BAB IPENDAHULUAN

1. Industri Farmasi Di Indonesia

1.1 Sekilas Perkembangan Industri Farmasi

Selama dekade tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 pengeluaran untuk kesehatan

setiap tahunnya masih sedikit yaitu rata-rata masih dibawah 2% dari GDP. Hal ini lebih

rendah dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura dimana rata-rata

pengeluarannya 2%-3%. Dari data empiris tersebut terlihat bahwa semakin maju atau

sejahtera suatu negara maka tingkat perhatian pemerintahnya terhadap kesehatan

semakin baik/besar. Untuk tahun-tahun mendatang pengeluaran untuk pelayanan

kesehatan di Indonesia diharapkan akan semakin besar. Tuntutan pelayanan kesehatan

yang lebih baik tentu saja harus didukung oleh perkembangan industri farmasi yang

baik pula.

Industri farmasi di Indonesia, sampai dengan saat ini, masih sangat tergantung dari

industri farmasi di luar negeri. Perusahaan produsen obat di Indonesia pada umumnya

masih mengandalkan formula atau racikan obat yang dihasilkan oleh peneliti dari luar

negeri. Masih sedikit jumlah obat yang dihasilkan oleh produsen obat di Indonesia yang

merupakan hasil dari penelitian putra-putri Indonesia sendiri. Dengan demikian

produsen obat di Indonesia pada umumnya adalah kepanjangan tangan dari perusahaan

induk di luar negeri. Konsekuensinya, kebutuhan bahan baku, proses produksi, dan

harga jual produk farmasi juga masih ditentukan oleh principal di luar negeri.

1.2 Profil Perusahaan Farmasi Di Indonesia

Dilihat dari kepemilikan modalnya, perusahaan farmasi di Indonesia terdiri dari:

Perusahaan Farmasi Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu joint-venture antara

modal asing dan pihak Indonesia,

1

Perusahaan Farmasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), baik yang berupa

perusahaan swasta nasional maupun perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya

dimiliki oleh Negara.

Perusahaan yang didirikan dengan PMA biasanya merupakan anak perusahaan dari

perusahaan farmasi di luar negeri yang mempunyai hak paten/royalty terhadap produk-

produk tertentu, atau yang secara langsung dan tidak langsung sangat tergantung

dengan induknya baik secara manajemen maupun ikatan-ikatan tertentu. Dalam hal ini

unsur hubungan istimewa menjadi dominan dan sangat berpengaruh terhadap setiap

aspek kegiatan perusahaan mulai dari manajerial sampai dengan kebijakan penentuan

harga obat dan pemasarannya.

Untuk perusahaan yang didirikan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri, sampai

dengan saat ini belum ada BUMD yang bergerak di bidang industri farmasi khususnya

pembuatan (produsen) obat. Sedangkan perusahaan swasta murni maupun BUMN

dalam memproduksi obat atau produknya pada umumnya dilaksanakan berdasarkan

pembelian royalty/hak. Perusahaan membeli hak dari pihak lain (biasanya perusahaan

luar negeri) untuk memproduksi obat/produk kesehatan tertentu dan memasarkannya

untuk wilayah tertentu pula. Pembelian hak ini diikat dengan suatu kontrak yang

mensyaratkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dalam memproduksi dan

memasarkan produk-produk tersebut.

Suatu perusahaan farmasi dapat membeli hak untuk memproduksi dan memasarkan

obat-obatan dari beberapa perusahaan farmasi di luar negeri. Misalnya untuk obat sakit

flu dari perusahaan A, untuk obat sakit kepala dari perusahaan B, dan untuk obat sakit

lambung dari perusahaan C. Masing-masing pembelian hak tersebut diikat dengan

kontrak sendiri-sendiri.

2

2. Gambaran Umum Produk Industri Farmasi

Produk utama dari industri farmasi di Indonesia adalah obat-obatan. Namun demikian

beberapa perusahaan farmasi juga memproduksi produk-produk lainnya seperti

makanan/minuman suplemen kesehatan, makanan pendamping air susu ibu, makanan

bayi, barang-barang kosmetik, serta alat-alat kesehatan.

Jenis obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi di Indonesia meliputi obat

generik, obat nama dagang (branded generic), obat lisensi , dan obat tradisional/jamu

(Herbal Medicine). Sedang menurut cara distribusi atau ijin peredarannya, obat-obatan di

Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

Daftar Obat G : dimana pemakaian obat harus dengan resep dokter

Daftar Obat W : pemakaian umum tetapi peredarannya terbatas, dan

Daftar Obat Umum : penjualan dan pemakaian secara umum.

Beberapa perusahaan farmasi di Indonesia mengelompokkan jenis obat dengan istilah

yang berbeda ke dalam dua kolompok yaitu obat ethical dan obat Over the Counter

(OTC). Obat ethical adalah obat-obatan yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan

resep dokter yaitu meliputi obat generik, obat lisensi, dan obat nama dagang. Sedangkan

obat OTC merupakan produk farmasi yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter yaitu

meliputi obat bebas, obat tradisional, makanan kesehatan, serta obat untuk hewan.

Perusahaan farmasi di Indonesia ada yang mengkhususkan untuk memproduksi obat-

obatan Daftar G saja, tetapi ada pula yang memproduksi secara campuran baik obat-

obatan daftar G, daftar W, maupun obat Umum.

Keunikan dari produk obat yang termasuk daftar G adalah bahwa produk tersebut tidak

boleh dipromosikan secara langsung kepada konsumen.

3. Potensi Hasil Industri Farmasi Lainnya

Sebagaimana disebutkan dimuka, disamping memproduksi obat-obatan, industri farmasi

juga menghasilkan beberapa produk lainnya serta menyediakan jasa-jasa di bidang

pengolahan obat, distribusi penjualan/pemasaran, penelitian, dan lain sebagainya.

3

Kegiatan pengembangan penelitian dan pengembangan dapat dilaksanakan sendiri oleh

perusahaan farmasi yang bersangkutan atau dilaksanakan secara bekerja sama dengan

perusahaan lain ataupun lembaga penelitian perguruan tinggi. Hasil penelitian dapat

digunakan untuk meningkatkan penghasilan bagi perusahaan farmasi yang bersangkutan

dan dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

4. Perijinan Dan Industri Terkait

Sebagaimana perusahaan lain pada umumnya, pada industri farmasi juga diberlakukan

ketentuan hukum mengenai kegiatan berusaha dan investasi di Indonesia, seperti

ketentuan mengenai tata cara pendirian perusahaan, lokasi usaha, ketentuan penanaman

modal asing, dan lain sebagainya. Disamping ketentuan berusaha tersebut, pada industri

farmasi juga diberlakukan ketentuan mengenai tata cara produksi obat-obatan (quality

control) dan aturan pemasarannya, serta pengawasan peredaran produk obat-obatan dari

Departemen Kesehatan dan Departemen terkait lainnya.

Ketentuan yang mengatur mata rantai peredaran obat-obatan baik obat yang

penggunaannya dengan resep dokter (daftar G) , penggunaannya bebas terbatas (daftar

W) serta obat yang penggunaannya bebas diantaranya adalah:

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 90/Kab/B.VII/71 Tanggal 24 April 1971;

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2819/A/SK/71 Tanggal 26 April 1971;

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 125/Kab/B.VII/71 Tanggal 9 Juni 1971;

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 389/MEN. KES/PER/X/80 Tanggal 9 Oktober

1980.

