. Dukungan psikologik

e. Rawat inap

2. Kebutuhan di bidang Rehabilitasi:

a. Dukungan sosial

b. Pendidikan

c. Dukungan vokasional

d. Day care

e. Perawatan jangka panjang

f. Kebutuhan spiritual

3. Kebutuhan di dalam Komunitas:

a. Pencegahan stigma dan diskriminasi

b. Partisipasi sosial sepenuhnya

c. Pemenuhan HAM

4. Kebutuhan di dalam Keluarga:

a. Keterampilan merawat

b. Kohesi keluarga

c. Jejaring dengan keluarga lain

d. Dukungan krisis

e. Dukungan keuangan

f. Sulih Rawat/Respite care

Pemenuhan kebutuhan stabilisasi bagi PDM di empat seting tersebut harus dilakukan secara

terintegrasi, terkoordinasi dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga

diperlukan sebuah wadah dalam bentuk lembaga yang dapat berfungsi untuk melaksanakan

fungsi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dimaksud. Kehadiran Rumah Antara menjadi

sangat penting karena merupakan:

1. Lembaga rehabilitasi sosial yang dapat memberikan layanan rawat inap berjangka waktu

tertentu dalam upaya pemulihan setelah rehabilitasi psikiatrik di rumah sakit jiwa/

rumah sakit umum, untuk belajar mengenali gejala – gejala , cara mengelola gejala,

melatihkan kemampuan merawat diri, dan mengembangkan kepatuhan menjalani

pengobatan.

2. Tempat bagi PDM mendapatkan dukungan sosial untuk meningkatkan keterampilan

sosial serta mengurangi ketergantungan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

3. Tempat untuk mengembangkan kemampuan interaksi/penyesuaian sosial sebagai

latihan untuk kembali kepada keluarga dan kehidupan di masyarakat sehingga dapat

berpartisipasi penuh dalam setiap aspek kegiatan.

4. Tempat pemulihan yang mudah untuk diakses: lokasinya berada di tengah – tengah

komunitas.

5. Tempat melakukan proses pendampingan sosial secara intensif bagi PDM.

6. Tempat yang dapat berfungsi memberikan edukasi terhadap keluarga PDM dalam hal

keterampilan perawatan, pencegahan stigma dan diskriminasi dan dukungan krisis.

D. POTENSI DAN TANTANGAN

Beberapa potensi dan tantangan yang dapat kita identifikasi terkait dengan penanganan

PDM, yang selanjutnya dapat memberikan dukungan dalam perwujudan kegiatan rumah

antara.

Potensi yang dapat mendukung upaya pelaksanaan rumah antara adalah:

1. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pembagian

urusan antara pusat dan daerah, diharapkan hal ini akan menjadi pedoman bagi daerah

dalam menentukan visi, misi dan program daerah termasuk didalamnya dapat

mengakomodir tentang isu-isu PDM.

2. Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga terkait bidang disabilitas mental, akan menjadi

daya dorong yang positif dalam mengusung program prioritas bagi PDM.

3. Komitmen daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Disabilitas. Peraturan Daerah

ini akan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan

yang bertujuan mewujudkan hak-hak PDM di daerah, salah satunya adalah kegiatan

Rumah Antara.

4. Fasilitas sarana prasarana yang dimiliki oleh daerah, dimana sebagian besar daerah

telah berupaya membangun rumah singgah yang difungsikan sebagai tempat layanan

sementara bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sarana ini juga

dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rumah Antara.

Tantangan yang perlu dijawab dalam pengembangan kegiatan-kegiatan perwujudan hak

PDM adalah:

1. Isu PDM belum menjadi isu prioritas bagi semua daerah, ini menuntut pemerintah pusat

dalam hal ini Kementerian Sosial harus segera menerbitkan Peraturan Menteri Sosial

tentang Standar Pelayanan Minimal, yang didalamnya juga mengatur tentang urusan

disabilitas dan melakukan advokasi sosial agar isu PDM juga mendapat tempat yang

porsinya tepat sesuai dengan kapasitas daerah.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan jiwa dari sektor

sosial, yaitu pekerja sosial. Keberadaan pekerja sosial di Indonesia sampai saat ini

jumlahnya masih sangat terbatas, dimana belum semua provinsi/kabupaten/kota

memiliki pekerja sosial profesional yang dapat menjadi motor penggerak program

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di beberapa seting layanan.