Disamping itu terdapat Paket Kebijaksanaan Deregulasi tanggal 28 Mei 1990 berupa

Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 242/Men.Kes/SK/V/1990 dan Surat Keputusan

Menteri Kesehatan R.I. No. 245/Men.Kes/SK/V/1990.

Terhadap beberapa perusahaan farmasi tertentu diberlakukan ketentuan terbatas yaitu

perusahaan hanya diijinkan untuk memproduksi obat-obat tertentu saja sesuai surat

izinnya. Misalnya, perusahaan farmasi yang memproduksi Obat Keras Tertentu,

4

diberikan izin khusus untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor : 213/Men.Kes/Per/IV/ 1985 Tanggal 22 April 1985.

5

BAB II

PROSES PRODUKSI INDUSTRI FARMASI

Kegiatan operasi pokok dari industri farmasi, sebagaimana industri manufaktur, meliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

pengadaaan bahan baku,

pelaksanaan proses produksi, dan

pemasaran hasil produksi.

Kegiatan produksi industri farmasi di Indonesia diawasi oleh Direktorat Jenderal

Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Instansi tersebut menerapkan

standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau dikenal sebagai Good

Manufacturing Practices (GMP). Setiap perusahan farmasi akan dinilai kelayakan proses

produksinya sesuai standar tersebut dan diberikan sertifikasi sesuai hasil penilaian.

Dilihat dari bentuknya, obat-obatan yang diproduksi di Indonesia meliputi tablet/kaplet,

kapsul, sirop, salep, obat injeksi, powder/serbuk.

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengadaan bahan baku dan pelaksanaan proses

produksi. Sedangkan kegiatan pemasaran hasil produksi akan diuraikan pada bab

selanjutnya.

1. Pengadaan Bahan Baku

Bagi perusahaan farmasi dengan penanaman modal asing, bahan baku biasanya

diperoleh/diimpor dari perusahaan induk di luar negeri. Sedangkan pengadaan bahan

penolong serta pengemasan pada umumnya dapat diperoleh dari dalam negeri.

Dalam proses produksi bahan baku utama produk farmasi terutama untuk obat-obatan

daftar G, bahan bakunya diperoleh secara impor dari luar negeri. Bahan baku yang

dibutuhkan biasanya bukan berupa bahan mentah melainkan sudah dalam bentuk

bahan setengah jadi, dalam arti sudah melalui suatu proses produksi sampai level

tertentu.

6

Bahan baku yang sudah setengah jadi tersebut oleh perusahan farmasi di Indonesia

dimasukkan dalam proses produksi dengan ditambah bahan penolong untuk

menghasilkan suatu produk. Karena bahan bakunya sudah berupa bahan setengah

jadi, dalam proses produksi, tingkat rendemennya sangat rendah atau bahkan dapat

dikatakan tidak terdapat rendemen.

Namun demikian, terdapat beberapa perusahaan farmasi yang dalam proses

produksinya masih menggunakan bahan baku yang masih mentah, yaitu untuk

memproduksi herbal medicine (obat tradisional/jamu) misalnya membuat ekstrak dari

kunyit. Dalam proses produksi ini, tingkat rendemen-nya cukup besar.

2. Proses Produksi

Proses produksi yang digunakan biasanya menggunakan ban berjalan dan telah

dilakukan secara otomatis mulai dari penyiapan bahan baku, proses produksi itu

sendiri (proses pencampuran, pencetakan), sampai dengan packing atau

pembungkusan.

Masing-masing jenis obat mempunyai jenis dan kataristik tersendiri dalam proses

produksinya walaupun ada beberapa jenis obat yang mempunyai proses produksi

yang hampir sama. Adanya karakteristik dan proses produksi yang berbeda-beda ini

menyebabkan masing-masing perusahaan juga mempunyai perbedaan dalam proses

produksinya. Ada perusahaan yang sangat sederhana dalam proses produksinya dalam

arti proses produksi tidak memerlukan teknologi yang tinggi yaitu hanya melakukan

proses pencampuran (mixing) saja. Namun, ada pula perusahaan yang membutuhkan

teknologi tinggi dalam proses produksinya, misalnya untuk membuat obat tertentu

dibutuhkan proses pencampuran dalam kondisi suhu dibawah 100 derajat C dalam

ruangan hampa udara.

Suatu bahan baku tertentu dapat digunakan untuk memproduksi beberapa macam

obat-obatan melalui proses pencampuran dengan bahan pembantu yang berlainan.

7

Misalnya ekstrak G tersebut dicampur dengan bahan baku A jadi obat AG, sedangkan

ekstrak G tersebut apabila dicampur dengan bahan baku B akan menjadi obat BG.

Selain itu dalam bidang pengolahan bahan kimia (khususnya dalam bidang farmasi)

terdapat karakteristik yang cukup unik. Misalnya suatu bahan baku W, satu bagiannya

(salah satu kandungan dalam bahan baku W) dapat digunakan untuk memproduksi

obat J dan pada bagian lainnya dapat digunakan untuk memproduksi obat K dimana

proses produksi untuk obat J dan obat K tersebut dapat dilakukan secara bersamaan

(atau hampir bersamaan).

Dengan adanya karakteristik yang berbeda-beda, proses produksi yang cukup rumit,

bahan baku yang dapat digunakan untuk memproduksi beberapa jenis obat/produk,

serta semakin berkembangnya teknologi proses produksi; pemeriksa pajak harus

memahami benar kegiatan produksi dari wajib pajak yang diperiksa.

Contoh proses produksi dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses produksi 1

Bahan Baku A

Bahan Baku B

Bahan Baku C

ProsesProduksi Oba

t Z

Packing Gudang

8

Proses Produksi 2

3. Proses Pelaksanaan Jasa

Disamping memproduksi obat-obatan, biasanya perusahaan farmasi juga mempunyai

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Mengadakan/menghasilkan/mengolah bahan kimia farmasi biologi dan lainnya yang

diperlukan guna pembuatan sediaan farmasi.

Berusaha di bidang jasa, baik yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha

perusahaan maupun jasa/upaya, dan sarana pemeliharaan/pelayanan kesehatan pada

umumnya, termasuk jasa konsultasi kesehatan dan jasa pengujian klinis.

Bahan Baku G

Proses

Pemisahan

Bahan Baku A

Bahan Baku G1

Bahan Baku G2

Bahan Baku B

Proses Produksi

Proses Produksi

Obat W

Obat V

PackingPacking

GudangGudang

9

Jasa penunjang lainnya termasuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan baik

yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

10

BAB III

PROSES PEMASARAN/PENJUALAN

1. Distribusi /Pemasaran Produk Obat-Obatan

Penjualan hasil produksi obat-obatan dari perusahaan farmasi di Indonesia pada

umumnya untuk konsumsi/pasaran dalam negeri. Namun ada juga sebagian hasil

produksi yang dijual ke luar negeri/diekspor. Jalur distribusi pemasaran obat-obatan

untuk penjualan lokal dilakukan melalui distributor atau Pedagang Besar farmasi (PBF)

dengan cara penjualan putus yang didukung dengan kontrak. PBF kemudian akan

menyalurkannya ke apotek-apotek dan atau toko obat yang kemudian dijual kepada

konsumen. Sedangkan untuk penjualan ekspor biasanya dikirimkan kepada perusahaan

induknya atau groupnya, disamping juga diekspor kepada pihak ketiga.

Dalam kontrak jasa perantara dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) pada umumnya

berisi tentang hak dan kewajiban. Ada suatu klausul tertentu yang cukup unik yaitu

adanya kewajiban bagi PBF untuk mengiklankan atau mengenalkan produk produsen

obat dengan beberapa cara salah satunya berupa pemberian suatu bonus atau imbalan

kepada toko obat dan apotek bila dapat menjual produk tertentu dalam jumlah tertentu.

Proses pemasaran produk obat-obatan mempunyai karakteristik tertentu. Untuk

pemasaran atau memperkenalkan produk obat-obatan yang dijual bebas dapat dilakukan

secara umum kepada publik baik melalui media cetak maupun media elektronika. Namun

pemasaran untuk obat-obatan yang termasuk dalam daftar G sesuai dengan kode etik

kedokteran, tidak boleh diiklankan secara langsung kepada umum.

Karena pemasaran atau memperkenalkan produk obat-obatan yang termasuk daftar G

tidak dapat dilakukan secara langsung, maka produsen obat dalam kegiatan

pemasarannya biasanya melakukan beberapa hal sebagai berikut:

11

1. Menggunakan jasa PBF dalam mendistribusikan dan memasarkan produknya.

2. Membuat acara launching/peluncuran produk baru baik dengan seminar maupun

acara simposium.

3. Menggunakan jasa detailer untuk memperkenalkan produknya kepada para dokter.

Selain berhubungan dengan jasa PBF, perusahaan farmasi dalam memasarkan produknya

juga berhubungan dengan rumah sakit, apotek dan toko obat. Kepada apotek, perusahaan

farmasi biasanya memberikan bonus bilamana rumah sakit atau apotek yang

bersangkutan mampu menjual obat-obatan tertentu sesuai dengan target yang telah

ditentukan. Namun karena yang berhubungan langsung dengan apotek atau rumah sakit

adalah PBF, maka tidak semua bonus yang diberikan kepada Apotek/Rumah Sakit

ditanggung oleh perusahaan farmasi saja. Biasanya, bonus dibebankan juga kepada PBF

sesuai perjanjian yang telah disepakati. Selain itu biasanya produsen obat juga dibebani

pengeluaran-pengeluaran tertentu yang dilakukan oleh PBF dalam rangka pemasaran

produk, seperti pemasangan umbul-umbul maupun sebagai sponsor event-event tertentu.

Penggunaan jasa detailer untuk memasarkan/memperkenalkan produk obat-obatan sudah

umum dilaksanakan pada industri farmasi. Para detailer merupakan pegawai tidak tetap

perusahaan, walaupun ada juga detailer yang menjadi pegawai tetap perusahaan produsen

obat. Wilayah kerja detailer dibagi-bagi menurut suatu kebijaksaan tertentu dari

perusahaan, biasanya per propinsi atau per kota Dati II. Para detailer inilah sebagai

perpanjangan tangan produsen obat mendekati para dokter guna memperkenalkan

produknya. Semua pengeluaran yang dilakukan detailer dalam rangka memasarkan

produknya dapat dibebankan kepada produsen obat. Para detailer diberikan uang muka

atau istilahnya kas kecil untuk melakukan kegiatan pemasarannya. Metode yang biasanya

digunakan adalah Imprest Fund. Dalam melakukan pendekatan kepada para dokter untuk

menggunakan obat-obatan ditawarkan, adakalanya para detailer ini menjanjikan suatu

imbalan tertentu kepada para dokter tersebut dalam bentuk uang maupun

natura/kenikmatan lainnya dengan persetujuan dari manajemen produsen obat.

12

2. Biaya Pemasaran

Di dalam proses pemasaran obat-obatan akan timbul biaya-biaya baik yang terkait

langsung maupun tidak langsung dalam penjualan hasil produksi. Biaya pemasaran untuk

produk obat-obatan yang penggunaannya dapat dibeli bebas (obat OTC) biasanya berupa

biaya iklan melalui media massa antara lain : koran, majalah, televisi, radio dan

billboard.

Biaya pemasaran atas produk obat-obatan yang dipakai/dibeli berdasarkan resep dokter

(obat daftar G) biasanya meliputi antara lain:

Biaya Simposium dan Ekshibisi

Biaya ini merupakan pengeluaran untuk memperkenalkan produk perusahaan baik

produk baru maupun produk lama, seperti antara lain :

o Honor dan akomodasi para dokter yang mengikuti simposium/ekshibisi

o Sewa tempat, sewa stan dan pemasangan banner/baliho

o Biaya presentasi dan lain-lain.

Biaya promosi

Biaya ini merupakan pembayaran kepada dokter-dokter yang telah menuliskan resep

obat hasil produksi perusahaan kepada pasiennya, biaya ini dibayarkan melalui

Medical Representative.

Bonus

Bonus merupakan penghargaan berupa uang (black bonus) kepada distributor yang

telah berprestasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Biaya ini tidak sesuai

dengan Surat Dirjen Pajak No : SE-02/PJ.33/1998 tanggal 16 Maret 1998.

Promotion Materials

Biaya ini merupakan contoh obat yang diberikan kepada dokter-dokter dalam rangka

memperkenalkan produknya.

13

3. Perusahaan Yang Terkait Dalam Pemasaran Obat-Obatan

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, rantai usaha industri farmasi di Indonesia dapat

digambarkan sebagai berikut :

Dari gambar tersebut diatas terlihat bahwa rantai produk/obat-obatan yang dihasilkan

oleh produsen obat tidak langsung didistribusikan ke konsumen akhir (pemakai) tetapi

melalui jalur pemasaran yang melibatkan unit pemasaran baik yang berasal dari internal

perusahaan maupun dari pihak lain. Khusus untuk obat-obatan daftar G, pemakaiannya

harus memalui resep dokter sehingga konsumen juga tidak bisa langsung membelinya di

apotek.

Peranan dari masing-masing unit pemasaran obat-obatan tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut.

3.1 Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan suatu perusahaan berbentuk badan hukum

yang melakukan kegiatan distribusi obat-obatan secara partai besar, berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

Berbagai fungsi / jenis Pedagang Besar Farmasi, antara lain:

a. PBF Biasa, yaitu PBF yang membeli obat dari pabrik/PBF lainnya dan

mendistribusikan kepada Apotek/PBF lainnya atas obat-obatan yang tergolong

dalam daftar G, daftar W, dan bebas, dan kepada Toko Obat Berizin atas obat-

obatan yang tergolong dalam daftar W dan bebas.

b. PBF Penyalur Bahan Baku Obat, yaitu PBF Biasa yang juga memiliki izin khusus

untuk mengimpor dan menyalurkan bahan baku obat kepada industri farmasi atau

Produsen Obat

Pedagang Besar Farmasi

Apotek

14

Pasien / Konsumen

PBF bahan baku lainnya, sebagaimana diatur dalam Surat-Keputusan Menteri

Kesehatan RI No. 287/Men.Kes/SK/XI/76 Tanggal 18 November 1976.

c. PBF Penyalur Bahan Baku Obat Khusus kepada Apotek, yaitu PBF Biasa yang

memiliki izin khusus untuk menyalurkan bahan baku obat khusus kepada Apotek

(Catatan : sampai saat ini yang mendapat izin baru PBF PT. Kimia Farma).

d. PBF Penyalur Narkotika, yaitu PBF Biasa yang diberi izin khusus untuk

menyalurkan obat-obat berbahaya.

e. PBF Penyalur Obat Keras Tertentu, yaitu PBF Biasa yang diberi izin khusus untuk

menyalurkan Obat Keras Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Kesehatan RI No. 213/Men.Kes/Per/IV/1985 Tanggal 22 April 1985.

f. PBF Terbatas, yaitu PBF Biasa yang diberi izin hanya menyalurkan obat-obat

keluaran suatu pabrik farmasi yang ditentukan dalam izin yang bersangkutan.