3. Tersedianya rehabilitasi yang berkesinambungan sehingga tercapai ketuntasan

rehabilitasi bagi PDM. Rehabilitasi yang tuntas dapat dicapai dengan sinergitas

pelayanan dari berbagai pihak yang diperlukan dalam penanganan PDM.

BAB III REHABILITASI SOSIAL PADA RUMAH ANTARA

A. KELEMBAGAAN

1. Pengertian

Layanan Rumah Antara adalah alternatif layanan yang diberikan dalam sebuah lembaga

dengan tujuan untuk memulihkan kondisi bio psiko sosial spiritual PDM dan memberikan

dukungan penuh dalam proses integrasi ke dalam kehidupan masyarakat.

Konsep layanan Rumah Antara berorientasi pada upaya pencegahan kekambuhan pasca

episode kejiwaan akut dan stabilisasi kondisi PDM dalam penyesuaian sosial dan

peningkatan keterampilan sosial. Layanan pada Rumah Antara terdiri dari layanan

rehabilitasi psikiatrik, psikososial, sosial, dan vokasional. Layanan rehabilitasi psikiatrik

dan psikososial meliputi layanan perawatan rutin yang dilakukan oleh psikiater, perawat,

atau tenaga bidang kesehatan jiwa untuk manajemen gejala dan manajemen terapi

termasuk kepatuhan minum obat. Layanan rehabilitasi sosial dan vokasional dilakukan

oleh pekerja sosial, psikolog, terapi okupasi dan pendamping untuk peningkatan

keberfungsian sosial, sehingga PDM dapat berintegrasi di masyarakat.

Rumah Antara dilaksanakan dengan kerjasama antara sektor sosial dan sektor

kesehatan dengan pertimbangan bahwa manajemen kesehatan jiwa mencakup aspek

bio, psiko, sosial dan spiritual yang harus dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi

dan berkesinambungan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pendirian Rumah Antara dimaksudkan agar PDM memiliki tempat untuk pemulihan

secara optimal, sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya, sebelum

kembali ke kehidupan di dalam keluarga dan masyarakat.

b. Tujuan

1) Memberikan kesempatan PDM dalam meningkatkan kemampuan mengelola

gejala sehingga dapat mencegah kekambuhan.

2) Menjamin kesinambungan pelayanan rehabilitasi bagi PDM.

3) Meningkatkan dukungan keluarga dan lingkungan terhadap pemulihan PDM.

4) Meningkatkan keberfungsian sosial PDM.

5) Meningkatkan partispasi aktif PDM di dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Struktur dan Fungsi

Struktur Organisasi Rumah Antara

Pelaksanaan kegiatan Rumah Antara dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi, dengan

struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut:

a. Koordinator

Koordinator memiliki fungsi mengatur pelaksanaan kegiatan Rumah Antara, antara

lain membuat perencanaan kegiatan, memonitor pelaksanaan proses kegiatan,

melaporkan perkembangan kegiatan dan melakukan konsultasi serta koordinasi

dengan stake holders yang terlibat. Koordinator dapat diangkat dari unsur pegawai

Dinas Sosial Provinsi atau petugas yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala

Dinas Sosial Provinsi.

b. Bagian Administrasi

Bagian administrasi memiliki fungsi menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan pelaporan di bidang administrasi kegiatan serta administrasi keuangan Rumah

Antara. Bagian administrasi dapat diangkat dari unsur pegawai Dinas Sosial Provinsi atau

petugas yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi.

c. Bagian Rehabilitasi Psikiatrik dan Psikososial

Bagian Rehabilitasi Psikiatrik dan Psikososial berfungsi untuk mengatur pelaksanaan

upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan hidup dengan

cara mengkoordinir tenaga pelaksana (Psikiater, Perawat dan terapis okupasi),

fasilitasi sumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan konsultasi serta

koordinasi dengan penyedia akses layanan kesehatan lainnya.

d. Bagian Rehabilitasi Sosial

Bagian Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi untuk mengatur pelaksanaan upaya

refungsionalisasi dan pengembangan fungsi sosial PDM secara wajar dalam

kehidupan masyarakat, dengan cara mengkoordinir tenaga pelaksana (Pekerja

sosial, Psikolog dan Pendamping Sosial), fasilitasi sumber yang mendukung

pelaksanaan kegiatan dan konsultasi serta koordinasi dengan penyedia akses

layanan sosial lainnya.

e. Case Manager (Manajer Kasus)

Manajer kasus memiliki fungsi merencanakan, mengorganisasikan,

mengkoordinasikan dan memonitor pelayanan – pelayanan dan sumber – sumber

yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan – kebutuhan individu terhadap

kesehatan dan pelayanan sosial (American Hospital Association, 1987:2).

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pelaksana kegiatan rumah antara terdiri dari:

a. Psikiater

b. Pekerja Sosial

c. Perawat

d. Terapis Okupasi

e. Psikolog

f. Pendamping Sosial

5. Sarana dan Prasarana

a. Ruangan untuk kantor dan administrasi

b. Asrama untuk kapasitas tampung maksimal 30 orang

c. Ruangan pemeriksaan/konseling

d. Ruang Bimbingan

e. Dapur dan Ruang makan

B. MEKANISME LAYANAN

1. Sasaran

Sasaran pelayanan Rumah Antara adalah PDM dengan kriteria sebagai berikut:

a. PDM pasca episode kejiwaan akut.

b. PDM yang masih memerlukan perawatan psikiatrik lanjutan dan pemantauan dalam

proses stabilisasi kondisi kejiwaannya.

c. PDM yang mengalami hambatan dalam penyesuaian sosial.

d. PDM yang mendapat penolakan dari keluarga dan masyarakat dalam proses

reintegrasi sosial.

2. Proses Layanan

Proses layanan pada Rumah Antara dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan

berkesinambungan di bawah koordinasi seorang manajer kasus. PDM dapat mengakses

layanan rumah antara dengan mengikuti tahapan sebagai berikut:

Proses Layanan di Rumah Antara

Bagan di atas menjelaskan bahwa proses layanan pada Rumah Antara dapat

dilaksanakan sebagai berikut:

a. PDM pasca episode kejiwaan akut yang telah mendapatkan rehabilitasi psikiatrik di

RSU/RSJ atau rumah perawatan kesehatan jiwa dapat dirujuk untuk mendapatkan

layanan di Rumah Antara.

b. Asesmen, untuk menentukan apakah PDM sesuai dengan kriteria penerima manfaat

yang akan diberikan layanan di Rumah Antara. Jika tidak sesuai dengan kriteria

maka dilakukan rujukan untuk mendapatkan layanan yang sesuai kebutuhan pada

layanan yang sudah tersedia. Kriteria PDM yang dapat diberikan layanan pada

Rumah Antara adalah yang berada pada fase stabilisasi dengan kondisi sebagai

berikut:

1) PDM belum mampu mengelola gejala kejiwaannya dengan baik.

2) PDM rentan terhadap pemicu kekambuhan (stresor).

3) PDM membutuhkan pemantauan akan kepatuhan minum obat.

4) Keluarga PDM membutuhkan dukungan pemulihan kondisi pasca trauma

terhadap masalah kejiwaan yang dialami oleh anggota keluarga.

c. Penerimaan dan registrasi.

Identifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam proses pemulihan dan peningkatan

keberfungsian sosialnya dari sisi:

1) PDM

2) Keluarga

3) Lingkungan

d. Pemberian layanan rehabililitasi psikiatrik dan rehabilitasi sosial secara terintegrasi,

terkoordinasi dan berkesinambungan.

e. Evaluasi perkembangan PDM.

f. Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan berkala dapat dilakukan proses integrasi

ke keluarga atau dirujuk ke layanan lain sesuai kebutuhan. PDM yang tidak memiliki

keluarga atau wali dapat dirujuk untuk mendapatkan layanan pada UPT/UPTD/LKS.