3.2 Apotek

Apotek merupakan suatu perusahaan/sarana tempat pengabdian apoteker, yang

melakukan distribusi obat langsung kepada pasien/apotek lainnya/poliklinik, untuk

obat-obat yang termasuk Golongan G atas resep dokter, dan obat-obat bebas terbatas

(W) maupun obat bebas. Apotek tersebut didirikan berdasarkan peraturan Pemerintah

No.26/1965, jo PP. 25 Tahun 1980, jo Permenkes No. 26/MenKes/Per/I/1981 jo Surat

Keputusan Menteri Kesehatan masing-masing: No. 278/Men.Kes/SK/V/1981,

No.279/Men.Kes/SK/V/1981, dan No. 280/Men.Kes/SK/V/1981 tertanggal 30 Mei

1981. Selanjutnya dalam Paket Kebijaksanaan Deregulasi Tanggal 28 Mei 1990

dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 244/Men.Kes /SK/V/1990.

15

3.3 Toko Obat

Toko Obat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a.Toko Obat Berizin, ialah suatu usaha tempat mendistribusikan obat secara eceran

langsung kepada konsumen, yaitu obat-obat yang termasuk dalam daftar W (bebas

terbatas) dan obat bebas. Toko Obat Berizin tersebut didirikan berdasarkan

Permenkes No. 167/Kab/B. VII/72 Tanggal 28 Agustus 1972. Penanggung-jawab

teknis farmasi Toko Obat Berizin adalah Asisten Apoteker.

b. Toko Obat Biasa, ialah suatu usaha yang sebagian besar kegiatannya

mendistribusikan obat secara eceran langsung kepada para konsumen, yaitu obat-

obat bebas saja.

16

BAB IV

PERSIAPAN PEMERIKSAAN

1. Memahami Sistem Akuntansi

Sebelum memulai pemeriksaan, pemeriksa harus terlebih dahulu memahami sistem

akuntansi perusahaan farmasi, baik mengenai pengendalian internalnya maupun akun-

akunnya. Pada perusahaan obat karena sifatnya yang spesifik ini maka terdapat akun-

akun yang khusus atau spesifik pula. Dengan memahami pengendalian intern maka

pemeriksa dapat mengetahui atau memperkirakan kelemahan-kelemahan yang ada dan

dapat memprediksikan hal-hal yang mungkin dapat terjadi sehubungan dengan peraturan

perpajakannya.

Pengendalian internal yang baik dicirikan antara lain adanya pemisahan fungsi antara

pencatatan, penyimpanan, dan otorisasi. Sistem yang ada telah disusun dan dijalankan

dimana metode dan ketentuan untuk melindungi harta, mencek kecermatan dan

keandalan pencatatan/akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya

kebijakan manajemen yang telah digariskan.

2. Analisis Perkiraan pada Laporan Keuangan dan SPT

Dengan memahami akun/perkiraan pada perusahaan obat akan diperoleh gambaran yang

cukup baik mengenai kegiatan perusahaan dan bagaimana pencatatan perusahaan

sehubungan dengan kegiatannya. Dalam bagian ini kita juga dapat memperoleh gambaran

beberapa akun khusus yang biasanya terdapat pada perusahaan produsen obat. Untuk itu

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Lakukan analisis Laporan Keuangan dan SPT untuk menentukan pos-pos yang perlu

dilakukan penelitian yang mendalam dan untuk penerapan audit sampling.

17

b. Perhatikan laporan pemeriksaan pajak terdahulu (jika ada), lakukan pencatatan

masalah-masalah dan temuan-temuan pada pemeriksaan terdahulu tersebut, serta

ketetapan pajak yang belum dibayar.

3. Analisis Perkiraan Penghasilan

3.1. Penjualan (Sales)

Pengakuan pendapatan pada umumnya diakui bila risiko yang signifikan dan kekuasaan

atas kepemilikan produk telah berpindah kepada pembeli, dan tidak ada ketidak-pastian

yang signifikan yang mungkin terjadi.

3.1.1 Gross Sales

Gross Sales adalah penjualan kotor dari produk yang dihasilkan yaitu obat-obatan,

baik tunai maupun kredit.

Pencatatan pendapatan/penjualan ini pada umumnya diakui pada waktu barang telah

dikirimkan dan diterima oleh pembeli dalam hal ini Pedagang Besar Farmasi (PBF)

dan telah dibuatkan Faktur Penjualannya.

Penjualan kepada PBF ini biasanya adalah penjualan putus, sehingga risiko yang

terjadi setelah penjualan adalah ditanggung oleh PBF atau pembeli.

3.1.2 Discount on Sales

Discount on Sales adalah potongan penjualan yang diberikan oleh perusahaan kepada

pembeli (PBF) karena antara lain pembelian dalam jumlah (partai) besar,

riwayat/kondite pembayaran yang baik dari PBF, dan adanya program khusus dari

pemerintah.

Discount on Sales ini dicatat atau dicantumkan dalam Faktur Pajak yang diterbitkan

oleh perusahaan sebagai pengurang penjualan.

18

3.2 Pendapatan lain-lain (Other Income)

3.2.1 Clinical Trial Funds

Pendapatan ini adalah pendapatan yang berasal dari induk perusahaan (pemilik

royalty atas produk) atas jasa penelitian klinik terhadap obat/produk yang dilakukan

di laboratorium atau di rumah sakit yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan kata

lain perkiraan ini adalah perkiraan perantara/sementara yang menampung pendapatan

yang akan digunakan oleh pihak lain dan dicatat sebagai biaya.

Jurnal yang biasanya dipakai dalam hal ini adalah :

Cash/Bank XXX

Clinical Trial Funds (Akun R/L) XXX

Mencatat penerimaan kas/bank atas dana dari induk perusahaan untuk

kegiatan penelitian yang akan dikontrakkan kepada pihak ketiga

Research and Development (Akun R/L) XXX

Cash/Bank XXX

Mencatat biaya penelitian dan pengembangan.

3.2.2 Reimbursement of Cost

Perkiraan ini adalah tagihan kembali atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan

sehubungan dengan kegiatan perusahaan. Pada umumnya pendapatan ini adalah

bagian biaya yang harus ditanggung pihak lain misalnya Induk Perusahaan. Biaya-

biaya ini antara lain biaya pemasaran, sponsorship, penelitian dan pengembangan.

19

4. Analisis Biaya

4.1 Harga Pokok Penjualan (Cost Of Sales)

4.1.1 Cost of Materials Used

Biaya atas penggunaan material sehubungan dengan proses produksi.

4.1.2. Operating Expenses Allocated to Production

Bagian biaya operasi (biaya tidak langsung) yang dialokasikan kepada harga pokok

penjualan, hal ini digunakan untuk menghitung harga jualnya dan membandingkan

antara harga pokok dengan harga jual guna kepentingan manajemen.

4.1.3 Good in Process

Barang dalam proses, yaitu barang belum siap dijual atau setengah jadi karena adanya

cut off akuntansi.

4.1.4 Finished Goods

Barang jadi yang siap untuk dijual.

Biasanya perhitungan harga pokok penjualan disajikan sbb:

Cost of materials used XXX

Operating Expenses allocated to production XX

Total Production Cost XXXXX

Good In Process (Beginning Balance) X

Good In Process (Ending Balance) (XX)

Finished Goods (Beginning Balance) X

Finished Goods (Ending Balance) (XX)

Cost Of Sales XXX

20

4.2 Biaya-biaya Operasi (Operating Expenses)

4.2.1 Exhibitions

Biaya ekshibisi adalah biaya memperkenalkan produk baru, biasanya dilakukan

dengan cara membuat launching (peluncuran). Kegiatan ini biasanya dilakukan pada

waktu memperkenalkan produk baru dipasar. Launching atau peluncuran produk baru

ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau dengan meminta jasa dari pihak

ketiga, biasanya Event Organizer. Dalam melakukan kegiatan ini pada umumnya

dengan cara mengundang para dokter baik dokter umum maupun dokter ahli sesuai

dengan bidang dimana obat yang akan diperkenalkan tersebut berperan. Dalam

kegiatan ini biasanya ada hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian para pemeriksa,

karena biasanya dalam undangan tersebut diundang pula istri para dokter atau

kerabatnya maupun pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan

ini, selain adanya klausul yang berbunyi semua akomodasi ditanggung oleh produsen

obat, dan adanya uang saku. Bila menggunakan jasa event organizer juga tergantung

dari perjanjiannya masing-masing. Ada yang membayar secara paket yaitu semua

dikelola oleh Event Organizer dari akomodasi kedatangan dokter/peserta,

penginapan, uang saku, sampai dengan kegiatan launching tersebut. Namun ada pula

yang menggunakan jasa event organizer hanya khusus untuk kegiatan launchingnya,

sedangkan pembayaran akomodasi, penginapan dan uang saku dilakukan oleh pihak

perusahaan produsen obat tersebut.

4.2.2 Sponsorship

Yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya kegiatan tertentu dimana

perusahaan ikut menyumbang sejumlah dana dengan perjanjian dapat

mempromosikan produknya pada acara tersebut. Misalnya ada event pertandingan

sepakbola dan perusahaan sebagai salah satu sponsornya, dengan perjanjian peserta

sepakbola harus mengenakan kostum dengan logo perusahaan farmasi tersebut atau

sesuai dengan hak-hak tertentu yang tercantum dalam perjanjian sponsorshipnya.

21

4.2.3 Royalty and Technical Assistance Fees

Royalty adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan hak yang

diterima. Hak dalam hal ini adalah hak untuk memproduksi produk tertentu dan

memasarkannya. Royalty dalam hal ini ada dua macam yaitu royalty sehubungan

dengan formula atau campuran/cara memproduksi produk/obat dan royalty

sehubungan dengan penggunaan merek dagang atas produk tertentu. Perhitungan

biaya royalty ini bermacam-macam sesuai dengan perjanjiannya. Namun pada

umumnya perhitungan royalty sehubungan dengan cara produksi (formula) biasanya

dihubungkan dengan jumlah penjualan produk tersebut dan lama barunya produk

tersebut dipasaran.

Sedangkan Technical Assistance Fees adalah biaya asistensi yang dilakukan oleh

pihak pemilik royalty sehubungan dengan cara produksi yang dilakukan oleh

perusahaan produsen obat tersebut. Asistensi ini dapat dilaksanakan secara langsung

maupun tidak langsung. Asistensi yang dilakukan secara langsung adalah dengan

adanya petugas/pegawai dari pemilik royalty mendatangi pabrik dan melakukan

pengawasan dan supervisi terhadap proses produksinya, sedangkan asistensi secara

tidak langsung adalah hanya dengan melakukan hubungan jarak jauh. Biasanya

perjanjian biaya royalty sehubungan dengan formula dan Technical Assistance Fees

digabungkan menjadi satu, atau dalam satu paket.

Dalam banyak kejadian, khususnya royalty yang sudah lama (produk telah diproduksi

lama), tidak ada lagi petugas dari pemilik royalty yang mendatangi pabrik sehingga

sebenarnya tidak ada lagi kegiatan asistensi ini namun biayanya masih ada. Biaya

Techincal Assistence Fees ini ada yang didasarkan pada tingkat penjualan namun

adapula yang didasarkan pada nilai tertentu, misalnya setiap tahun dikenakan TAF

sebesar US $ 500,000 yang dikenakan secara flat atau tetap.

22

Contoh perhitungan royalty untuk produk X:

Royalty Technical Assistance

Fees

Tahun pertama s.d Tahun ke 3 3% X Penjualannya 1% atau $ xxx

Tahun ke 4 s.d Tahun ke 7 2% X Penjualannya 1% atau $ xxx

Tahun ke 8 s.d Tahun ke 10 1 % X Penjualannya 1% atau $ xxx

Tahun ke 11 ke atas 0% 1% atau $ xxx

4.2.4 Regional Promotions

Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan sehubungan dengan kegiatan

promosi atau pemasaran yang dilakukan oleh detailer. Masing-masing detailer akan

diberikan dana imprest untuk melakukan kegiatan pemasarannya atau

memperkenalkan produk. Biaya-biaya ini antara lain biaya alat tulis, telekomunikasi,

pembelian perkakas/peralatan/ perlengkapan untuk iklan/promosi, pemberian uang

atau natura kepada dokter, jamuan atau biaya entertainment dan biaya sponsorship

pada kegiatan yang lebih kecil/terbatas. Biasanya masing-masing detailer mempunyai

laporan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, pelaporan dilakukan secara

berkala biasanya bulanan atau triwulanan.

4.2.5 Promotional Materials

Yaitu biaya yang dikeluarkan atau dibebankan sehubungan dengan pembelian barang

yang akan digunakan untuk promosi. Barang-barang ini biasanya merupakan barang

sesuai dengan pesanan perusahaan, karena dalam barang promotional ini biasanya ada

logo atau keterangan mengenai perusahaan atau merek dari produk. Barang-barang

promotional ini antara lain jam tangan, pulpen, kaos, atau topi. Barang-barang ini

akan diberikan kepada misalnya dokter, apotek atau rumah sakit secara cuma-cuma.

23

4.2.6 Proffesional Fees

Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan sehubungan dengan jasa yang

diterima. Jasa yang khusus dengan bidang farmasi ini adalah jasa pembicara/keynote

speaker dalam acara launching produk yang biasanya dilakukan oleh salah satu staf

dari pemilik royalty produk tersebut.

4.2.7 Contract Labour

Yaitu biaya kepegawaian sehubungan dengan pegawai tidak tetap perusahaan, antara

lain untuk detailer.