PDM yang sudah kembali ke keluarga dapat melanjutkan proses rehabilitasi sosial

dengan mengakses layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

g. Bimbingan lanjut bagi PDM yang telah berada dalam keluarga dan masyarakat.

3. Jenis Layanan

Jenis layanan yang diberikan di Rumah Antara berdasarkan tahapan layanan adalah:

a. Layanan Rehabilitasi Psikiatrik

Rehabilitasi Psikiatrik adalah Upaya rehabilitasi yang dilakukan dengan tujuan

pemulihan pasien dari disabilitas psikiatrik yang dialaminya, yaitu adanya satu atau

lebih fungsi yang terganggu, sehingga mengganggu otonomi seseorang dalam

pekerjaan, pendidikan, keluarga dan relasi sosial, rekreasi dan kehidupan yang

mandiri.

Rehabilitasi psikiatrik yang dilakukan ditujukan untuk meminialisir resiko

kekambuhan yang sangat tinggi pada fase stabilisasi ini terutama bila obat

dihentikan atau ODS terpapar dengan stresor. Selama fase stabilisasi, fokus terapi

adalah konsolidasi pencapaian teurapeutik. Dosis obat pada fase stabilisasi sama

dengan pada fase akut. Fase ini berlangsung paling sedikit enam bulan setelah

pulihnya gejala akut.

Layanan rehabilitasi psikiatrik yang diberikan adalah:

1) Manajemen gejala

Bertujuan untuk mempertahankan remisi gejala atau untuk mengontrol,

meminimalisasi risiko atau konsekuensi kekambuhan dan mengoptimalkan fungsi

dan proses kesembuhan (recovery). Hal ini termasuk kemampuan PDM

mengenali gejala-gejala dan cara mengelola gejala.

2) Manajemen terapi (antara lain kepatuhan minum obat)

Pemantauan yang terus-menerus dan penilaian selama fase stabil penting untuk

menentukan manfaat obat yang didapat oleh ODS. Penilaian yang terus-menerus

membuat ODS atau semua yang berinteraksi dengan ODS dapat memantau

setiap perubahan gejala dan fungsi. Hal ini termasuk kemampuan merawat diri

dan mengembangkan kepatuhan menjalani pengobatan.

Prinsip dalam melakukan Rehabilitasi Psikiatrik antara lain:

1) Pemulihan hidup yang normal di masyarakat merupakan hal yang mungkin

terwujud bagi PDM apabila “best practice” dalam rehabilitasi diterapkan.

2) Penurunan fungsi (Impairment), disabilitas, dan cacat (handicap) dapat dikurangi

dan diatasi dengan mengintegrasikan intervensi farmakologi dan psikososial yang

didukung oleh kebijakan pemerintah.

3) Terapi secara individual adalah pilar dasar rehabilitasi karena setiap orang adalah

unik termasuk bagaimana keluarga, suku, budaya berperan dalam respon dari

terapi yang diberikan.

4) Rehabilitasi akan lebih efektif dan pemulihan akan lebih cepat tercapai apabila

pasien dan keluarga berperan secara aktif mulai dari perencanaan dan

pelaksanaan terapi.

5) Integrasi dan koordinasi dari berbagai multi disiplin lintas profesi, program dan

sektor yang terkait dibutuhkan untuk kemajuan proses rehabilitasi.

6) Membangun kekuatan, minat, dan kapabilitas dari pasien adalah landasan utama

dari rehabilitasi.