4.2.8 Advertising and Promotions

Yaitu biaya yang dikeluarkan atau dibebankan sehubungan dengan kegiatan promosi

dan iklan. Dalam akun ini biasanya terdiri dari biaya untuk iklan baik di media cetak

atau elektronika, uang dan atau natura yang diberikan sebagai imbalan kepada dokter,

apotek, atau rumah sakit, dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan kegiatan

promosi. Dalam biaya ini kadang-kadang ada pula biaya yang dikeluarkan

sehubungan dengan sewa stan dalam seminar/pertemuan. Yaitu misalnya assosiasi

dokter bedah tulang menyelenggarakan seminar dan perusahaan ikut berpartisipasi

dalam kegiatan seminar tersebut dengan cara menyewa salah satu stan dan memasang

spanduk atau umbul-umbul, biaya sewa tersebut biasanya dimasukkan dalam akun

ini.

4.2.9 Annual Meeting and Conference

Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan sehubungan dengan kegiatan pertemuan

tahunan dan konferensi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam melaksanakan

kegiatan pemasaran atau promosinya ada beberapa perusahaan melakukannya dengan

cara mengadakan pertemuan tahunan baik untuk pegawainya maupun dengan asosiasi

atau perkumpulan yang merupakan target penjulan produk tertentu. Tema yang

digunakan/dipakai adalah temu keluarga (Family Gathering) untuk merekatkan

24

hubungan antar pegawai dan penderita penyakit tertentu. Kegiatan yang dilakukan

antara lain wisata, outbound, pertemuan biasa, dan tukar menukar pengalaman.

Seluruh biaya ditanggung oleh perusahaan (produsen obat).

Sedangkan biaya konferensi adalah biaya untuk mengirimkan pegawai dan atau

dokter (bukan merupakan pegawai perusahaan) untuk mengikuti seminar atau

konferensi yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya assosiasi profesi dokter bedah

tulang. Pengiriman dokter yang bukan pegawai perusahaan untuk mengikuti seminar

atau konferensi merupakan imbalan yang diberikan kepada para dokter tersebut

dengan asumsi/harapan bahwa dokter tersebut akan meresepkan obat produk

perusahaan.

4.2.10 Provision for Allowance for Inventory Obsolescence

Pencadangan biaya sehubungan dengan kemungkinan adanya barang rusak atau

kedaluarsa. Produk obat-obatan mempunyai tanggal kedaluarsa (expired date)

sehingga biasanya perusahaan mencadangkan (misalnya dalam prosentase tertentu)

adanya kemungkinan barang jadi yang kedaluarsa atau rusak baik yang ada di gudang

maupun dalam proses.

Perusahaan biasanya telah melakukan koreksi fiskal positif atas biaya ini.

4.3 Biaya Lain-lain (Other Expenses)

4.3.1 Realization of Provision for Discontinued and Expired Products

Pengakuan biaya atau kerugian sehubungan dengan adanya barang yang kedaluarsa

atau rusak. Sebelum dilakukan penghapusan atau pemusnahan terhadap barang-

barang kedaluarsa ini, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Balai Penelitian

Obat dan Makanan (BPOM) dan dibuatkan berita acaranya. Pemusnahan barang-

barang kedaluarsa tersebut juga harus disaksikan oleh instansi yang berwenang

(BPOM) dan dibuatkan berita acaranya pula.

25

4.3.2 Provision for Annual Conference

Karena kegiatan konferensi tahunan dilaksanakan secara berkala maka ada beberapa

perusahaan yang mencadangkan biaya atas kegiatan ini.

5. Analisis Lainnya Yang Perlu Diperhatikan

5.1 Riset dan Pengembangan

Riset dan pengembangan yang dilakukan perusahaan obat dapat dilakukan sendiri

maupun dengan meminta jasa pihak ketiga. Bagi perusahaan yang telah memiliki

laboratorium sendiri dapat melakukan riset dan pengembangan sendiri, walaupun

tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut selain melakukan riset sendiri juga

meminta jasa pihak ketiga untuk melakukan penelitian tertentu.

Jenis-jenis penelitian yang dilakukan sehubungan dengan produk pada umumnya

adalah :

1. Riset untuk menciptakan produk baru

2. Riset untuk mengembangkan produk lama menjadi lebih baik

3. Riset untuk mengetahui manfaat atau kelebihan/kelemahan produk (menguji

obat).

Riset nomor 1 dan 2 pada umumnya dilakukan pada laboratorium milik sendiri,

sedangkan riset nomor 3 selain dapat dilakukan di laboratorium sendiri juga dapat

meminta jasa pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini adalah antara lain Rumah Sakit

dan Laboratorium/Klinik.

Untuk perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan asing biasanya

biaya untuk meneliti kemampuan/keampuhan obat/produk ini di Indonesia dananya

disediakan oleh pihak induk perusahaan. Selain itu ada pula biaya bersama riset dan

pengembangan yaitu pembebanan biaya riset dan pengembangan oleh induk

perusahaan kepada anak perusahaan.

26

5.2. Mempelajari Layout Pabrik dan Gudang

Tujuan dari mempelajari layout pabrik dan gudang adalah untuk mengetahui gambaran

secara umum tentang:

Jenis produk apa saja yang dihasilkan, sehingga tidak ada produk yang tidak

diketahui dan tidak dilaporkan.

Cara penyimpanan dan pengeluaran barang dalam gudang, sehingga semua barang

yang dikeluarkan dari gudang telah dicatat dalam akuntansinya.

Alur produksi, sehingga dapat diyakini bahwa pengamanan terhadap asset/barang

perusahaan terjamin.

Untuk tujuan tersebut di atas, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

Minta dan pelajari layout atau peta proses produksi dari pabrik dan gudang

penyimpanannya.

Lakukan tinjauan ke pabrik

Minta jenis produk dan bandingkan dengan keadaan dilapangan

Lakukan tinjauan ke gudang

Mintakan kartu gudang dan bandingkan dengan saldo per akhir tahun.

5.3 Pengumpulan Data dari Pihak Ketiga

Tujuan dari pengumpulan data pihak ketiga adalah untuk mengetahui kebenaran

laporan, misalnya berita acara pemusnahan barang kedaluarsa. Untuk meyakini

jumlah/jenis produknya perlu dilakukan konfirmasi dengan BPOM.

27

BAB V

PROGRAM PEMERIKSAAN

1. Program Pemeriksaan Atas Peredaran Usaha

1.1 Sales (Penjualan)

Program pemeriksaan atas penjualan pokok/utama dapat dikatakan sama dengan

program pemeriksaan pada umumnya sesuai Keputusan Dirjen Pajak No.

KEP-01/PJ.7/1990 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak.

1.2 Pendapatan Lain-lain

Khususnya untuk pendapatan dari Clinical Trials Funds program pemeriksaannya

adalah sebagai berikut :

Mintakan dan pelajari perjanjian kegiatan Clinical Trials yang akan dilakukan dan

kontribusi atau bagian biaya baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun oleh

Principalnya di luar negeri,

Mintakan data-data permintaan dana Clinical Trials Funds dan realisasi

penerimaannya,

Bandingkan antara data-data tersebut dengan perjanjian kontraknya dan

pencatatan akuntansinya.

2. Program Pemeriksaan atas Harga Pokok Penjualan

Program pemeriksaan atas Harga Pokok Penjualan pada umumnya hampir sama

dengan program pemeriksaan pada umumnya antara lain :

Mintakan laporan penggunaan material di pabrik dan bandingkan dengan laporan

akuntansinya,

Periksa buku besar dan buku pembantu khususnya pada akun yang berhubungan

dengan Harga Pokok Penjualan, antara lain Inventories, Provision on Inventories

Obsolescence,

28

Bandingkan antara pembelian dengan pencatatan inventoriesnya,

3. Program Pemeriksaan Pengurang Penghasilan Bruto

3.1 Program Pemeriksaan Biaya Exhibitions

Program pemeriksaan yag perlu dilakukan:

Periksa akun biaya exhibitions,

Mintakan dan periksa data-data sehubungan dengan kegiatan peluncuran produk

baru,

Jika dilakukan dengan jasa event organizer atau pihak ketiga mintakan dan

pelajari perjanjian kegiatan peluncuran produk tersebut,

Resume biaya-biaya yang ada hubungannya dengan Obyek PPh pasal 21 dan 23

Bandingkan dengan SPT PPh pasal 21 dan Pasal 23 nya

Keluarkan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak

3.2 Program Pemeriksaan Biaya Sponsorship

Program pemeriksaan yang perlu dilakukan:

Mintakan dan pelajari perjanjian terhadap kegiatan yang disponsori oleh

perusahaan,

Bandingkan dengan akun biaya Sponsorship,

Resume biaya-biaya yang merupakan obyek PPh pasal 21 dan 23,

Bandingkan dengan SPT PPh Pasal 21 dan Pasal 23 nya.

3.3 Program Pemeriksaan atas Biaya Royalty dan Technical Assistance Fees

Program pemeriksaan yang perlu dilakukan:

Mintakan dan pelajari perjanjian royalty antara perusahaan dengan pemegang

royalty,

Bandingkan perhitungan royalty sesuai dengan kontrak dengan perhitungan

menurut akuntansinya,`

Mintakan data-data kedatangan pegawai dalam rangka asistensi produksi,

Bandingkan dengan SPT PPh Pasal 23, Pasal 26, dan PPN Jasa Luar Negerinya,

29

3.4 Program Pemeriksaan atas Biaya Regional Promotions

Program pemeriksaan yang perlu dilakukan:

Mintakan dan periksa laporan berkala dari detailer,

Mintakan dan periksa data-data reimbursment biaya promosi/pemasaran dari

detailer,

Resume dari akun tersebut biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari

pengasilan kena pajak,

Resume dari akun tersebut biaya-biaya yang merupakan obyek PPh Pasal 21,

Pasal 23,

Bandingkan dengan SPT PPh Pasal 21 dan Pasal 23nya

3.5 Program Pemeriksaan atas Biaya Promotional Materials

Program pemeriksaan yang perlu dilakukan:

Periksa akun biaya Promotional Materials,

Mintakan dan periksa data-data mengenai jenis barangnya dan pemberiannya

kepada siapa,

Resume biaya-biaya yang merupakan obyek PPN,

Bandingkan dengan SPT PPNnya.

3.6 Program Pemeriksaan atas Biaya Advertising and Promotions

Program pemeriksaan yang perlu dilakukan:

Mintakan dan pelajari perjanjian sewa-menyewanya dengan pihak ketiga,

Resume biaya-biaya yang merupakan obyek PPh Pasal 23,

Bandingkan dengan SPT PPh Pasal 23nya.

3.7 Program Pemeriksaan atas Biaya Annual Meeting and Conference

Program pemeriksaan yang harus dilakukan:

Periksa perincian biaya pada akun ini,

30

Mintakan dan periksa daftar dan data-data/dokumen sehubungan pengiriman

pegawai atau bukan pegawai untuk mengikuti seminar,

Bandingkan dengan SPT PPh Pasal 21 dan Pasal 23,

Resume biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

3.8 Program Pemeriksaan atas Realization of Provision for Discontinued and Expired

Products

Program pemeriksaan yang harus dilakukan:

Mintakan dan periksa daftar barang-barang yang dimusnahkan,

Mintakan dan periksa Berita Acara pemusnahan barang,

Bandingkan dengan kartu gudangnya, apakah barang-barang yang dimusnahkan

tersebut memang milik perusahaan,

Lakukan konfirmasi dengan BPOM

4. Program Pemeriksaan atas Pendapatan di Luar Usaha

Pendapatan di luar usaha berberapa perusahaan dalam industri farmasi tidak dapat di

generalisasikan. Namun pada umumnya pendapatan di luar usaha pada industri farmasi

tidak berbeda dengan perusahaan lain di luar industri farmasi.

Program pemeriksaan atas perkiraan di luar usaha dapat menggunakan program

pemeriksaan yang berlaku secara umum.

5. Pengujian/Equalisasi Dengan Pajak Terkait

5.1 Equalisasi PPN

Lakukan pengujian equalisasi antara perhitungan PPN dalam SPT masa PPN selama

masa yang diperiksa dengan obyek PPN yang dilaporkan pada SPT PPh Badan baik

untuk PPN Masukan maupun PPN Keluaran.

31

5.2 Equalisasi PPh Final

Lakukan pengujian equalisasi antara PPh Final yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh

Final dengan obyek PPh Final dalam laporan keuangan fiskal yang dilaporkan dalam

SPT PPh Badan.

5.3 Equalisasi PPh Pasal 21

Lakukan pengujian equalisasi antara PPh pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa

dan Tahunan PPh pasal 21 dengan obyek PPh pasal 21 dalam laporan keuangan fiskal

yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan.

5.4 Equalisasi PPh Pasal 23

Dapatkan kontrak-kontrak atas jasa pada seluruh akun dalam Laporan Keuangan

baik dalam Neraca maupun Laporan Rugi Laba, teliti dan tentukan nilai/jumlah

obyek PPh pasal 23 yang seharusnya.

Lakukan pengujian equalisasi antara PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT

Masa PPh pasal 23 dengan obyek PPh pasal 23 dalam laporan keuangan fiskal

yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan, baik untuk PPh pasal 23 wajib pungut

maupun wajib bayar.

5.5 Equalisasi PPh Pasal 26

Lakukan pengujian equalisasi antara PPh pasal 26 yang dilaporkan dalam SPT Masa

PPh 26 dengan obyek PPh 26 dalam laporan keuangan fiskal yang dilaporkan dalam

SPT PPh Badan.

32

6. Program Pemeriksaan Lainnya Yang Perlu Diperhatikan

6.1 Program Pemeriksaan atas Transfer Pricing

Berkenaan dengan banyaknya perusahaan farmasi yang berstatus PMA, perlu

diperhatikan kemungkinan adanya praktek transfer pricing antara perusahaan farmasi

di Indonesia dengan perusahaan induknya/principalnya di luar negeri. Praktik

transfer pricing tersebut dapat terjadi pada saat impor bahan baku maupun pada saat

ekspor hasil produksi.

Dalam melakukan pengujian atas kemungkinan adanya transfer pricing perlu

diperhatikan juga ketentuan/perjanjian mengenai royalty yang harus dibayarkan

kepada pemilik lisensi. Atas kewajiban pembayaran royalty ini adakalanya tidak

dituangkan dalam kontrak tersendiri. Sehingga apabila ditemukan adanya praktik

transfer pricing, sejumlah selisih antara nilai transaksi dengan harga pasar (total

transfer pricing) harus dijabarkan menjadi dua yaitu sebagai pembayaran royalty dan

sebagai pembayaran deviden terselubung.