7) Rehabilitasi memerlukan waktu, berlangsung bertahap, membutuhkan

ketahanan, kesabaran, dan ketekunan dari pasien, keluarga dan pemberi

layanan.

b. Layanan Rehabilitasi Sosial

Layanan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dalam pengembangan

individu untuk memungkinkan PDM mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara

wajar dalam kehidupan masyarakat. Beberapa layanan rehabilitasi sosial yang dapat

dilaksanakan di Rumah Antara, adalah:

1). Bimbingan Keterampilan Kehidupan Sehari-hari

a) Bimbingan aktifitas kehidupan sehari-hari seperti makan, berpakaian,

kebersihan diri, serta belajar menggunakan fasilitas umum dengan atau tanpa

alat bantu, dan sebagainya.

b) Bimbingan keterampilan mempertahankan kehidupannya di masyarakat secara

wajar seperti keterampilan komunikasi, keterampilan pengelolaan uang,

keterampilan dalam memahami aturan/ kaidah/ norma di masyarakat.

2). Bimbingan Fisik

Bimbingan pemeliharaan kesehatan dan ketahanan fisik, seperti latihan

mengembalikan fungsi fisik, meningkatkan ruang gerak sendi, kekuatan otot dan

koordinasi gerakan.

3). Bimbingan Mental

Bimbingan peningkatan kemampuan menghadapi masalah, menghadapi stresor,

memilih alternatif solusi atau jalan keluar masalah. Teknik yang dapat digunakan

adalah teknik percakapan sosial, teknik konseling dasar, teknik motivasi/ support

dan teknik pengubahan perilaku.

4). Bimbingan Kerohanian

Bimbingan keagamaan untuk meningkatkan penerimaan diri, membangun

semangat dan motivasi, serta meningkatkan ibadah keagamaan.

5). Bimbingan Sosial

Bimbingan keterampilan hubungan antar pribadi atau membina hubungan sosial,

seperti berteman, menjalin komunikasi dan membangun rasa tanggung jawab

terhadap pribadi maupun lingkungan.

6). Bimbingan keterampilan pengembangan diri

Kegiatan pengembangan diri PDM melalui praktek keterampilan vokasi, berupa

bimbingan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Upaya

meningkatkan kemandirian untuk bekerja, mengikuti aturan dan tata tertib,

kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memelihara alat kerja dan

dapat menerima kritikan.

7). Layanan komunikasi, edukasi dan informasi

Kegiatan pemberian informasi, sosialisasi dan bimbingan terkait masalah,

kebutuhan dan penanganan yang dialami PDM dan keluarganya.

Prinsip dalam rehabilitasi sosial:

a. Rehabilitasi sosial ditujukan untuk mengembalikan kemampuan fungsi sosial

didasari perspektif kekuatan/ kapasitas individu yang terus berkembang,

sehingga perubahan kemampuan fungsi sosial adalah hal yang mungkin pada

setiap PDM sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

b. Penghormatan atas martabat yang melekat, otonomi individu termasuk

kebebasan untuk menentukan pilihan bentuk rehabilitasi sosial.

c. Melibatkan orang-orang terdekat dan lingkungan terdekat sebagai system

sumber mediator dalam rehabilitasi sosial.

d. Individualiasi, dalam artian rehabilitasi sosial yang dilakukan adalah spesifik bagi

setiap orang karena setiap individu adalah unik dan berbeda.

e. Pemberdayaan, capaian kemandirian diutamakan sehingga PDM selalu dilibatkan

dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi sosial. Pencapaian

sekecil mungkin selalu didukung dan dihargai. Mencapai kemandirian mental,

psikologis, sosial dan fisik, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang

masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

f. Non diskriminasi pelayanan terhadap semua PDM yang membutuhkan layanan.

4. Jangka Waktu Layanan

Jangka waktu layanan kegiatan Rumah Antara maksimal adalah enam bulan, dengan

pemantauan perkembangan PDM secara berkala. Setelah memenuhi target

perkembangan yang diinginkan, maka PDM dirujuk ke layanan yang sesuai dengan

kebutuhan.

5. Catatan Kasus

Setiap tahap pada proses layanan hendaknya didukung dengan pencatatan secara

individual (per penerima manfaat).

C. KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Kemitraan dan kerjasama diharapkan dapat mendukung keberhasilan Rumah Antara dalam

memberikan layanan kepada penyandang disabilias mental sesuai dengan kebutuhannya.

Kemitraan dan kerjasama dapat dijalin antara pemerintah dan masyarakat juga antara

sektor kesehatan dan sektor sosial dengan merujuk kepada peran dan fungsi masing-

masing sebagai berikut:

1. Rumah Sakit atau Rumah Sakit Jiwa sebagai mitra dalam pemberian layanan

rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi sosial. Kemitraan ini dapat dibangun melalui

penyusunan Kesepakatan Bersama dengan Rumah Sakit dimana Rumah Sakit dapat

mengembangkan layanan berdasarkan program kerja Rumah Sakit.

2. Puskesmas sebagai mitra dalam layanan kesinambungan obat bagi PDM dan program

edukasi keluarga PDM.

3. Dinas sosial/instansi sosial memberikan pembinaan pengawasan kepada pelaksanaan

rumah antara, konsultasi, bantuan sosial, program pemberdayaan, program

pendampingan oleh pekerja sosial kepada PDM dan keluarganya.

4. Panti rehabilitasi memberikan pendampingan, informasi dan edukasi.

5. Lembaga swadaya masyarakat di bidang kesehatan jiwa melalui program bersama

yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pemulihan PDM.

6. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) melalui kegiatan deteksi dini, penjangkauan

dan pendampingan.

7. Balai latihan kerja/ institusi ketenagakerjaan dalam peningkatan keterampilan

vokasional.

8. Organisasi konsumen kesehatan jiwa.

9. Asosiasi keluarga PDM.

10. Organisasi Kemasyarakatan.

11. Lembaga masyarakat desa.

12. Penyintas atau orang yang telah berhasil bertahan dari masalah atau gangguan

kejiwaan yang dialaminya.

D. INDIKATOR

1. Indikator Input

a. Jumlah PDM yang datang ke Rumah Antara

b. Jumlah rujukan dari RS/RSJ, keluarga dan organisasi konsumen

2. Indikator Proses

a. Terlaksananya kegiatan di Rumah Antara

b. Terlaksananya kegiatan layanan psikiatrik dan rehabilitasi sosial yang

terintegrasi.

3. Indikator Output

a. Jumlah PDM yang mendapatkan layanan di Rumah Antara.

b. Menurunnya angka PDM yang mengalami kekambuhan.

4. Indikator Outcome

a. Meningkatnya kemampuan penyesuaian diri, keterampilan sosial PDM untuk

berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat.

b. Meningkatnya partisipasi aktif PDM di dalam kehidupan masyarakat.

c. Meningkatnya dukungan lingkungan terhadap pemulihan PDM.

5. Indikator Impact

Terwujudnya layanan yang terintegrasi bagi penanganan PDM.

BAB IV SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilakukan secara berkala. Keseluruhan

proses ini akan memastikan bahwa kegiatan Rumah Antara dilakukan secara profesional dan

memberikan umpan balik positif bagi upaya perbaikan layanan.

A. SUPERVISI

Supervisi merupakan kegiatan pembinaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan

di Rumah Antara sesuai dengan ketentuan buku pedoman pelayanan Rumah Antara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya manusia (pelaksana) pelayanan

Rumah Antara.

1. Ruang lingkup supervisi:

a. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan layanan Rumah Antara,

termasuk apakah pembagian tugas telah dilaksanakan secara profesional (sesuai

dengan beban kerja dan saling mengisi/ menunjang kegiatan).

b. Pengelolaan layanan meliputi kegiatan rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikiatrik dan

rehabilitasi psikososial.

c. Pengelolaan dana meliputi penggunaan dana dan pelaporannya.

d. Pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki.

2. Pelaksana supervisi

a. Pemerintah pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan).

b. Pemerintah daerah Dinas Sosial/Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota.

c. Tim supervisor yang telah ditunjuk.

3. Pelaksanaan supervisi

Kegiatan supervisi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, artinya supervisi dapat

dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan/ atau jika terdapat kesulitan-

kesulitan yang dihadapi oleh petugas/ pelaksana layanan Rumah Antara.

B. MONITORING

Monitoring adalah kegiatan pemantauan/ pengawasan untuk mengetahui pelaksanaan

kegiatan di Rumah Antara.