Pembayaran deviden terselubung tersebut tidak dapat dibiayakan menurut ketentuan

perpajakan dan harus dikoreksi positif. Atas pembayaran royalty dan deviden

terselubung harus dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 15%.

Tujuan pemeriksaannya adalah untuk menentukan kewajaran harga pembelian barang

dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan langkah kerja

pemeriksaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Dapatkan daftar penyalur dari barang yang dibeli/diimpor.

Periksa dan teliti daftar tersebut apakah terdapat penyalur yang mempunyai

hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dan telusuri ke bukti aslinya.

Apabila ada, periksa dan teliti apakah nilai pembelian barang barang tersebut

telah dibukukan dengan nilai yang wajar dengan jalan melakukan konfirmasi ke

sumber informasi apabila barang tersebut dijual dipasaran bebas, misalnya:

o Direktorat Hubungan Perpajakan International DJP

33

o Ditjen Bea dan Cukai, data mengenai harga patokan barang-barang impor

o PDBI (Pusat Data Bisnis Indonesia), data mengenai ikhtisar kegiatan operasi

perusahaan sejenis, harga dari barang yang diimpor.

Apabila telah diketahui harga/nilai yang wajar, maka lakukan koreksi atas

pembelian bahan baku tersebut.

Teliti kembali koreksi tersebut apakah koreksi tersebut memenuhi kriteria sebagai

pembayaran royalti dan atau deviden dan lakukan perhitungan PPh pasal 23/26

yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

6.2 Program Pemeriksaan atas Biaya Penelitian Pasar

Dalam industri farmasi dikenal adanya kegiatan penelitian pasar untuk memperluas

pangsa pasar dengan biaya yang cukup material. Biaya penelitian pasar tersebut akan

menimbulkan permasalahan apabila hasil dari penelitian pasar dipergunakan baik

oleh perusahaan anak di Indonesia maupun oleh perusahaan induknya di luar negeri.

Dalam hal ini diperlukan adanya penilaian atas kewajaran pembebanan biaya

penelitian pasar.

Tujuan program pemeriksaan adalah untuk menentukan beban yang proporsional

terhadap biaya pemasaran bersama dan menentukan kewajaran akan biaya pemasaran

yang dapat dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan Pajak. Prosedur pemeriksaan

yang perlu dilakukan adalah:

Periksa akun biaya pemasaran yang jumlahnya cukup material.

Pelajari kontrak kerja dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan penelitian

pasar.

Mintakan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak konsultan untuk memastikan

bahwa hasil penelitian tersebut hanya ditujukan untuk produk dari Wajib Pajak di

Indonesia saja.

34

Jika didapatkan bukti bahwa sebagian hasil penelitian pasar dimanfaatkan oleh

pihak lain, maka biaya penelitian pasar harus dibebankan secara porposional

sesuai produk yang dijual.

Hitung biaya pemasaran yang wajar untuk beban perusahaan.

Buat kesimpulan atas biaya penelitian pasar yang dibebankan dalam beban

pemasaran dan tentukan nilai yang wajar untuk beban masing-masing perusahaan.

6.3 Program Pemeriksaan atas Biaya Pemasaran Obat

Obat-obatan yang bukan untuk umum (tidak dijual bebas) oleh Pemerintah dilarang

diiklankan secara terbuka. Oleh karena itu, dalam memasarkan dan memperkenalkan

produk obat-obatannya, produsen obat melakukan pemasaran tidak langsung antara

lain ekshibisi atau seminar, pemberian bonus/imbalan kepada dokter, apotek, maupun

Pedagang Besar Farmasi (PBF). Pemasaran yang tidak langsung ini biasanya rawan

terhadap penyimpangan atas peraturan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan apakah kewajiban pemungutan PPh

pasal 21, pasal 23, PPN, dan pembebanan biaya telah sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku. Prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan adalah sebagai

berikut:

Periksa akun biaya perjalanan dinas pada bulan-bulan tertentu yang mengalami

kenaikan mencolok

Periksa akun-akun biaya promosi

Minta daftar peserta seminar dan periksa nama-nama peserta seminar

Minta rincian biaya seminar dan periksa jenis-jenis pengeluarannya

Pisahkan antara biaya-biaya yang dapat dibiayakan dan yang tidak boleh

dibiayakan

Bandingkan biaya-biaya tersebut dengan Lampiran SPT PPh pasal 21, SPT PPh

pasal 23, dan SPT PPN.

35

36

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, kegiatan usaha di bidang farmasi atau obat-

obatan merupakan kegiatan yang spesifik dengan permasalahan yang khusus pula.

Adapun potensi pajak yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemeriksaan di sektor farmasi

atau obat-obatan khususnya pada produsen obat adalah sebagai berikut:

No. Tahap Kegiatan Obyek Pajak Jenis Pajak

1. Perijinan pendirian pabrik Ganti Rugi Tanah PBB/ BPHTB

2. Pembelian bahan baku Impor PPh Ps.22, PPh Ps.25 dan PPN Jasa Luar Negeri

3 Proses Produksi :

3.a Biaya Tenaga Kerja Pembayaran Gaji, bonus, dll PPh Ps.21

3.b Royalty Tidak ada pegawai dari pemilik royalty yang datang

PPN Jasa Luar Negeri, PPh Ps. 26

3.c Technical Assistance Fees Tidak ada pegawai yang datang PPN Jasa Luar Negeri, PPh Ps. 26

3.d Penghapusan barang produksi kedaluarsa

Biaya/kerugian yang ditang-gung bersama antara, Produsen obat, PBF, dan Apotek

PPh Ps. 9 (1) UU No 17 Th. 2000

4. Pemasaran :

4.a Ekshibisi, Seminar, Launching Produk

a. Dilaksanakan sendiri

b. Diborongkan kepada pihak ketiga

PPh Ps. 21, Ps. 9 UU No 17 Th. 2000

PPh Ps. 21, PPh Ps.23, Ps. 9 UU No 17 Th. 2000

4.b Pemberian imbalan kpd. Pemberian imbalan kpd dokter PPh Ps.21

37

Dokter yang meresepkan obat produknya

No. Tahap Kegiatan Obyek Pajak Jenis Pajak

4.c Pemberian bonus/imbalan kpd. Apotek/PBF

Bonus karena menjual melebihi dari target yang ditetapkan

PPh Ps.21,

PPh Ps.23

4.d Sponsorship Dalam bentuk sewa PPh Ps. 23

4.e Kerjasama dengan Rumah Sakit

Pemberian obat-obatan dan peralatan kedokteran/kesehatan secara gratis

PPN

d.f Promotional Materials Pemberian barang-barang promosi secara gratis

PPN

38

TIM PENYUSUN :

Nara Sumber :

Maliki Heru Santosa

M. Arifin SiregarMoorman S

Penyusun :

Dadang Suwarna

Achmad KosasihMirza Bachtiar

Bintang Sarwo Budi Syaiful BachriPurwantoroSaruam Bosi

R Purwoko PrihtjahjonoAndam DewiRianta KabanFirmansyah

Deza Sofia SulaimanRizka Muchliza

NurainaniDjoko WaryantoSyahwan Asmar

SunartiMuhammad ZenRina AndrianiEdwardsyah

Ribaldo SaftianSri Wahyuningsih

39