1. Ruang lingkup monitoring

a. Proses layanan yang dilakukan meliputi kegiatan rehabilitasi sosial, rehabilitasi

psikiatrik dan rehabilitasi psikososial.

b. Realisasi kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan, baik secara kualitatif maupun

kuantitatif.

c. Pengelolaan dana.

d. Penggunaan sarana prasarana.

2. Pelaksana monitoring

a. Petugas Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

b. Petugas Dinas Sosial dan Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

c. Tim monitoring yang telah ditunjuk.

3. Pelaksanaan monitoring

Dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung hingga selesainya kegiatan baik secara

langsung maupun tidak langsung.

C. EVALUASI

Evaluasi adalah proses kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai hasil-hasil kegiatan yang

telah dicapai. Dari kegiatan evaluasi ini dapat diperoleh informasi kesesuaian atau

penyimpangan-penyimpangan dalam pencapaian tujuan, hambatan-hambatan yang

dihadapi serta perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyesuaian program sebagai

bahan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

1. Ruang lingkup evaluasi:

a. Proses penyelenggaraan kegiatan meliputi proses layanan rehabilitasi sosial,

rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi psikososial.

b. Capaian indikator keberhasilan dan tujuan.

c. Pengelolaan dana, yaitu: penggunaan dan pelaporan selama proses layanan

berjalan.

d. Penggunaan sarana dan prasarana apakah sudah dimanfaatkan secara optimal

untuk penyelenggaraan layanan.

e. Penerima manfaat, apakah layanan yang diberikan telah mempunyai nilai manfaat

dan sesuai dengan kebutuhannya.

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi (pendukung dan penghambat).

2. Pelaksana Evaluasi

a. Petugas Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

b. Petugas Dinas Sosial dan Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

c. Tim evaluasi yang telah ditunjuk.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Dilaksanakan secara berkala saat kegiatan berlangsung maupun setelah selesainya

kegiatan.

D. PELAPORAN

Pelaporan adalah penyampaian informasi tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan,

hambatan atau masalah yang dihadapi, alternatif dan usulan untuk mengatasi masalah.

1. Ruang lingkup laporan:

a. Realisasi layanan, yakni kegiatan layanan yang sudah diberikan kepada PDM dan

keluarganya.

b. Kondisi PDM meliputi jumlah yang telah dilayani (pencapaian kuantitatif) dan hasil

pelayanan (pencapaian kualitatif).

c. Penggunaan sarana dan prasarana serta dukungan fasilitas yang dimiliki lembaga.

d. Kondisi sumber daya manusia pelaksana kegiatan.

e. Pengelolaan dana meliputi sumber (penerimaan) dan penggunaan dana selama

proses pelayanan.

2. Pelaksana:

Pelaksana pelaporan adalah Rumah Antara disampaikan kepada:

a. Kementerian Sosial

b. Kementerian Kesehatan

c. Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota

d. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

3. Pelaksanaan laporan:

a. Laporan bulanan

b. Laporan triwulan

c. Laporan semester

d. Laporan tahunan

4. Bentuk laporan

a. Umumnya dalam bentuk narasi

b. Matrik dalam bentuk tabel.

Pelaporan dapat dikatakan baik apabila memenuhi beberapa unsur antara lain:

a. Disusun secara sistematis.

b. Memuat masalah-masalah kegiatan pengembangan Rumah Antara.

c. Mudah dibaca dan dipahami.

d. Dilengkapi dengan data dan foto kegiatan.

BAB V PENUTUP

Permasalahan PDM akhir-akhir ini mengemuka yang disebabkan oleh banyaknya publikasi

tentang kasus-kasus perlakuan salah, penelantaran dan pemasungan di berbagai tempat.

Ekspose tersebut menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak baik pemerintah, swasta dan

masyarakat tentang layanan-layanan yang telah dikembangkan dalam merespon kebutuhan

PDM. Tantangan dalam mewujudkan hak-hak PDM harus dapat diantisipasi dengan baik

sehingga menjadi kekuatan dalam mengeksplorasi layanan yang dapat menjawab kebutuhan.

Pedoman Rumah Antara ini akan membantu daerah dalam mengembangkan salah satu

alternatif layanan bagi PDM, di samping layanan rehabilitasi sosial yang sudah ada seperti

layanan berbasis panti, dan layanan day care (Unit Informasi dan Layanan Sosial/ UILS).

Pengembangan layanan rehabilitasi sosial oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas dilaksanakan sebagai respon terhadap tuntutan pemenuhan hak penyandang

disabilitas, khususnya PDM. Daerah dapat melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan

sistem sumber yang ada diwilayahnya masing-masing, untuk kemudian dapat memilih alternatif

layanan apa yang dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan PDM.

Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Antara.

Implementasinya ke depan juga dapat memperkaya pengembangan konsep Rumah Antara

sebagai sebuah layanan yang menjembatani penyandang disabilitas dari layanan rehabilitasi

psikiatrik menuju proses integrasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian proses

pemulihan PDM dapat diupayakan semaksimal mungkin dan pada akhirnya dapat berpartisipasi

aktif dalam kehidupan masyarakat.

TIM PENYUSUN

1. Drs. Bambang Sugeng, MM Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

2. DR. Rini Hartini Rinda Lektor Kepala STKS Bandung

3. DR. Dorang Luhpuri, SIP Lektor Kepala STKS Bandung

4. Dr. Lahargo Kembaren, Sp.Kj Kepala Rehabilitasi Medik RS Marzoeki Mahdi Bogor

5. Dra. Neneng Ratnaningsih Kasubdit Rehsos Penyandang Disabilitas Mental

6. Dr. Edduwar I Riyadi, Sp.Kj Kasubdit Keswa Dewasa dan Lansia Kemenkes

7. DR. Yanti Damayanti Kasi Pelayanan Sosial Direktorat RSPD

8. Juena Sitepu Kabag OHH Direktorat Jenderah Rehsos

9. Ema Widiati, M.Si Kasi Rehsos Orang dengan Masalah Kejiwaan

10. Anang Risnanto, AKS Kasi Rehsos Orang dengan Gangguan Jiwa

11. Imi Fitriah, MPS.Sp Peksos Muda PSBL Dharma Guna Bengkulu

12. Akhdian Noor, AKS Peksos Pertama PSBL Budi Luhur Banjarbaru

13. Ahmadin Kasi Rehsos PSBL Phala Martha Sukabumi

14. Dr. Savitri W. Kamarudin, Sp.Kj Kepala Instalasi Rehab Psikososial RSJ Suharto Herdjan

Grogol

15. Nurlaela Kepala Satpel Pembinaan Sosial PSBL Harapan Sentosa 2

16. T. Dewi Melfi Hamid, SH, M.Kn Perancang Perundang-undangan Madya Kemensos

17. Sahawiah Abdullah Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia

18. Dra. Sri Winarni, M. Psi Praktisi Sosial

19. Nano Triyono Staf Seksi Rehsos Lansia & PD Dinsos Provinsi DKI Jakarta

20. Bagus Hargo Utomo Ketua KPSI

21. Rumondang Napitupulu, SH Penyusun Bahan Rehsos Direktorat RSPD

22. Desrywani M. Situmeang, ST, M.Si Penyusun Bahan Rehsos Direktorat RSPD

23. Sarmauli Tamba, SE Kasi Pemenuhan Aksesibilitas Dasar Direktorat RSPD

24. Tina Camelia Zonneveld, AKS Penyusun Bahan Rehsos Direktorat RSPD

25. Ria Irawan, SST Penyuluh Sosial Pertama Direktorat RSPD

26. Irma Dwiandari, S.Sos Pekerja Sosial Pertama Direktorat RSPD

27. Lili Suwardi Ketua Organisasi Cahaya Jiwa Cianjur

28. Adi Johan TRC Kemensos

29. Nyoman Surya NP, S.Kom Penyusun Bahan Pemeliharaan Kesos Dit. RSPD

30. Aris Miarti, S.Sos Calon Pekerja Sosial Direktorat RSPD